BAGIAN ANGGARAN

BAGIAN ANGGARAN 005.01

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2012

Jl. K.H. M as Mansyur/Awaluddin II/2, Tanah Abang Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para

pemakai

laporan

khususnya

sebagai

sarana

untuk

meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, Januari 2013 Kuasa Pengguna Anggaran, Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Drs.H. Ujang, SH.,MH. NIP. 19570403 198403 1 002

Catatan atas Laporan Keuangan – Pengadilan Agama Jakarta Pusat

ii

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar Pernyataan Tanggung Jawab

i Daftar v iv Ring

Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Piutang Jangka Panjang C.4. Aset Lainnya C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.6. Ekuitas Dana Lancar C.7. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual D.4. Rekening Pemerintah D.5. Pengungkapan Lain-lain Laporan-laporan Pendukung LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja Neraca Percobaan Laporan Barang Pengguna Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual


vii 3 ix 4 1 5 X 1 X 1XX 2XX 10 10XX 11XX 14 14XX 16XX 19XX 20XX 21XX XX 23XX 23 23XX 23XX 23XX 23XX 23XX ... ... ... ... ... ... ...

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19 Tabel 20 Tabel 21 Tabel 22 Tabel 23 Tabel 24 Tabel 25 Tabel 26

Tabel 27 Tabel 28 Tabel 29

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011 : Penggolongan Kualitas Piutang : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP : Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2012 dan 2011 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011 : Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 : Perbandingan Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran : Rincian Kas di Bendahara Penerimaan : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas : Rincian Piutang Bukan Pajak : Rincian Penyisihan Piutang TaK Tertagih-Piutang Jangka Pendek : Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) : Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) : Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) : Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) : Rincian Persediaan : Rincian Aset Tetap : Rincian Saldo Tanah : Rincian Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) : Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) : Rincian Aset Lainnya : Rincian Aset Tak Berwujud : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga


Halaman vi viii 10 10 11 12 12 13 13

14

15 16 17

20

20 21 21

iv

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT Jl. K.H. MAS MANSYUR/ JL. H. AWALUDDIN II/2 TANAH ABANG TELP. 021-31927910 FAX. 021-3161118 Website: www.pa-jakartapusat.go.id

JAKARTA PUSAT

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Januari 2013 Kuasa Pengguna Anggaran, Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Drs.H. Ujang, SH.,MH. NIP. 19570403 198403 1 002


v

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Anggaran/Pengguna

Pusat,

Barang

Menteri/Pimpinan

menyusun

dan

Lembaga

selaku

Pengguna

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.38.637.999,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp.14.024.280.849,00 atau mencapai 97,17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.14.435.225.000,00

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011

Uraian Pendapatan Negara Belanja Negara

TA 2012 Anggaran

Realisasi -

38.637.999

14.435.225.000

14.024.280.849


TA 2011 % Real. thd Anggaran

Realisasi -

97.17

127.676.180 39.043.739.593

vi

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011. Jumlah Aset adalah sebesar Rp.49.976.647.102,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.23.683.367,00, Aset Tetap sebesar Rp.49.930.475.367,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp16.850.000,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.618.338.634,00. Yang merupakan kewajiban jangka pendek Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp.49.358.308.468,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.(594.655.267,00) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.49.952.963.735,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 Tanggal Neraca Uraia n

31 Des 2012 (Rp)

Aset Aset Lancar Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek

Kenaikan/ (penurunan)

31 Des 2011 (Rp)

(Rp)

%

23.683.367

4.877.700

18.805.667

385.54

49.930.475.367

9.837.904.201

24.53

5.638.368

40.092.571.166 ..000 0

5.638.368

0

16.850.000

0.00 16.850.000

0

0

49.976.647.102

40.114.298.866

9.862.348.236

618.338.634

0

618.338.634

24.58

0

Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar

(594.655.267)

4.877.700

(599.532.967)

12,091.3

Ekuitas Dana Investasi

49.952.963.735

40.109.421.166

9.843.542.569

24.54

Jumlah Ekuitas Dana

49.358.308.468

40.114.298.866

9.244.009.602

23.04

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

49.976.647.102

40.114.298.866

9.862.348.236

24.58

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.


vii

I.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 (Dalam Rupiah) TA 2012 Uraian

Catatan Anggaran

Realisasi

TA 2011 % Realisasi terhadap Anggaran

Realisasi

PENDAPATAN 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

0

38.637.999

0.00

127.676.180

Jumlah Pendapatan

0

38.637.999

0.00

127.676.180

3.353.290.000

3.561.998.254

106.22

3.039.833.344

BELANJA 1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang

778.935.000

749.799.294

96.26

444.050.324

3.

Belanja Modal

10.303.000.000

9.712.483.301

94.27

35.559.855.925

Jumlah Belanja

14.435.225.000

14.024.280.849

97.15

39.043.739.593


viii

II. NERACA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT NERACA PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 ( dalam Rp) NAMA PERKIRAAN ASET Aset Lancar Kas dan Bank Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Jumlah Kas dan Bank Piutang Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TPA Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TGR Jumlah Piutang (Bersih) Belanja Dibayar Dimuka Persediaan Jumlah Aset Lancar Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya KDP Jumlah Aset Tetap Piutang Jangka Panjang TPA Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TPA TP/TGR Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih) Aset Lainnya Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Kepada Pihak Ketiga Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan Diterima Dimuka Jumlah Kewajiban Jangka Pendek JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan Jumlah Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuitas Dana Investasi JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

CATATAN

31 DESEMBER 2012

31 DESEMBER 2011

C.1 C.1.1 C.1.2 C.1.3

Rp Rp Rp Rp

0 0 0 0

Rp Rp Rp Rp

0 0 0 0

C.1.4 C.1.5 C.1.6 C.1.7 C.1.8

Rp Rp Rp Rp Rp

0 0 0 0 10.599.996

Rp Rp Rp Rp Rp

0 0 0 0 0

C.1.9

Rp Rp Rp Rp Rp

(53.029) 10.546.967 5.034.400 8.102.000 23.683.367

Rp Rp Rp Rp Rp

0 0 4.877.700 4.877.700

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

25.821.465.000 2.687.424.141 18.812.302.226 0 2.609.284.000 0 49.930.475.367

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

25.821.465.000 2.271.928.241 0 0 26.609.284.000 9.389.893.925 40.092.571.166

Rp Rp Rp Rp Rp

0 0 5.666.672 (28.304) 5.638.368

Rp Rp Rp Rp Rp

0 0 0 0 0

Rp Rp Rp Rp

16.650.000 200.000 16.850.000 49.976.647.102

Rp Rp Rp Rp

16.650.000 200.000 16.850.000 40.114.298.866

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

618.338.634 0 0 0 618.338.634 618.338.634

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

0 0 0 0 0 0

C.6 C.6.1 C.6.2

Rp Rp

15.581.367 8.102.000

Rp Rp

0 4.877.700

C.6.3

Rp

(618.338.634)

Rp

0

C.6.4 C.6.5

Rp Rp Rp

0 0 (594.655.267)

Rp Rp Rp

0 0 4.877.700

Rp Rp Rp Rp Rp

49.930.475.367 22.488.368 49.952.963.735 49.358.308.468 49.976.647.102

Rp Rp Rp Rp Rp

C.1.10 C.1.11 C.2 C.2.1 C.2.2 C.2. 3 C.2.4 C.2.5 C.2.6 C.3 C.3.1 C.3.2 C.3.3 C.3.4 C.4 C.4.1 C.4.2

C.5 C.5.1 C.5.2 C.5.3 C.5.4

C.7 C.7.1 C.7.2


40.092.571.166 16.850.000 40.109.421.166 40.114.298.866 40.114.298.866

ix

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 7.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Rencana Strategis

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Agama Jakarta Pusat menetapkan visi sebagai berikut: ”TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT YANG AGUNG.”

Agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan disertai indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan strategis yang ditetapkan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai berikut: 

Meningkatkan profesionalisme aparatur dilingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;



Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;



Memantapkan manajemen modern dalam rangka peningkatan kinerja;



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi; A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan


2

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

adalah

sebagai berikut: Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan

dilaksanakan

berdasarkan

azas

bruto,

yaitu

dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang


3

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset lancar

a.

Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: -

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,

-

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

Aset Tetap

b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa


4

manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c) Pengeluaranyang

tidak

tercakup

dalam

batasan

nilai

minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara


5

sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai

wujud

fisik

serta

dimiliki

untuk

digunakan

dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.


6

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya

selain

perubahan

nilai

pasar,

diperhitungkan

dengan

menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.


7

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas

piutang.

Penilaian

kualitas

piutang

dilakukan

dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masingmasing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor

201/PMK.06/20110

Kementerian Negara/Lembaga

tentang

Kualitas

Piutang

Dan Pembentukan Penyisihan Piutang

Tidak Tertagih . Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Uraian

Kurang

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Lancar

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

Lancar

Diragukan Macet

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Penyisihan 0.5% 10% 50% 100%

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN


8

Penyusutan Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah


9

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp.38.637.999

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.38.637.999,00. Atau mencapai 0% dari estimasi pebdapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini: Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP No

Estimasi

Uraian

Realisasi

Pendapatan

1

Pendapatan TGR

-

2

Penerimaan Persekot Gaji

3

%

-

15.933.332 09.026.129 22.704.650

-

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL

-

17

-

Jumlah

-

38.637.999

-

Realisasi PNBP Lainnya TA anggaran 2012 mengalami penurunan sebesar Rp.89.038.181,00 atau kurang 70 persen dibandingkan TA 2011 yang disebabkan adanya PNBP yang bersifat fungsional yang dipindahkan pertanggungjawaban dan pencatatannya dari unit Badan Urusan Administrasi (01) ke unit Badan Peradilan Agama (04) sesuai surat kepala Badan Urusan Administrasi Nomor: 08/BUA/Keu/01/2012 tanggal 01 Januari 2012 tentang petunjuk kode unit organisasi untuk laporan dan pencatatan PNBP ke Mahkamah Agung. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 No

Uraian

1

Pendapatan PNBP

2

TA 2012 (Rp)

Kenaikan/ (Penurunan)

TA 2011 (Rp)

(Rp)

%

-

83.585.200

(83.585.200)

Pendapatan TGR

15.933.332

-

15.933.332

3

Penerimaan Persekot Gaji

22.704.650

42.882.180

(20.177.530)

(47)

4

Pendapatan Lain-lain

17

1.208.800

(1.208.783)

(100)

38.637.999

127.676.180

(89.038.181)

(70)

Jumlah


(100) -

10

Realisasi Belanja Negara Rp14.024.280.849

B.2. BELANJA NEGARA Realisasi belanja Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada TA 2012 adalah sebesar Rp 14.024.280.849 atau sebesar 97,15 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012 adalah sebesar Rp 14.435.225.000. Anggaran dan realisasi belanja TA 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012 Kode Jenis Blj.

Uraian Jenis Belanja

51

Belanja Pegawai

52

Belanja Barang

53

Belanja Modal Jumlah

Anggaran

Realisasi Belanja

(%)

3.353.290.000

3.561.998.254

106,22

778.935.000

749.799.294

96,26

10.303.000.000

9.712.483.301

94,27

14.435.225.000

14.024.280.849

97,15

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2012

12.000.000.000 10.000.000.000

8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 -

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Anggaran

Belanja Modal

Realisasi

Realisasi belanja TA 2012 mengalami penurunan sebesar Rp -26.086.341.000 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain turunnya biaya pembangunan gedung kantor dan belanja tanah. Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini


11

Tabel 7 Perbandingan realisasi Belanja TA 2012 dan 2011 Kode Jenis Belanja

Realisasi Belanja (Rp)

Uraian Jenis Belanja

51

Belanja Pegawai

52

Belanja Barang

53

Belanja Modal

TA 2012

Jumlah

Belanja Pegawai Rp3.561.998.254

Naik/ (Turun)

TA 2011

3.561.998.254

3.039.833.344

R p 522.164.910

%

749.799.294

444.050.324

(9.584.676)

68.85

9.712.483.301

35.559.855.925

807.604.075

(72.69)

14.024.280.849

39.043.739.593

1.477.826.407

(64.08)

17.18

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai TA 2012 dan TA 2011

adalah masing-masing

sebesar Rp 3.561.998.254 dan Rp 3.039.833.344. Kenaikan realisasi belanja sebesar 17,2 persen pegawai antara lain disebabkan adanya penambahan pegawai dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan TA 2011 Uraian

Belanja Barang Rp749.799.294

31 Desember 2012

31 Desember 2011

Naik/Turun

%

Belanja Gaji Pokok PNS

Rp

2.140.326.480

Rp

1.815.598.480

Rp

324.728.000

18%

Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

35.842 155.141.882 49.400.570 25.755.000 611.830.000 104.055.759 113.598.450 326.150.000

Rp Rp

49.577 137.340.672

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

50.634.030 14.370.000 554.510.000 84.264.675 118.791.910 228.220.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(13.735) 17.801.210 (1.233.460) 11.385.000 57.320.000 19.791.084 (5.193.460) 97.930.000

-28% 13% -2% 79% 10% 23% -4% 43%

Rp Rp

13.625.000 22.081.000

Rp Rp

16.710.000 Rp 19.344.000 Rp

(3.085.000) 2.737.000

-18% 14%

Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Netto

Rp Rp Rp

522.166.639 1.729 522.164.910

17% 0% 17%

3.561.999.983 Rp 1.729 Rp 3.561.998.254 Rp

3.039.833.344 3.039.833.344

Rp Rp Rp

B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011

adalah masing-masing

sebesar Rp 749.799.294 dan Rp 444.050.324. Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar 68,9 persen antara lain disebabkan kenaikan belanja barang Perawatan Gedung, Pembinaan Dan Konsultasi, Sewa Rumah Dinas Hakim, Dan Operasional Perkantoran. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:


12

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan TA 2011 Uraian Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Jumlah Belanja Bruto

Rp9.712.483.301

31 Desember 2011

Rp

Rp

261.713.850 239.595.497 159.316.797 89.173.150 749.799.294

Rp Rp Rp Rp

Pengembalian Jumlah Belanja Netto

Belanja Modal

31 Desember 2012

217.959.330 97.407.194 113.943.800 14.740.000 444.050.324

Rp Rp Rp Rp

Naik/Turun Rp

%

Rp Rp Rp Rp

43.754.520 142.188.303 45.372.997 74.433.150 305.748.970

Rp

- Rp

- Rp

-

Rp

749.799.294 Rp

444.050.324 Rp

305.748.970

20% 146% 40% 505% 69%

69%

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan TA 2011 adalah masing-masing sebesar Rp 9.712.483.301 dan Rp 35.559.855.925. Penurunan realisasi Belanja Modal sebesar minus 72,69 persen antara lain disebabkan pembelian belanja modal tanah dan belanja modal gedung dan bangunan pada TA 2012. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2012 dan 2011 Uraian Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya Jumlah Belanja Bruto Pengembalian Jumlah Belanja Neto

31 Desember 2012

31 Desember 2011

Naik/Turun

%

Rp

-

Rp

25.821.465.000

Rp

(25.821.465.000)

Rp

290.075.000

Rp

348.497.000

Rp

(58.422.000)

-16,76%

Rp

9.424.437.000

Rp

9.389.893.925

Rp

34.543.075

0,37%

Rp Rp Rp

9.714.512.000 2.028.699 9.712.483.301

Rp Rp Rp

35.559.855.925 35.559.855.925


Rp Rp Rp

(25.845.343.925) 2.028.699 (25.847.372.624)

100%

-73% -72,69%

13

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. Aset Lancar Kas di Bendaharawan Pengeluaran Rp.0,-

C.1.1 Kas di Bendaharawan Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 sebesar Rp.0,(Rekening Koran Terlampir), SSBP Pengembalian UP dan TUP Tahun 2012 terlampir

BL TGR Rp.10.599.996

C.1.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.10.599.996,00 dan Rp.0,00 yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 11 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No. 1 2

Debitur Muhammad Iqbal Yunus, S.HI Haryanti, SH Jumlah

Jumlah Rp4.200.000,00 Rp6.399.996,00 Rp10.599.996,00

Sedangkan mutasi piutang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - TGR Iqbal & Haryanti Mutasi kurang: - Pelunasan Tahun 2012 Saldo per 31 Desember 2012

Rp0,00 Rp10.599.996,00 Rp0,00 Rp10.599.996,00

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

 Mutasi tambah sebesar Rp.10.599.996,00 merupakan TGR atas kehilangan Kendaraan Roda Dua.


14

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag.

C.1.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Lancar TP/TGR

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan

Rp 53.029

Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar

Rp.53.029,00

dan

Rp.0,00

yang

merupakan

estimasi

atas

ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Belanja Dibayar Di Muka Rp.5.034.400

C.1.10

Belanja Dibayar Di Muka

Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.5.034.400,00 dan Rp 0. Belanja di bayar di muka merupakan Persekot Gaji atas nama Drs. Hasan Faiz Bakry,SH. pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan. Saldo belanja di bayar di muka per 31 Desember 2012 pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah sisa pembayaran Persekot Gaji Rp.5.034.400,00.

Persediaan Rp.8.102.000

C.1.11 Persediaan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebesar Rp.8.102.000,00 dan Rp.4.887.700,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 12 Rincian Persediaan

No. 1 2 3 4 5

Uraian Barang Konsumsi Barang Untuk Pemeliharaan Suku Cadang Bahan Baku Persediaan Lainnya Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp


2012 7.804.300 297.700 8.102.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2011 4.777.700 100.000 4.877.700

15

Mutasi Persediaan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - pembelian Mutasi kurang: - Habis pakai Saldo per 31 Desember 2012

Rp4.877.700,00 Rp28.545.500,00 Rp25.321.200,00 Rp8.102.000,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp.49.930.475.367

C.2. Aset Tetap Saldo aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp.49.930.475.367,00 dan Rp.40.092.571.166,00

yang merupakan aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Pengadilan Agama Jakarta Pusat per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 13 Rincian Aset Tetap No.

Uraian Tanah

Rp

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

31 Desember 2011

25.821.465.000

Rp

25.821.465.000

Rp

2.687.424.141

Rp

2.271.928.241

Rp

18.812.302.226

Rp

-

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

-

Rp

-

5

Aset Tetap Lainnya

Rp

2.609.284.000

Rp

2.609.284.000

6

KDP

Rp

-

Rp

9.389.893.925

Rp

49.930.475.367

Rp

40.092.571.166

Jumlah

Tanah Rp

31 Desember 2012

1

C.2.1 Tanah

25.821.465.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Jakarta Pusat per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.821.465.000,00 dan Rp. 25.821.465.000,00. Tidak ada transaksi Tanah per 31 Desember 2012. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2012 terdiri dari:


16

Tabel 14 Rincian Saldo Tanah

No. 1

KIB 2.01.01.04.001

Luas

Nilai

3.350 m2

Rp 25.821.465.000

Jumlah

Rp 25.821.465.000

Tanah negara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat merupakan Tanah bangunan Kantor Pemerintah dengan luas 3.350 M2 yang terletak di jalan Rawasari selatan, Kecamatan Rawasari Kelurahan Cempaka Putih

C.2.2 Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Rp 2.687.424.141

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp2.687.424.141,00 dan Rp2.271.928.241,00.

Realisasi

dalam

Mesin pada Tahun

rangka

perolehan

Aset

Peralatan

dan

Belanja

Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.290.075.000,- yang merupakan belanja modal peralatan dan mesin. Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - pembelian - Transfer masuk - reklasifikasi dari aset lainnya Mutasi kurang: - Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas - penghapusan Saldo per 31 Desember 2012

Rp2.271.928.241,00 Rp290.075.000,00 Rp125.904.900,00 Rp0,00 Rp484.000,00 Rp0,00 Rp2.687.424.141,00

Sedangkan transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

a. Penambahan dari pembelian 51 unit Peralatan dan Mesin senilai Rp.290.075.000,00

b. Penambahan melalui Transfer Masuk dari Peralatan dan Mesin merupakan Transfer Masuk dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI merupakan 19 Buah Meja Kerja Kayu seharga Rp.38.665.000,00 dan


17

87 Buah

Kursi Besi/Metal seharga Rp.87.239.900,00. Nilai tersebut

berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST)

c. Pengurangan melalui Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Kursi Besi Metal dari hasil Transfer Masuk sebesar Rp.484.000,00. Pengurangan melalui Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp.484.000,00 merupakan koreksi 1 unit Kursi Besi/Metal, berdasarkan Surat Perbaikan Berita Acara Transfer BMN penghapusan Nomor: 85/BP.1/PL.07/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 C.2.3 Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan Rp 18.812.302.226

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp.18.812.302.226,00 dan Rp.0,00.

Realisasi

Belanja

dalam

rangka

perolehan Aset G e d u n g d a n B a n g u n a n pada Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp.18.814.330.925,00 yang merupakan belanja modal gedung dan bangunan. Terdapat perbedaan antara Perolehan Gedung dan Bangunan dari pembelian dengan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp2.028.699. Hal ini disebabkan adanya kelebihan belanja modal dan bangunan untuk pekerjaan lanjutan pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahap II tahun anggaran 2012. Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - pembelian - koreksi pencatatan nilai Mutasi kurang: - koreksi pencatatan nilai Saldo per 31 Desember 2012

Rp0,00 Rp18.814.330.925,00 Rp0,00 Rp2.028.699,00 Rp18.812.302.226,00

Transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan senilai 9.424.437.000,00

merupakan

pemindahan

dari

Konstruksi

Dalam

Pengerjaan (KDP) berdasarkan Berita Acara Serah Terima. Dalam nilai tersebut terdapat peralatan/inventaris yang menyatu dengan gedung dan bangunan yang belum dihitung nilainya.

b. Mutasi kurang berupa koreksi sebesar Rp2.028.699,00 merupakan penyesuaian kuantitas karena kelebihan belanja modal untuk pekerjaan lanjutan pembangunan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.


18

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya Rp 2.609.284.000

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp2.609.284.000,00 dan Rp2.609.284.000,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 0

Nilai konstruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp.9.389.893.925,00 merupakan Pembangunan Gedung Kantor Baru jalan Rawasari Selatan Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal laporan adalah Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - pembelian - koreksi pencatatan nilai Mutasi kurang: - koreksi pencatatan nilai Saldo per 31 Desember 2012

Rp9.389.893.925,00 Rp9.424.437.000,00 Rp0,00 Rp18.814.330.925,00 Rp0,00

Pindahan ke perkiraan Gedung dan Bangunan dikarenakan proses pembangunan gedung kantor telah selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima nomor: W9-A1/4255.a/PL.01/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012

Tuntutan Perbendaharaan Rp 8.133.334

C.3 Piutang Jangka Panjang C.3.3 Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.5.666.672,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya. Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:


19

Tabel 15 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No. 1 2 3

Debitur

Jumlah

M. Iqbal Yunus Haryanti

Rp1.400.000,00 Rp4.266.672,00 Jumlah

Rp5.666.672,00

Sedangkan mutasi (TP/TGR) pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - TGR Iqbal & Haryanti Mutasi kurang: - pelunasan - Reklasifikasi menjadi Bagian Lancar TP/TGR Saldo per 31 Desember 2012

Rp0,00 Rp5.666.672,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp5.666.672,00

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

 Mutasi tambah sebesar Rp.8.133.334,00 merupakan TGR atas kehilangan Kendaraan Bermotor Roda Dua atas nama M. Iqbal Yunus, SHI. Dan Haryanti, SH. Aset Lainya Rp.16.850.000,-

C.4

Aset Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp16.850.000,00 dan Rp16.850.000,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari: Tabel 16 Rincian Aset Lainnya No.

Uraian

31 Desember 2010

Aset Tak Berwujud

Rp

16.650.000

Rp

2

Aset Lain-lain

Rp

200.000

Rp

200.000

Rp

16.850.000

Rp

16.850.000

Jumlah

Aset Tak Berwujud Rp. 16.650.000,-

31 Desember 2011

1

16.650.000

C.4.1 Aset Tak Berwujud Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp16.650.000,00 dan Rp16.650.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset


20

Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun rincian ATB per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 17 Rincian Aset tak Berwujud No.

1

Uraian

Aplikasi SIADPA

Jumlah

Aset Lain-lain Rp.200.000,-

Nilai

Rp

16.650.000

Rp

16.650.000

C.4.2 Aset Lain-lain Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah Rp200.000,00 dan Rp200.000,00 yang merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Jakarta Pusatserta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2011 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan - penghapusan BMN Saldo per 31 Desember 2012

Rp200.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp200.000,00

Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama tahun 2012

KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada Pihak

C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Ketiga Rp 618.338.634

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp.618.338.634,00 dan Rp.0,00 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Jakarta Pusatper tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:


21

Tabel 18. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No

Uraian

Jumlah

Penjelasan

1

Belanja Pegawai yang Masih Rp6.016.316 Harus Dibayar

Kekurangan pembayaran Kenaikan Pangkat 6 orang Pegawai

2

Belanja barang yang masih harus dibayar

Kekurangan Tunjangan Hakim 17 Orang Pegawai

Rp612.322.318

Rp618.338.634

Total

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Rp (594.602.238)

C.6 Ekuitas Dana Lancar C.6.1

Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.15.634.396,00 dan Rp0,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

C.6.2

Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp8.102.000,00 dan Rp4.877.700,00 merupakan jumlah ekuitas

dana

lancar

Pengadilan

Agama

Jakarta

Pusatdalam

bentuk

persediaan.

C.6.3

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per

31

Desember

2012

dan

2011

masing-masing

sebesar

minus

Rp.618.338.634,00 dan Rp0,00 Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.


22

C.7 Ekuitas Dana Diinvestasikan Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp 49.947.325.367

C.7.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp.49.930.475.367,00 dan Rp.40.092.571.166,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap C.7.2

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp.22.516.660,00 dan Rp.16.850.000,00 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Tidak terdapat kejadian-kejadian penting pada kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah tanggal Neraca.

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Daftar

temuan

dan

rekomendasi

Badan

Pemeriksa

Keuangan

(BPK)

sebagaimana dalam lampiran.

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL Informasi Pendapatan dan belanja secara akrual yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana terlampir. D.4 REKENING PEMERINTAH Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cab. Jakarta Veteran A/C 0329-01-002067-30-1 a.n. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Tidak ada pengungkapan lain-lain


23


24

BAGIAN ANGGARAN

Recommend Documents