REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa yang diselesaikan
perkara
b. Persentase perkara yang diselesaikan
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
2.
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
PENJELASAN Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)
Persentase penurunan upaya Jumlah perkara yang putus hukum: dikurangi yang - Kasasi mengajukan upaya hukum - Peninjauan Kembali (kasasi/peninjauan kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlahperkara yang putus dikali seratus persen
PENANGGUNG JAWAB Majelis Hakim Panitera Majelis Hakim Panitera
Majelis Hakim Panitera
Majelis Hakim
SUMBER DATA
dan Laporan dan Tahunan dan Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
dan Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Bulanan Laporan
NO
3.
KINERJA UTAMA Peningkatan
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase
berkas dan
yang
efektifitas
diregister
siap
pengelolaan
didistribusikan ke Majelis
penyelesaian
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
Kepaniteraan
Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Kepaniteraan
SUMBER DATA Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
perkara b. Ratio Majelis terhadap perkara
Hakim
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
SUI&&T' KEPT]TTISAN
KETUA PtrNGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK NOMOR : Wl 4-Al28 / OT.0l.2 N2017
TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
h4enimbang
:
l.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9A4.PAN/512007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKt ) lnstansi Pemerintah;
&,,[*ngingat
:
2.
Bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJtu, Tahun 2015 - 2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
1.
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangNomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2.
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang Undang Nomor
7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 4,
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor
2
Tahun 2015 Tentang
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015
5. 7"
Peraturan Presiden Nomor 13 Mahkamah Agung;
Tahun
-
Rencana
2019;
2005 Tentang
Sekretariat
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8.
Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kineqia Instansi Pemerintah;
9.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERI9 M.PAN/5i2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
MEMUTUSKAN rvidn*teph"ar!
ilr:rlarna
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
AGAMA PONTIANAK TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK R.eviu lndikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, untuk menetapkan rencara kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 2015 2419.
t */{}r,!
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
: Pontianak : 3 Jantan2017
Ditetapkan di
ilan
T
inggi Agama Pontianak
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK Nomor : W14-A/28/OT.01.2/I/2017 Tanggal : 3 Januari 2017 Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK NO 1.
KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA a. Persentase sisa yang diselesaikan
perkara
b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan
2.
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
PENJELASAN Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awaldan perkara yang masuk) Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)
Persentase penurunan upaya Jumlah perkara yang putus hukum: dikurangi yang - Kasasi mengajukan upaya hukum - Peninjauan Kembali (kasasi/peninjauan kembali) selama tahun berjalan dibagi jumlahperkara yang putus dikali seratus persen
PENANGGUNG JAWAB Majelis Hakim Panitera Majelis Hakim Panitera Majelis Hakim Panitera
Majelis Hakim
SUMBER DATA
dan Laporan dan Tahunan dan Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
dan Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Laporan dan Tahunan
Bulanan Laporan
Bulanan Laporan
NO
3.
KINERJA UTAMA Peningkatan
INDIKATOR KINERJA
a. Persentase
berkas dan
yang
efektifitas
diregister
siap
pengelolaan
didistribusikan ke Majelis
penyelesaian
PENJELASAN
PENANGGUNG JAWAB
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis
Kepaniteraan
Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk
Kepaniteraan
SUMBER DATA Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
perkara b. Ratio Majelis terhadap perkara
Hakim
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
