INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO 1.

KINERJA UTAMA Peningkatan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b.Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah perkara yang putus dikurangi yang mengajukan upaya hukum (Banding, kasasi/peninjauan kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang putus dikali seratus persen



Hakim Majelis


2.

Peningkatan aksebilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : a. Banding b. Kasasi c . Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding

Kepaniteraan


b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis

Kepaniteraan


Kepaniteraan


c. Ratio Majelis Hakim terhadap Perbandingan ratio Majelis Hakim perkara dibandingkan dengan perkara masuk

4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase amar putusan perkara Perbandingan jumlah proses perkara yang

Majelis Hakim/ sudah dapat dilihat secara online melalui Panitera website Pengadilan Tingkat Pertama dalam waktu 1 hari kerja sejak diputus, dengan perkara yang sudah diminutasi


b. Persentase jumlah perkara yang

Perbandingan jumlah proses perkara yang Kepaniteraan sudah putus dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat Pertama, dengan perkara yang sudah diminutasi


c. Persentase perkara yang telah

Perbandingan jumlah proses perkara zitting plaatz / Prodeo yang terdaftar, dengan perkara zitting plaatz / Prodeo yang sudah didaftarkan Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah dapat diproses pada SIPP / CTS MA RI, dengan perkara yang sudah diminutasi Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan

Kepaniteraan


Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris


Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat

Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris


Perbandingan antara SDM Nonteknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa. c. Persentase pejabat yang lulus Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri mengikuti fit and proper test yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit dalam rangka promosi and Proper Test untuk menduduki Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus atau jabatan. Hakim Tinggi dengan jumlah yang mengikuti promosi jabatan

Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris Ketua Pengadilan & Panitera serta Sekretaris


yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI.

5.

Peningkatan kualitas pengawasan

diproses pada SIPP / CTS MA RI. Pidana dan Perdata d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plaatz / Prodeo a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

6.

Peningkatan kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial



NO. 1.

2.

3.

SASARAN Peningkatan Penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%

100% 100%

100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata

88% 80%

82.49% 78.13%

93.74% 97.66%

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%

100% 100%

100% 100%

Akseptabilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Pidana 2. Perdata

92% 80%

90.37% 70.48%

98.22% 88.10%

Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan dan disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%

100% 100%

100% 100%

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata

100% 100%

100% 100%

100% 100%

1 : 150

1:204

136%

c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara

NO. 4.

5.

6.

SASARAN Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Peningkatan Kualitas pengawasan

Peningkatan Kualitas SDM

Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase jumlah perkara yang diputus dan dipublikasikan pada website dan direktori putusan MA RI. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI Pidana Perdata

100%

100%

PERSENTASE CAPAIAN 100%

100%

100%

100%

72% 65%

70.48% 63.39%

97.82% 97.52%

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non teknis yudisial. b. Persentase pejabat / pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI

-

PENGADITAN NEGERI TANGERANG Jtn T.H.p Taruna l!.,!$ Tangeranq..T{R. finr} s5,{1s7. Faks. rebeite : *mr.pil*nrywang.flo.io dmin :

(021} s'zt{iS i*_aoii,iaig6r;oo..o.u

TAHGERANG

-

15118

KEPUTUSAN KETUA BANGAULAI\T I\TEGERI TAI\IGERANG NOMOR t W29,tJ 4t !v. A ISK/Iff. tL.tLfiIhotf TEN?ANG PENETAPAI{ INDIKATOR KINI,RJA UTAMA PENGADII"AN TTEGERI TANGERANG TAI{I'N 2OT5 ^&.ff .tY5.E *-8fr&EC RFffiFAffi

KETUA PENGADILANT NEGERT TANGMRANG : l. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasar 3 dan pasar 4 Peratural*^ y:qt" Negara_ fenOayagpnaan Aparatur

u*r*

2.

Negara

Nomor: pER/g/r,{.pAN/5/2007 tentang f"oo*un penetapan lndikator Kinerjn ukma (IKui Insanli pemerintah; Bahx'a d:nq3 tfakhirnya masa Rencana pembangunan Jangka *fenengah (R'JM] Tahun z'r*-za* dan dimurainya n Fembangunii JrryE Menengah (RF.IM) fafrun iOrS{019, maka Pengadilan,Negeri lrserone selaku_satua' t *4* di linglungan *t"*6uii Perad,an umum l*ahtamah agung R.I. perru ileninjuu atau mereviu darann rangka penyempurnaan Indikator Utama $KU). undang-undang Nomor 3 Tahun 200g tentang perubahan Kedua a'tas undang-undang Nomor 14 Tahun r*rs ieniang Mahkamah Agung;

n*i*

ri--*-

&JB-****€mee,a* er.E =*EEffis#EF6#

B

: I' 2. 3' 4' 5' 6' 7 8' I'

undang-undang Nomor 4g rahun r00g tentang perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun rqgdtentang perad*an Umum;

undang-undang Nomcr Kehakiman;

4g Tahun 2009 tentang

Peraturan pemerinah Nomor

Kekuasaan

g rahun 2006 tentang peraporan

Keuangan dan Kineqia Instansi pemerintah;

Peraturan presiden Nomor

Tahun 201f tentang Rencana ior s_zor g, Peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang .-"*'" Kedudukan, Fungsi,

7

Fembangunan Jangka Menengeh Nasionat?ahun

Struktur Organisasi,

Psnaturen

a* i","

["f;.

|a{r$m*H $s*na No- 7 Takun 2015 tenrang *rganisasi dan Tata Kerja Kepaniteiaaiaan Kesekrekriatan peradilan

peratur*n presiden Nomor 13 Tahun 20a5 $ekretariat

tentang

Mahkamah Agung; Peraturan presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

10. Peraturan y:S.li Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : pER/9 U.paNi:fZOOZ" tEnane fJal*un Umum Penetapan Indikator Kinerja.

t2l &ffi*me6xex.&sffi€&kmse

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang

Nomor

:

W29.Ui 4 /1ulSK/KP. 1 0. i 0/t/20 t 6 Tentang Review Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tangerang.

MEMUTUSKAN: &€*ss**ae6x&emxe

w$f,ffi'g..effie

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAIIUN 2*I5; PENGANILAN NEGtrRI "ANGERANG Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, mett)ru$un dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas ki*erja serte mel*kukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokurnen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019;

Br"glwkg -i &. ffiHk B".s B-.r *&.

Pelaksanaan Kinerja Tahun 2015 harus memperhatikan dan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama sebagaimana terlampir-;

€ -FE:trg.E'iE- *-a a tr&,.g: a aqFl-E

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggai ditetapkan, dengau ketentuan apabila di kemudian h*ri terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

t lJ

"3

it'r=teR i+Er -* *q r{ E-b4 Eh{"+C } E+&

A

6eE*-E S +-Eet6e

255

bd

F..

r* r b?6*F

; Eremffi#rffi$Effi

i E

H#

gE

&miga&EffiE"E ffi#$"*%

E&,&H NMGS:R& K S"N#ELREN#

P-1ffi r-F,w

tr&TE& E dldft{hS l. E.A"e c E-

SALINAI{ Keputusan ini disampaikan

l.

-FEI1FEJ

€'ts

"S S-

dc

{

S-

&S*E*€ ry gg f}{hry q-sE$& "'tr{Fq=E -H. €to

kepada Yth. :

Ketsa Pengadilan Negeri Tangerang;

2. lVakil Kefua Pengadilan Negeri Tangerang; 3. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Tangerang; 4. Seluruh Fejabat Tekris dan Pejabat Struktural di liagkungan Pengadilan Negeri Tangerang.

-

PENGADILAN NEGERI TANGERANG *ff*&*" Sffi4"48 trffiftSdffiT *s-^ oP &s trq tr**"**"--.**e "qsiiB e ffi,f" B#g$$dl#S#g€ffi" $qSEH,qBSd={6$#*"es--B€.sii5 "

ffia*#*

+

fl#,

wekg*t*:ffi-ffiffP*$$

ffi

ffimm*$

wffi. & &ffiffi g iEB, ee#ffiffi ffits€ *Be #d#' ffiB €ttuBffi re 6 P--F'@#B%E&ry€8ffi6

ffi#H#

@%F

ffi

#*a$,ea" SSe*,$E ffiffi*H$*tffi B'"EGB'Lffi*q#esrs+*sq.&*iFd*u+&d

; ffi#B;#ffi#ffiffitrffiffiffiffiffi#&mm.mw-*#'

&E ffi@ {% 6 4 B ffi -ffit &#ea&ffi

KETUTUSAN KETUA PENGABILAI{ NSGERT TANGBRANG NOMOR : Y[29.U41 P ISI(KP.10.101I12016 TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADII,AIq NNGBRI TANGERAF{G TAIIUN 2015

KETUA PENG.&DILAN NEGEAI TANGERANG' &'ffi*xx&ffieefuffiffiffi

: l. 2.

i?

.E-@EAturp,&4@@iA g:-v €,'3

: 1. 2. 3.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presider Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntahilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disus*n Indikatar Kinerja sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja;

Bahwa optirnalisasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2*15-2*19 ya'lg tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, maka Pengadilan Negeri Tangerang selaku satuan kerja di lingkungaa Peradilan Umum Matrkamah Agung R.l. perlu meninjau kembali atau mereviu dalam rangka penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU). Undang-Undffry Nomor 3 Tah*n 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-UndangNomor 49 Tahun 2009 tentang Ferubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Urnurn;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 20A9 tentang Kekuasaan Kehakiman; 4" Perat*tan Pemedntah Namor 8 Tahun 2006 terrtang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; .. tentang Rencana 5. Peraturan Presiden Ncrnor 2 Tahun 2015 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2Ol l-ZAW;' 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kcrja. 7 Peraturan lvlahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan B. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tenkng Sekretariat Mahkamah Agung; 9. Pemturan Presiden Nomor 14 Tahu& 2005 teniang Kepaniter&an Mahkamah Agu*g; 10" Peraturan Menteri Negara Feadayagunaaa Aparatur Negara Nornor : PERI9 M.PANIS/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja. 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tent*ng Petunjuk Teknis Perianiian Kineriq Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

a ,v)

t2l

&)

,*)

ffimmap*r&a*a*€kmm

4

Hasil Rapat Kerja tentang Pembahasan Review lndikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstrai Pengadilan Negeri Tangerang Tahun 2015-2019, tanggal 12 Januari 2016 bertempat di Tangerang.

a)

& 4

o :

MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN KETUA PSNGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG RAVTU PENETAPAF{ INDIKATOR KTNERJA UTAMA TENGAI}ILAN NEGEAI TAI{CERANG TAHITFT 2015;

ffiewe€mg*kmca

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menrpak&n acu{m kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja daa Anggaran, menyusun dakumen Perjanjian Kinerja menyusulr L*pcran Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokurnen Rencana Strategis

EBR?H$'E'- A fuiB ,g s ,Hks.q R i&tY.H.fe

4)

"t)

&

Pengadilan Nsgeri Tangerang 201 5-?0 1 9;

.{0

I

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap p*ncapaian kinerja daa disampaikan kepada Malrkarnah Agung R.I sesuai dengan waktu yang ditetapkan;

ffiffiffiK;&

.D) B-rB5rWlH.S-q

Dalam rangka iebih meningkatkan sfeltifrtas pelaksanaan keputusan ini, Hakim Pengarvas Bidang diberika& f*gas untuk:

A

gsH!.HgdwM

@ a)

a. Meiakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan infsrrnasi ya{$ disajikan dalam

& & ,1r)

&

laporan akuntabi titas kinerj a;

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang; Kffiffi&€tr.&Y

4

Keputusen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan kemudian ha$ terdapat kekelir*an akan diperbaiki apabila sebagaimana mestinya.

di

a

ffiic*ampkare

& & &

di

*r:ca*.r,rui cE3rr.{"; #4qr64 +*+*rF4*+eAA

ffi-mwag#B-ffiffieffi -gt gB

ffi

€

AS

ff

.&-.t

*?EseBEflse*'FS*

\-F HP.g&

enawE

6-

H

""& ft t* ra ET

& 38

q m

#*

-h- -E-5

A-ffi ffiffi€#ffiffi$ w.Affi#ffi

Kffi"B-4}&

-E'

n)

B

e-E-

tk ig

lt

3Y.e ffi ffi K,K"fuK" i$ swffiffiwrw@

sffisewffiws *-l

.*\, .d

E"Fq.FR

S-eff"BruAru

.

ffi*g>*x9a*smse €sa"i dEse-E??gleikmm

k*pm*$s YtBt.

iTE

rg*akiser Fir*mgr,aw*ts E$ir+smrpffi Ei*qi# k-*a,t#ffi{i{Emra -{''---* dB o . ,- ?-B -- l: E -- -.- ?- T - -- -- ,-i 'fl}&;. c*#iBtEE#trt*- iu#EE#aataEEeei? i q #ffi#r"g "E ffiE E&l#fl'ffi

3.

Smkrm€mrls F*mgm#}}mxa

.d

f*,

o

N*g*x"i Y*reg*r*s?#.

ff&

-ffi

-&

-s-

F{B €E

d

&

&

s

ffi

d Eum*dffi q$$Fffi & tr"

Pft-

i1 1t e

:

Fi*g*ri

dudB

,t

't-mmg#rffiEi"H

;

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Recommend Documents