INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

b. Prosentase sisa perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan

PENJELASAN

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian Jumlah perkara yang di mediasi

Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

c. Prosentase sisa perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan

d. Prosentase Sisa Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

e. Persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan

f. Prosentase perkara perdata Gugatan yang diselesaikan

Jml sisa perkara yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB Hakim Mediasi/Mediator Panitera/Sekreta ris

SUMBER DATA Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Majelis Hakim dan Panitera/Sekreta ris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

X 100 %



X 100 %



X 100 %



X 100 %



X 100 %

X 100 %

Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Jml sisa perkara yang diselesaikan Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Jml perkara yang diselesaikan Jml perkara yg akan diselesaikan(saldo awal & perkara yang masuk)


g. Prosentase perkara Pidana Biasa yang diselesaikan

h. Prosentase perkara pidana singkat yang diselesaikan

i. Prosentase perkara pidana cepat yang diselesaikan

j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan k. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 2.

Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim

Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi



X 100 %



X 100 %



X 100 %





Majelis Hakim Panitera/Sekreta ris


Majelis Hakim


Majelis Hakim



Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka wkt maks. 5 bulan

X 100 %

Jml perkara yg hrs diselesaikan dlm wkt maks 5 bln (diluar sisa perkara)

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan

X 100 %

Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum Jumlah putusan

Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan kasasi Jumlah putusan

X 100 %

X 100 %

Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan PK

Majelis Hakim


Majelis Hakim


Majelis Hakim


Majelis Hakim


Majelis Hakim


Majelis Hakim


X 100 %

Jumlah putusan

Jumlah putusan perdata yang tidak mengajukan grasi

X 100 %

Jumlah putusan

Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan banding

X 100 %

Jumlah putusan Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan kasasi

X 100 %

Jumlah putusan Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali Prosentase Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Grasi

Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan PK

X 100 %

Jumlah putusan

Jumlah putusan pidana yang tidak mengajukan grasi Jumlah putusan

X 100 %

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK

X 100 %


Panitera/Sekreta ris


Panitera/Sekreta ris dan Juru Sita


Panitera/Sekreta ris dan Juru Sita




Ketua Pengadilan & Pan/Sek

Laporan hasil survey independen

Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Jml berkas perkara yang diterima

Jml relas putusan yg disampaikan ke para pihak tepat waktu

X 100 %

X 100 %

Jml putusan

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat Jumlah permohonan penyitaan dengan

X 100 %

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara

f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Panitera/Sekreta ris

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan Jumlah responden yang disurvey

X 100 %

4.

Peningkatan a. Persentase perkara aksesibilitas prodeo yang masyarakat diselesaikan terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

5.

6.

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan





Kepanitera/Kese kretariatan


X 100 %



X 100 %





X 100 %

Jumlah perkara prodeo

Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum

Jumlah amar putusan perkara yang di website Jumlah putusan

X 100 %

X 100 %

Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti Jml permohonan eksekusi perkara perdata

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti Jumlah temuan eksternal

X 100 %

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Recommend Documents