PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH HALAMAN 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH HALAMAN 1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2010 NOMOR 61 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang :

a. bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib azas dan dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan pertanggungjawaban keuangan yang diselenggarakan secara profesional dan terbuka; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

16. 17.

18.

19.

20.

21.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KEUANGAN DAERAH.

TENTANG

POKOK-POKOK

PENGELOLAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau; 2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau; 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lamandau; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau; 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;

9. 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. 18.

19. 20.

21. 22.

23.

24. 25. 26. 27. 28.

Badan Anggaran DPRD, selanjutnya disingkat Banggar, adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau; Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor, Unit dan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati serta yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan ; Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut; Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah; Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum; Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum; Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah; Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah; Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah; Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenanga n penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah; Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD; Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;

29. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; 31. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 32. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; 33. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan; 34. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan; 35. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program; 37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; 38. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 39. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan; 40. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 41. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD; 42. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA -SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD; 43. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran dinas selaku Bendahara Umum Daerah; 44. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju; 45. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya; 46. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur; 47. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian

efisiensi alokasi dana; 48. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional; 49. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat; 50. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD; 51. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa; 52. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 53. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan; 54. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program; 55. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah; 56. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; 57. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah; 58. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah; 59. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 60. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; 61. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah; 62. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah; 63. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 64. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran; 65. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali; 66. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah; 67. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; 68. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 69. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksana anggaran dinas selaku Bendahara Umum Daerah; Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPASKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran; Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode; Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP; Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung; SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan; SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK; Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD; Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan; Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah di belanjakan; Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan; Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;

85. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM; 86. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan Iainnya yang sah; 87. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; 88. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; BAB II Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga; c. penerimaan daerah; d. pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Pasal 3 Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi azas umum pengelolaan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. BAB III Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. BAB IV KEWENANGAN DAN TUGAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 5 (1)

Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. (2)

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan : a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

(3)

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada : a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

(3)

Bagian Kedua Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 6 Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah; (2) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang: a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggung- jawaban pelaksanaan APBD; e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung- jawaban pelaksanaan APBD. (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas : a. memimpin TAPD; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada kepala daerah. (1)

Bagian Ketiga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pasal 7 (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas : a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. melaksanakan fungsi BUD; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang : a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ; g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD; h. menyimpan uang daerah; i. menetapkan SPD; j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi; k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ; l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ; n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ; o. melakukan penagihan piutang daerah ; p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. (3)

PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.

(4)

PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Pasal 8

(1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud da lam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah; (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : a. menyiapkan anggaran kas; b. menyiapkan SPD; c. menerbitkan SP2D; d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah; e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

g. menyimpan uang daerah; h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata - usahakan investasi daerah; i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan l. melakukan penagihan piutang daerah. (3) Kuasa BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD. Pasal 9 PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut : a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; c. melaksanakan pemungutan pajak daerah; d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pasal 10 Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas : a. menyusun RKA-SKPD; b. menyusun DPA-SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM; i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; n. melaksanakan tugas-tugas koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan tugas fungsi kepala SKPD yang dipimpinnya; dan n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Bagian Kelima Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pasal 11 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas

(2)

(3) (4)

(5)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD. Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ; a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan g. melaksanaan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. Bagian Keenam Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pasal 12

(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi tata usaha keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertugas : a. Melakukan verifikasi SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS Gaji dan Tunjangan dan SPP LS Barang dan Jasa; b. Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) termasuk meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen SPP UP, SPP GU, SPP TU, SPP LS Gaji dan Tunjangan, SPP LS Barang dan Jasa; c. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; d. Menyiapkan SPM; e. Melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu; f. Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (e) termasuk memverifikasi dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran; g. Melakukan verifikasi kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan; h. Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (g) termasuk memverifikasi dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti penerimaan; i. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan j. menyiapkan laporan keuangan SKPD. (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Pasal 13 (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK. (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. (5) PPTK mempunyai tugas mencakup : a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Bagian Kedelapan Bendahara SKPD Pasal 14 Bendahara Penerimaan SKPD (1) Bendahara Penerimaan SKPD mempunyai kewenangan menerima, menyimpan, menyetorkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan SKPD bertugas : a. Menerima pembayaran sejumlah uang atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR Daerah) dari Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; b. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP Daerah yang diterimanya dari PPKD; c. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR Daerah yang diterimanya dari Pengguna Anggaran; d. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan sesuai, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; e. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan tidak sesuai, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran Kurang Setor/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; f. Menyimpan seluruh penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a); g. Menyetorkan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja menggunakan Surat Tanda Setoran (STS); h. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas penerimaan Pendapatan yang diterima melalui rekening Bank Bendahara Penerimaan dan/ atau rekening Kas Umum Daerah;

i. j.

Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD; dan Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu. Pasal 15 Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD

(1) Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD mempunyai kewenangan menerima, menyimpan, menyetorkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor melalui Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Wajib Pajak Daerah dan/atau Wajib Retribusi Daerah. (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD bertugas : a. Menerima pembayaran sejumlah uang atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; b. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKP Daerah yang diterimanya dari PPKD; c. Memverifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR Daerah yang diterimanya dari Pengguna Anggaran; d. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan sesuai, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi; e. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) dan huruf (c) dinyatakan tidak sesuai, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran Kurang Setor/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi; f. Menyimpan seluruh penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a); g. Menyetorkan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 hari kerja menggunakan Surat Tanda Setoran (STS); dan h. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Pasal 16 Bendahara Pengeluaran SKPD (1) Bendahara Pengeluaran SKPD mempunyai kewenangan menerima dan menyimpan uang persediaan serta membayarkan belanja dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada SKPD. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas : a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen kelengkapannya; b. Menerima Nota Perintah Pembayaran dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; d. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan menggunakan Nota Penolakan Perintah Membayar; e. Menerima dan mengevaluasi kelengkapan dokumen SPP LS Barang dan Jasa yang diberikan oleh PPTK; f. Mengembalikan dokumen SPP LS Barang dan Jasa apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; dan

g. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan belanja dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah. h. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pasal 17 Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD mempunyai kewenangan menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran SKPD, menerima dan menyimpan tambahan uang persediaan serta membayarkan belanja dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada unit kerja SKPD. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD bertugas : a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen kelengkapannya; b. Menerima Nota Perintah Pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran; c. Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; d. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan menggunakan Nota Penolakan Perintah Membayar; e. Menerima dan mengevaluasi kelengkapan dokumen SPP LS Barang dan Jasa yang diberikan oleh PPTK; f. Mengembalikan dokumen SPP LS Barang dan Jasa apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; dan g. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan belanja dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah. Bagian Kesembilan Bendahara PPKD Pasal 18 Bendahara Penerimaan PPKD (1) Bendahara Penerimaan PPKD mempunyai kewenangan mengelola penerimaan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD. (2) Penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pendapatan dana perimbangan, Pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan. (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan PPKD bertugas : a. Mendapatkan bukti transaksi atas Pendapatan yang diterima melalui Bank; dan b. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan PPKD dalam rangka pelaksanaan APBD. (4) Atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas, kewenangan dan tugas bendahara penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah. Pasal 19 Bendahara Pengeluaran PPKD (1) Bendahara Pengeluaran PPKD mempunyai kewenangan menerima, menyimpan serta membayarkan belanja dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada SKPKD sebagai PPKD. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran PPKD bertugas : a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD (SPP LS PPKD) dan dokumen kelengkapannya; b. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS PPKD;

c. Mengembalikan dokumen pendukung SPP LS PPKD kepada pejabat yang terkait, apabila dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; dan d. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan belanja dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah. BAB V AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD Bagian Pertama Azas Umum APBD Pasal 20 (1) (2)

(3) (4)

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 21

(1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pasal 22 (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (4) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pasal 23 Seluruh pendapatan daerah, belanja dianggarkan secara bruto dalam APBD.

daerah,

dan

pembiayaan

daerah

Pasal 24 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBD Pasal 25 (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari : a. pendapatan daerah; b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah. (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. (4) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. (5) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disesuaikan dengan susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Lamandau. (6) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. (7) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Bagian Ketiga Pendapatan Daerah Pasal 27 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dikelompokan atas : a. pendapatan asli daerah; b. dana perimbangan; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasal 28 (1) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas : a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang

tentang pajak daerah dan retribusi daerah. (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dim ak sud pa da a ya t (1) hur uf c dir inc i m enur ut obyek penda pa tan yan g mencakup : a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. (4) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup : a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; e. pener im a a n k om isi, poton ga n a ta upun bentuk la in se ba ga i a k iba t da r i penj ualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; h. pendapatan denda pajak; i. pendapatan denda retribusi; j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k. pendapatan dari Pengembalian; l. fasilitas sosial dan fasilitas umum; m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pasal 29 (1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas : a. dana bagi hasil; b. dana alokasi umum; dan c. dana alokasi khusus. (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup : a. bagi hasil pajak; dan b. bagi hasil bukan pajak. (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum. (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal 30 Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup : a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat; b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam; c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten; d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 31 Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pasal 32 (1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD. (2) Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD. Bagian Keempat Belanja Daerah Pasal 33 (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah atau antara pemerintah daerah lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 34 (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. penataan ruang; f. perencanaan pembangunan; g. perhubungan; h. lingkungan hidup; i. pertanahan; j. kependudukan dan catatan sipil; k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; m. sosial; n. ketenagakerjaan;

koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan; pemuda dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; u. ketahanan pangan; v. pemberdayaan masyarakat dan desa; w. statistik; x. kearsipan; dan y. komunikasi dan informatika; z. perpustakaan. (3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pertanian; b. kehutanan; c. energi dan sumber daya mineral; d. pariwisata; e. kelautan dan perikanan; f. perdagangan; g. industri; dan h. ketransmigrasian. (4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah atau dengan pemerintah daerah lainnya yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. o. p. q. r. s. t.

Pasal 35 Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : a. pelayanan umum; b. ketertiban dan ketentraman; c. ekonomi; d. lingkungan hidup; e. perumahan dan fasilitas umum; f. kesehatan; g. pariwisata dan budaya; h. pendidikan; dan i. perlindungan sosial. Pasal 36 (1) Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) terdiri dari : a. belanja tidak langsung; dan b. belanja langsung. (2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. (3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1 Belanja Tidak Langsung Pasal 37 (1) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 6 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : a. belanja pegawai; b. bunga; c. subsidi; d. hibah; e. bantuan sosial; f. belanja bagi hasil; g. bantuan keuangan; dan h. belanja tidak terduga. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD. Pasal 38 (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Termasuk dalam belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dianggarkan dalam belanja pegawai. Pasal 39 (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembahasan KUA. (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya; (4) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pasal 40 Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pasal 41 (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c digunakan untuk

menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan terjangkau oleh masyarakat banyak. (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat. (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah. (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah. Pasal 42 (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah; (3) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. (4) Hibah yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak mengikat diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. (5) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan. (6) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 43 (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok anggota masyarakat, dan partai politik. (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah; (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. (4) Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan keuangan. Pasal 44 Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Kabupaten Lamandau kepada pemerintah desa atau Pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah

Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 45 (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten Lamandau kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan; (2) Bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan; (3) Bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan; (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Pasal 46 (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. (3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti -bukti yang sah. Pasal 47 (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD. Paragraf 2 Belanja Langsung Pasal 48 Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; dan c. belanja modal. Pasal 49 Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 50 (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 8 huruf b digunakan untuk pengeluaran menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. (2) Belanja pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. Pasal 51 (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan; (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan; (3) Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (Capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal. Pasal 52 Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan. Paragraf 3 Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 53 (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji dan tunjangan, biaya sarana dan prasarana, sarana mobilitas, serta biaya penunjang operasional; (2) Besarnya gaji dan tunjangan, biaya sarana dan prasarana, sarana mobilitas, serta biaya penunjang operasional. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; (3) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada belanja tidak langsung pada organisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Biaya sarana dan prasarana serta sarana mobilitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada belanja langsung pada organisasi sekretariat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Paragraf 4 Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 54 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Belanja Penunjang kegiatan DPRD. (2) Besarnya Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Belanja Penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada belanja tidak langsung pada organisasi sekretariat DPRD. (4) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada belanja tidak langsung pada organisasi sekretariat DPRD. (5) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada belanja langsung pada organisasi sekretariat DPRD. Bagian Kelima Surplus / (Defisit) APBD Pasal 55 Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Pasal 56 (1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, penyertaan modal (investasi) daerah, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemer intah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. (3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Pasal 57 (1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. (2) Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan. (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pasal 58 (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

Bagian Keenam Pembiayaan Daerah Pasal 59 Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 60 (1)

(2)

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mencakup : a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman daerah; e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mencakup : a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; c. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman daerah. Pasal 61

(1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. (2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Pasal 62 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Paragraf 2 Dana Cadangan Pasal 63 (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. (4) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD. (5) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala daerah bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

(6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. (7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri. (8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD. (9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pasal 64 (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan. (2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Pasal 65 Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pasal 66 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. Paragraf 4 Penerimaan Pinjaman Daerah Pasal 67 Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan. Paragraf 5 Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Pasal 68 (1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kem bali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Paragraf 6 Investasi Pemerintah Daerah Pasal 69 Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pasal 70 (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan; (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), S ertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN); (3) Investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen; (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek; (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah; (7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 71 (1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan; (2) Divestasi pemerintah daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; (4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

Paragraf 7 Pembayaran Pokok Utang Pasal 72 Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bagian Ketujuh Kode Rekening Penganggaran Pasal 73 (1) Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode organisasi. (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan. (3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek. (4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut ko de rekening. Pasal 74 (1) Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek. (2) Penjelasan lebih lanjut tentang kode rekening diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. BAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD Bagian Pertama Azas Umum Pasal 75 (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN. (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten Lamandau, didanai dari dan atas beban APBD provinsi. (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD Kabupaten. Pasal 76 (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. (2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran. Pasal 77 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan

daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Pasal 78 (1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 79 (1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. (4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Bagian Ketiga Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Paragraf 1 Kebijakan Umum APBD Pasal 80 (1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain : a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; c. teknis penyusunan APBD; dan d. hal-hal khusus lainnya. Pasal 81 (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat minggu pertama bulan Juni. Pasal 82 (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah,

dan strategi pencapaiannya. (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target. Pasal 83 Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut : a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b. Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. Pasal 84 (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. (3) Rancangan KUA rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Paragraf 2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pasal 85 (1) KUA serta PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 4 ayat (3), masing-masing atau dapat secara bersama-sama dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan; (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS. (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Bagian Keempat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pasal 86 (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. (2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA -SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. Prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan yang terkait ; b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. (3) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA -SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Kelima Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pasal 87 (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pasal 88 (1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perenca naan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan doku men rencana kerja dan anggaran. (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Pasal 89 (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKASKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahuntahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. (3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. Pasal 90 (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. (4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. (5) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. (6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Pasal 91 RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. (1)

Pasal 92 (1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6) (7) (8) (9)

Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang. Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) memuat bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) memuat nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja. Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. Pasal 93

(1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (7) meliputi masukan, keluaran dan hasil. (2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (7) merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (7) merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Pasal 94 Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD. Pasal 95 (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD. (2) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.

(3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung : a. Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Bagian Keenam Penyiapan Raperda APBD Pasal 96 (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. (2) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah : a. kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju dan RKS-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya; b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga; c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal; d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD; (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Pasal 97 (1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari : a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar piutang daerah; h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah; i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah. Pasal 98 (1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari : a. ringkasan penjabaran APBD; b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD wajib memuat penjelasan sebagai berikut : a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum; b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. Pasal 99 (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan. (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. BAB VII PENETAPAN APBD Bagian Pertama Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Pasal 100 (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan. (3) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama. Pasal 101 (1) Penetapan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRD. (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah ditekankan pada kesesuaian rancangan APBD dengan KUA, dan PPAS; (3) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu; (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD; (5) Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya tahun anggaran berakhir; (6) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama; (7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 102 (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya; (2) Pengeluaran setingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari. (3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. (4) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. (5) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. (6) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Pasal 103 (1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. (2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur. (3) Pengesahan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. (4) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari : a. ringkasan APBD; b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. g. h. i. j. k.

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; daftar piutang daerah; daftar penyertaan modal (investasi) daerah; daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain; daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

l. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah. Pasal 104 (1) Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk memperoleh pengesahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (5) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. (2) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah. Pasal 105 Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 102 ayat (1), dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah. Bagian Kedua Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Pasal 106 (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi. (2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan : a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; b. KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD; c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten Lamandau tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kabupaten Lamandau. (4) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang pejabat Pemerintah Daerah kabupaten yang terkait. (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. (6) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati. (7) Dalam hal gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud sekaligus

menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan gubernur. Pasal 107 (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah dimaksud. (2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD. (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pasal 108 Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 109 (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dilakukan kepala daerah bersama dengan Badan Anggaran DPRD. (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD. (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD. (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. (5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD. (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan. (7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani keputusan pimpinan DPRD. Bagian Ketiga Penetapan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Pasal 110 (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang, ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (4) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja

setelah ditetapkan; (5) Untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi peraturan daerah APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah. BAB VIII PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Azas Umum Pelaksanaan APBD Pasal 111 (1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. (6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. (7) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. (8) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Paragraf 1 Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pasal 112 (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD. (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD. (5) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD. (6) DPA-PPKD digunakan untuk menampung : a. Penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah; b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah;

Pasal 113 (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD; (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Paragraf 2 Anggaran Kas Pasal 114 (1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA -SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPASKPD. (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD. Pasal 115 (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. (3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. (4) Penjelasan lebih lanjut tentang Anggaran Kas Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Pasal 116 (1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pasal 117 (1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pasal 118 Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas

kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Pasal 119 (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk Pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama. (2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pasal 120 Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah. Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 121 (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. (4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Pasal 122 (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggung- jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah. (4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Pasal 123 Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi

atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 124 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya Pasal 125 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk : a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Pasal 126 (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya. (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan. (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap : a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan; b. sisa S P D ya ng belum diter bitkan S PP , SP M dan SP 2D; a ta u c. SP2D yang belum diuangkan. (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran. (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria : a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major; (6) Penjelasan lebih lanjut tentang DPAL-SKPD diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Paragraf 2 Dana Cadangan Pasal 127 (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD. (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. (3) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk

melaksanakan program dan kegiatan. (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD. (7) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah. Pasal 128 (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. (2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan. (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. deposito; b. sertifikat bank indonesia (SBI); c. surat perbendaharaan negara (SPN); d. surat utang negara (SUN); dan e. surat berharga Iainnya yang dijamin pemerintah. (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan di perlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan Iainnya. Paragraf 3 Investasi Pasal 129 (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah. (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan ivestasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal). Paragraf 4 Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Pasal 130 (1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. (2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. (3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. (4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah. Pasal 131 Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 132 (1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi komulatif pinjaman dan kewajiban

pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan. (2) Posisi komulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. jumlah penerimaan pinjaman; b. p e m ba ya r a n pi nj a m a n ( p ok ok d a n bu n ga ) ; da n c. sisa pinjaman. Pasal 133 (1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo. (2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD. Pasal 134 (1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan awal perubahan APBD. (2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah setelah perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi anggaran. Pasal 135 (1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo. (2) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga. (3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening belanja bunga. (4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pasal 136 (1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (2) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya mengatur mengenai : a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian resiko; b. perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah; c. penerbitan obligasi daerah; d. penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang; e. pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo; f. pelunasan; dan g. aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obligasi daerah. (3) Penyusunan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Paragraf 5 Piutang Daerah Pasal 137 (1) (2)

Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu. PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah

yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pasal 138 (1) (2)

Piutang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 139

(1)

(2)

(3)

Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh : a. kepala daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) b. kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk jumlah Iebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 140

(1) (2) (3)

Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang daerah. Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan. Penjelasan lebih lanjut tentang penagihan dan penatausahaan piutang daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 141

(1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada kepala daerah. (2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan. BAB IX PERUBAHAN APBD Bagian Pertama Dasar Perubahan APBD Pasal 142 (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; d. keadaan darurat; dan e. keadaan luar biasa. (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Pasal 143 (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. (2) Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD. (3) Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai : a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya; b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan. (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. (6) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan. (7) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Pasal 144 Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (6), masing-masing atau dapat secara bersamasama dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Pasal 145 (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKASKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA -SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD. (2) Rancangan surat edaran kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD; b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD; c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Pasal 146 (1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. (2) Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD). (3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan. Bagian Ketiga Pergeseran Anggaran Pasal 147 (1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. (3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. (5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. (6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. (7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan kepala daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Bagian Keempat Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD Pasal 148 (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c dapat berupa : a. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2); b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah; d. mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 133; e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai

dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. (3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. (4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD. (5) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. Bagian Kelima Pendanaan Keadaan Darurat Pasal 149 (1)

(2)

(3) (4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9)

(10) (11)

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulan g capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup : a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisa si anggaran. Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bagian Keenam Pendanaan Keadaan Luar Biasa Pasal 150 (1) Keadaan Iuar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). (2) Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. Pasal 151 (1) Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan Iebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPASKPD. (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD. Pasal 152 (1) Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan Iainnya dalam tahun anggaran berjalan. (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD. (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD. Bagian Ketujuh Penyiapan Raperda Perubahan APBD Pasal 153 (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. (2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD, prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD melakukan penyempurnaan. Pasal 154 (1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan

dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disempurnakan oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD. (2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah dibahas TAPD, dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD oleh PPKD. Bagian Kedelapan Penetapan Perubahan APBD Paragraf 1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Pasal 55 Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD yang disusun oleh PPKD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Pasal 156 (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD beserta lampirannya. (2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. ringkasan perubahan APBD; b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; g. daftar kegiatan -kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan h. daftar pinjaman daerah. Pasal 157 (1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) terdiri dari rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD beserta Iampirannya. (2) Lampiran rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pasal 158 (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. (2) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat. (3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. (4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan AP BD dilaksanakan oleh sekretariat daerah. Paragraf 2 Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan Raperda Perubahan APBD Pasal 159 (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, beserta Iampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD. (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Paragraf 3 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Pasal 160 (1) Tata cara evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati berlaku ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). (2) Dalam hal gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan. (4) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati serta pernyataan berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 161 Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 4 Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Pasal 162 (1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPPA-SKPD terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD. (2) DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). (3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan. (4) DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan sekretaris daerah. BAB X PENGELOLAAN KAS Bagian Pertama Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pasal 163 (1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. (2) Untuk mengelola kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat. (3) Penunjukan bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD. (4) BUD wajib menyampaikan laporan atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa : a. Laporan Posisi Kas Harian; dan b. Rekonsiliasi Bank. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Daerah setiap hari kerja. Pasal 164 Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal 165 (1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. (2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah. Pasal 166 (1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 diisi dengan dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah. (2) Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bagian Kedua Pengelolaan Kas Non Anggaran Pasal 167 (1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah. (2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti : a. potongan Taspen; b. potongan Askes; c. potongan PPh; d. potongan PPN; e. penerimaan titipan uang muka; f. penerimaan uang jaminan; dan g. penerimaan lainnya yang sejenis. (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: a. penyetoran Taspen; b. penyetoran Askes; c. penyetoran PPh; d. penyetoran PPN; e. Pengembalian titipan uang muka; f. Pengembalian uang jaminan; dan g. pengeluaran lainnya yang sejenis. (4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga. (5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga. (6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran. (7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kepala daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. BAB XI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah Pasal 168 (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Bagian Kedua Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Pasal 169 (1) Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan : a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ; pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi basil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh kepala daerah kepada kepala SKPD. Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup : a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah; d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan e. pem ba ntu benda ha r a pene r im a a n da n/a ta u pem ba ntu benda h a ra pengeluaran. Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Penetapan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (d) dan huruf (e) dimaksudkan untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Penjelasan lebih lanjut penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. c. d. e. f.

(2)

(3) (4)

(5) (6)

(7)

Pasal 170 (1) Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh pembantu bendahara. (2) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan. (3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji. Bagian Ketiga Penatausahaan Penerimaan Pasal 171 Surat Ketetapan Pajak Daerah (1) (2)

Surat Ketetapan Pajak Daerah ditetapkan oleh PPKD. Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya mencakup : a. Nomor Surat Ketetapan Pajak Daerah; b. Masa dan Tahun Pajak Daerah; c. Identitas Wajib Pajak Daerah; d. Kode rekening, uraian dan jumlah Pajak Daerah; dan e. Jatuh Tempo Pembayaran.

(3) (4)

Kode rekening, uraian dan jumlah Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan Asli Daerah. Surat Ketetapan Pajak Daerah ditetapkan setiap awal Tahun Anggaran. Pasal 172 Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(1) Surat Ketetapan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran. (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya mencakup : a. Nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah; b. Masa dan tahun Retribusi Daerah; c. Identitas wajib Retribusi Daerah; d. Kode rekening, uraian dan jumlah Retribusi Daerah; dan e. Jatuh Tempo Pembayaran. (3) Kode rekening, uraian dan jumlah Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan Asli Daerah. (4) Surat Ketetapan Retribusi Daerah ditetapkan setiap awal Tahun Anggaran. Pasal 173 Surat Tanda Bukti Pembayaran (1) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan SKP Daerah yang diterimanya dari PPKD. (2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi kesesuaian jumlah uang yang diterima dengan dokumen SKR Daerah yang diterimanya dari Pengguna Anggaran. (3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sesuai, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi. (4) Surat Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya mencakup : a. Nomor Bukti atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; b. Nama Bendahara Penerimaan; c. Identitas wajib Pajak Daerah dan/atau wajib Retribusi Daerah; d. Kode rekening, uraian dan jumlah Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;dan e. Tanggal Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. (5) Kode rekening, uraian dan jumlah Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (d) dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan Asli Daerah. Pasal 174 Surat Tanda Bukti Pembayaran Kurang Setor (1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 168 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan tidak sesuai, Bendahara Penerimaan membuat dan menyerahkan Surat Tanda Bukti Pembayaran Kurang Setor/Bukti lain yang sah kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi. (2) Surat Tanda Bukti Pembayaran Kurang Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup : a. Nomor bukti atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; b. Nama Bendahara Penerimaan; c. Identitas wajib Pajak Daerah dan/atau wajib Retribusi Daerah; d. Kode rekening, uraian dan jumlah Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah; e. Tanggal Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; f. Jumlah kurang bayar atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan g. Tanggal jatuh tempo pembayaran.

(3) Kode rekening, uraian dan jumlah Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan Asli Daerah. Pasal 175 Surat Tanda Setoran (1) Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran sejumlah uang atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ke rekening Kas Umum Daerah menggunakan Surat Tanda Setoran. (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 hari kerja berikutnya setelah hari penerimaan. (3) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup : a. Nomor bukti atas setoran Pendapatan Asli Daerah; b. Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah; c. Jumlah uang yang disetor; d. Kode rekening, uraian dan jumlah Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah; e. Tanggal Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan f. Tanggal penyetoran Pendapatan Asli Daerah. (4) Kode rekening, uraian dan jumlah Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek Pendapatan Asli Daerah. Bagian Keempat Penatausahaan Pengeluaran Paragraf 1 Penyediaan Dana Pasal 176 (1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD. (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD. (3) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. (4) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per bulan, per triwulan, atau per semester sesuai dengan ketersediaan dana. (5) Format SPD dan penjelasannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Paragraf 2 Permintaan Pembayaran Pasal 177 (1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1), bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD. (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP); b. SPP Ganti Uang (SPP-GU); c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); d. SPP Langsung Gaji dan Tunjangan (SPP LS Gaji dan Tunjangan); e. SPP Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa); dan f. SPP Langsung PPKD (SPP-LS PPKD). (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 178 (1) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-UP melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan. (2) SPP UP diajukan setiap awal Tahun Anggaran setelah dikeluarkannya keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP. (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. salinan SPD; b. surat pengantar SPP-UP; c. ringkasan SPP-UP; d. rincian SPP-UP; e. draft surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan f. lampiran lain yang diperlukan. Pasal 179 Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dalam rangka mengganti uang persediaan. (2) Ketentuan batas jumlah SPP GU ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah. (3) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. surat pengantar SPP-GU; b. ringkasan SPP-GU; c. rincian penggunaan SP2D-UP/SPP-GU yang lalu; d. laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi yang sah dan lengkap; e. salinan SPD; f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan g. lampiran lain yang diperlukan. (1)

Pasal 180 (1) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-TU dalam rangka tambahan uang persediaan. (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. surat pengantar SPP-TU; b. ringkasan SPP-TU; c. rincian rencana penggunaan SPP-TU; d. salinan SPD; e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan g. lampiran lainnya. (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. (4) Dalam hal jumlah tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah. (5) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk : a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA;

Pasal 181 (1) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS Gaji dan Tunjangan dalam rangka pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dokumen SPP-LS gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. salinan SPD; b. surat pengantar SPP-LS Gaji dan Tunjangan; c. ringkasan SPP-LS Gaji dan Tunjangan; d. rincian SPP-LS Gaji dan Tunjangan; dan e. lampiran SPP-LS. (3) Lampiran dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup : a. pembayaran gaji induk; b. gaji susulan; c. kekurangan gaji; d. gaji terusan; e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas; f. SK CPNS; g. SK PNS; h. SK kenaikan pangkat; i. SK jabatan; j. kenaikan gaji berkala; k. surat pernyataan pelantikan; l. surat pernyataan masih menduduki jabatan; m. surat pernyataan melaksanakan tugas; n. daftar keluarga (KP4); o. fotokopi surat nikah; p. fotokopi akte kelahiran; q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; r. daftar potongan sewa rumah dinas; s. surat keterangan masih sekolah/kuliah; t. surat pindah; u. surat kematian; v. SSP PPh Pasal 21; dan w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah. (4) Bendahara pengeluaran mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 182 (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP LS Barang dan Jasa dalam rangka pembayaran kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa. (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. salinan SPD; b. surat pengantar SPP-LS barang dan jasa c. ringkasan SPP-LS barang dan jasa; d. rincian SPP-LS barang dan jasa; dan e. lampiran lainnya. (3) Lampiran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup: a. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; b. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;

c. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; d. berita acara penyelesaian pekerjaan; e. berita acara serah terima barang dan jasa; f. berita acara pembayaran; g. kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; h. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; i. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; j. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; k. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; l. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; m. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; n. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan o. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. ( 3 ) PPTK mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). ( 4 ) K elen gk a pa n la m pir a n dok um en sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya. ( 5 ) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen kepada PPTK untuk dilengkapi. Pasal 183 (1) (2)

Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP LS PPKD untuk permintaan pembayaran belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran pembiayaan. SPP LS PPKD diajukan kepada PPKD melalui PPK SKPKD. Pasal 184

Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP -LS dan/atau SPPUP/GU/TU. Paragraf 3 Perintah Membayar Pasal 185 (1)

PPK SKPD memverifikasi SPP dan meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. (2) Dalam hal SPP dan/atau dokumen kelengkapan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan SPM yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(3) Atas SPM yang diajukan oleh PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengotorisasi dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. (4) Dalam hal SPP dan/atau dokumen kelengkapan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak sah, PPK SKPD menyiapkan Surat Penolakan SPM yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (5) Atas Surat Penolakan SPM yang diajukan oleh PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengotorisasi dan menolak menerbitkan Surat Perintah Membayar menggunakan Surat Penolakan Penerbitan SPM. (6) Dalam hal dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK SKPD mengembalikan SPP dan dokumen kelengkapan SPP kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pasal 186 (1) (2) (3) (4) (5) (6)

PPK SKPKD memverifikasi SPP LS PPKD dan meneliti kelengkapan dokumen SPP LS PPKD yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD. Dalam hal SPP dan/atau dokumen kelengkapan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPKD menyiapkan SPM yang diajukan kepada PPKD. Atas SPM yang diajukan oleh PPK SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengotorisasi dan menerbitkan Surat Perintah Membayar LS PPKD. Dalam hal SPP dan/atau dokumen kelengkapan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK SKPKD menyiapkan Surat Penolakan SPM yang diajukan kepada PPKD. Atas Surat Penolakan SPM yang diajukan oleh PPK SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD mengotorisasi dan menolak menerbitkan Surat Perintah Membayar menggunakan Surat Penolakan Penerbitan SPM. Dalam hal dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK SKPKD mengembalikan SPP dan dokumen kelengkapan SPP kepada Bendahara Pengeluaran PPKD. Pasal 187

(1) Penerbitan SPM paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP beserta dokumen kelengkapannya. (2) Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP pengajuan beserta dokumen kelengkapannya. Pasal 188 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM beserta dokumen kelengkapan SPM kepada Kuasa BUD. Pasal 189 PPKD mengajukan SPM LS PPKD beserta dokumen kelengkapan SPM LS PPKD kepada Kuasa BUD. Pasal 190 (1) Kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 188 untuk SPM Uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang Persediaan adalah Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (2) Kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 188 untuk SPM Ganti Uang Persediaan mencakup :

a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap. (3) Kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 188 untuk SPM LS Gaji dan Tunjangan serta SPM LS Barang dan Jasa mencakup : a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 191 Kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 189 untuk SPM LS PPKD mencakup : a. Surat Pernyataan Tanggungjawab PPKD; dan b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pasal 192 Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan. Paragraf 4 Pencairan Dana Pasal 193 (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PPKD agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D. (4) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. (5) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D. Pasal 194 (1) Penerbitan SP2D dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM beserta dokumen kelengkapannya. (2) Penolakan penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya beserta dokumen kelengkapannya. Pasal 195 (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa penggguna anggaran. (2) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.

Paragraf 5 Penatausahaan Bendahara PasaI 196 Bendahara Penerimaan SKPD (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi Tanggungjawabnya. (2) Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar penatausahaan terdiri dari : a. Surat Tanda Bukti Pembayaran; b. Nota Kredit; c. Bukti Penerimaan Yang Sah; dan d. Surat Tanda Setoran. (3) Bendahara Penerimaan menatausahakan Surat Tanda Setoran yang disetorkan, menggunakan Register STS. (4) Bendahara Penerimaan menatausahakan setiap transaksi penerimaan menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan. (5) Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan : a. Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan; dan b. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian. Pasal 197 Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD (1) Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi Tanggungjawabnya. (2) Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar penatausahaan terdiri dari : a. Surat Tanda Bukti Pembayaran; b. Bukti Penerimaan Yang Sah; dan c. Surat Tanda Setoran. (3) Bendahara Penerimaan Pembantu menatausahakan Surat Tanda Setoran yang disetorkan, menggunakan Register STS. (4) Bendahara Penerimaan Pembantu menatausahakan setiap transaksi penerimaan menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan. (5) Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan : a. Buku Pembantu Per Rincian Objek Penerimaan; dan b. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian. Pasal 198 Bendahara Penerimaan PPKD (1) Bendahara Penerimaan PPKD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan PPKD yang menjadi Tanggungjawabnya. (2) Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar penatausahaan terdiri dari : a. Nota Kredit; dan b. Bukti penerimaan lain yang sah. (3) Bendahara Penerimaan PPKD menatausahakan setiap transaksi penerimaan PPKD menggunakan Buku Penerimaan Pendapatan PPKD. Pasal 199 Bendahara Pengeluaran SKPD (1) Bendahara Pengeluaran menatausahakan setiap transaksi belanja atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah. (2) Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar penatausahaan terdiri dari :

(3) (4) (5)

(6) (7)

a. SP2D UP/GU/TU/LS Gaji dan Tunjangan/LS Barang dan Jasa atas pengajuan SPP UP/GU/TU/LS Gaji dan Tunjangan/LS Barang dan Jasa; b. Bukti transaksi belanja yang sah dan lengkap; dan c. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menjadi kelengkapan masing-masing SP2D sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Bendahara pengeluaran menatausahakan SPP yang diajukan, SPM serta SP2D yang diterima menggunakan Register SPP/SPM/SP2D. Bendahara pengeluaran menatausahakan setiap transaksi belanja menggunakan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Buku Kas Umum. Buku Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari : a. Buku Pembantu Kas Tunai; b. Buku Pembantu Simpanan Bank; c. Buku Pembantu Pajak; dan d. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja. Buku Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sesuai peruntukkannya. Dalam pelaksanaan penatausahaan, tidak semua Buku Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan secara bersamaan untuk menatausahakan 1 (satu) transaksi belanja dan/atau keuangan. Pasal 200 Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD

(1) Bendahara Pengeluaran Pembantu menatausahakan setiap transaksi belanja atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah. (2) Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar penatausahaan terdiri dari : a. SP2D TU/LS Barang dan Jasa atas pengajuan SPP TU/LS Barang dan Jasa; b. Bukti transaksi belanja yang sah dan lengkap; dan c. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menjadi kelengkapan masing-masing SP2D sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu menatausahakan SPP yang diajukan, SPM serta SP2D yang diterima menggunakan Register SPP/SPM/SP2D. (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu menatausahakan setiap transaksi belanja menggunakan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Buku Kas Umum. (5) Buku Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari : a. Buku Pembantu Kas Tunai; b. Buku Pembantu Simpanan Bank; c. Buku Pembantu Pajak; dan d. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja. (6) Buku Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sesuai peruntukkannya. (7) Dalam pelaksanaan penatausahaan, tidak semua Buku Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan secara bersamaan untuk menatausahakan 1 (satu) transaksi belanja dan/atau keuangan. Pasal 201 Bendahara Pengeluaran PPKD (1) Bendahara Pengeluaran PPKD menatausahakan setiap transaksi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran pembiayaan atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah. (2) Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar penatausahaan terdiri dari : a. SP2D LS PPKD atas pengajuan SPP LS PPKD; dan b. Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang menjadi kelengkapan masing-masing SP2D sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. (3) Bendahara Pengeluaran PPKD menatausahakan SPP yang diajukan, SPM serta SP2D yang diterima menggunakan Register SPP/SPM/SP2D.

(4) Bendahara Pengeluaran PPKD menatausahakan setiap transaksi belanja menggunakan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran PPKD dan Buku Pembantu Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran PPKD. (5) Buku Pembantu Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Bendahara Pengeluaran PPKD. Paragraf 6 Penatausahaan PPK SKPD Pasal 202 (1) PPK SKPD menatausahakan setiap penerbitan perintah membayar. (2) PPK SKPD menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran. (3) PPK SKPD menatausahakan pertanggungjawaban penerimaan. (4) Dokumen yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Register SPM UP/SPM GU/SPM TU/SPM LS Gaji dan Tunjangan/SPM LS Barang dan Jasa; dan b. Register Surat Penolakan Penerbitan SPM. (5) Dokumen yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran; b. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran; dan c. Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran. (6) Dokumen yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari : a. Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan; b. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan; dan c. Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan. Paragraf 7 Penatausahaan PPK SKPKD Pasal 203 (1) PPK SKPKD menatausahakan setiap penerbitan perintah membayar. (2) PPK SKPKD menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran. (3) Dokumen yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Register SPM LS PPKD; dan b. Register Surat Penolakan Penerbitan SPM LS PPKD. (4) Dokumen yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : a. Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran; b. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran; dan c. Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran. Paragraf 8 Penatausahaan Kuasa BUD Pasal 204 Dokumen yang digunakan Kuasa BUD dalam menatausahakan penerbitan dan penolakan SP2D terdiri dari : a. Register SP2D; b. Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D; dan c. Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran. Paragraf 9 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pasal 205 Bendahara Penerima SKPD (1) Bendahara

penerimaan

secara

administratif

wajib

mempertanggung-jawabkan

(2)

(3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)

pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. Pertanggungjawaban administratif menggunakan Laporan pertanggung-jawaban yang berisi rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara Penerimaan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bulan terakhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan : a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan; b. Register STS; c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap; dan d. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. Bendahara Penerimaan secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi Tanggungjawabnya kepada PPKD selaku BUD. Pertanggungjawaban fungsional menggunakan Laporan pertanggungjawaban yang berisi rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara Penerimaan. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada bulan terakhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan : a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan; b. Register STS; c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap; dan d. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. Pasal 206 Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD

(1) Bendahara Penerimaan Pembantu secara fungsional wajib mempertanggung- jawabkan pengelolaan uang yang menjadi Tanggungjawabnya kepada Bendahara Penerimaan. (2) Pertanggungjawaban fungsional menggunakan Laporan pertanggungjawaban yang berisi rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara Penerimaan. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bulan terakhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut. (5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan : a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan; b. Register STS; dan c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap. Pasal 207 Bendahara Penerimaan PPKD (1) Bendahara Penerimaan PPKD secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD melalui PPK SKPKD. (2) Pertanggungjawaban fungsional menggunakan Buku Penerimaan PPKD yang telah dilakukan penutupan pada akhir bulan. (3) Buku penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan buktibukti pendukung yang sah dan lengkap. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan terakhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. Pasal 208 Bendahara Pengeluaran SKPD (1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD. (2) Pertanggungjawaban administratif menggunakan Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) yang berisi jumlah Anggaran, realisasi dan sisa pagu Anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan terakhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. (5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : a. Buku Kas Umum; b. Laporan Penutupan Kas; dan c. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. (6) Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan. (7) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan berisi rekapitulasi belanja uang persediaan sesuai dengan program dan kegiatan. (8) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup : a. Buku Kas Umum; b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek; c. Bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf (b); d. Bukti penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara; dan e. Register penutupan kas. (9) Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan penggunaan tambahan uang persediaan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. (10) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterbitkan apabila tambahan uang persediaan telah habis dan/atau selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak tambahan uang persediaan diterima sebagaimana dimaksud pada pasal 180 ayat (4). (11) Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan berisi rekapitulasi belanja tambahan uang persediaan sesuai dengan program dan kegiatan. (12) Bendahara Pengeluaran melakukan setoran ke Kas Umum Daerah apabila terdapat sisa tambahan uang persediaan yang tidak digunakan. (13) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilampiri dengan : a. Bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap; dan b. Surat Tanda Setoran atas penyetoran sisa tambahan uang persediaan. (14) Dokumen kelengkapan SPP LS Gaji dan Tunjangan/ SPP LS Barang dan Jasa dapat dipersamakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas belanja langsung kepada pihak ketiga. (15) Bendahara Pengeluaran secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang kepada PPKD selaku BUD. (16) Pertanggungjawaban fungsional menggunakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. (17) Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran oleh Pengguna Anggaran. (18) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(19) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada bulan terakhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. (20) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilampiri dengan : a. Laporan Penutupan Kas; dan b. SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pasal 209 Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD (1) Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan penggunaan pelimpahan uang persediaan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pembantu. (2) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pembantu berisi rekapitulasi belanja uang persediaan sesuai dengan program dan kegiatan. (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. Buku Kas Umum; b. Ringkasan pengeluaran per rincian obyek; c. Bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf (b); d. Bukti penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara; dan e. Register penutupan kas. (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan penggunaan tambahan uang persediaan dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan. (5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan apabila tambahan uang persediaan telah habis dan/atau selesai digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak tambahan uang persediaan diterima sebagaimana dimaksud pada pasal 180 ayat (4). (6) Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan berisi rekapitulasi belanja tambahan uang persediaan sesuai dengan program dan kegiatan. (7) Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan setoran ke Kas Umum Daerah apabila terdapat sisa tambahan uang persediaan yang tidak digunakan. (8) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan : a. Bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap; dan b. Surat Tanda Setoran atas penyetoran sisa tambahan uang persediaan. (9) Dokumen kelengkapan SPP LS Barang dan Jasa dapat dipersamakan sebagai bukti pertanggungjawaban atas belanja langsung kepada pihak ketiga. (10) Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang kepada Bendahara Pengeluaran SKPD. (11) Pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menggunakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Pembantu. (12) Penyampaian pertanggungjawaban secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran. (13) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. (14) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pada bulan terakhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja sebelum hari terakhir bulan tersebut. (15) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilampiri dengan : a. Buku Kas Umum; b. Laporan Penutupan Kas; dan

Pasal 210 Bendahara Pengeluaran PPKD (1) Bendahara Pengeluaran PPKD mempertanggungjawabkan setiap transaksi belanja kepada PPKD melalui PPK SKPKD. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berisi Jumlah Anggaran, Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan terakhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut. (5) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan : a. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran PPKD; b. Ringkasan Pengeluaran Per Rincian Obyek Bendahara Pengeluaran PPKD; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian obyek sebagaimana tercantum dalam huruf (b). Bagian Kelima Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Pasal 211 Dalam melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan berkewajiban : a. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban dan meneliti keabsahan bukti-bukti penerimaan yang dilampirkan; dan b. Menguji kebenaran perhitungan atas penerimaan per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; Pasal 212 Dalam melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran berkewajiban : a. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban dan meneliti kelengkapan dokumen Laporan Pertanggungjawaban serta keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; c. Menghitung Pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterima pada periode sebelumnya. Pasal 213 Dalam melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan, PPK SKPD berkewajiban : a. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban dan meneliti keabsahan bukti-bukti penerimaan yang dilampirkan; b. Menguji kebenaran perhitungan atas penerimaan per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; c. Dalam hal Laporan Pertanggungjawaban dan/atau bukti-bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. d. Atas Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan yang diajukan oleh PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf (c), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengotorisasi dan menerbitkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan.

e. Dalam hal Laporan Pertanggungjawaban dan/atau bukti-bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dinyatakan tidak lengkap dan/ atau tidak sah, PPK SKPD menyiapkan Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. f. Atas Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan yang diajukan oleh PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf (e), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengotorisasi dan menerbitkan Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan. g. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan Laporan Pertanggung- jawaban Penerimaan dan sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Pasal 214 Dalam melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK SKPD berkewajiban : a. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban dan meneliti kelengkapan dokumen Laporan Pertanggungjawaban serta keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; c. Menghitung Pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; d. Menguji kebenaran kesesuaian dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan pada periode sebelumnya; e. Dalam hal Laporan Pertanggungjawaban dan/atau kelengkapan dokumen beserta buktibukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; f. Atas Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diajukan oleh PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf (e), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengotorisasi dan menerbitkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran; g. Dalam hal Laporan Pertanggungjawaban dan/atau kelengkapan dokumen beserta buktibukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK SKPD menyiapkan Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diajukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; h. Atas Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diajukan oleh PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf (g), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengotorisasi dan menerbitkan Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran; i. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; Pasal 215 Dalam melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan PPKD, PPK SKPKD berkewajiban : a. Memverifikasi Buku Penerimaan PPKD dan meneliti keabsahan bukti-bukti penerimaan yang dilampirkan; b. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPKD menyiapkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD yang diajukan kepada PPKD; c. Atas Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD yang diajukan oleh PPK SKPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (b), PPKD mengotorisasi dan menerbitkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban;

d. Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK SKPKD menyiapkan Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban yang diajukan kepada PPKD; e. Atas Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban yang diajukan oleh PPK SKPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (d), PPKD mengotorisasi dan menerbitkan Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban; f. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan Laporan Pertanggungjawaban dan sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Pasal 216 Dalam melakukan verifikasi atas Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD, PPK SKPKD berkewajiban : a. Memverifikasi Laporan Pertanggungjawaban dan meneliti kelengkapan dokumen Laporan Pertanggungjawaban serta keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluran per rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per rincian obyek; c. Menghitung Pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan pada periode sebelumnya; e. Dalam hal Laporan Pertanggungjawaban dan/atau kelengkapan dokumen beserta buktibukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPKD menyiapkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diajukan kepada PPKD; f. Atas Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diajukan oleh PPK SKPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (e), PPKD mengotorisasi dan menerbitkan Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran; g. Dalam hal Laporan Pertanggungjawaban dan/atau kelengkapan dokumen beserta buktibukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK SKPKD menyiapkan Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diajukan kepada PPKD; h. Atas Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diajukan oleh PPK SKPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (g), PPKD mengotorisasi dan menerbitkan Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran; i. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Pasal 217 (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; (2) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; (3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas. Lain-lain Pasal 218 Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.

Pasal 219 Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka : a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Bendahara Penerimaan wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas Bendahara Penerimaan atas Tanggungjawab Bendahara Penerimaan yang diketahui Pengguna Anggaran; b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Bendahara Penerimaan dan diadakan Berita Acara Serah Terima; c. Apabila Bendahara Penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara Penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya. Pasal 220 Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka : a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD; b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima; c.

apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya. Bagian Kelima Penatausahaan Dana Tugas Pembantuan Pasal 221

(1) Penatausahaan atas pelaksanaan dana tugas pembantuan Provinsi di Kabupaten Lamandau dilakukan secara terpisah dari penatausahaan pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau. (2) Penatausahaan atas pelaksanaan dana tugas pembantuan Kabupaten Lamandau di Pemerintah Desa dilakukan secara terpisah dari penatausahaan pelaksanaan APBD. Pasal 222 Pertanggungjawaban Tugas Perbantuan (1)

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan Provinsi di Kabupaten Lamandau dilakukan secara terpisah dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau.

(2)

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana tugas pembantuan Kabupaten Lamandau di Pemerintah Desa dilakukan secara terpisah dari pertanggung- jawaban pelaksanaan APB Desa. Pasal 223 Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembantuan

Pedoman penatausahaan pelaksanaan pendanaan tugas pembantuan Kabupaten Lamandau di desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamandau.

BAB XII AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Sistem Akuntansi Pasal 224 Sistem Akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (2) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya terdiri dari : a. Prosedur akuntansi penerimaan kas; b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas; c. Prosedur akuntansi aset tetap/barang milik Daerah; dan d. Prosedur akuntansi selain kas. (3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu. (4) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, disusun berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (5) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. (6) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah pada entitas akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh PPK SKPD. (7) Sistem akuntansi Pemerintah Daerah pada entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh PPKD. (1)

Pasal 225 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan. (1)

Pasal 226 (1)

(2)

Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan. Pasal 227

(1)

(2)

Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) selanjutnya secara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan. Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap

(3)

akhir periode sesuai dengan kebutuhan. Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya. Pasal 228

(1) (2)

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu. Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar. Pasal 229

(1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana. (2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi Anggaran terdiri dari kode akun Pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan. (3) Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepentingan penyusunan laporan Statistik Keuangan Daerah. Pasal 230 (1) (2)

(3)

(4)

Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada kepala daerah dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kebijakan Akuntansi Pasal 231

Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. (2) Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. (3) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) sekurangkurangnya memuat : a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan; b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan. (4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset. (5) Kebijakan harga perolehan sebagaimd pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap. (6) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun a nggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun anggaran berkenaan. (1)

Bagian Ketiga Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD Paragraf 1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD Pasal 232 Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 233 Bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup : a. surat tanda bukti pembayaran; b. STS; c. bukti transfer; d. nota kredit bank; e. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); f. SKR; dan/atau g. bukti transaksi penerimaan kas lainnya. Pasal 234 Buku penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas terdiri dari : a. Buku Jurnal Penerimaan Kas; b. Buku Besar; dan c. Buku Besar Pembantu. Pasal 235 Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 32 dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Pasal 236 (1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan. (2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. Paragraf 2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD Pasal 237 Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/ tambahan uang persediaan. (1)

(3) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) mencakup : a. SP2D; b. nota debet bank; atau c. bukti transaksi pengeluaran kas Iainnya; d. SPM; e. SPD; dan f. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. Pasal 238 Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) mencakup : a. Buku Jurnal Pengeluaran Kas; b. Buku Besar; dan c. Buku Besar Pembantu. Pasal 239 Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Pasal 240 PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (3) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas. dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan. (2) Secara periodik jumal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. (1)

Paragraf 3 Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD Pasal 241 (1)

(2) (3)

(4) (5)

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat. Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya. Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Pasal 242

Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan yang telah dinilai (appraisal) dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. (2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain : a. metode garis lurus; b. metode saldo menurun ganda; dan c. metode unit produksi. (3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan (1)

penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan. (4) Metode saldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan. (5) Metode unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap berdasarkan unit produksi yang dihasilkan dari aset tetap berkenaan. (6) Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 243 Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial dilampiri dengan : a. berita acara penerimaan barang; b. berita acara serah terima barang; dan c. berita acara penyelesaian pekerjaan. Pasal 244 Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset mencakup : a. Buku Jurnal Umum; b. Buku Besar; dan c. Buku Besar Pembantu. Pasal 245 Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD. Pasal 246 (1) (2)

(3) (4)

(5)

PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 membuat bukti memorial. Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian. Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum. Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. Paragraf 4 Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD Pasal 247

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas. (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ); b. koreksi kesalahan pencatatan; c. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;

(3)

(4) (5)

(6)

(7) (8)

(9)

d. pembelian secara kredit; e. retur pembelian kredit; f. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas; dan g. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengesahan atas pengeluaran/ belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan. Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar. Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemerintah daerah. Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang. Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit. Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas. Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruitslaag) dan perolehan aset akibat tindakan lain dengan pihak ketiga. Pasal 248

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampiri dengan : a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ); b. berita acara penerimaan barang; c. surat keputusan penghapusan barang; d. surat pengiriman barang; e. surat keputusan mutasi barang (antar SKPD); f. berita acara pemusnahan barang; g. berita acara serah terima barang; dan h. berita acara penilaian. Pasal 249 Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) mencakup : a. Buku Jurnal Umum; b. Buku Besar; dan c. Buku Besar Pembantu. Pasal 250 Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 47 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Pasal 251 (1) (2)

(3)

PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian membuat bukti memorial. Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang -kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah. Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.

Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. (4)

Paragraf 5 Laporan Keuangan Pada SKPD Pasal 252 (1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi : a. laporan realisasi anggaran SKPD; b. neraca SKPD; dan c. catatan atas laporan keuangan SKPD. (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Bagian Keempat Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD Paragraf 1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD Pasal 253 Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 254 Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 mencakup : a. bukti transfer; b. nota kredit bank; c. Surat perintah pemindahbukuan; d. surat tanda setoran (STS); e. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); f. surat ketetapan retribusi (SKR); g. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan; dan h. bukti transaksi penerimaan kas lainnya. Pasal 255 Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup: a. Buku Jurnal Penerimaan Kas; b. Buku Besar; dan c. Buku Besar Pembantu. Pasal 256 Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 53 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Pasal 257 (1)

Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. Paragraf 2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD Pasal 258 Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 259 Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 mencakup : a. surat perintah pencairan dana (SP2D); atau b. nota debet bank. (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan : a. surat penyediaan dana (SPD); b. surat perintah membayar (SPM); c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan d. kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. (1)

Pasal 260 Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi mencakup : a. Buku Jumal Pengeluaran Kas; b. Buku Besar; dan c. Buku Besar Pembantu. Pasal 261 Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 8 merupakan fungsi akuntansi SKPKD. Pasal 262 Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan. (2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. (1)

Paragraf 3 Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD Pasal 263 (1)

(2)

Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam

pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. Pasal 264 Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 berupa bukti memorial dilampiri dengan : a. berita acara penerimaan barang; b. surat keputusan penghapusan barang; c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD); d. berita acara pemusnahan barang; e. berita acara serah terima barang; f. berita acara penilaian; dan g. berita acara penyelesaian pekerjaan. Pasal 265 Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset mencakup : a. Buku Jurnal Umum; b. Buku Besar; dan c. Buku Besar Pembantu. Pasal 266 Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Pasal 267 Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 memuat bukti memorial. (2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian. (3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum. (4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. (5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. (1)

Paragraf 4 Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD Pasal 268 Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. koreksi kesalahan pembukuan; b. penyesuaian ter hadap akun ter tentu dalam rangka menyusun la poran keuangan pada akhir tahun; c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan d. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari. (1)

Pasal 269 Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan : a. berita acara penerimaan barang; b. surat keputusan penghapusan barang; c. surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD); d. berita acara pemusnahan barang; e. berita acara serah terima barang; f. berita acara penilaian; dan g. berita acara penyelesaian pekerjaan. Pasal 270 Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas mencakup : a. Buku Jurnal Umum; b. Buku Besar; dan c. Buku Besar Pembantu. Pasal 271 Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 68 ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Pasal 272 (1) (2)

(3) (4)

(5)

Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian memuat bukti memorial. Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang -kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah. Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum. Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. Paragraf 5 Laporan Keuangan pada SKPKD Pasal 273

Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara periodik kepada Kepala Daerah. (2) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (1)

BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Pasal 274 (1)

Kepala SKPD menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung

jawabnya. Laporan Realisasi Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. (4) Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir. (2)

Pasal 275 PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 276 Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 disampaikan kepada kepala daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Pasal 277 Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Bagian Kedua Laporan Tahunan Pasal 278 (1)

(2)

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah. Pasal 279

Laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya. (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan. (1)

(4) Laporan kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. (5) Laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 280 PPKD menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. (2) Laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan. (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (6) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. (7) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan laporan kinerja intern di Iingkungan pemerintah daerah. (8) Penyusunan laporan kinerja intern sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan kinerja intern di lingkungan pemerintah daerah. (9) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (1)

Pasal 281 Laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) disampaikan oleh kepala daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Kepala daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. (1)

Bagian Ketiga Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 282 Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa (1)

Keuangan (BPK) dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Pasal 283 (1)

(2)

Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan, BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK. Pasal 284

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dirinci dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari : a. ringkasan laporan realisasi Anggaran; dan b. penjabaran laporan realisasi Anggaran; Pasal 285 (1)

(2)

Agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ditentukan oleh DPRD. Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima. Pasal 286

(1) (2)

Laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah wajib dipublikasikan. Laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan keuangan dan laporan kinerja yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Bagian Keempat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 287

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati. (1)

Pasal 288 Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati, Gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (1)

Pasal 289 Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Menteri Dalam Negeri. BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Pembinaan dan Pengawasan Pasal 290 Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 291 (1) Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan. (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan Daerah, pertanggungjawaban keuangan Daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, panatausahaan dan akuntansi keuangan Daerah, serta pertanggungjawaban keuangan Daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh Daerah maupun kepada Daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat Daerah, dan pegawai negeri sipil Daerah serta kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Pasal 292 Pembinaan untuk Kabupaten dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah. Pasal 293 (1) (2)

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Pasal 294 Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Pengendalian Intern Pasal 295 Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. (2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. (3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; b. terselenggaranya penilaian risiko; c. terselenggaranya aktivitas pengendalian; d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. (4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (1)

Bagian Ketiga Pemeriksaan Ekstern Pasal 296 Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XV KERUGIAN DAERAH Pasal 297 Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (2) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. (1)

Pasal 298 Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada kepala daerah dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (2) segera (1)

dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud. (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, kepala daerah segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan. Pasal 299 Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan. (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah. (1)

Pasal 300 Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan -badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri. (1)

Pasal 301 (1)

(2)

Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi. Pasal 302

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. Pasal 303 (1) (2)

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK. Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 304 Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal 305 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. BAB XVI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Pasal 306 Pemerintah Daerah membentuk BLUD untuk : a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. (2) Instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pengelolaan limbah, pengelolaan pasar, pengelolaan terminal, pengelolaan obyek wisata daerah, dana perumahan, rumah susun sewa, serta Instansi Layanan Umum lainnya. (3) Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain instansi yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil menengah, tabungan perumahan, dan instansi pengelola dana lainnya. (1)

Pasal 307 BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan. (1)

Pasal 308 (1) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan. (2) Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD. (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD. Pasal 309 BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain. Pasal 310 Seluruh Pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

BAB XVII PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 311 (1) (2)

(3)

(4)

Ketentuan tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggung- jawaban keuangan daerah. Peraturan kepala daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara penunjukkan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran berhalangan. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 312

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Keuangan Daerah sepanjang tidak bertentangan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 313 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 62 SERI A

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU A. Umum Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain kedua Undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai undang-undang tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah. Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masayarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di-internal eksekutif itu sendiri. Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya apakah itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan. Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan

yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/restribusi untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidak-adilan. Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara. Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Proses selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tinginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo

anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ini adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Daerah, larangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Sehubungan dengan hal itu, dalam Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program dan menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Namun demikian untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggung jawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi yang dalam Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ini dikenal sebagai bendahara. Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan verifikasi (pengurusan administratif) dan penerbitan SPM (pengurusan pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), fungsi penerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan memisahkan pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, check and balance mungkin dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar. Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan kerja perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas. Untuk itu, unit yang menangani perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebaliknya melakukan rencana untuk menghasilkan pendapatan tambahan dari pemanfaatan kesempatan melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka pendek.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terdapat dua jenis pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern. Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen IV UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945, pemeriksaan atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK RI akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan sinergitas terhadap berbagai undang-undang tersebut diatas, maka pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah secara rinci ditetapkan oleh masingmasing daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan memaksimalkan efisiensi tersebut berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat. Dalam kerangka otonomi, Pemerintah Daerah dapat mengadopsi sistem yang disarankan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan. B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1)

Secara tertib adalah bahwa keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung- jawabkan. Taat pada Peraturan Perundang-undangan adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Daerah. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Anggaran Kas Pemerintah Daerah yang disiapkan oleh BUD merupakan penggabungan dari anggaran kas SKPD. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD. Huruf l Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 10 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Laporan Keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 13 Ayat (1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf c Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 23 Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan daerah seperti DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, kecamatan, lembaga teknis daerah, dan kelurahan. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 27 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota dan dana otonomi khusus. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 30 Hurup a Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”urusan wajib” dalam ayat ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan,perhutanan, dan pariwisata. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Yang dimaksud dengan mengacu dalam ayat ini adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi sebagai tolok ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 35 Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi

utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Ayat (1) Huruf a SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang Fihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah. Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. Huruf d Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penyertaan modal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67 Cukup jelas.

Pasal 68 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 77 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Ayat (1) RKPD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 83 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 87 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 88 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 89 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 90 Ayat (1) Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 91 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 92 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 93 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 94 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 97 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 98 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 100 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 101 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 102 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 103 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 104 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 105 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 108 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 111 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 112 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 113 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 114 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 115 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 116 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 117 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 118 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 123 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125

Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 128 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 129 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 130 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 131 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 134 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 135 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 136 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 137 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 138 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 139 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 140 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 141 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 142 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 143 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 144 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas. Pasal 146 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 147 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 148 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 149 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 150 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Pasal 151 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 152 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 153 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 154 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 155 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 156 Cukup jelas. Pasal 157 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 158 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 159 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 160 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 161 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 162 Cukup jelas. Pasal 163 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 164 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 165 Cukup jelas.

Pasal 166 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 167 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 168 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 169 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 170 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 171 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 172 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 173 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 174 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 175 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 176 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 177 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 178 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 179 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 180 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 181 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 182 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 183 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 184 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 185 Cukup jelas. Pasal 186 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 187 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 188 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 189 Cukup jelas. Pasal 190 Cukup jelas. Pasal 191 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 192 Cukup jelas. Pasal 193 Cukup jelas. Pasal 194 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 195 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 196 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 197 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 198 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 199 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 200 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 201 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 202 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 203 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 204 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 205 Cukup jelas. Pasal 206 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 207 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 208 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 209 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas. Ayat (13) Cukup jelas. Ayat (14) Cukup jelas. Ayat (15) Cukup jelas. Ayat (16) Cukup jelas. Ayat (17) Cukup jelas. Ayat (18) Cukup jelas. Ayat (19) Cukup jelas. Ayat (20) Cukup jelas.

Pasal 210 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11)

Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas. Ayat (13) Cukup jelas. Ayat (14) Cukup jelas. Ayat (15) Cukup jelas. Pasal 211 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 212 Cukup jelas. Pasal 213 Cukup jelas. Pasal 214 Cukup jelas. Pasal 215 Cukup jelas. Pasal 216 Cukup jelas. Pasal 217 Cukup jelas. Pasal 218 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 219 Cukup jelas. Pasal 220 Cukup jelas. Pasal 221 Cukup jelas. Pasal 222 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 223 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 224 Cukup jelas.

Pasal 225 Cukup jelas. Pasal 226 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 227 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 228 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 229 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 230 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 231 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 232 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 233 Cukup jelas. Pasal 234 Cukup jelas. Pasal 235 Cukup jelas. Pasal 236 Cukup jelas. Pasal 237 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 238 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 239 Cukup jelas. Pasal 240 Cukup jelas. Pasal 241 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 242 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 243 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 244 Cukup jelas. Pasal 245 Cukup jelas. Pasal 246 Cukup jelas. Pasal 247 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 248 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 249 Cukup jelas. Pasal 250 Cukup jelas. Pasal 251 Cukup jelas. Pasal 252 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 253 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 254 Cukup jelas.

Pasal 255 Cukup jelas. Pasal 256 Cukup jelas. Pasal 257 Cukup jelas. Pasal 258 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 259 Cukup jelas. Pasal 260 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 261 Cukup jelas. Pasal 262 Cukup jelas. Pasal 263 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 264 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 265 Cukup jelas. Pasal 266 Cukup jelas. Pasal 267 Cukup jelas. Pasal 268 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 269 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 270 Cukup jelas. Pasal 271 Cukup jelas. Pasal 272 Cukup jelas. Pasal 273 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 274 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 275 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 276 Cukup jelas. Pasal 277 Cukup jelas. Pasal 278 Cukup jelas. Pasal 279 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 280 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 281 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 282 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 283 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 284 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 285 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 286 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 287 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 288 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 289 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 290 Cukup jelas. Pasal 291 Cukup jelas.

Pasal 292 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 293 Cukup jelas. Pasal 294 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 295 Cukup jelas. Pasal 296 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 297 Cukup jelas. Pasal 298 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 299 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 300 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 301 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 302 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 303 Cukup jelas. Pasal 304 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 305 Cukup jelas. Pasal 306 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 307 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 308 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 309 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 310 Cukup jelas. Pasal 311 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 312 Cukup jelas. Pasal 313 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2013 HALAMAN 132

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 62 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU, Menimbang :

a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2013, biaya penyelenggaraannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau; b. bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau tahun 2013 memerlukan dana yang besar sehingga perlu dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

:

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4712); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan. Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2007; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2013.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Lamandau; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lamandau; 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;

6. Dana cadangan adalah Dana Cadangan yang akan digunakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau pada tahun 2013; 7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau. BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN Pasal 2 Tujuan Pembentukan Dana Cadangan adalah untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau pada tahun 2013, yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lamandau;

BAB III PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN Pasal 3 Program dan Kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan adalah : Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013. Pasal 4 Kegiatan Penyelenggaraan Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 meliputi Kegiatan Tahapan Persiapan dan Kegiatan Tahapan Pelaksanaan.

Pasal 5 Rincian Pelaksanan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatur oleh KPUD Kabupaten Lamandau dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. BAB IV JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN Pasal 6 (1) Jumlah Dana Cadangan yang dibentuk adalah sebesar Rp. 7.500. 000. 000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan asumsi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung dalam 2 (dua) putaran; (2) Pengalokasian penganggaran dana cadangan dilaksanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2010, APBD Tahun Anggaran 2011, APBD dan tahun 2012 dan tahun 2013 dengan perincian sebagai berikut: a. APBD Tahun Anggaran 2010 dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); b. APBD Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah); dan c. APBD Tahun Anggaran 2012 dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pasal 7 Sumber Dana Cadangan dialokasikan dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) dan atau Dana Alokasi Umum (DAU).

BAB V PENEMPATAN DANA CADANGAN Pasal 8 (1) Dana Cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri di luar rekening kas daerah dengan nama “ REKENING DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU tahun 2013”; (2) Penerimaan hasil bunga rekening dana cadangan dicatat sebagai pendapatan dalam pos lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB VI PENGGUNAAN DAN PELAKSlANAAN DANA CADANGAN Pasal 9 (1) Dana Cadangan yang digunakan pada tahun 2013 sesuai jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2013 yang disusun oleh KPU Kabupaten Lamandau dan bisa digunakan tahun 2012 triwulan IV sebagai persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2013; (2) Penggunaan dana cadangan dilaksanakan dengan prinsip efektif dan efisien dimana dana yang dianggarkan merupakan pagu dana tertinggi yang dapat dipergunakan; (3) Dana cadangan hanya dapat digunakan setelah disusun perincian menurut kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Sisa lebih penggunaan dana cadangan untuk program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 harus disetorkan ke kas daerah. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BAB VIII P E N U T U P Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 21 September 2011

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 23 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 62 SERI A

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2013 I.

PENJELASAN UMUM. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelaksanaan pemilihan sebagaimana maksud tersebut diatas tentunya memerlukan dana yang sangat besar sehingga perlu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010, Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 melalui pembentukan dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau tahun 2013. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tujuan Pembentukan Dana Cadangan, Program Kegiatan dan Rincian Kegiatan, Jumlah dan Sumber Dana Cadangan, Penempatan Dana cadangan, Penggunaan dan Pelaksanaan dana cadangan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 54 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU HALAMAN 139

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 63 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang

:

a.

b. c.

d.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin adalah amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau; bahwa kondisi masyarakat Lamandau saat ini masih banyak yang berada dalam kategori tidak mampu dan berada di bawah garis kemiskinan; bahwa untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkeadilan dengan biaya terkendali sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat yang tidak mampu, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu untuk menyediakan dan memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiunan, Veteran Dan Perintis Kemerdekaan Bersama Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;

12.

13.

14.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis; Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; 3. Bupati adalah Bupati Lamandau ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau; 5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau; 6. Rumah Sakit Rujukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Rumah sakit Umum Daerah dr.Doris Sylvanus Palangka Raya, Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit Jiwa Kayu Tangi Banjarmasin dan Rumah Sakit Karyadi Semarang; 7. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau; 8. Direktur adalah direktur RSUD; 9. Komite medik adalah komite medik RSUD; 10. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disingkat JAMKESDA adalah program pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau; 11. Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah program pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sektor Kesehatan; 12. Kartu Peserta adalah kartu peserta Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis (PKDG), kartu peserta Jamkesmas, kartu peserta PT. Askes (Persero) dan SKTM;

13.

14. 15.

16.

17. 18.

19. 20.

21. 22. 23.

24. 25. 26. 27. 28.

Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya disebut SKTM adalah surat keterangan yang menyatakan seseorang adalah berasal dari keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; Keluarga Miskin adalah keluarga yang telah ditetapkan dan dinyatakan miskin oleh pejabat yang berwenang di Kabupaten Lamandau; Surat Rujukan adalah Surat yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pengobatan dengan indikasi penyakit yang tidak bisa ditangani lagi atau keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di pemberi pelayanan kesehatan setempat yang dikeluarkan oleh Tenaga Medis yang menangani; Surat Jaminan Perawatan, yang selanjutnya disebut SJP adalah Surat Jaminan yang diberikan kepada seseorang atau pasien yang membutuhkan perawatan atau pengobatan lebih lanjut dengan indikasi atau kondisi tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau; Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan tingkat pratama, pencegahan, pemulihan dan peningkatan status kesehatan; Tindakan Medik adalah tindakan yang bersifat individu yang diberikan oleh Tenaga Medis berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan; Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien; Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit; Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat; Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit; Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi; General Check Up adalah pemeriksaan fisik dan penunjang medis secara lengkap yang diberikan kepada seseorang atas permintaan sendiri atau pihak yang berkepentingan; IUR biaya (Cost Sharing) adalah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya; Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk Bupati dengan melibatkan lintas sektoral untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian program Jamkesda; Tim Pengelola Jamkesda adalah tim yang dibentuk Sekretaris Daerah untuk mengelola dan memverifikasi penyelenggaraan program Jamkesda di RSUD. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

(1) (2)

Maksud penyelenggaraan Jamkesda adalah untuk menjamin terpeliharanya hak dasar masyarakat daerah atas pelayanan yang berkualitas; Tujuan Penyelenggaraan Jamkesda adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat daerah Kabupaten Lamandau. BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN Pasal 3

(1) (2)

Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mengacu pada prinsip :

a. b. c. d.

Dana amanat dan nirlaba dengan pemamfaatan semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu; Menyeluruh sesuai dengan standar pelayanan medik yang berlaku di fasilitas kesehatan yang ditunjuk; Pelayanan terstruktur dan berjenjang; Transparan dan akuntabel.

BAB IV PESERTA PROGRAM JAMKESDA Pasal 4 Peserta program Jaminan Kesehatan Daerah terdiri dari : 1. Setiap orang (masyarakat) yang telah memiliki Kartu Peserta PKDG (Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis); 2. Orang tidak mampu penduduk daerah yang tidak terdaftar dan yang tidak memiliki asuransi lainnya seperti Jamkesmas, Askes PNS/Polri, Asabri, Jamsostek dan PKDG yang dibuktikan dengan SKTM oleh pejabat yang berwenang; 3. Setiap orang (masyarakat) yang memiliki bukti SJP (Surat Jaminan Perawatan) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang selain memiliki bukti sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2. BAB V TATALAKSANA PELAYANAN Pasal 5 (1)

(2) (3)

Setiap peserta program Jamkesda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat serta pelayanan kesehatan lainnya di RSUD dan Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk; Pelayanan kesehatan dalam program Jamkesda menerapkan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan; Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD atau Rumah Sakit Rujukan, peserta harus menunjukkan Kartu Peserta PKDG atau SKTM, Surat Rujukan dan Surat Jaminan Perawatan dari Pejabat yang berwenang. Pasal 6

(1) (2) (3)

(4)

Pada keadaan gawat darurat peserta wajib dilayani tanpa memperhatikan kartu peserta dan surat rujukan; Kriteria diagnosa keadaan gawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan; Peserta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan atau keluarganya wajib menunjukkan Surat Rujukan, Surat Jaminan Perawatan dan SKTM atau Kartu Peserta PKDG dalam waktu 2 x 24 jam (tidak termasuk hari libur); Apabila peserta tidak bisa menunjukkan bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) maka biaya pelayanan yang diperoleh menjadi tanggungjawab peserta itu sendiri dan tidak dibebankan pada program Jamkesda. Pasal 7

(1) (2) (3)

Seluruh fasilitas kesehatan baik yang dimiliki maupun tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berlokasi di daerah wajib memberi pelayanan gawat darurat kepada peserta; Fasilitas kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mengantar pasien gawat darurat ke Rumah Sakit Rujukan; Biaya pelayanan kesehatan, biaya transportasi pasien gawat darurat yang ditangani oleh fasilitas kesehatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat di klaim ke Tim Pengelola Jamkesda sesuai ketentuan tarif pelayanan kesehatan yang berlaku.

Pasal 8 (1) (2)

(3)

Penggunaan SKTM, SJP dan Surat Rujukan hanya berlaku untuk setiap kali pelayanan kesehatan: Peserta harus menunjukkan Surat Rujukan, SJP dan SKTM atau Kartu Peserta PKDG di sentral layanan administrasi Rumah Sakit yang kemudian diverifikasi kebenarannya oleh Tim Pengelola Jamkesda; Pasien rawat inap peserta Pemegang Kartu Peserta PKDG/ SKTM dan SJP yang dimaksud menggunakan layanan kesehatan yang dibiayai oleh program Jamkesda adalah perawatan kelas III. Pasal 9

(1)

(2)

(3)

Pemberian obat-obatan bagi peserta Jamkesda mengacu pada ketentuan sebagai berikut : a. Untuk pelayanan di RSUD Lamandau menggunakan Formularium Obat-obatan Jamkesda di RSUD Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan; b. Untuk Pelayanan di Rumah Sakit Rujukan menggunakan Formularium obat-obatan Jamkesda di Rumah Sakit Rujukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Transportasi rujukan pasien mengacu pada ketentuan sebagai berikut : a. Rujukan dari Puskesmas ke RSUD dibebankan pada biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis masing-masing Puskesmas; b. Rujukan dari RSUD ke Rumah Sakit Rujukan atau sebaliknya dibebankan pada anggaran Jamkesda; c. Pengembalian dari RSUD ke Puskesmas dan atau tempat tinggal pasien menjadi tanggung jawab RSUD dan dibebankan pada anggaran Jamkesda. Pasien tidak diperbolehkan mendapat mamfaat ganda baik dari program yang sejenis maupun anggaran lain dari Pemerintah Daerah namun tidak terbatas pada contoh-contoh berikut ini : a. Biaya transportasi rujukan/perjalanan dinas yang telah ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga lainnya; b. Biaya-biaya lain yang telah ditanggung oleh Pihak Ketiga. BAB VI MANFAAT YANG DIPEROLEH PESERTA Pasal 10

(1)

(2)

Pada dasarnya manfaat yang disediakan untuk peserta Jamkesda bersifat menyeluruh berdasarkan kebutuhan medis sesuai dengan standar pelayanan medik di RSUD dan Rumah Sakit Rujukan yang cost efektif dan rasional bukan berupa uang tunai kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin; Biaya transportasi rujukan pasien peserta Jamkesda dibatasi hanya pada rumah sakit/fasilitas kesehatan sebagai berikut : a. Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau; b. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun; c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus Palangka Raya; d. Rumah Sakit Ulin Banjarmasin; e. Rumah Sakit Jiwa Kayu Tangi Banjarmasin; f. Rumah Sakit Karyadi Semarang. Pasal 11

Mamfaat Jamkesda diperoleh peserta meliputi : 1. Obat-obatan untuk peserta di RSUD sesuai dengan Formularium obat-obatan Jamkesda di RSUD Lamandau;

2. Obat-obatan untuk peserta di Rumah Sakit Rujukan sesuai dengan Formularium obat-obatan Jamkesda di Rumah Sakit Rujukan; 3. Obat-obatan diluar daftar formularium Rumah Sakit Rujukan dapat diberikan sepanjang berdasarkan kebutuhan medis dengan mendapatkan persetujuan/verifikasi dari ketua tim pengelola jamkesda serta tidak atas permintaan sendiri 4. Alat Bantu Dengar, Alat Bantu Gerak dan Kacamata; 5. Hal-hal sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dapat diperoleh oleh peserta dengan ketentuan Program Jamkesda hanya menanggung sebesar 60 % (Enam Puluh Per Seratus) dari harga barang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 Bagi pasien peserta yang karena indikasi medis harus dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk akan memperoleh mamfaat sebagai berikut : a. Bantuan biaya transportasi ke dan dari rumah sakit rujukan untuk pasien, keluarga pasien maksimal 1 (satu) orang dan petugas pendamping dari RSUD 1 (satu) orang; b. Jumlah tiket yang dapat disediakan untuk pasien yang menurut pertimbangan medis harus berbaring pada saat pengangkutan maksimal 4 (empat) orang; c. Bantuan uang saku keluarga pendamping pasien sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah ) perhari yang diberikan untuk maksimal 5 (lima) hari; d. Lumpsum petugas pendamping dari RSUD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati yang berlaku.

Pasal 13 (1) Pelayanan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit Rujukan untuk peserta mencakup : a. Pelayanan Tindakan Medik; b. Pelayanan Obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai; c. Pelayanan penunjang diagnostik; d. Pelayanan darah; e. Pelayanan Kesehatan lainnya. (2) Untuk pelayanan kesehatan di RSUD Lamandau secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sedangkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Rujukan mengacu kepada kebutuhan/ indikasi medis peserta yang dirujuk; (3) Acuan kebutuhan/ indikasi medis peserta yang dirujuk kerumah sakit rujukan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (3) secara terperinci akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14 Pelayanan penunjang diagnostik canggih diberikan hanya pada kasus penyelamatan (life saving) dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik.

Pasal 15 Pelayanan yang tidak dijamin / tidak ditanggung adalah : a. Pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan; b. Bahan. Alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik; c. General Ceck Up; d. Protesis Gigi Tiruan (Gigi Palsu); e. Pengobatan alternatif dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah;

f. g. h. i.

j.

Rangkaian pemeriksaan pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi (lemah syahwat); Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana; Pelayanan kesehatan dalam rangka kegiatan bakti sosial; Upaya bunuh diri, melukai diri sendiri, menyakiti diri sendiri dan atau terlibat kegiatan yang melanggar hukum sebagai berikut namun tidak terbatas pada minum minuman keras, bunuh diri, balapan liar, terlibat kerusuhan dan atau tindakan kriminal lainnya; Selisih biaya pelayanan kesehatan karena perbedaan tarif kelas perawatan karena memilih kelas perawatan yang lebih dari haknya yaitu kelas III.

BAB VII SUMBER DAN ALOKASI DANA Pasal 16 Sumber pembiayaan program Jamkesda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang dialokasikan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau setiap Tahun Anggaran.

BAB VIII PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN PENERIMAAN Pasal 17 (1) (2)

Penggunaan penerimaan RSUD dan Rumah Sakit Rujukan yang berasal dari Program Jamkesda didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; Pertanggungjawaban, peruntukan dan penggunaan dana akan diaudit oleh Inspektorat Daerah dan atau aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB IX PENYALURAN DANA Pasal 18 (1)

Prosedur penyaluran dana Pelayanan Kesehatan Daerah Jamkesda adalah sebagai berikut : a. RSUD dan Rumah Sakit Rujukan melalui RSUD mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan program Jamkesda kepada Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Lamandau per Triwulan dengan melampirkan syarat – syarat syah yang diperlukan antara lain :  Surat Jaminan Perawatan (SJP) (Asli)  Surat Rujukan (Asli)  Kartu Peserta PKDG (Copy dan dilegalisir)  SKTM yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Asli)  Rekam Medis (Copy dan dilegalisir )  Resep Dokter (Copy dan dilegalisir)  Surat Tugas Petugas Pendampig Rujukan (Asli)  Bukti Transportasi (Rujukan) (Asli)  Hasil Pemeriksaan Laboratorium (Copy dan dilegalisir )  Hasil Pemeriksaan Penunjang Diagnostik mis : Foto Rontgent, USG, EKG dll (Copy dan dilegalisir ) b. Pendamping / keluarga pasien melalui RSUD mengajukan permintaan pembayaran kepada Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Lamandau dengan melampirkan syarat – syarat yang diperlukan, syarat yang diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; c. Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Lamandau melakukan verifikasi atas permintaan pembayaran dimaksud; d. Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke RSUD atau Pendamping pasien yang mengajukan paling lambat 6 ( enam ) hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Lamandau untuk segera dilengkapi.

e.

(2)

Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau membayar biaya pelayanan Jaminan kesehatan daerah ini sesuai hasil verifikasi Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Lamandau paling lama 6 (enam) hari sejak permintaan pembayaran diterima oleh Bendaharawan Pengeluaran . Seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau ke RSUD atau Pendamping pasien wajib dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku.

BAB X PENGORGANISASIAN Bagian Pertama Tim Koordinasi Jamkesda Pasal 19 (1)

(2) (3)

Untuk melaksanakan koordinasi, singkronisasi, pembinaan dan pengendalian program Jamkesda, Bupati membentuk Tim Koordinasi Jamkesda yang keanggotaannya terdiri atas a. Pelindung/penasehat; b. Ketua; dan c. Anggota. Tim koordinasi Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Tim koordinasi melaporkan pelaksanaan koordinasi, singkronisasi, pembinaan dan pengendalian program Jamkesda kepada Bupati.

Bagian Kedua Tim Pengelola Jamkesda Pasal 20 (1)

(2) (3)

Untuk melaksanakan pengelolaan dan verifikasi penyelenggaraan program Jamkesda di RSUD, Sekretaris Daerah membentuk Tim Pengelola Jamkesda yang keanggotaannya terdiri atas: a. Penanggungjawab; b. Ketua; dan c. Anggota/Verifikator Tim Pengelola Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah; Tim pengelola melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan verifikasi penyelenggraan program Jamkesda di RSUD kepada Sekretaris Daerah. BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 21

(1) Fasilitas kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini yang tidak memberikan pelayanan gawat darurat diberikan sanksi administrasi berupa teguran; (2) Apabila fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) masih tidak mengindahkan dan memberikan pelayanan gawat darurat sesuai prosedur, maka akan diberikan teguran tertulis bahkan denda dan pencabutan izin rumah sakit. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 21 September 2011 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 23 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 63 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

I. PENJELAS UMUM bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin pada adalah amanat Undang-Undang yang harus dilaksanakan, mengingat kondisi masyarakat Lamandau saat ini masih ada dalam kategori tidak mampu dan berada di bawah garis kemiskinan; Sebagai upaya untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, berkeadilan dengan biaya terkendali sehingga dapat menjangkau lapisan masyarakat khususnya yang tidak mampu, maka Pemerintah Kabupaten Lamandau mempunyai kebijakan yaitu menyediakan pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah yang dananya dari APBD yang dialokasikan pada setiap tahun anggaran. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)

Cukup Jelas Ayat (4) Apabila peserta tidak bisa menunjukkan bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) maka biaya pelayanan yang diperoleh menjadi tanggungjawab peserta itu sendiri dan tidak dibebankan pada program Jamkesda yaitu sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku mengenai tarif retribusi. Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 55 SERI E

Lampiran I

: Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 05 Tahun 2011 Tanggal : 21 September 2011 Tentang : Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau DAFTAR KEADAAN GAWAT DARURAT

BAGIAN 1 ANAK

NO 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BEDAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

DIAGNOSIS 3 Anemia sedang / berat Apnea / gasping Asfiksia neonatorum Bayi / anak dengan ikterus Bayi kecil / premature Henti jantung / payah jantung Cyanotic spell (penyakit jantung) Diare profis > 10 x/hari disertai dehidrasi maupun tidak Difteri Bising Jantung/aritmia Edema / bengkak seluruh tubuh Epistaksis / tanda pendarahan lain disertai febris Gagal ginjal akut Gagal nafas akut Gagal kesadaran (Fungsi vital masih baik) Hematuri Hipertensi berat Hipotensi / syok ringan s/d sedang Intoksikasi (Keadaan umum masih baik) Intoksikasi disertai gangguan fungsi vital Kejang disertai penurunan kesadaran Muntah profis > 6x/hari dengan/tanpa dehidrasi Panas tinggi > 400OC Resusitasi cairan Sangat sesak, gelisah, kesadaran menurun, sianosis ada retraksi hebat Sering kencing , kemungkinan diabetes Shock berat (nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur) Tetanus Tidak kencing lebih dari 8 jam Tipus abdominalis dengan komplikasi Abses cerebri Abses sub mandibula Amputasi penis Anuria Apendicitis acuta Atresia ani (anus malformasi) Akut abdmen BPH dengan retensio urine Cedera kepala berat Cedera kepala sedang Cedera tulang belakang Cedera wajah dengan gangguan jalan nafas Cedera wajah tanpa gangguan jalan nafas antara lain : a. Patah tulang hidung terbuka atau tertutup b. Patah tulang pipi terbuka atau tertutup c. Patah tulang rahang terbuka atau tertutup d. Luka terbuka daerah wajah Cellulitis Cholesistisis akut Corpus alineum pada : a. Intra cranial b. Leher

CARDIOVASKULER

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

c. Thoraks d. Abdomen e. Anggota gerak f. Gebetalia CVA bleeding Dislokasi persendian Drowning Flail chest Fraktur tulang kepala Gastroskikis Gigitam binatang / manusia Hanging Hematothoraks dan pneumothoraks Hematuria Hemorhoid grade IV dengan tanda strangulasi Hernia incarcerata Hidrocephalus dengan TIK yang meningkat Hirchprung desease Ileus obstruksi Internal bleeding Luka bakar Luka terbuka daerah abdomen Luka terbuka daerah kepala Luka terbuka daerah thoraks Meningokel / myokel pecah Multiple trauma Omfalokel pecah Pancreatitis acut Patah tulang dengan dugaan cedera pembuluh darah Patah tulang iga multiple Patah tulang leher Patah tulang tertutup Patah tulang terbuka Periappendiculata infiltrate Peritonitis generalisata Phlegon dasar mulut Priapismus Prolaps rekti Rectal bleeding Ruptur otot dan tendon Strangulasi penis Syak neuroragik Tension pneumothorak Tetanus generalisata Tenggelam Torsio testis Tracheo esophagus fistel Trauma tajam dan tumpul daerah leher Trauma tumpul abdomen Trauma thraks Trauma musculoskeletal Trauma spinal Traumatik amputasi Tumor otak dengan penurunan kesadaran Untable pelvis Urosepsi

1 2 3 4 5

Aritmia Aritmia dengan shock Angina pectoris Corpolmunaledecompesata akut Edema paru akut

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Henti jantung Hipertensi berat dengan komplikasi Infark miokard dengan komplikasi Kelainan jantung bawaan dengan gangguan airway, breathing dan circulation Krisis hipertensi Miokarditis dengan shock Nyeri dada Pulseless electrical activity dan asistol Sesak nafas karena payah jantung Syndrome coroner acut Syncope karena penyakit jantung

KEBIDANAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Abortus Atonia uteri Distonia bahu Eklampsia Ekstraksi bahu Infeksi nifas Kehamilan ektofik terganggu Perdarahan antepartum Perdarahan postpartum Perlukaan jalan lahir Pre eklampsia Sisa plasenta

MATA

1 2 3 4 5

10 11 12

Benda asing di kornea / kelopak mata Blenorrhoe / gonoblenorrhoe Dakriosistisis akut Endoftmitis / penoptalmitis Glaukoma : a. Akut b. Sekunder Penurunan tajam penglihatan mendadak a. ablasio retina b. CRAO c. Vitreous bleeding Sellulitis orbita Semua kelainan kornea mata a. Erosi b. Ulkus / abses c. Descematolis Semua trauma mata a. Trauma tumpul b. Trauma fotoelektrik / radiasi c. Trauma tajam / tembus Trombosis sinus kavernosis Tumor orbita dengan pendarahan Uveitis / skleritis / iritasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Astma bronchiale sedang sampai berat Aspirasi pneumonia Emboli paru Gagal nafas Injury paru Massive hemoptisis Massive pleural effusion Oedema paru non cardiogenic Open / closed pneumothoraks PPOM eksasesbasi akut Pneumonia sepsis Pneumothoraks ventil

6

7 8

9

PARU

13 14 15

Recurent haemoptoe Status astmaticus Tenggelam

PENYAKIT DALAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Demam berdarah dengue Demam tifoid Difteri Disequilebrium pasca HD Gagal ginjal akut Gea dan dehidrasi Hematemisis melena Hematotochezia Hipertensi maligna Intoksikasi opiat Keracunan makanan Keracunan obat Koma metabolic Keto acidosis diabetikum Leptosirosis Malaria Observasi shock

THT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abses THT, kepala dan leher Benda asing THT Disfagia Obstruksi saluran nafas atas Otalgia akut Parese facialis akut Perdarahan THT Trauma TT, kepala dan leher Tuli mendadak Vertigo berat

PSIKIATRI

1 2 3 4

Gangguan panik Gangguan Psikotik Gangguan konvensi Gaduh gelisah

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Lampiran II

: Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 05 Tahun 2011 Tanggal : 21 September 2011 Tentang : Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau FORMULARIUM OBAT-OBATAN JAMKESDA DI RSUD LAMANDAU

No 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

49

50

Nama Obat Alopurinol tablet 100 mg Ambroxol tablet 30 mg Aminofilin tablet 150 mg Amoksisilin kapsul 500 mg Amoksisilin sirup kering 125 mg / 5 ml Antasida DOEN I tablet kunyah,kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg Amagnesium Hidroksida 200 mg Antimalaria DOEN kombinasi : Pirimetamin 25 mg Sulfadoksin 500 mg Aqua pro Injeksi steril, bebas pirogen Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg Asam Mafenamat tablet salut selaput 500 mg Asiklovir tablet 200 mg Asiklovir tablet 400 mg Asiklovir krim 5 % Betametason krim 0.1 % Dexametason injeksi iv 5 mg/ml Dexametason tablet 0,5 mg Difenhidramin injeksi im 10 mg/ml (HCL) Digoksin tablet 0,25 mg Diltiazem HCL tablet 30 mg Dimenhidrinat tablet 50 mg Doksisiklin kapsul 100 mg Domperidon tablet 10 mg Efedrin tablet 25 mg (HCL) Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sbg HCL) Fenobarbital tablet 30 mg Fitomedion (Vit.K) tablet salut gula 10 mg Fitomedion (Vit.K) injeksi 10 mg/ml Furosemid injeksi iv/im 10 mg/ml Furosemid tablet 40 mg Glibenklamida tablet 5 mg Gliseril Gualakolat tablet 100 mg Griseofulvin tablet 125 mg, Micronized Haloperidol tablet 0,5 mg Hidroklorotiazida tablet 25 mg Hidrokortison krim 1 % Isoniazid tablet 100 mg Isoniazid tablet 300 mg Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Kaptopril tablet 12,5 mg Kaptopril tablet 25 mg Ketokonazol krim 2 % Ketokonazol tablet 200 mg Kloramfenikol salep mata 1 % Kloramfenikol suspensi 125 mg/ml Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg Kloroquin tablet 150 mg Kodein tablet 10 mg Kotrimoksazol DOEN I Kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg Trimetropim 80 mg Kotrimoksazol suspensi kombinasi : Sulfametoksazol 200 mg Trimetropim 40 mg Magnesium Sulfat injeksi iv 40%-25 ml

Efek Farmakologi Anti Pirai Anti Asma / Mukolitik Anti Asma Antibiotik Antibiotik Obat Saluran Cerna

Anti Malaria

Vitamin Analgesik Anti Virus Anti Virus Salep Anti Virus Salep Kortikosteroid Kortikosteroid Kortikosteroid Anti Alergi Obat Payah Jantung Obat Jantung Anti Alergi Antibiotik Antiemetik Anti Asma Anti Shock analfilaksis Obat Psikotropika Obat yang mempengaruhi koagulasi Obat yang mempengaruhi koagulasi Anti Diuretik Anti Diuretik Anti Diabet Ekspektoransia Anti Fungi AntiPsikosis Obat Diuretik Kortikosteroid Obat Antituberkolosis Obat Antituberkolosis Vitamin Obat Jantung Obat Jantung Anti Fungi Anti Fungi Antibiotik Antibiotik Antihistamine Anti Malaria Obat Psikotropika Antibiotik

Antibiotik

Ket

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

Metilergometrin Maleat (Metilergometrin) Tablet salut Oksitosik 0,125 mg Metilprednison tablet 4 mg Kortikosteroid Metronidazol tablet 500 mg Antiamuba dan antigiardiasis Mikonazol krim / salep 2 % (Nitrat) Antifungi Natrium Diklofenak tablet 50 mg Analgesik Nifedipin tablet 10 mg Antihipertensi Nistatin tablet salut 500.000 IU/g Antifungi Etil Klorida sray Anastesi lokal Prednison tablet 5 mg Kortisteroid Ranitidin injeksi 25 mg/ml Obat saluran cerna Ranitidin tablet a50 mg Obat saluran cerna Rifampisin kapsul 300 mg Obat antituberkolosis Rifampisin kaplet 600 mg Obat antituberkolosis Salisil bedak 2 % Bedak kulit Sefadroksil kapsul 500 mg antibiotik Sefotaksim injeksi 1 g Antibiotik Seftriakson injeksi 1 g Antibiotik Siprofloksasin tablet 500 mg (sbg HCL) Antibiotik Oksitetrasiklin HCL salep mata 1 % Salep kulit Oksitetrasiklin salep kulit 3 % Salep kulit Papaverin tablet 40 mg Anti Kolik Parasetamol tablet 500 mg Antipiretik Piracetam injeksi 1 g/5 ml Obat gangguan psikomotorik Piracetam tablet 400 mg Obat gangguan psikomotorik Piracetam tablet 800 mg Obat gangguan psikomotorik Pirazinamid tablet 500 mg Obat antituberkolosis Tramadol injeksi 50mh/ml Analgesik non narkotika Tramadol kapsul 50 mg Analgesik non narkotika Ringer laktat Glukosa 10 % Nacl Glukosa 5 % Glukosa 40 % Alat suntik sekali pakai 1 ml Alat suntik sekali pakai 3 ml Alat suntik sekali pakai 5 ml Alat suntik sekali pakai 10 ml Alkohol Infusion set anak Infusion set dewasa Kapasido 500 gram Kasa hidropil 40 x 80 Catgut plain 3-0 Catgut chromic 3 - 0 Catgut chromic 4 - 0 Silk black 3 - 0 Silk black 4 - 0 Rivanol 0,1 % 300 cc Sarung tangan steril 6 Sarung tangan steril 6,5 Sarung tangan steril 7 Sarung tangan steril 7,5 Sarung tangan steril 8 Sarung tangan non steril 6,5 Sarung tangan non steril 7 Sarung tangan non steril 7,5 Sarung tangan non steril 8 Elastic perban 4 inc Elastic perban 3 inc Biofix 10 x 4 cm H2O2 3 % Jarum kulit Jarum otot Umbilical cord clamb Underpads 60 x 90 cm

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 46 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Aquagel lubricating jelly 82 gr Stomatch tube 12 Stomatch tube 14 Stomatch tube 16 Stomatch tube 18 Catheter 16 Catheter 18 Catheter 20 Catheter 22 Ultrans 1 kg Ultrans 0,25 Plunarizine Batugin elixir Ciclobrain 400 Ciclobrain 800 Corifam 450 Corobion tablet Corocyd tablet Coroflox 500 mg Corovit syrup Corovit tablet Crofed tablet Fosolon cr 5 gr Flucodin tablet Gradiab 850 mg Novoren tab Ostella captab Paraco drop Sendicol 500 mg Sendicol syr Tensobon 25 mg Ulpraz caps Ultilox tablet 250 g Cotristen cream 5 gr Fixatic 100 g Stesolid 5 mg Catapres inj Duvadilan inj Kanarco inj Suprazide 300 mg Ponuric 100 ml Bicolax tab Pehacain inj Pehamoxil inj 1 gr serbuk

Anti vertigo / Migrain Obat meluluhkan batu urine Obat gangguan psikomotorik Obat gangguan psikomotorik obat anti tuberkolosis Vitamin Obat pencernaan Antibiotik vitamin Vitamin Obat influenza Salep iritasi Obat influenza dan batuk Anti diapet Antiemetik Vitamin tulang Obat demam Antibiotik antibiotik Obat jantung Obat saluran cerna Obat saluran cerna Salep alergi, dermatitis Obat infeksi saluran kemih Anti epilepsi dan konvulsi Antihipertensi Anti pendarahan kelahiran Obat saluran pernafasan Obat tuberkolosis Anti pirai Laksative Anastesi lokal antibiotik

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Lampiran II

: Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor : 05 Tahun 2011 Tanggal : 21 September 2011 Tentang : Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Lamandau

JENIS PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESDA DI RSUD LAMANDAU No Jenis Pelayanan I PELAYANAN RAWAT JALAN 1 POLIKLINIK UMUM / SPESIALIS PENYAKIT DALAM Pemeriksaan & Pengobatan 2. POLIKLINIK ANAK / SPESIALIS ANAK Pemeriksaan / Pengobatan Anak Pemeriksaan / Pengobatan Bayi POLIKLINIK KEBIDANAN / SPESIALIS KEBIDANAN 3. Pemeriksaan / Pengobatan Ibu Pemeriksaan / Pengobatan Bumil, Bufas Pemasangan / Pencabutan IUD Pemasangan / Pencabutan Implant 4. POLIKLINIK BEDAH / SPESIALIS BEDAH UMUM ( Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil ) Pengobatan dan Perawatan luka Incisi abses Incisi hordeolum Exstraksi kuku Pengangkatan benda asing Buang Serumen Exstraksi lipoma, ganglion Sirkumsisi Pemasangan ransel verband Minor pembidaian Debridement - Luka ringan - Luka Bakar + 5 s/d 20 % 5. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT Pemeriksaan & Pengobatan Gigi / kunjungan Perawatan dan pembersihan karang gigi / regio Pencabutan gigi anak / kunjungan Pencabutan gigi dewasa / kunjungan Penambalan gigi sementara / kunjungan Penambalan gigi tetap / kunjungan Incisi Abses (Intra Oral) Pencabutan gigi tertanam (Impacted) II INSTALASI GAWAT DARURAT 1 Penanganan keracunan 2 Penanganan Trauma / Kecelakaan 3 Penanganan Luka Bakar 4 Penanganan Syok 5 Resusitasi Jantung/paru 6 Difibritator (Deases Syok) 7 Operasi Mayor / Minor 8 Advance life support (Manajemen Airway,Breathin & Circulation) 9 Balut Bidai / Gips II

PELAYANAN RAWAT INAP 1 Bangsal Penyakit dalam Pria / Wanita ( Zaal Kelas III ) - Perawatan Pasien per hari - Pemeriksaan & Konsultasi - Administrasi catatan Medik - Pemakaian Oxygen per liter

Ket

IV

V

- Akomodasi Pasien ( makan ) per hari 2 Bangsal Penyakit Anak ( Zaal Kelas III ) - Perawatan Pasien per hari - Pemeriksaan & Konsultasi - Administrasi catatan Medik - Pemakaian Oxygen per liter - Akomodasi Pasien ( makan ) per hari 3 Bangsal Bedah Pria / Wanita ( Zaal Kelas III ) - Perawatan Pasien per hari - Pemeriksaan & Konsultasi - Administrasi catatan Medik - Pemakaian Oxygen per liter - Akomodasi Pasien ( makan ) per hari 4 Bangsal Kebidanan ( Zaal Kelas III ) - Pertolongan Persalinan Normal a. Pertolongan Persalinan oleh Dokter b. Pertolongan Persalinan oleh Bidan - Pertolongan Persalinan dengan penyulit a. Pertolongan Persalinan oleh Dokter b. Pertolongan Persalinan oleh Bidan - Perawatan Bayi per hari - Perawatan Pasien per hari - Pemeriksaan & Konsultasi - Administrasi catatan Medik - Pemakaian Oxygen per liter - Akomodasi Pasien ( makan ) per hari PEMERIKSAAN LABORATORIUM a. Pemeriksaan darah - Haemoglobin - Leukosit - Eritrosit - Trombosit - Golongan Darah - Laju Endap darah - Malaria CT, BT b Pemeriksaan Urine - Albumin - Reduksi - Urubilin - Bilirubin - Sedimen c Pemeriksaan kimia darah Widal Asam Urat Cholesterol Creatinin Trigliserida Total Protein Bilirubin SGOT / SGPT Hepatitis d Pemeriksaan Sputum BTA e Pemeriksaan Tinja Lengkap f Pemeriksaan darah lengkap g Pemeriksaan urine lengkap VISUM ET REFERTUM a. Visum Luar b. Visum Dalam

c. VI

Visum Mayat

PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK a. Foto Rontgent b. EKG c. USG

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

HALAMAN 162

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 64 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

bahwa untuk menangkal dan mencegah timbulnya pengaruh negatif yang semakin meluas, perlu untuk mengatur ketentuan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Lamandau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4318); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Republik Indonesia Nomor 3259); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D) . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU M E M U T U S K A N: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

DAN

PENGAWASAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau; 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Raykat Daerah menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Bupati adalah Bupati Lamandau; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Le mb a g a Pe r wa kil an Ra kya t Da er ah se ba g ai u n su r pe n yel en g ga ra Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau; 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Lamandau; 7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 8. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destelasi atau fermentasi tanpa destelasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol; 9. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal import atau hasil produk dalam negeri; 10. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Lamandau; 11. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan; 12. Hotel, Restoran dan Bar temasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang - undangan yang berlaku di Bidang Pariwisata; 13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau keterangan lainya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi; 14. Minuman arak, tuak dan lainnya adalah minuman keras yang kadar alkoholnya tidak dapat diukur, yang penggunaannya terbatas pada saat acara adat, budaya dan ritual lainnya sesuai dengan tradisi masyarakat Kabupaten Lamandau; 15. Adat, budaya dan ritual lainnya adalah suatu kebiasaan adat, budaya dan ritual yang tumbuh dan berkembang dikelompok masyarakat Kabupaten Lamandau. B AB I I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol adalah : 1. Agar penggunaan minuman beralkohol tidak dilakukan secara bebas dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta merusak kehidupan anggota masyarakat terutama generasi muda, yang pada gilirannya mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; 2. Untuk menangkal dan mencegah timbulnya pengaruh negatif akibat penggunaan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Lamandau. BAB III PENGENDALIAN Pasal 3 Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dilarang

meminum minuman beralkohol dan menjual minuman beralkohol : 1. Bagi yang berusia dibawah 21 tahun dengan menunjukan kartu identitas diri; 2. Disembarang tempat kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Bupati; 3. Adapun tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : a. Warung/kios, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, bilyard, panti pijat, terminal, kios-kios kecil, tempat kost da n perkemahan. b. Berdekatan dengan tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. 4. Secara berlebihan dan mengganggu ketertiban umum, sekalipun ditempat-tempat yang telah ditetapkan dan/ atau diizinkan oleh Bupati. Pasal 4 Kepada Produsen, Distributor dan Sub Distributor dan Pengecer minuman beralkohol dilarang : 1. Menjual dan mengedarkan secara bebas semua jenis minuman beralkohol yang melampaui batas kuota penyaluran yang di tetapkan oleh Bupati dengan batas kadar alkohol di atas 55 % kepada masyarakat umum; 2. Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual minuman beralkohol kecuali ditempat yang telah ditentukan dan atau diizinkan oleh Bupati. Pasal 5 (1) Setiap badan hukum yang menyalurkan dan mendistribusikan minumai beralkohol wajib mendapat izin dari Bupati; (2) Setiap orang atau badan hukum yang menjual mi numan beralkohol wajib mendapat Izin dari Bupati; (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan kepada Distributor, Sub Distributor, Pengecer, Restoran, Hotel, Bar/Cafe, Klub malam, Pub/Karaoke, Diskotik, dan Lokalisasi PSK yang di izinkan Bupati.

Pasal 6 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, minuman beralkohol dapat dijual dan diedarkan untuk kepentingan pengembangan Pariwisata yang di izinkan Bupati.

Pasal 7 (1) Semua minuman beralkohol yang dijual harus dimasukan kedalam kemasan sedemikian rupa dikendalikan peredarannya dengan menggunakan label sebagai tanda pengendalian minuman beralkohol oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau serta mendapatkan izin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia; (2) Label yang ditempelkan pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol diatur sedemikian rupa sehingga melekat dengan aman dan hanya dapat dipergunakan satu kali.

BAB IV PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 8 Minuman beralkohol digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu : a. Golongan A, yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1 % (Satu persen) sampai dengan 5% (Lima persen); b. Golongan B, yaitu minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); c. Golongan C adalah minuman Beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). BAB V PENGAWASAN Pasal 9 (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dilaksanakan oleh tim terpadu antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Kepolisian dan Instansi terkait lainnya; (2) Pengawasan dan tindakan pencegahan dapat juga dilakukan oleh unsur masyarakat dan dilaporkan kepada aparat yang berwenang. Pasal 10

(1) Minuman beralkohol yang beredar dan tidak mempunyai label tanda pengendali dilarang beredar dan atau dijual; (2) Terhadap minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan penyitaan dan pemusnahan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati. BAB VI KETENTUAN PENYIDIK Pasal 11 (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan juga oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daer ah yang peng ang ka tann ya dit eta pka n se suai d eng an pera tura n perundangan yang berlaku; (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang dipedukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bu merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik membedtahL hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertangg jawabkan; (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 12 (1) Setiap orang/badan hukum yang melanggar apa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran; (3) hasil pembayaran denda sebagaimana dimaksud ayat (1) di setor kekas daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

(1) Minuman beralkohol selain yang digolongkan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a,b dan c adalah minuman berupa arak, tuak dan lainnya yang kadar alkoholnya tidak dapat diukur; (2) Minuman arak, tuak dan lainnya tersebut dapat digunakan pada saat acara adat dan budaya maupun acara ritual lainnya sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat pedalaman Lamandau; (3) Penggunaan Minuman berupa arak, tuak dan lainnya tersebut tidak berlaku bagi kegiatan apapun kecuali untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (2) dan (3) akan dituntut sesuai dengan dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dan (2). BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 21 September 2011 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 23 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 64 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM Dengan semakin maraknya peredaran minuman beralkohol secara bebas di Kabupaten Lamandau baik itu berupa minuman bermerek dan minuman tradisional yang mana peredarannya sangat memprihatinkan. Untuk menangkal dan mencegah timbulnya pengaruh negatif yang semakin meluas, perlu untuk mengatur ketentuan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Lamandau dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sehingga peredaran tersebut dapat tergendali dengan baik. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Izin yang diberikan oleh Bupati adalah ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) CukupJelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Label yang ditempelkan pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol di cetak oleh DPPKAD dan Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Lamandau selaku instansi pelaksana koordinator pengawasan dan sekaligus pemungut Pasal 8 Culup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Tim terpadu dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati dengan koordinator pelaksana

Disperindagkop dan UMKM Kab. Lamandau selaku Instansi Teknis Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Minuman arak, tuak dan lainnya yang kadar alkoholnya tidak dapat diukur karena tanpa melalui proses yang sesuai dengan ketentuan dan standar produksi yang ditentukan. Ayat (2) Minuman arak, tuak merupakan minum tradisonal yang ada turun temurun yang digunakan pada saat acara adat dan budaya maupun acara ritual lainnya sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat pedalaman Lamandau; Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 56 SERI E

PERTURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

HALAMAN 162

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 65 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang

:

a.

b.

c.

Mengingat

:

1.

bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan guna mengantisipasi perkembangan ekonomi global serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah, maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2006 perlu ditingkatkan; bahwa Pemerintah Daerah sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah telah sepakat menambah penyertaan modal pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 28 Juni 2008 dan 27 Juni 2009; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimatan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimatan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

11.

12. 13.

14. 15.

16.

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 823, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 Tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamadau Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT.) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Darah Kabupaten Lamandau Tahun 2006 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Seri E). Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA PERSEROAN TERBATAS (PT.) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Lamandau; b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau; d. Bupati adalah Bupati Lamandau; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau; f. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang disingkat PT. Bank Kalteng yang selanjutnya disebut Bank Kalteng adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau. BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau pada Bank Kalteng adalah :

a. Untuk dapat meningkatkan daya saing serta guna mengantisipasi perkembangan ekonomi lokal, regional maupun global; b. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk; c. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah; d. Untuk memenuhi kriteria sebagai Bank Persepsi maupun sebagai Bank Devisa. BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal 3

Dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada Bank Kalteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kedalam modal saham Bank Kalteng sebesar Rp. 13.500.000.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 5

Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Bank Kalteng, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah). Pasal 6

Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah penyertaan modal daerah kedalam modal saham Bank Kalteng adalah sebesar Rp. 19.500.000.000,(Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). BAB IV PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL Pasal 7

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kabupaten Lamandau menganggarkan dalam APBD Kabupaten mulai Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 secara bertahap yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 8

Mekanisme Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 7, dilakukan selama 4 tahun berturut-turut dengan total sebesar Rp13.500.000.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan pembagian sebagai berikut : a. Tahun 2011 sebesar Rp. 3.375.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); b. Tahun 2012 sebesar Rp. 3.375.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); c. Tahun 2013 sebesar Rp. 3.375.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); d. Tahun 2014 sebesar Rp. 3.375.000.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan yang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 21 September 2011 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 23 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 65 SERI A

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA PERSEROAN TERBATAS (PT.) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

I.

PENJELASAN UMUM. Untuk meningkatkan daya saing dan guna mengantisipasi perkembangan ekonomi global serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah diperlukan modal yang besar bagi peningkatan tersebut. Dalam hal ini Bank Pembangunan Kalimantan Tengah melalui Rapat pemegang saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah telah sepakat menambah penyertaan modal yaitu pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Kalteng tanggal 28 Juni 2008, terjadi perubahan modal dasar semula Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) yang terdiri dari : a. Saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebesar 40% atau Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) b. Saham Pemerintah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah sebesar 55% atau Rp. 275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah), terbagi atas : 1. Pemerintah Kota Palangka Raya sebesar Rp. 13.500.000.000 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah: 2. PemerintahKabupaten Barito Selatan sebesar Rp. 21.500.000.000 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) 3. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. .21.500.000.000 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) 4. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 23.500.000.000 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) 5. Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebesar Rp. 21.500.000.000 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) 6. Pemerintah Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 21.500.000.000 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) 7. Pemerintah Kabupaten Barito Timur Rp. 19.500.000.000 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) 8. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Rp. 15.500.000.000 (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) 9. Pemerintah Kabupaten Katingan Rp. 19.500.000.000 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) 10. Pemerintah Kabupaten Murung Raya Rp. 19.500.000.000 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) 11. Pemerintah Kabupaten Seruyan Rp. 19.500.000.000 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) 12. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Rp. 19.500.000.000 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) 13. Pemerintah Kabupaten Lamandau Rp. 19.500.000.000 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) 14. Pemerintah Kabupaten Sukamara Rp. 19.500.000.000 (sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) c. Saham Pihak Ketiga sebesar 5% atau Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyat rupiah).

Bedasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan penyertaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan dasar ketentuan tersebut Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamanadau pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 57 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG IZIN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

HALAMAN 177

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 66 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG IZIN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

: a.

.

c.

d.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bahwa tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung lajunya perkembangan perekonomian dan mencitakan peluang usaha didaerah. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha di bidang ketenagalistrikan; bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka perlu diatur usaha ketenagalistrikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin di Bidang Ketenagalistrikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KETENAGALISTRIKAN.

TENTANG

IZIN

DI

BIDANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau; 3. Bupati adalah Bupati Lamandau; 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lamandau; 5. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik; 6. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat; 7. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian; 8. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian; 9. Sistem tenaga listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkit, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik; 10. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik; 11. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem; 12. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen; 13. Penjualan tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen; 14. Usaha penjualan tenaga listrik adalah penyelenggaraan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah; 15. Agen penjualan tenaga listrik adalah penyelenggaraan kegiatan uasaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan tinggi dan tegangan rendah; 16. Pengoperasian sistem tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha yang mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik; 17. Pengelola tenaga listrik adalah penyelenggaraan kegiatan usaha pengoperasian sistem tenaga listrik yang bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan antar sistem pembangkit, transmisi dan distribusi, serta membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik; 18. Jaringan transmisi nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan/atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional;

19. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; 20. Izin operasi adalah izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; 21. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik; 22. Usaha penunjang tenaga listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik; 23. Izin penunjang tenaga listrik adalah izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik; 24. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat membentuk usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 25. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang oleh pemerintah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; 26. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang oleh pemerintah daerah diserahi tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan; 27. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan; 28. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan; 29. Pemanfaatan tenaga listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut;

BAB II JENIS USAHA-USAHA KETENAGALISTRIKAN Pasal 2

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas : a. Usaha penyediaan tenaga listrik; dan b. Usaha penunjang tenaga listrik. Pasal 3 Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, terdiri atas : a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Pasal 4 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a meliputi jenis usaha : a. Pembangkitan tenaga listrik; b. Transmisi tenaga listrik; c. Distribusi tenaga listrik; d. Penjualan tenaga listrik. (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Pasal 5 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik; (2) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Pasal 6 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b meliputi : a. Pembangkitan tenaga listrik; b. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau c. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. Pasal 7

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya. Pasal 8 Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, a. Usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan b. Usaha industri penunjang tenaga listrik.

terdiri atas :

Pasal 9 (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi jenis usaha : a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik; b. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik; e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik; f. Penelitian dan pengembangan; g. Pendidikan dan pelatihan; h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik; i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik; j. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau k. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik. (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pasal 10 (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, meliputi : a. Usaha industri peralatan tenaga listrik; dan b. Usaha industri pemanfaatan tenaga listrik. (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta dan koperasi. Pasal 11 Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setelah mendapat ijin usaha. Pasal 12 (1) Menurut sifat penggunaannya usaha ketenagalistrikan dibedakan atas : a. Penggunaan utama; b. Penggunaan cadangan; c. Penggunaan darurat; d. Penggunaan sementara. (2) Menurut kapasitas pembangkit usaha ketenagalistrikan digolongkan atas : a. Daya kapasitas terpasang kurang dari 25 KVA tidak wajib daftar; b. Daya total kapasitas pembangkit terpasang 25 KVA sampai dengan 50 KVA wajib daftar; c. Daya total kapasitas pembangkit diatas 50 KVA atau lebih wajib memiliki izin. BAB III IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN IZIN OPERASI Pasal 13 (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c dikeluarkan secara transparan dan akuntabel oleh bupati, untuk usaha penyediaan tenaga listrik di dalam wilayah kabupaten yang tidak terhubung dengan jaringan transmisi nasional; (2) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas : a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan b. Izin operasi. (3) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dibedakan atas: a. Izin usaha pembangkit tenaga listrik; b. Izin usaha transmisi tenaga listrik; c. Izin usaha distribusi tenaga listrik; d. Izin usaha penjualan tenaga listrik. (4) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan serta kelengkapan izin lainnya; (5) Tata cara permohonan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14 (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan izin operasi; (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh bupati, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam daerah kabupaten. Pasal 15 Pemegang izin operasi dalam wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan bupati, apabila kapasitas instalasinya berada di dalam daerah kabupaten. Pasal 16 (1) Pemerintah daerah dapat memberikan teguran tertulis dalam hal menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berdasarkan : a. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang ditentukan; b. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan yang ditentukan, dan/atau; c. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. (2) Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha penyediaan tenaga Listrik atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah kabupaten terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu 3 bulan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta atau koperasi dan atau swadaya masyarakat untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB IV IZIN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Pasal 17 Kegiatan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapatkan izin usaha penunjang tenaga listrik dari pemerintah kabupaten.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 18 Setiap pemegang izin usaha ketenagalistrikan berkewajiban untuk : a. Mematuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup; b. Mematuhi ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ketenagalistrikan; c. Ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi aman bagi lingkungan; d. Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki Sertifikat Layak Operasi; e. Setiap pemanfaatan tenaga listrik yang akan diperjualbelikan wajib memiliki tanda keselamatan; f. Setiap tenaga teknis dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi; g. Setiap peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI); h. Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, Sertifikat Layak Operasi (SLO), tanda keselamatan dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, d dan e dengan Keputusan Bupati. BAB VI MASA BERLAKUNYA IZIN Pasal 19 Masa berlakunya izin ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, 14 dan 17 diberikan untuk jangka waktu : a. Izin usaha pembangkitan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; b. Izin usaha transmisi tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; c. Izin usaha distribusi tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; d. Izin usaha penjualan tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; e. Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 ( tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

f.

Izin usaha penunjang tenaga listrik dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. BAB VII BERAKHIRNYA IZIN Pasal 20

Izin usaha ketenagalistrikan dinyatakan berakhir karena : a. Masa berlakunya izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi; b. Pemegang izin mengembalikan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk / berwenang sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam izin yang bersangkutan; c. Dicabut oleh kepala daerah; d. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam peraturan daerah ini dan / atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang ketenagalistrikan serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin yang bersangkutan; e. Pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usaha tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; f. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21 (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan yang sesuai dengan kewenangannya; (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi : a. Keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik; b. Pengembangan usaha; c. Optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbaru; d. Aspek pelestarian lingkungan; e. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik; f. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga teknis; g. Keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan h. Tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan. BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 24 (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b yang rnengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwiljibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban; (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 26 Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 27 (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa Sertifikat Layak Operasi (SLO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 28 Setiap orang atau badan yang melakukan usaha ketenagalistrikan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dipidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku.

Pasal 29 (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya; (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

BAB X PENYIDIKAN Pasal 30 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan; (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang : a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; e. Dalam pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana; f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Pelaksanaan kewenangan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 21 September 2011 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 23 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 66 SERI E

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG IZIN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

I.

PENJELASAN UMUM bahwa untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik serta sebagai suatu upaya untuk penciptaan persaingan usaha yang sehat di kalangan pengusaha di bidang tenaga kelistrikan di Kabupaten Lamandau tentunya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Peraturan daerah ini mengatur Jenis Usaha-Usaha Ketenagalistrikan yaitu usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud meliputi jenis usaha Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik, Distribusi tenaga listrik dan Penjualan tenaga listrik yang dapat dilakukan secara terintegrasi.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas

Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Huruf k Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 17

Cukup Jelas Pasal 18 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Pasal 19 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Pasal 20 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 58 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

HALAMAN 190

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 67 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang

:

a.

bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau sebagai sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana yang dimanatkan dalam UUD 1945; b.b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dan Perubahannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan; c.c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan Daerah adalah di bidang Pelayanan Kesehatan di RSUD; d.d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor Undang-undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576); Undang-Udang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. 20.

21. 22. 23. 24. 25. 6.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiunan, Veteran dan Perintis Kemerdekaan bersama keluarganya; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Nomor 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 518/Menkes/Per/VI/2008 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) Dan Anggota Keluarganya Di Balai Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau; 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 4. Bupati adalah Bupati Lamandau; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau; 6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau; 7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau; 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku; 9. Bendaharawan khusus penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima di Rumah Sakit Daerah Lamandau; 10. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik atau non medik yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya; 11. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada orang pribadi dalam rangka observasi, penegakan diagnosa, pengobatan, pencegahan, pemulihan dan peningkatan status kesehatan; 12. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik; 13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit; 14. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif adalah pelayanan rawat jalan di poliklinik khusus, waktu khusus dan ditangani oleh dokter yang khusus berdasarkan pilihan pasien sepanjang dokter tersebut sedang bertugas; 15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau cacat; 16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit; 17. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam tapi kurang dari 24 (dua puluh empat) jam; 18. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya maksimal 12 (dua belas) jam; 19. Pelayanan Rawat Khusus adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya karena pertimbangan medis memerlukan ruang perawatan khusus; 20. Rawat Rumah adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan dan rehabilitasi medik pasca rawat inap; 21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan pembiusan umum, lokal atau tanpa pembiusan; 22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan yang diberikan kepada pasien tanpa pembedahan untuk menegakkan diagnosis atau pegobatan; 23. Tindakan Medik Terapi adalah tindakan terapi yang diberikan kepada pasien untuk kepentingan pengobatan; 24. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi; 25. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik antara lain hostel, administrasi, loundry dan atau pelayanan penunjang non medik lainnya; 26. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Tindakan Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan psikologi, gizi, psikiatri dan konsultasi khusus lainnya; 27. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan atau status kesehatan seseorang; 28. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan dalam rangka proses Hukum; 29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan

kepada pasien; 30. Jasa Sarana/Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana/prasarana, fasilitas dan bahan; 31. Bahan adalah makanan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya; 32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap dengan atau tanpa makan di Rumah Sakit; 33. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap; 34. General Check Up adalah pemeriksaan fisik dan penunjang medis secara lengkap yang diberikan kepada seseorang atas permintaan sendiri atau pihak yang berkepentngan; 35. Visum Et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah pada saat menerima jabatan dokter dan mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan; 36. Rujukan Swasta adalah pasien yang dikirim oleh perusahaan swasta, rumah bersalin, praktek dokter swasta dan balai pengobatan swasta lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnosa; 37. Orang Tidak Mampu adalah mereka yang tidak dapat membayar tarif perawatan atau pengobatan; 38. Peserta Askes (Asuransi Kesehatan) adalah orang yang telah mendapat Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh PT.Askes (Persero); 39. Iur Biaya (Cost Sharing) adalah pembebanan sebagian tarif pelayanan kesehatan kepada peserta Askes Sosial dan atau anggota keluarganya; 40. Unit Cost adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan kesehatan tertentu terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung; 41. Cost Handling adalah biaya penyimpanan; 42. Cito adalah keadaan yang memerlukan pelayanan dan atau tindakan segera yang tidak dapat ditunda dan harus didahulukan; 43. PT. Askes (Persero) adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan; 44. Peserta Askes Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/Polri, Veteran yang keanggotaannya dibuktikan dengan kartu tanda peserta; 45. Pasien Kehakiman adalah orang-orang yang dihukum dalam lembaga kemasyarakatan atau di dalam tahanan atau tahanan sementara; 46. Pasien Penyakit Wabah adalah orang yang menderita penyakit yang berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 47. Penjamin adalah pihak ketiga baik perorangan atau badan hukum sebagai penanggung tarif pelayanan kesehatan dan atau non kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya; 48. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yangdisediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 50. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang/instansi/badan sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD; 51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan dan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; 52. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah; 53. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan; 56. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 57. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap besar SKRD atau dokumen lainnya. Yang dipersamakan SKRDBKT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi; 58. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya, dalam rangka pengawasan kepada pemenuhan kewajiban terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 59. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyelidikan; 60. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh RSUD.

Pasal 3 Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran; Pasal 4 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari RSUD. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberian dalam jangka waktu tertentu. BAB V KEBIJAKSANAAN TARIF Pasal 7 (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan; (2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat; (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan, yang perhitungannya memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, subsidi pemerintah, subsidi silang pasien, standar biaya dan atau benchmarking sarana pelayanan kesehatan/ rumah sakit lain yang tidak komersial; (4) Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat yang berpenghasilan rendah; (5) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada penyediaan jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan yang diberikan; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF Pasal 9 (1) Struktur tarif pelayanan kesehatan di RSUD menggunakan tarif progresif sesuai dengan kelas perawatan; (2) Struktur dan besaran retribusi pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10 (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; (3) Perubahan tarif retribusi sebagaimana tindaklanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan BAB IX KOMPONEN PENERIMAAN Pasal 12 (1) Seluruh penerimaan RSUD adalah penerimaan daerah yang harus disetorkan ke kas daerah; (2) Tarif pelayanan kesehatan terdiri dari komponen jasa sarana/prasarana dan komponen jasa pelayanan; (3) Komponen jasa sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk bahan sesuai keperluan; (4) Macam dan jenis bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur; (5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur melalui sistem renumerasi RSUD; (6) Sistem renumerasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung dengan mempertimbangkan azas Pemerataan, azas kebersamaan, tanggung jawab sosial, pembinaan sumber daya manusia, pangkat/golongan, kompetensi, bobot kerja, tanggung jawab, kinerja/ prestasi dan sikap kerja. BAB X JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN NON KESEHATAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Pelayanan yang dikenakan retribusi : a. Rawat Jalan; b. Rawat Darurat; c. Rawat Inap; d. Rawat Khusus; e. Rawat Siang (Day Care); f. Rawat Sehari (One Day Care); g. Rawat Rumah (Home Care). (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Pelayanan Medik; b. Pelayanan Penunjang Medik; c. Pelayanan Persalinan; d. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental; e. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus; f. Pelayanan Medico Legal; g. Pelayanan Gemeral Check-Up; h. Pemulasaran Jenazah; i. Pelayanan Penunjang Non Medik; j. Pelayanan Lainnya. (3) Jenis-jenis pelayanan kesehatan beserta tarif masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; (4) Jenis pelayanan kesehatan dapat dikembangkan menurut kebutuhan masyarakat dan kemampuan RSUD; (5) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati; (6) Pasien Peserta Askes Sosial yang dirawat sesuai kelas yang menjadi haknya dikenai iur biaya (cost sharing) sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. BAB XI PELAYANAN RAWAT JALAN Pasal 14 (1) Tarif Rawat Jalan di RSUD dinyatakan dalam bentuk karcis harian atau dokumen lain yang dipersamakan yang berlaku untuk 1 (satu) rangkaian pelayanan konsultasi pada 1 (satu) bidang keahlian; (2) Karcis harian rawat jalan dibedakan menjadi 9 (sembilan) jenis karcis atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu poliklinik KIA/KB, poliklinik umum, poliklinik gigi, poliklinik psikologi, poliklinik gizi, poliklinik general cehck up, poliklinik spesialis dan poliklinik eksekutif. BAB XII PELAYANAN RAWAT DARURAT Pasal 15 (1) Sebagai langkah penyelamatan jiwa (life saving) pasien kegawatdaruratan dapat dilayani tanpa mempertimbangkan persyaratan administrasinya;

(2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melengkapi persyaratan administrasinya seperti jaminan perawatan dari pihak penjamin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)/surat keterangan lain yang sejenis selambat-lambatnya 2x24 jam (tidak termasuk hari libur). BAB XIII PELAYANAN RAWAT INAP Pasal 16 (1) Kelas perawatan di RSUD ditetapkan sebagai berikut : a. Kelas Very Important Person (VIP); b. Kelas Utama Paviliun; c. Kelas Utama Ruangan; d. Kelas I; e. Kelas II; f. Kelas III; g. Ruang Perawatan Khusus. (2) Direktur diberikan kewenangan untuk menetapkan fasilitas dan jumlah tempat tidur di RSUD untuk tiap kelas perawatan; (3) Jumlah tempat tidur di kelas III disesuaikan dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah tempat tidur yang tersedia; (4) Bayi yang rawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif pelayanan rawat inap sebagai berikut : a. Jasa Sarana 50% (lima puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempati ibunya; b. Jasa Pelayanan 100% (seratus per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempati ibunya. (5) Kelas VIP dan Kelas Utama hanya boleh diisi satu tempat tidur, namun dengan pertimbangan tertentu direktur dapat memberikan dispensasi maksimal 2 (dua) tempat tidur, pasien kedua dikenakan tarif pelayanan sebagai berikut : a. Jasa Sarana 70% (tujuh puluh per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempatinya; b. Jasa Pelayanan 100% (seratus per seratus) dari tarif pelayanan rawat inap kelas yang ditempatinya. Pasal 17 (1) Seorang pasien perlu atau tidaknya dirawatinapkan di RSUD ditetapkan oleh Dokter; (2) Setiap pasien atau keluarganya dapat mengajukan permintaan perawatan di kelas yang diinginkannya sesuai dengan kemampuan keuangannya dan ketersediaan ruangan di RSUD; (3) Pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditetapkan di ruang isolasi; (4) Pasien yang berstatus tahanan atau narapidana diharuskan membawa surat keterangan dari yang berwajib, dikenakan tarif penuh dan dibebankan kepada pasien yang bersangkutan atau instansi pengirimnya; (5) RSUD tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Pasal 18 (1) Peserta PT. Askes (Persero) beserta anggota keluarganya dirawat di kelas yang menjadi hak perawatannya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pasien peserta Askes Sosial yang mengkehendaki dirawat pada kelas yang lebih tinggi dari yang menjadi haknya, dapat dirawatinapkan pada kelas yang dikehendakinya dengan membayar selisih tarif perawatan dan kepadanya tidak lagi dikenakan Iur biaya (cost sharing); (3) Apabila kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau di kelas tersebut tidak ada tempat, maka pasien dirawatinapkan sementara di kelas yang lebih rendah; (4) Bagi pasien yang membawa surat pengantar dari perusahaan dirawatinapkan pada kelas yang diminta kecuali kelas III. Pasal 19 (1) Pasien penyakit wabah/kejadian luar biasa yang dinyatakan secara resmi oleh pihak yang berwenang dirawatinapkan di ruang isolasi khusus dengan tarif pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah; (2) Apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh dokter dipandang tidak membahayakan pasien lainnya, pasien yang bersangkutan dapat menempati kelas yang diinginkan; (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharuskan membayar tarif sesuai tarif yang berlaku. BAB XIV PELAYANAN RAWAT KHUSUS Pasal 20 (1) Pelayanan Rawat Khusus adalah Perawatan pasien di ruang : a. Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardic Care Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) atau ruangan lain yang sejenis; b. High Care Unit (HCU), Ruang Perawatan Perinatalogi atau ruangan lain yang sejenis;

c. Ruang Isolasi atau ruangan lain yang sejenis; d. Ruang Pemulihan atau ruangan lain yang sejenis. (2) Tarif pelayanan kesehatan pada ruang perawatan khusus ditetapkan sebagai berikut: a. Intensive Care Unit (ICU), Intensive Cardic Care Unit (ICCU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) atau ruangan lain yang sejenis ditetapkan sama dengan terif pelayanan rawat inap kelas utama ruangan; b. High Care Unit (HCU), Ruang Perawatan Perinatalogi atau ruangan lain yang sejenis ditetapkan sama dengan tarif pelayanan rawat inap kelas I; c. Ruang Isolasi, Ruang Pemulihan atau ruangan lain yang sejenis ditetapkan sama dengan tarif pelayanan rawat inap kelas II. BAB XV PELAYANAN RAWAT SIANG, RAWAT SEHARI DAN RAWAT RUMAH Pasal 21 Tarif pelayanan Rawat Siang dan Rawat Sehari ditetapkan sebagai berikut : a. Rawat Siang ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas II; b. Rawat Sehari ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas I. Pasal 22 (1) Rawat rumah hanya dapat diberikan bagi pasien yang telah diperbolehkan untuk pulang dan menjalani perawatan dikediamannya oleh dokter di RSUD; (2) Rawat rumah dapat dilaksanakan sepanjang tersedia petugas yang memungkinkan dan terbatas dalam wilayah kota Nanga Bulik; (3) Tarif pelayanan rawat rumah ditetapkan sama dengan tarif perawatan kelas utama ruangan; (4) Tarif pelayanan rawat rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya transportasi petugas; (5) Biaya transportasi petugas ditetapkan sama dengan biaya ambulance ditambah jasa konsultasi medis dan jasa tindakan medis yang apabila diperlukan dibayar tersendiri oleh pasien. BAB XVI PELAYANAN MEDIK Pasal 23 (1) Pelayanan Medik meliputi : a. Konsultasi Medik; b. Tindakan Medik. (2) Jenis Tindakan Medik meliputi : a. Tindakan Medik Operatif; b. Tindakan Medik Non Operatif; c. Tindakan Medik Terapi. (3) Tindakan Medik Operatif meliputi : a. Tindakan Medik Operatif Sederhana; b. Tindakan Medik Operatif Kecil; c. Tindakan Medik Operatif Sedang; d. Tindakan Medik Operatif Besar; e. Tindakan Medik Operatif Khusus; f. Tindakan Medik Operatif Canggih. (4) Tindakan Medik Non Operatif meliputi : a. Tindakan Medik Non Operatif Sederhana; b. Tindakan Medik Non Operatif Kecil; c. Tindakan Medik Non Operatif Sedang; d. Tindakan Medik Non Operatif Besar; e. Tindakan Medik Non Operatif Khusus; f. Tindakan Medik Non Operatif Canggih. (5) Tindakan Medik Terapi meliputi : a. Radiasi Eksterna Konvensional; b. Radiasi Eksterna High Technology; c. Bracytheraphy; d. Radiasi Interna. Pasal 24 (1) Konsultasi dan atau tindakan medik anestesi anak yang apabila diperlukan dibayar secara tersendiri oleh pasien; (2) Konsultasi/tindakan diatas meja operasi oleh dokter spesialis lain pada saat pelaksanaan operasi apabila diperlukan ditambah sesuai jenis tindakan yang dilakukan oleh dokter konsultan; (3) Jasa pelayanan konsultasi medik dan tindakan medik operatif diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus); (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsultasi medik dan tindakan medik

operatif yang telah dijadwalkan sebelumnya pada saat jam kerja; (5) Jasa pelayanan konsultasi medik yang bersifat cito yang dibayar oleh pasien maksimal 2 (dua) kali per hari untuk 1 (satu) bidang keahlian. Pasal 25 (1) Tarif pelayanan medik pasien rawat jalan, rawat darurat, rawat khusus, rawat siang hari, rawat sehari dan rawat rumah ditetapkan sebagai berikut : a. Poliklinik KIA/KB, Poliklinik Umum dan Poliklinik Gigi ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas III; b. Poliklinik General Check Up, Poliklinik Spesialis, Rawat Darurat, Ruang Isolasi, Ruang Pemulihan dan Rawat Siang Hari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas II; c. Ruang High Care Unit (HCU), Ruang Perawatan Perinatalogi dan Rawat Sehari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas I; d. Poliklinik Executive, Ruang Intensive Care Unit, Intensive Cardiac Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) dan Rawat Rumah ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas utama ruangan. (2) Tarif pelayanan medik bagi pasien rujukan sarana/fasilitas kesehatan swasta yang tidak dirawat inap di RSUD ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas utama paviliun. BAB XVII PELAYANAN PENUNJANG MEDIK Pasal 26 (1) Pelayanan penunjang medik meliputi : a. Pemeriksaan Laboratorium; b. Pemeriksaan Radio Diagnostik; c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik; d. Pemeriksaan Diagnostik Khusus. (2) Jasa pelayanan konsultasi dan atau tindakan medik anestesi yang apabila diperlukan dibayar secara tersendiri oleh pasien; (3) Jasa pelayanan penunjang medik diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus). Pasal 27 (1) Tarif pelayanan penunjang medik untuk pasien rawat jalan, rawat darurat dan pasien rawat inap di ruang rawat khusus ditetapkan sebagai berikut : a. Poliklinik KIA/KB, Poliklinik Umum dan Poliklinik Gigi ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas III; b. Poliklinik General Check Up, Poliklinik Spesialis, Rawat Darurat, Ruang Isolasi, Ruang Pemulihan dan Rawat Siang Hari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas II; c. Ruang High Care Unit (HCU), Ruang Perawatan Perinatalogi dan Rawat Sehari ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas I; d. Poliklinik Executive, Ruang Intensive Care Unit, Intensive Cardiac Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit (NICU), Perinatal Intensive Care Unit (PICU) dan Rawat Rumah ditetapkan sama dengan tarif pelayanan medik pasien rawat inap kelas utama ruangan. (2) Tarif pelayanan penunjang medik bagi pasien rujukan sarana/fasilitas kesehatan swasta yang tidak dirawat inap di RSUD ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas utama paviliun. BAB XVIII PELAYANAN PERSALINAN Pasal 28 (1) Jenis pelayanan persalinan meliputi : a. Pelayanan Persalinan Normal; b. Pelayanan Persalinan dengan tindakan per vaginam. (2) Jasa pelayanan konsultasi dan atau tindakan medik anestesi anak yang apabila diperlukan dibayar secara tersendiri oleh pasien; (3) Tarif pelayanan persalinan bagi pasien rujukan sarana/fasilitas kesehatan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas utama paviliun; (4) Jasa pelayanan persalinan normal oleh dokter spesialis dan persalinan dengan tindakan per vaginam diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus). BAB XIX PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN TINDAKAN KHUSUS Pasal 29 (1) Jenis pelayanan konsultasi khusus dan tindakan khusus meliputi : a. Pelayanan Konsultasi Gizi; b. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Psikologi; c. Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Psikiatri;

d. Bimbingan Rohani; e. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai perkembangan RSUD. (2) Tarif pelayanan konsultasi khusus bagi pasien rujukan sarana/fasilitas kesehatan swasta ditetapkan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas utama paviliun. BAB XX PELAYANAN MEDICO LEGAL Pasal 30 (1) Jenis pelayanan medico legal meliputi : a. Visum Et Repertum; b. Surat Keterangan; c. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai perkembangan RSUD. (2) Jasa pelayanan medico legal diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus). Pasal 31 (1) Permintaan pelayanan visum et repertum dari pasien hidup/jenazah dan otopsi jenazah hanya dapat diberikan atas permintaan tertulis dari penyidik kepolisian atau instansi yang berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Biaya pelayanan visum et repertum dan otopsi jenazah dibebankan kepada pasien, keluarga, penjamin atau instansi pengirimnya; (3) Jenazah yang dibawa ke RSUD oleh Kepolisian dan atau oleh pihak lain guna kepentingan pemeriksaan dan pembuatan visum et repertum disimpan untuk sementara waktu selama-lamanya 3x24 jam dengan ketentuan untuk jenazah yang tidak jelas penanggungjawabnya, maka biaya pengelolaannya ditanggung oleh pemerintah daerah.

BAB XXI GENERAL CHECK UP Pasal 32 (1) General Check Up meliputi : a. Paket Standar; b. Paket Eksekutif; c. Pemeriksaan Calon Karyawan; d. Pemeriksaan CPNS; e. Penghapusan CPNS; f. KIR Kesehatan Biasa; g. Pemeriksaan Medical Check Up lainnya sesuai permintaan. (2) Direktur diberi kewenangan untuk menentukan paket pelayanan general check up; (3) Tarif paket pelayanan general check up sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur dengan ketentuan besarnya tarif paket tidak boleh lebih besar dari jumlah taruf masing-masing jenis pelayanan yang terdapat dalam paket tersebut; (4) Jasa pelayanan general check up diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus). BAB XXII PEMULASARAN JENAZAH Pasal 33 (1) Pelayanan pemulasaran meliputi : a. Pelayanan Jenazah; b. Transportasi Jenazah; c. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai perkembangan RSUD. (2) Tarif pemulasaran jenazah ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan; (3) Jasa pelayanan pemulasaran jenazah kecuali transportasi jenazah diluar jam kerja dikenakan tambahan tarif cito sebesar 20% (dua puluh per seratus). Pasal 34 (1) Setiap jenazah yang berasal dari luar rumah sakit yang akan menggunakan fasilitas rumah sakit, harus dilaporkan secara tertulis kepada direktur dengan melampirkan surat keterangan resmi dari instansi yang berwenang; (2) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar dari rumah sakit harus mendapat izin tertulis dari direktur atau petugas lain yang ditunjuk oleh direktur; (3) Jenazah dalam kasus kepolisian yang disimpan di kamar jenazah keamanannya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian; (4) Jenazah dalam kasus kepolisian yang akan dibawa keluar dari rumah sakit harus dengan surat permintaan resmi dari pihak kepolisian.

Pasal 35 (1) Mobil Jenazah RSUD hanya diperuntukkan untuk mengangkut jenazah dari RSUD ke rumah duka atau tempat lainnya dalam wilayah Kabupaten Lamandau; (2) Penggunaan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari direktur dengan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan di RSUD. BAB XXIII PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK Pasal 36 (1) Pelayanan penunjang non medik meliputi : a. Transportasi Medis (Ambulance); b. Pelayanan Darah; c. Gas Medis; d. Farmasi; e. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai perkembangan RSUD. (2) Tarif pelayanan penunjang non medik ditetapkan sama untuk semua kelas perawatan. Pasal 37 (1) Ambulance RSUD hanya diperuntukkan untuk mengangkut pasien dari rumahnya menuju rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah pasien atau kepentingan rujukan dalam wilayah Kabupaten Lamandau; (2) Penggunaan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari direktur dengan tetap mengutamakan kepentingan pelayanan di RSUD; (3) Jenis pelayanan ambulance meliputi ambulance tanpa pendamping, ambulance paramedis, ambulance medis umum dan ambulance medis spesialis. Pasal 38 Tarif pelayanan darah merupakan biaya penggantian atas pengolahan darah ditambah biaya penyimpanan darah (cost handling) sebesar 20% (dua puluh per seratus). Pasal 39 (1) Gas medis meliputi oksigen, nitrogen dan gas medis lain yang memungkinkan sesuai dengan perkembangan RSUD; (2) Tarif pemakaian gas medis ditetapkan sebesar harga pembelian, ditambah cost handling sebesar 20% (dua puluh per seratus) dan PPN 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 40 (1) Pelayanan obat dan sediaan farmasi lainnya di RSUD dilaksanakan oleh instalasi farrnasi RSUD dan atau apotek pelengkap yang ditetapkan oleh direktur; (2) Harga penjualan obat dan sediaan farmasi lainnya di lingkungan RSUD ditetapkan sebesar harga pembelian, ditambah keuntungan 25% (dua puluh lima per seratus) dan PPN 10% (sepuluh per seratus). BAB XXIV PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK LAINNYA Pasal 41 (1) Jenis pelayanan penunjang non medik lainnya meliputi : a. Laundry; b. Pembakaran Sampah Medis (Incenerator); c. Penginapan (Hostels) penjaga pasien/ pembesuk; d. Pendidikan dan Latihan; e. Penelitian dan Survei; f. Sewa Ruangan; g. Pemasangan Iklan; h. Pelayanan lain yang mungkin diadakan dikemudian hari sesuai perkembangan RSUD. (2) Pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat (1) tidak termasuk objek pajak reklame yang telah diatur oleh Peraturan Daerah lainnya. BAB XXV PELAYANAN LAIN-LAIN Pasal 42 (1) Pelayanan lain-lain meliputi: a. Pendampingan pasien rujukan oleh paramedis dan atau dokter yang tidak menggunakan sarana transportasi RSUD;

b. Pengiriman spesimen untuk pemeriksaan penunjang medik. (2) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku; (3) Tarif atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penerimaan daerah dan dapat diserahkan langsung kepada paramedis pendamping dan atau dokter pendamping, perusahaan jasa ekspedisi dan atau sarana pemeriksa rujukan; (4) Seluruh biaya atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayar sebelum mendapatkan pelayanan. BAB XXVI MASA RETRIBUSI/ SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 43 (1) Masa retribusi adalah sekali penggunaan layanan kesehatan di RSUD; (2) Terhadap pelayanan adminstrasi diberikan sekali selama menjadi pasien di RSUD, dan/atau tidak terjadik kehilangan Kartu Periksa. Pasal 44 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Pasal 45 Pungutan atas pelayanan kesehatan di RSUD pada dasarnya merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke kas daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46 Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh tarif pelayanan kesehatan di RSUD bagi pasien dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. BAB XXVII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 47 (1) Tarif perawatan dihitung dari hari waktu masuk sampai dengan hari waktu keluar; (2) Pasien yang dirawat lebih dari 12 (dua belas) jam tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) hari perawatan Pasal 48 (1) Pasien yang memilih perawatan Kelas I, Kelas Utama Ruangan, Kelas Utama Paviliun dan Kelas VIP diharuskan menyerahkan deposit terlebih dahulu untuk 3 (tiga) hari perawatan pada Bendaharawan Penerima; (2) Setiap tambahan 3 (tiga) hari perawatan, pasien atau keluarganya diharuskan menyerahkan deposit untuk 3 (tiga) hari berikutnya; (3) Deposit yang diserahkan akan diperhitungkan dan kelebihannya akan dikembalikan pada saat pasien keluar atau meninggal dunia; (4) Direktur diberi kewenangan untuk membebaskan pasien dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). BAB XXVIII SURAT PENDAFTARAN Pasal 49 (1) Wajib retribusi diwajibkan mendaftarkan diri dan mengisi SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya; (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXIX PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 50 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD;

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk BAB XXX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 51 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan; (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan; (4) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 52 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka satu kali masa retribusi; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD; (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan; (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XXXI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 53 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditangih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap wajib retribusi yang terkait perjanjian kerjasama dengan RSUD; (3) Penagihan retribusi terutang sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) didahuli dengan surat teguran. Pasal 54 (5) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka satu kali masa retribusi; (6) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD; (7) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan; (8) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XXXII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 55 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi diberikan surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis diberikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang; (3) Surat teguran/ peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XXXIII CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 56 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas STRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut; (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal STRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 57 (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; (2) Keputusan Bupati atas keberatan yang diajukan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian dan atau menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang; (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XXXIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 58 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi; (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan Keputusan; (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan atas pengembalian retribusi dan/atau dalam jangka waktu 1 (satu) bulan SKRDLB harus diterbitkan; (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB; (6) Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi, apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Pasal 59 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi dengan jelas; b. Masa retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran; d. Alasan yang singkat dan dapat dipertanggungjawabkan. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi atau melalui pos tercatat; (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 60 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi; (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4), maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan; (3) Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXXV PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 61 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi; (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dengan mengangsur; (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan;

(4) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XXXVI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA Pasal 62 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa apabila melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi; (2) Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1), tertangguh jika : a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa; atau b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut; (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah; (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan perubahan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Pasal 63 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus; (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1); (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXXVIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 64 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB XXXIX KETENTUAN PIDANA Pasal 65 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar; (2) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran; (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Negara. BAB XL PENYIDIKAN Pasal 66 (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwewenang: a. Menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan laporan tersebut lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;

f. Meminta berhenti oleh dan atau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di anggap berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi; i. Menghentikan penyelidikan; j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang: a. Pemeriksaan Tersangka; b. Pemasukan Rumah; c. Penggeledahan rumah/ tempat-tempat tertutup; d. Penyitaan benda/ barang-barang bukti; e. Pemeriksaan Surat; f. Pemeriksaan sanksi; g. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan Khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XLI KETENTUAN LAIN-LAIN Bagian Pertama Makanan dan Pakaian Pasien Pasal 67 (1) Susunan menu makanan pasien ditetapkan oleh instalasi gizi RSUD; (2) Menu makanan bagi pasien yang memerlukan diet khusus ditentukan oleh dokter yang merawat dengan konsultasi ahli gizi; (3) Apabila memungkinkan pasien rawat inap dapat memakai seragam pasien selama perawatan. Bagian Kedua Barang Bawaan dan Kiriman Barang Untuk Pasien Pasal 68 (1) Pasien tidak diperbolehkan membawa barang selain macam dan jenis yang telah ditetapkan oleh Direktur; (2) Barang kiriman dan surat untuk pasien akan diatur lebih lanjut oleh Direktur; (3) Kiriman makanan untuk pasien dari luar harus seizin perawat jaga; (4) RSUD tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang bawaan milik pasien/keluarga pasien. Bagian Ketiga Penunggu Pasien dan Pembesuk Pasal 69 (1) Waktu berkunjung untuk membesuk pasien ditetapkan oleh Direktur; (2) Setiap orang yang berkunjung dengan maksud membesuk pasien diluar waktu berkunjung yang telah ditetapkan harus mendapat ijin dari direktur atau petugas lain yang ditunjuk; (3) Setiap pasien hanya diijinkan disertai 1 (satu) orang penunggu; (4) Penunggu akan mendapatkan kartu penunggu pasien yang berfungsi sebagai kartu identitas selama berada di lingkungan RSUD; (5) Penunggu pasien dan pembesuk harus mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan RSUD. Bagian Keempat Pasien Meninggal Pasal 70 (1) Pasien yang meninggal dunia di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal untuk kepentingan observasi; (2) Setelah jangka waktu 2 (dua) jam dinyatakan meninggal dan belum diambil oleh keluarga atau penjaminnya, RSUD berhak memindahkan jenazah ke kamar jenazah; (3) Apabila dalam waktu 3x24 jam sejak dinyatakan meninggal dunia jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarga atau penjaminnya, maka RSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada keluarga atau penjaminnya; (4) Jenazah yang tidak diketahui keberadaan keluarga atau penjaminnya dapat dikuburkan oleh RSUD setelah jangka waktu 3x24 jam terlewati dengan biaya penguburan ditanggung oleh pemerintah daerah atau diserahkan kepada instansi lain untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Bagian Kelima Insentif dan Uang Jaga (Aturan Tetap) Pasal 71 (1) Tenaga medis. Tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bertugas di RSUD, dapat diberikan insentif profesi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (2) Tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis lainnya yang bekerja pada hari libur atau diluar jam dinas dapat diberikan uang jaga yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XLIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 72 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan retribusi pelayanan kesehatan RSUD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dan Perubahannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 termasuk peraturan lain yang setingkat dan dibawahnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 73 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 21 September 2011 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 23 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 67 SERI C

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU

I. PENJELASAN UMUM Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau sebagai sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dimana dituntut mampu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan prima sejalan dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam suasana yang nyaman. Dilain pihak dalam pelayanan tersebut memerlukan pendanaan yang besar terutama dalam hal penyediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya yang berhubungan dengan pemberian pelayanan di RSUD. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Kabupaten Lamandau mengambil suatu kebijakan dimana untuk membantu manajemen RSUD sekaligus upaya peningkatan PAD diperlukan suatu aturan hukum yang jelas dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau. dimana disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada di Kabupaten Lamandau termasuk Unit Cost yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Biaya bunga yaitu tagihan retribusi yang kurang bayar (tertunggak) sehingga mendapat sanksi administrasi yaitu berupa bunga dan/atau denda. Hal ini berhubungan erat dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (SSTRD). (Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah) Pasal 9 Ayat (1) Tarif progresip adalah persentase tarif yang semakin naik jika kebutuhan dan mutu pelayanan semakin meningkat. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) - tarif cito adalah adalah tarif yang dikenakan di luar jam pelayanan - 20% → berdasarkan perkiraan kewajaran prosentase harga. Pasal 33 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 40 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 43 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 48 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 49 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 50 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 54 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 55 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 56 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 57 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 58 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 59 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 60 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 61 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 62 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 63 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pasal 64 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 65 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 66 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 67 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 68 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 69 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 70 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 71 Cukup Jelas Pasal 72 Cukup Jelas Pasal 73 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 59 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

HALAMAN 264

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 68 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang

:

a. b.

c.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

bahwa Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Lamandau semakin marak sehingga sulit untuk memantau dan mengendali peredarannya; bahwa dengan maraknya peredaran minuman beralkohol tersebut sering menggangu ketertiban dan ketentraman masyarakat untuk itu perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengendalian; bahwa untuk maksud huruf a, huruf b dan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol; Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4318); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 Seri E); Peraturan Daerah Kabupat en Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU M E M U T U S K A N: Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG R E T R I B U S I P E N J U A L A N M I N U M A N BERALKOHOL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

IZ IN

T E M P AT

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Lamandau; b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI; c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; d. Bupati adalah Bupati Lamandau; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Le mb a g a Pe r wa kil an Ra kya t Da er ah se ba gai u n su r pe n yel en g ga ra Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau; f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamandau; g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau;. h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku; i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; j. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destelasi atau fermentasi tanpa destelasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol; k. Distributor Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang ditunjuk importir minuman beralkohol dan industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal import atau hasil produk dalam negeri; l. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Lamandau; m. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan; n. Hotel, Restoran dan Bar temasuk Pub dan K!ub Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang - undangan yang berlaku di Bidang Pariwisata. o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan, Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu; p. Masa Retribusi jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah; q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besamya pokok retribusi; r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutanya disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau bunga Benda; s. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; t. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengatur pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penataan ruang, pengguna sumber daya alam, barang prasarana, sarana fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

u. Pemeriksaan adalah serangkaian kegitan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainya untuk mengu ji ke patuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundanganundangan Perpajakan Daerah dan Retribusi; v. Cafe/ Bar/ Karoke adalah Cafe/ Bar/ Karoke yang merupakan bagian fasilitas hotel dan restoran. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hotel, restoran, bar/cafe, pub/karaoke, klub malam, diskotik dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati. Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi. BAB III JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN Pasal 5 (1) Izin berlaku selama kegiatan usaha masih berlangsung; (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah : a. Izin tempat penjualan minuman beralkohol. b. Izin tempat penyaluran pendistribusian minuman beralkohol untuk Distributor, Sub Distributor dan Pengecer. (1) Tempat penjualan harus sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dalam izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2); (2) Dalam proses pengurusan perizinan, Bupati membentuk tim perizinan yang melibatkan Instansi terkait. BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 6 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) tahun; (2) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD. BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 7 Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah K a b u p a t e n L a m a n d a u . BAB VI PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 8 (1) Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen); (2) Golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 5% (lima Persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); (3) Golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C2H5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen). BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 9 Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 10 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol diwilayah daerah. BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 11 (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan; (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya : a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha penjualan minuman beralkohol; b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penjualan minuman beralkohol yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum. BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 12 Struktur dan besarnya tarif retribusi: a. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk Hotel, Restoran, Bar/Cafe, Pub/Karoke, Klub Malam, Diskotik, Pengecer dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati, untuk golongan A, Rp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah); b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk Hotel, Restoran, Bar/Cafe, Pub/Karoke, Klub Malam, Diskotik, Pengecer dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati untuk golongan B, Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk Hotel, Restoran, Bar/Café, Pub/Karoke, Klub Malam, Diskotik, Pengecer dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati untuk golongan C, Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah); d. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk Hotel, Restoran, Bar/Café, Pub/Karoke, Klub Malam, Diskotik, Pengecer dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati untuk golongan A, dan golonggan B, Rp.8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah); e. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk Hotel, Restoran, Bar/Café, Pub/Karoke, Klub Malam, Diskotik, Pengecer dan tempat lain yang diizinkan oleh Bupati untuk golongan A, B dan C, Rp.18.500.000, (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah); Pasal 13 (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian; (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindaklanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 14 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan; (4) Tata cara pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Pasal 15 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk satu kali masa Retribusi; (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak

diterbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan; (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasal 16 (1) Pemanfaatan dari penerimaaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lamandau; (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bagian Keempat Keberatan Pasal 17 (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditujuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Keberatn diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; (4) Kedaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimasud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi; (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 18 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati; (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang; (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaskud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 19 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembyaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan; (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 21 (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis; (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran;

(3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo; (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 22 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati; (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaskud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut; (5) Pengembalians kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB; (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran; (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA Pasal 23 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi; (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : a. Diterbitkan Surat Teguran, atau; b. adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut; (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 24

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan; (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 25 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh penyidik Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daer ah yang p eng ang kat ann ya dit et a pka n se suai d eng an Pe rat uran Perundangan yang berlaku; (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Makukan penyitaan benda atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil orang ahli didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XVII KET ENTUAN PIDANA Pasal 27 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 21 September 2011

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 23 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 68 SERI C

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I.

PENJELASAN UMUM Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka perlu diatur dengan jelas terhadap pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Lamandau dalam rangka menciptakan ruang bagi peningkatan PAD sekaligus sebagai upaya menghambat peradaran minuman beralkohol secara berlebihan. Sebagai daerah yang giat-giatnya membangun tentunya memerlukan dana yang besar sehingga apa yang terprogramkan dapat terdanai termasuk terhadap pelayanan masyarakat, tentunya Peran pemerintah sangat besar. Oleh sebab itu sebagai upaya membantu pendaanaan tersebut tidaklah salah apabila peluang dan potensi yang ada digunakan sebaik mungkin dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Kelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 25 Ayat (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu yaitu terselenggaranya pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol termasuk pemungutan retribusi baik yang memenuhi target maupun melebihi target. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pasal 26 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 60 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

HALAMAN 235

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 69 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang

: a.

b.

c.

d.

e.

Mengingat

: 1.

2.

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan jenis Pajak Daerah; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalamUndang-Undang dimaksud; bahwa dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan disesuaikan; bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota memungut Pajak Air Tanah maka untuk melaksanakan pemungutan Pajak Air Tanah dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di wilayah Kabupaten Lamandau, perlu diatur ke dalam ketentuan perpajakan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339); Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 19. Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 28 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 28 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 38 Seri D); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor 39 Seri D); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 30 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40 Seri D); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 32 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 32 Seri D); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 41 Seri D); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH

TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tigas pembantuan dengan pronsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Bupati adalah Bupati Lamandau; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau; 6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau; 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap; 10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lamandau; 11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya; 12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel; 13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, cottage, villa, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh); 14. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha hotel; 15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran; 16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering; 17. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya serta jasa boga/catering; 18. Jasa Boga atau Katering adalah penyediaan makanan dan/atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis; 19. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan; 20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran; 21. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan hiburan; 22. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame; Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum; 23. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan reklame; 24. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain; 25. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan; 26. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan

batubara; 27. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; 28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara; 29. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 30. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah; 31. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang hurung wallet; 32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi; 33. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota; 34. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan dan/atau laut; 35. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti; 36. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan; 37. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan; 38. Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan; 39. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah; 40. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 41. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 42. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang; 43. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya; 45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehBupati; 47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang; 48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajb Pajak; 49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar; 50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; 51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang; 53. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; 54. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan; 55. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak; 56. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 57. Hak mendahului adalah apabilah Wajib Pajak/Penanggung Pajak pada saat yang sama di samping mempunyai utang-utang pribadi (perdata), juga mempunyai utang terhadap Negara (fiskus), dimana harta kekayaan dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya, maka Negara memiliki hak mendahului atas tagihan pajak tersebut. 58. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut; 59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 60. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; 61. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 62. Jurusita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan; 63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak; 64. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu

jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak. BAB II JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2 Jenis-jenis Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III PAJAK HOTEL Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 3 Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pasal 4 (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel; (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya; c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Pasal 5 (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel; (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 6 Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7 Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 8 Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Bagian Ketiga Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak Pasal 9 Pajak Hotel dikenakan untuk masa 1 (satu) bulan kalender yag menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Pasal 10 (1) Saat terutang Pajak sejak terjadinya pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran; (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi saat dilakukan pembayaran. BAB IV PAJAK RESTORAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 11 Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pasal 12 (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran; (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjulan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga/katering); (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) per tahun. Pasal 13 (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran; (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 14 Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pasal 15 Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

Pasal 16 Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Bagian Ketiga Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak Pasal 17 Pajak Restoran dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Pasal 18 (1) Saat terutang Pajak Restoran sejak terjadinya pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran; (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi sejak dilakukan pembayaran. BAB V PAJAK HIBURAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 19 Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan. Pasal 20 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yaitu: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; g. permainan bilyard, golf, dan boling; h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); j. pertandingan olahraga; (2) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, antara lain hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan sejenisnya. Pasal 21 (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan; (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 22 (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Pasal 23 (1) Tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut: a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5 % (lima persen) dari harga tanda masuk; b. Pameran, pertunjukan sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk; c. tontonan film, sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga tanda masuk; d. pertunjukan pagelaran musik, tari, sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tanda masuk; e. pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga tanda masuk. (2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana maksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a. permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran; b. Panti pijat, refleksi, permainan billyard, boling, golf, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran; c. mandi uap/spa, pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pembayaran; d. karaoke, sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari pembayaran; e. diskotik, klab malam, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pembayaran. (3) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tarif pajak sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah yang seharusnya dibayar; (4) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diselenggarakan di hotel atau tempat lain yang ditunjuk, wajib menyetor uang jaminan sebagai bentuk kesungguhan dalam pembayaran pajak hiburan; (5) Besarnya uang jaminan dan tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24 Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Ketiga Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak Pasal 25 Pajak Hiburan dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi waj ib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 26 (1) Saat terutang Pajak Hiburan sejak terjadinya penyelenggaraan hiburan, dengan pembayaran; (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum penyelenggaraan hiburan, pajak terutang terjadi sejak dilakukan pembayaran.

BAB VI PAJAK REKLAME Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 27 Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame. Pasal 28 (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame; (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron/ large electronic display (LED) dan sejenisnya; b. reklame kain; c. reklame melekat, stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; g. reklame apung; h. reklame suara; i. reklame film/slide; dan j. reklame peragaan. (3)Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. nama pengenal usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-Bangsa serta badan/lembaga yang bernaung di bawahnya; e. reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 29 (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame; (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame; (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut;. (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 30 (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame; (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame; (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame; (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui

dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumusan sebagai berikut: NSR = (Nilai Dasar Reklame x indeks bahan) + Nilai Strategis Pasal 31 (1) Nilai Sewa Reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan persegi perhari; (2) Nilai Dasar Reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah per meter persegi per hari; (3) Indeks bahan setiap jenis reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan reklame; (4) Nilai Strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan reklame dan dinyatakan dalam satuan Rupiah; (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 32 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pasal 33 Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. Bagian Ketiga Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak Pasal 34 Pajak Reklame dikenakan dengan masa pajak sebagai berkut : a. Untuk Reklame yang permanen, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun; b. Untuk Reklame yang bersifat insidentil atau semi permanen masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemasangan reklame yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak. Pasal 35 Saat terutang Pajak Reklame sejak ditetapkannya SKPD oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB VII PAJAK PENERANGAN JALAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 36 Dengan listrik.

nama

Pajak

Penerangan

Jalan

dipungut

pajak

atas penggunaan tenaga

Pasal 37 (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain; (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik; (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah: a. penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dengan asas timbal balik; c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan d. penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah. Pasal 38 (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik; (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik; (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 39 (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan : a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota; c. harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk Perusahaan Listrik Negara. Pasal 40 Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 10% (sepuluh persen); b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen); c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Pasal 41 (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan secara berkesinambungan dan berkeadilan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak Pasal 42 Pajak Penerangan Jalan dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

Pasal 43 Saat terutang Pajak Penerangan Jalan sejak terjadinya penggunaan tenaga listrik. BAB VIII PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 44 Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Pasal 45 (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: a. asbes; b. batu tulis; c. batu setengah permata; d. batu kapur; e. batu apung; f. batu permata; g. bentonit; h. dolomit; i. feldspar; j. garam batu (halite); k. grafit; l. granit/andesit; m. gips; n. kalsit; o. kaolin; p. leusit; q. magnesit; r. mika; s. marmer; t. nitrat; u. opsidien; v. oker; w. pasir dan kerikil; x. pasir kuarsa; y. perlit; z. phospat; aa. talk; aa. tanah serap (fuller earth); bb. tanah diatome; cc. tanah liat; dd. tawas (alum); ee. tras; ff . yarosif; gg. zeolit; hh. basal; ii. trakkit; dan jj. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon,

b.

penanaman pipa air/gas; kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Pasal 46

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan; (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 47 (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan; (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masingmasing jenis mineral bukan logam dan batuan; (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik berdasarkan Peraturan Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku setempat di wilayah daerah; (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pasal 48 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pasal 49 Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. Bagian Ketiga Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak Pasal 50 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Pasal 51 Saat terutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sejak terjadinya kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dimanfaatkan secara komersial. BAB IX PAJAK PARKIR Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 52 Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan dan penyediaaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pasal 53 (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; (2) Tidak termasuk objek Pajak Pakir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; d. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor; e. penyelenggaraan fasilitas parkir tempat-tempat ibadah. Pasal 54 (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor; (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 55 (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parker; (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Pasal 56 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 57 Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Bagian Ketiga Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak Pasal 58 Pajak Parkir dikenakan untuk masa pajak 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajakn untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 59 Saat terutang Pajak Parkir sejak terjadinya kegiatan penyelenggaraan tempat parker di luar badan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 53.

BAB X PAJAK AIR TANAH Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 60 Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Pasal 61 (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; c. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pemadaman kebakaran. Pasal 62 (1) Subjek Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 63 (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah; (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: a. lokasi sumber air; b. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; c. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan d. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang dapat ditinjau kembali secara periodik paling lama setahun sekali. Pasal 64 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 65 Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 63. Bagian Ketiga Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak Pasal 66 Pajak Air Tanah dikenakan dengan masa pajak sebagai berikut : a. Untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah secara permanen, masa pajaknya

adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan; b. Untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang bersifat insidentil atau semi permanen, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak. Pasal 67 Saat terutang Pajak Air Tanah sejak diterbitkan SKRD atau dokumen yang dipersamakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB XI PAJAK SARANG BURUNG WALET Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 68 Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Pasal 69 (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet; (2) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pasal 70 (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet; (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 71 (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet; (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung wallet; (3) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan secara periodik dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72 Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 73 Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Bagian Ketiga Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak Pasal 74 Pajak Sarang Burung Walet yang terutang terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet. BAB XII BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 75 Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pasal 76 (1) Objek Pajak Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. (2) Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena: 1) jual beli; 2) tukar menukar; 3) hibah; 4) hibah wasiat; 5) waris; 6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain; 7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8) penunjukan pembeli dalam lelang; 9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10) penggabungan usaha; 11) peleburan usaha; 12) pemekaran usaha; dan 13) hadiah. b. pemberian hak baru karena: 1) kelanjutan pelepasan hak; atau 2) di luar pelepasan hak. (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. hak milik; b. hak guna usaha; c. hak guna bangunan; d. hak pakai; e. hak milik atas satuan rumah susun; dan f. hak pengelolaan. (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh: a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 77 (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan; (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak Pasal 78 (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah nilai perolehan objek pajak; (2) Nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal: a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau o. penunjukan pembelian dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang. (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadi perolehan, maka nilai perolehan objek pajak yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan; (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan; (5) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara; (6) Surat keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di instansi yang berwenang di daerah.

Pasal 79 Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Pasal 80 Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) setelah dikurangi NPOP Tidak Kena Pajak.

Bagian Ketiga Masa Pajak/ Saat Terutang Pajak Pasal 81 (1) Saat terutangnya pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan untuk: a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 82 (1) Pajabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyertakan bukti pembayaran pajak; (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak; (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Pasal 83 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Keempat Penetapan Pasal 84 (1) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak; (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD;

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTRD; (4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah adanya pelunasan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2); (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 85 Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota dimana objek pajak berlokasi. BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 86 (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan; (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak; (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah : a. Pajak Reklame; b. Pajak Air Tanah; (4) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Penerangan Jalan; e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; f. Pajak Parkir; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati atau Pejabat dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota perhitungan; (7) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Pasal 87 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi adminstratif berupa bunga n sebesar 25% (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi adminstratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebutt; (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan; (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Pasal 88 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 89 (1) setiap wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (7) wajib mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan jenis serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas; (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama; (3) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak; (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka SPTPD disampaikan pada hari kerja berikutnya; (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dapat diterbitkan Surat Teguran. Pasal 90 Wajib Pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Dinas Pendapatan Daerah belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 91 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak; (2) SKPD, SKPDKB,SKPDLBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 92 (1)

Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika: a. pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT. Pasal 93 (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding; (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang; (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang; (5) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sekurangkurangnya memuat: a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; b. besarnya utang pajak; c. perintah untuk membayar; d. saat pelunasan utang pajak. Pasal 94 (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa; (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan dengan peraturan perundangundangan. Bagian Kesatu Penagihan Seketika dan Sekaligus Pasal 95 (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) huruf d, apabila: a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu; b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha yang dikerjakannya di Indonesia; c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan usahanya atau menggabungkan atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usaha yang dimiliki atau yang dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; d. kegiatan usaha akan dibubarkan atau ditutup oleh Pemerintah Daerah; e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat: a. nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. besarnya utang pajak; c. perintah untuk membayar; d. saat pelunasan utang pajak. (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa; (4) Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Surat Paksa Pasal 96 (1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan Surat Paksa; (2) Bupati atau Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak; (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa. Pasal 97 (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96; (2) Ketentuan formal untuk pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Penyitaan Pasal 98 (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Bupati atau Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia dikenal oleh Juru Sita Pajak Daerah dan dapat dipercaya; (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi. Pasal 99 (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa: a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain; (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai

barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Pasal 100 Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila: a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 nilainya tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak; b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak. Bagian Keempat Pelelangan Pasal 101 (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah dilaksanakan penyitaan, Bupati atau Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara; (2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (4) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara: a. uang tunai disetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk; b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan; obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat; c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat; d. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat; e. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat. (5) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa; (6) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyitaan; (7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali; (8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa. Pasal 102 (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan; (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak;

(3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah. BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 103 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut; (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. Pasal 104 (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan; (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1); (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVIII KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN Bagian Pertama Keberatan Pasal 105 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu: a. SKPD; b. SKPDKB; c. SKPDKBT; d. SKPDLB; e. SKPDN; f. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dimaksud; (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan; (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan; (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; (8) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan,Bupati atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar penghitungan pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak. Pasal 106 (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas bulan) sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan; (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terutang (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan; (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran. Bagian Kedua B a n d i n g Pasal 107 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat; (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan; (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding; (4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding,Bupati atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan; (5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. Pasal 108 Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Bagian Ketiga G u g a t a n Pasal 109 (1) Gugatan Wajb Pajak terhadap: a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 105; atau d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerahhanya dapat diajukan kepada Pengadilan

pajak. (2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan; (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak, jangka waktu dimaksud dapat diperpanjang; (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak; (5) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan. BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 110 (1) Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah dan/atau belum ditetapkan; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 111 (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; (2) Bupati atau Pejabat dapat: a. mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; c. mengurangkan atau membatalkan STPD; d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak; (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan; (5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak; (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 112 (1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat; Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan; Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut; Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran; Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB; Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XXII HAK MENDAHULU Pasal 113

(1) Pemerintah Daerah mempunyai Hak Mendahulu untuk utang pajak atas barangbarang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; (2) Ketentuan tentang Hak Mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya kenaikan pajak; (3) Hak Mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap: a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. (4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKDKBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; (5) Perhitungan jangka waktu Hak Mendahulu ditetapkan sebagai berikut: a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahunsebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejakpemberitahuan Surat paksa; b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan mengangsur pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan. BAB XXIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 114 (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omset paling sedikit Rp 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; (2) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan etikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; (3) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 115 (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan/omzet yang diperoleh, atau objek pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan lain yang diperlukan. (3) Buku, catatan, atau dokumen, data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan disampaikan; (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan lain yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa; (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 116 Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Bupati berwenang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Kabupaten atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pasal 117 (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan; (2) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan; (3) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan; (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD. Pasal 118 (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila: a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

114 ayat (1) dan Pasal 115; b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan. (2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIV INSTANSI PEMUNGUT Pasal 119 Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah atau Instansi terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 120 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XXVI KETENTUAN KHUSUS Pasal 121 (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang pengadilan; b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan olehBupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah. (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan buku tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk; (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan dan memperlihatkan buku tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya; (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XXVII KETENTUAN SANKSI Bagian Pertama Sanksi Administratif Paragraf 1 Pasal 122 Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Kepala Kantor Yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara, Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Pasal 123 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran; (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan; (3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Wajib Pajak Pasal 124 (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (3) huruf b tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; Paragraf 3 Instansi Pemungut Pajak Pasal 125 (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Instansi pemungut pajak wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Instansi pemungut pajak memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak; (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 126 (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 127 Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Pasal 128 (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah); (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar; (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 129 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 130 (1)

Petugas pajak atau seseorang yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan atau tugas pokok dan fungsinya memaksa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dan/atau orang lain, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi; (2) Petugas pajak yang dalam melaksanakan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 131 Petugas pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. BAB XXVIII PENYIDIKAN Pasal 132 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 133 (1) Untuk kepentingan penerimaan daerah, atas permintaan Bupati, penyidik dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permintaan; (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar dan ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 134 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak terutang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan, masih tetap merupakan pajak yang terutang dan dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang sesuai dengan tata cara penagihan pajak dalam peraturan daerah ini. BAB XXX KETENTUAN PENUTUP Pasal 135 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penerangan Jalan Umum dan Pajak Penggunaan Tenaga Listrik dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Pasal 136 Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 21 September 2011 BUPATI LAMANDAU,

M ARUK AN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 23 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 69 SERI B

ini

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. PENJELASAN UMUM 1. Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan peraturan perpajakan daerah Kabupaten Lamandau yang penyusunannya secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan perpajakan daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan pajak daerah, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak, juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari semua jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan peraturan daerah ini dengan tetap menganut sistem self assessment. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan daerah, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan daerah, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. 4. Sejalan dengan harapan peningkatan pelayanan masyarakat Wajib Pajak, wewenang Bupati yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada bawahannya, dalam hal ini Pejabat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau, agar pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani masyarakat Wajib Pajak dan birokratis dapat dihindari. 5. Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut: a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan daerah; b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak; c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Pajak serta perkembangan di bidang teknologi informasi; d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Wajib Pajak, dan menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan bersih. e. menyerderhanakan prosedur administrasi perpajakan daerah; f. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten; g. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak daerah; Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Dalam pasal ini memuat pengertian atau istilah yang bersifat teknis dan sudah baku dipergunakan di bidang perpajakan daerah yang dimaksudkan untuk mencegah adanya kekeliruan penafsiran dalam penerapan pasal demi pasal, sehingga dapat memberikan kemudahan dan kelancaran bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan sepenuhnya kewajiban perpajakan daerah. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Termasuk dalam objek Restoran adalah pelayanan take away/ delivery order (tidak dimakan di tempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk pelayanan jasa boga/ katering Ayat (3) Yang dimaksud dengan peredaran usaha adalah jumlah keseluruhan penerimaan dari penjualan di restoran, rumah makan , kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk penjualan jasa boga/ katering. Perubahan besaran peredaran usaha yang tidak melebihi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setahun dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan perekonomian di Kabupaten Lamandau. Untuk mengantisipasi hal tersebut Bupati di berikan kewenangan mengadakan penyesuaian atas batasan peredaran usaha tersebut. Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) merupakan tarif paling tinggi yang diberlakukan kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak wajib menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk usaha jasa boga/katering. Dalam hal Wajib Pajak tidak menambahkan pajak, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Kesenian yang dimaksud adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat. Yang dimaksud dengan pertunjukan pergelaran musik, tari dan/atau busana adalah pertunjukan pergelaran musik, tari dan/atau busana yang penyelenggaraannya baik bersifat nasional maupun internasional. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Termasuk dan sejenisnya adalah bar, pub, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), dan ruang salesa music (music lounge). Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Termasuk permainan ketangkasan adalah permainan ketangkasan manual, mekanik dan elektrik. Permainan ketangkasan manual antara lain arena menembak, lempar bola, balon udara, lempar gelang, sepeda air (jet sky), seluncur es ((ice skating), banana boat, permainan wahana wisata air/waterpark, permainan anak-anak, kereta pesiar dan pertunjukan komedi putar, dan sejenisnya. Permainan ketangkasan mekanik antara lain permainan mesin keping (coin game machine), bola ketangkasan (pinball), dan kiddy ride. Permainan ketangkasan elektronik; menggunakan aplikasi komputer dan lain.

meliputi permainan yang multi media serta teknologi

Permainan ketangkasan pacuan kuda dan kendaraan bermotor; meliputi arena pertandingan berkuda dan perlombaan balap yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua atau roda empat. Huruf i Termasuk pusat kebugaran (finess center) adalah steambath, perawatan tubuh, perawatan rambut (creambath).

Huruf j Yang dimaksud dengan pertandingan olah pertandingan olahraga dengan memungut bayaran.

raga

adalah

Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan penyelenggaran hiburan pegelaran musik di hotel adalah penyelnggaraan hiburan yang tidak menyatu dengan manajemen hotel Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Pengertian papan adalah apabila sesuatu reklame ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu alat atau benda lain seperti tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya, maka termasuk reklame papan. Huruf b Termasuk reklame kain adalah reklame yang berbentuk bendera, tenda, krey, umbul-umbul yang terbuat dari kain, karet, karung dan sejenisnya. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan reklame udara adalah diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, cahaya, pesawat udara atau alat lain yang sejenis. Menggunakan gas adalah reklame yang mengudara dengan bahan gas atau balon tanpa gas. Menggunakan laser atau cahaya adalah reklame yang dalam ekspresinya melalui pancaran sinar laser atau cahaya yang diarahkan ke suatu kawasan tertentu. Menggunakan pesawat udara adalah reklame yang dipertunjukan dengan ditarik oleh pesawat udara. Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas. Huruf i Termasuk dalam pengertian reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan slide atau alat komputer atau dengan cara lain yang sejenis.

Huruf j Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pengertian reklame nama pengenal usaha atau profesi adalah reklame yang dibuat, ditempelkan, dilekatkan dan dipasang sendiri oleh pemilik usaha atau seseorang yang semata-mata sebagai pengenalan usaha atau profesinya, dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 0,25 m2, kecuali ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan profesi yang bersangkutan. Apabila penyelenggaraan reklame pengenalan usaha atau profesi didomplengkan dengan reklame lainnya yang bertujuan untuk pengenalan sesuatu produk, misalnya produk minuman A, maka termasuk ke dalam objek pajak reklame. Huruf d Pengecualian Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Huruf e Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Wajib Pajak dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dimanfaatkan bagi kepentingan sendiri. Ayat (4) Wajib Pajak dimaksud adalah pihak ketiga yang menyelenggarakan reklame, misalnya perusahaan jasa periklanan. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara. Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain adalah pembangkit tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Penerangan Jalan bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan. Huruf c Yang dimaksud dengan kapasitas tertentu adalah besaran daya

terpasang setiap unit pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan dengan KeputusanBupati. Huruf d Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Biaya pemakaian KWH pemakaian KWH.

adalah

termasuk

biaya

kelebihan

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 40 Adanya perbedaan pembebanan Nilai Jual Tenaga Listrik antara kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam dan bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan anggaran pendapatan dan belanja negara, karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak dan gas alam. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Yang dimaksud dengan di luar badan jalan antara lain kawasan tertentu seperti pusat-pusat perbelanjaan bisnis, maupun perkantoran yang menyediakan fasilitas parkir untuk umum. Yang dimaksud dengan tempat penitipan kendaraan bermotor adalah tempat menitipkan kendaraan bermotor dengan memungut bayaran. Pasal 53 Ayat (1) Penyelenggaraan tempat parkir/penitipan kendaraan bermotor seperti garasi dan/atau bersifat insidental dengan memungut bayaran, termasuk objek pajak ini.

Ayat (2) Huruf a Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak termasuk penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN/BUMD. Tempat parkir yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya diserahkan kepada pihak lain, seperti pihak swasta, koperasi dari instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak ini. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor adalah tempat parkir kendaraan bermotor untuk diperjualbelikan, seperti show room kendaraan bermotor. Huruf e Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam hal pengelolaan penyelenggaraan tempat parkir dilakukan dengan pihak lain oleh karena sesuatu perjanjian, maka Wajib Pajak adalah pihak pengelola yang menyelenggarakan parkir. Pasal 55 Ayat (1) Yang dimaksud dengan jumlah pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara (jumlah penerimaan kotor). Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Tidak termasuk yang dikecualikan sebagai objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Huruf b Pengecualian objek pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan adalah dimaksudkan nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan dasar rumah tangga dan tempat peribadatan. Yang dimaksud dengan pengecualian pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan pengairan perikanan rakyat adalah pengecualian objek pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk usaha perikanan yang pengusahaannya dilakukan oleh masyarakat tani dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak termasuk usaha perikanan yang dilakukan badan. Huruf c Cukup jelas. Pasal 62 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Termasuk dalam pengertian lokasi sumber air adalah kedalaman sumber air yang disadap. Huruf c Yang dimaksud dengan volume air yang diambil adalah jumlah volume air yang dihitung dalam 1 (satu) bulan berjalan berdasarkan alat mesin air atau alat pengukur luah (debit) air atau alat ukur lainnya. Huruf d Cukup jelas.

Ayat (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah untuk lokasi yang telah dijangkau pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diperhitungkan lebih tinggi dibanding dengan tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk kelipatan penggunaan lebih besar maka harga dasar airnya semakin tinggi. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup Jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Ayat (1) Pengertian pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang berada pada habitat buatan, meliputi : a. bangunan baru yangdibangun khusus untukbudidaya/penangkaran sarang burung walet; b. rumah, gedung gardu, gudang tua, gudang kosong yang secara tidak sengaja menjadi sarang burung walet. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.

Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Contoh: Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan: Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp. 65.000.000,00 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 60.000.000,00 (-) Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 5.000.000,00 Pajak yang Terutang = 5% x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 250.000,00 Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 82 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang di tandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara. Pasal 83 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 84 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 85 Cukup Jelas Pasal 86 Ayat (1) Yang dimaksud dengan dilarang di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Ayat (2) Ketentuan ini mengatur tata cara pengenaan pajak, yaitu ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Cara pertama, pajak dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Cara kedia, pajak dibayar sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan keprcayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD menggunakan SPTPD Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Karcis dan nota perhitungan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendapatan Daerah merupakan alat bukti untuk melakukan pemungutan pajak yang berkekuatan hukum sma dengan SKPD. Ayat (5) Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri , diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Jika Wajib Pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 87 Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data piskal yang ditad dilaporkan oleh Wajib Pajak. Dalam pasal ini kewenangan yang diberikan kepada Bupati atau Pejabat untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Contoh: a. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahunPajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang. b. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pajak, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi adminstratif. c. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan SKPDKBT. d. Yang dimaksud dengan data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang olh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penyampaian SPTPD. Selain itu, termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang: a. b.

Tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPTPD; dan/atau Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap dan terinci sehingga tidak memungkinkan petugas Dinas Pendapatan Daerah dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat.

Pasal 88 Cukup Jelas Pasal 89 Ayat (1) SPTPD

adalah

sarana

untuk

melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan omzet yang diperoleh wajib pajak. Yang dimaksud dengan mengisi SPTPD adalah mengisi formulir SPTPD dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi SPTPD adalah: a.

Benar adalah benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

b.

Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lainnya yang harus dilaporkan dalam SPTPD; dan

c.

Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPTPD.

Ayat (2) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi, perlu cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajban menyampaikan SPTPD, misalnya disampaikan secara elektronik Ayat (3) Ketentuan ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian SPTPD yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaporan dan pembayaran pajak serta penyelesaian pembukuannya Pelaporan SPTPD, pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ditetapkan dengan tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi adminstratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan SPTPD kepada Dinas Pendapatan Daerah atau tidak membayar pajak yang terutang dalam SKPD, maka kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran. Pasal 90 Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPTPD yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dengan syarat Dinas Pendapatan belum memulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan memulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pasal 91 Ayat (1) Dalam hal pemungutan pajak berdasarkan sistem Official Assessment, pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak Batas waktu pelaporan Self Assessmen, paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak contoh: apabila SPPT diterima oleh Wajib Pajak tangga 1 April 2009, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 30 September 2009 pajak yang terutang berdasarkan SKPD harus dilunasi selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. Contoh: Apabila SKPD diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 Maret, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 2009. Pasal 92 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) STPD menurut ayat ini disamakan kekuatan hukumnya dengan SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa. Pasal 93 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajaklah dis melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan , melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Ayat (2) Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 94 Cukup Jelas

Pasal 95 Ayat (1) Yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah surat yang diterbitkan olek Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada petugas Juru Sita untuk melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dapat dijadikan dasar untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 96 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak atau penundaan pembayaran pajak. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 97 Ayat (1) Jangka waktu 2x24 jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam surat paksa yang bersangkutan Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 98 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Kehadiran para sanksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (3) Berita acar pelaksanaan sita merupakan pemberitahuan kepada penanggung pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang penanggung pajak telah berpindah dari penanggung pajak kepada pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan Jurusita Pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya membuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang

yang disita dan tempat penyitaan. Pasal 99 Ayat (1) Tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak baik yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak atau tempat lain maupun yang penguasaannya di tangan pihak lain. Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak maupun dalam hal keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak. Keadaan tertentu, misalnya Jurusita pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajak. Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotekkan, digadaikan atau diagunkan. Ayat (2) Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan atas barang milik perusahaan. Akan tetapi apablia nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap baran milik perusahaan tidak mencukupi, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan. Ayat (3) Dalam memperkirakan nilai barang yang disita Jurusita pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga jurusita pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai. Yang dimaksud dngan biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, jasa penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 100 Ketentuan ini dimaksud agar Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan. Pasal 101 Ayat (1) Meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksnakan Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Ayat (5) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memeri kesempatan kepada wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang, setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, pengumanan lelang dilakukan dua kali untuk barang tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang bergerak pada pengumunan pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan. Ayat (8) Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumunan yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumunan kantor pejabat Pasal 102 Ayat (1) Atas dasar bahwa lelang merupakan tindaklanjut eksekusi dari surat paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan. Ayat (2) Dikarenakan barang yang disita telah berpindah dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Pejabat, maka pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Ayat (3) Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas

kepemilikan barang yang disita atau putusan pengadilan pajak yang mengabulkan gugatan wajib pajak atau penanggung pajak atas pelaksanaan penagihan pajak atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun uang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi. Pasal 103 Ayat (1) Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Kedaluwarsa STPD, SKRD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT diterbitkan. Dalam hal ini Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, kedaluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan. Surat keputusan pembatalan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali. Perhitungan kedaluwarsa penagihan pajak tersebut diatas tidak dapat diberlakukan kepada wajib pajak apablia melakukan tindak pidana di bidang perpajakn daerah. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 104 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Permohonan penghapusan piutang pajak oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah harus menjelaskan alasan-alasan penghapusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan. Berdasarkan permohonan penghapusan, Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 105 Ayat (1) Huruf a Apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetpan pajak dan pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang menerbitkan surat ketetapan pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak. Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas

Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan daerah ini atau yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat sebagai pemotong atau pemungut pajak. Ayat (2) Alasan-alasan yang jelas disini bahwa wajib pajak dalam mengajukan kebertannya harus disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak terutang atau pemotongan/pemungutan pajak yang ditetapan oleh Bupati atau Pejabat tidak benar. Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima wajib pajak atau sejak tanggal pemotongan/pemungutan pajak dengan maksud agar wajib pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya. Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya wajib pajak (force majeur), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Bupati atau Pejabat. Ayat (3) Ketentuan ini mengharuskan wajib pajak untuk dapat membuktikan atas ketidakbenaran ketetapan pajak secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan (ex officio) diterbitkan karena wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) meskipun telah ditegur secara tertulis. Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan maka keberatannya ditolak Ayat (4) Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi wajib pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui wajib pajak dan pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum waji pajak mengajukan keberatan. Pasal (5) Permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keputusan keberatan. Pasal (6) Ketentuan ini diperlukan dengan maksud agar wajib pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah. Pasal (7) Cukup Jelas Pasal (8) Agar wajib pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, wajib pajak di beri hak untuk memninta dasar pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Bupati atau Pejabat berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Pasal 106 Ayat (1) Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Bupati atau Pejabat denan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan wajib pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 107 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan bagi wajib pajak yang mengajukan banding, dimana jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi adminstrasi berupa bunga tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 108 Cukup Jelas Pasal 109 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada wajib pajak/ penanggung pajak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak dala hal wajib pajak/ penanggung pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumunan lelang. Ayat (2) Jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan dianggap memadai dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pengadilan pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap surat paksa dihitung sejak pemberitahuan kepada wajib/penanggung pajak untuk sita dihitung sejak pembuatan berita cara pelaksanaan sita dan untuk lelang dihitung sejak pengumuman lelang. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 110 Ayat (1) Pengurangan yang dapat diberikan berupa pengurangan pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh Bupati atau Pejabat berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, sehingga tingginya 50% (lima puluh

persen) dari pokok pajak. Contoh: Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersial dengan pengecualian bagi wajib pajak yang pemungutan pajaknya ditetapkan berdasarkan sistem Self Assessment maka pengurangan tidak dapat diberikan. Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk memperhitung besarnya pokok pajak. Wajib pajak yang telah mendapatkan putusan pemberian keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya. Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini berdasarkan pertimbangan Bupati atau Pejabat pada suatu keadaan tertentu yang diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok pajak. Pemberian persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak yang terutang kepada wajib pajak adalah merupakan bagian dari keringanan pajak. Bupati karena jabatannya dapat memberikan pembebasan pajak baik sebagian atau seluruhnya kepada wajib pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan keadaan dan azas timbal balik (reciprocitas). Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan adalah ditujukan bagi wajib pajak golongan ekonomi lemah. Contoh: Wajib pajak restoran yang beromzet Rp. 20.000.000,0 (dua puluh juta) per tahun dibebaskan dari pengenaan pajak. Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas timbal balik adalah perlakukan yang sama berdasarkan konvensi Wina tahun 1961. Contoh: Pembebasan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik pada tempattempat yang digunakan oleh korps Diplomatik. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 111 Ayat (1) Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dengan wajib pajak. Apabila ditenukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan wajib pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Ayat (2) Huruf Yang dimaksud dengan kekhilafan wajib pajak adalah keadaan wajib pajak secara sadar atau lupa atau dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Huruf b Bupati atau Pejabat karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, SKPDLB yang tidak benar. Misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat permohonan keberatan atau pengurangan tidak pada waktunya) meskipun

persyaratan materil terpenuhi. Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Ayat (3) Ketentuan ini memberikan penegasan batasan waktu bagi Bupati atau Pejabat untuk menerbitkan keputusan pembetulan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. Pembatasan waktu penerbitan surat keputusan pembetulan diperlukan guna mendapatkan kepastian hukum kepada wajib pajak atas penyelesaian permohonan yang diajukannya. Ayat (4) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui tetapi Bupati atau Pejabat belum memberikan keputusan permohonan wajib pajak dianggap di kabulkan. Dengan dianggap dikabulkannya permohonan wajib pajak, Bupati atau Pejabat menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan wajib pajak. Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 112 Ayat (1) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: a. NPWPD b. Masa pajak c. Besarnya kelebihan pajak d. Dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak e. Perhitungan pajak menurut wajib pajak Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut. Ayat (2) Untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan ketertiban adminstrasi perpajakan daerah batas waktu penetapan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di terima permohonan. Ayat (3) Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) bulan terlampaui, tetapi Bupati atau Pejabat belum memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan. Dengan dianggap dikabulkannya permohonan wajib pajak, Bupati atau Pejabat wajib menerbitkan SKPDLB dalam waktu paling lama 1 (stu) bulan setelah berakhirnya batas waktu pemberian keputusan. Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 113 Ayat (1) Ayat ini menetapkan kedudukan pemerintah Kabupaten sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 114 Cukup Jelas Pasal 115 Ayat (1) Bupati atau Pejabat dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk: a. b.

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak Tujuan lain dalam rangka pemaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (pemeriksaan kantor) atai di tempat wajib pajak (pemeriksaan lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak atau seluruh jenis pajak baik untuk tahuntahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran data SPTPD, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha dan/atau perolehan omzet yang sebenarnya. Pemeriksaan lapangan dapat berupa penugasan petugas pada Dinas Pendapatan Daerah untuk melaksanakan kegiatan penungguan (penggedokan) dan/atau kegiatan monitoring di tempat objek pajak guna mendapatkan data riil yang sesungguhnya dengan atau tanpa sepengetahuan wajib pajak. Ayat (2) Kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (electronic data processing/EDP), baik diselenggarakan sndiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen dan dokumen lain yang berhubungan dengan omzet/penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha atau

objek yang terutang pajak. Bersadarkan ayat ini wajib pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang perolehan omzet/penghasilan wajib pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut. Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan dan dokumen lain, wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan terlulis dan/atau keterangan lisan. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Untuk mencegah adanya dalih bahwa wajib pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keteranganketerangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh wajib pajak, maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan. Ayat (5) Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa pajak harus memliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak. Petugas pemeriksa harus telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, penuh pengertian, sopan dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Pendapat dan simpul petugas pemeriksa harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 116 Yang dimaksud dengan sarana pembayaran wajib pajak antara lain penggunaan electronic cash register dan teknologi komputer. Pasal 117 Cukup Jelas Pasal 118 Ayat (1) Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yakni dengan tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, miaslnya wajib pajak tidak berada di tempat atau sengaja tidak diberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Wajib pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberik bantuan guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal demikian untuk memperoleh buku, cacatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberikan petunjuk tentang besarnya perolehan omzet penjualan wajib pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Bupati yang dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang perolehan omzet penjualan wajib pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar atau dipalsukan. Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan usaha wajib pajak, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada tamu/konsumen. Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 119 Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak daerah. Pasal 120 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemeritah daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalh keuangan. Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 121 Ayat (1) Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan daerah, antara lain: a.

Laporan omzet pendapatan dan/atau setoran pajak yang terutang dalam SPTPD dan lain-lain yang dilaporkan oleh wajib pajak

b.

Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan

c.

Dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifa rahasia

d.

Dokumen dan/atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2) Para ahli seperti ahli bahasa, akuntan dan pengacara yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat (1). Ayat (3) Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas wajib pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah. Identitas wajib pajak meliputi: 1. Nama wajib pajak 2. Nomor pokok wajib pajak 3. Alamat wajib pajak.penanggung pajak 4. Alamat kegiatan usaha 5. Jenis kegiatan usaha wajib pajak Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan daerah meliputi: 1. Penerimaan pajak secara global

2. Penerimaan pajak per jenis pajak 3. Jumlah wajib pajak yang terdaftar 4. Register permohonan wajib pajak 5. Tunggakan pajak secara global. Ayat (4) Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk olehBupati. Dalam surat izin yang diterbitkan olehBupati harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tertulis dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Bupati. Ayat (5) Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah, demi kepentingan peradilan, Bupati memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang. Ayat (6) Ketentuan ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan daerah yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan daerah dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan. Pasal 122 Ketentuan pasal ini memuat pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, Kepala Kantor bidang pertanahan, dengan maksud untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan daerah dan mencegah terjadinya peristiwa hukum atas sebidang tanah tanpa adanya bukti pembayaran pajak. Pasal 123 Ketentuan pasal ini mengatur pengenaan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan adalah dengan maksud untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan daerah dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi administratif berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang tidak atau kurang bayar. Ayat (1) Huruf a Sanksi administratif berupa bunga, dihitung dari jumlah pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Huruf b Pengenaan saksi administratif berupa kenaikan sebagai konsekuensi dari penetapan pajak secara jabatan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk mengisi dan/atau menyampaikan SPTPD secara tepat waktu. Huruf c Dalam hal setelah penerbitan surat ketetapan pajak ternyata masih ditemukan data baru termasuk data yang belum terungkap yang belum

diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas pajak yang kurang dibayar ditagih dengan SKPDKBT ditambah sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Huruf d Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1), dikenakan sanksi 2% (dua persen) sebulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu tersebut sampai dengan pembayaran atau penyetoran pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Huruf e Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan bagi Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur dan menunda pembayaran pajak. Contoh: a. Wajib Pajak mempunyai kewajiban pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebesar Rp 3.500.000,00 yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2010 dengan batas akhir pelunasan tanggal 31 Maret 2010. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 700.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut: - angsuran ke-1 : 2% x Rp 3.500.000,00 = Rp 70.000,00 - angsuran ke-2 : 2% x Rp 2.800.000,00 = Rp 56.000,00 - angsuran ke-3 : 2% x Rp 2.100.000,00 = Rp 42.000,00 - angsuran ke-4 : 2% x Rp 1.400.000,00 = Rp 28.000,00 - angsuran ke-5 : 2% x Rp 700.000,00

= Rp 14.000,00

b. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010. Sanksi administratif berupa bunga atas penundaan pembayaran surat ketetapan pajak tersebut sebesar 5 x 2% x Rp 3.500.000,00 = Rp 350.000,00. Huruf f Merupakan ketentuan yang mengatur pengenaan sanksi administratif berupa bunga atas STPD yang diterbitkan karena: a. pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. penelitian terhadap SPTPD yang ternyata terdapat salah tulis dan/atau salah hitung yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang kurang bayar. Huruf g Dalam hal keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen). Contoh: Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Irawan Susanto. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Irawan Susanto hanya menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan kepadaBupati atau Pejabat. Dengan berbagai pertimbangan, Bupati atau Pejabat

mengabulkan sebagian keberatan Irawan Susanto dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 4.200.000,00. Dalam hal ini, Irawan Susanto tidak dikenai sanksi administratif berupa bunga, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat ini, yakni sebesar 50% x (Rp 4.200.000,00 - Rp 3.500.000,00) = Rp 350.000,00. Huruf h Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Disamping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Contoh: Untuk tahun pajak 2009, SKPDKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 5.000.000,00 diterbitkan terhadap Wajib Pajak, Irawan Susanto. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Irawan Susanto hanya menyetujui pajak yang harus dibayarnya sebesar Rp 3.500.000,00 dan telah melunasi sebagian SKPDKB tersebut sebesar Rp 3.500.000,00 dan kemudian mengajukan surat keberatan.Bupati atau Pejabat mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 4.200.000,00. Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 3.900.000,00. Dalam hal ini baik sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar 100% x (Rp 3.900.000,00 - Rp 3.500.000,00) = Rp 400.000,00. Huruf i Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 124 Pengenaan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 400% (empat ratus persen) dari pokok pajak yang terutang merupakan konsekuensi logis dari fakta kenyataan atas ketidakpatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya mengisi atau menyampaikan SPTPD secara tepat waktu serta untuk memenuhi permintaan Bupati atau Pejabat bagi keperluan pelaksanaan pemeriksaan sehingga menimbulkan kesulitan petugas pemeriksa pajak dalam memperhitungkan jumlah pajak terutang yang sebenarnya. Pasal 125 Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak Daerah, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi melainkan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, diharapkan tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (1) Kealpaan yang dimaksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah. Ayat (2) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan daerah. Pasal 126 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 127 Cukup Jelas Pasal 128 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 129 Cukup jelas Pasal 130 Pegawai/petugas pajak pada Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemungutan pajak daerah dianggap berdasarkan itikad baik apabila tidak bermaksud mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme. Pasal 131 Cukup Jelas Pasal 132 Cukup Jelas Pasal 133 Cukup Jelas Pasal 134 Cukup Jelas Pasal 135 Cukup Jelas Pasal 136 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 61 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES DI KABUPATEN LAMANDAU

HALAMAN 310

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 70 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES DI KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU,

Menimbang

:

a.

e.

f.

g.

h.

Mengingat

:

1.

2.

3.

5.

6.

bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan yang lebih baik sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal; bahwa salah satu Kewenangan Pemerintah Daerah adalah memungut Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dan Perubahannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi saat ini, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, c, d dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes di Kabupaten Lamandau. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Pegawai Negeri Sipil, Penerimaan Pensiunan, Veteran Dan Perintis Kemerdekaan Bersama Keluarganya; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 29 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES DI KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau; 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 4. Bupati adalah Bupati Lamandau; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau; 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau; 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau; 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan daerah yang berlaku; 9. Bendaharawan khusus penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau; 10. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dengan maksud mendapatkan pengobatan, pencegahan, pemulihan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas, Pustu dan Polindes yang dipungut biaya atau tidak dipungut biaya; 11. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok; 12. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada; 13. Pondok Bersalin Desa atau dapat disingkat POLINDES adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari Puskesmas; 14. Puskesmas Pembantu atau dapat disingkat PUSTU adalah sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas; 15. Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembeli atau Daerah; 16. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes di Kabupaten Lamandau; 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran; 18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah; 19. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 23. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap besar SKRD atau dokumen lainnya. Yang dipersamakan SKRDBKT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi; 24. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Pustu dan Polindes untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap; 25. Rawat Jalan Tingkat I adalah semua jenis pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan di Unit Gawat Darurat baik pagi maupun sore hari; 26. Rujukan Swasta adalah penderita yang dikirim oleh perusahaan swasta, rumah bersalin, praktek dokter swasta dan balai pengobatan swasta lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik; 27. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan yang lainnya; 28. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan; 29. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kepada penderita yang membutuhkan pertolongan pertama dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan mengatasi CACAT serta meringankan penderitaan; 30. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menegakkan diagnostik; 31. Tindakan Medik dan Therapy adalah tindakan pembedahan, pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya; 32. Konservasi Jenazah adalah kegiatan perawatan dan pengawetan jenazah dengan memakai bahan-bahan kimia yang dilakukan tenaga kesehatan untuk kepentingan bukan proses peradilan; 33. Visum Et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pendidikan kedokteran, mempunyai daya bukti yang syah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada objek yang diperiksa; 34. Jasa Sarana dan Prasarana adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Pustu dan atau Polindes kepada seseorang berupa jasa pelayanan, bahan dan alat (bahan kimia, alat kesehatan atau lainnya yang tidak mungkin dibeli sendiri oleh penderita), untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya; 35. Jasa Medik adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya; 36. Jasa Perawatan adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh paramedis kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya; 37. Konsultasi Medik adalah permohonan pemeriksaan spesialistik yang diberikan kepada seseorang demi kepentingan usaha penyembuhan penyakitnya; 38. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas Perawatan; 39. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat-obatan tradisional, kosmetika dan bahan habis pakai; 40. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam dinas terhadap penderita yang dirawat; 41. Catatan Medik adalah catatan mengenai data kegiatan medis yang merupakan komponen dalam sistem informasi kesehatan; 42. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya; 43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan besar Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

44. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyelidikan; 45. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat keterangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. BAB II TANGGUNG JAWAB Pasal 2 Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan di Kabupaten Lamandau. BAB III NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes. Pasal 4 Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Pasal 5 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Pustu dan Polindes. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes Kabupaten Lamandau termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas, Pustu dan Polindes dalam jangka waktu tertentu. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1)

(2)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut; Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk investasi, sarana dan prasarana, serta biaya operasional dan pemeliharaan;

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES Pasal 9 Pelayanan kesehatan di Puskesmas , Pustu dan Polindes meliputi : a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat; b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus : - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat; - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan; - Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat. Pasal 10 Setiap Orang yang menggunakan sarana pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes akan dikenakan pungutan berupa : a. Jasa Pelayanan; b. Perawatan dan Pengobatan; c. Tindakan Medik; d. Pelayanan Ambuance/Puskesmas Keliling. Pasal 11 Bagi penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program proyek Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. BAB VIII PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH Pasal 12 (1) (2)

(3) (4)

Bagi pasien yang menggunakan jasa ambulance dan mobil jenazah dikenakan retribusi; Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling hanya diperuntukkan untuk : a. Mengangkut penderita ke Puskesmas atau luar Puskesmas; b. Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan ke desa-desa dalam wilayah kerja Puskesmas; c. Mengangkut Penderita yang akan dirujuk ke Rumah Sakit. Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling tidak dibenarkan untuk mengangkut mayat dari Puskesmas maupun di luar Puskesmas; Penggunaan ambulance dan mobil jenazah ke luar wilayah kerja puskesmas yang bersangkutan akan dikenakan biaya operasional.

BAB IX PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN TARIF Pasal 13 (1)

Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi : 1.1 Pelayanan Rawat Jalan 1.1.1 Poliklinik Pengobatan Umum a. Kartu Rawat Jalan ( Pasien Baru ) b. Pasien Berobat Jalan c. Pemeriksaan Visus Mata/ Kunjungan d. Permintaan Visum Et Refertum ( Visum Luar / Visum Dalam )

1.1.2

1.1.3 1.1.4

e. KIR Kesehatan ( Umum/ Pelajar / PNS ) Poliklinik KIA a. Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Bumil dan Bufas b. Pemeriksaan Kesehatan Anak c. Pemeriksaan Kesehatan bayi d. Pelayanan Konseling Gizi e. Konsultasi Perawatan Payudara f. Pemeriksaan Kehamilan ( Doppler / USG ) Poliklinik Gigi dan Mulut a. Pemeriksaan/ Pengobatan Gigi/ Kunjungan Tindakan pada Gigi dan Mulut a. Perawatan & Pembersihan Karang Gigi/ Region b. Pencabutan gigi anak/ Gigi c. Pencabutan gigi dewasa/ Gigi d. Penambalan Gigi Sementara/ Kunjungan e. Penambalan Gigi Tetap/ Kunjungan f. Insisi Abses Gigi (Intra Oral) g. Pencabutan Gigi Tertanam (Impated) h.

1.2

1.3

Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi

Tindakan 1.2.1 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan a. Debridement (Luka/ Luka Bakar) b. Minor Surgery Ringan c. Spalk/ Pembidaian d. Ransel Verban e. Hecting Per Jahitan (Luar/ Dalam) f. Aff Hecting (Luar) g. Amputasi Sederhana Per Tindakan h. Pemasangan/ Aff Kateter Per Tindakan i. Pasang NGT/ Bilas Lambung j. Vena Sectio k. Pemasangan Infus Per Tindakan l. Aff Infus Per Tindakan m. Exstirpasi Corpus Allineum (THT) n. Exstraksi Lipoma Ganglion o. Oksigen (O2) Per Liter 1.2.2 Tindakan Medik Ringan/ Operasi Kecil a. Pengobatan dan Perawatan Luka b. Insisi Abses c. Exstraksi Kuku (Cabut Kuku) d. Pengangkatan Benda Asing e. Incisi Hordeolum f. Buang serumen Per Telinga g. Suntikan Depoprorera termasuk Bahannya h. Suntikan Cyclofem i. Tindik Daun Telinga j. Sirkumsisi (Khitan) k. Pencabutan Implant Tanpa/ Dengan Komplikasi l. Pemasangan Implant Tanpa Bahan m. Pencabutan IUD Tanpa/ Dengan Komplikasi n. Pencabutan IUD Tanpa Bahan Tindakan Laboratorium 1.3.1 Pemeriksaan Darah a. Haemoglobin (Hb) b. Leukosit c. Eritrosit d. Trombosit

1.4

1.5

1.6

e. Golongan Darah f. Laju Endap Darah (LED) g. CT, BT h. DDR Malaria 1.3.2 Pemeriksaan Urine a. Albumin b. Reduksi c. Urubilin d. Bilirubin e. Sedimen 1.3.3. Pemeriksaan Sputum BTA 1.3.4 Pemeriksaan Darah Lengkap 1.3.5 Pemeriksaan Urine Lengkap 1.3.6 Pemeriksaan Urine Rutin 1.3.7 Pemeriksaan Widal 1.3.8 Pemeriksaan Test Kehamilan 1.3.9 Pemeriksaan Asam Urat 1.3.10 Pemeriksaan Gula Darah 1.3.11 Pemeriksaan Faeces Lengkap 1.3.12 Pemeriksaan SGOT 1.3.13 Pemeriksaan SGPT 1.3.14 Pemeriksaan HIV/ AIDS 1.3.15 Pemeriksaan Narkoba 1.3.16 Pemeriksaan Cholesterol Tindakan Pertolongan Kesehatan 1.4.1 Pertolongan Persalinan Normal a. Pertolongan oleh Tenaga Dokter b. Pertolongan oleh Tenaga Bidan c. Pertolongan oleh Tenaga Perawat d. Perawatan Ibu Bersalin Per Hari e. Perawatan Bayi Per Hari 1.4.2 Pertolongan Persalinan Dengan Penyulit a. Pertolongan oleh Tenaga Dokter b. Pertolongan oleh Tenaga Bidan c. Pertolongan oleh Tenaga Perawat d. Perawatan Ibu Bersalin Per Hari e. Perawatan Bayi Per Hari Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan 1.5.1 Kelas I a. Perawatan Pasien Per Hari b. Pemeriksaan/ Pengobatan dan Konsultasi Medik c. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Record) 1.5.2 Kelas II a. Perawatan Pasien Per Hari b. Pemeriksaan / Pengobatan dan Konsultasi Medik c. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Record) 1.5.3 Kelas III (Zaal) a. Perawatan Pasien Per Hari b. Pemeriksaan/ Pengobatan dan Konsultasi Medik c. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Record) 1.5.4 Pemakaian Oksigen Per Liter Pelayanan Ambulance 1.6.1 Pelayanan Ambulance Dalam Kota (Lokal) Setiap 10 Km a. Dalam Wilayah Puskesmas 1.6.2 Pelayanan Ambulance Luar Kota / Wilayah Puskesmas Setiap 10 Km a. Siang Hari b. Malam Hari

1.7

(2)

Pengawetan Jenazah 1.7.1 Dengan Bahan (Formalin Cair) 1.7.2 Tanpa Bahan Segala jenis pemeriksaan dan tindakan yang belum tergolong dalam salah satu kelompok yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB X STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 14

(1)

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan atas pelayanan kesehatan yang diberikan;

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini : JENIS PELAYANAN 2

No 1 I

PELAYANAN RAWAT JALAN A. Poliklinik Pengobatan Umum 1. Pemeriksaan / Pengobatan : a. Kartu Rawat Jalan ( Pasien Baru ) b. Pasien Berobat Jalan d. Pemeriksaan Visus Mata / Kunjungan e. Permintaan Visum Et Refertum 1). Visum Luar 2). Visum Dalam f. KIR Kesehatan 1 Kali 1). Pelajar 2). Umum / PNS B. Poliklinik KIA 1. Pemeriksaan / Pengobatan a. Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Bumil dan Bufas b. Pemeriksaan Kesehatan Anak c. Pemeriksaan Bayi d. Pelayanan Konseling Gizi e. Konsultasi Perawatan Payudara 2. Pemeriksaan Kehamilan Dengan : a. Dopller b. USG

1.000,5.000,5.000,70.000,150.000,Gratis 15.000,5.000,5.000,5.000,10.000,10.000,50.000,150.000,-

C.

II

Poliklinik Pada Gigi dan Mulut 1. Pemeriksaan / Pengobatan Gigi / kunjungan D. Tindakan Pada Gigi dan Mulut 1. Perawatan dan Pembersihan Karang Gigi / Regio 2.3 Pencabutan Gigi Anak / Gigi . Pencabutan Gigi Dewasa / Gigi 4. Penambalan Gigi Sementara / Kunjungan 5. Penambalan Gigi Tetap / Kunjungan 6. Incisi Abses Gigi (Intra Oral) 7. Pencabutan Gigi Tertanam (Impacted) 8. Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi TINDAKAN A. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 1. Debridement a. Luka b. Luka Bakar 2. Minor Surgery Ringan 3. Spalk / Pembidaian 4. Ransel Verban 5. Hecting Per Jahitan ( Luar / Dalam ) 6. Aff Hecting ( Luar ) 7. Amputasi Sederhana Per Tindakan 8. Pemasangan / Aff Kateter Per Tindakan 9. Pasang NGT / Bilas Lambung 10. Vena Sectio 11. Pemasangan Infus Per Tindakan 12. Aff Infus Per Tindakan

TARIF (Rp). 3

5.000,10.000,10.000,25.000,10.000,20.000,25.000,50.000,35.000,-

20.000,30.000,20.000,10.000,15.000,10.000,5.000,25.000,20.000,25.000,20.000,15.000,5.000,-

13. 14. 15. B.

III.

IV

V

Exstirpasi Corpus Allineum ( THT ) Exstraksi Lipoma Ganglion Oksigen ( O2 ) Per Liter

Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil 1. Pengobatan dan Perawatan Luka 2. Insisi Abses 3. Ekstraksi Kuku ( Cabut Kuku ) 4. Pengangkatan Benda Asing a. Besar b. Kecil 5. Insisi Hordeolum 6. Buang Serumen Per Telinga 7. Suntikan Depopropera termasuk Bahannya 8. Suntikan Cyclofem 9. Tindik Daun Telinga 10. Sirkumsisi (Khitan) 11. Pencabutan Implant Tanpa / Dengan Komplikasi 12. Pemasangan Implant Tanpa Bahan 13. Pencabutan IUD Tanpa / Dengan Komplikasi 14. PemasanganIUD Tanpa Bahan

TINDAKAN LABORATORIUM A. Pemeriksaan Darah 1. Haemoglobin ( Hb ) 2. Leukosit 3. Eritrosit 4. Trombosit 5. Golongan Darah 6. Laju Endap Darah ( LED ) 7. CT, BT 8. DDR Malaria B. Pemeriksaan Urine 1. Albumin 2. Reduksi 3. Urubilin 4. Bilirubin 5. Sedimen C. Pemerikaan Sputum BTA D. Pemeriksaan Darah Lengkap E. Pemeriksaan Urine Lengkap F. Pemeriksaan Urine Rutin G. Pemeriksaan Widal H. Pemeriksaan Test Kehamilan I. Pemeriksaan Asam Urat J. Pemeriksaan Gula Darah K. Pemeriksaan Faeces Lengkap L. Pemeriksaan SGOT M. Pemeriksaan SGTP N. Pemeriksaan HIV / AIDS O. Pemeriksaan Narkoba P. Pemeriksaan Cholesterol TINDAKAN PERTOLONGAN PERSALINAN A. Pertolongan Persalinan Normal 1. Pertolongan Oleh Dokter 2. Pertolongan Oleh Bidan 3. Pertolongan Oleh Perawat 4. Perawatan Ibu Bersalin Per Hari 5. Perawatan Bayi Per Hari B. Pertolongan Persalinan dengan Penyulit 1. Pertolongan Oleh Dokter 2. Pertolongan Oleh Bidan 3. Pertolongan Oleh Perawat 4. Perawatan Ibu Bersalin Per Hari 5. Perawatan Bayi Per Hari PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN A. Perawatan Umum 1. Kelas I a. Perawatan Pasien Per Hari

15.000,25.000,1.000,20.000,10.000,15.000,10.000,5.000,15.000,10.000,15.000,15.000,15.000,150.000,200.000,100.000,250.000,200.000,-

5.000,5.000,5.000,5.000,10.000,5.000,5.000,10.000,5.000,- 5.000,5.000,5.000,5.000,15.000,10.000,10.000,10.000,20.000,15.000,20.000,15.000,15.000,25.000,25.000,50.000,100.000,25.000,-

150.000,100.000,100.000,10.000,10.000,200.000,150.000,150.000,10.000,10.000,-

50.000,-

2.

3.

4. VI

VII

b. Pemeriksaan/Pengobatan dan Konsultasi Medik c. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Record) Kelas II a. Perawatan Pasien Per Hari b. Pemeriksaan/Pengobatan dan Konsultasi Medik c. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Record) Kelas III (Zaal) a. Perawatan Pasien Per Hari b. Pemeriksaan/Pengobatan dan Konsultasi Medik c. Administrasi dan Catatan Medik (Medical Record) Pemakaian Oksigen Per Liter

PELAYANAN AMBULANCE A. Pelayanan Ambulance Dalam Kota (Lokal) Setiap 10 Km 1. Dalam Wilayah Puskesmas B. Pelayanan Ambulance Luar Kota/Wilayah Puskesmas Setiap 10 Km pada : 1. Siang Hari 2. Malam Hari PENGAWETAN JENAZAH A. Dengan Bahan ( Formalin Cair ) B. Tanpa Bahan

20.000,7.000,40.000,15.000,5.000,30.000,10.000,2.500,1.000,-

25.000,25.000,30.000,200.000,100.000,-

Pasal 15 (1) (2) (3)

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali; Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi; Perubahan tarif retribusi sebagaimana tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 16 Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. BAB XII MASA RETRIBUSI/ SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 17 (1) Masa retribusi adalah sekali penggunan layanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes; (2) Terhadap pelayanan administrasi diberikan sekali selama menjadi pasien di Puskesmas, Pustu dan Polindes dan/atau tidak terjadi kehilangan Kartu Periksa. BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 18 Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah tempat pelayanan diberikan. BAB XIV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 19 (1) (2)

Pemungut Retribusi ditunjuk langsung oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati sebagai Surat Tugas; Pemungut Retribusi bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Kepala Dinas

(3)

Kesehatan; Pemungut Retribusi berkewajiban untuk menyetor hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Penerima dan melaporkan hasil pemungutan secara teratur kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan pada awal bulan berikutnya.

BAB XV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA Pasal 20 (1) (2) (3)

(4) (5)

Bupati secara tehknis menunjuk dan mengangkat seorang bendaharawan khusus penerima sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Bendaharawan khusus penerima berkewajiban menyelenggarakan pembukuan dengan administrasi yang teratur dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan; Semua hasil penerimaan sudah di setor oleh bendaharawan khusus penerima selambat lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja ke Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau; Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang hasil pemungutan retribusi di luar batas waktu yang ditentukan dan atas nama pribadi/instansinya pada suatu bank; Bendaharawan Khusus Penerima dengan persetujuan atasan langsung selambat-lambatnya tanggal 15 setiap bulan sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau.

BAB XVI PENENTUAN PENGGUNAAN Pasal 21 (1) Hasil pemungutan retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes seluruhnya disetor ke Kas Daerah; (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor oleh bendaharawan penerima pada sarana pelayanan setempat melalui bendaharawan penerima Dinas Kesehatan; (3) Dari hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 50% dikembalikan ke Puskesmas, Pustu dan Polindes berupa Jasa pelayanan tenaga kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes; BAB XVIII SURAT PENDAFTARAN Pasal 22 (1) (2) (3)

Wajib retribusi diwajibkan mendaftarkan diri dan mengisi SPDORD atau dokumen lain yang dipersmakan; SPDORD atau dokumen lain yang dipersmakan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya; Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPDORD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 26 (1) (2) (3) (4)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan; Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu berlangganan; Tata cara pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 27

(1)

(2)

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD; Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. BAB XXII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 28

(1) (2) (3)

(4)

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka satu kali masa retribusi; Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD; Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenkan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan; Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XXIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 29

(1)

(2) (3)

Retribusi terutang berdasarkan SKRD, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi diberikan surat teguran/ peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran; Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis diberikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang; Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. BAB XXIV CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN Pasal 30

(1) (2) (3)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas STRD atau dokumen lain yang dipersamakan; Pengajuan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)

(5) (6)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal STRD dan dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan; Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 31

(1) (2) (3)

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian dan atau menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang; Apabila dalam jangka waktu sebagaimana di maksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XXV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 32

(1) (2) (3)

(4)

(5) (6)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi; Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, Bupati harus memberikan Keputusan; Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Bupati tidak memberikan Keputusan atas pengembalian retribusi dan/atau jangka waktu 1 (satu) bulan SKRDLB harus diterbitkan; Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini dapat diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut; Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Pasal 33

(1)

(2) (3)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menetapkan : a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi dengan jelas; b. Masa retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran; d. Alasan yang singkat. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi dan atau yang mewakili; Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 34

(1) (2)

Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi ( SPMKR ); Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4) maka pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan;

(3)

Bukti Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA Pasal 35 (1)

(2)

(3) (4)

(5)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kedaluarsa apabila melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana maksud pada ayat (1), tertangguh jika : a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa; atau b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut; Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah; Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan perubahan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 36 (1) (2) (3)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapus; Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1); Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 37 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu; (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundangundangan yang berlaku. BAB XXVII KETENTUAN PIDANA Pasal 37 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang ayar; (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran; (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas negara.

BAB XXVIII PENYIDIKAN Pasal 38

(1)

(2)

(3)

(4)

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ; Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang : a. Menerima, mencatat, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan laporan tersebut lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut; f. Meminta berhenti oleh dan atau melarang seseorang meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di anggap berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi; i. Menghentikan penyelidikan; j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang : a. Pemeriksaan Tersangka; b. Pemasukan Rumah; c. Penggeledahan rumah/ tempat-tempat tertutup; d. Penyitaan benda/ barang-barang bukti; e. Pemeriksaan Surat; f. Pemeriksaan sanksi; g. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan Khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan retribusi pelayanan kesehatan RSUD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dan Perubahannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 termasuk peraturan lain yang setingkat dan dibawahnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXX KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 21 September 2011 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 23 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 70 SERI C

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS, PUSTU DAN POLINDES DI KABUPATEN LAMANDAU

I. PENJELASAN UMUM Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya untuk itu diperlukan kelancaran pelaksanaan pelayanan yang lebih baik sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan melakukan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya memerlukan dana yang besar dimana apabila kita hanya mengandalkan APBD tidak disertai dengan sumber pendapatan yang baik maka apa yang di programkan tidak dapat tercapai dengan baik dan obtimal. Untuk itu sebagi upaya konkrit dari Pemerintah Daerah adalah membuat suatu kebijakan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Pustu Dan Polindes Di Kabupaten Lamandau. Hal ini sesuai dengan salah satu Kewenangan Pemerintah Daerah adalah memungut Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undangat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 36 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 62 SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU

HALAMAN 347

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 71 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang

:

a.

b.

c.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau berupaya untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Nanga Bulik dan sekitarnya, tentunya memerlukan perangkat untuk operasional dan peralatan pendukungnya; bahwa untuk mendukung Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau Pemerintah Daerah perlu menyertakan modal,berupa aset hasil penyerahan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2378); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peyelengaraan Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nevotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali dirubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang- Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17

18

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 11 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 30 Seri D) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATI LAMANDAU MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 4. Bupati adalah Bupati Lamandau; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau; 6. Sekretris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau; 7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau. 8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu; 9. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin- mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah; BAB II TUJUAN Pasal 2 (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang air minum; (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan/profit oriented dan pelayanan kepada masyarakat/social oriented. BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 3 (1) Pemerintah Kabupaten Lamandau melakukan penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 1.778.823.813,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah); (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hasil penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Berita Acara serah terima aset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kotawaringin Barat yang berada di wilayah Kabupaten Lamandau dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tanggal 30 Januari 2007 dengan Nomor : Ekbang/500/41/I/2007 dan Nomor : 690/25 Bang/I/2007 dengan rincian sebagai berikut : NO. URUT 1

GOL

URAIAN

01

Tanah

2 3 4 5 6

02 03 04 05 06

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan,Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Total

NILAI (RP.)

KETERANGAN 0

Terdapat 900 M2 tanah yang belum terdapat nilainya

4.764.000 57.451.000 1.716.608.813 0 0 1.778.823.813

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL Pasal 4 (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau dengan cara memberikan penyertaan modal berupa aset milik daerah yang merupakan hasil penyerahan dari Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2);

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai dengan maksud pendirian perusahaan. BAB V PENGAWASAN Pasal 5 (1) Bupati menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki wawasan dan memahami usaha dibidang air minum secara profesional; (3) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau. BAB VI BAGI HASIL KEUNTUNGAN Pasal 6 (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal menjadi Hak Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau; (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau berdasarkan pada persentasinya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; (3) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di pada tanggal

Nanga Bulik 27 September 2011

BUPATI LAMANDAU

MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 28 September 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 71 SERI A

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LAMANDAU

I. PENJELASAN UMUM bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau berupaya untuk memberikan dan meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Nanga Bulik dan sekitarnya, tentunya memerlukan perangkat untuk operasional dan peralatan pendukungnya; Untuk mendukung Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau Pemerintah Daerah perlu menyertakan modal,berupa aset hasil penyerahan Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamandau. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011 NOMOR 63 SERI A