BADAN PEM Draft RENJA SKPD
0
0
0
0
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
1
2
3
Jumlah persentase pelayanan PROGRAM PELAYANAN administrasi 00 01 ADMINISTRASI perkantoran yang PERKANTORAN dapat terselenggara/dilaks anakan Terlaksananya Jasa Pelayanan Penyediaan Jasa Komunikasi 00 01 01 Komunikasi, Sumber Daya Telepon, Internet, Air dan Listrik Sumber Air Dan Listrik
00 01 02
00 01 03
Sasaran Kegiatan
4
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetak, dan Penggandaan
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
Pelayanan Kesekretariatan, RapatRapat, Kordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
Terlasananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
0
0
0
0
0
00 01 04
00 02
00 02 01
00 02 02
00 02 03
Pelayanan Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kantor
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KINERJA SKPD
Terlasananya pelayanan administrasi dan kesekretariatan Pengadaan Barang dan Jasa Kantor
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
Jumlah persentase kegiatan pada program peningkatan disiplin aparatur yang dapat terselenggara/dilaks anakan Jumlah persentase pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur untuk mendukung peningkatan kinerjanya
Pembangunan Gedung Kantor dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran
Terlasananya Pembangunan Gedung Kantor, Sarana Perkantoran dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Lingkup BPMPDK
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlasananya pengadaan kendaraan dinas dan operasional Badan
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mebeleur
Terlaksanannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
0
0
0
0
Pemeliharaan rutin/berkala gedung/Rumah Dinas dan lingkungan kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung/Rumah Dinas/Lingkungan, Kebersihan dan Keamanan Kantor
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
00 02 05
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pelayanan Jasa Driver
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
00 02 06
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
Penataan Penggunaan Aset Daerah (Pemprov)
Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Ketatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
Aset Pemprov
00 02 04
00 02 07
0
0
0
0
00 02 08
00 02 09
00 03
00 03 01
Penataan dan penyediaan sarana pengelolaan Perpustakaan kantor
Terlaksananya pengelolaan perpustakaan dan penyediaan sarana bahan perpustakaan, Surat Kabar/Majalah dan dokumentasi kantor
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, dan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas, Pakian LINMAS, Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Olah Raga, Batik dan Pakaian Khusus Lainnya
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
Jumlah Persentase Aparatur yang Ditingkatkan PENINGKATAN Kapasitasnya PENGEMBANGAN SISTEM Jumlah persentase PERENCANAAN DAN pengembangan SISTEM EVALUASI KINERJA sistem pelaporan SKPD capaian kinerja dan keuangan yang dapat ditingkatkan
Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan
Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundangundangan
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
0
0
0
0
0
00 03 02
Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Kepegawaian
Terlaksananya Pembinaan SDM PMD, Kelembagaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian dan Pembinaan Kinerja Aparat
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
00 03 03
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan Lakip dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
00 03 04
Pelaksanaan Pameran Pembangunan Dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya Pameran Pembangunan, Terlaksananya Pameran Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
Stakeholder, publik dan aparat
00 03 05
Penyusunan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan
Terlaksananya Penyusunan RKPD,dan PPA Perubahan
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
00 03 06
Penyusunan Laporan Keuangan/Penataan Adminsitrasi Keuangan
Tersusunnya Laporan Keuangan/Penataan Administrasi Keuangan
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
Pemeliharaan Sistem Informasi
Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Asset (SIMA) dan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
Aparat BPMPDK Prov. SulSel dan Stakeholder
00 03 08
Peningkatan Kinerja, Konsultasi, Dan Monev
Terlaksananya Konsultasi Dan Monerv Program ; Terlaksananya Evaluasi Program Pemberdayaan
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
0
00 03 09
Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan Non NGO
Terlaksananya Fasilitasi Program Kerjasama Pihak NGO dan Non Asing
0
00 03 10
Sosialisasi Penataan Usahaan Keuangan Dan Laporan
Terlaksananya Pelatihan Pelaporan keuangan
Aparat BPMPDK Prov. SulSel
Workshop Program Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Workshop Forum SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra BPMPDK 2013-2018
Aparat BPMPDK Prov. SulSel, Kabupaten dan kota
0
0
0
00 03 07
00 03 11
0
2
2
2
2
2
2
00 03 12
17 01
Studi Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
Terlaksananya Studi Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat
Aparat BPMPDK Prov. SulSel dan Kab/ Kota
Jumlah RTM yang diberdayakan dan difasilitasi hak dasarnya
17 01 01
Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/ Nasional
Jumlah KK yang mendapatkan dampak terhadap pelaksanaan gelar TTG Nasional
17 01 02
Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna
Jumlah masyarakat yang mendapatkan dampak lomba inovasi TTG
17 01 03
Pemetaan dan Pengkajian Kebutuhan Teknologi Tepat Guna
Jumlah Pokmas yang mendapatkan latihan pemetaan dan pengkajian kebutuhan TT
17 01 04
Fasilitasi Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) dan Warung Teknologi (Wartek)
Jumlah KK yang mendapatkan dampak pembentukan Posyantek 19 di Tingkat Kecamatan dan Wartek di Tingkat Desa /Kelurahan
Kecamatan di seluruh Kab/ Kota yang belum aktif atau belum membentuk posyantek
17 01 05
Bimtek Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Pengembangan Kegiatan Usaha Berbasis Sumberdaya Lokal
Jumlah KK yang telah dilatih dalam pengembangan kegiatan usaha berbasis sumberdaya lokal
Pokmas RTM
2
2
2
17 01 06
Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG Utk Mendukung Kegiatan Usaha Masyarakat
Jumlah KK yang telah merasakan dampak Kerjasama Pengembangan dan Pemanfaatan TTG
Pokmas RTM
17 01 07
Bimtek Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Terbarukan (Biogas)
Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Energi Baru Terbarukan
Pokmas RTM
17 01 08
Terlaksananya Bimtek Bimtek Pemanfaatan Pemanfaatan Teknologi Mikroorganisme Teknologi Untuk Optimalisasi Mikroorganisme Pemanfaatan Lahan Dalam Pembuatan Pupuk Organik
Pokmas RTM
2
2
17 01 09
17 02
Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Pembinaan Masyarakat Melalui Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG Pengelolaan TTG Perdesaan Perdesaan
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
Jumlah BUMDES yang difasilitasi Rekomendasi Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES
2
17 02 01
Rakernis Pembinaan Dan Pengembangan Kelembagaan BUMDES
2
17 02 02
Fasilitasi Penyusunan Perda BUMDES Provinis
Terlaksananya Perda BUMDES
17 02 03
Sosialisasi Penyusunan Perda BUMDES Provinsi
Jumlah Kabupaten yang tersosialisasi Perda BUMDES
17 02 04
Sosialisasi Penyusunan Perda Bumdes Kabupaten
Jumlah Kabupaten Yang sudah Menyusun Perda Bumdes
2
2
2
17 02 05
Sosialisasi Pembentukan BUMDES
Pokmas RTM
Jumlah Bumdes Yang Terbentuk
Calon Pengelola BUMDes Kab. Jeneponto, Bulukumba, Gowa dan Takalar
17 02 06
Bintek Jenis Usaha Bumdes
Terlaksananya Bintek Pengelola Bumdes Terbina
17 02 07
Bintek Pengelolaan Pasar Desa
Jumlah Pengelola Pasar Desa Yang terbina
17 02 08
Bintek Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES
Jumlah Pengelola BUMDES yang terbina
17 02 09
Bintek Pengelolaan Usaha Ekonomi Keluarga Dan Rumah Tangga
Jumlah Pokmas UEK yang Terbina
2
17 02 10
Bintek Usaha Simpan Pinjam
Jumlah Pokmas Usaha Simpan Pinjam yang terbina
2
17 02 11
Monev Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES
Jumlah Bumdes yang terbina
Lembaga BUMDesa
2
17 02 12
Invetarisasi dan Identifikasi BUMDES
Jumlah Bumdes Yang terinventarisir
BUMDesa se Prov. Sulsel
17 02 13
Pelaksanaan Lomba BUMDES
Jumlah BUMDES yang yang berprestasi
17 02 14
Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarkat
Jumlah Bantuan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat
2
2
2
2
2
2
17 02 15
Studi PengembanganKapasitas Pokmas Usaha BUMDES
Jumlah Aparat dan Pokmas yang melaksanakan studi Pengembangan
17 02 16
Kerjasama Lembaga Pemerintah Dan Swasta Dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat
Jumlah Kerjasama Lembaga Pemerintah dan swasta dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat
2
17 02 17
Pengadaan Fasilitator Pendamping Desa (FPD) BUMDES pada Lokasi Percontohan BUMDES
Jumlah FPD BUMDES
2
17 02 18
Expo Ekonomi Kreatif Tingkat Nasional
Jumlah Kabupaten peserta expo
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi terkait Pengembangan Ekonomi Desa
Bid. PUEM BPM Kab se Provinsi SulSel
BUMDesa se Prov. Sulsel
2
2
2
17 02 19
Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Terkait Pengembangan Ekonomi Desa
2
17 02 20
Identifikasi Kategori Kelembagaan BUMDes
Terlaksananya Identifikasi Bumdes
17 02 21
Peniingkatan Kapasitas SDM Kelembagaan BUMDES
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Bumdes
17 02 22
Peningkatan Kapasitas SDM Kelembagaan Jenis Usaha Bumdes
Terlaksananya Penguatan Bumdes
2
2
Bid. PUEM Kab. Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Enrekang, Wajo Bid. PUEM Kab. Maros, Soppeng, Bone, Pangkep, Barru, Pinrang, Sinjai
2
2
2
2
17 02 23
Peningkatan Kapasitas SDM Kewirausahaan Pemuda Mandiri Perdesaan
Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Bumdes mandiri
Bid. PUEM Kab. Pangkep, Maros, Gowa, Takalar
17 02 24
Penataan Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa Dan Koordinasi Kebijakan Raskin
Terlaksananya Kebijakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa
Bid. PUEM Kab. Se SulSel
Terlaksananya Pengembangan Penguatan Kelembagaan 17 02 25 Labsite Usaha Usaha Ekonomi Keluarga Ekonomi Masyarakat Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya ( Lembaga Swadaya Masyarakat Aktif) Jumlah persentase kelembagaan Masyarakat yang PROGRAM PENINGKATAN difasilitasi dan PARTISIPASI MASYARAKAT 17 03 ditingkatkan DALAM MEMBANGUN kapasitasnya ( DESA Persentase LPM Berprestasi) Jumlah, persentase kelembagaan Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Kelompok Binaan LPM)
2
17 03 01
Pembinaan dan Workshop Kelembagaan Masyarakat (KPM, LPM, Pokmas Adat/Budaya, dll )
0
Aparat PUEM, BUMDesa Berprestasi
17 03 02
Pembinaan dan Wokrshop Pokjanal Posyandu Tingkat Provinsi
0
17 03 03
Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kelembagaan Masy, (HIV/AIDS, BPPTA, Nakerdes, Lansia, Pemberdayaan Perempuan Perdesaan, Pokmas, Adat budaya, Posyandu, PKK, KPM, LPM)
0
2
17 03 04
Workshop Peningkatan keterampilan Pokmas Perempuan
0
2
17 03 05
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PNPM-MP
0
17 03 06
Bimtek Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perdesaan
2
17 03 07
Pelaks. Peringatan BBGRM dan HKG PKK Tingkat Nasional dan Prov.
0
2
17 03 08
Lomba Gotro Terbaik Masyarakat
0
2
2
2
Aparat Kabupaten, Kecamatan dan Desa 24 Kab/ kota
17 03 09
Lounching Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Berbasis Adat Budaya
0
2
17 03 10
Pelaksanaan Apresiasi Kelembagaan dan Pokmas Berprestasi
0
2
17 03 11
Pembinaan Pemanfaatan
0
17 03 12
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Keluarga Dan Pelayanan Dasar
0
17 03 13
Rakor dan Visualisasi kegiatan Mitra NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0
17 03 14
Pengembangan dan replikasi kegiatan Mitra NGO/ LSM Bidang Pemberdayaan Masyarakat
0
17 03 15
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Mitra NGO/LSM Pemberdayaan Masyarakat
0
17 03 16
Meningkatnya Pembinaan dan Bimbingan Keterampilan Teknis Peningkatan Kelembagaan Keterampilan Lansia Masyarakat KPM
2
2
2
2
2
2
2
17 03 17
Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan dalam Membangun Desa
Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan Perempuan Perdesaan Dalam Membangun Desa
Aparat Desa dan Pokmas 24 Kab/ Kota
KPM 24 Kab/ Kota
Pokmas Perempuan 24 Kab/ Kota
2
2
2
17 03 18
17 03 19
17 04
Pembinaan Laboratorium Desa Pembangunan Desa Bidang Kelembagaan Dan Sosial Budaya Masyarakat
Terwujudnya desa sosial budaya
2 Desa
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat
Terlaksananya Evaluasi Program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Aparat KPM, BPTA, Pokmas, Adat Budaya, Pengurus Posyandu, Karang Taruna 24 Kab/ Kota
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA
Jumlah Aparat Desa Yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Desa Berstatus Swasembada Terlaksananya Rakonis Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan
2
17 04 01
Rakornis Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan
2
17 04 02
Bintek Pengelolaan Profil Desa/Kel
Terlaksananya Bintek Pengelolaan Profil Desa
2
17 04 03
Monev Pengelolaan Profil Desa/Kel
Terlaksananya Monev Pengelolaan Profil Desa dan Kel
17 04 04
Bintek Peningkatan Kapasitas LPM atau Sebutan Lainnya
Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapastias LPM atau Sebutan Lainnya
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Terlaksananya Bintek Peningkatan Kapasitas BPD
17 04 05
Bintek Peningkatan Kapasitas BPD
17 04 06
Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi
17 04 07
Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional
17 04 08
Fasilitasi dan Pembinaan Pra Perlombaan Desa/Kelurahan
17 04 09
Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembina Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Terlaksananya Studi Kerja Bagi Aparat dan Pembinaa Pemerintahan Desa/Kel
17 04 10
Pembinaan dan Pemberian Stimulan Lokasi Juara Lomba Desa/Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan dan Pemberian Stimulan Lokasi Juara Lomba Desa/Kelurahan
17 04 11
Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah Yang Berprestasi
Terlaksananya Studi Kerja Peningkatan Kapasitas Manajerial Bagi Kepala Desa/Lurah Yang Berprestasi
Penataan Desa Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
Terlaksananya Penataan Dan Pengembangan Labsite Pembangunan Desa
17 04 12
Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Terlaksananya Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pra Perlombaan Desa/Kelurahan
Aparat Desa dan Stakeholder
2
2
2
2
2
2
2
2
2
17 04 13
Penataan Aset Desa Yang Bersumber dari Pemerintah Provinsi
Terlaksananya Penataan Aset Desa Pemerintah Provinsi
Aparat desa
17 04 14
Bimtek Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Tingkat Provinsi
Terlaksananya Bimtek Sistem Informasi Keuangan
Aparat desa
17 04 15
Pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi
Terlaksananya Bimtek Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan
Anggota Pokja Desa/ Kelurahan, Pokja Kec/ kabupaten
17 04 16
Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi
Terlaksananya Perlombaan Desa
Aparat Desa / Kelurahan
17 04 17
Penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional
Terlaksananya Perlombaan Desa
Juara Lomba Desa/ Kelurahan Tingkat Provinsi
17 04 18
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah Pembina Desa dan Aparat Desa/Kelurahan Berprestasi
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah
Ketua Anggota BPD dan Aparat Desa
17 04 19
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan
17 04 20
Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Desa
17 04 21
Bintek Penataan Asset/Sumber Pendapatan Desa
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Desa Dan Keluahan Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Desa Terlaksananya Bintek Penataan Asset/Sumber Pendapatan Desa
Aparat dan Stakeholder
Aparat Desa/ pengelola ADD
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Bintek Penyusunan RKP Desa
Terlaksananya Bintek Penyusunan RKP Desa
17 04 23
Bintek Kewenangan Desa
Terlaksananya Bintek Kewenangan Desa
17 04 24
Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa
17 04 25
Bintek Perencanaan Desa
Terlaksananya Bintek Perencanaan Desa
17 04 26
Bintek Penataan Wilayah Desa
Terlaksananya Bintek Penataan Wilayah Desa
17 04 27
Bintek Prodak Hukum Desa
Terlaksananya Bintek Prodak Hukum Desa
17 04 28
Bintek Administrasi Desa
Terlaksananya Bintek Administrasi Desa
17 04 29
Bintek Pelaporan Penyelenggaraan Desa
Terlaksananya Bintek Pelaporan Penyelenggaraan Desa
17 04 30
Sosialisasi UU Penyelenggaraan Desa
Terlaksananya Sosialisasi UU Penyelenggaraan Desa
17 04 22
2
2
17 04 31
Studi Kerja Penataan Wilayah Desa
Terlaksananya Studi Kerja Penataan Wilayah Desa
17 04 32
Studi Kerja Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya Studi Kerja Pengelolaan Keuangan Desa
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN PERDESAAN
Jumlah persentase kelompok binaan Pemberdayaan Kesejahteraan
2
17 04
2
17 04 01
Penguatan Fungsi Sekretariat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
0
2
17 04 02
Pembinaan Kebangsaan dan Gotong royong
0
2
17 04 03
Peningkatan derajat Pendidikan
0
2
17 04 04
Pemenuhan Pangan, sandang, Perumahan serta tata laksana rumah tangga
0
2
17 04 05
Peningkatan Derajat Kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup
0
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga
Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga di Perdesaan
2
17 04 06
Sekretariat Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga, Stakeholder dan kader PKK
17 04 07
Pembinaan Dan Keterlibatan Perempuan Perdesaan Dalam Perencanan Dan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Perdesaan
Terlaksananya Pembinaan dan Keterlibatan Perempuan Perdesaan
Stakeholder kader PKK
17 04 08
Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Kelompok Perempuan Perdesaan
Terlaksananya Workshop Pengenalan Kecacatan Anak Dan Pembinaan Keluarga
Stakeholder kader PKK
17 04 09
Keterlibatan Perempuan Perdesaan Dalam Pemenuhan Sandang Pangan, Perumahan serta Tata Laksana Rumah tangga
Terlaksananya Pemenuhan Pangan, Sandang, Papan
Kader PKK
17 04 10
Peningkatan Derjat Pendidikan dan Keterampilan Perempuan/Keluarag
Terlaksananya Pembinaan , Pelatihan dan Workhop Bagi Kelompok Kesejahteraan keluarga
Anggota Kader PKK
2
17 04 11
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga Dan Pokmas Perempuan
Terlaksananya Pembinaan Labsite Peran Perempuan dalam Pembangunan
Kelembagaan Masyarakat dan Pokmas Perempuan Pembinaan Pemerintah Provinsi
2
17 05
2
2
2
2
2
17 05 01
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELATIHAN
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaum Perempuan dalam Pembangunan
Jumlah Modul Pelatihan dibuat Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas kaum Perempuan Dalam Pembangunan Daerah
17 05 02
Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD
Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kapasitas BPD
17 05 03
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lansia
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Lansia
17 05 04
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekdes
17 05 05
Pelatihan Lurah dan Perangkat Kelurahan
Terlaksananya Pelatihan Lurah dan Perangkat Kelurahan
17 05 06
Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
Terlaksananya Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
2
17 05 07
Pelatihan Pengurus Kelompok Masyarakat
Terlaksananya Pelatihan Pengurus Kelompok Masyarakat
2
17 05 08
Pelatihan KPM
Terlaksananya Pelatihan KPM
17 05 09
Pelatihan Tokoh Masyarakat
Terlaksananya Pelatihan Tokoh Masyarakat
Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif
Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pembangunan Partisipatif
2
2
2
2
2
2
2
17 05 10
2
2
2
2
2
2
2
17 05 11
Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
17 05 12
Pelatihan Metodologi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi
TerlaksananyaPelati han Metodologi Pelatih Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Provinsi
17 05 13
Pelatihan Kepemimpinan Bagi Ketua RT
Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Bagi Ketua RT
17 05 14
Pendataan dan Pembinaan Peserta Pasca/Purna Pelatihan BPMPDk
Terlaksananya Pendataan dan Pembinaan Peserta Pasca/Purna Pelatihan BPMPDK
17 05 15
Penataan UPTB BP2MDK
Terlaksananya Penataan UPTB BP2MDK
Terlaksananya Kegiatan Rutin Penata Usahaan UPTB BP2MDK
17 05 16
Pembinaan Dan Pengembangan Komite Standar Pelatihan (KSP) dan Penyusunan Modul Pelatihan
Tersedianya Modul terstandarisasi
Aparat PMD
17 05 17
Akreditasi dan Sertifikasi Penyelenggaraan Pelatihan PMD
Terwujudnya Pelatihan Ke PMD an yang telah terakreditasi
Aparat PMD
2
2
2
2
2
2
2
17 05 18
Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Pemerintahan Desa / Kelurahan
Meningkatnya Kapsitas Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Yang Terlatih
Aprat Pemerintah Desa Kab/ kota
17 05 19
Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya Kapsitas Kelembagaan Dan Partisipasi Masyarakat
Lembaga Kemasyarakatan/ Tokoh Masyarakat
17 05 20
Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Pengembangan Adat Dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
Meningkatnya Pengembangan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
Tokoh adat, Kaum Perempuan, Lansia dan PKK
17 05 21
Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat
Meningkatnya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Kelompok Ekonomi Produktif, Keluarga dan Pokmas, RTM
17 05 22
Pembinaan Dan Pengembangan Rumpun Pelatihan SDA dan TTG
Terlaksananya Pelatihan Pemanfaatan Lahan dan Pesisir serta konsernasi
Masyarkat Pesisir Kab. Sinjai, Bone dan Pangkep
17 06
17 06 01
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN KERJASAMA TEKNOLOGI TEPAT GUNA
Monitoring, Evaluasi Dan Pembinaan Bidang Kelembagaan SDA dan TTG
Jumlah Kelompok Masyarakat Dan Kelembagaan TTG yang di Bina
Terwujudnya Laporan Progress Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam setahun
Kab/ Kota lokasi kegiatan pemberdayaan SDA dan TTG
2
17 06 02
Pembinaan Laboratorium Website Pengembangan Desa Bidang Pemberdayaan SDA dan TTG
2
17 06 03
Pengembangan Inovasi TTG Perdesaan Tingkat Provinsi
Terpilihnya 6 Kategori Juara Lomba TTG
Masyarakat Umum
Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi/Nasional
Terlaksananya dan Ikutsertanya provinsi Sulsel dalam ajang gelar TTG
Partisipasi aktif Kab/ Kota
17 06 05
Pengembangan Lembaga Pelayanan TTG (Posyantek)
Terbentuknya Posyantek Percontohan dan Posyantek Berprestasi
Pengurus posyantek
17 06 06
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Pembina dan Pengurus Posyantek
Meningkanya Kapasitas Pengelola Posyantek
Aparat pembina dan pengurus Posyantek
2
2
2
17 06 04
Terwujudnya Labsite Pengembangan Desa SDA dan TTG
Pokmas RTM
2
17 06 07
2
17 07
2
2
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola AMPL
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Meningkatnya Jumlah BPSPAMS yang sehat
BP SPAMS
Jumlah Partisipasi Masyarakat
17 07 01
Pengendalian dan Pembinaan Program Pendampingan Desa Tingkat Provinsi
Terlaksananya Pengendalian Dan Pembinaan Program Aparat Desa dan Pendampingan Desa
17 07 02
Pengembangan Potensi Desa Melalui Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Desa
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa
Jumlah SDM Kelembagaan Masyarakat Desa yang ditingkatkan
Meningkatnya Pengembangan Keterampilan Keterampilan Kelembagaan Kelembagaan Masyarakat KPM Masyarakat KPM
Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Desa Adat dan Kelembagaan Adat
Stakeholder publik dan Aparatur
KPM, Aparat dan Kades 24 Kab/ Kota
Lembaga adat, aparat desa dan kabupaten Meningkatnya Sidrap, Tana Toraja, Pengetahuan Tentang Toraja Utara, Selayar, Adat Bulukumba, Luwu Utara, Sinjai
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 2017 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Lokasi
Volume
Anggaran Kegiatan
Sumber Dana
Hasil Keluaran
5
6
7
8
9
1
Makassar
Makassar
Makassar
100%
100%
100%
571,000,000
300,000,000
80,000,000
155,000,000
APBD Provinsi
APBD Provinsi
Terlaksananya Jasa pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik
APBD Provinsi
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor, Cetak, dan Penggandaan
APBD Provinsi
Terlasananya pelayanan ketatausahaan, pelayanan informasi, rumah tangga kantor, koordinasi dan konsultasi kelembagaan
Makassar
Makassar
Makassar
100%
36,000,000
APBD Provinsi
1
4,586,000,000
APBD Provinsi
100%
2,500,000,000
APBD Provinsi
100%
0
APBD Provinsi
100%
275,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa
Terlasananya Pembangunan Gedung Kantor, Sarana Perkantoran dan Rehabilitasi Sarana Perkantoran Lingkup BPMPDK
Terlaksanannya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Perangkat Kerja PNS
Makassar
Makassar
100%
100%
780,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung/Rumah Dinas/Lingkungan, Kebersihan dan Keamanan Kantor
300,000,000
APBD Provinsi
Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Makassar
100%
200,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
20 Kabupaten
100%
300,000,000
APBD Provinsi
Terlakasananya penataan penggunaan aset Pemprov
Makassar
Makassar
Makassar
75,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya penataan dan penyediaan sarana pengelolaan perpustakaan kantor dan media surat kabar harian
100%
156,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya penyediaan pakaian dinas besrta perlengkapannya
1
2,523,525,000
APBD Provinsi
100%
100%
70,025,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundangundangan
Makassar
Makassar
Makassar / Luar Provinsi
Makassar
Makassar
100%
100%
100%
100%
100%
APBD Provinsi
Terlaksananya Pembinaan SDM PMD, Kelembagaan dan Penataan Administrasi Kepegawaian dan Pembinaan Kinerja Aparat
APBD Provinsi
Terlaksananya Penyusunan Lakip, LPPD, LKPJ, dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD
APBD Provinsi
Terlaksanaya pameran pembangunan dan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
250,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya penyusunan Lakip, Capaian Kinerja, PPAS dan PPA Perubahan, RKA dan DPA Perubahan, PPAS dan PPA Pokok, Renja dan asiatensi dokumen anggaran
480,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya penusunan Laporan Keuangan/Penataan Administrasi Keuangan
130,000,000
193,500,000
280,000,000
Makassar
24 Kab / Kota
Makassar
Makassar
100%
150,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya pengelolaan website dan sistem informasi pemberdayaan, terlaksananya pemeliharaan sistem informasi BPMPDK Prov. SulSel, telaksananya penyusunan buku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Terlaksananya Konsultasi Dan Monerv Program ; Terlaksananya Evaluasi Program Pemberdayaan Masayrakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan
100%
370,000,000
APBD Provinsi
100%
0
APBD Provinsi
100%
150,000,000
APBD Provinsi
Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan
300,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Kegiatan Workshop Forum SKPD
100%
Luar Provinsi
Makassar
Pangkep, Jeneponto
100%
150,000,000
APBD Provinsi
3430
2,050,000,000
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
200,000,000
200,000,000
Terlaksananya Studi Kerja Program dan Orientasi Kerja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
APBD Provinsi
Terlaksananya rakor pengembangan Posyantek sebagai sarana pembinaan untuk kemajuan pengembangan Posyantek dan Wartek di SulSel
APBD Provinsi
Terwujudnya RTM yang memiliki tambahan kemampuan dan keterampilan melalui pengelolaan potensi sumber daya lokal
Pinrang, Jeneponto
Luwu Utara, Bone, Enrekang, Sinjai
Pangkep, Luwu Utara, Enrekang, sinjai
0
330
330
200,000,000
500,000,000
500,000,000
APBD Provinsi
Terwujudnya RTM yang memiliki tambahan kemampuan dan keterampilan melalui pengelolaan potensi sumber daya lokal melalui upaya kerjasama dengan pihak pemerhati TTG
APBD Provinsi
Terwujudnya Desa Mandiri Energi dimana masyarakat khususnya RTM dapat secara mandiri menyediakan energi baru terbarukan yang lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
APBD Provinsi
Terwujudnya kesadaran masyarakat desa khususnya RTM untuk dapat meminimalisir penggunaan pupuk kimia demi optimalisasi kualitas lahan
Sidrap, Jeneponto, Pangkep
Makassar
300
450,000,000
APBD Provinsi
376
3,256,000,000
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
275,000,000
APBD Provinsi
0
Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan limbah rumah tangga (sampah) bagi masyarakat RTM sehingga terwujud kesadaran lingkungan dan kemampuan untuk menciptakan usaha mandiri demi peningkatan penghasilan keluarga
Terlaksanaya sosialisasi pembentukan BUMDes
Makassar
Makassar
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
358,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Monev pengelolaan dan pengembangan BUMDes
0
263,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi BUMDes
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
Makassar
0
400,000,000
APBD Provinsi
Pemaduserasian program / kegiatan terkait PUEM
Makassar
0
350,000,000
APBD Provinsi
Data Perkembangan BUMDesa se Sulsel
260,000,000
APBD Provinsi
Pemahaman SDM tentang kelembagaan BUMDesa
300,000,000
APBD Provinsi
Analisa pemahaman SDM tentang jenis usaha BUMDes
Makassar
Makassar
0
0
Makassar
0
400,000,000
APBD Provinsi
Peningkatan Kewirausahaan Pemuda
Pemahaman kebijakan CPPD dan Pembinaan Kelembagaan RASKIN
Peningkatan SDM UEK
Makassar
0
150,000,000
APBD Provinsi
Luar Provinsi
0
500,000,000
APBD Provinsi
1,609,000,000
APBD Provinsi
61.51%
0,1352
rata-rata 5 klp binaan
0
0
APBD Provinsi
Makassar
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
450,000,000
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran perdesaan
Makassar
Makassar
Makassar
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
368,000,000
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
159,000,000
APBD Provinsi
Terwujudnya Kemandirian Bagi Kaum Lansia
APBD Provinsi
Terwujudnya Keberdayaan Perempuan Perdesaan Dalam Membangun
0
0
180,000,000
Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran perdesaan
Kab/ kota Lokasi Labsite Provinsi 2017
0
Makassar
0
200,000,000
APBD Provinsi
Tersedianya Lab Desa Tentang Bidang Kelembagaan
252,000,000
APBD Provinsi
Terbinanya Program Kegiatan Bidang Kelembagaan Sosbud
3,501,000,000
APBD Provinsi
5121 300 desa/kel laju tingkat perkembangan cepat berkembang
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
Makassar
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
153,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya penataan dan pengembangan Labsite pembangunan desa Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa
Makassar
Makassar
Makassar
24 Kab / Kota
Kab / Kota Juara Lomba Desa / Kelurahan Tingkat Provinsi
Makassar
24 Kab/ Kota
Makassar
0
0
0
0
0
0
0
443,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Penataan Aset Desa Pemerintah Provinsi
281,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Bimtek Sistem Informasi Keuangan
188,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Bimtek Penyusunan Profil Desa Dan Kelurahan
1,256,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Perlombaan Desa dan Kelurahan
421,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Nasional
259,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah
APBD Provinsi
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Desa Dan Keluahan Terlaksananya Bintek Tata Cara Pengelolaan ADD dan Sumber Pendapatan Desa
300,000,000
0
200,000,000
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
rata-rata 1 klp binaan 0,9791 0,9969
24 Kab/Kota
2,500,000,000
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
1,500,000,000
APBD Provinsi
Terwujudnya kelembagaan peran serta perempuan dan kesejahteraan keluarga dalam pembangunan desa
24 Kab/Kota
24 Kab/Kota
24 Kab/Kota
24 Kab/Kota
24 Kab/Kota
0
0
0
0
APBD Provinsi
Terlaksananya pembinaan dan keterlibatan perempuan perdesaan
110,000,000
APBD Provinsi
Terwujudnya kemampuan pengelolaan pemberdayaan keluarga
100,000,000
APBD Provinsi
Peningkatan kemampuan kel. TP. PKK Kab/ Kota
APBD Provinsi
Terlaksananya pembinaan , pelatihan dan workshop bagi Kelompok kerja desa/ kel Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Gotong Royong Masyarakat dan Pokmas Perempuan
100,000,000
290,000,000
0
400,000,000
APBD Provinsi
10 48
3,858,000,000
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
0
0
APBD Provinsi
Terwujudnya Fungsi Sekretariat UPTB BP2MDK
Makassar
0
610,000,000
APBD Provinsi
Makassar
0
200,000,000
APBD Provinsi
Tersedianya Modul Berstandarisasi
APBD Provinsi
Terlaksanya Standarisasi, Orientasi Pelatihan Ke PMD dan Metodologi Pelatih PMD
Makassar
0
218,000,000
Sidrap, Tana Toraja, Toraja Utara, Barru
Sidrap, Pinrang, Wajo, Bulukumba, Jeneponto, Bone, Enrekang
Tana Toraja, Toraja Utara, Bulukumba, Pangkep
Tana Toraja, Toraja Utara, Barru, Bantaeng
Sidrap, Pinrang, Barru, Jeneponto, Bantaeng
Kab / Kota Se Sulawesi Selatan
0
0
0
0
385,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Pelatihan Kapasitas aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan
710,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Pelatihan Kapsitas Kelembagaan Dan Partisipasi Masyarakat
590,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
595,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Terlaksananya Pelatihan Di Bidang Sumber Daya Alam dan TTG
0
550,000,000
APBD Provinsi
38
1,760,000,000
APBD Provinsi
0
314,000,000
APBD Provinsi
Terwujudnya monitoring dan evaluasi yang efektif dalam rangka keberlanjutan serta penyempurnaan program pemberdayaan di bidang SDA dan TTG
Kab/ kota Lokasi Labsite Provinsi 2017
Makassar
Direncanakan dilaksanakan di Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah
Makassar
Kecamatan Pemenang Lomba Posyantek Tk. Nasional Tahun 2016
0
0
0
0
0
APBD Provinsi
Terlaksananya pemberdadyaan masyarakat desa melalui bimbingan teknis pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga
APBD Provinsi
Meningkatnya kreatifitas dan inovasi Masyarakat dalam menciptakan inovasi TTG guna mendukung pengembangan TTG di Sulsel
421,000,000
APBD Provinsi
Terwujudnya peningkatan partisipasi aktif Pemkab/kota dalam pelaksanaan Gelar TTG Nasional XIX, Khusunya dalam memfasilitasi pengembangan produk TTG unggulan daerah maupun pengembangan dan implemantasi TTG di masyarakat
96,000,000
APBD Provinsi
Terwujudnya bimbingan teknis bagi pengurus posyantek di Sulsel
APBD Provinsi
Terwujudnya studi kerja posyantek bagi aparat pembina dan pengurus posyantek di Sulsel
300,000,000
142,000,000
134,000,000
Makassar
0
27.555
Makassar
Luar Provinsi
0
0
1,080
353,000,000
950,000,000
APBD Provinsi
Terwujudnya rakor Pamsimas dan Lokakarya PPSP, terbentuknya Forum BPSPAMS dan Pelatihan MPA PHAST
APBD Provinsi
350,000,000
APBD Provinsi
Terlaksananya Pengendalian Dan Pembinaan Program dan Pendampingan Desa
600,000,000
APBD Provinsi
Terlaksanaya Pekan Inovasi Desa Nasoinal Tahun 2017
850,000,000
APBD Provinsi
Makassar
450,000,000
APBD Provinsi
Terwujudnya kelembagaan masyarakat yang mandiri
Makassar
400,000,000
APBD Provinsi
Terkelolanya lembaga adat di Provinsi Sulsel
28,014,525,000 28,014,525,000 0
TAN 2017
N DESA DAN KELURAHAN ATAN
Target Hasil Keluaran
Catatan Penting
SKPD Tujuan
Pengusul
10
11
12
13
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
4 Paket Layanan belanja telepon, air, listrik dan jasa layanan internet
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1 Paket alat tulis kantor, 1 paket cetakan, 1 paket penggandaan
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1 Unit pelayanan informasi/UPM, rumaha tangga kantor, koordinasi dan konsultasi
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1 Paket belanja ATK, 1 Paket cetak dan penggandaan, panitia pengadaan barang dan jasa
Pembangunan dan penataan aula pertemuan, ruang pelatihan dan ruang kerja tahap I
14 Jenis kebutuhan peralatan kerja (Tanyakan sama Mail kebutuhan dari Bidang dan UPTB)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
16 Orang cleaning service, 6 Orang Jasa Pengamanan, Sarana Olahraga pada Diklat UPTB B2MDK (Lapangan Tenis dan Futsal), dan Rehab tembok/ pagar pintu lingkungan kantor/ potral pengaman, Pengecetan, Jalan /dekker Masuk Pintu Kantor)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
6 Sopir, 8 unit kendaraan dinas operasional, 10 unit motor dinas operasional, Pemeliharaan 7 Unit Roda 4 dan 13 unit roda 2 (Tanyakan Sama Mail berapa jumlah Kendaraan Kondisi 2016)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
15 papan bicara lokasi aset Pemprov, 1 Laporan inventaris barang milik daerah (Tanyakan Sama Mail Berapa Sisa Tanah Mandiri Yang Belum selesai Papan Bicara dan Sesuai kebutuhan Anggaran)
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1 Unit Perpustakaan Pustaka dan layanan informasi media cetak dan Publikasi Media
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
90 Pasang PDH, Pakaian Olah Raga beserta perlengkapannya, Pakaian Kerja Lapangan Bagi Pejabat Eselon II, III dan IV
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
90 Orang Aparat
90 Orang Aparat
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1 Lakip, 1 LPPD, 1 LKPJ 1 Dokumen capaian kinerja
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
2 Stand pameran dan layanan informasi pembangunan di Bidang Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1 dokumen PPAS dan PPA perubahan, 1 Dokumen RKA dan DPA Perubahan, 1 Dokumen PPAS dan PPA pokok, 1 Dokumen RKA dan DPA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
12 Laporan keuangan, 1 laporan evaluasi fisik dan keuangan.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1 website BPMPDK, 1 prgoram data base, 1 jaringan internet, 10 peralatan komputer dan camera pengaman, 2 unit komputer PC, 1 dokumen buku, jaringan internet kantor, pemeliharaan 7 buah laptop
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1 Laporan evaluasi program dan Evaluasi Kerjasama Program
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
90 Orang Aparat
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
150 Orang Peserta
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terlaksananya Rakor yang melibatkan 24 Kab/Kota dan SKPD Terkait Provinsi
Amanat dari Permendagri No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terlatihnya 90 KK RTM
Amanat dari Permendagri No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1 Dokumen Laporan Studi kerja Program dan Orientasi Kerja
Terlatihnya 30 KK RTM
Amanat dari Permendagri No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terlatihnya 60 KK RTM
Amanat dari Permendagri No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terlatihnya 60 KK RTM
Amanat dari Permendagri No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terlatihnya 60 KK RTM
BUMDes baru yang terbentuk di Kabupaten yang difasilitasi
Amanat dari Permendagri No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG
BUMDes baru yang akan dibentuk
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Laporan hasil Monev
BUMDes yang akan difasilitasi
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Data perkembangan BUMDes se-SulSel
Data terinput dalam siBUMDes
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi pelaksanaan program / kegiatan Bid. PUEM
Permendes Nomor 4 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Identifikasi BUMDesa berprestasi
Permendes Nomor 4 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terbentuknya Kelembagaan BUMDesa
Permendes Nomor 4 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terbentuknya Jenis usaha BUMDesa
Permendes Nomor 4 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terciptanya Peluang Usaha Pemuda Perdesaan
Terlaksananya kegiatan terkait CPPD dan RASKIN Terbentuknya kelompok UEK yang menjadi binaan BUMDesa
Permendagri No. 30 Tahun 2008 Tentang CPPD dan Perpres Tentang Raskin
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
4 Angkatan/ 200 orang
24 Kab / Kota
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
2 Angkatan / 60 Orang
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
3 Angkatan / 120 Orang
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
3 Angkatan / 150 Orang
24 Kab / Kota
2 Angkatan / 100 Orang
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
24 Kab / Kota
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
30 Orang
UU No. 6 Tahun 2014, PP 22 Tahun 2015, PP 47 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
100 Orang Peserta Pelatihan, 40 Orang Peserta Orientasi
UU No. 6 Tahun 2014, PP 22 Tahun 2015, PP 47 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
120 Orang
UU No. 6 Tahun 2014, PP 22 Tahun 2015, PP 47 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
50 Orang
UU No. 6 Tahun 2014, PP 22 Tahun 2015, PP 47 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
12 Kab/ Kota Nominasi Lomba
Permendagri Nomor 81 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
12 Nominasi Desa dan Kelurahan
Permendagri Nomor 81 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
110 orang
Permendagri Nomor 13 Tahun 2007
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1 Dokumen laporan Monitoring dan 1 Dokumen Evaluasi
UU No. 6 Tahun 2014, PP 22 Tahun 2015, PP 47 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
UU No. 6 Tahun 2014, PP 22 Tahun 2015, PP 47 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
55 Kelompok binaan
Permendagri 1 Tahun 2013
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
2 Angkatan / 150 Orang
Permendagri 1 Tahun 2013
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
500 Orang
Permendagri 1 Tahun 2013
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
700 Orang
Permendagri 1 Tahun 2013
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
400 Orang
Permendagri 1 Tahun 2013
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
4 Angkatan/ 120 orang
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terlaksananya Kegiatan Rutin Penatausahaan UPTB BP2MDK dan Pembinaan Penyelenggaraan Pelatihan Termanfaatkannya Modul Standarisasi Pelatihan Pemberdayaan
Tersedianya Kader dan Fasilitator Di Bidang PMD
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Pergub Nomor 95 Tahun 2008 Tentang UPTB BP2MDK
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Permendagri Nomor 19 Tahun 2007
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Permendagri Nomor 19 Tahun 2007
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Permendagri Nomor 19 Tahun 2007
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Permendagri Nomor 19 Tahun 2007
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terlatihnya Tokoh adat, Kaum Perempuan, Lansia dan PKK sebanyak 330 Peserta
Permendagri Nomor 19 Tahun 2007
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terlatihnya Kelompok Ekonomi Produktif, Keluarga dan Pokmas, RTM sebanyak 330 Peserta
Permendagri Nomor 19 Tahun 2007
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Permendagri Nomor 19 Tahun 2007
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terlatihnya Aparat Desa/ Kelurahan Sebanyak 220 Aparat
Terlatihnya Lembaga Kemasyarakatan/ Tokoh Masyarakat Sebanyak 385 Pesrta
Terlatihnya Masyarkat Pesisir Kab. Sinjai, Bone dan Pangkep sebanyak 300 peserta
Monev kegiatan bidang SDA dan TTG di Kab.
Kegiatan monev juga diadakan dalam rangka pemanfaatan gerakan LBSA yang merupakan Program Gubernur Sulsel di bidang peningkatan kualitas lingkungan
Terlatihnya 60 KK dilokasi labsite
Desa labsite adalah proyek percontohan desa aplikasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa dan kelurahan
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Lahirnya juara lomba inovasi TTG 2017 sebagai inovator alat/jenis TTG baru dan terseleksinya TTG unggulan di masingmasing daerah
Lomba Inovasi TTG dan TTG unggulan daerah Tkt. Prov. Merupakan rangkaian dari kegiatan lomba inovasi TTG dan TTG unggulan daerah Tkt. Nasional
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Peningkatan prestasi Provinsi Sulsel dalam ajang Gelar TTG Nasional 2017
Gelar TTG Nasional 2017 adalah event Nasional Tahunan yang dilaksanakan oleh Kemendes PDT dan Transmigrasi
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terlatihnya pengurus posyantek di Sulsel
Amanat dari Permendagri No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terfasilitasinya peningkatan wawasan / Pengetahuan pembina dan pengurus posyantek di Sulsel
Amanat dari Permendagri No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Terfasilitasinya peningkatan kapasitas BP SPAMS dan Pokja AMPL Kab/Kota
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
21 Kabupaten
UU No. 6 Tahun 2014, PP 22 Tahun 2015, PP 47 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
21 Kabupaten
UU No. 6 Tahun 2014, PP 22 Tahun 2015, PP 47 Tahun 2015, Permendagri 81 Tahun 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
4 Angakatan/ 160 Orang
5 Angkatan / 200 orang
Target Universal acces Tahun 2019
Permendagri Nomor 7 Tahun 2007
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda
Bidang Pembanguan
14
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PENGEMBANGAN SDM DAN KELEMBAGAAN