BAGIAN ANGGARAN

BAGIAN ANGGARAN 005

401777

LAPORAN KEUANGAN (UNAUDITED) PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN MAHKAMAH AGUNG RI PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2010

Jalan Kapten Sumatsono No. 12, Helvetia Medan

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut: Sistematika penyajian laporan keuangan Satuan Kerja 1.

Sampul Luar Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

2.

Sampul Dalam Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

3.

Kata Pengantar Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.

4.

Daftar Isi Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nommor halamannya.

5.

Daftar Tabel Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

6.

Daftar Grafik Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

7.

Daftar Lampiran Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

8.

Daftar Singkatan Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan.

9.

Pernyataan Tanggung Jawab Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup satuan kerja yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut : • pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;

Sistematika Penyajian Laporan Keuangan – i

• •

pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan; pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10.

Ringkasan Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

11.

Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Tahunan. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12.

Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode Tahunan, laporan yang disampaikan adalah laporan Tahunan. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

13.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, laporan yang harus disampaikan dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan.

14.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Laporan Keuangan Satuan Kerja.

15.

Lampiran Laporan Keuangan a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja iii) Neraca Percobaan (daftar laporan lihat lampiran III)

Sistematika Penyajian Laporan Keuangan – ii

b. Laporan barang pengguna i) Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan ii) Laporan Kondisi Barang (khusus LKKL Tahunan) iii) Rincian Saldo Awal (daftar laporan lihat lampiran III)

c. Laporan Rekening Pemerintah d. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK 16.

Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan a. Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan dll.

Sistematika Penyajian Laporan Keuangan – iii

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara dan Undag Undang APBN Nomor 42 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinya. Pengadilan Tinggi Agama Medan adalah entitas akuntansi dari Mahkamah Agung Republik

Indonesia

yang

berkewajiban

menyelenggarakan

akuntansi

dan

laporan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2010 ini, perlu kami kemukakan halhal sebagai berikut:

1.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2010 adalah sebesar Rp.17.207.159,- atau 18,51 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010 Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp.6.160.281.912,atau 100,95 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2010;

2.

Neraca

menyajikan

informasi

tentang

posisi

aset,

kewajiban,

dan

ekuitas

Pengadilan Tinggi Agama medan tahun 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp.11.563.666.647,- dan Kewajiban sebesar Rp.8.935.636,- sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih)

Pengadilan Tinggi

Agama Medan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 11.554.731.011,-.

3.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau

Kata Pengantar - Halaman - iv

uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;

4.

Laporan Keuangan Tahun 2010 ini berstatus sebagai laporan keuangan yang belum diperiksa (unaudited).

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun 2010 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna

laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan

menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Medan, Januari 2011 Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto Tukiran, SH NIP.19641231 198303 1 005

Kata Pengantar - Halaman -.v

DAFTAR ISI Halaman Sistematika Laporan Keuangan Satuan Kerja Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Singkatan Indeks Catatan atas Laporan Keuangan Pernyataan Tanggung Jawab I. Ringkasan II. Laporan Realisasi Anggaran ( LRA perbandingan Tahun 2010 dan Tahun 2009) III. Neraca (NSAIKPT perbandingan Tahun 2010 dan Tahun 2009) IV. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran B.3. Catatan Penting Lainnya C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Posisi Umum Neraca C.2. Penjelasan Per Pos Neraca C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 51 /PB/2008 • LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan • LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja • Neraca Percobaan Laporan Barang Pengguna • Laporan Barang Pengguna Tahunan Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK • Persetujuan Pembukaan Rekening • Rekening Koran Bank Per 31 Desemberi 2010 • Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan • SSBP (Setoran Sisa UP/TUP) • SSPB (Pengembalian Belanja Uang Makan PNS)

i iv vi vii viii ix 1 3 4 5 5 5 5 7 7 12 12 12 18 19 19 19 24 26 27 28 29 30

Daftar Isi - Halaman - vi

DAFTAR SINGKATAN APBN BPK BUN DIPA LRA MA PNBP SIMAK-BMN

: : : : : : : :

SAI SAK SAP SKPA TA TAB UP

: : : : : : :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pemeriksa Keuangan Bendahara Umum Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Sistem Akuntansi Instansi Sistem Akuntansi Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran Tahun Anggaran Berjalan Uang Persediaan

Daftar Singkatan – vii

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI APBN PNBP Catatan Catatan Catatan Belanja Negara Catatan Catatan Catatan

Halaman

B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah B.2.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak B.2.1.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

12 13 13

B.2.2 B.2.2.1 B.3

Belanja Negara Belanja Catatan Penting Lainnya

15 15 18

Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.1 C.2.1.1 C.2.1.2 C.2.1.3 C.2.2 C.2.2.1 C.2.2.2 C.2.2.3 C.2.2.4 C.2.2.5 C.2.2.6

Aset Lancar

KEWAJIBAN Catatan Catatan Catatan

C.2.3 C.2.3.1 C.2.3.2

Kewajiban Jangka Pendek

EKUITAS Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.4 C.2.4.1 C.2.4.2 C.2.4.3

Catatan Catatan

C.2.5 C.2.5.1

Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dlam Aset Tetap

Catatan Catatan

C.3 D

Catatan Penting Lainnya Pengungkapan Penting Lainnya

NERACA ASET

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Persediaan

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uang Muka dari KPPN Utang kepada Pihak Ketiga

19 20 20 20 21 21 22 22 23 23

23 23 23

23 23 23 23 24 24 24 25

Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan –viii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, Januari 2011 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto Tukiran, SH

NIP.19640320 198303 1 005

Pernyataan Tanggung Jawab – ix

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan tahunan Tahun 2010

I. RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahunan Tahun 2010 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1Januari s.d. 31 Desember 2010. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahunan TA 2010 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.17.207.159,- atau mencapai 18,51 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Belanja Negara pada Tahunan TA 2010 adalah sebesar Rp.6.610.281.912,- atau mencapai 100,95 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.3.548.338.708,atau 105,65 persen dari anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp.1.875.787.704,- atau 96,93 persen dari anggarannya, dan Belanja Modal sebesar Rp.736.155.500,- atau 91,03 persen dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahunan TA 2010 sebagai berikut: Tahunan TA 2010 Anggaran Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Rupiah Murni

dan 2009 dapat disajikan (dalam rupiah) Tahunan TA 2009 Anggaran Realisasi

92.983.000

17.207.159

0

33.443.720

6.102.401.000

6.160.281.912

5.793.604.000

56.623.990.513

2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp 11.563.666.647,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp,13.400.500,- ; Aset Tetap sebesar Rp.11.550.266.147,-.

Ringkasan – 1

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan tahunan Tahun 2010

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 8.935.636,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp.11.554.731.011,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 4.464.864,- ; dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 11.550.266.147,-. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2010 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupiah) (31 Desember 2010)

(31 Desember 2009)

Nilai kenaikan/ (penurunan)

Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya

13.400.500 11.550.266.147 0

29.850.000 10.765.773.997 0

(16.449.500) 784.492.150 0

8.935.636

0

8.935.636

4.464.864 11.554.731.011

29.850.000 10.765.773.997

(25.385.136) 784.492.150

Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek

Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

Ringkasan – 2

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun 2010

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/ tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Medan disusun melalui rencana tindakan atau “action plan” yang konkrit untuk lima tahun kedepan dalam bentuk program-program dengan mengacu pada RPJM nasional. Adapun programprogram yang direncanakan untuk dilaksanakan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut : 1.

Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

2.

Terciptanya Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

3.

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Peradilan

4.

Peningkatan Pengawasan yang Terencana dan Efektif

5.

Peningkatan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat

6.

Peningkatan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan

7.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum

Catatan Atas Laporan Keuangan -

5


Selanjutnya program-program tersebut dituangkan ke dalam berbagai kegiatan, disertai sasaran yang hendak dicapai dan indikator keberhasilannya, sehingga menjadi panduan pelaksanaan per tahun rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Medan 2009 - 2013. Pendapatan

PENDAPATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010 dan Tahun 2009 adalah sebagai berikut : Tabel A.01 Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak 2010

2009

KENAIKAN/PENURUNAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak

17.207.159

33.443.720

(16.236.561)

JUMLAH

17.207.159

33.443.720

(16.236.561)

Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Negara dan Hibah yaitu penerimaan negara bukan pajak selama Tahun 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.17.207.159,-. Dibandingkan dengan pendapatan pada Tahun 2009 dalam periode yang sama sebesar Rp. 33.443.720, terdapat penurunan Rp.16.236.561,-. Penurunan pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL, dan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.

Belanja

BELANJA PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN Realisasi Belanja Negara Tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut : Tabel A.02 Realisasi Belanja Negara REALISASI BELANJA KD

URAIAN BELANJA 2010

2009

KENAIKAN/ PENURUNAN

51

Belanja Pegawai

3.548.338.708

3.318.988.006

229.350.702

52

Belanja Barang

1.875.787.704

1.338.831.419

536.956.285

53

Belanja Modal

736.155.500

703.973.000

32.182.500

6.102.401.000

5.361.792.425

798.489.487

JUMLAH

Realisasi Belanja Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 mengalami kenaikan dari tahun 2009 untuk periode yang sama. kenaikan ini disebabkan bertambahnya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja modal pada Tahun 2010.


6


A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Pengadilan Tinggi Agama Medan. Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun 2010 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 6.079.559.000,- dan sudah mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali dan bahkan merubah jumlah Pagu (Anggaran) Tahun 2010 menjadi sebesar Rp.6.102401.000,-. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN, begitu pula dengan Persediaan sudah menggunakan Apliksasi Persediaan, pelaporan persediaan telah diinput/dicatat secara Aplikasi oleh Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Umum. Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Pengadilan Tinggi Agama Medan adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan


7


tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.


8


Aset Tetap

b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan


9


dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.


10


Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.


11


B.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi anggaran pada periode Tahunan TA 2010 adalah sebagai berikut : Tabel B.01 Realisasi Anggaran TA. 2010 % No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Real. Angg.

1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah - Penerimaan Negara Bukan Pajak 2 Realisasi Belanja Negara - Belanja Rupiah Murni

Rp

92,983,000 Rp

17,207,159

18.51%

Rp

92,983,000 Rp

17,207,159

18.51%

Rp

6,102,401,000 Rp

6,160,281,912

100.95%

Rp

6,102,401,000 Rp

6,160,281,912

100.95%

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp. 17.207.159,-

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Estimasi pendapatan Negara dan Hibah yang dialokasikan pada SATKER Pengadilan Tinggi Agama Medan periode Tahunan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.17.207.159,-.

Grafik B.01 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA. 2010

Catatan atas Laporan Keuangan - 12


Realisasi PNBP Rp. 17.207.159,-

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP Lainnya Rp. 17.207.159,-

B.2.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.17.207.159,-.. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2010 sebesar Rp.17.207.159,-. Dibandingkan dengan pendapatan TA 2009 untuk periode yang sama sebesar Rp.33.443.720 terdapat penurunan sebesar Rp.16.236.561,- atau 49%. penurunan pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan kembali Belanja Lainnya RM TAYL, Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak periode Tahunan Tahun 2010 berasal dari Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp 17.207.159,-. Dibandingkan dengan pendapatan TA 2009 untuk periode yang sama sebesar Rp. 33.443.720 terdapat penurunan sebesar Rp.16.236.561,- atau 49%. penurunan pendapatan tersebut berasal dari Penerimaan kembali Belanja Lainnya RM TAYL, Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji. Realisasi PNBP lainnya dirinci dalam tabel seperti di bawah ini: Tabel B. 02 Komposisi Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Uraian

Pend. Penjualan Aset Lainnya yg Berlebih/Rusak/Dihapuskan Pend. Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pend. Bunga Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan) Pendapatan Ongkos Perkara Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Pend. Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (TGR) Pend. Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pend. Anggaran Lain-Lain Pendapatan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Jumlah

31 Desember 2010 31 Desember 2009 % Naik/Turun -100.00

Rp

- Rp

1,650,000

Rp

6,182,529 Rp

2,333,100

62.26

Rp

- Rp

-

0.00

Rp

543,000 Rp

315,000

Rp

- Rp

1,700,000

Rp

919,000 Rp

1,375,000

Rp

- Rp

9,135,250

Rp

- Rp

-

Rp

- Rp

-

Rp

- Rp

-

Rp

9,562,630 Rp

16,335,370

Rp

17,207,159 Rp

32,843,720

41.99 -100.00 -49.62 -100.00 0.00 0.00 0.00 -70.83 -90.87


Pendapatan Kembali Persekot/Uang ͙

Pend. Anggaran Lain-Lain

0

Penerimaan kembali Belanja ͙ 0

Pendapatan Kejaksaan dan ͙

Pendapatan Ongkos Perkara

Pend. Uang Meja (Leges)

0

919,000

0

543,000

0

9,562,630

16,335,720

9,135,250

1,375,000

1,700,000

315,000

1,650,000 6,182,529 2,933,100

18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0

Pend. Sewa Rumah Dinas/Rumah ͙

Realisasi Penerimaan

Pend. Penjualan Aset Lainnya yg ͙


Grafik B.02 Komposisi Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya

2010

2009

2010



Realisasi Belanja Rp. 6.160.281.912

B.2.2. Belanja Negara Realisasi belanja pada periode Tahunan TA 2010 adalah sebesar Rp 6.160.281.912,- atau mencapai 100,95% dari anggaran sebesar Rp 6.102.401.000,- Dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 untuk periode yang sama sebesar Rp.5.361.792.425,- mengalami kenaikan sebesar Rp.740.708.575,atau 12,02% dikarenakan naiknya anggaran untuk belanja barang dan belanja modal dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Rupiah Murni.

Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini: Grafik. B.03 Komposisi Realisasi Belanja TA 2010

Realisasi Belanja Rp 6.160.281.912,-

B.2.2.1. Belanja Realisasi belanja Periode Tahunan TA 2010 adalah sebesar Rp.6.160.281.912,atau mencapai 100,95% dari anggaran sebesar Rp 6.102.401.000,- Dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 untuk periode yang sama sebesar Rp.5.361.792.425,mengalami kenaikan sebesar Rp.740.708.575,- atau 12,02% dikarenakan kenaikan anggaran untuk belanja barang dan belanja modal dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:



Grafik B.04 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja periode Tahunan TA 2010 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja Pegawai Rp. 3.548.338.708,-

Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Periode Tahunan TA 2010 sebesar Rp. 3.548.338.708,- atau 105,65% dari anggarannya dan terdapat pengembalian Belanja Pegawai senilai Rp.3.198,-. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2009 untuk periode yang sama senilai Rp.3.318.988.006,-. Realisasi Belanja Pegawai periode Tahunan TA 2010 mengalami kenaikan dari TA 2009 untuk periode yang sama sebesar Rp.229.350.702,- atau 6,46%. Tabel B.03 Rincian Realisasi Belanja Pegawai

Uraian

% Naik/(Turun)

31-Dec-09

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Rp 3,548,338,708 Rp 3,318,988,006

6.46%

Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara

Rp

-

0.00%

Rp - Rp Rp - Rp Rp 3,548,338,708 Rp 3,318,988,006

0.00% 0.00% 6.46

Belanja Honorarium Belanja Tunjangan Khusus

Total

Realisasi Barang Rp . 1.875.787.704,-

31-Dec-10

- Rp

Belanja Barang Realisasi Belanja Barang periode Tahunan TA 2010 sebesar Rp. 1.875.787.704,- atau 96,93% dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Barang TA 2009 untuk periode yang sama sebesar Rp.1.338.831.419,-. Realisasi Belanja Barang periode Tahunan TA 2010 mengalami kenaikan dari TA 2009 untuk periode yang sama sebesar Rp. 536.959.285,- atau 29%.



Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya anggaran untuk belanja barang. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: Tabel B.04 Rincian Realisasi Belanja Barang Uraian

31-Dec-10

Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan

Jumlah

Realisasi Belanja Modal Rp.736.155.500, -

31-Dec-09

% Naik/(Turun)

Rp

173,334,150

Rp

173,334,150

0.00%

Rp

18,191,750

Rp

18,191,750

0.00%

Rp

43,348,657

Rp

43,348,657

0.00%

Rp Rp Rp

117,153,050 258,949,200 610,976,807

Rp Rp Rp

117,153,050 258,949,200 610,976,807

0.00% 0.00% 0.00%

Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2010 sebesar Rp.736.155.500,- atau 96,937% dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Modal di TA 2009 untuk periode yang sama senilai Rp.703.973.000,-. Realisasi Belanja Modal Tahunan TA 2009 mengalami kenaikan dari TA 2009 periode Tahunan sebesar Rp. 32.182.500,- atau kenaikan 4,4%. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: Tabel B.05 Rincian Realiasi Belanja Modal

Uraian Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya

Jumlah

30-Jun-09

30-Jun-08

% Naik/(Turun)

Rp

- Rp

-

0.00%

Rp

197,000,000 Rp

494,500,000

-60.16%

Rp

539,155,500 Rp

209,473,000

61.15%

Rp

- Rp

-

0.00%

Rp Rp

- Rp 736,155,500 Rp

703,973,000

0.00% 4.37%



Catatan Penting Lainnya

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA Pengadilan Tinggi Agama Medan berdomisili di Jl. Kapten Sumarsono No. 12 Helvetia Medan. 1. Bendaharawan Pengadilan Tinggi Agama Medan ada melakukan Revisi DIPA (Revisi ke 2 dan Revisi ke 3) pada Tahunan TA 2010 dan Revisi tersebut telah di laporkan ke petugas SAKPA untuk disesuaikan dengan Laporan Keuangan. 2. DIPA Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor: 0321/005-01.2/II/2010 tangal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. 6.079.599.000,-. DIPA tersebut mengalami Revisi dengan perincian sebagai berikut: a) Revisi 1 : Revisi Perubahan Nama Kuasa Pengguna Anggaran semula Ahmad Zaini,SH., MH. menjadi Tukiran, SH. Revisi Sub Kegiatan 01.01.09.0001.00001 Akun 511111 Belanja Gaji Pokok PNS semula sebesar Rp.1,661.041.000,- menjadi sebesar Rp.1.631.609.000,- berkurang sebesar Rp.29.432.000 dialokasikan ke Akun 511147 Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk Uang DUka PN Dalam dan Luar Negeri semula sebesar Rp.0,-. Revisi Sub Kegiatan 01.01.09.0002.00205 Akun 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp.90.106.000,- menjadi sebesar Rp.0,- dialokasikan ke Akun 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp.o,- menjadi sebesar Rp.90.106.000,-. Revisi Sub Kegiatan 01.01.09.0002.00926 Akun 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp.9.300.000,menjadi Rp.0,- dialokasikan ke Akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran semula sebesar Rp.0,- menjadi sebesar Rp.9.300.000,-. Revisi Sub Kegiatan 01.01.09.0003.00088Akun 521211nBelanja Bahan semula sebesar Rp.22.182.000,- menadi sebesar Rp.14.107.000 dialokasikan ke Akun 521213 Honor yang terkait dengan output Kegiatan semula Rp.0,- menjadi sebesar Rp.3.500.000,-. Revisi Sub Kegiatan 01.01.09.0003.01175 Akun 521211 Belanja Bahan semula Rp.8.940.000,- menjadi sebesar Rp.5.440.000,dialokasikan ke AKun 521213 Honor terkait dengan output Kegiatan semula sebesar Rp.0,- menjadi sebesar Rp.3.500.000,b) Revisi 2 : Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan : Revisi Sub Kegiatan 01.01.09.0001.00001 Akun 511111 yaitu Belanja Gaji Pokok PNS semula sebesar Rp.1.631.609.000,-



menjadi sebesar Rp.1.604.811.000,- berkurang sebesar Rp.26.798.000,-. Revisi Sub Kegiatan 01.01.09.0001.00001 Akun 511147 yaitu Belanja Tunjangan lain-lain termasuk Uang Duka PN dalam dan Luar Negeri semula sebesar Rp.29.432.000,- menjadi sebesar Rp.26.798.000,-. Penanganan Perkara : Revisi Sub Kegiatan 03.03.06.0382.00728 akun 521211 Belanja Biaya Bahan semula sebesar Rp.14.560.000,- menjadi sebesar Rp.10.872.000 ; Revisi Sub Kegiatan 03.03.06.0382.00728 akun 524111 Belanja Perjalanan Biasa (DN) semula sebesar Rp.180.150.000,- menjadi sebesar Rp.177.288.000,- ; Revisi Sub Kegiatan 03.03.06.0382.00728 akun 521213 Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan semula sebesar Rp. 0,menjadi sebesar Rp.6.550.000; Revisi Sub Kegiatan 03.03.06.0382.04679 akun 521211 Belanja Bahan semula sebesar Rp. 22.084.000,- menjadi sebesar Rp.12.553.000; Revisi Sub Kegiatan 03.03.06.0382.04679 akun 524119 Belanja Perjalanan Lainnya (DN) semula sebesar Rp.151.050.000,menjadi sebesar Rp.150.081.000,- ; Revisi Sub Kegiatan 03.03.06.0382.04679 akun 521213 Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan semula sebesar Rp. 0,menjadi sebesar Rp.10.550.000; c) Revisi 3 : Operasional dan Pemeliharaan Kantor : Revisi Sub Kegiatan 01.01.09.0002.02007 Akun 522111 yaitu Belanja Langganan Daya dan Jasa semula sebesar Rp.96.264.000,- menjadi sebesar Rp.119.106.000,- bertambah sebesar Rp.22.842.000,-; Pelayanan Publik atau Birokrasi : Revisi Sub Kegiatan 01.01.09.0003.00088 Akun 524111 yaitu Belanja Perjalanan Biasa (DN) semula sebesar Rp.15.000.000,menjadi sebesar Rp.8.365.000,berkurang sebesar Rp.6.635.000,-; Revisi Sub Kegiatan 01.01.09.0003.00088 Akun 524119 yaitu Belanja Perjalanan Lainnya (DN) semula sebesar Rp.170.400.000,- menjadi sebesar Rp.177.035.000,- bertambah sebesar Rp.6.635.000,-;


Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahunan Tahun 2010

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : Tabel C.01. Komposisi Neraca Uraian

Aset Kewajiban Ekuitas Dana

Rp Rp Rp

31-Dec-10

31-Dec-09

11,563,666,647 Rp 8,935,636 Rp 11,554,731,011 Rp

10,795,623,997 10,795,623,997

% Naik/ (Turun)

6.64% 100.00% 6.57%

Jumlah Aset per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.11.554.731.011,terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.13.400.500,- dan Aset Tetap sebesar Rp. 11.563.666.647,-. Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 11.554.731.011,terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.4.464.864,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.11.550.731.011,-. Grafik komposisi neraca disajikan sebagai berikut :

Grafik. C.01. Komposisi Neraca

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0,-

C.2.1. Aset Lancar C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan SPM/SP2D sebesar Rp.79.927.931,dari Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan sebesar Rp.80.000.000,- dan sisa dari UP tersebut sebesar Rp.72.069,- telah disetorkan ke Kas Umum Negara, sehingga Saldo UP per 31 Desember 2010 bernilai Rp.0,-/NIHIL.

Catatan Atas Laporan Keuangan - 19


Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0

C.2.1.2

Kas di Bendaharaan Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaa per 31 Desember 2010 sebesar Rp.0,-.

Persediaan Rp.631.500,-

C.2.1.3 Persediaan Saldo Persediaan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.631.500,-, sementara untuk periode 31 Desember 2008 Sebesar Rp.29.850.000,-. Adapun persediaan per 31 Desember 2010 terdiri dari :

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Aset Tetap Rp.11. 563.666.647,-

Uraian

Kuantitas Harga Jumlah Harga Barang Satuan (Rp.) (Rp.)

Baterai Uk. AAA 4 buah Cetakan Kartu Kendali 3 Blok Cetakan Lembar Disposisi 3 Blok Kertas Jeruk 50 Lembar Cetakan Lembar Pengantar 2 Blok Kertas Quarto 70 gr 1 Rim Kertas A4 70 gr 1 Rim Kertas Folio 70 gr 1 Rim Kertas Faximile 1 Roll Isolasiban Coklat 2 Inchi 1 Roll Isolasiban Bening ½ Inchi 1 Roll Balliner Pilot 5 buah Ballpoint Faster C6 24 buah Klip Atom No. 1 6 Kotak Jumlah

3,500 37,500 37,500 500 37,500 32,500 33,500 37,000 19,000 4,000 3,500 20,000 1,750 3,500

14,000 112,500 112,500 25,000 75,000 32,500 33,500 37,000 19,000 4,000 3,500 100,000 42,000 21,000 631,500

C.2.2. Aset Tetap Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.11.563.666.647,sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 10.765.773.997,-. Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2010 berasal dari Saldo Awal per 1 Januari 2010 sebesar Rp.10.765.773.997,- ditambah dengan perolehan selama Tahun 2010 sebesar Rp 784.492.150,-. Realisasi Belanja Modal TA 2010 adalah sebesar Rp.736.155.500,-, dengan demikian terdapat selisih antara penambahan nilai asset tetap dengan belanja modal sebesar Rp.48.336.650,-. Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel C.05 Posisi Aset Tetap No.

Uraian

31-Dec-10

1

Tanah

Rp

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

% Naik / (Turun)

31-Dec-09

2,694,000,000 Rp

2,694,000,000

Rp

3,395,622,650 Rp

3,150,286,000

7.79%

Rp

5,460,643,497 Rp

4,921,487,997

10.96%

Jalan,Irigasi &Jaringan

Rp

- Rp

-

0.00%

5

Aset Tetap Lainnya

Rp

- Rp

-

0.00%

6

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp

- Rp

-

0.00%

11,550,266,147 Rp

10,765,773,997

7.29%

Jumlah

Rp

0.00%

Grafik C.02 Posisi Aset Tetap

2010 Rp6,000,000,000

2009

Rp4,921,487,997

Rp5,000,000,000

Rp3,150,286,000 Rp4,000,000,000

Rp2,694,000,000

Rp5,460,643,497

Rp3,000,000,000

Rp3,395,622,650

Rp2,000,000,000

Rp1,000,000,000

Rp2,694,000,000

Rp-

Rp-

Rp-

Rp-

Rp-

Rp-

RpTanah

C.2.2.1

Peralatan dan Mesi Gedung n dan Bangunan Jalan,Irigasi &Jaringan Aset Tetap Lai Konstruksi nnya dalam Pengerjaan

Tanah Nilai Tanah per 31 Desember 2010 sebesar Rp.2.694.000.000,sedangkan nilai Tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp.2.694.000.000,-. Tidak ada penambahan belanja modal ataupun penambahan nilai/koreksi nilai untuk Tanah selama tahun 2010.

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.3.395.652.650,- sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar Rp.3.150.286.000,-.



Tabel C.06 Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

31-Dec-10 Rp 3,395,622,650

Rp

31-Dec-09 3,150,286,000

Kenaikan / (penurunan)

Rp245,336,650

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin sebesar Rp.226.106.225,tersebut adalah sbb:

Saldo Awal Pengembangan Nilai Pembelian Penghapusan Jumlah

C.2.2.3

Rp Rp Rp Rp Rp

3,150,286,000 245,336,650 3,395,622,650

Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.3.395.622.650,- sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar Rp.4.921.487.997,-. Tabel C.07 Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan 31-Dec-10 Rp5,460,643,497

31-Dec-09 Rp4,921,487,997

Mutasi/perubahan gedung dan Rp.539.155.500,- tersebut adalah sbb:


Rp539,155,500

bangunan

sebesar

Penambahan : Saldo Awal Perolehan Perolehan Reklarifikasi Pengembangan Nilai Penghapusan

Jumlah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4,921,487,997 539,155,500 5,460,643,497

C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai Jaringan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.0,-. sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar Rp.0,-. Tabel C.08 Posisi Perbandingan Jaringan 30-Jun-10

31-Dec-09 Rp0

C.2.2.5


Rp0

Rp0

Aset Tetap Lainnya



Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar Rp.0,-.

Rp.0,-

Tabel C.09 Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya

31-Dec-10

31-Dec-09 Rp0

C.2.2.6


Rp0

Rp0

Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp.0,- sedangkan nilai per 31 Desember 2008 tidak terdapat realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan. Tabel C.10 Posisi Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan

31-Dec-09

31-Dec-08 Rp0

Kewajiban Rp.0,-

Ekuitas Dana Lancar Rp.4.464.864,-


Rp0

Rp0

C.2.3

Kewajiban Jangka Pendek

C.2.3.1

Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 sebesar Rp.0,merupakan penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Dibandingkan dengan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2009 Rp.0,-.

C.2.3.2

Utang kepada Pihak Ketiga Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2010 sebesar Rp.8.935.636,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan Belanja Barang/ Tagihan pemakaian Langganan Daya dan Jasa (Telepon, Air dan Listrik) untuk bulan Desember 2010 yang disajikan secara akrual (format terlampir).

C.2.4

Ekuitas Dana Lancar

C.2.4.1

Cadangan Piutang Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.12.769.000, sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 0,-. Akun Cadangan Piutang ini merupakan penyeimbang Akun Uang Muka Belanja/ pengembalian persekot gaji.

C.2.4.2

Cadangan Persediaan Nilai Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.631.500,-; sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 29.850.000,-. Akun Cadangan Persediaan ini merupakan penyeimbang Akun Persediaan.

C.2.4.3

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek Nilai Dana harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.8.935.636,-



sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp.0,-. Akun Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek ini merupakan penyeimbang Utang kepada Pihak Ke-tiga. Ekuitas Dana Diinvestasikan Rp.11.550.266.147,-

Catatan Lainnya

Penting

C.2.5

Ekuitas Dana Investasikan

C.2.5.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Nilai dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.11.550.266.147,- sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp.10.765.773.997,-. Akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap.

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA Saldo Keuangan Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.11.085.410,-. Adapun Laporan Keuangan Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan per 31 Desember 2010 sebagai berikut :

Laporan Keuangan Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Periode Semester II Tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7

Pengungkapan Penting Lainnya

Jumlah Uraian Saldo bulan Juni Jumlah Penerimaan Biaya Materai Biaya Redaksi Biaya Leges Biaya Alat Tulis Kantor Biaya Insentif Tim Pengelola Jumlah Saldo Akhir Total

Penerimaan Rp 5,746,730 Rp 11,800,000

Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp 17,546,730 Rp Rp 17,546,730 Rp

Pengeluaran

570,000 460,000 276,000 3,675,320 1,480,000 6,461,320 11,085,410 17,546,730

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 491/SEK/01/IX/2010 tanggal 21 September 2010, Evaluasi Pelaksanaan Laporan Barang Milik Negara satuan kerja dimana Pengadilan Tinggi Agama Medan tercantum sebagai salah satu satker yang tidak melaksanakan Laporan Persediaan periode Semester II



tahun 2009 da Semester I tahun 2010. Pada kenyataan Pengadilan Tinggi Agama Medan telah melaksanakan Aplikasi persediaan sejak tahun 2009 . Hal ini dapat dilihat pada Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara/KPKNL Medan pada periode semester I Tahun 2010 (terlampir). D.2. REKENING PEMERINTAH Pengadilan Tinggi Agama Medan memiliki 2 (dua) rekening atas nama 1. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Bank BRI cabang Medan Putri Hijau dengan nomor rekening 0053.01.001255.30.0; saldo per 31 Desember Rp.0,-. Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPPN (rekening dan surat persetujuan dari KPPN terlampir). 2. Bendahara Biaya Proses Perkara Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Pos/Giro dengan nomor Rekening: 2000000042; saldo per 31 Desember 2010 Rp.10.150.000,-,- (rekening terlampir).


BAGIAN ANGGARAN

Recommend Documents