BAGIAN ANGGARAN 005 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAGIAN ANGGARAN 005 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RI

JL. PROF M.YAMIN, SH., NO. 02 TEMBILAHAN

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN NO 1.

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA UTAMA a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

2.

Peningkatan Aksebilitas putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Perbandingan antara mediasi yang Panitera Laporan diselesaikan dengan jumlah perkara dan yang diajukan mediasi Tahunan Perbandingan antara mediasi yg Hakim Mediasi Laporan menjadi akta perdamaian dengan Panitera dan mediasi yang dilaksanakan. Tahunan Perbandingan sisa perkara tahun lalu Hakim Majelis dan Laporan yang diselesaikan dengan sisa Panitera dan perkara tahun lalu Tahunan Perbandingan perkara yang Hakim Majelis dan Laporan diselesaikan dengan perkara yang Panitera dan akan diselesaikan (saldo awal dan Tahunan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang Hakim Majelis dan Laporan diselesaikan dalam jangka waktu Panitera dan maksimal 5 bulan dengan perkara Tahunan yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa perkara) Jumlah upaya hukum selama tahun Hakim Majelis Laporan berjalan (Un) dibagi jumlah upaya dan hukum tahun lalu (un-1) dikali Tahunan seratus persen

Bulanan Laporan Bulanan Laporan Bulanan Laporan Bulanan Laporan Bulanan Laporan

Bulanan Laporan

NO 3.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding, Kasasi dan PK Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis Perbandingan antara berkas putusan dengan relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Panitera


Panitera dan Juru Sita


Panitera dan Juru Sita


Hakim

Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk

Majelis Hakim dan Panitera

Peningkatan a. Persentase perkara prodeo Aksebilitas yang diselesaikan masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Perbandingan perkara predeo yang diselesaikan dengan perkara predeo yang masuk

Majelis Hakim dan Panitera

Laporan dan Tahunan Laporan dan Tahunan

Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di wibe site dengan jumlah perkara yang ada

Kepanitera/Kesekreta riatan

Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis terhadap perkara 4.

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Bulanan Laporan Bulanan Laporan


NO 5.

6.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti b. Persentase pelaksanaan kegiatan Hakim pengawas dan pengamat atas putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Perbandingan perkara perdata yang Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan Panitera dan Laporan perkara perdata yang belum Tahunan ditindaklanjuti (dieksekusi)

a. Persentase pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu

Perbandingan Kinerja pengelolaan aparatur peradilan yang diselesaikan tepat waktu dengan rencana pengelolaan aparatur peradilan Perbandingan Kinerja pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu dengan rencana pengelolaan keuangan Perbandingan Kinerja pengelolaan Barang Milik Negara tepat waktu dengan rencana pengelolaan Barang Milik Negara Perbandingan jumlah pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang masuk Perbandingan temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah hasil temuan

Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

b. Persentase pengelolaan keuangan peradilan tepat waktu c. Persentase pengelolaan Barang Milik Negara tepat waktu d. Persentase pengaduan masyarakat peradilan yang ditindaklanjuti e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

Perbandingan antara pelaksanaan Ketua Pengadilan & Laporan Bulanan kegiatan Hakim pengawas dan Panitera dan Laporan pengamat dengan putusan perkara Tahunan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Kepanitera/Kesekreta riatan










f. Persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan

Perbandingan responden yang puas terhadap pelayanan peradilan dengan jumlah keserluruhan jumlah responden



Tembilahan, 06 Januari 2017 KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

ARIE SATIO RANTJOKO, SH., M.H NIP. 197310221999031004

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN Nomor : W4.U5/0029/KP.01.10/I/2017 Tentang PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN Menimbang

Mengingat

:

:

1.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

1.

Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2.

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3.

Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.

Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

6.

Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7.

Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

9.

Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

Memperhatikan

:

12.

Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

13.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tembilahan Tahun 2015 – 2019. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN

PERTAMA

:

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tembilahan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tembilahan 2015 – 2019.

KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Padatanggal

: Tembilahan : 06 Januari 2017

Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan

ARIE SATIO RANTJOKO, S.H., M.H NIP. 196410041996031002 1. 2. 3. 4.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Sekretaris Mahkamah Agung RI. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan.

8

BAGIAN ANGGARAN 005 REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Recommend Documents