PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 3, pasal 7, pasal 8 dan pasal 12 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu diatur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Mengingat
:
1.
2.
3. 4. 5. 6.
7.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, pendistribusian dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; b. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik; c. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik; d. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik; e. Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
f.
Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; g. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam kedudukan sebagai badan publik; h. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin dalam kedudukan sebagai Pimpinan Badan Publik; i. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam kedudukan sebagai Atasan PPID. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Membentuk Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. (2) Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Panitia Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. (3) Bagan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai terlampir. BAB III PANITIA PERTIMBANGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI Pasal 3 (1) Panitia Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas membahas dan memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil PPID untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik; melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan; melakukan pembahasan terhadap informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan melakukan pembahasan atas keberatan pemohon informasi publik serta memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa informasi. (2) Komposisi panitia pertimbangan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : Seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris dan beberapa anggota; (3) Penunjukan Pejabat Panitia Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB IV PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI Pasal 4 (1) PPID mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan informasi kepada publik; melakukan verifikasi bahan informasi publik; melakukan uji konsekuensi atas informasi publik; melakukan pemutahkiran informasi dan dokumentasi; dan menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID berwenang : a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Meminta dan memperoleh informasi dari SKPD melalui PPID Pembantu;
c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupannya; d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidak diakses oleh publik; dan e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. (3) PPID sebagaimana dimaksud ayat (1), berkedudukan di Sekretariat Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui selaku Sekretaris Daerah; (4) PPID secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 5 (1) PPID dalam melaksanakan tugasnya dibantu perangkat PPID terdiri dari : a. Pejabat Pelayanan Informasi; b. Pejabat Pengelolaan Dokumentasi; c. Pejabat Pelayanan Pengaduan dan Sengketa; (2) Pejabat Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Kepala sub bagian Pemberitaan Bagian Hubungan Masyarakat yang mempunyai tugas menerima permohonan informasi dari pemohon informasi publik kepada PPID dan menyampaikan informasi dari PPID kepada pemohon informasi publik. (3) Pejabat Pengelolaan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara ex-officio dijabat oleh Kepala sub bagian dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik. (4) Pejabat Pelayanan Pengaduan dan Sengketa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara ex-officio dijabat oleh Kepala sub bagian Pengumpul Informasi Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menerima permohonan keberatan atas informasi publik; menindaklanjuti permohonan keberatan; dan mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan sengketa informasi. (5) Penjabaran tugas Perangkat PPID lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan PPID; (6) Perangkat PPID berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PPID; (7) Penunjukan pejabat perangkat PPID ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB V PPID PEMBANTU Pasal 6 (1) PPID Pembantu mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari unit kerja di SKPD; menyimpan dan mendokumentasikan Informasi dan Dokumentasi SKPD; menyediakan dan memberikan informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan; melakukan verifikasi bahan informasi SKPD; dan melakukan pemutahkiran informasi dan dokumentasi SKPD. (2) Pembantu PPID SKPD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris SKPD yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Pembantu PPID SKPD secara administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SKPD selaku Atasan Pembantu PPID SKPD dan secara fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada PPID. (4) Pembantu PPID SKPD mempunyai wewenang menolak permohonan dari pemohon informasi publik yang tidak melalui PPID.
BAB VI PEJABAT FUNGSIONAL PPID Pasal 7 Untuk membantu kelancaran pengolahan informasi dan dokumentasi PPID dan Pembantu PPID dibantu Pejabat Fungsional seperti pranata humas, pranata komputer, arsiparis dan pustakawan. BAB VIII TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pertimbangan, PPID, Perangkat PPID, PPID Pembantu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 9 Setiap atasan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 11 Setiap atasan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasanya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala. Pasal 12 Setiap laporan yang diterima oleh atasan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petujuk kepada bawahannya. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 13 Segala biaya yang diperlukan Komte Panitia Pertimbangan, PPID, Perangkat PPID, PPID Pembantu dan Pejabat Fungsional PPID dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang dikelola oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Ditetapkan di Sekayu Pada tanggal 20 November 2012. BUPATI MUSI BANYUASIN,
H. PAHRI AZHARI Diundangkan di Sekayu Pada tanggal 20 November 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH,
Drs. H. YULIANSYAH, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP 19600721 198610 1 001
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR 350
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR : 36 TAHUN 2012. TANGGAL : 20 NOVEMBER 2012. TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN __________________________________________________________________
BUPATI
PANITIA PERTIMBANGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIS DAERAH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT PELAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLAAN DOKUMENTASI
PEJABAT PELAYANAN PENGADUAN DAN SENGKETA
PEJABAT FUNGSIONAL
PEJABAT FUNGSIONAL
PEJABAT FUNGSIONAL
PPID PEMBANTU PEJABAT FUNGSIONAL
Ditetapkan di Sekayu Pada tanggal 20 November 2012. BUPATI MUSI BANYUASIN,
H. PAHRI AZHARI
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI BANYUASIN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 3 ayat (3), Pasal 4 ayat (3), dan pasal 5 ayat (7), Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu menetapkan Pejabat Panitia Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, PPID, Perangkat PPID dan PPID Pembantu; b. bahwa pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; 9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 350). MEMUTUSKAN
Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN. KESATU
: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan susunan personil sebagai berikut : I
Panitia Pertimbangan Informasi dan Komunikasi Ketua : Sekretaris Daerah Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Anggota 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan 2. Kabag Keuangan Sekretariat Daerah 3. Kabag Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 4. Kabag Hukum Sekretariat Daerah
II
PPID
III
Perangkat PPID a. Pejabat Pelayanan Informasi b. Pejabat Pengelolaan Dokumentasi c. Pejabat Pelayanan Pengaduan & Sengketa
IV PPID Pembantu
: Kabag Humas Sekretariat Daerah
:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
: Kasubag Pemberitaan Bagian Humas : Kasubag Dokumentasi Bagian Humas : Kasubag Pengumpul Informasi Bagian Humas Kabag Umum, Humas & Protokol Sekretariat DPRD Sekretaris Inspektorat Sekretaris Bappeda Sekretaris BKD & Diklat Sekretaris BKBPP Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Sekretaris BP2TANIHUT Sekretaris Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sekretaris BPMPD Sekretaris BLHPP Sekretaris Badan Kesbangpol Linmas Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Sekretaris BPPPM Sekretaris Dinas PU CK & Pengairan Sekretaris Dinas PU Bina Marga Sekretaris Dinas Pendidikan Sekretaris Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas Koperasi, UKM & PP Sekretaris Dinas Pemuda, Olah Raga & Pariwisata Sekretaris Dinas Kehutanan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Sekretaris Dinas Perkebunan Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Sekretaris Dinas Pertanian & Peternakan Sekretaris DKPPLJ Sekretaris DPPKAD Sekretaris Dinas Kependudukan & Capil Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Sekretaris Dinas Perikanan Sekretaris Dinas Perhubungan Kasubag TU Kantor Perwakilan Kabag TU RSUD Sekayu Kabag Administrasi Keuangan PDAM
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
Kasubag TU Satuan Polisi Pamong Praja Sekretaris Kecamatan Sekayu Sekretaris Kecamatan Babat Toman Sekretaris Kecamatan Sanga Desa Sekretaris Kecamatan Sungai Keruh Sekretaris Kecamatan Batang Hari Leko Sekretaris Kecamatan Keluang Sekretaris Kecamatan Bayung Lencir Sekretaris Kecamatan Plakat Tinggi Sekretaris KecamatanTungkal Jaya Sekretaris Kecamatan Sungai Lilin Sekretaris Kecamatan Lalan Sekretaris Kecamatan Lawang Wetan Sekretaris Kecamatan Babat Supat Sekretaris Kecamatan Lais
KELIMA
: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dikelola Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sekayu Pada tanggal Oktober 2012. BUPATI MUSI BANYUASIN,
H. PAHRI AZHARI
