BAGIAN ANGGARAN

BAGIAN ANGGARAN 005 04.401777

>WKZE<hE'E WE'/>Ed/E''/'DDE D,
:>͘
Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun Anggaran 2011

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut: Sistematika Penyajian Laporan Pengadilan Tinggi Agama Medan 1.

Sampul Luar Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Pengadilan Tinggi Agama Medan dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

2.

Sampul Dalam Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Pengadilan Tinggi Agama Medan dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

3.

Kata Pengantar Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

4.

Daftar Isi Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5.

Daftar Tabel Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6.

Daftar Grafik Merupakan daftar grafik yang terdapat Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7.

Daftar Lampiran Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam Laporan Keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8.

Daftar Singkatan Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam Laporan Keuangan.

9.

Pernyataan Tanggung Jawab Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan

i


Medan setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut : • Pernyataan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan; • Pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan; • Pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. 10.

Ringkasan Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi Laporan Keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas Laporan Keuangan.

11.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Tinggi Agama Medan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi Realisasi Pendapatan dan Belanja berdasarkan nilai neto, yaitu Realisasi Pendapatan dan Belanja setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah Laporan Keuangan periode tahunan. Untuk Laporan Keuangan periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif yaitu laporan realisasi anggaran yang membandingkan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dengan tahun anggaran berjalan.

12.

Neraca Pengadilan Tinggi Agama Medan Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. Untuk periode tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dengan tahun anggaran berjalan.

13.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Merupakan Laporan LRA untuk pendapatan dan belanja yang mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI. Laporan yang harus disampaikan dapat dilihat dalam lampiran Laporan Keuangan.

14.

Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terdiri atas: a. Pendahuluan Memuat hal-hal yang terkait dengan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang bersangkutan, yang terdiri dari: Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan

ii


• Dasar Hukum • Kebijakan Teknis • Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan • Kebijakan Akuntansi b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja. • Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2011 dengan laporan realisasi pendapatan dan belanja untuk triwulan yang berakhir 31 Desember 2010. c. Penjelasan pos-pos neraca. • Untuk penjelasan neraca tahunan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember 2011 dengan laporan neraca per 31 Desember 2010. d. Pengungkapan Penting Lainnya Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari: • Penjelasan atas Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK. • Penjelaskan atas Rekening Pemerintah. • Penjelaskan atas Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual. • Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain. 15.

Lampiran Laporan Keuangan a. Laporan Barang Pengguna CaLBMN i) Laporan Barang Pengguna Tahunan ii) Laporan Kondisi Barang iii) Rincian Saldo Awal b. Laporan Rekening Pemerintah c. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK d. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

16.

Lampiran lainnya sebagai pendukung catatan a. Daftar SSBP/copy dokumen SSBP untuk penyetoran Uang Persediaan tahun berjalan yang disetorkan ke kas negara pada tahun berikutnya, b. Daftar SSBP/copy dokumen SSBP untuk pendapatan yang diterima pada berjalan dan baru disetorkan ke kas negara pada tahun berikutnya. c. Daftar Berita Acara Rekonsiliasi. d. Daftar lainnya : − Daftar Keuangan Perkara.

Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan

iii

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 18 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Tinggi Agama Medan adalah salah satu Entitas Akuntansi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahunan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun Anggaran 2011, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut: 1.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, dan belanja. Berdasarkan laporan ini, Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah serta Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, adalah sebagai berikut : a. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp187.646,- atau 0 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2011, dikarenakan tidak ada estimasi pendapatan. b. Realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp339.710.500,- atau 92,79 persen dari anggaran yang dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2011.

2.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Neraca terdiri dari :

Kata Pengantar

iv

a. Aset adalah sebesar Rp0,b. Kewajiban sebesar Rp0,c. Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Mahkamah Agung Republik Indonesia per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp0,-. 3.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna Laporan Keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 ini masih

belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Medan,

Januari 2012

Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Medan dto T u k i r a n, SH NIP. 195803201983031005

Kata Pengantar

Halaman v


DAFTAR ISI Halaman Sistematika Penyajian Laporan Keuangan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Singkatan Indeks Catatan atas Laporan Keuangan Pernyataan Tanggung Jawab

i iv vi viii ix x xi xii

I. Ringkasan II. Laporan Realisasi Anggaran (Perbandingan 2011 dan 2010) III. Neraca (Perbandingan 2011 dan 2010) IV. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis Kementerian Negara/Lembaga A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Posisi Keuangan Secara Umum C.2. Penjelasan Per Pos Neraca C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.2. Rekening Pemerintah D.3. Data Keuangan Perkara D.4. Pengungkapan Lain-lain

xiii

1 1 1 5 5 11 11 11 16 17 17 17 19 19 19 19 20 20

Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 • LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan • LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja • Neraca Percobaan Lampiran Laporan Rekening Pemerintah Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN

Daftar Isi

... ... ... ... ... ... ...

vi


Lampiran Data Keuangan Perkara Lampiran-lampiran Lainnya sebagai pendukung CaLK

...

Daftar Isi

vii


DAFTAR TABEL Halaman Catatan

Tabel 1

Ringkasan Perbandingan LRA Belanja TA 2011 dan TA 2010

Catatan

Tabel 2

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011

11

4

Catatan

Tabel 3

Komposisi Realisasi Pendapatan Negara Dan Hibah TA 2011

11

Catatan

Tabel 4

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

12

Catatan

Tabel 5

Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja TA 2011 Dan TA 2010

13

Catatan

Tabel 6

Perbandingan rincian realisasi belanja pegawai TA 2011 dan TA 2010

15

Catatan

Tabel 7

Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang TA 2011 dan TA 2010

15

Catatan

Tabel 8

Perbandingan Neraca TA 2011 dan TA 2010

17

Catatan

Tabel 9

Perbandingan Saldo Kas Bendahara Pengeluaran TA 2011 dan TA 2010

18

Catatan

Tabel 10

Perbandingan Saldo Kas Bendahara Penerimaan TA 2011 dan TA 2010

18

Daftar Tabel

viii


DAFTAR GRAFIK

Halaman Catatan

GrafiK 1

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Catatan

GrafiK 2

Perbandingan Komposisi Alokasi Belanja TA 2011 dan TA 2010

13

Catatan

GrafiK 3

Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja TA 2011 Dan TA 2010

14

Catatan

GrafiK 4

Perbandingan Komposisi Neraca TA 2011 Dan TA 2010

17

12

Daftar Grafik

ix


DAFTAR SINGKATAN

APBN APBN-P BLU BPK BUN DIPA LRA MA PNBP SIMAK-BMN SAI SAK SAP SKPA TA TAB TAYL TGR TPA UP

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Badan Layanan Umum Badan Pemeriksa Keuangan Bendahara Umum Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Sistem Akuntansi Instansi Sistem Akuntansi Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran Tahun Anggaran Berjalan Tahun Anggaran Yang Lalu Tuntutan Ganti Rugi Tagihan Penjualan Angsuran Uang Persediaan

Daftar Singkatan x


INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Halaman LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.2.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak Belanja Catatan B.2.2 Belanja Negara Catatan B.2.2.1 Belanja Catatan B.2.2.1.1 Belanja Pegawai Catatan B.2.2.1.2 Belanja Barang Catatan B.2.2.1.3 Belanja Modal NERACA ASET Aset Lancar C.2.1 Aset Lancar Catatan C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Catatan C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Catatan C.2.1.3 Uang Muka Belanja Aset Tetap C.2.2 Aset Tetap

Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan

11 12 12 13 14 15 15

17 18 19 19

xi

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Pengadilan Tinggi Agama Medan telah melaksanakan Laporan Keuangan dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, Januari 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan , dto

Drs.H. Soufyan M. Saleh, SH NIP. 150110830

Pernyataan Tanggung Jawab

xii


I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tahun 2011 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari

2011

s.d.

31

Desember 2011. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebesar Rp187.646,- atau mencapai 0 persen dari yang

dianggarkan, dikarenakan tidak ada estimasi pendapatan. Realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp339.710.500,- atau mencapai 92,79 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari : a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp339.710.500,- atau 92,79 persen dari anggarannya, b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp0,- atau 0 persen dari anggarannya, dan , c. Belanja Hibah sebesar Rp0,- atau 0 persen dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2011

dan 2010 dapat disajikan

sebagai berikut:

Ringkasan

xiii

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun Anggaran 2011 TA 2011

URAIAN

Anggaran

Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Belanja Rupiah Murni Belanja Pinjaman Luar Negeri Belanja Hibah

TA 2010 Realisasi 187,646 339,710,500 339,710,500 -

366,097,000 366,097,000 -

Anggaran

Realisasi -

-

-

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. a. Jumlah Aset adalah sebesar :

Rp

0,-

1) Aset Lancar sebesar

Rp

0,-

2) Aset Tetap sebesar

Rp

0,-

3) Aset Lainnya sebesar

Rp

0,-

Rp

0,-

Rp

0,-

1) Ekuitas Dana Lancar sebesar

Rp

0,-

2) Ekuitas Dana Investasi sebesar

Rp

0,-

Yang terdiri dari :

b. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek c. Jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Yang terdiri dari :

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut: URAIAN Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

Tanggal Neraca 31 Desember 2011 31 Desember 2010 -

-

-

-

-

-

Nilai Kenaikan/ (Penurunan) -

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain Ringkasan

xiv


itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

Ringkasan

xv


II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65 /PB/ tahun 2010. tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan Teknis

Rencana Strategis

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS AGAMA MEDAN

SATKER

RENCANA STRATEGIS SATKER MEDAN

PENGADILAN TINGGI

PENGADILAN TINGGI AGAMA

Pengadilan Tinggi Agama Medan dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tertanggal 12 November 1957 dan berlaku mulai tanggal 1 Desember 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Sumatera. PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR’IAH di daerah Sumatera Utara menurut penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957, penetapan I huruf A angka rum. II : 1. M e d a n 2. S i b o l g a 3. Pematang Siantar 4. B a l i g e 5. Padang Sidempuan 6. Gunung Sitoli Catatan Atas Laporan Keuangan – Hal 1


7. B i n j a i 8. Kabanjahe 9. Tanjung Balai 10. Tebing tinggi 11. Rantau Prapat Selanjutnya sejalan dengan perkembangan pembangunan dan pemerintahan, telah lahir beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan keberadaan Pengadilan Agama sehingga sampai dengan saat sekarang ini Pengadilan Agama di Sumatera Utara adalah terdiri dari satu pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan) dan 19 Pengadilan Agama yaitu : 1. M e d a n 2. S i b o l g a 3. Pematang Siantar 4. B a l i g e 5. Padang Sidempuan 6. Gunung Sitoli 7. B i n j a i 8. Kabanjahe 9. Tanjung Balai 10. Tebing Tinggi 11. Rantau Prapat 12. Sidikalang 13. Lubuk Pakam 14. Kisaran 15. Simalungun 16. Stabat 17. Pandan 18. Tarutung 19. Panyabungan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Medan. Perencanaan Strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan. Untuk mencapai Perencanaan Strategis tersebut Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menyusun Rencana dan Strategi, sebagai berikut:

Catatan Atas Laporan Keuangan – Hal 2


No.

RENSTRA

URAIAN

1.

VISI

Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung

2.

MISI

•

Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama

•

Mewujudkan

Pelayanan

Prima

yang

berkeadilan •

Mewujudkan

Manajemen

Peradilan

Agama yang Modern •

Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas Peradilan Agama

3.

TUJUAN

•

Meningkatkan Pelayanan Hukum kepada masyarakat;

•

Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan;

•

Meningkatkan

Pengawasan

yang

terencana dan efektif; •

Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya

Manusia aparatur Peradilan Agama; •

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

hukum. 4.

SASARAN

Terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, mandiri dan bersih dalam fungsinya sebagai penegak kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam upayaupaya penegak hukum.

5.

STRATEGI

Mendorong percepatan persidangan agar tercipta peradilan yang cepat,sederhana dan murah.

6.

KEBIJAKAN

Memberikan Perlindungan Hukum untuk Para Pencari Keadilan

7.

PROGRAM

•

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

•

Peningkatan Sarana dan Aparatur Mahkamah Agung

Prasarana



Pendapatan

•

8.

KEGIATAN

9.

TUGAS

Mengadili Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tingkat Banding

10.

FUNGSI

Ketertiban dan keamanan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi Peradilan Agama.

PENDAPATAN SATKER PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN TA 2011 Anggaran Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

-

JUMLAH

(dalam rupiah) TA 2010 Anggaran Realisasi

187.646

0

0

187.646

0

0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp187.646,-. Tidak dapat diukur adanya kenaikan/penurunan Penerimaan Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 jika dibandingkan dengan Penerimaan Pendapatan dan Hibah pada TA 2010 karena DIPA BADILAG ini baru ada pada satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Tahun Anggaran 2011.

Belanja

BELANJA SATKER PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp339.710.500,- atau mencapai 92,79 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp339.710.500,- atau mencapai 92,79 persen dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja TA 2011 dan 2010 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Perbandingan LRA Belanja TA 2011 dan TA 2010 (dalam rupiah) TA 2010

TA 2011 Anggaran

Realisasi

%

Belanja Rupiah Murni

366.097.000

339.710.500

92,79

JUMLAH

366.097.000

339.710.500

92,79

Anggaran

Realisasi

%

0

0

0,00

0

0

0,00



Tidak dapat diukur adanya kenaikan/penurunan Pagu Anggaran TA 2011 jika dibandingkan dengan TA 2010 karena DIPA BADILAG ini baru ada pada satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Tahun Anggaran 2011.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan pada satker Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun 2011 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Pengadilan Tinggi Agama Medan. Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun 2011 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp366.097.000,Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan Akuntansi

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2011 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar lampung adalah:

Pendapatan

LK

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Catatan Atas Laporan Keuangan – Hal 5


pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2)

Aset

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. (3) Aset

Belanja

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: - harga pembelian terakhir, apabila

diperoleh

dengan



-

Investasi

pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi∗*) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen. (i) Investasi Non Permanen Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya. Investasi Non Permanen meliputi: Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui Subsidiary Loan Agreement (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda. Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR. (ii) Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga

∗

*) jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan Catatan Atas Laporan Keuangan – Hal 7


internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara (BUMN/BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMP dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan non earning asset atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Aset Tetap

c. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2009 pada harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, asset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Manun dalam LK Tahun 2009 seluruh asset tetap yang dikelola belum disusutkan/didepresiasi dan penilaian kembali (revaluasi) atas asset tetap tersebut.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya Catatan Atas Laporan Keuangan – Hal 8


Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) BP MIGAS. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lainlain. Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang Catatan Atas Laporan Keuangan – Hal 9


penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp187.646,-. Realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp339.710.500,atau mencapai 92,79 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp339.710.500,- atau 92,79 persen dari anggarannya. Tabel 2 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2011 % No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Real. Angg.

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

Rp

- Rp

187,646

-

- Penerimaan Negara Bukan Pajak

Rp

- Rp

187,646

-

2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Rupiah Murni

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp187.646,-

Rp

366,097,000 Rp

339,710,500

92.79%

Rp

366,097,000 Rp

339,710,500

92.79%

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2011 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp187.646,-. Pada Tahun 2011 Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan belum melakukan perkiraan / Estimasi Pendapatan Negara dan Hibah sehingga Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah saat ini tidak bisa ditaksir nilai persentasenya. Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2011 dapat dilihat pada Grafik dibawah in

Tabel 3 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara & Hibah TA 2011

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ϮϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϬϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ

ϭϴϳ͕ϲϰϲ͘ϬϬ

Ϭ͘ϬϬ

Ͳ ϮϬϭϭ

ϮϬϭϬ

Catatan Atas Laporan Keuangan - Hal

11

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun Anggaran 2011 Realisasi PNBP Rp187.646,-

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada TA 2011 Semester II adalah sebesar Rp187.646,-. Realisasi PNBP berasal dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Realisasi PNBP dirinci dalam tabel seperti contoh di bawah ini: Tabel 4 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Uraian

Pendapatan Sewa Pedapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan Pendapatan Kejaksaan & Peradilan Lainnya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Penerimaan Persekot/ Uang Muka Gaji Jumlah

31-Dec-11

31-Dec-10

Naik/Turun

% Naik/Turun

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0.00

Rp

187,646

Rp

-

Rp

187,646

100.00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0.00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0.00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

0.00

Rp

187,646

Rp

-

Rp

-

100.00

0.00

Grafik 1 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

200,000 150,000 100,000 50,000 0

2011

Pendapatan Pendapatan Uang Meja Kejaksaan & Sewa Jasa Giro (Leges) Peradilan

2010

Realisasi Belanja Negara Rp339.710.500,-

B.2.2. Belanja Negara Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan pada TA 2011 mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp366.097.000,- berupa Pagu Belanja Rupiah Murni. Tidak dapat diukur kenaikan/penurunan Pagu dikarenakan alokasi Pagu untuk DIPA ini merupakan tahun pertama.


12


Grafik 2 Perbandingan Komposisi Alokasi Belanja TA 2011 dan TA 2010

dĂŚƵŶϮϬϭϭ 400,000,000

dĂŚƵŶϮϬϭϬ

300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 Tahun 2011

Tahun 2010

B.2.2.1. Belanja Realisasi Belanja Rp339.710.500,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp339.710.500,atau mencapai 92,79 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp339.710.500,- atau 92,79 persen dari pagu anggarannya.

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

Tidak dapat diukur persentase kenaikan/penurunan Realisasi Anggaran / Penyerapan anggaran TA 2011 jika dibandingkan dengan TA 2010 karena Pagu Anggaran untuk DIPA ini baru ada pada Tahun 2011. Komposisi realisasi Belanja Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk Semester II TA 2011 menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini: Tabel 5 Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja TA 2011 Dan TA 2010 (dalam rupiah) TA 2010

TA 2011 Anggaran Belanja Pegawai

Realisasi

%

0

0

Belanja Barang

366.097.000

Belanja Modal JUMLAH

Anggaran

Realisasi

%

0

0

0

0,00

339.710.500

92,79

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0

0,00

366.097.000

339.710.500

92,72

0

0

0,00


13


Grafik 3 Perbandingan Komposisi Realisasi Belanja TA 2011 Dan TA 2010 2011

350,000,000

2010

300,000,000 250,000,000 200,000,000 150,000,000 100,000,000 50,000,000 0 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp0,-

Belanja Barang

Belanja Modal

B.2.2.1.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk Semester II TA 2011 adalah sebesar Rp0,- karena tidak ada alokasi Pagu untuk Belanja Pegawai sehingga tidak ada realisasi Belanja Pegawai TA 2011 begitu pula pada tahun 2010.


14


Tabel 6 Perbandingan rincian realisasi belanja pegawai TA 2011 dan TA 2010 (dalam rupiah) TA 2010

TA 2011 Anggaran

Belanja Barang Rp339.710.500,-

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

Belanja Gaji & Tunj.PNS

-

-

-

-

-

-

Belanja Gaji & Tunj. Pej. Negara

-

-

-

-

-

-

Belanja Honorarium

-

-

-

-

-

-

Belanja Lembur

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

B.2.2.1.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan Semester II TA 2011 adalah sebesar Rp339.710.500,- , sedangkan realisasi Belanja Barang pada TA 2010 adalah sebesar Rp0,- karena DIPA ini merupakan tahun pertama. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: Tabel 7 Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang TA 2011 dan TA 2010 (dalam rupiah) TA 2010

TA 2011 Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Perjalanan Dalam Negeri JUMLAH

Anggaran

Realisasi

%

22.685.000

20.617.000

90.000.000

253.412.000

366.097.000

Anggaran

Realisasi

90,88

0

0

0,00

90.000.000

100,00

0

0

0,00

229.093.500

90,40

0

0

0,00

339.710.500

92,79

0

0

%

0,00

B.2.2.1.3 Belanja Modal Belanja Modal Rp0,-

Realisasi Belanja Modal satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk Semester II TA 2011 adalah sebesar Rp0,- karena tidak ada alokasi Pagu untuk Belanja Modal sehingga tidak ada realisasi Belanja Modal TA 2011 begitu pula pada tahun 2010.


15

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun Anggaran 2011 Catatan Penting Lainnya

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA Pada Tahun 2011 DIPA Badan Peradilan Agama merupakan pertama kalinya dialokasikan sehingga memiliki perbandingan 0 (nol) dengan periode yang sama tahun sebelumnya dan sudah mengalami revisi POK sebanyak satu

kali

dengan

Surat

Pengesahan

Revisi

Nomor

S-

003876/WPB.02/BD.0202/2011 tanggal 1 Nopember 2011 dengan rincian sebagai berikut : Revisi Sub Kegiatan 005.04.08.1053.01.018 : 1. Bimbingan Teknis Pola Bindalmin AKUN 521213 semula sebesar Rp3.460.000,- menjadi sebesar Rp11.904.000,- ; AKUN 522115 semula sebesar Rp18.000.000,- menjadi sebesar Rp36.000.000,- ; AKUN 524119

semula

sebesar

Rp50.000.000,-

menjadi

sebesar

Rp95.012.000,-. 2. Pembinaan Tenaga Teknis Kepaniteraan AKUN 521213 semula sebesar Rp10.368.000,- menjadi sebesar Rp6.912.000,- ; AKUN 522115

semula

sebesar

Rp54.000.000,-

menjadi

sebesar

Rp36.000.000,- ; AKUN 524119 semula sebesar Rp150.000.000,menjadi sebesar Rp100.000.000,-.


16

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun Tahu Anggaran 2011

C. PENJELASAN ATAS POSPOS POS NERACA C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Komposisi Neraca per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut : TABEL 8 PERBANDINGAN NERACA TA 2011 DAN TA 2010 20 Uraian

31-Dec-11

% Kenaikan/ (penurunan)

31-Dec-10

Aset

Rp

- Rp

-

0.00

Kewajiban

Rp

- Rp

-

0.00

Ekuitas Dana

Rp

- Rp

-

0.00

Jumlah Aset per 31 Desember 2011 sebesar Rp0,-, Rp terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0,-, Rp Aset Tetap sebesar Rp0,-, Rp dan Aset Lainnya sebesar Rp0,-. Rp Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 sebesar Rp0,-. Jumlah ekuitas dana pada periode per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp0,-, Rp terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp0,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp0,-. Grafik 4 Perbandingan komposisi neraca TA 2011 1 dan TA 2010

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

2011 2010

Aset

Kewajiban

Ekuitas Dana

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA N Aset Lancar

C.2.1. Aset Lancar

Kas di Bendaharawan Pengeluaran Rp0,- dan Kas di Bendaharawan Penerima RP0,-

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 sebesar NIHIL . Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran perper Satuan Kerja adalah sebagai berikut : Catatan Atas Laporan Keuangan – Hal

17


TABEL 9 PERBANDINGAN SALDO KAS BENDAHARA PENGELUARAN TA 2011 DAN TA 2010 Uraian Kas di Bendahara Pengeluaran

31-Dec-11


31-Dec-10

Rp

- Rp

-

Penyetoran Saldo per 31 Desember 2010 EŽ dĂŶŐŐĂů^ĞƚŽƌ EŽ͘EdWE EĂŵĂĂŶŬ

-

:ƵŵůĂŚ

:ƵŵůĂŚ


:ƵŵůĂŚ

:ƵŵůĂŚ Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,-

C.2.1.2

Kas di Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan per 31 Desember 2011 sudah membayarkan uang yang dianggap sebagai penerimaan Negara bukan Pajak kepada negara sehingga jika dilihat berdasarkan aplikasi SAKPA maka nilai kas di bendahara penerima adalah NIHIL Besarnya Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2011 adalah NIHIL Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan per-Satuan Kerja adalah sebagai berut : TABEL 10 PERBANDINGAN SALDO KAS BENDAHARA PENERIMAAN TA 2011 DAN TA 2010 Uraian Kas di Bendahara Penerimaan

31-Dec-11 Rp


31-Dec-10 - Rp


-

-

:ƵŵůĂŚ

:ƵŵůĂŚ

Catatan Atas Laporan Keuangan – Hal

18



:ƵŵůĂŚ

:ƵŵůĂŚ

Persediaan Rp0,-

C.2.1.3

Aset Tetap Rp0,-

C.2.2. Aset Tetap

Persediaan Nilai Barang Persediaan pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan per 31 Desember 2011 Rp0,-. Sedangkan Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp0,-.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp0,-, dibandingkan dengan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp0,- tidak ada kenaikan/penurunan Aset Tetap karena alokasi pagu anggaran DIPA merupakan tahun pertama (TA. 2011). Catatan Penting Lainnya

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA a) Pada 31 Desember TA 2011 diinformasikan bahwa khusus untuk barang persediaan, Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan telah melakukan Opname Fisik Barang persediaan yang menjadi dasar pengecekan antara Jumlah barang persediaan yang ada dilemari Barang persediaan dan Jumlah barang Persediaan yang sudah diinput didalam aplikasi Barang Persediaan. b) Pada Proses Penyamaan atau Rekonsiliasi SAKPA antara Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan KPPN Medan II selama ini berlangsung lancar dan tepat waktu.

Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Adapun temuan dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan keuangan satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk DIPA Badan Peradilan Agama sampai dengan saat laporan ini dibuat tidak ada. D.2 REKENING PEMERINTAH Adapun rekening yang ada pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Meda yang mengelola alokasi anggaran DIPA Badan Peradilan Agama ada sebanyak 2 rekening terdiri dari : 1. Rekening Bendahara Pengeluaran pada PT. (Persero) Bank Rakyat Indonesia. Tbk kantor Cabang Putri Hijau Medan dengan nomor rekening 0053-01-002140-30-4 untuk mengelola Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (persetujuan pembukaan rekening terlampir); Catatan Atas Laporan Keuangan – Hal

19


2. Rekening Bendahara Biaya Proses Perkara pada PT. (Persero) Pos Indonesia, Tbk Cabang Medandengan nomor rekening 2000000042 untuk menampung biaya perkara.

D.3 DATA KEUANGAN PERKARA Selain mengelola keuangan APBN (keuangan DIPA), Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama & Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengelola uang titipan dari pihak-pihak yang berperkara (lazim disebut sebagai pihak ketiga) yang merupakan uang persediaan (cadangan), dan semata-mata digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara mereka sendiri. Uang titipan pihak ketiga terdiri dari : 1) Uang Panjar Biaya Perkara sebesar Rp2.837.720,2) Uang Panjar Biaya Eksekusi Perkara sebesar Rp 0,3) Uang Konsinyasi sebesar Rp 0,4) Uang Titipan dari Kepaniteraan Pidana sebesar Rp 0,( Laporan Data Keuangan Perkara terlampir). Lampiran yang menggambarkan perincian Laporan Keuangan Perkara satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat dilihat pada Lampiran III tentang Perincian Laporan Keuangan Perkara TA 2011.

D.4

CATATAN PENTING LAINNYA Terhadap Informasi Pendapatan & Belanja Secara Akrual Satker Pengadilan Tinggi Agama Medan, tidak ada kami sajikan pada laporan keuangan ini karena pada Neraca tidak ada. Sedangkan perbandingan laporan dengan periode yang sama tahun sebelumnya ataupun dengan per 31 Desember 2011 tidak dapat kami paparkan dalam laporan keuangan ini karena tahun 2011 ini merupakan tahun pertama pengalokasian pagu anggaran untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Untuk periode semester II tahun 2011 ini neraca sudah menggunakan sistem aplikasi persediaan dan SIMAK-BMN akan tetapi bernilai nol dikarenakan persediaan dalam kondisi nol.

Catatan Atas Laporan Keuangan – Hal

20

BAGIAN ANGGARAN

Recommend Documents