REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI IA PEKANBARU
1
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Nomor : W4.U1/102a/Um.01.10/ II /2016
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Menimbang
Mengingat
:
:
a.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Idikator Kinerja Utama ( IKU ) Instansi Pemerintah; b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Tahun 2015-2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau meriviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kahakiman; 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang-undang Perubahan Kedua atas Undang Nomor : 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( Men PAN ) Nomor :SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja Serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi ; 5. Peraturan Presidin Nomor : 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Presiden Nomor :02 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ; 7. Peraturan Presiden Nomor : 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung ; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja ; 9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;
1
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2016
PERTAMA
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja ;
KEDUA
KETIGA
: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Menpan. :
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusaan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di
Pada Tanggal
: Pekanbaru
: 22 Februari 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
H.A.S PUDJOHARSOYO, SH., M.Hum NIP. 19600822 198512 1 001
2
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Nomor : W4.U1/102a/Um.01.10/II/2016 Tanggal : 22 Februari 2016 Tentang
: Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri
Pekanbaru
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU No
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
PENANGGUNG
SUMBER DATA
JAWAB 1.
Peningkatan penyelesaian perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan (perdata)
Perbandingan antara jumlah perkara yang
diselesaikan
secara
mediasi
dengan jumlah perkara yang masuk
Hakim Mediasi dan
Laporan Bulanan dan
Panitera
Laporan Tahunan
Hakim Mediasi dan
Laporan Bulanan dan
Panitera
Laporan Tahunan
Hakim Majelis dan
Laporan Bulanan dan
Panitera
Laporan Tahunan
(perkara gugatan perdata) b. Persentase mediasi yang
Perbandingan antara jumlah mediasi
diselesaikan menjadi akte
yang menjadi akte perdamaian dengan
perdamaian (perdata)
jumlah perkara yang dimediasi
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (perdata, pidana, tipikor, PHI)
Perbandingan
sisa
perkara
yang
diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
3
No
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
PENANGGUNG
SUMBER DATA
JAWAB d. Persentase perkara yang
Perbandingan perkara yang diselesaikan
diselesaikan (perdata,
dengan perkara yang akan diselesaikan
pidana, tipikor, PHI)
(saldo awal dan perkara yang masuk)
e. Persentase perkara yang
Hakim Majelis dan
Laporan Bulanan dan
Panitera
Laporan Tahunan
Hakim Majelis dan
Laporan Bulanan dan
Panitera
Laporan Tahunan
Perbandingan perkara yang diselesaikan
diselesaikan dalam jangka
dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
waktu maksimal 5 bulan
dengan perkara yang harus diselesaikan
(pidana biasa)
dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara)
2.
Peningkatan
Persentase
perkara
aksepbilitas putusan
tidak
Hakim
hukum Banding, Kasasi dan
mengajukan
yang upaya
Perbandingan
jumlah
putusan
yang
tidak mengajukan upaya hukum dengan
Hakim Majelis
jumlah putusan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Peninjauan Kembali 3.
Peningkatan
a. Persentase berkas yang
Perbandingan
antara
berkas
yang
efektifitas
diajukan banding dankasasi
diajukan Banding, Kasasi dan PK yang
pengelolaan
dan PK yang disampaikan
lengkap (terdiri dari bundel A dan B)
penyelesaianperkara
secara lengkap
dengan jumlah berkas yang diajukan
Kepaniteraan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Banding, Kasasi dan PK b. Persentase berkas yang
Perbandingan
antara
jumlah
berkas
diregister dan siap
perkara yang didistribusikan kemajelis
didistribusikan ke Majelis
dengan jumlah berkas perkara yang
Kepaniteraan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
diterima c. Persentase penyampaian
Perbandingan antara relaas putusan
KepaniteraandanJur
Laporan Bulanan dan
4
No
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN
PENANGGUNG
SUMBER DATA
JAWAB pemberitahuan relaas
yang disampaikan ke para pihak tepat
putusan tepat waktu,
waktu dengan jumlah putusan.
uSita
Laporan Tahunan
Kepaniteraan dan
Laporan Bulanan dan
JuruSita
Laporan Tahunan
tempat dan para pihak Perbandingan
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
antara
pelaksanaan
penyitaan tepat waktu dan tempat dengan jumlah permohonan penyitaan
e. Ratio Majelis Hakim
Perbandingan
terhadap perkara 4.
Peningkatan aksesibilitas
justice)
5.
a. Persentase perkara prodeo
Hakim
Perbandingan
perkara
prodeo
yang
Laporan Tahunan
Majelis Hakim dan
Laporan Bulanan dan
Panitera
Laporan Tahunan
perdata yang berkekuatan hukum tetap
Ketua Pengadilan
Laporan Bulanan dan
yang telah dieksekusi dengan yang
dan Panitera
Laporan Tahunan
Perbandingan
antara
amar
putusan
perkara yang dipublikasikan di website
dipublikasikan
dengan jumlah putusan perkara,
kepatuhan terhadap
eksekusi atas putusan perkara
putusan
perdata hukum
permohonan
yang
berkekuatan
tetap
ditindaklanjuti
yang
Laporan Tahunan
Panitera
perkara yang dapat
Persentase
Laporan Bulanan dan
Laporan Bulanan dan
yang masuk b. Persentase (amar) putusan
Kepaniteraan
Majelis Hakim dan
diselesaikan dengan perkara predeo
yang diselesaikan
Peningkatan pengadilan
Majelis
dibandingkan dengan perkara masuk
masyarakat terhadap peradilan (acces to
ratio
Perbandingan antara putusan perkara
harus dieksekusi.
Pekanbaru, 22 Februari 2016 5
KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
H.A.S PUDJOHARSOYO, SH., M.Hum NIP. 19600822 198512 1 001
6
