BAGIAN ANGGARAN 005. CaLK

BAGIAN ANGGARAN 005

CaLK LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DITJEN BADILAG (04) (PERIODE SEMESTER I) TAHUN ANGGARAN 2012

PENGADILAN AGAMA PASURUAN Jl. Ir. H. Juanda 11A – Telp. (0343) 410284 Fax. (0343) 431155 Email: [email protected]

PAS

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-65/PB/2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2012

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Pengadilan Agama Pasuruan adalah entitas akuntansi dari Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara Semester I Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 58.371.233,-. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp. 9.807.000,- atau 47,38 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA Badan Urusan Administrasi No. 1285/005-04.2.01/15/2012

Tahun

Anggaran

2012

yang

berjumlah

Rp.

20.700.000,-;

2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kementerian negara/lembaga

Semester I Tahun 2012. Dari Neraca tersebut

diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 1.500.000,- dan Kewajiban sebesar Rp. 1.500.000,- sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2012 ini adalah sebesar Rp. 1.500.000,-;

Kata Pengantar - Halaman i

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER- /PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal -hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Kami menyadari bahwa laporan keuangan Semester I Tahun 2012 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Pasuruan, 05 Juli 2012 Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. KUSNADI NIP. 19610818 198303 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Lampiran Daftar Singkatan Pernyataan Tanggung Jawab I. Ringkasan II. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA perbandingan 2XX1 dan 2XX0 (masuk di ringkasan) III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2XX1 dan 2XX0) (masuk di ringkasan IV. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Posisi Keuangan Secara Umum C.2. Penjelasan Per Pos Neraca (masuk ba+stok opname) D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.2. Rekening Pemerintah D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual D.4. Laporan Keuangan Perkara (untuk DIPA 04) D.5. Biaya Proses (untuk DIPA 04) D.6. Pengungkapan Lainnya Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan No: PER-65/PB/2010 Laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran  Neraca SAKPA per 30 Juni 2012  LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja  LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan Laporan Barang Kuasa Pengguna  Catatan Ringkas Barang Milik Negara per 30 Juni 2012  Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca  Lapoaran Barang Kuasa Pengguna Semesteran Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel  Laporan Barang Persediaan Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CALK  Berita Acara Opname Fisik barang Persediaan  Temuan dan Tindak lanjut atas Temuan BPK  Rekening Koran Per 30 Juni 2012

Halaman i iii

iv v 1

5 5 5 5 9 10 17 17 17 19 19 19 20 27 27 27 27 28 28



DAFTAR SINGKATAN APBN APBN-P BLU BPK BUN DIPA LRA MA PNBP SIMAK-BMN SAI SAK SAP SKPA UP TA TAB TAYL TGR TPA UP

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan : Badan Layanan Umum : Badan Pemeriksa Keuangan : Bendahara Umum Negara : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Laporan Realisasi Anggaran : Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran : Penerimaan Negara Bukan Pajak : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara : Sistem Akuntansi Instansi : Sistem Akuntansi Keuangan : Standar Akuntansi Pemerintahan : Surat Kuasa Pengguna Anggaran : Uang Persediaan : Tahun Anggaran : Tahun Anggaran Berjalan : Tahun Anggaran Yang Lalu : Tuntutan Ganti Rugi : Tagihan Penjualan Angsuran : Uang Persediaan



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasuruan, 05 Juli 2012 Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. KUSNADI NIP. 19610818 198303 1 001



I. RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan

Realisasi

Anggaran

menggambarkan

perbandingan

antara

Daftar

Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Semester I TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 01 Januari 2012 s.d. 30 Juni 2012. Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2012 terdiri dari Penerimaan Pajak adalah nihil atau mencapai 0 persen, Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebesar Rp.

58.371.233,- atau mencapai 100 persen dari anggaran serta Penerimaan Hibah adalah Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2012 adalah sebesar Rp. 9.807.000,- atau mencapai 47,38 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp. 9.807.000.,- atau mencapai 47,38 persen dari anggarannya, Belanja Pinjaman Luar Negeri nihil atau 0 persen dari anggarannya, dan Belanja Hibah sebesar Rp 0,- atau 0 persen dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2012 dan Semester I Tahun 2012 dapat disajikan sebagai berikut:

Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Rupiah Murni Belanja Pinjaman Luar Negeri Belanja Hibah

JUMLAH

30 Juni 2012 Anggaran Realisasi 0 58.371.233 20.700.000 9.807.000 0 0 0 0 20.700.000 68.178.233

(dalam rupiah) 30 Juni 2011 Anggaran Realisasi 0 53.510.000 18.300.000 11.850.000 0 0 0 0 18.300.000 65.360.000

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2012 Semester I dan Semester II



Selain yang dianggarkan dalam DIPA, terdapat Penerimaan Hibah yang belum dianggarkan dalam DIPA TA 2011 sebesar Rp 0,-;

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp. 1.500.000,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 1.500.000,-, Aset Tetap sebesar Rp. 0,- dan Aset Lainnya sebesar Rp. 0,Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp. 1.500.000,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 0,NERACA TINGKAT SATUAN KERJA Per 30 Juni 2012



CONTOH HASIL PEMINDAIAN (SCAN) NERACA YANG DILAMPIRKAN DALAM BENTUK .JPG Tabel 2. Neraca Periode 30 Juni 2012

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA Per 31 Desember 2011

CONTOH HASIL PEMINDAIAN (SCAN) NERACA YANG DILAMPIRKAN DALAM BENTUK .JPG

Tabel Neraca Periode 31 Desember 2011



Ringkasan Neraca per 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupiah) (30 Juni 2012) Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

Nilai kenaikan/ (penurunan)

(31 Des 2011)

1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000

0 0 0 0 0

1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000

1.500.000 0

0 0

1.500.000 0

0 0

0 0

0 0

Tabel 3. Ringkasan Neraca Per 30 Juni 2012 dan per 31 Desember 2011

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.



IV . CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/ tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN AGAMA PASURUAN Pengadilan Agama Pasuruan untuk merealisasikan pelaksanan tugas

Rencana Strategis

berpedoman kepada perencanaan strategik, untuk mencapai tujuan dan sasaran telah menyusun program dan kegiatan secara jelas sebagai berikut : Rencana strategis Pengadilan Agama Pasuruan ditetapkan untuk percepatan pelaksanaan dan pencapaian program quick wins Mahkamah Agung yaitu:

1. Transparansi Putusan Adalah sebuah program dimana pencari keadilan atau para pengguna pengadilan lainnya, dapat mengakses putusan yang telah memiliki kekuatan tetap melalui website. Program ini berdampak : a.

memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera.

b.

memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila



ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan. c.

menekan biaya, karena website Pengadilan Agama Pasuruan bisa diakses dari mana saja.

2. Pengembangan Teknologi Informasi Pengembangan website di Pengadilan Agama Pasuruan dimaksudkan untuk memudahkan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan lainnya untuk mencari informasi baik tentang putusan maupun hal lainnya yang relevan. 3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkaitan dengan pembayaran biaya perkara. Untuk menjamin kepastian besaran biaya berperkara dan transparansi pengelolaannya, maka sejak dicanangkan program quick wins Pengadilan Agama tidak lagi mengelola biaya perkara yang termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008. Penerimaan negara bukan pajak tersebut wajib lansung disetor ke kas negara sebagaimana Surat Keputusan KMA Nomor 144 Tahun 2007 tentang transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan.

4. Kode Etik Hakim Kode etik yang dimaksud dalam program quick wins adalah pedoman prilaku hakim. Pedoman prilaku hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemanusiaan atau sosial lainnya. Dengan demikian pedoman ini mengikat hakim dalam berprilaku sehari-hari. Adapun pedoman prilaku hakim ini merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk: 1. berprilaku adil, 2. berprilaku jujur, 3. berprilaku arif dan bijaksana, 4. bersikap mandiri, 5. berintegritas tinggi, 6. bertanggungjawab, 7. menjunjungtinggi harga diri,



8. berdisiplin tinggi, 9. berprilaku rendah hati, 10. bersikap profesional.

5. Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem Remunerasi  Dalam cakupan program dan kegiatan SDM, kegiatan analisa pekerjaan dan evaluasi pekerjaan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan cakupan pekerjaan dan tanggungjawab termasuk target kinerja utama pada setiap posisi. Dengan demikian diharapkan setiap orang memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan menjelaskan seluruh dimensi dari sebuah pekerjaan. Hasil ini dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan adanya tumpang tindih tugas dan tanggungjawab antar posisi. Selain itu, hasil ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan SDM lain maupun dalam pembenahan organisasi.



Pendapatan

PENDAPATAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN



PERIODE No.

MAP

URAIAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PER 30 JUNI 2012

I.

Pendapatan Penjualan 423117 Pendapatan Penjualan dokumen-dokumen pelelangan

Rp

-

Rp

-

423119

Pendapatan Penjualan lainnya

Rp

-

Rp

-

423121

Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan dan tanah

Rp

-

Rp

-

423122

Pendapatan penjualan kendaraan bermotor Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Jumlah I

Rp

-

Rp

-

423129 II.

Pendapatan Jasa 423141

Pendapatan sewa rumah dinas / rumah negeri

Rp

-

Rp

423142

Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang

Rp

-

Rp

-

423143

Pendapatan sewa benda-benda bergerak

Rp

-

Rp

-

523149

Pendapatan sewa benda-benda bergerak lainnya Pendapatan Surat Keterangan, Visa, Pasport, SIM, STNK, BPKB

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

423221

Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Bendaharawan)

Rp

-

Rp

-

423227

Pendapatan Bea Lelang

Rp

-

Rp

-

423228

Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara

Rp

-

Rp

-

423291

Pendapatan Jasa Lainnya

Rp

-

-

423319

Pendapatan Bunga Lainnya

Rp

-

Rp

-

Rp Rp 600.000 Rp 600.000

423213 423214

Jumlah II III.

-

Pendapatan Kejaksaan / Peradilan 423411

Pendapatan Legalisasi tanda tangan

Rp

-

Rp

-

423412

Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

423414

Pendapatan Hasil Denda/Tilang dan sebagainya

-

Pendapatan Ongkos Perkara

423419

Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya

Rp Rp 27.580.000 Rp 25.330.000 Rp 52.910.000

-

423415

Rp Rp 30.940.000 Rp 27.431.233 Rp 58.371.233 Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

423413

Jumlah III IV.

PER 30 JUNI 2011

Pendapatan lain-lain Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan 423752 pemerintah Penerimaan kembali belanja pegawai pusat Tahun Anggaran 423911 Yang Lalu (TAYL) 423912 Penerimaan Kembali belanja pensiun (TAYL) 423913

Penerimaan kembali belanja lainnya RM. TAYL

Rp

-

Rp

-

423919

Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL

Rp

-

Rp

-

423921

Pendapatan Pelunasan piutang non bendahara Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

423931

Pendapatan dari penutupan rekening

Rp

-

Rp

-

423991

Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji

Rp

-

Rp

-

423999

Penerimaan anggaran lainnya

Rp

423922

Jumlah IV Jumlah I s/d IV

Rp Rp 58.371.233

-

Rp

-

Rp Rp 53.510.000

-


Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2012 Tabel 4. Realisasi PNBP Per 30 Juni 2012 dan 30 Juni 2011

Peningkatan penerimaan terlihat pada Pedapatan ongkos Perkara dan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (akun 423419 dan 423415) hal ini disebabkan pendaftaran perkara per 30 Juni 2012 meningkat

Belanja No 1

BELANJA PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Kode

Jenis Belanja/MAK

005.04.08 1054.(001)

Program Manajemen Agama

Pagu DIPA

Realisasi s.d Semester I

Sisa

Peningkatan Peradilan 20.700.000

Belanja Barang Operasional

9.807.000

Non

JUMLAH

10.893.000

-

20.700.000

9.807.000

10.893.000

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2012

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama.Pasuruan sampai dengan Semester I Tahun 2012 ini adalah sebesar Rp. 9.807.000,- atau mencapai 47,38% dari anggaran. Dalam hal ini Pengadilan Agama Pasuruan telah mencapai semua program yang di rencanakan pada pada Semester I Tahun 2012.

A.3.

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2012 merupakan

laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Pengadilan Agama Pasuruan. Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2012 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN DIPA (04) Dirjen Badilag sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari total anggaran di atas, rincian anggaran Satker adalah sebagai berikut :



JENIS SUMBER DANA

Tahun Anggaran

APBN

BLU

2011

18,300,000

0

2012

20,700,000

0

Tabel 6. Rincian Anggaran Satker BLU Pada Semester I Tahun 2012 ini Pengadilan Agama Pasuruan mendapat tambahan pagu DIPA sebesar Rp. 0,- sesuai dengan Daftar Revisi Anggaran TA 2011 dari Direktur Pelaksanaan Anggaran No. - tanggal Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK Semester II Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.



Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat

jumlah

netonya

(setelah

dikompensasikan

dengan

pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak

akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.



Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya

alam

seperti

hutan,

kekayaan

di

dasar

laut,

dan

kandungan

pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a.

Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: -

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

-

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,

-

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan



cara lainnya seperti donasi/rampasan. Investasi

b. Investasi **) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. (i) Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi Non Permanen meliputi:  Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.  Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat



Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR. (ii) Investasi Permanen Investasi

Permanen

adalah

investasi

jangka

panjang

yang

dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Aset Tetap

c.

Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per

31

Desember 2011 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002



didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. d.

Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.



Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan

aliran

keluar

sumber

daya

ekonomi

pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang



Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya

selain

perubahan

nilai

pasar,

diperhitungkan

dengan

menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. (5) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Anggaran pada Semester I TA 2012 yang terdiri dari 1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah  Penerimaan Negara Bukan Pajak 2. Realisasi Belanja Negara  Belanja Rupiah Murni % No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Real. Angg.

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Rp

- Rp

58,371,233

100.00%

-Penerimaan Pajak

Rp

- Rp

-

0.00%

- PNBP

Rp

- Rp

58,371,233

100.00%

-Penrimaan hibah

Rp

- Rp

-

0.00%

Rp

- Rp

-

0.00%

Rp

- Rp

-

0.00%

Rp

- Rp

-

0.00%

2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Transaksi Kas - Belanja Transaksi Non Kas


Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2012 Tabel 7. Realisasi Pendapatan dan Belanja Per Semesetr I Tahun 2012

Realiasi PNBP Rp. 58.371.233

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.2.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 58.371.233,- (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Realisasi PNBP secara rinci adalah sebagai berikut : Tabel 8. Realisasi Penerimaan PNBP Per 30 Juni 2012

35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0

Per 30 Juni 2012 Per 30 Juni 2011 Per 30 Juni 2011

Pend. Bunga Lainnay

Pend. Kejaksanaan dan Peradilan lainnya

Pend. Ongkos Perkara

Per 30 Juni 2012

Grafik I Komposisi Realisasi Penerimaan PNBP Semester I TA 2012

Realisasi Belanja Negara Rp. 9.807.000

B.2.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Pengadilan Agama Pasuruan berasal dari Transaksi Kas, dimana Realisasi Belanja untuk Semester I Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 9.807.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) atau mencapai 47,38 persen dari anggaran dalam DIPA TA 2012 sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Komposisi realisasi Belanja Pengadilan Agama Pasuruan menurut jenis belanja dapat disajikan dalam Grafik dibawah ini :

12,000,000

Per 30 Juni 2012 Per 30 Juni 2011

10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 -

Belanja Barang



Belanja Pegawai Rp. 0,-

Grafik 2: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Per Semester I TA 202

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Pasuruan untuk Semester I Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 0,- (tujuh ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) atau mencapai 71,88 persen dari anggaran dalam DIPA TA 2012 sebesar Rp. 1.058.973.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut: Uraian

Per 30 Juni 2012

% Naik/(Turun)

Per 30 Juni 2011

Belanja Gaji Pokok PNS

Rp

-

Rp

-

#DIV/0!

Belanja Pembulatan Gaji PNS

Rp

-

Rp

-

#DIV/0!

Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

Rp

-

Rp

-

Belanja Tunjangan Anak PNS

Rp

-

Rp

-

#DIV/0! #DIV/0!

Belanja Tunjangan Struktural PNS

Rp

-

Rp

-

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan Belanja Tunj. Uang Duka PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur

Total

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00% #DIV/0! 0% #DIV/0!

Tabel 9. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011

Belanja Barang Rp . 9.807.000

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang pada Pengadilan Agama Pasuruan untuk Semester I Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 9.807.000,- (sembilan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) atau mencapai 37,28 persen dari anggaran dalam DIPA TA 2012 sebesar Rp. 20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: Uraian Belanja Barang Non Operasional

Jumlah

Per 30 Juni 2012

Per 30 Juni 2011

Rp

9,807,000

Rp

11,850,000

Rp

9,807,000

Rp

11,850,000

% Naik/(Turun)

Tabel 10. Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2012

Belanja Modal Belanja Modal Rp. 0,-

Realisasi Belanja Modal pada Pengadilan Agama Pasuruan untuk Semester I Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 0,- (nol) atau mencapai 0 persen dari anggaran dalam DIPA TA 2012 sebesar Rp. 0,- (nol). Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:



Uraian

Per 30 Juni 2012

% Naik/(Turun)

Per 30 Juni 2011

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp

-

Rp

-

Belanja Modal Tanah

Rp

-

Rp

-

Jumlah

Rp

-

Rp

-

Tabel 11. Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun Anggaran 2011

B.3. Catatan Penting Lainnya  Terdapat penurunan realisasi Pos Belanja Barang dikarenakan Pagu tahun ini meningkat serta program sidang keliling tidak bersamaan dengan program perkara prodeo sebagaimana tahun 2011

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Neraca meliputi Aset, Kewajiban & Ekuitas, dimana posisi Neraca Pengadilan Agama Pasuruan untuk periode 30 Juni 2012 untuk Aset sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah), Kewajiban sebesar Rp. 1.500.000,- dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 0,-. Komposisi Neraca Semester I TA 2012 adalah sebagai berikut :

Uraian

Aset Kewajiban Ekuitas Dana

Per 30 Juni 2012

Rp Rp Rp

1,500,000 1,500,000 -

% Naik/ (Turun)

Per 31 Desember 2011

Rp Rp Rp

-

#DIV/0! 100% #DIV/0!

Tabel 12. Komposisi Neraca

Jumlah Aset per 30 Juni 2012 sebesar Rp 1.500.000.,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 1.500.000,- dan Aset Tetap sebesar Rp. 0,-. Jumlah Kewajiban per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 1.500.000,-. Jumlah ekuitas dana per 30 Juni 2012 sebesar Rp. 0,- terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 0,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp. 0,-. Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini


1,000,000 -

1,500,000

2,000,000

1,500,000


-

-

-

Per 30 Juni Per 2012 31 Desember 2011

-

Aset Kewajiban Ekuitas

Grafik 3. Komposisi Neraca

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca C.2.1. Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 1.500.000

C.2.1.1

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP)) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2012 adalah sebagai berikut : Per 30 Juni 2012

Rp

1,500,000

Per 31 Des 2011

Rp

Kenaikan/ Penurunan

-

Rp

1,500,000

Tabel 13. Posisi Perbandingan Kas Bendahara Pengeluaran Secara fisik jumlah kas di Bendahara Pengeluaran saat ini adalah Rp. 1.500.000,- berdasarkan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Per 30 Juni 2012.



C.2.1.2

Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo

Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,-

rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2012 adalah Nihil dimana seluruh PNBP untuk Semester I Tahun 2012 telah disetor ke kas Negara.

C.2.1.3

Persediaan Nilai Cadangan Persediaan yang terdapat pada Neraca Pengadilan Agama per 30 Juni 2012 Rp. 0,- berdasarkan Berita Acara Stock Opname No. ………. tanggal ………. (BA dan Lampiran Opname Fisik Barang terlampir) Perbandingan Nilai Cadangan Persediaan

Per 30 Juni 2012

Rp

-

Per 31 Des 2011

Rp

-

Kenaikan / Penurunan

Rp

-

Tabel 15. Posisi Perbandingan Persediaan

Kode Akun

Uraian Akun

Jumlah

117111

Barang Konsumsi

Rp

-

117113

Bahan Untuk Pemeliharaan

Rp

-

115121

Pita Cukai, Materai dan Leges

Rp

-

Rp

-

Jumlah

Tabel 16. Daftar Persediaan Per 30 Juni 2012 Nilai persediaan yang disajikan dalam neraca merupakan nilai berdasarkan hasil stock opname fisik barang.

C.2.2. Aset Tetap Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2012 No.

Uraian

Per 30 Juni 2012

Per 31 Des 2011

% Naik / Turun

1.

Tanah

0

0

#DIV/0!

2.

Peralatan dan Mesin

0

0

#DIV/0!

3.

Gedung dan Bangunan

0

0

#DIV/0!

4.

Aset Tetap Lainnya

0

0

#DIV/0!

5.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

0

0

Jumlah

0

0

Tabel 17. Posisi Aset Tetap

1

Per 30 Jun 2012

1 1

Per 31 Des 2011

1 1 1 0 0 0 0

Grafik 4. Posisi Aset Tetap

Aset Tetap Lainnya

Ged. & Bngunn

Perl. & Mesin

Tanah

-

0% #DIV/0!



Perbandingan posisi aset tetap dalam neraca dan posisi aset tetap pada SIMAK BMN dapat dilihat dalam tabel berikut : No.

Aset Tetap dalam SIMAK BMN

Aset Tetap dalam Neraca

Uraian

Selisih

1.

Tanah

0

0

0

2.

Peralatan dan Mesin

0

0

0

3.

Gedung dan Bangunan

0

0

0

Aset Tetap Lainnya

0

0

0

Jumlah

0

0

0

4.

Tabel 18. Daftar Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan SIMAK BMN Per 30 Juni 2012

Tanah Rp. 0,-

C.2.2.1

Tanah Nilai Tanah Pengadilan Agama Pasuruan per 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 0,- dengan luas 0m2. Jumlah tersebut diperoleh dari saldo awal sebesar Rp. 0,- dengan luas 0m2, mutasi tambah sebesar Rp. 0,dengan luas 0 m2 dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- dengan luas 0 m2. Per 30 Juni 2012

Rp


Per 31 Des 2011

-

Rp

-

Rp

-

Tabel 19. Posisi Perbandingan Tanah

Mutasi Nilai Tanah Saldo Awal

Rp

-

Mutasi Tambah

Rp

-

Mutasi Kurang

Rp

-

Saldo Akhir

Rp

-

Tabel 20. Mutasi Nilai Tanah Semester I Tahun 2012

Tidak pembelanjaan modal tanah di Semester I tahun anggaran 2012

Peralatan dan Mesin Rp. 0,-

C.2.2.2

Peralatan dan Mesin Nilai peralatan dan Mesin di Pengadilan Agama per 30 Juni 2012 adalah Rp. 0,- yang diperoleh dari realisasi belanja modal selama Semester I tahun 2012 yang terdiri dari Saldo awal Rp. 0,- mutasi tambah Rp. 0,mutasi kurang Rp. 0,- .


Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2012 Per 30 Juni 2012 Rp


Per 31 Des 2011 -

Rp

-

Rp

-

Tabel 21. Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin pada Semester I ini sebesar Rp. 0,- tersebut adalah sebagai berikut :

Mutasi Peralatan dan Mesin Saldo Awal

Rp

-

Pembelian

Rp

-

Transfer Masuk

Rp

-

Penghapusan

Rp

-

Transfer Keluar

Rp

-

Koreksi Nilai

Rp

-

Rp

-

Saldo Akhir

Tabel 22. Mutasi Atas Peralatan dan Mesin Adapun rincian kontrak pembelanjaan modal peralatan dan mesin untuk Semester I tahun anggaran 2012 dengan adalah sebagai berikut : 

SPM No:......... tanggal ............. sebesar Rp. ..............,- dan SP2D No:............. tanggal ............. sebesar Rp. ......................

Realisasi

belanja

modal

peralatan

dan

mesin

sampai

dengan

per Semester I tahun 2012 adalah sebagai berikut : Mata Anggaran 532111

Uraian

Jumlah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp

-

Jumlah Belanja

Rp

-

Tabel 23. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Semester I Tahun 2012 Gedung dan Bangunan Rp. 0

C.2.2.3

Gedung dan Bangunan NIlai Gedung dan Bangunan Pengadilan Agama Pasuruan per

30 Juni

2012 adalah sebesar Rp. 0,- dengan luas ........ m2 yang terdiri dari saldo awal sebesar Rp. .................,- dengan luas ......... m2 dan terdapat mutasi tambah sebesar Rp. ...................,- berupa Pengembangan Nilai Rp. .................,- dan Koreksi Nilai/Kuantitas sebesar Rp. ...................,-;


Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengadilan Agama Pasuruan Semester I Tahun 2012 Per 30 Juni 2012 Rp


Per 31 Des 2011 -

Rp

-

Rp

-

Tabel 24. Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0,-

C.2.2.4

Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Pengadilan Agama Per 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 0,-

Per 30 Juni 2012 Rp


Per 31 Des 2011 -

Rp

-

Rp

-

Tabel 25. Posisi Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Mutasi/perubahan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp. 0,- tersebut dikarenakan pada bulan ............. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. ....................,- tersebut telah menjadi aset dan sudah masuk dalam neraca dengan perkiraaan Peralatan dan Mesin. sebagai berikut :

Penambahan : Saldo Awal

Rp

-

Pembelian

Rp

-

Transfer Masuk

Rp

-

Koreksi Nilai

Rp

-

JUMLAH Rp

-

Tabel 26. Mutasi Atas Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.3. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Rp. 1.500.000,-

C.2.3.1

Uang Muka dari KPPN Nilai Uang Muka dari KPPN per tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 1.500.000,-.

Per 30 Juni 2012 Rp

1,500,000


Per 31 Des 2011 Rp

-

Rp

1,500,000

Tabel 27. Posisi Perbandingan Uang Muka KPPN



C.2.4. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar Rp.. 0,-

C.2.4.1

Cadangan Persediaan Nilai Cadangan persediaan per tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 0,-, ini berarti bertambah Rp. 0,- dari saldo per 31 Desember 2011 yang dapat dilihat dalam tabel

Per 30 Juni 2012 Rp


Per 31 Des 2011 -

Rp

-

Rp

-

Tabel 28. Posisi Perbandingan Cadangan Persediaan

C.2.5 Ekuitas Dana Diinvestasikan Ekuitas Dana Diinvestasika n Rp. 0

C.2.5.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Nilai Dana yang diinvestasikan dalam aset tetap per tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 0,-, berkurang sejumlah Rp. 0,- dari saldo per 31 Desember 2011, Per 30 Juni 2012 Rp

Per 31 Des 2011 -

Rp

% Naik/ (Turun) -

Rp

-

Tabel 29. Posisi Perbandingan Ekuitas Dana Aset Tetap

C.2.5.2

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Nilai Dana yang diinvestasikan dalam aset lainnya per tanggal 30 Juni 2012 berupa aset tak berwujud adalah sebesar Rp. 0,-, tidak bertambah sejak 31 Desember 2011 , yang diperoleh dari belanja modal. Per 30 Juni 2012 Rp

Per 31 Des 2011 -

Rp

% Naik/ (Turun) -

Rp

-

Tabel 29. Posisi Perbandingan Ekuitas Dana Aset Tetap

C.3 Catatan Penting Lainnya Catatan Penting Lainnya

Untuk Semester I Tahun Anggaran 2012 tidak ada persoalan yang menghambat

Pengungkap an Penting Lainnya

D. Pengungkapan Penting Lainnya

dalam hal pembuatan neraca.

D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK Pada Semester I Tahun 2012 ini Pengadilan Agama Pasuruan tidak ada



temuan BPK (deskripsikan berdasarkan Nomor dan tanggal dari surat BPK dan Surat Tindak Lanjut dari Satker bila ada)

D.2 REKENING PEMERINTAH Pengadilan Agama Pasuruan untuk DIPA (04) Ditjen Badilag mempunyai rekening GIRO di Bank BRI Cabang Pasuruan dengan nomor rekening: 0065.01000675.30.4 dan saldo per 30 Juni 2012 adalah Rp. 0,- (rekening koran terlampir) No. 1.

Nama Bank

No. Rekening

BRI cabang Pasuruan0065.01000675.30.4

Saldo per 30 Juni 2012 Rp

-

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Informasi Pendapatan dan belanja akrual pada Pengadilan Agama Pasuruan untuk Semester I tahun 2012 ini adalah sebesar Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut (Untuk pelaporan periode Semester I belum ada Informasi Akrual ini): 1. .......................................

Rp...............,-

2. ......................................

Rp...............,-

D.4 LAPORAN KEUANGAN PERKARA

Saldo keuangan perkara per 29 Juni 2012 sebesar Rp. 86.661.000,-

D.5 BIAYA PROSES Biaya proses pada Pengadilan Agama Pasuruan untuk Semester I tahun 2012 ini adalah sebesar Rp. 3.328.100,- dengan rincian sebagai berikut : 1. Penerimaan

Rp. 20.773.500,-

2. Pengeluaran

Rp. 17.445.400,-

3. Saldo per 29 Juni 2012

Rp. 3.328.100,-

BAGIAN ANGGARAN 005. CaLK

Recommend Documents