MATRIKS RENCANA KERJA KPU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 PROGRAM SASARAN PROGRAM
Kegiatan 1 Kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
: PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU : TERLAKSANANYA FASILITASI PEMBENTUKAN LEMBAGA RISET KEPEMILUAN DAN OPERASIONALISASINYA TERLAKSANANYA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH MELALUI SINERGITAS DAN SINKRONISASI DENGAN DUCAPIL TERSELENGGARANYA PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU.
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
Indikator Pelaksanaan Kegiatan
Output Kegiatan
Perkiraan Anggaran
2
3
4
5
6
7
Meningkatnya Pembinaan Perberndaharaan
Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu (3356)
Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Mengirimkan peserta Bimtek Terkirimnya peserta Bimtek Perbendaharaan ke KPU RI Perbendaharaan ke KPU RI
2 (dua) orang peserta Bimtek
Bimtek Perbendaharaan di Lingkungan KPU se-DIY
1 kali bimtek
Jumlah KPU Provinsi dan Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran
Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Terselenggaranya Bimtek Perbendaharaan di Lingkungan KPU se-DIY Tersusunnya Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPU se-DIY
14 Laporan (12 Laporan Keuangan UAKPA dan 2 Lapran Keuangan UAPPAW)
Tersusunnya laporan 12 Laporan (12 Laporan pertanggungjawaban Pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) Penggunaan Anggaran) yang tepat waktu dan valid
50,000,000
100,000,000
50,000,000
1
2 3 Terlaksananya pembinaan Persentase pola pengelolaan logistik koordinasi tingkat satker dalam Pemilu di tingkat satker mengelola logistik pemilu
Terlaksananya pelembagaan Persentase pelembagaan SOP SOP pengelolaan logistik Pemilu pengelolaan logistik Pemilu Tersusunnya standar logistik Pemilu
Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logsitik
Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat.
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (3357)
4 5 Menghadiri Rapat Koordinasi Terkirimnya peserta Rapat divisi logistik KPU RI Koordinasi di KPU RI
Rapat Koordinasi Terselenggranya Rapat Laporan hasil Rapat pengelolaan logistik pemilu Koordinasi pengelolaan logistik Koordinasi pengelolaan KPU se DIY Pemilu KPU se-DIY logistik Pemilu KPU seDIY Implementasi SOP Terimplementasinya SOP Laporan Pengelolaan Pengelolaan Logistik Pemilu Pengelolaan Logistik Pemilu di Logistik Pemilu KPU DIY di KPU DIY KPU DIY
Persentase standar logsitik Pemilu
Implementasi Standar Terlaksananya Pengadaan Logistik Pemilu KPU DIY dan Logistik Pemilukada sesuai KPU Kab/Kota se-DIY Norma Standar Logistik Pemilukada Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta Persentase penyusunan administrasi Evaluasi penyusunan Terlaksananya evaluasi pengelolaan logistik administrasi pengelolaan penyusunan administrasi logistik KPU DIY dan KPU pengelolaan logistik KPU DIY Kab/Kota se-DIY dan KPU Kab/Kota se-DIY Persentase ketersediaan informasi arsip Rapat koordinasi informasi Terlaksananya rapat koordinasi dan dokumen pengelolaan logistik arsip dan dokumen informasi arsip dan dokumen pemilu pengelolaan logistik pemilu pengelolaan logistik pemilu KPU se-DIY Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
6 Laporan hasil rapat koordinasi di KPU RI
Rapat Koordinasi inventarisasi kebutuhan logistik Pemilukada Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta
7 30,000,000
15,000,000
Laporan
15,000,000
Dokumen pengelolaan logistik
30,000,000
Dokumen informasi arsip pengelolaan logistik
10,000,000
Terlaksananya Rapat Koordinasi Dokumen Kebutuhan inventarisasi kebutuhan logistik Logistik Pemilu 2 Pemilukada Kabupaten Kab/Kota di DIY Kulonprogo dan Kota Yogyakarta
10,000,000
1
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi Serta Hasil Monitoring dan Evaluasi
Terwujudnya koordinasi antar lembaga
Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib Efektif dan Efisien
Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi
3 Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
4 Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) dan RKAKL KPU Tahun 2017
5 Tersusunnya kesesuaian antara Renstra, Renja dan RKAKL KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2017
Pengelolaan Program dan Revisi DIPA
Tersusunnya program kerja dan Dokumen Revisi DIPA TA Revisi DIPA KPU DIY 2016
70,170,000
Rapat kerja pimpinan KPU dan rapat kerja KPU DIY dengan KPU Kabupaten/Kota se-DIY Kerjasama KPU DIY dengan INSTANSI TERKAIT (Kanwil DJPB DIY, Kesbanglinmas DIY, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Dukcapil, Bawaslu DIY, BPKP, KPI, dll)
Terlaksananya Rapat Kerja Pimpinan KPU dan rapat kerja KPU DIY dengan KPU Kabupaten/Kota se-DIY Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antara KPU DIY dengan INSTANSI TERKAIT
3 (tiga) Laporan pelaksanaan kegiatan
50,000,000
Fasilitasi kerjasama dengan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya
Kerjasama KPU DIY dengan kampus/lembaga riset
Terlaksananya kerjasama antara KPU DIY dengan kampus/lembaga riset
Dokumen hasil riset
100,000,000
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
Rapat Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi Kinerja KPU DIY
Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
12 Dokumen Monev
10,000,000
Prosentase (%) KPU DIY yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
Penyusunan LAKIP 2015 dan Tersusunnya LAKIP 2015 dan TAPKIN 2016 TAPKIN 2016
Dokumen LAKIP 2015 dan TAPKIN 2016 KPU DIY
20,600,000
Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
6 Dokumen usulan Renja/RKAKL KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY TA 2017
Naskah Kerjasama (MoU) dan Laporan koordinasi dan kerjasama antara KPU DIY dengan INSTANSI TERKAIT
Persentase pemutahiran data pemilih di Rapat koordinasi dengan Biro Terlaksananya koordinasi Data update pemilih per tingkat kelurahan/desa se-DIY Tata Pemerintahan DIY dan dengan Biro Tata Pemerintahan triwulan Disdukcapil terkait DIY dan disdukcapil pemutakhiran daftar pemilih setiap triwulan
7 52,662,000
4,000,000
10,000,000
1
2
3
4 Koordinasi dengan Dinas Sosial dan Organisasi Penyandang Disabilitas terkait daftar pemilih khusus penyandang disabilitas
5 Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Sosial dan Organisasi Penyandang Disabilitas
6 Data pemilih penyandang disabilitas
7
Pengembangan teknologi informasi Workshop Studi Kelayakan dalam kepemiluan : (a) kajian e-voting, e- dan Pengembangan e-voting, counting, dan e-recapitulation; (b) e-counting, dan epenguatan sarana dan prasarana recapitulation perangkat teknologi informasi kepemiluan
Terselenggaranya Workshop Studi Kelayakan dan Pengembangan e-voting, ecounting, dan e-recapitulation
1 (satu) Dokumen
25,000,000
Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia
Koordinasi dalam rangka Kenaikan Pangkat dan Disiplin PNS KPU DIY dan KPU Kab/Kota se-DIY
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Disiplin PNS KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY
Dokumen Kenaikan Pangkat dan Disiplin PNS KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY
14,550,000
Penyelenggaraan BAPERJAKAT
Terlaksananya Rapat BAPERJAKAT
Rekomendasi Pengangkatan dan Pengisian jabatan struktural, serta masalah dibidang kepegawaian di KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota
6,500,000
5,000,000
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358) Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
1
2
3
4 Pengisian Jabatan Struktural, Pengambilan Sumpah Janji, dan Pelantikan Pejabat Struktural Sekretariat KPU DIY dan KPU Kab/Kota se-DIY
5 Terlaksananya Pengisian Jabatan Struktural, Pengambilan Sumpah Janji, dan Pelantikan Pejabat Struktural Sekretariat KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY
6 Keputusan Pengisian Pejabat Struktural Sekretariat KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota seDIY
7 10,050,000
Berita Acara Pengambilan Sumpah
Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural
Layanan Peningkatan Kompetensi SDM
Penyelenggaraan Ujian Dinas Terselenggaranya Ujian Dinas dan UPKP di lingkungan KPU dan UPKP di lingkungan KPU DIY dan KPU Kab/Kota se-DIY DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY Pengiriman personel untuk Terkirimnya personil untuk mengikuti diklat yang mengikuti diklat yang dilaksanakan KPU RI dilaksanakan KPU RI
Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan UPKP
17,920,000
2 (dua) orang PNS KPU DIY
39,248,000
Penyelenggaraan Diklat Teknis di KPU DIY
Terselenggaranya Diklat Teknis 40 (empat puluh) PNS di KPU DIY dan KPU KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY Kabupaten/Kota se-DIY
46,746,000
Pengiriman personel untuk mengikuti Diklat Struktural
Terkirimnya Pejabat Sekretariat 1 (satu) orang KPU DIY yang mengikuti Diklat Struktural
25,970,000
Pengadaan Pegawai Baru di lingkungan KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY
Terlaksananya pengadaan pegawai KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY
6 (enam) orang
Terlaksananya PAW Anggota KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY
Keputusan KPU dan Keputusan KPU DIY
Terselenggaranya seleksi PNS Secara transparan dan akuntabel
Pelayanan Pengadaan Pegawai Baru
Tingkat Ketepatan Proses Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Daerah Pemekaran
Pengganti Antar Waktu Anggota KPU DIY Pelaksanaan PAW Anggota dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY
113,611,000
6,650,000
1
2 Dokumen Kepegawaian
3 Pengelolaan Data Base Kepegawaian
4 Pemutakhiran (Updating) data kepegawaian KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se DIY
5 6 Terlaksananya update data 4 (empat) Dokumen Data kepegawaian KPU DIY dan KPU update pegawai Kabupaten/Kota se-DIY
Terlaksananya Ketatalaksanaan SDM dan Organisasi
Penyusunan SOP
Tersusunnya SOP
18 (delapan belas) Dokumen
Terlaksananya Penataan SDM
Penataan SDM di KPU DIY
Tertatanya SDM di KPU DIY
1 (satu) Dokumen
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
Penyelenggaraan operasional Terlaksananya operasional dan Layanan operasional dan pemeliharaan pemeliharaan perkantoran KPU perkantoran selama 12 perkantoran selama 12 bulan DIY bulan
Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU DIY DAN kpu Kabupaten/Kota se-DIY
Persentase pengadministrasian BMN Penatausahaan BMN KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY ke dalam aplikasi SIMAK
Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock Opname)
Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN
Persentase ketepatan dan tertib Menghadiri Bimtek administrasi pelaksanaan evaluasi tindak Pengelolaan BMN di KPU lanjut
7 19,516,000
15,000,000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) (3360)
Terlaksananya penatausahaan BMN
2 Laporan semesteran dan 1 Laporan Tahunan penatausahaan BMN
Terlaksananya Rekonsiliasi dengan Kanwil KPKNL di Semarang dan KPU Pusat Pelaksanaan Bimtek bagi Terlaksananya Bimtek bagi 1 Laporan Pelaksanaan pengelola BMN di KPU DIY pengelola BMN di KPU DIY dan Bimtek bagi pengelola dan KPU Kabupaten/Kota se- KPU Kabupaten/Kota se-DIY BMN di KPU DIY dan KPU DIY Kabupaten/Kota se-DIY Supervisi stock opname yang Tersusunnya laporan stok Laporan Stok opname dilakukan KPU opname KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota seKabupaten/Kota se DIY se-DIY DIY Terkirimnya peserta Bimtek Pengelolaan BMN ke KPU
2 (dua) orang peserta Bimtek
850,000,000
90,000,000
10,000,000
10,000,000
1
2 Meningkatnya tertib administasi laporan BMN KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se- DIY
3 Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se- DIY
Implemantasi terhadap peraturan KPU terkait kearsipan
Presentase Implemantasi peraturan KPU Sosialisasi SIKD tingkat terkait kearsipan Kabupaten/Kota
Meningkatnya pengelolaan dan Persentase jumlah arsip yang dikelola penerapan kearsipan sesuai sesuai dengan penerapan kaidah kaidah kearsipan kearsipan
4 Rakor dengan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan laporan BMN
5 6 terselenggaranya Rakor dengan 4 Laporan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan laporan BMN Terlaksananya Sosialisasi SIKD tingkat Kabupaten/Kota
Laporan
7 5,000,000
25,000,000
Penyusunan laporan tersusunnya laporan kearsipan Laporan kearsipan sesuai kearsipan sesuai dengan SIKD sesuai dengan SIKD dengan SIKD
10,000,000
workshop pengelolaan kearsipan
15,000,000
terlaksananya workshop pengelolaan kearsipan
30 orang
Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU DIY
Persentase tersosialisasi dan penerapan Pengiriman personil untuk Terkirimnya personil untuk 2 (dua) orang personil Sistem Kearsipan Elektronik di KPU DIY mengikuti Sosialisasi dan mengikuti Sosialisasi dan yang terampil dalam Bimtek Sistem Kearsipan KPU Bimtek Sistem Kearsipan di KPU kearsipan RI
18,000,000
Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip
Persentase Jumlah Satker KPU DIY dan Kbupaten/Kota se- DIY yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
40,000,000
Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksanaan BPK, BPKP, dan APIP KPU
Persentase penyelesaian rekomendasi Penyusunan Tindak lanjut BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti dan rencana aksi rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP
Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut dan Rencana Aksi Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP
Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP
Persentase KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se- DIY yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
Terlaksananya Penilaian Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas KPU DIY oleh KPU Lakip RI dan penilaian akuntabilitas KPU Kabupaten/Kota oleh KPU DIY
Penataan, Pendataan, dan Tertatanya kearsipan KPU DIY Penilaian Kearsipan KPU DIY
Arsip KPU DIY yang tersusun sesuai dengan aturan kearsipan
Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota (3361)
Penilaian akuntabilitas KPU DIY oleh KPU RI dan penilaian akuntabilitas KPU Kabupaten/Kota oleh KPU DIY
Laporan tindaklanjut LHP
5,000,000
40,000,000
1
2 Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan
3 Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
4 Penyusunan laporan keuangan sesuai SAP berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pendampingan dengan BPKP
5 Tersusunnya Laporan Keuangan Laporan sesuai SAP
6
7 60,000,000
MATRIKS RENCANA KERJA KPU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 PROGRAM SASARAN PROGRAM
Kegiatan 1 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana (3362)
: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU : MENINGKATNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA KPU/KPU PROVINSI/KPU KABUPATEN/KOTA
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
Indikator Pelaksanaan Kegiatan
Output Kegiatan
Perkiraan Anggaran
2
3
4
5
6
7
Meningkatnya dukungan sarana Persentase pemenuhan kendaraan transportasi/mobilitas pegawai bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitasi perkantoran
Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Gedung/Bangunan KPU DIY
Pengadaan Kendaraan Dinas KPU DIY
Persentase pemenuhan dukungan sarana pengadaan lemari arsip dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU Pengadaan Soundsystem ruang rapat
Tersedianya Gedung dan Gudang Daerah
Tersedianya Kendaraan Dinas KPU DIY
Pembelian 2 Kendaraan Dinas KPU DIY
terlaksananya pengadaan lemari 1 paket lemari arsip arsip
700,000,000
50,000,000
terlaksananyaPengadaan Soundsystem ruang rapat
1 Paket Soundsystem
100,000,000
Pengadaan Rak Buku
terlaksananya Pengadaan Rak Buku
5 buah
25,000,000
Penyusunan DED
terlaksananya Penyusunan DED 1 Paket
100,000,000
MATRIKS RENCANA KERJA KPU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 PROGRAM SASARAN PROGRAM
: PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK : TERSUSUNNYA RANCANGAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN KPU, PENDOKUMENTASIAN INFORMASI HUKUM, ADVOKASI HUKUM, DAN PENYULUHANNYA, DAN TERFASILITASINYA PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU
Kegiatan
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
Indikator Pelaksanaan Kegiatan
Output Kegiatan
Perkiraan Anggaran
1 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363)
2
3
4
5
6
7
Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dengan keputusan KPU DIY dan Keputusan KPU Kab/Kota Persentase Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-undangan
Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU
Rapat Koordinasi harmonisasi peraturan perundang-undangan/PKPU dengan Keputusan KPU DIY dan Keputusan KPU Kab/Kota Penyusunan Keputusan KPU DIY dan Keputusan KPU Kab/Kota sesuai dengan format peraturan perundangundangan
Terwujudnya harmonisasi peraturan perundangundangan/PKPU dengan Keputusan KPU DIY dan Keputusan KPU Kab/Kota
1 Laporan
Rapat Koordinasi dan Penyuluhan Peraturan KPU
Meningkatnya pemahaman atas Laporan materi/Pasal-pasal Peraturan Perundangundangan/Peraturan KPU
Terbentuknya Keputusan KPU Keputusan KPU DIY dan DIY dan Keputusan KPU Keputusan KPU Kab/Kota sesuai dengan format Kab/Kota peraturan perundang-undangan
2,560,000
2,895,000
10,500,000
1
2
Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum
3
4 Rapat Koordinasi Kajian Hukum
5 Terwujudnya kesamaan pemahaman materi/ Pasalpasal Peraturan Perundangundangan/Peraturan KPU
Rapat Koordinasi Penyusunan Juknis KPU Kabupaten/Kota se-DIY
Tersusunnya Juknis KPU Kabupaten/Kota se-DIY
6
7
Laporan
70,000,000
Laporan
3,500,000
Bimbingan teknis Legal Drafting
Tersusunnya Keputusan KPU Laporan DIY/ Kabupaten/Kota se-DIY sesuai Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
15,800,000
Bimbingan Teknis Regulasi Pemilukada
Terlaksananya Kegiatan/Tahapan sesuai Regulasi Pemilukada
Laporan
15,500,000
Terwujudnya evaluasi atas Laporan kegiatan-kegiatan Penyusunan, Penyuluhan, Kajian dan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan
2,500,000
Terlaksananya Supervisi dan Laporan Monitoring/Rakor/ Raker / Konsultasi / Workshop / FGD / Bimtek Penyusunan Keputusan, Penyuluhan, Kajian dan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan ke KPU Kabupaten/Kota se-DIY
58.000.000
Rapat Koordinasi Evaluasi atas kegiatan-kegiatan Penyusunan, Penyuluhan, Kajian, dan Bimbingan Teknis Peraturan Perundangundangan Persentase ketepatan waktu penyuluhan Supervisi dan Monitoring/Rakor/ Raker / Konsultasi / Workshop / FGD / Bimtek Penyusunan Keputusan, Penyuluhan, Kajian dan Bimbingan Teknis Peraturan Perundangundangan ke KPU Kabupaten/Kota se-DIY Persentase Penyelesaian sengketa Rapat Koordinasi Identifikasi hukum yang dimenangkan Permasalahan Hukum KPU Kabupaten/Kota se-DIY
Tersusunnya Identifikasi Permasalahan Hukum KPU Kabupaten/Kota se-DIY
Laporan
2,500,000
1
2
3
Persentase penyiapan bahan/kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum
4 Bimbingan Teknis Penanganan Sengketa Hukum (PHP dan PTTUN)
Supervisi dan monitoring permasalahan hukum KPU Kabupaten/Kota se-DIY
5 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman dalam menangani sengaketa hukum baik pada Sengketa PHP maupun PTTUN Terlaksananya penanganan permasalahan Hukum KPU Kabupaten/Kota se-DIY
Koordinasi ke Bawaslu / PTUN
Terselenggaranya koordinasi dengan Bawaslu/PTUN
Penanganan Permasalahan Hukum
Terselesaikannya penanganan Laporan dan Dokumen permasalahan hukum KPU DIY/KPU Kabupaten/Kota seDIY dalam menghadapi gugatan di Pengadilan
Rapat Koordinasi Penyusunan Klarifikasi / Pertimbangan / Opini Permasalahan Hukum
Tersusunnya Laporan klarifikasi/pertimbangan/ Opini Permasalahan Hukum
1,700,000
Rapat Koordinasi Penanganan PHP dan Sengketa Pemilu
Terselesaikannya sengketa PHP Laporan dan Sengketa Pemilu
2,500,000
Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan Anggota DPD
Rapat Koordinasi Tersusunnya Pedoman Teknis Penyusunan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye di Pelaporan Dana Kampanye di KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota
Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
Rapat Koordinasi dengan Bawaslu, Pimpinan Parpol, KPU Kabupaten/Kota se-DIY, dan pemangku kepentingan lainnya
6
7
Laporan
15,800,000
Laporan
19,500,000
Laporan
3,300,000
99,550,000
Laporan
15,700,000
Terjalinnya koordinasi dengan Laporan Bawaslu DIY, Pimpinan Parpol tingkat DIY, KPU Kabupaten/Kota se-DIY, dan pemangku kepentingan lainnya
7,600,000
1
2
3 4 Persentase ketepatan waktu penyiapan Bimbingan Teknis Dana bahan pelayanan pelaporan dana Kampanye kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
Dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
5 Terlaksananya Bimbingan Laporan Teknis Dana Kampanye, Pelayanan Penerimaan Laporan Dana Kampanye dan terlaksananya Audit Dana Kampanye Pengelolaan dokumen Terlaksananya pengelolaan Laporan produk hukum dan dokumen produk hukum dan kepengurusan Parpol Tingkat kepengurusan Parpol Tingkat DIY DIY Penyediaan dan Terlaksananya Penyediaan dan Laporan penyajian dokumentasi dan Penyajian Dokumentasi dan informasi hukum yang Informasi Hukum yang mutakhir mutakhir
6
7 15,700,000
2,090,000
23,000,000
Pengelolan ketatausahaan hukum yang handal (cepat, tepat dan akurat)
Terwujudnya dukungan ketatausahaan hukum yang handal (cepat, tepat dan akurat)
Ketatausahaan hukum yang handal (cepat, tepat dan akurat)
Rapat Koordinasi Penyusunan SOP pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan KPU Kabupaten / Kota se-DIY
Penyusunan SOP pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan KPU Kabupaten / Kota se-DIY
Laporan
2,700,000
Tersedianya informasi hukum
2,350,000
Fasilitasi Pelayanan dan Terfasilitasi pelayananan dan penyediaan informasi hukum penyediaan informasi hukum
57,000,000
Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan kemampuan SDM Laporan Digitalisasi Dokumen Hukum KPU dalam Digitalisasi ke KPU Dokumen Hukum
50,000,000
Bimbingan Teknis Digitalisasi Peningkatan kemampuan SDM Laporan Dokumen Hukum kepada KPU Kabupaten/Kota dalam KPU Kabupaten/Kota se-DIY Digitalisasi Dokumen Hukum
35,000,000
1
2
3
4 Rapat koordinasi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum (internal)
5 Peningkatan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
Supervisi dan monitoring pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi Hukum ke KPU Kabupaten /Kota se-DIY
6
7
Laporan
1,100,000
Terlaksanannya Supervisi dan monitoring pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi Hukum ke KPU Kabupaten /Kota se-DIY
Laporan
17,500,000
Fasilitasi Penggantian antar waktu anggota DPRD DIY
Terfasilitasi Penggantian antar waktu anggota DPRD DIY
Laporan
79,000,000
Bimtek PAW anggota DPRD DIY dan Kab/Kota se-DIY
Terlaksananya Bimtek PAW anggota DPRD DIY dan Kab/Kota se-DIY Terselesaikannya permasalahan PAW Anggota DPRD Kab/Kota se-DIY Terselenggaranya pelayanan informasi melalui PPID KPU Terselenggaranya Bimtek/rakor dengan Instansi terkait Terwujudnya Pusat pendidikan pemilih KPU DIY Tersedianya informasi dan publikasi serta sosialisasi pemilu dan pemilukada di DIY kepada media Terbitnya Jurnal Suara KPU DIY
180 orang peserta
Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364) Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Persentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
Rapat Koordinasi dan Supervisi PAW Anggota DPRD Kab/Kota se-DIY Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pelayanan Informasi yang telah membentuk PPID PPID KPU DIY Jumlah penataan daerah pemilihan Bimtek/rakor dengan Instansi pasca Pemilu 2014 KPU DIY terkait Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih KPU Fasilitasi Pusat pendidikan DIY pemilih KPU DIY Persentase penyampaian informasi dan Penyediaan informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu publikasi serta sosialisasi dan Pemilukada di DIY pemilu dan pemilukada di DIY kepada media Penerbitan Jurnal Suara KPU DIY
Laporan
1 Satker
55,000,000
1 Dokumen penataan dapil pasca pemilu DIY 1 Unit
55,000,000 130,000,000
Laporan
250,000,000
11 (sebelas) Jurnal
1
2
3
Jumlah Kabupaten/Kota se-DIY yang mengikuti Bimtek Pemilukada
Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada
4 Pengelolaan dan pengembangan website KPU DIY Bimbingan teknis pemilu kepala daerah Kab. Kulon Progo dan Kota Yogyakarta
5 Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan website KPU DIY Terselenggaranya bimbingan teknis pemilu kepala daerah Kab. Kulon Progo dan Kota Yogyakarta
6
Monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada Kab. Kulonprogo dan Kota Yogyakarta
Terlaksananya Supervisi dan Laporan Monitoring pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah ke Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta
7
Website
Pemilukada
35,000,000
179,588,000
