BAGIAN ANGGARAN

BAGIAN ANGGARAN 005 04 - 401055

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2011

Jl. INDRAKILA NO.42 KEBUMEN

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Kebumen adalah entitas akuntansi dari Mahkamah Agung RI yang berkewajiban pelaksanaan

menyelenggarakan

akuntansi

dan

laporan

pertanggungjawaban

atas

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan

keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kebumen mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan tahun anggaran 2011, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran memberikan informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara

untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.0,- atau 0 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2011. Sementara itu, realisasi Belanja Negara tahun 2011 adalah sebesar Rp.126.600,- atau 2.11 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA TA 2011.

2.

Neraca

menyajikan

tentang

informasi

posisi

kementerian negara/lembaga per 31 Desember

aset,

kewajiban,

dan

ekuitas

2011. Dari Neraca tersebut

diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp.0,- dan Kewajiban sebesar Rp.0,sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Pengadilan Agama Kebumen per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp.0,-

3.

Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kata Pengantar – Halaman

iii

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan

Tahun Anggaran 2011 ini masih belum

sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna

laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan

menyajikan Laporan Keuangan yang akurat dan tepat waktu sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Kebumen, 31 Desember 2011 Kuasa Pengguna Anggaran

AFIF EKO SULISTIONO, SH NIP. 19641030 199303 1 001

Kata Pengantar – Halaman

iv

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kebumen Tahun Anggaran 2011

DAFTAR ISI Halaman Sistematika Penyajian Laporan Keuangan

i

Kata Pengantar

iii

Daftar Isi

v vii

Daftar Tabel Daftar Grafik

viii

Daftar Lampiran

ix

Daftar Singkatan

x

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan

xi

Pernyataan Tanggung Jawab

xiii

I. Ringkasan

1

II. Laporan Realisasi Anggaran (LRA perbandingan 2011 dengan LRA 2010)

2

III. Neraca (neraca perbandingan 2011 degan neraca 2010)

4

IV. Catatan atas Laporan Keuangan

5 5

A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum

5

A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja

5

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

7

A.4. Kebijakan Akuntansi

8

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

13

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

13

B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran

13

B.3. Catatan Penting / Pengungkapan Lainnya

13 15

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Posisi Keuangan Secara Umum

15

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

16

C.3. Catatan Penting / Pengungkapan Lainnya

16 16

D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

16

D.2. Rekening Pemerintah (Pembukaan atau Penutupan)

16

D.3. Perkara

16

Daftar Isi – Halaman

v


Laporan-laporan Pendukung sesuai Perarturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER - 65/PB/2010 Laporan Keuangan a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran –

LRA Belanja

–

LRA Pengembalian Belanja

–

LRA Pendapatan

–

LRA Pengembalian Pendapatan

–

Neraca Percobaan

Lampiran – Lampiran Pendukung

– BAR dan LHR dengan KPPN bulan Desember 2011 –

Daftar Rekonsiliasi KPPN Semester II 2011

–

SSBP Setoran UP TA 2011

–

Laporan Rekening Pemerintah

– Rekening Koran bulan Desember 2011 – Rekening Koran Perkara bulan Desember 2011 – LPJ bendahara Pengeluaran (04) – Data Keuangan Perkara per 31 Desember 2011 – Laporan Keuangan Perkara Bulan Desember 2011

Daftar Isi – Halaman

vi


DAFTAR SINGKATAN APBN

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN-P

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

BLU

: Badan Layanan Umum

BPK

: Badan Pemeriksa Keuangan

BUN

: Bendahara Umum Negara

DIPA

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LRA

: Laporan Realisasi Anggaran

MA

: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PNBP

: Penerimaan Negara Bukan Pajak

SIMAK-BMN

: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAI SAK SAP SKPA

: Sistem Akuntansi Instansi : Sistem Akuntansi Keuangan : Standar Akuntansi Pemerintahan : Surat Kuasa Pengguna Anggaran

TA

: Tahun Anggaran

TAB

: Tahun Anggaran Berjalan

TAYL

: Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR

: Tuntutan Ganti Rugi

TPA

: Tagihan Penjualan Angsuran

UP

: Uang Persediaan

Daftar Singkatan – Halaman

x


INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

B.2.1 B.2.1.1 B.2.1.1.1 B.2.1.1.2 B.2.1.2 B.2.1.2.1 B.2.1.2.2 B.2.1.2.3 B.2.1.3

Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan Perpajakan Pajak Dalam Negeri Pajak Perdagangan Internasional Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Sumber Daya Alam Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Penerimaan Hibah

Belanja Negara Catatan B.2.2 Catatan B.2.2.1

Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat

NERACA ASET Aset Lancar Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.2.7 C.2.8 C.2.9 C.2.10 C.2.11 C.2.12 C.2.13 C.2.14

Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.15 C.2.16 C.2.18 C.2.19

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas pada Badan Layanan Umum Piutang Pajak Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Uang muka belanja Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum Piutang Lainnya Persediaan Persediaan Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum Investasi Permanen Badan Layanan Umum

Aset Tetap Aset Lainnya

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.20 C.2.21 C.2.22 C.2.23

Utang kepada Pihak Ketiga Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Uang Muka dari Rekening Khusus Uang Muka dari BUN Index Catatan Atas Laporan Keuangan - Halaman

xi


Catatan C.2.24 Catatan C.2.25 Catatan C.2.27 EKUITAS Catatan C.2.28

Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.29 C.2.30 C.2.31 C.2.32

Uang Muka dari KPKN Pendapatan yang Ditangguhkan

Utang Jangka Pendek Lainnya Cadangan Piutang Cadangan Persediaan

Ekuitas Dana Lancar Dana Lancar Lainnya Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Pendapatan yang Ditangguhkan

Catatan C.2.33

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Catatan C.2.34 Catatan C.2.35 Catatan C.2.36

Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Catatan C.2.37

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Index Catatan Atas Laporan Keuangan - Halaman

xii


DAFTAR TABEL

Halaman Catatan

Tabel 1

Ringkasan LRA TA 2011 dan TA 2010

1

Catatan

Tabel 2

Realisasi Neraca TA 2011 dan TA 2010

2

Catatan

Tabel 3

Rincian Anggaran dan realisasi per sumber dana TA 2011 dan TA 2010

7

Catatan

Tabel 4

Rincian Anggaran dan realisasi per jenis belanja TA 2011 dan TA 2010

7

Catatan

Tabel 5

Sumber dana anggaran satker TA 2011 dan TA 2010

7

Catatan

Tabel 6

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Satker TA 2011

13

Catatan

Tabel 7

Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA 2011 dan TA 2010

15

Catatan

Tabel 8

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2011

16

Daftar Tabel - Halaman

vii


DAFTAR LAMPIRAN –

BAR dan LHR dengan KPPN bulan Desember 2011

–

Daftar Rekonsiliasi KPPN Semester II 2011

–

SSBP Setoran UP TA 2011

–

Laporan Rekening Pemerintah

–

Rekening Koran bulan Desember 2011

–

Rekening Koran Perkara bulan Desember 2011

–

LPJ bendahara Pengeluaran (04)

–

Data Keuangan Perkara per 31 Desember 2011

–

Laporan Keuangan Perkara bulan Desember 2011

Daftar Lampiran - Halaman

x


DAFTAR GRAFIK

Halaman Catatan

GrafiK 1

Perbandingan Komposisi Neraca TA 2011 Dan TA 2010

15

Daftar Grafik - Hakaman viii


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kebumen yang terdiri dari: Laporan Realisasii Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kebumen,31 Desember 2011 Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kebumen


Pernyataan Tanggung Jawab - Halaman xiii


I. RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara

dan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

171/PMK.05/2007,

menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kebumen Tahunan Tahun Anggaran 2011 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2011. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2011 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.113.363.928,- atau 0 persen persen dari anggaran sedangkan Penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.3.194.885.187,- atau mencapai 80,87 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp.3.194.885.187,- atau 80.87 persen dari anggaran sedangkan Belanja Pinjaman Luar Negeri dan Belanja Hibah tidak ada. Tabel 1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2010 dapat disajikan sebagai berikut : Uraian Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Rupiah Murni Belanja Pinjaman Luar Negeri Belanja Hibah

TA 2011 Anggaran Realisasi -

(dalam rupiah) TA 2010 Anggaran Realisasi -

6.000.000,-

126.600,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp.0,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.0,- ; Aset Tetap sebesar Rp.0,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.0,-. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.0,- yang merupakan kewajiban jangka pendek Ringkasan - Halaman

1


Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp.0,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.0,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.0,-. Tabel 2. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupaih)

Uraian

Tanggal Neraca 31 Desember 31 Desember 2011 2010

Nilai kenaikan/ (penurunan)

Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset

0,0,0,0,-

0,0,0,0,-

0.0,0,0,-

Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek

0,-

0,-

0,-

Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

0,0,-

0,0,-

0,0,-

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

Ringkasan - Halaman

2

NERACA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 ( DALAM RUPIAH ) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA JENIS KEWENANGAN

: 005 : 04 : 0300 : 401055 : KD

NAMA PERKIRAAN 1

MAHKAMAH AGUNG DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PROP. JAWA TENGAH PENGADILAN AGAMA KEBUMEN (BADILAG) KANTOR DAERAH JUMLAH 2011 2

Kenaikan (Penurunan) 2010 3

Jumlah 4

% 5

ASET ASET LANCAR Persediaan

0

0

0

0,00%

Kas di Bendahara Pengeluaran JUMLAH ASET LANCAR

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

0

0

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Kepada Pihak Ketiga

0

0

0

0,00%

Uang Muka dari KPPN

JUMLAH ASET

0

0,00%

KEWAJIBAN

0

0

0

0,00%

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

0

0

0

0,00%

JUMLAH KEWAJIBAN

0

0

0

0,00%

Cadangan persediaan

0

0

0

0,00%

Dana yang harus disediaan untuk pembayaran Utang

0

0

0

0,00%

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

0

0

0

0,00%

JUMLAH EKUITAS DANA

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

Jangka Pendek

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Kebumen, 31 DESEMBER 2011 Kuasa Pengguna Anggaran



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Peratuan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/Tahun 2010 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN AGAMA KEBUMEN Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA KEBUMEN Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang dilakukan kantor Pengadilan Agama Kebumen agar mampu menjawab segala tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global dalam tatanan sistem negara kesatuan Republik Indonesia melalui pendekatan Stratejik yang jelas dan sinergis, maka kantor Pengadilan Agama Kebumen dapat menyelaraskan visi dan misinya. Dengan misi tersebut, diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan lima tujuan : 1. Terwujudnya manajemen yang baik dan benar 2. Terwujudnya administrasi perkara yang baik dan benar. 3. Terwujudnya administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan yang baik dan benar. 4. Terwujudnya administrasi umum yang baik dan benar. 5. Terwujudnya kinerja pelayanan publik yang baik dan benar. Pertama, untuk terwujudnya manajeman peradilan yang baik dan benar dengan sasaran penyusunan program kerja tahun 2011 dilakukan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kegiatan. Kedua, untuk terwujudnya administrasi perkara yang baik dan benar dengan sasaran terlaksananya peningkatan kualitas prosedur penerimaan perkara, penanganan buku register perkara, buku keuangan perkara dan pelaporan perkara. Ketiga, untuk terwujudnya administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan yang baik

Catatan Atas Laporan Keuangan - Halaman 5


dan benar, dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi SIADPA, dengan sasaran terlaksananya peningkatan kualitas Majelis Hakim, ketepatan waktu pemanggilan para pihak, proses persidangan, pembuatan berita acara persidangan, minutasi perkara dan kearsipan serta pelaksanaan putusan. Keempat, untuk terwujudnya administrasi umum yang baik dan benar dengan sasaran terlaksananya kualitas penanganan bidang kepegawaian, pengelolaan keuangan negara, pengelolaan surat menyurat, pengelolaan inventaris dan perpustakaan. Kelima, untuk terwujudnya kinerja pelayanan publik yang baik dan benar dengan sasaran pengelolaan

manajemen

peradilan,

mekanisme

pengawasan,

kepemimpinan,

pengembangan sumber daya manusia, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor, tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan atau kerapihan, kecepatan dan ketepatan penanganan perkara, pelayanan dan tingkat pengaduan masyarakat. Kelima tujuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar kalau tidak ada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pengelolaan sarana prasarana dan pengelolaan keuangan negara. Dengan sasaran terbinanya kualitas sumber daya manusia peradilan, pengelolaan sarana prasarana secara optimal, pengeluaran keuangan negara secara tertib, efisien dan bertanggung jawab. Sebagai indikasinya adalah sumber daya manusia yang ada semakin meningkat kualitasnya, sarana prasarana semakin meningkat sesuai standar begitu juga keuangan negara diberdayakan secara tertib, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tiga kebijakan mengelola urusan kepegawaian secara profesional, tertib dan bertanggung jawab, mengelola urusan rumah tangga, tata persuratan, perlengkapan rumah tangga dan sarana prasarana kerja yang lain dan mengelola keuangan negara secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendapatan

PENDAPATAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Kebumen untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang harus dipertanggungjawabkab kepada Dirjen Badan Peradilan Agama tidak didapati menganai realisasi pendapatan namun kesemuanya hanya berkenaan dengan realisasi belanja, sehingga dalam Laporan Keuangan ini tidak dapat disajikan informasi yang berkaitan dengan realisasi pendapatan. Oleh karenanya tidak dapat dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada semester I tahun sebelumnya.

Belanja

BELANJA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pengadilan Agama Kebumen. Belanja Pengadilan Agama Kebumen yang berkenaan dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama hanya berupa belanja barang saja, Sementara belanja pegawai dan belanja modal ada dalam program Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Tekbis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.



Pagu Belanja barang Pengadilan Agama Kebumen pada tahun 2011 sebesar Rp.6.000.000,- pada TA 2011 terealisasi sebesar Rp.126.600,- atau 2.11 %, sementara Belanja barang pada tahun 2010 tidak ada karena DIPA 04 masih menjadi satu dengan DIPA 01. Perincian anggaran dapat dilihat dari tabel berikut ini: Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi per Sumber dana

Uraian

Anggaran 2011 Anggaran 2010 (Rp) (Rp)

Realisasi 2011 (Rp)

Realisasi 2010 (Rp)

(%) 2011

(%) 2010

Rupiah murni

6.000.000,-

0,-

126.600,-

0,-

2.11

0

Jumlah

6.000.000,-

0,-

126.600,-

0,-

2.11

0

Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Kode Uraian Jenis Jenis Belanja Belanja 1

2

51

Belanja pegawai

52

53

Anggaran 2011

Anggaran 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2010

(%) 2011

(%) 2010

3

4

5

6

7

8

0,-

0,-

0,-

0,-

0.00

0.00

Belanja barang

6.000.000,-

0,-

126.600,-

0,-

2.11

0.00

Belanja Modal

0,-

0,-

0,-

0,-

0.00

0.00

6.000.000,-

0,-

126.600,-

0,-

2.11

0.00

Jumlah

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahunan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Pengadilan Agama Kebumen. Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2011 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp.6.00.000,Dari anggaran di atas, rincian anggaran Satker adalah sebagai berikut : Tabel 5 Rincian Anggaran Satker

Tahun Anggaran 2010 2011

JENISSUMBERDANA APBN BLU 6.000.000



Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari: 

Laporan Realisasi Anggaran



Neraca



Catatan atas Laporan Keuangan

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini seluruhnya telah diproses melalui SIMAK-BMN.

Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Kebumen disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran atau dikeluarkan dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Penyusunan dan penyajian LK Tahunan Tahun Anggaran 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam

penyusunan LK Tahunan Tahun Anggaran 2011 Pengadilan Agama Kebumen telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Pengadilan Agama Kebumen adalah: Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pengadilan Agama Kebumen dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pengadilan Agama Kebumen. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pengadilan Agama Kebumen. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran. Khusus pengeluaran melalui Catatan Atas Laporan Keuangan - Halaman 8


bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi masing masing belanja. Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, seta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumer daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang diperlihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan , kekayaan didasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, atau dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarakan surat keputusan penagihan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: –

Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.

–

Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama semarang

pertanggal 31

Desember 2011 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: Catatan Atas Laporan Keuangan - Halaman 9


(a.)

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b.)

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

(c.)

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam LK

Tahun 2011 seluruh aset tetap yang dikelola belum

disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) atas asset tetap dimaksud. Aset Lainnya

a. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak Catatan Atas Laporan Keuangan - Halaman 10


mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS)

BP MIGAS. Di samping itu,

piutang macet kementerian

negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban

adalah

utang

yang

timbul

dari

peristiwa

masa

laluu

yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintah, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena peikatan dengan pegawai yang ekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang – undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketika (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Utang Bunga (accrued insterest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapan untuk dibayar atau dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pemayaran, perubahan penilaian Catatan Atas Laporan Keuangan - Halaman 11


karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Data

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi anggaran pada Tahunan Anggaran 2011 dengan menyebutkan jumlah rupiah realisasi dan presentase dari anggaranya, yang terdiri dari : 1. Realisasi Pendapatan Negara a. Penerimaan Negara dari Pajak b. Penerimaan Negara bukan Pajak 2. Realisasi Belanja Negara a. Belanja Rupiah Murni dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6 Rincian Laporan Realisasi Anggaran % No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Real. Angg.

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Rp

- Rp

-

0,00%

-Penerimaan Pajak

Rp

- Rp

-

0,00%

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

- Rp

-

0,00%

- Penerimaan Hibah

Rp

- Rp

-

0,00%

Rp

6.000.000 Rp

126.600

2,11%

2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Rupiah Murni

Rp

6.000.000 Rp

126.600

2,11%

- Belanja Pinjama LN

Rp

- Rp

-

0,00%

- Belanja Rupiah Pendamping

Rp

- Rp

-

0,00%

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp.0,-

B.2.1. Pendapatan Negara Dalam Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kebumen Tahun Anggaran 2011 ini tidak ada informasi mengenai realisasi pendapatan dikarenakan realisasi pendapatan hanya ada pada DIPA Badan Uusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan sudah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahunan Pengadilan Agama Kebumen tahun anggaran 2011 pada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. B.2.2. Belanja Negara Belanja Pengadilan Agama Kebumen adalah belanja Peningkatan Manajemen Peradilan yang hanya terdiri dari Belanja Prodeo,

sebagaimana tersebut dalam DIPA Dirjen

Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.6.000.000,- terrealisasi sebesar Rp.126.600,- atau 2.11 persen dari anggarannya, sementara untuk Tahun Anggaran 2010 tidak ada DIPA Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sehingga tidak dapat dibandingkan. Catatan Penting Lainnya

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 

Jumlah perkara prodeo yang terdafatar di Pengadilan Agama Kebumen per 31 Desember 2011 sebanyak 3 perkara.



Perkara nomor: 0379/Pdt.G/2011/PA.Kbm pendafataran tanggal 21-02-2011 putus tanggal 21-7-2011 dengan prodeo murni (biaya dinihilkan) dikarenakan ini tahun pertama pengunaan prodeo dengan DIPA sendiri sehingga belum



dipahaminya dengan baik aturan – aturan tentang pencairan perkara prodeo antara KPPN dengan satker tentang tata cara pencairan perkara prodeo. 

Perkara Nomor : 1447/Pdt.G/2011/PA.Kbm pendaftaran tanggal 07-09-2011 putus dicabut pada tanggal 20 -10 -2011 sehingga realisasi anggaran DIPA 2011 untuk 1 perkara sebesar Rp.300.000 hanya terrealisasi 126.600,- untuk biaya pemanggilan dan redaksi.



Perkara Nomor : 1696/Pdt.G/2011/PA.Kbm pendafataran tanggal 07-092011, putus sela tanggal 08 desember 2011 namun sampai akhir tahun 2011 belum ada tindak lanjut. Karena akhir tahun anggaran maka Uang Persediaan (UP) yang seharusnya di realisasikan kepada kasir untuk biaya persidangan 1 perkara sebesar Rp.300.000,- tidak dapat terrealisasasi karena semua saldo UP yg berada pada bendahara pengeluaran telah disetorkan kembali ke Kas Umum Negara sebelum TA 2011 berakhir.



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM Posisi Neraca Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut, Aset sebesar Rp.0,- ; Kewajiban sebesar Rp.0,- ; dan Ekuitas Dana sebesar Rp.0,-. Tabel 7 Perbandingan Komposisi Neraca TA 2011 dan TA 2010 31 Desember 2011 (Rp)

Uraian

31 Desember 2010 Kenaikan/ (Penurunan) (Rp) (Rp)

Aset Rp

- Rp

- Rp

-

Rp

- Rp

- Rp

-

Rp

- Rp

- Rp

-

Kewajiban Ekuitas Dana

Grafik.1 : komposisi neraca Per 31 Desember 2011 dan 2010 1 1 1

1 31 Desember 2010 31 Desember 2011

1 0 0 0

Kewajiban

0

Ekuitas Dana

0

Aset

0

0

0

0

0

0

(dalam ribuan)

1

Catatan Atas Laporan Keuangan – Halaman 15


C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0,-

C.2.1.1.

Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 0,-, sedangkan Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 0,-, Tabel 8 Komposisi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2011 No. Keterangan 1 Jasa Giro yang belum di setor ke kas negara 2 Gaji bulan Januari 2011 yang belum dibayarkan 3 Sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan Jumlah

Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0,-

C.2.1.2

Jumlah Rp Rp Rp Rp

-

Kas di Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan di Pengadilan Agama Kebumen per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 0,- sedangkan per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 0,-

Persediaan Rp.0,-

C.2.1.3

Persediaan Persediaan pada periode 31 Desember 2011 sebesar Rp. 0.,- sedangkan bila dibandingkan dengan periode 31 Desember 2010 yang sebesar Rp. 0,- maka tidak ada selisih.

Kewajiban Rp.0,-

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Untuk sampai akhir semester II Tahun 2011 tidak ada temuan BPK D.2. REKENING PEMERINTAH Rekening PT Bank Rakyat Indonesia No. 0032-01-000441-30-6 Atas Nama Bendahara Pengeluaan Pengadilan Agama Kebumen (4) Rekening BNI Syariah Cabang Purwokerto No. 131999488 Atas Nama Pengadilan Agama Kebumen (merupakan rekening perkara)



D.3. INFORMASI PENDAPATAN PERKARA D.3.1. PENJELASAN UMUM Selain pengelolaan keuangan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dalam institusi pemerintah lebih dikenal dengan keuangan DIPA, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya juga mengelola biaya proses penyelesaian perkara yang bersumber dari para pihak berperkara atau lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata tidak dibolehkan lagi menggunakan fasilitas yang bersumber dari keuangan yang ada dalam DIPA. Uang titipan pihak ketiga ( pihak berperkara ) ini merupakan uang persediaan yang digunakan khusus untuk membiayai penyelesaian perkara selama proses pemeriksaan berlangsung dan semata mata hanya dibolehkan digunakan husus untuk perkara tertentu ( mereka sendiri ). Biaya proses titipan pihak ketiga ini digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara diantaranya biaya pemanggilan para pihak berperkara, saksi saksi, biaya pemberitahuan, biaya penyitaan dan biaya biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkata tersebut.

Hal ini merupakan konsekwensi logis yuridis bahwa dalam perkara perdata, biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada awal proses dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak pihak yang mengajukan upaya hukumbaik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan tidak dibebankan kepada negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara kecuali bagi mereka yang tidak mampu ( perkara prodeo ) dan dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industri. D.3.2. DASAR HUKUM a. HIR ( Het Herzien Inlands Reglemen ) staadblaad tahun 1941 no 44. b. R.Bg ( Reglemen Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Jawa en Madoera ) staadblaad 1027 no 227. c. Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 d. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009. e. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009. D.3.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI Pengelolaan ( pengadministrasian ) biaya proses ( titipan pihak ketiga ) ini terpisah dari pengelolaan ( pengadministrasian ) biaya yang ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tertuang dalam DIPA. Penanggung jawab pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Agama Kebumen adalah Panitera. Prosedur pembayaran biaya proses dari pihak ketiga harus dibayarkan oleh para pihak berperkara dengan cara langsung menyetor sendiri ke bank persepsi Pengadilan Agama setempat setelah sebelumnya oleh petugas meja I dilakukan tentang penaksiran besarnya biaya proses dalam perkara tersebut. Rekening bank biaya proses ini terpisah dari rekening bank pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang ada dalam Catatan Atas Laporan Keuangan – Halaman 17


bendahara pengeluaran. Hampir semua biaya proses perkara ini tersimpan di bank persepsi, sebagian kecil disimpan dalam brankas bendahara biaya proses yang digunakan sebagai uang persediaan untuk keperluan proses penyelesaian perkara, besarnya pengeluaran biaya untuk proses penyelesaian perkara ini sesuai dengan tahapan tahapan persidangan/ pemeriksaan perkara dan manakala uang persediaan untuk proses penyelesaian perkara ini kurang maka bendahara biaya proses akan mengambil kembali uang yang ada pada rekening bank persepsi. Disamping biaya proses, terhadap para pihak berperkara berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2008 juga dibebani untuk membayar biaya PNBP sebagai pemasukan pemerintah/ penerimaan Negara diluar sector pajak. Oleh karena biaya proses ini merupakan titipan dari pihak berperkara yang digunakan sebagai biaya operasional selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, maka apabila ternyata sebelum perkara selesai biaya proses tersebut kurang, maka kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan kembali untuk manambah biaya proses perkara. Namun apabila setelah pemeriksaan perkara selesai dan sudah tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian dan telah ternyata biaya proses dimaksud terdapat sisa biaya, maka sisa biaya tersebut dikembalikan kepada pihak berperkara. Apabila telah ternyata pihak berperkara tidak datang untuk mengambil sisa biaya proses dalam tenggang waktu 6 bulan terhitung sejak dijatuhkan putusan, maka sisa biaya proses tersebut diseturkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

A. SALDO AWAL Saldo Keuangan Perkara Tahun 2011 Sebesar Rp.224.777.000,- yang merupakan Saldo titipan pihak ketiga sebanyak 685 perkara terdiri dari perkara yang belum putus tahun 2010 =.685 perkara - Gugatan = 683 perkara - Permohonan = 2 perkara

B. PENDAPATAN Pendapatan perkara per 31 Desember tahun 2011 sebesar Rp.1.215.262.000,yang merupakan biaya perkara yang diterima selama tahun 2011 sebanyak 2.295 perkara yang terdiri dari perkara : - Gugatan = 2.272 perkara - Permohonan = 23 perkara C. BELANJA belanja perkara per 31 Desember tahun 2011 sebesar Rp.1.215.907.000,yang merupakan biaya perkara putus sebanyak 2.222 perkara yang terdiri = - Gugatan = 2.197 perkara - Permohonan = 25 perkara D. SALDO AKHIR saldo keuangan perkara per 31 Desember tahun 2011 sebesar Rp.214.132.000,- yang merupakan saldo titipan pihak ketiga sebanyak 758 perkara terdiri dari - Gugatan = 758 perkara - Permohonan = 0 perkara


BAGIAN ANGGARAN

Recommend Documents