LAPORAN KINERJA 2016 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA TAHUN 2016

LAPORAN KINERJA 2016 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA TAHUN 2016

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA 2017

LAPORAN KINERJA BPS PROVINSI PAPUA 2016 No. Publikasi

: 02130 - 1702

Katalog

: 1202059.94

Ukuran Buku

: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman

: vii + 48 Halaman

Naskah: Bagian Tata Usaha

Gambar Kulit: Bagian Tata Usaha

Diterbitkan Oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Dicetak Oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja 2016 Badan Pusat Statistik Provinsi Papua ini dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Papua untuk mengetahui kemampuan unit-unit kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan bidang statistik. Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2016, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS tahun 2016 dan 2019. Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang. Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai.

Jayapura, 8 Maret 2017 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Drs. Simon Sapary, M.Sc.

LAPORAN KINERJA BPS PROVINSI PAPUA 2016

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Lampiran Ringkasan Eksekutif

i ii iii iv v vi

Bab 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Provinsi Papua 1.4. Sumber Daya Manusia BPS Provinsi Papua 1.5. Potensi dan Permasalahan 1.6. Sistematika Penyajian Laporan

1 2 3 6 7 8

Bab 2. Perencanaan Kinerja 2.1. Rencana Strategis BPS Provinsi Papua 2015-2019 2.2. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Papua Tahun 2016 Bab 3. Akuntabilitas Kinerja 3.1. Capaian Kinerja BPS Provinsi Papua Tahun 2016 3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Papua Tahun 2016 Terhadap Realisasi Kinerja tahun 2015 3.3. Capaian Kinerja BPS Provinsi Papua Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2016 dan 2019 3.4. Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Papua Tahun 2016 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2016 Bab 4. Penutup 4.1. Tinjauan Umum 4.2. Tindak Lanjut Lampiran


10 14

17 23 23 25 27

29 29 30

ii

DAFTAR TABEL Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Papua 2015-2019

13

Tabel 2. Target Kinerja BPS 2016

14

Tabel 3. Rata-rata Capaian Kinerja BPS Provinsi Papua Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016

17

Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Data terhadap kualitas data BPS Tahun 2016

18

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas 21 hubungan dengan pengguna data (user engagement) Tahun 2016 Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari Tujuan Penguatan Sistem Statistik Nasional Melalui Koordinasi dan Pembinaan yang Efektif Di Bidang Statistik Tahun 2016

22

Tabel 7. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis 2012-2016

23

Tabel 8. Capaian Kinerja 2015 terhadap Target Renstra 2015-2019

23

Tabel 9. Realisasi Anggaran Menurut Program

27

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Menurut Program

28


iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Komposisi SDM BPS Provinsi Papua Menurut Tingkat Pendidikan

7

Gambar 2. Nilai Inti BPS

12

Gambar 3. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Papua

14

Gambar 4. Target dan Realisasi Indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik” Tahun 2015 dan 2016

20

Gambar 5. Logo SE2016

20


iv

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Provinsi Papua

30

Lampiran 2. Renstra BPS Provinsi Papua 2015-2019

31

Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Provinsi Papua Tahun 2016

33

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja 2016

36

Lampiran 5. ARC Publikasi BPS Provinsi Papua 2016

40

Lampiran 6. SDM BPS Provinsi Papua Tahun 2016

42

Lampiran 7. Kegiatan BPS Provinsi Papua Tahun 2016

43


v

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja BPS Provinsi Papua disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS Provinsi Papua pada tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS 2015-2019. Pelaksanaan program-program tersebut dibiayai melalui APBN 2016 yang dituangkan ke dalam DIPA Bagian Anggaran 54 nomor: DIPA054.01.2.429460/2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan nilai Pagu sebesar Rp.25.384.321.000,-. Adapun realisasinya senilai Rp.17.478.577.095,-, atau sebesar 68,86 persen. Dalam melaksanakan program-program BPS tersebut terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan dan/atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran. Secara umum kendala ini disebabkan oleh: a. Kurangnya SDM baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya; b. Sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui c. Pemekaran wilayah membawa konsekuensi pada proses pengumpulan data dan layanan data. Beberapa kabupaten/kota hasil pemekaran bahkan ada yang belum mempunyai kantor perwakilan BPS (8 dari 29 kabupaten/kota), yang kesemuanya berada di wilayah yang terpencil, sangat minim pembangunan dan infrastruktur, beberapa diantaranya bahkan terisolasi dan tidak memiliki akses transportasi publik. Ditambah lagi dengan beberapa kabupaten induk yang walaupun sudah memiliki kantor, namun berada di remote area dengan akses komunikasi (seperti internet dan telepon) dan transportasi yang sangat terbatas. d. Rendahnya kesadaran responden, baik rumahtangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar dimana hal


vi

ini menyebabkan data yang dihasilkan menjadi kurang berkualitas dan response rate yang rendah. e. Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistic wilayah kecil, termasuk data mikro. Salah satu kendala adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan. f. Koordinasi antar instansi belum optimal, sehingga masih sering terjadi duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien Berbagai upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Papua untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain dengan merekrut tenaga mitra yang handal dan berdedikasi, serta memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki. Penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagai tujuan utama BPS dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019, pada periode tahun 2016 ditandai dengan pencapaian sasaran-sasaran yang mendukungnya. Data yang lengkap, akurat dan tepat waktu dapat terpenuhi. Secara umum kinerja BPS Provinsi Papua tahun 2016 dapat dikatakan memuaskan, hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang masing-masing sebesar 108,53 persen dan 105,17 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Provinsi Papua telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS.


vii

BAB I 1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

B

adan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:


1

Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder

Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional

Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik

Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia

Sebagai Lembaga Pemerintah yang anggarannya menggunakan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka BPS Provinsi Papua wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pemangku Kepentingan. Laporan Kinerja disusun mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Provinsi Papua selama tahun 2016.

1.2.

Maksud dan Tujuan

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan membuat laporan kinerjanya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara wajib untuk mempertanggung jawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporkan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.


2

Oleh karena itu, maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Provinsi Papua atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Provinsi Papua selama tahun 2016.

1.3.

Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Provinsi Papua

1. Tugas Pokok BPS Provinsi Papua mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan statistik dasar di Provinsi Papua. b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi Papua. c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Provinsi Papua. d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Provinsi Papua. 3. Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, yaitu : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Statistik Sosial; d. Bidang Statistik Produksi; e. Bidang Statistik Distribusi; f. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; g. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik;


3

h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kepala BPS Provinsi mempunyai tugas memimpin dan membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1. Subbagian Bina Program yang bertugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana dan evaluasi program. 2. Subbagian Urusan Dalam yang bertugas melakukan surat menyurat, penggandaan kearsipan, persandian, kerumahtanggaan, pemeliharaan gedung dan lingkungan, serta urusan keamanan dan ketertiban kantor dan tempattempat lain yang menjadi aset kantor di lingkungan BPS Provinsi. 3. Subbagian Kepegawaian dan Hukum yang bertugas melakukan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana, serta urusan hukum dan perundang-undangan. 4. Subbagian Keuangan yang bertugas melakukan tata usaha dan administrasi keuangan, perbendaharaan, serta urusan verifikasi dan perhitungan anggaran. 5. Subbagian Perlengkapan yang bertugas melakukan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan urusan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan. Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat dan statistik ketahanan sosial. Bidang Statistik Sosial terdiri dari : 1. Seksi Statistik Kependudukan yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana, serta evaluasi dan pelaporan statistik kependudukan. 2. Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana dan pelaporan statistik kesejahteraan rakyat. 3. Seksi Statistik Ketahanan Sosial yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana dan pelaporan statistik ketahanan sosial.


4

Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertanian, statistik industri, serta statistik pertambangan, energi, dan konstruksi. Bidang Statistik Produksi terdiri dari : 1. Seksi Statistik Pertanian yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik pertanian. 2. Seksi Statistik Industri yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik industri. 3. Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik pertambangan, energi, dan konstruksi. Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan harga produsen, serta statistik niaga dan jasa. Bidang Statistik Distribusi terdiri dari : 1. Seksi Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar. 2. Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik keuangan dan harga produsen. 3. Seksi Statistik Niaga dan Jasa yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik niaga dan jasa. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi, dan analisis statistik lintas sektor. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik terdiri dari : 1. Seksi Neraca Produksi yang bertugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca produksi.


5

2. Seksi Neraca Konsumsi yang bertugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca konsumsi. 3. Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor yang bertugas melakukan analisis statistik sosial, statistik ekonomi, dan statistik lainnya. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan integrasi pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik terdiri dari : 1. Seksi Integrasi Pengolahan Data yang bertugas melakukan pengintegrasian pengolahan data statistik hasil survei, sensus, produk administrasi, dan cara lain serta data penunjang untuk sistem informasi manajemen. 2. Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik yang bertugas melakukan pengelolaan layanan dan pemeliharaan jaringan komunikasi data, penghimpunan dan pengolahan rujukan statistik, serta administrasi pemberian rekomendasi kegiatan statistik sektoral. 3. Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik yang bertugas melakukan pembakuan dan evaluasi publikasi, kompilasi naskah yang akan dicetak, pemantauan kelayakan publikasi, penyusunan dan penetapan alokasi distribusi publikasi, serta urusan pemberian layanan informasi statistik, perpustakaan, dan pengelolaan dokumentasi statistik. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci struktur organisasi BPS Provinsi Papua terdapat pada Lampiran 1. 1.4.

Sumber Daya Manusia BPS

Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di lingkungan BPS Provinsi Papua berjumlah 65 orang pegawai yang terdiri dari Kepala kantor, 6 Kepala Bagian, 4 Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 14 Kepala Seksi di bidang teknis, 39 Staf, serta 1 orang Statistisi Pertama. Kualitas SDM BPS Provinsi Papua dapat dilihat dari jenjang pendidikannya, dimana persentase terbesar pegawai berpendidikan diploma IV atau strata-1, yaitu sekitar 60 persen. Sedangkan persentase terkecil pegawai berpendidikan diploma III, yaitu sebesar 2 persen.


6

Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa kualitas SDM BPS Provinsi Papua sudah cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS.

S-2 15%

SMA/sederaj at 23%

DIII 2%

DIV / S-1 60%

Gambar 1. Komposisi SDM BPS Provinsi Papua Menurut Tingkat Pendidikan

1.5.

Potensi dan Permasalahan

BPS merupakan National Statistics Office (NSO) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Undang-undang No. 16 tahun 1997 merupakan payung hukum bagi BPS dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan yang diatur lebih lanjut dalam PP No.51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi BPS untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya. BPS Provinsi Papua sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Pusat yang bertugas menyediakan data statistik di tingkat Provinsi . Data statistik dibutuhkan oleh stakeholder dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah di Provinsi Papua, sehingga di dalam penyajiannya dibutuhkan ketersediaan data statistik yang cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better) dan lebih mudah (cheaper). Selain itu adalah merupakan fokus dari BPS Provinsi Papua dalam


7

menyajikan data statistik yang dapat diakses publik melalui website BPS hingga ke tingkat BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi Papua masih memiliki permasalahan internal yaitu kurangnya SDM baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS belum seluruhnya dapat diperbaharui. Dari segi teknis lapangan dalam rangka penyediaan data yang berkualitas, pemekaran wilayah membawa konsekuensi pada proses pengumpulan data dan layanan data. Selain itu, beberapa kabupaten/kota hasil pemekaran ada yang belum mempunyai kantor perwakilan BPS. Di BPS Papua sendiri, 8 dari 29 kabupaten/kota belum memiliki kantor perwakilan/kantor BPS kabupaten. Kesemuanya berada di wilayah yang terpencil, sangat minim pembangunan dan infrastruktur, beberapa diantaranya bahkan terisolasi dan tidak memiliki akses transportasi publik. Ditambah lagi dengan beberapa kabupaten induk yang walaupun sudah memiliki kantor, namun berada di remote area dengan akses komunikasi (seperti internet dan telepon) dan transportasi yang sangat terbatas. Data BPS Provinsi Papua telah banyak digunakan oleh berbagai pihak dalam hal perencanaan, monitoring, dan evaluasi. BPS Provinsi Papua juga gencar melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih mengenal kegiatan BPS. Harapannya ketika mereka menjadi responden sensus/survei BPS lebih kooperatif dalam memberikan jawabannya. 1.6.

Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia dan dukungan anggaran BPS, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS; serta sistematika penyajian laporan. Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2016.


8

Bab III.

Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS, Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2016 dan 2019, Capaian Kinerja BPS terhadap Pelaksanaan Janji Presiden/Wakil Presiden di TA 2016, Prestasi tahun 2016, Upaya Efisiensi BPS 2016, dan Realisasi Anggaran tahun 2016. Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.


9

BAB II

2.1.

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis BPS Provinsi Papua 2015-2019

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. BPS Provinsi Papua turut berkontribusi dalam pembangunan nasional di bidang statistik. Visi yang disusun BPS Provinsi Papua untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” “Pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. “Data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. “Untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional. Eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut: 1.

Menyediakan Data Statistik Berkualitas melalui Kegiatan Statistik yang Terintegrasi dan Berstandar Nasional maupun Internasional

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat” (Perpres No.86 tahun 2007). Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan. Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter. Terintegrasi juga


10

berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan (UU No. 16 Tahun 1997). Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar, dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics. 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan melalui Pembinaan dan Koordinasi di Bidang Statistik

“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsurunsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan” (UU No. 16 Tahun 1997). Di dalam undang-undang tersebut, BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi: 1. 2. 3.

Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik; Pengembangan statistik sebagai ilmu; Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;


11

4.

5. 6. 7. 8.

Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya; Pengembangan sistem informasi statistik; Peningkatan penyebarluasan informasi statistik; Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional; Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: a. Pelaksanaan kegiatan statistik; b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan/atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan/atau analisis statistik. 3. Membangun Insan Statistik yang Profesional, Berintegritas, dan Amanah untuk Kemajuan Perstatistikan.

Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Insan statistik yang


Gambar 2. Nilai Inti BPS

12

menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur). Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran didalam melaksanakan kegiatan statistik. Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Papua 2015-2019 TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

(1) T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas

(2) SS1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel

SS2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan

SS1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) pengguna data (user engagement)

SS3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

SS3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada tabel di atas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauhmana tingkat pencapaiannya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS dapat dilihat pada gambar berikut.


13

Visi: Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua

Misi

T1 S1

S2

T2

S3

T3

S4

S5

Gambar 3. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Papua

2.2.

Perjanjian Kinerja (PK) BPS Provinsi Papua Tahun 2016

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja 2016 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. Target Kinerja BPS 2016 Tujuan /Sasaran/Indikator

Satuan

Sebelum

Sesudah

(1)

(2)

(3)

(4)

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen

90,00

84,42

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama


Persen

90,00

84,42

Persen

80,00

91,43

14

Tujuan /Sasaran/Indikator

Satuan

Sebelum

Sesudah

(1) (2) (3) (4) Persentase pemutakhiran data Persen 98,00 80,00 MFD dan MBS Jumlah Release data Statistik yang Aktivitas 27 28 tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Publikasi 55 22 yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan sensus Publikasi 10 2 yang terbit tepat waktu 1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan Persen 87,78 99,91 pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan Persen 78,30 99,92 pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan Persen 74,50 99,37 pendekatan non rumah tangga non usaha 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase Konsumen yang puas akan Persen 97 80,00 layanan data BPS 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Persentase Konsumen yang puas Persen 97 80,00 akan layanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi Pengunjung 49.000 39.000 statistik melalui website Persentase Konsumen yang puas Persen 80,00 75,00 terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan Persen 50,00 70,31 sarana dan prasarana BPS 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Point 50 70 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Persentase Pegawai yang Persen menduduki jabatan fungsional 75,00 1,00 tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV Persen 90,00 68,42 atau Strata I 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


15

Tujuan /Sasaran/Indikator (1) Hasil Penilaian Inspektorat

SAKIP

oleh

Satuan

Sebelum

Sesudah

(2)

(3)

(4)

Point

50

70

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS kepada Presiden atas penggunaan anggaran BPS. Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di BPS. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) program, yaitu: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMTTL), 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan 3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).


16

BAB III 3.1.

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja BPS Provinsi Papua Tahun 2016

Capaian kinerja BPS 2016 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2016. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masingmasing tujuan maupun sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2016 dan data realisasinya dapat diperoleh. Tabel 3. Rata-rata Capaian Kinerja BPS Provinsi Papua Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016 Tujuan/Sasaran/Indikator (1) Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS 1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Rata Rata Tujuan Rata Rata Sasaran 1.


Jumlah Indikator (2)

Capaian Kinerja (%) (3)

1

110,77

6

96,22

3

77,87

1

119,25

4

124,49

1

139,09

2

139,09

1

95,59 108,53 105,17

17

Hasil pengukuran menunjukkan Kinerja BPS pada tahun 2016 untuk tujuan mencapai 108,53 persen, sedangkan untuk sasaran mencapai 105,17 persen. Jika dibandingkan tahun 2015, baik capaian kinerja tujuan maupun sasaran, keduanya mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 capaian kinerja BPS Provinsi Papua untuk tujuan mencapai 104,93 persen sedangkan untuk sasaran mencapai 88,16 persen.

TUJUAN 1 : Peningkatan Kualitas Data Statistik Melalui Kerangka Penjaminan Kualitas

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data BPS tidak jarang mendapat kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data BPS mengindikasikan bahwa kualitas data BPS masih perlu ditingkatkan. Agar kualitas data BPS semakin meningkat maka peran kerangka penjaminan kualitas dalam penyelenggaraan kegiatan statistik semakin ditingkatkan.

Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Data terhadap kualitas data BPS Tahun 2016 Target Realisasi Capaian Realisasi 2016 2016 (%) 2015 (1) (2) (3) (4) (5) T1. Peningkatan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan 84,42 93,51 110,77 84,42 kualitas data statistik SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Persentase konsumen yang merasa puas dengan 84,42 93,51 110,77 84,42 kualitas data statistik Persentase konsumen yang 91,43 94,29 103,13 91,43 selalu menjadikan data dan IKU


Perubahan (%) (6)

10,77

10,77 3,13

18

IKU

Target 2016 (2)

Realisasi 2016 (3)

Capaian (%) (4)

Realisasi 2015 (5)

Perubahan (%) (6)

(1) informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran 80 75,68 94,60 100 -24,32 data MFD dan MBS Jumlah release data Statistik 28 57 203,57 28 -85,71 yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat 22 39 177,27 22 54,55 waktu Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat 2 2 100,00 waktu SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Persentase pemasukan dokumen (response rate) 99,91 92,60 92,68 95,10 -2,63 survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) 99,92 85,30 85,36 60,10 41,93 survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) 99,37 55,20 55,56 89,36 38,23 survei dengan pendekatan non rumah Rata rata Capaian Kinerja

113,66

Berdasarkan tabel di atas, tujuan pertama telah tercapai dengan tingkat capaian sebesar 93,51 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan pertama sebesar 113,66 persen. Persentase capaian yang cukup rendah terdapat pada indikator persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah, yaitu sebesar 55,56 persen. Keberhasilan tujuan BPS Provinsi Papua dalam aspek kualitas data diukur melalui satu IKU yaitu persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Pengukuran indikator tersebut dilakukan melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). Hasil SKD menunjukkan bahwa 93,51 persen konsumen merasa puas terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan BPS. Jika dibandingkan dengan target sebesar 84,42 persen, kinerja BPS untuk tujuan


19

pertama telah tercapai dengan nilai capaian sebesar 110,77 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015, konsumen yang merasa puas sebesar 84,42 persen sehingga kinerja BPS untuk tujuan ini mengalami peningkatan sebesar 10,77 persen.

Realisasi 2016

93.51%

Realisasi 2015

84.42%

Target 2016

84.42%

Gambar 4. Target dan Realisasi Indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik” Tahun 2015 dan 2016

TUJUAN 2 : Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik

Tujuan kedua adalah “peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, diukur dengan indikator Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.


20

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Tahun 2016 Target Realisasi Capaian Realisasi Perubahan 2016 2016 (%) 2015 (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase Kepuasan Konsumen terhadap 80 95,4 119,25 90,18 5,79 pelayanan data BPS SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Persentase Kepuasan Konsumen terhadap 80 95,4 119,25 90,18 5,79 pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses 39.000 51.864 132,98 8.000 548,30 data dan informasi statistik melalui website Persentase Konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan 16,05 17,34 108,03 evaluasi pembangunan Nasional Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data 75 88,89 118,52 99,24 -10,43 BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas 70,31 89,44 127,21 70,31 27,21 terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS IKU

Rata rata Capaian Kinerja

124,49

Berdasarkan tabel di atas, tujuan kedua tercapai dengan tingkat capaian sebesar 119,25 persen. Rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan kedua sebesar 124,49 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan sasaran strategis tujuan kedua juga tercapai. Secara umum indikator sasaran strategis tujuan kedua dapat dikatakan berhasil karena berada di atas 100 persen. Indikator tertinggi yaitu jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website, dimana pada tahun 2016 mencapai lebih dari 51.864 pengunjung, jauh lebih besar dari target PK yang sebanyak 39.000 pengunjung. Angka ini juga jauh lebih tinggi dari realisasi tahun 2015 yang mencapai lebih dari 8.000 pengunjung.


21


22

TUJUAN 3 : Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel

Tujuan ketiga adalah “peningkatan birokrasi yang akuntabel”, diukur dengan indikator opini terhadap Laporan Keuangan BPS Provinsi Papua oleh Inspektorat. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis dari Tujuan Penguatan Sistem Statistik Nasional Melalui Koordinasi dan Pembinaan yang Efektif Di Bidang Statistik Tahun 2016 Target Realisasi Capaian Realisasi 2016 2016 (%) 2015 (1) (2) (3) (4) (5) T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil Penilaian SAKIP oleh 70 66,91 95,59 61,5 Inspektorat SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Persentase Pegawai yang menduduki jabatan 1 1,79 179,00 0,00 fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal 68,42 67,86 99,18 68,42 Diploma IV atau Strata I SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh 70 66,91 95,59 61,5 Inspektorat IKU

Rata rata Capaian Kinerja

Perubahan (%) (6) 8,80

-

-0,82

8,80

124,59

Berdasarkan tabel di atas, tujuan ketiga juga tercapai dengan tingkat capaian sebesar 95,59 persen dengan rata-rata capaian indikator sasaran strategis tujuan ketiga hanya sebesar 124,59 persen.


23

3.2.

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Provinsi Papua Tahun 2016 Terhadap Realisasi Kinerja tahun 2015

Perkembangan capaian kinerja 2016 jika dibandingkan dengan periode Renstra 2010-2014 sebelumnya serta Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis 2012-2016 Uraian (1) Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis

2012 (2) 101,09

2013 (3) 102,89

2014 (4) 102,89

2015 (5) 104,93

2016 (6) 108,53

102,18

97,34

90,82

88,16

105,17

Berdasarkan tabel di atas, secara umum rata-rata capaian kinerja tujuan menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2014 tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Tidak demikian pada rata-rata capaian kinerja sasaran strategis, terlihat terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga tahun 2015 namun tahun 2016 kembali mengalami peningkatan yang signifikan.

3.3.

Capaian Kinerja BPS Provinsi Papua Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2016 dan 2019

Capaian kinerja BPS Provinsi Papua terhadap target Renstra 2015-2019 dihitung berdasarkan realisasi 2015 terhadap target 2015 pada Renstra 20152019. Capaian kinerja BPS Provinsi Papua terhadap target Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 8. Capaian Kinerja 2015 terhadap Target Renstra 2015-2019 Tujuan/Sasaran/Indikator

Satuan

Target

Realisasi

(1) (2) (3) T1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas Persentase konsumen yang Persen 84,42 93,51 merasa puas dengan kualitas data statistik


Capaian Kinerja (%)

110,77

24

Tujuan/Sasaran/Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

(1) (2) (3) SS1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Persentase konsumen yang Persen 84,42 93,51 110,77 merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang Persen 91,43 94,29 103,13 selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data Persen 80 75,68 94,60 MFD dan MBS Jumlah Release Data yang tepat Aktivitas 28 57 203,57 waktu Jumlah Publikasi/Laporan yang Publikasi 22 39 177,27 terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan sensus Publikasi 2 2 100,00 yang terbit tepat waktu SS2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Persentase pemasukan dokumen Persen 99,91 92,60 92,68 (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen Persen 99,92 85,30 85,36 (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen Persen 99,37 55,21 55,56 (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase Kepuasan Konsumen Persen 80,00 95,40 119,25 terhadap pelayanan data BPS SS3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Persentase Kepuasan Konsumen Persen 80,00 95,40 119,25 terhadap pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal Pengunjung 39.000 51.864 132,98 yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase Konsumen yang puas Persen 75,00 88,89 118,52 terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan Persen 70,31 89,44 127,21 yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel


25

Tujuan/Sasaran/Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

(1) (2) (3) Hasil Penilaian SAKIP oleh Poin 70 66,91 Inspektorat SS4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Persentase Pegawai yang Persen 1,00 1,79 menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang Persen 68,42 67,86 berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I SS5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Poin 70,00 66,91 Inspektorat Rata Rata Tujuan Rata Rata Sasaran

95,59

179,00

99,18

95,59 108,53 105,17

Secara keseluruhan baik tujuan pertama hingga tujuan ketiga tercapai dengan baik. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 108,53 dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 105,17.

3.4.

Kegiatan Prioritas BPS Provinsi Papua Tahun 2016

Kegiatan prioritas BPS Provinsi Papua pada tahun 2015 di antaranya adalah Pelaksanaan Pendataan Sensus Ekonomi 2016 SENSUS EKONOMI 2016 UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanahkan BPS untuk melaksanakan tiga sensus, salah satunya Sensus Ekonomi, Sensus Ekonomi merupakan sensus tersulit, Gambar 5. Logo SE2016 terumit, terberat dikarenakan target sasaran mencakup seluruh pelaku usaha semua sektor kecuali sektor pertanian. Diperlukan penyebarluasan informasi yang tepat waktu dan tepat sasaran Publisitas memegang peranan yang signifikan dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pengumpulan data di lapangan untuk memperoleh data yang berkualitas.


26

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua pada Tahun 2016 telah melaksanakan Sensus Ekonomi (SE2016) yang merupakan Amanat Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sensus Ekonomi diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali yang waktu penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

Gambaran Umum Setiap keputusan harus diambil berdasarkan informasi yang valid dan akurat. Sensus Ekonomi dilaksanakan untuk mendapatkan informasi potret utuh perekonomian bangsa, sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh (selain sektor pertanian) akan mampu menghasilkan gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi non-pertanian, berikut informasi dasar dan karakteristiknya. Selain itu juga akan diketahui daya saing bisnis di Indonesia, serta penyediaan kebutuhan informasi usaha. Sensus Ekonomi (SE) dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, dengan tahun berakhiran angka 6 SE2016 adalah SE yang ke – 5 (1976, 1986, 1996, dan 2006) Sensus dilaksanakan di seluruh wilayah di NKRI, dan mencakup semua aktivitas ekonomi (kecuali sektor pertanian) dan skala ekonomi usaha. Sosialisasi kegiatan merupakan salah satu hal yang penting guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi. Dengan adanya sosialisasi kegiatan, diharapkan masyarakat semakin memahami arti penting kegiatan Sensus Ekonomi bagi keberlangsungan pembangunan, sehingga daripada itu masyarakat khususnya pelaku usaha non pertanian semakin terbuka dan kooperatif serta turut serta dalam kegiatan Sensus Ekonomi. Menyadari pentingnya sosialisasi kegiatan, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua telah melaksanakan rangkaian kegiatan Publisitas Sensus Ekonomi. Rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk semakin memasyarakatkan Sensus Ekonomi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha non pertanian.


27

3.5.

Realisasi Anggaran Tahun 2016

Pagu yang diberikan ke BPS Provinsi Papua untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama tahun 2016 adalah sebesar Rp.25.384.321.000,- terbagi ke dalam 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 9. Realisasi Anggaran Menurut Program Program

Pagu (Rp)

Realisasi

(1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Total

(2)

(3)

Presentase (%) (4)

Rp.10.452.608.000

Rp.8.252.307.078

78,96

Rp.257.700.000

Rp.236.269.000

91,68

Rp.14.674.013.000

Rp.8.990.001.017

61,26

Rp.25.384.321.000

Rp.17.478.577.095

68,86

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 78,96 persen dari pagu anggaran program DMPTTL; realisasi anggaran program PSPA adalah sebesar 91,68 persen dari pagu anggaran program PSPA; dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 61,26 persen dari pagu anggaran program PPIS. Penyerapan program PPIS merupakan yang paling kecil di antara program yang lainnya, sedangkan penyerapan program PSPA paling besar di antara program yang lainnya. Penyerapan anggaran BPS Provinsi Papua secara keseluruhan adalah sebesar 68,86 persen dari total pagu. Sejak berlakunya sistem penganggaran berbasis kinerja mendorong Kementerian/Lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi penganggaran,


28

setiap rupiah yang dikeluarkan harus diimbangi dengan kinerja yang dihasilkan. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi penyerapan anggaran 2015 menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Penyerapan Anggaran Menurut Program Program (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) Rata-rata

Capaian Kinerja (%) (2)

Penyerapan Anggaran (%) (3)

111,11

78,96

100,00

91,68

72,89

61,26

94,67

68,86

Berdasarkan tabel di atas, ketiga program memiliki persentase capaian kinerja yang mendekati dengan penyerapan anggarannya. Secara rata-rata capaian kinerja program sebesar 94,67 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran secara total yaitu 68,86 persen. Hal ini mencerminkan bahwa BPS Provinsi Papua pada tahun 2016 telah cukup berhasil dalam melakukan efisiensi penganggaran sesuai tujuan sistem pengganggaran berbasis kinerja.


29

BAB IV

4.1.

PENUTUP

Tinjauan Umum

Ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai BPS Provinsi Papua pada tahun 2016, yaitu: (1) Peningkatan kualitas data statistik, (2) Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, dan (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yang harus dicapai. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis BPS Provinsi Papua tahun 2016 telah tercapai, dengan rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 108,53 persen dan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 105,17 persen. Meskipun demikian upaya-upaya peningkatan kinerja terus dilakukan oleh BPS, terutama dalam hal peningkatan kualitas data statistik dan pelayanan prima.

4.2.

Tindak Lanjut Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang

adalah: 1) Melakukan retargeting pada semua indikator dengan capaian kinerja yang kurang dari 90 persen, disesuaikan dengan realisasi pada tahun 2016. 2) Mengembangkan Matriks Rencana Aksi dengan menampung proses internal


30

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Provinsi Papua


31

Lampiran 2. Renstra BPS Provinsi Papua 2015-2019


2015

2016

2017

2018

2019

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

90%

84,42%

84,42%

1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Jumlah Publikasi/Laporan Statistik yang terbit tepat waktu Jumlah Release data Statistik yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu

90%

84,42%

84,42%

98%

100%

91,43%

80%

91,43%

80%

55 Pub.

22 Pub.

28 Pub.

27 Akt.

28 Akt.

22 Akt.

10 Pub.

2 Pub.

2 Pub.

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei

87,78%

99,91%

99,91%

78,30%

99,92%

99,92%


32


2015

2016

2017

2018

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei 74,50% 99,37% 99,37% dengan pendekatan non rumah tangga non usaha 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase Konsumen yang puas akan layanan 97% 90,18% 80% data BPS 2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Persentase Konsumen yang puas akan 97% 90,18% 80% layanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang 49.000 39.000 39000 mengakses data dan Pengunjung Pengunjung Pengunjung informasi statistik melalui website Persentase Konsumen yang puas terhadap 80% 99,24% 75% akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap 50% 70,31% 70,31% pemenuhan sarana dan prasarana BPS 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel Hasil Penilaian SAKIP 50 Poin 70 Poin 70 Poin oleh Inspektorat 3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS Persentase Pegawai yang menduduki 75% 1% 1% jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan 90% 68,42% 68,42% minimal Diploma IV atau Strata I 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Hasil Penilaian SAKIP 50 Poin 70 Poin 70 Poin oleh Inspektorat


33

Lampiran 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja BPS Provinsi Papua 2016


34


35


36

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja 2016

No.

(1) T1

SS1

Tujuan/ Sasaran (2) Peningkatan kualitas data statistik

Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

(5) Tw I

(6) -

(7) -

(8) -

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

84,42

93,51

110,77

Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

84,42

93,51

110,77

Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

80

75,68

94,6

Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

91,43

94,29

103,13

Publikasi Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

22

39

177,27

Aktivitas Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Indikator

Satuan

Periode

(3) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

(4) Persen

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

Persen

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Jumlah Publikasi/Lapo ran Statistik yang terbit tepat waktu Jumlah Release data

Persen


37

No.

Tujuan/ Sasaran

(1)

(2)

Indikator

(3) Statistik yang tepat waktu Jumlah Publikasi/Lapo ran sensus yang terbit tepat waktu

SS2

T2

Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

(5) Tw III

(6) -

(7) -

(8) -

Tw IV

28

57

203,57

Publikasi Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

2

2

100

Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

99,91

92,60

92,68

Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

99,92

85,30

85,36

Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

99,40

55,20

55,56

Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Satuan

(4)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Persen

Persen

Persentase Konsumen yang puas akan layanan


Periode

38

No.

(1) SS3

Tujuan/ Sasaran

Indikator

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

(6) 80

(7) 95,4

(8) 119,25

Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website

Pengun- Tw I jung

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

39000

51864

132,98

Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

Persen

Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

16,05

17,34

108,03

Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

75

88,89

118,52

Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

70,31

89,44

127,21

Tw I Tw II

-

-

-

Persen

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen

Hasil Penilaian SAKIP oleh

Skor


(5) Tw IV

Target

(3) data BPS

Peningkatan birokrasi yang

(4)

Periode

(2) statistik

Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS

T3

Satuan

39

No.

(1)

SS4

SS5

Tujuan/ Sasaran (2) akuntabel Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Indikator

Satuan

(3) Kementerian PAN & RB Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

(4)

Persen

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Point


Target

Realisasi

Capaian Kinerja (%)

(5) Tw III Tw IV Tw I

(6) 70 -

(7) 66,91 -

(8) 95,59 -

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

1

1,79

179

Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

68,42

67,86

99,182

Tw I

-

-

-

Tw II

-

-

-

Tw III

-

-

-

Tw IV

70

66,91

95,59

Periode

40

Lampiran 5. ARC Publikasi BPS Provinsi Papua Tahun 2016

No.

Judul

Periode Terbit

Jadwal Rilis

Status

Tanggal Rilis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tahunan

29 Mar 2016

Rilis

29 Mar 2016

Tahunan

07 Apr 2016

Rilis

07 April 2016

Tahunan

11 Mei 2016

Rilis

11 Mei 2016

1

1

1

MARET Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Jayapura Tahun 2015 APRIL Statistik Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua Tahun 2015 MEI Statistik Nilai Tukar Valuta Asing di Provinsi Papua Tahun 2015

2

Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua 2015

Tahunan

12 Mei 2016

Rilis

12 Mei 2016

3

Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tahun 2015

Tahunan

20 Mei 2016

Rilis

20 Mei 2016

Semestera n

2 Jun 2016

Rilis

2 Juni 2016

Tahunan

09 Jun 2016

Rilis

Tahunan

22 Jun 2016

Rilis

Tahunan

1 Jul 2016

Rilis

1 Juli 2016

Tahunan

1 Jul 2016

Rilis

1 Juli 2016

1 2 3

1

2

JUNI Hasil Survei Volume Eceran beras Provinsi Papua semester I Tahun 2016 Statistik Ekspor-Impor Provinsi Papua Tahun 2015 Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2015 JULI Produk Domestik Regional bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Tahun 2011-2015 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tahun 2011-2015

09 Juni 2016 22 Juni 2016

3

Papua Dalam Angka 2016

Tahunan

15 Jul 2016

Rilis

15 Juli 2016

4

Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2015

Tahunan

22 Jul 2016

Rilis

22 Juli 2016

Tahunan

08 Agu 2016

Rilis

08 Agu 2016

1

AGUSTUS Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Papua 2015


41

No.

Judul

Periode Terbit

Jadwal Rilis

Status

Tanggal Rilis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tahunan

26 Agu 2016

Rilis

26 Agu 2016

Tahunan

26 Agu 2016

Rilis

26 Agu 2016

Tahunan

7 Sep 2016

Tahunan

26 Sep 2016

Tahunan

28 Sep 2016

Tahunan

18 Okt 2016

Rilis

Tahunan

27 Okt 2016

Rilis

18 Okt 2016 27 Okt 2016

Tahunan

31 Okt 2016

Rilis

31 Okt 2016

Tahunan

31 Okt 2016

Rilis

31 Okt 2016

Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Papua Tahun 2015 Tingkat Penghunian Kamar Hotel/Penginapan di Provinsi Papua Tahun 2015

2

3

1 2 3

1 2

3

4 1 2 3 4 5

1 2

SEPTEMBER Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Papua Tahun 2015 Statistik Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Papua Tahun 2014 OKTOBER Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2015 Statistik Perhubungan Provinsi Papua Tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Tahun 2015 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Papua menurut Pengeluaran Tahun 2015 NOVEMBER Statistik Tanaman Pangan Provinsi Papua Tahun 2015 Direktori Hotel dan Penginapan Provinsi Papua Tahun 2016 Statistik Air Bersih Provinsi Papua Tahun 2015 Statistik Tanaman Sayuran dan buah – Buahan semusim Provinsi Papua Tahun 2015 Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 DESEMBER Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Papua 2015 Hasil Survei Volume Penjualan Eceran Beras Kota Jayapura Semester II Tahun 2016


Tahunan Tahunan Tahunan

09 Nov 2016 24 Nov 2016 28 Nov 2016

7 Sep 2016 26 Sep 2016 28 Sep 2016

Rilis Rilis Rilis

09 Nov 2016 24 Nov 2016 28 Nov 2016

Rilis Rilis Rilis

Tahunan

30 Nov 2016

Rilis

30 Nov 2016

Tahunan

30 Nov 2016

Rilis

30 Nov 2016

Tahunan

2 Des 2016

Rilis

2 Des 2016

Semestera n

20 Des 2016

Rilis

20 Des 2016

42

No.

Judul

Periode Terbit

Jadwal Rilis

Status

Tanggal Rilis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tahunan

20 Des 2016

Rilis

20 Des 2017

Tahunan

30 Des 2016

Rilis

3 4

Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Papua 2016 Katalog Publikasi BPS Provinsi Papua 2016

Lampiran 6. SDM BPS Provinsi Papua Tahun 2016 No. 1 2 3 4 5 6 7

Unit Organisasi Kepala kantor Bagian Tata Usaha Bidang Statistik Sosial Bidang Statistik Distribusi Bidang Statistik Produksi Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Total

≤SMA 11 1 2

Jenjang Pendidikan D-III D-IV/S1 S2 1 1 9 3 7 1 5 2

Total S3 -

1 24 9 9

-

1

3

2

-

6

-

-

8

-

-

8

1

-

6

1

-

8

15

2

38

10

-

65


43

Lampiran 7. Kegiatan BPS Provinsi Papua Tahun 2016

Pelaksanaan No.

Kegiatan

(1)

(2)

1

Rekonsiliasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) Barang dan Jasa Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP) 2016 Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (SKKRT) Triwulanan Survey Khusus Lembaga Non Profit (SKLPRT) Updating Lembaga Non Profit Survei Matrik Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Survei Khusus Studi Penyusunan Perubahan Inventori (SKSPPI) Survei Matrik Arus Komoditas Survei Tendensi Konsumen Statistik Ekspor Impor (PEB-PIB) Survei Pola Distribusi (POLDIS) Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi (STKU-O) Pendataan Angkutan Jalan Raya (AJR II/2) Pendataan Angkutan Jalan Raya (AJR II/3) Pendataan Panjang Jalan Kabupaten (PJ II/5) Pendataan Panjang Jalan Provinsi (PJ II/6) Pendataan Pelabuhan Yang Diusahakan (SIMOPPEL) Pendataan Pelabuhan Yang Diusahakan (TII/UPT)

2

3 4

5 6 7

8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18

19

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nop

Des

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)


44

Pelaksanaan No.

Kegiatan

(1)

(2)

20

Pendataan Bandara (MODEL III/1) Survei Dwelling Time (SDT) Pencacahan Usaha/Perusahaan Jasa Akomodasi Lengkap (VHTL) Pencacahan Usaha/Perusahaan Jasa Akomodasi Sampel (VHTS) Survei InboundOutbound Tourism (VIOT) Kajian Kunjungan Wisman Di Perbatasan Indonesia (PLB) Listing Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara (WISNUS) Pencacahan Sampel Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara (WISNUS) Survei Perusahaan/Usaha Restoran/Rumah Makan Survei Perusahaan/Usaha SPA Survei Khusus Ekonomi Kreatif Penyusunan kebutuhan Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi 2016 Monitoring pemutakhiran VSEN16.P Monitoring pencacahan VSEN16.K Monitoring pencacahan VSEN16.KP Monitoring pencacahan VSEN16.MHU Validasi dan kompilasi data Susenas 2016 Penyusunan kebutuhan Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Kesehatan dan Perumahan 2016 Monitoring pemutakhiran VSEN16.P

21 22

23

24

25

26

27

28

29 30 31

32 33 34 35 36 37

38

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nop

Des

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)


45

Pelaksanaan No.

Kegiatan

(1)

(2)

39

Monitoring pencacahan VSEN16.KP Monitoring pencacahan VSEN16.MKP Monitoring pencacahan VSEN16.MHU Validasi dan kompilasi data Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan Penyusunan kebutuhan Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi 2017 Penyusunan Publikasi Seksi Kesra

40 41 42

43

44 45

Pencacahan SPI

46

Survei Angkatan Kerja Nasional Semester I Tahun 2016

47

Survei Angkatan Kerja Nasional Semester II Tahun 2016 Penyusunan Publikasi Statistik Ketenagakerjaan Pengumpulan Data Statistik Politik dan Keamanan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Pengumpulan Data Dampak Lingkungan Hidup Penyusunan Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Monitoring SKPHP dan SKPHL Supervisi SKPHP dan SKPHL Survei Penilaian Integritas

48

49

50 51

52

53 54 55 56

Survei IBS Tahunan 2015

57

Kompilasi dan Pemeriksaan Survei IBS Tahunan 2015 Survei IMK Triwulanan 2015

58 59

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nop

Des

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Penyusunan Publikasi


46

Pelaksanaan No.

Kegiatan

(1)

(2)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nop

Des

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Statistik Industri 60

Survei Pertambangan

61

Survei Konstruksi

62

Survei Konstruksi Perorangan Penyusunan Publikasi Statistik PEK Kompilasi data Survei Ubinan Kompilasi Pengumpulan Data Luas Tanam, Luas Panen Dan Produksi Padi Setahun Kompilasi Pengumpulan data luas lahan setahun Evaluasi data ramalan produksi tanaman pangan (intern BPS) Kompilasi Pencacahan perusahaan hortikultura Kompilasi Pengutipan dan Updating direktori perusahaan hortikultura Kab/Kota Kompilasi Pengumpulan data hortikultura sayuran dan buahbuahan semusim Kompilasi Pengumpulan data hortikultura sayuran dan buahbuahan tahunan (BST) Kompilasi Pengumpulan data hortikultura Biofarmaka (TBF) Kompilasi Pengumpulan data hortikultura Tanaman Hias (TH) Evaluasi data hortikultura dengan Diperta Survei Perusahaan Perkebunan (tahunan) Survei Perkebunan (Kelapa Sawit)

63 64 65

66 67

68 69

70

71

72

73

74

75 76 77

Survei LTU

78

Survei LTT

79

Pencacahan RPH


47

Pelaksanaan No.

Kegiatan

(1)

(2)

80

Survei Perusahaan Budi Daya Ikan/ LTB Kompilasi Pengumpulan data TPI Kompilasi Pengumpulan data PPI

81 82 83

Survei HPH

84

Survei HPHT

85

Survei STL

86

Kompilasi Pengumpulan data kehutanan Kab/Kota Penyusunan Publikasi Bidang Statistik Produksi

87 88

Survei HK

89

Survei Volume Penjualan Eceran Beras

90

Survei Khusus Hari Raya

91

Survei Volume Spesifik

92

Survei Konversi Satuan Standar

93

Survei IKK

94

Survei Harga Mesin dan Peralatan

95

Survei Tarif Pulsa Ponsel

96

Rekonsiliasi IKK

97

Pengumpulan data K1 2015 Pengumpulan Data APBD 1 2016 Pengumpulan Data Jasa Air

98 100 101

Survei Harga Perdesaan

102

Survei Harga Produsen

103

Survei Statistik Keuangan Publikasi Bidang Distribusi Pemutakhiran MFD Online Semesteran 2016 Pemutakhiran MBS Online Semesteran 2016 Updating Peta Desa dan Blok Sensus

104 105 106 107

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nop

Des

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)


48

Pelaksanaan No. (1)

Kegiatan (2)

108

Pengembangan SIM

109

Maintenance

110

Video Conference

111

Pengolahan Sensus Ekonomi

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

Nop

Des

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)


49

LAPORAN KINERJA 2016 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA TAHUN 2016

Recommend Documents