LAPORAN KINERJA TAHUNAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN KINERJA TAHUNAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA

TAHUN ANGGARAN 2014

BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI PAPUA 2015

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Kata Pengantar Laporan Kinerja Tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua ini dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Papua untuk mengetahui kemampuan unit-unit kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan bidang statistik. Laporan Kinerja Tahunan BPS Provinsi Papua ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina hubungan dan kerjasama dalam bidang statistik dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan kinerja ini juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi

kegiatan

tahun

anggaran

2014

dan

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik. Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai.

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2014

i

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Ringkasan Eksekutif Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 1.3 Landasan Hukum 1.4 Harapan dan Tantangan BPS Provinsi Papua Bab II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja 2.1 Rencana Strategis 2010-2014 2.2 Indikator Kinerja Utama 2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2014 2.4 Anggaran Tahun 2014 2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1 Capaian Indikator Kinerja BPS Tahun 2014 3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2014 3.3 Evaluasi Indikator Kinerja Utama 3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014 Bab IV Penutup 4.1 Tinjauan Umum 4.2 Permasalahan dan Kendala 4.3 Saran Tindak Lanjut Lampiran-lampiran : 1 Struktur Organisasi 2 Rencana Strategis (RS) 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS) 5 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) 7 Sumber Daya Manusia (SDM) 8 Mailling List Publikasi BPS


i ii Iii iv v 1 2 6 7 9 14 18 21 21 26 27 44 48 50 50 51 52 53 60 66 73 85 86

ii


D A F T A R TABEL Tabel 1. Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Tabel 6. Tabel 7. Tabel 8. Tabel 9. Tabel 10. Tabel 11. Tabel 12. Tabel 13. Tabel 14. Tabel 15. Tabel 16. Tabel 17. Tabel 18. Tabel 19. Tabel 20

Rencana kinerja BPS Provinsi Papua Tahun 2014 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Pagu anggaran belanja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 Penetapan Kinerja BPS Provinsi Papua Tingkat pencapaian kinerja tujuan strategis BPS Provinsi Papua tahun 2014 Tingkat pencapaian kinerja meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Tingkat pencapaian tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Tingkat pencapaian indikator kinerja tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Tingkat pencapaian indikator kinerja meningkatnya metodologi sensus dan survei Tingkatpencapaian meningktanya pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien Tingkat pencapaian mengembangkan analisis statistik Tingkat pencapaian meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi dat adan informasis statistik Tingkat pencapaian meningkatkan hubungan dengan pengguna data Tingkat pencapaian penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja Tingkat pencapaian indikator meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik Tingkat pencapaian indikator meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS daerah Tingkat pencapaian peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan Tinglat pencapaian indikator kinerja memperbaiki SDM Tingkat pencapaian meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Realisasi penggunaan anggaran tahun 2014 menurut program Realisasi penggunaan anggaran dirinci menurut jenis belanja


18 21 22

28 29 31 33 35 35 36 37 39 39 41 41 42 43 48 49

iii

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua D A F T A R GAMBAR

Gambar 1. Gambar 2.

Frame work Renstra BPS Tahun 2010 – 2014 Grafik daya serap anggaran BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota tahun 2014


11 48

iv

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dan diperkuat status kelembagaannya melalui PP Nomor 86 tahun 2007, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Dengan demikian tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan amanat tersebut maka Visi BPS yaitu “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” merupakan harapan dan tekad yang ingin dicapai untuk menjadikan BPS sebagai sumber data yang obyektif dan terpercaya. Ketersediaan ragam data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi tantangan dan peluang BPS sebagai lembaga penyelenggara kegiatan statistik di Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi BPS Provinsi Papua sebagai berikut: a) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien; b) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; c) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik; d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; e) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Mengacu pada visi dan misi BPS, maka tujuan BPS Provinsi Papua adalah : 1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;


v

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua 2. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien; 3. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja; 4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan. Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2014 BPS Provinsi Papua melaksanakan 3 (tiga) program utama yangtelah ditetapkan pemerintah yaitu sebagai berikut : 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPPTL BPS); 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA BPS). Pelaksanaan program-program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan kedalam DIPA dengan nilai sebesar Rp. 46.447.436.000,- realisasinya mencapai Rp. 41.655.707.514,- atau sebesar 89,68 persen. Dalam melaksanakan program-program BPS Provinsi Papua tersebut terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan dan/tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran. Berbagai upaya yang telah dilakukan BPS Provinsi Papua untuk mengatasi kendala yang dihadpai yaitu dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat; memkasimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki, serta memberikan apresiasi kepada petugas yang telah berdedikakasi. Untuk mencapai visinya BPS menetapkan empat tujuan yang ingin dicapai dan menjadi panduan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kegiatan statistik, yaitu : Tujuan 1

:

Meningkatkan Ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Tujuan 2

:

Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien

Tujuan 3

:

Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja

Tujuan 4

:

Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan


vi

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tingkat Pencapaian Tujuan Selama Tahun 2014 dapat dilihat dari tabel di bawah ini : Indikator Kinerja (1) Persentase konsumen

Target 2014

Realisasi 2014

(2)

Tingkat Pencapaian (%) Ket 2014

2013

2012

2011

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

87 %

87,39 %

100,45

Na

Na

Na

IKU

96 %

95,67 %

99,66

100

100

100

IKU

21

18

85,71

100

95,27

98,24

IKU

56 %

56 %

100

100

98,51

100

IKU

96,45

95,14

97,75

98,45

-

yang merasa puas dengan kualitas data BPS Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien Jumlah satker kabupaten/kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 Rata-rata tingkat capaian (%)

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS seperti yang tertuang dalam visi BPS, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja tahunan BPS Provinsi Papua menunjukkan tingkat keberhasilan. Hal ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 96,45 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013, Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS Provinsi Papua.


vii


BAB I PENDAHULUAN

Profesionalisme, Integritas dan Amanah yang menjadi nilai-nilai inti (core values) budaya kerja bagi pegawai BPS memberikan keyakinan bahwa BPS akan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Seperti keinginan masyarakat Indonesia yang menuntut profesionalitas sikap dan pelaksanaan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Laporan Kinerja Tahunan ini menjadi salah satu ukuran untuk memenuhi tuntutan tersebut. 1.1

Latar Belakang Terselenggaranya kepemerintahan yang baik merupakan prasayarat bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban

yang

tepat,

jelas

dan

terukur

sehingga

penyelenggaraan pemerintahaan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 

TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN



UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN



UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik



Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Keputusan presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik


1


Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi



dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang



Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah Satu diantara inti pokok peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan

Kinerja

Tahunan

BPS

Provinsi

Papua

disusun

sebagai

pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan anggaran yang digunakan oleh BPS Provinsi Papua serta pencapaian tujuan, sasaran-sasaran strategis, dan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra BPS Provinsi Papua 2010-2014 1.2

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi

1.2.1 Kedudukan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007, tanggal 26 Agustus 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, kedudukan BPS Provinsi adalah sebagai berikut : a. BPS Provinsi adalah perwakilan BPS di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. b. BPS Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala. 1.2.2 Tugas BPS Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2.3 Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Provinsi menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan statistik dasar di provinsi ; Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2014

2


b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi ; c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di provinsi ; d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi. 1.2.4 Susunan Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, yaitu : a. Kepala; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang Statistik Sosial; d. Bidang Statistik Produksi; e. Bidang Statistik Distribusi; f. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; g. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kepala BPS Provinsi mempunyai tugas memimpin dan membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam. Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1. Subbagian Bina Program yang bertugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana dan evaluasi program. 2. Subbagian Urusan Dalam yang bertugas melakukan surat menyurat, penggandaan kearsipan, persandian, kerumahtanggaan, pemeliharaan gedung


3


dan lingkungan, serta urusan keamanan dan ketertiban kantor dan tempattempat lain yang menjadi aset kantor di lingkungan BPS Provinsi. 3. Subbagian Kepegawaian dan Hukum yang bertugas melakukan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana, serta urusan hukum dan perundangundangan. 4. Subbagian Keuangan yang bertugas melakukan tata usaha dan administrasi keuangan, perbendaharaan, serta urusan verifikasi dan perhitungan anggaran. 5. Subbagian Perlengkapan yang bertugas melakukan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan urusan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan. Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan,

analisis,

evaluasi,

pelaporan,

dan

pengembangan

statistik

kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat dan statistik ketahanan sosial. Bidang Statistik Sosial terdiri dari : 1. Seksi Statistik Kependudukan yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana, serta evaluasi dan pelaporan statistik kependudukan. 2. Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana dan pelaporan statistik kesejahteraan rakyat. 3. Seksi Statistik Ketahanan Sosial yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana dan pelaporan statistik ketahanan sosial. Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertanian, statistik industri, serta statistik pertambangan, energi, dan konstruksi. Bidang Statistik Produksi terdiri dari : 1. Seksi Statistik Pertanian yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik pertanian. 2. Seksi Statistik Industri yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik industri.


4


3. Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik pertambangan, energi, dan konstruksi. Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan harga produsen, serta statistik niaga dan jasa. Bidang Statistik Distribusi terdiri dari : 1. Seksi Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar. 2. Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik keuangan dan harga produsen. 3. Seksi Statistik Niaga dan Jasa yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik niaga dan jasa. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi, dan analisis statistik lintas sektor. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik terdiri dari : 1. Seksi Neraca Produksi yang bertugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca produksi. 2. Seksi Neraca Konsumsi yang bertugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca konsumsi. 3. Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor yang bertugas melakukan analisis statistik sosial, statistik ekonomi, dan statistik lainnya. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan integrasi pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik terdiri dari : 1. Seksi Integrasi Pengolahan Data yang bertugas melakukan pengintegrasian pengolahan data statistik hasil survei, sensus, produk administrasi, dan cara lain serta data penunjang untuk sistem informasi manajemen.


5


2. Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik yang bertugas melakukan pengelolaan layanan dan pemeliharaan jaringan komunikasi data, penghimpunan dan pengolahan rujukan statistik, serta administrasi pemberian rekomendasi kegiatan statistik sektoral. 3. Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik yang bertugas melakukan pembakuan dan evaluasi publikasi, kompilasi naskah yang akan dicetak, pemantauan kelayakan publikasi, penyusunan dan penetapan alokasi distribusi publikasi, serta urusan pemberian layanan informasi statistik, perpustakaan, dan pengelolaan dokumentasi statistik. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci struktur organisasi BPS Provinsi Papua terdapat pada Lampiran 1. 1.3

Landasan Hukum Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat

Statistik Provinsi Papua dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu : a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar. c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik. d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.


6


e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. f. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah. 1.4

Harapan Dan Tantangan BPS Provinsi Papua Menjawab harapan dan tuntutan terhadap data yang berkualitas menjadi

tantangan untuk meningkatkan peran BPS sebagai satu-satunya badan penyedia data yang berkualitas dan terpercaya bagi semua pihak. Tantangan perubahan yang dihadapi BPS Provinsi Papua antara lain: a. Tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah terhadap ragam dan kualitas data statistik semakin meningkat. -

Belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro

-

Mandat

UU

No.

16

Tahun

1997

tentang

Statistik

yang

tidak

memperkenankan BPS menyajikan data individu -

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi BPS

b. Ada kecenderungan masyarakat enggan dan menolak untuk menjadi responden BPS terutama untuk masyarakat yang tinggal di kawasan elit. -

Rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi dengan benar, menyebabkan kualitas data dan response rate rendah.

c. Masih banyak wilayah di Papua yang terletak di daerah pegunungan terpencil dan pesisir pantai yang terisolir mengakibatkan aksesibilitas menjadi semakin terbatas. Transportasi utama yang digunakan untuk menjangkau wilayahwilayah tersebut adalah pesawat perintis charter-an milik swasta dan misionaris gereja dengan biaya yang tinggi. d. Koordinasi antara BPS dengan instansi lain masih perlu ditingkatkan supaya konsep-definisi dan standar klasifikasi yang digunakan seragam. Mampukah BPS Provinsi Papua menjawab tantangan perubahan: a. Visi pemerintah terkait Masterplan percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi indonesia (MP3EI)


7


b. Apa yang dapat disumbangkan BPS Provinsi Papua untuk mendukung kemajuan pembangunan di Papua. Mampukah data statistik menjawab tantangan dan kebutuhan tersebut?


8


BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan merupakan hal penting dalam manajemen perkantoran. Tanpa perencanaan yang baik maka sama halnya kita merencanakan kegagalan. Untuk lebih meningkatkan kemampuan kita dalam merencanakan kegiatan maka perencanaan dibagi menjadi dua yaitu perencanaan jangka pendek (tahunan) dalam hal ini disebut sebagai Penetapan Kinerja dan perencanaan jangka menengah yang disebut sebagai Rencana Strategis. 2.1

Rencana Strategis BPS Provinsi Papua Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2005-2009, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dalam menetapkan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 mengacu Renstra BPS RI 2010-2014. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government) merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Provinsi Papua perlu menyusun suatu Rencana Strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean government tersebut.


9


Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Provinsi Papua adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Provinsi dan berlaku selama kurun waktu 2010-2014. 2.1.1 Visi BPS Provinsi Papua Visi Badan Pusat Statistik tahun 2010-2014 adalah sebagai “pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Hal ini menuntut Badan Pusat Statistik Provinsi Papua sebagai penyedia data dan informasi statistik di wilayahnya menjadi semakin penting, karena data dan informasi yang disajikan harus terpercaya. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan lingkup Provinsi Papua. Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Provinsi Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang dapat disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam maupun di luar Provinsi Papua. 2.1.2 Misi BPS Provinsi Papua Untuk mencapai visinya, ditetapkan misi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua yang mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok. Misi BPS Provinsi Papua mengacu kepada misi BPS secara umum yang dapat dirumuskan sebagai berikut (i).

Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;

(ii). Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; (iii). Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik ; (iv). Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; (v). Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2014

10


2.1.3 Tujuan, Indikator Tujuan , dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Papua Tujuan dalam rencana strategis BPS adalah suatu keadaan yang akan dicapai dan atau dihasilkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan yang akan ditetapkan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misinya. Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BPS Provinsi Papua mempunyai empat tujuan yang dicanangkan dalam rencana strategis periode 2010-2014. Tujuan BPS selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut. TUJUAN STRATEGIS

SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

•Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap dan tepat waktu. •Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu •Meningkatkan metodologi sensus dan survei

Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien

•Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik •Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik •Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

•Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik •Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik

•Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

NILAI DASAR Profesional

Integritas

Amanah

Gambar 1. Frame work Renstra BPS Tahun 2010-2014


11


Tujuan 1

:


Indikator Tujuan 1

:

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS

Mencakup tiga sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 1.1

Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

1.2

Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

1.3

Meningkatkan metodologi sensus dan survei serta pemasukan data.

Tujuan 2

: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

Indikator Tujuan 2

: Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS

Mencakup tiga sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 2.1

Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

2.2

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik;

2.3

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data;

Tujuan 3

: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

Indikator Tujuan 3

: Jumlah satker kabupaten/kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

Mencakup satu sasaran strategis yang ditetapkan yaitu: 3.1

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik.

Tujuan 4

: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Indikator Tujuan 4

: Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

Mencakup satu sasaran strategis yang ditetapkan yaitu : 4.1

Memperbaiki sumber daya manusia


12


2.1.4 Kebijakan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengacu pada strategi pembangunan nasional di bidang statistik dalam RPJM Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik

Badan Pusat

Statistik Tahun 2010-2014, maka arah kebijakan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua adalah sebagai Berikut: a. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang handal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. b. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standard c.

Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

d. Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. e. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang handal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna. f. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional. g. Memfasilitasi sarana dan prasarana aparatur negara yang mendukung terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif. h. Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik. i.

Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik.

j.

Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta.

k. Mengupayakan peningkatan penguasaan dan pengembangan keahlian dibidang teknologi informasi untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei.


13


2.1.5 Program yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Papua Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS Provinsi Papua, maka dilaksanakan satu program teknis dan dua Program Generik. Program Teknis BPS Provinsi Papua adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Adapun Program Generik BPS Provinsi Papua meliputi (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Program PPIS bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data.

Untuk

menyediakan

data

dan

informasi

statistik,

BPS

secara

berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Program DMPTTL BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Kebijakan yang menjadi dasar dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaran lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dan penyediaan gaji pegawai serta tunjangan kinerja. Program PSPA BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja serta penyediaan sarana transportasi di wilayah Provinsi Papua. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ini dilakukan secara bertahap setiap tahun, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan

kegiatan

operasional

pengumpulan

data

di

lapangan

dan

pengolahannya. Dengan demikian tanggung jawab BPS Provinsi Papua dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dapat dilaksanakan dengan lebih baik. 2.2

Indikator Kinerja Utama Dalam

rangka

pengukuran

dan

peningkatan

kinerja

serta

lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja, BPS Provinsi Papua menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur


14


Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007. IKU BPS Provinsi Papua yang digunakan mengacu pada Peraturan Kepala BPS Provinsi Papua Nomor 148 Tahun 2014. INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS Nomor 148 Tahun 2014) Tujuan & Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

(1)

(2)

Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas


1.1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap dan tepat waktu.

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statisik ekonomi makro Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang terbit sesuai jadwal

1.2. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal

1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei


Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang 15


Tujuan & Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

(1)

(2) mutakhir Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan survei statistik

Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien 2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS

Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN

Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Jumlah Pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Papua Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu

2.3 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya Banyaknya kunjungan tamu dari


16


Tujuan & Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja Utama (2) dalam dan luar negeri ke BPS Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

3.1 Meningkatkan kualitas pengolahan data dan informasi statistik

Jumlah satker Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli

Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan 4.1 Memperbaiki Sumber Daya Manusia

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk melihat kinerja BPS sebagai Lembaga lebih fokus, sehingga pengukuran bisa lebih mudah dan didukung fakta pencapaian yang terukur, untuk memperoleh pengukuran target pencapaian didahului oleh data dan informasi yang sesuai dengan kondisi lapangan, kelengkapan data dan akurasi data dan informasi ini sebagai dasar penghitungan realisasi yang telah dicapai.


17


Disamping sebagai alat untuk mengukur keberhasilan organisasi, IKU harus menjadi acuan untuk menyusun berbagai dokumen yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi. IKU digunakan dalam : 1) Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan 2) Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran 3) Menyusun dokumen Penetapan Kinerja 4) Menyusun Laporan Kinerja 5) Melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja 2.3

Rencana Kinerja Tahunan 2014 Mengacu pada Renstra Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, pada tahun

2014 disusun Rencana Kinerja Tahunan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua yang terdiri dari tiga program dan beberapa kegiatan. Program utama di BPS Provinsi Papua adalah Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan terdapat pula dua program generik lainnya. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut pada tahun 2014 telah disusun perencanaan berbagai kegiatan yang ditetapkan sebagai RKT tahun 2014. Indikator Kinerja pada masing-masing kegiatan akan dijadikan dasar penghitungan pencapaian Sasaran Strategis. Dalam daftar berikut disajikan kegiatan yang dilaksanakan BPS Provinsi Papua selama periode 2014. Tabel 1. Rencana Kinerja BPS Provinsi Papua Tahun 2014 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik NO.

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

(1)

(2)

1.

2.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi -

Kompilasi Data Statistik Ekspor

-

Kompilasi Data Statistik Impor

-

Kompilasi Pola Distribusi Perdagangan

-

Survei Kegiatan Usaha Distribusi dan Perdagangan

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga -

Survei Statistik Harga Produsen

-

Survei Statistik Harga Perdagangan Besar


18


NO.


(1)

(2)

3

-

Survei Harga Perdesaan

-

Survei Harga Beras di Penggilingan

-

Survei Harga Konsumen Dan Volume Penjualan Eceran Beras

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata

4.

-

Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal

-

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

-

Survei Statistik Lembaga Keuangan

-

Suvei Perusahaan Komunikasi, Teknologi Informasi

-

Survei Bidang Jasa Pariwisata

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan

5.

-

Survei Tanaman Pangan (Ubinan)

-

Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian

-

Survei Perusahaan Perkebunan

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

6.

-

Survei Perusahaan Peternakan dan RPH

-

Survei Perusahaan Perikanan dan TPI

-

Survei Perusahaan Kehutanan

-

Survei Perusahaan Kehutanan Rakyat

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian , Energi, Konstruksi

7.

-

Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan

-

Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan

-

Survei Industri Mikro Dan Kecil

-

Survei Pertambangan

-

Survei Konstruksi

Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi


19


NO.


(1)

(2)

8.

-

Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Sektor Jasa

-

Survei Penyediaan dan Penggunaan Jasa

-

Survei Khusus Sektor Perdagangan Dan Jasa

-

Survei Khusus Input Output

-

Survei Khusus Terintegrasi Neraca Produksi

Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran -

Survei Khusus Lembaga Non Profit Rumah Tangga (SKLNPRT)

-

Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga

-

Pengumpulan Data Survei Matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah

9.

Survei Matriks Arus Komoditas

Pengembangan Dan Analisis Statistik

10.

-

Penyusunan Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

-

Penyusunan Publikasi ST2013

-

Penyusunan Publikasi SPP ST2013

Penyediaan

dan

Pengembangan

Statistik

Kependudukan

dan

Ketenagakerjaan

11.

12.

-

Survei Upah

-

Survei Struktur Upah

-

Survei Tenaga Kerja Nasional

-

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial -

Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan

-

Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik -

Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi

Sedangkan program lainnya seperti Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BPS dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS merupakan program untuk membantu kegiatan-kegiatan yang Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2014

20


dicakup dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sebagaimana telah diuraikan pada alinea di atas. 2.4

ANGGARAN TAHUN 2014 Untuk melaksanakan rencana kinerja di atas maka diperlukan biaya yang

dalam hal ini telah dibiayai oleh APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun Anggaran 2014. Dalam tabel disertakan secara lengkap nilai pagu anggaran yang dialokasikan untuk Satuan Kerja dirinci per program. Tabel 2. Pagu Anggaran Belanja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 No.

Program

Pagu (Rp)

(1)

(2)

(3)

1.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS A. Provinsi B. Kabupaten/Kota

52.430.615.000,9.024.529.000,43.406.086.000,-

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS A. Provinsi B. Kabupaten/Kota

5.593.086.000,238.247.000,5.354.839.000,-

3.

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik A. Provinsi B. Kabupaten/Kota

50.094.689.000,37.184.660.000,12.910.029.000,-

JUMLAH 2.5

46.447.436.000,-

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Selama periode 2014 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh BPS

Provinsi Papua yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Dibawah ini ditampilkan Penetapan Kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Provinsi Papua. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun.


21


Tabel 3. Penetapan Kinerja BPS Provinsi Papua Tahun 2014 Tujuan & Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

87 %

IKU

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro

80 %

IKU

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statisik ekonomi makro

80 %

IKU

Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang terbit sesuai jadwal

100 %

IKU

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

80 %

IKU

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

80 %

IKU

Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal

100 %

IKU

100 %

IKU

Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan Persentase konsumen yang puas dengan informasi statistik yang merasa kualitas data BPS berkualitas 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap dan tepat waktu.

1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu

1.3 Meningkatkan metodologi Persentase peta wilayah


22


Tujuan & Sasaran Strategis (1) sensus dan survei

Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien 2.1

2.2


Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Indikator Kinerja

Target

Ket

(3)

(4)

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

86 %

IKU

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan survei statistik

76,63 %

IKU


96 %

IKU


20

IKU

Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tingkat ahli

0

IKU

Jumlah Pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Papua

48.000

IKU

Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS

34

IKU

Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan

140

IKU

(2) administrasi dan blok sensus yang mutakhir


23


Tujuan & Sasaran Strategis (1)

2.3

Meningkatkan hubungan dengan pengguna data


Indikator Kinerja

Target

Ket

(3)

(4)

Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya

70 %

IKU

Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS

73

-

Jumlah Instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

30

IKU

Jumlah satker Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

21

IKU

100 %

IKU

Jumlah Petugas fungsional pranata komputer

0

IKU

Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi Papua

16

-

Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat

33

-

(2) Statistik Terpadu

3.1 Meningkatnya kualitas Persentase hasil pengolahan pengolahan data dan data yang dikirim ke BPS informasi statistik Pusat tepat Waktu

3.2

Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah


24



Indikator Kinerja

Target

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

56 %

IKU

100 %

-

73 %

-

0

IKU

Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional

100

-

Persentase BPS Kabupaten/Kota yang menyusun Renstra, RKT, Lakip dan PK

100

-

Penilainan Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Inspektorat Utama

60

-

Laporan monitoring pengadaan barang dan jasa

12

-

Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1

4.1 Memperbaiki Sumber Persentase pegawai yang Daya Manusia sudah pernah mengikuti diklat prajabatan Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

4.2 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS


25


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Papua merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan Rencana Strategis seperti tertuang pada BAB II. 3.1 Capaian Indikator Kinerja BPS Tahun 2014 Analisis Laporan Kinerja BPS Provinsi Papua merupakan perwujudan kewajiban

BPS

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis ini berisi tentang capaian kinerja BPS Provinsi Papua tahun 2014, target dan indikator yang digunakan berdasarkan Penetapan Kinerja BPS Provinsi Papua tahun 2014. Selain menyajikan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis, pada laporan ini disampaikan pula permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Secara umum kinerja BPS Provinsi Papua tahun 2014 cukup berhasil dengan rata-rata pencapaian tujuan sebesar 96,45 persen lebih lebih besar jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 95,14 Persen. Pencapaian tersebut diukur terhadap indikator tujuan strategis BPS yang merupakan keadaan atau kondisi yang


26


ingin dicapai. Dari keempat tujuan yang mengarah pada pengembangan kegiatan statistik yang berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4. Tingkat Pencapaian Kinerja Tujuan Strategis BPS Tahun 2014

Indikator Kinerja (1) Persentase konsumen

Target 2014

Realisasi 2014

(2)

Tingkat Pencapaian (%) Ket 2014

2013

2012

2011

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

87 %

87,39 %

100,45

Na

Na

Na

IKU

96 %

95,67 %

99,66

100

100

100

IKU

21

18

85,71

100

95,27

98,24

IKU

56 %

56 %

100

100

98,51

100

IKU

96,45

95,14

97,75

98,45

-

yang merasa puas dengan kualitas data BPS Meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien Jumlah satker kabupaten/kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 Rata-rata tingkat capaian (%)

3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2014 Tujuan-1 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Tujuan utama yang ingin dicapai BPS Provinsi Papua adalah tersedianya data dan informasi statistik yang berkualitas. Tingkat pencapaian ini diperoleh dengan memakai indikator persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS. BPS Provinsi Papua dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik senantiasa berusaha untuk memperhatikan kepuasan konsumen, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2014

27


khususnya terhadap produk yang dihasilkan. Indikator ini diperoleh dari pelaksanaan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang digunakan sebagai bahan evaluasi guna mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap data yang digunakan oleh konsumen untuk masing-masing kepentingannya. Target konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS sebesar 87 persen, berdasarkan survei yang telah dilaksanakan diperoleh 87,39 persen sehngga tingkat capaiannya sebesar 100,45 persen. Tabel 5. Tingkat Pencapaian Kinerja Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas Tingkat Pencapaian (%)

Target

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


87 %

87,39 %

100,45

Na

Na

Na

IKU

Indikator Kinerja

Ket

Indikator pada tabel 5 di atas merupakan salah satu indikator untuk menilai outcome dari proses bisnis utama BPS yaitu kepuasan pengguna data yang diukur dengan persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS. BPS Provinsi Papua telah melakukan survei untuk mengetahui sejauh mana data yang dihasilkannya dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dan pemangku kepentingan. Survei Kebutuhan Data yang dilakukan BPS Provinsi Papua dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat (pengguna data BPS Provinsi Papua) untuk menilai layanan yang telah diterima. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat upaya pencapaian sasaran terhadap kinerja aparatur negara dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.


28


Sasaran 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Tingkat pencapaian sasaran 1-1 diukur melalui 3 (tiga) indikator, yaitu (i) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro; (ii) Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro; dan (iii) Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang terbit sesuai jadwal. Tabel 6. Tingkat Pencapaian Tersedianya Data dan Informasi Statistik Ekonomi Yang Lengkap, Akurat, dan Tepat Waktu Tingkat Pencapaian (%)

Target

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


80 %

76,92 %

96,15

Na

Na

Na

IKU


80 %

100 %

120

100

100

100

IKU


100 %

100 %

100

100

100

100

IKU

Indikator Kinerja (1)

Ket

Pengukuran kepuasan konsumen diperoleh melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). Hasil yang diperoleh dari survei tersebut menunjukkan bahwa persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro sebesar 76,92 persen dengan target sebesar 80 persen sehingga tingkat pencapaian indikator ini adalah sebesar 96,15 persen. Sedangkan persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro sebesar 100 persen dengan target 80 persen sehingga tingkat capaian indikator ini sebesar 120 persen.


29


Indikator ini ditunjukkan pula dengan persentase publikasi statistik ekonomi makro yang rilis sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tingkat pencapaian indikator ini adalah 100 persen. Masalah/kendala yang dihadapi 1. Responden pada kegiatan statistik industri adalah perusahaan. Sering terjadi kesalahan klasifikasi semula ditetapkan sebagai responden industri besar sedang dan setelah dikunjungi ternyata adalah perusahaan industri kecil. Selain itu juga ada beberapa perusahaan yang tidak beroperasi (tutup) pada saat dikunjungi selain itu lokasi sampel perusahaan terletak jauh dari ibukota kabupaten. 2. Alamat responden dari beberapa kegiatan statistik ekonomi seringkali berpindah-pindah; 3. Untuk kegiatan pencacahan Harga Konsumen, Beberapa komoditi yang tercakup dalam survei tersebut seringkali tidak ada di pasaran; 4. Tidak konsistennya data dilapangan yang disebabkan oleh faktor internal yaitu terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berkompeten sesuai dengan bidang tugasnya yang salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya pengalaman petugas pengumpul data (tidak melakukan probing). Strategi untuk mengatasi masalah/ kendala 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas frekuensi kegiatan sosialisasi tentang infomasi statistik untuk menunjukkan pentingnya informasi statistik dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan; 2. Melakukan pengawasan lapangan yang lebih cermat dan melakukan kunjungan ulang/revisit ke lapangan untuk mengatasi ketidakkonsistenan data. 3. Peningkatan kemampuan SDM untuk semakin mampu mengatasi substansi teknis statistik dan mampu menjelaskan, serta berkoordinasi dengan para petugas lapangan. Melakukan berbagai upaya untuk memberikan penjelasan kepada perusahaan tentang pentingnya data statistik.


30


Sasaran 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu Sasaran tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu ditunjukkan dengan indikator persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan dan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat. Indikator ini diperoleh dengan melaksanakan Survei Kebutuhan Data (SKD). Kelompok data pada jenis data sosial terdiri dari keadaan geografi, kependudukan, ketenagakerjaan, konsumen, kemiskinan, perumahan dan lingkungan hidup, sosial, kriminalitas, dan politik keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Tabel 7. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya Data dan Informasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Yang Lengkap, Akurat, dan Tepat Waktu Tingkat Pencapaian (%)

Target

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


80 %

70 %

87,50

100

100

100

IKU


80 %

100 %

120

100

100

100

IKU


100 %

100 %

100

100

100

100

IKU

Indikator Kinerja

Ket

Hasil pengukuran menunjukkan persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat sebesar 70


31


persen dengan target 80 persen sehingga pencapaian indikator kinerja tersebut adalah 87,50 persen. Sedangkan pengukuran persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat sebesar 100 persen dengan target 80 persen sehingga tingkat capaian dari indikator ini adalah 120 persen. Selain kedua indikator tersebut tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat, ditunjukkan dengan persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyatyang rilis sesuai dengan jadwal. Indikator ini dapat diselesaikan sesuai jadwal. Masalah/kendala yang dihadapi 1. Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data statistik sosial adalah lokasi sampel yang tersebar di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Untuk menuju wilayah sampel petugas harus menempuh perjalanan dengan hanya berjalan kaki atau menggunakan pesawat terbang charter. 2. Di wilayah pedalaman, bahasa menjadi kendala utama dalam komunikasi antara responden dengan petugas survei. Seringkali, petugas harus menggunakan penterjemah yang berasal dari wilayah setempat. 3. Pendidikan minimal yang disyaratkan untuk menjadi petugas pencacah di beberapa daerah sulit diperoleh dari masyarakat setempat, hingga sering kali kualifikasi petugas di bawah kualitas yang diharapkan. Hal ini berakibat pada isian dokumen yang kadang tidak konsisten. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1. Mengoptimalkan segala prasarana dan sarana yang dimiliki BPS dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi kendala di lapangan termasuk kendala geografis. 2. Melakukan pengawasan lapangan yang lebih ketat dan melakukan kunjungan ulang untuk mengatasi ketidakkonsistenan data di lapangan.


32


Sasaran 1.3 Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei Sasaran strategis peningkatan metodologi sensus dan survei dapat dilihat dari ketepatan desain sampling dan konsep definisi variabel yang dikumpulkan, sedangkan kegiatan lapangan memerlukan peta wilayah dan blok sensus untuk pelaksanaan pencacahan. Untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas, maka sejak perencanaan awal harus dipersiapkan metodologi, konsep, juga kerangka sampel yang akan digunakan. Untuk meningkatkan metodologi sensus survei berarti urutan dan tahapan kegiatan harus berjalan sesuai jaringan atau alur kerja yang telah ditetapkan. Tabel 8. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatnya metodologi Sensus dan Survei

Indikator Kinerja (1)

Tingkat Pencapaian (%)

Target

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Ket

Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir

80 %

100 %

99,47

100

Na

Na

IKU


80 %

86,49 %

100,57

100

100

100

IKU

76,63 %

76,63 %

100

80,56

77,90

90,02

IKU

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan survei statistik

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam memperoleh data. Untuk kegiatan survei dengan unit sampel rumah tangga tingkat responnya sebesar 76,63 persen. Rendahnya kesadaran responden dalam memberikan informasi dengan


33


benar dan wilayah sampel yang sulit seringkali menjadi penyebab response rate rendah. Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1. Keterlambatan pemutakhiran identitas dan peta wilayah, serta muatan blok sensus yang dijadikan dasar untuk penyusunan kerangka sampel. Demikian pula laporan perubahan wilayah, BPS kabupaten/kota belum melengkapi dengan sketsa peta, sehingga sulit dalam menentukan batas yang jelas untuk pembentukan peta digital (updating peta digital melalui MFD online). Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1. BPS kabupaten/kota cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi di wilayahnya dengan menyiapkan bahan pemutakhiran wilayah administrasi seperti sketsa peta perubahan dan Peratuan Daerah terkait perubahan wilayah tersebut. Tujuan 2 Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Pemerintah sebagai abdi masyarakat berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima dalam berbagai macam aspek kehidupan. BPS Provinsi Papua sebagai lembaga yang mempunyai tugas menyediakan data bagi masyarakat dan pemerintah daerah serta negara berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang prima dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu perwujudannya adalah dengan menyediakan dan informasi statistik yang berkualitas serta kemudahan dalam mengakses data dan informasi tersebut. Komunikasi yang terjalin dengan baik antara BPS Provinsi Papua dengan pengguna data sangat berguna untuk meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien. Tingkat kepuasan konsumen terhadap Kualitas pelayanan data merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan pelayanan prima instansi.


34


Tabel 9. Tingkat Pencapaian Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

Indikator Kinerja (1) Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS


Target

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

96 %

95,67 %

99,66

100

100

100

IKU

Ket

Layanan terhadap pengguna data setiap tahun didata dengan melakukan Survei Kebutuhan Data, selain iu pada tahun 2013 juga dilaksanakana Survei Kepuasan Konsumen untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap data yangdihasilkan BPS.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa persentase

konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS Provinsi sebesar 95,67 persen dengan target sebesar 96 persen, sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 99,66 persen. Sasaran 2.1 Meningkatkan dan Mengembangkan Analisis Statistik Dalam kerangka dimensi kualitas maka indikator kinerja dalam sasaran ini menyampaikan keterbandingan dan konsistensi data yangdihasilkan oleh BPS Provinsi Papua. Jumlah judul publikasi yang dapat diselesaikan yaitu sebanyak 20 judul dari 20 judul yang telah ditargetkan untuk tahun 2014. Tabel 10. Tingkat Pencapaian Mengembangkan Analisis Statistik Tingkat Pencapaian (%)

Target

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


20

20

100

100

100

100

IKU


0

0

-

-

-

-

IKU

Indikator Kinerja


Ket

35


Sasaran 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik Dengan mengusung vis BPS sebagai “Penyedia data Statistik Terpercaya untuk semua” maka penyebarluasan data kepada pemangku kepentinganmenjadi ukuran yang sangat penting. Pada sasaran meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data digunakan indikator pengunjung yang datang mencari informasi baik tatap muka langsung ataupun melalui media komunikasi lainnya. Tabel 11. Tingkat Pencapaian Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Diseminasi Data dan Informasi Statistik Indikator Kinerja

Target

Realisasi

2014

2014

(2)


Ket

2014

2013

2012

2011

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

48.000

39.317

81,91

100

100

100

IKU


34

34

100

170,66

Na

Na

IKU

Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu

140

140

100

100

100

100

IKU

(1) Jumlah Pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Papua

Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1. Sistem komputerisasi pencatatan buku/publikasi pustaka dan absensi tamu pengunjung sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan sistem terpadu (perpustakaan) di BPS Provinsi Papua; 2. Diperlukan ketegasan dalam menerapkan pelayanan satu pintu dan satu tempat. Maklumat tata tertib pengunjung harus segera disediakan yakni dalam bentuk poster yang tertempel di dinding bagian dari front desk. Strategi untuk mengatasi permasalahan/kendala 1.

Meningkatkan kecepatan respon permintaan data secara online.


36


2.

Memperbaiki kemudahan akses terhadap data BPS dalam layanan sistem terpadu dengan beberapa aplikasi perpustakaan dan update katalog;

3.

Lebih mendekatkan publikasi-publikasi BPS Papua kepada masyarakat dengan memberikan publikasi kepada perpustakaan Pemerintah Provinsi Papua.

Sasaran 2.3 Meningkatkan Hubungan dengan pengguna data Pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang diberikan oleh organisasi kepada konsumen sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh organisasi yang memberikan pelayanan. Konsumen adalah pihak yang pernah, akan dan sedang merasakan produk jasa dan layanan yang diberikan perusahaan. Konsumen dalam konteks ini adalah pengguna data BPS Provinsi Papua baik Pemerintah, swasta, dan perorangan. Dalam membangun hubungan dengan pengguna data, BPS Provinsi Papua harus mampu memahami mata rantai yang menghubungkan BPS Provinsi Papua dengan pengguna datanya yaitu melalui komunikasi dua arah. Tujuan dari hubungan ini adalah kepuasan jangka panjang yang dirasakan oleh pengguna data. Berikut ini dsajikan tingkat capaian sasaran 2.1 : Tabel 12. Tingkat Pencapaian Meningkatkan Hubungan dengan Pengguna Data Tingkat Pencapaian (%)

Target

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

2011

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

70 %

95,58 %

120 %

Na

Na

Na

IKU

Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS

73

73

100 %

Na

Na

Na

IKU

Jumlah instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri ysng menerima publikasi BPS

30

30

100 %

Na

100

100

IKU

Indikator Kinerja (1) Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya


Ket

37


Permasalah/kendala yang dihadapi 1. Jumlah SDM yang memahami substansi kegiatan masih belum optimal, sehingga seringkali tidak dapat mendukung kelancaran kegiatan dalam memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan masalah. 2. kerjasama dengan unit lain masih belum sesuai harapan, karena kesibukan unit tersebut sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1. mengoptimalkan SDM yang sudah ada dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan pendidikan. 2. Melakukan

koordinasi

dengan

pihak lain, terutama dalam

membuat

kesepakatan jadwal kegiatan, berikut berbagai alternatif kegiatan, sehingga ketidakhadiran pihak lain dalam kegiatan tersebut tidak mengganggu kelancaran jadwal dan rencana kerja. Tujuan-3 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Kemajuan teknologi saat ini semakin memudahkan konektifitas dan aksesibilitas dalam memperoleh informasi. Tuntutan faktor kecepatan untuk mengakses informasi menjadi suatu keharusan karena informasi statistik yang out of date menjadi kurang bermakna. Peralatan dan perlengkapan teknologi Informasi dan komunikasi mutakhir yang dimiliki BPS Propinsi Papua merupakan modal dan investasi yang besar. Dengan tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja kualitas dan ketersediaan data dan informasi statistik dapat tersaji secara tepat, akurat , dan tepat waktu. Keberadaan situs web dari seluruh satker BPS tentunya sangat membantu para pengguna data untuk memperoleh informasi yang relatif lebih lengkap. Pencapaian tujuan penguatan teknologi informasi dan komunikasi diukur dengan indikator banyaknya satker kabupaten/kota yang mempunyai situs web yang online. Dari target 21 satker kabupaten/kota, masih ada 3 satker yang web nya masih belum bisa diakses secara online.


38


Tabel 13.

Tingkat Pencapaian Penguatan Komunikasi serta Sarana Kerja

Teknologi

Informasi


dan

Target

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah satker Kabupaten /Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

21

18

85,71

100

100

100

IKU

Indikator Kinerja

Ket

Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di BPS Provinsi Papua, saat ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kemajuan teknologi komputasi yang diperlukan untuk mempercepat pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data yang cakupan maupun kuantitasnya semakin bertambah. Sebagai contoh, untuk mengimplementasikan statistik daerah dengan memanfaatkan TIK diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sumber daya manusia yang kurang memadai baik kuantitas maupun kualitas merupakan situasi yang benar-benar memprihatinkan, khususnya di tingkat kabupaten. Hanya tersedia beberapa personil peltu/kasie IPDS yang berpendidikan minimal D IVStatistika Komputasi. Yang lainnya otodidak, belajar secara mandiri untuk menangani permasalahan komputerisasi. Tabel 14. Tingkat Pencapaian Indikator Meningkatnya Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik Target

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu

100

100

100

100

100

100

IKU

Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli

0

0

-

-

-

-

IKU

Indikator Kinerja


Tingkat Pencapaian (%) Ket

39


Permasalahan/kendala yang dihadapi 1. Beberapa kabupaten/ kota akses internetnya lambat dan bahkan sinyal telepon selulerpun timbul tenggelam (hilang – hilang). Beberapa pengiriman surat elektronik

(e-mail)

tidak

dapat

dilakukan

apalagi

pengiriman

hasil

pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data; 2. Sumber daya manusia yang mengurusi bidang IT pada seksi IPDS BPS kabupaten/ kota belum memiliki kapasitas yang memadai karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai. 3. Kosistensi data yang telah diolah masih terdapat perbedaan, misalnya kompilasi dari data kabupaten tidak sesuai dengan total data provinsi. 4. Minat pegawai untuk beralih menjadi fungsional pranata komputer masih rendah, hal ini disebabkan oleh sulitnya untuk mengumpulkan angka kredit pada Strategi untuk mengatasi masalah/kendala 1. Memperbaiki sarana dan prasarana TIK secara umum; 2. Memperbaiki organisasi kerja dan meningkatkan pengetahuan teknologi informasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik secara tatap muka disisipkan dalam beberapa pertemuan (misalnya pelatihan pengolahan) maupun secara tidak langsung dengan memberikan file tutorial untuk dipelajari secara mandiri. Membantu dan memfasilitasi pembuatan situs BPS kab/kota pada saat kasie/peltu berada di kantor BPS Provinsi Papua . 3. Sebelum data dipublikasikan dibandingkan nilai sebaran data secara silang dan variabel-variabel yang ada, sehingga dapat dilihat kewajaran dan konsistensi data. Sasaran 3.2 Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah Pada sasaran peningkatan kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah digunakan indikator banyaknya tayangan secara langsung release Berita Resmi Statistik, sehingga secara bersamaan seluruh masyarakat dapat mengetahui perkembangan data dan informasi statistik tingkat nasional. Acara publikasi dilanjutkan

dengan

memaparkan

indikator

daerah

yang

bersangkutan.

Permasalahan yang dihadapi adalah Hubungan komunikasi saat pelaksanaan


40


tayangan langsung Berita Resmi Statistik dan rapat teknis antara BPS Pusat dan BPS Provinsi kadang-kadang terputus. Hal ini karena koneksi internet yang kurang baik Tabel 15. Tingkat Pencapaian Indikator Meningkatnya Kualitas Komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah Target

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi

16

16

100

100

100

100

IKU

Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan BPS Pusat

33

33

100

Na

Na

Na

IKU

Indikator Kinerja

Tingkat Pencapaian (%) Ket

Tujuan 4 : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menjadi dua hal yang saling melengkapi. Sumber daya manusia yang tangguh tanpa penataan kelembagaan yang baik maka akan membuat organisasi berjalan tanpa arah. Ketersediaan SDM yang mempunyai keahlian merupakan syarat terlaksananya kegiatan dengan baik. Sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas merupakan situasi yang memprihatinkan. Tabel 16. Tingkat Pencapaian Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Indikator Kinerja (1) Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Target

Realisasi

2014

2014

(2) 56 %


Ket

2014

2013

2012

2011

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

56 %

100

100

88,43

72,27

IKU


41


Sasaran 4.1 Memperbaiki sumber daya manusia Perbaikan sumber daya menjadi menjadi syarat penting untuk terciptanya organisasi yang lebih baik. Perbaikan sumber daya ini terus dilakukan baik oleh BPS RI maupun secara lokal dilakukan oleh BPS Provinsi Papua. Tabel 17 Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Memperbaiki Sumber Daya Manusia Tingkat Pencapaian (%)

Target

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

100 %

100 %

100

100

100

100

-

Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

73%

73%

100

100

100

100

-

0

0

100

-

100

100

IKU

100%

100%

100

100

100

100

-

Indikator Kinerja

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional

Ket

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam hal perbaikan sumber daya manusia adalah: 1. Pelaksanaan Diklat prajabatan Diklat prajabatan golongan II dan Golongan III yang diselenggarakan oleh BPS bekerja sama dengan BKD Kota Jayapura dan penjamin mutunya adalah Pusdiklat BPS berjalan lancar. 2. Pelaksanaan Diklat Pimpinan


42


Kendala yang ada dalam diklat pimpinan ini relatif tidak ada kecuali daftar tunggu dari Pusdiklat BPS. Dari 2 orang Eselon III dan 4 orang Eselon IV telah mengikuti Diklat Pimpinan. Dari permasalahan di atas ada beberapa strategi untuk mengatasi permasalah tersebut sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Diklat prajabatan Agar dipusatkan di Pusdiklat BPS sehingga core values BPS dapat disampaikan dengan baik. Sasaran 4.2 Meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Penilaian terhadap satker BPS Provinsi oleh Inspektorat BPS RI menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai BPS Provinsi Papua. Pencapaian yang belum memuaskan menjadi pemicu untuk lebih sungguh-sungguh mencapai target yang diharapkan. Dalam mendukung tercipatnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggungaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS secara intensif guna mencegah pemborosan sumber daya. Tabel 18. Tingkat Pencapaian Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Tingkat Pencapaian (%)

Target

Realisasi

2014

2014

2014

2013

2012

2011

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Persentase BPS kabupaten/Kota yang menyusun Renstra, RKT, Lakip, dan PK Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Inspektorat Utama Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa

100 %

100 %

100

100

100

100

-

60

38,40

64

97,14

-

-

-

12

12

100

Na

Na

Na

-

Indikator Kinerja


Ket

43


Permasalahan/Kendala yang dihadapi 1) Masih minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh satker dalam menyusun Laporan Kinerja. Satker hanya dibekali prototype. 2) Sistem pelaporan yang hirarki dari satker BPS Kabupaten/Kota ke satker BPS Provinsi memerlukan waktu. Di sisi lain tenggat waktu harus dipenuhi sehingga satker BPS Provinsi kekurangan waktu untuk mengevaluasi laporan. Strategi mengatasai masalah/kendala 1) Untuk mengatasi sempitnya tenggat waktu dan banyaknya satker yang laporannya harus dikompilasi maka diusahakan kertas kerja pembantu yang memuat berbagai informasi yang harus dimasukkan ke dalam laporan sehingga memudahkan operator dan mempersingkat waktu pengisian. 2) BPS Provinsi Papua mengadakan kegiatan capacity building kinerja anggaran dan pelaporan satker se-provinsi Papua yang pesertanya adalah kepala subbagian tata usaha BPS Kabupaten/Kota dan Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Papua. Salah satu materi dalam kegiatan ini adalah bagaimana cara menyusun Laporan Kinerja dan pengelolaan anggaran. Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin sehingga kemampuan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan meningkat. 3.2 Evaluasi Indikator Kinerja Utama BPS Provinsi Papua Sebagai penyedia data untuk pemerintah, kalangan pengusaha swasta dan masyarakat umum, BPS mempunyai komitmen untuk menyediakan data berkualitas untuk semua. Untuk mengetahui dan mengukur data yang berkualitas maka telah ditetapkan perka BPS nomor 148 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja yang ditetapkan digunakan untuk melihat kualitas data, layanan terhadap pengguna data, serta dukungan manajemen. Berikut ini diuraikan kaitan IKU BPS Provinsi Papua dengan dimensi data berkualitas, yaitu : 1) Relevan (Relevance) Data dikatakan mempunyai relevansi jika memenuhi kebutuhan pengguna, untuk mengukur secara kuantitatif dilakukan dengan Survei Kebutuhan Data (SKD). Indikator yang digunakan untuk pengukuran kinerja utamanya adalah :


44


-

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS Provinsi Papua

-


-


2) Akurat (Accurate) Akurat adalah kedekatan antara nilai perkiraan dengan nilai populasi sebenarnya (yang tidak diketahui). IKU yang digunakan yaitu : -

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro

-


3) Tepat waktu (Timeliness) Sebagian besar penggunaan ingin data terkini yang secara periodik disajikan dan tepat waktu sesuai jadwal. Ukuran ketepatan waktu yaitu perbedaan waktu antara tanggal tersedianya dengan tanggal yang seharusnya tersedia. IKU yang digunakan yaitu : -


-

Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang terbit sesuai jadwal

-

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu

4) Mudah diakses (Accesibility) Data statistik sangat tinggi nilainya jika mudah diakses dalam bentuk yang diinginkan pengguna, dan dokumentasi yang baik untuk dapat memahami data tersebut. Dalam penyebarluasan data dan informasi statistik, selain menyajikan publikasi dalam bentuk buku dan soft copy, diseminasi data dan informasi statistik juga ditayangkan dalam website BPS Provinsi Papua. IKU yang digunakan yaitu: -

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data melalui website BPS Provinsi Papua

-

Jumlah satker kabupaten/kota yang mempunyai situs web


45


5) Kelengkapan (Completeness) Kelengkapan statistik adalah ketersediaan data dan informasi dengan statistik yang seharusnya tersedia menurut keperluan pengguna. Daftar publikasi yang dikirimkan kepada instansi terkait dapat dilihat pada lampiran 8. IKU BPS Provinsi Papua untuk menggambarkan kelengkapan data yaitu : -

Jumlah judul publikasi statistik yang mempunyai ISSN/ISBN Berdasarkan uraian keterkaitan IKU BPS Provinsi Papua dengan dimensi

data berkualitas sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat 12 (dua belas) indikator Kinerja Utama yang terkait langsung dengan pengukuran kualitas data, 6 (enam) indikator menggambarkan kualitas layanan terhadap pengguna data serta 5 (lima) indikator lainnya. Tingkat pencapaian IKU pada tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) IKU yang berkaitan dengan kualitas data sebanyak 12 indikator Terdapat 4 (empat) IKU yang pencapaian kinerjanya di bawah target yaitu : -

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik ekonomi makro yaitu 96,15 persen.

-

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kelengkapan data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yaitu 87,50 persen

-

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi melalui website BPS Provinsi Papua yaitu 81,91 persen

-

Jumlah satker BPS Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online yaitu 85,71 persen

Terdapat 3 (tiga) IKU yang melampaui target yang direncanakan yaitu : -

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS yaitu 100,45 persen.

-

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik ekonomi makro yaitu 120 persen

-

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yaitu 120 persen

Terdapat 5 (lima) IKU yang capaian sesuai dengan target yaitu : -

Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang rilis tepat waktu.


46


-


-

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan survei statistik

-


-

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat waktu

2) IKU yang berkaitan dengan layanan sebayak 6 (enam) indikator yaitu: -

Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data yaitu 100,57 persen

-

Persentase konsumen yang merasa puas dengan layanan data BPS Provinsi Papua yaitu 99,66 persen

-

Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu yaitu 100 persen

-

Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS Provinsi Papua yaitu 100 persen

-

Persentase konsumen data yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya 120 persen

-

Jumlah instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS Provinsi Papua yaitu 100 persen

3) IKU yang berkaitan dengan dukungan manajemen sebanyak

5 (lima)

indikator yaitu : -

Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir yaitu 99,47 persen

-

Jumlah fungsional statistisi dengan kualifikasi tigkat ahli 0 (nol) persen

-

Jumlah fungsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli yaitu 0 (nol) persen

-

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau strata 1 yaitu 100 persen

-

Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu yaitu 0 (nol) persen.


47


3.4 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2012 Realisasi penyerapan anggaran BPS Se-Provinsi Papua sampai dengan Desember 2014 mencapai 88,76 persen atau sebesar Rp. 95.949.274.119,- dari total pagu anggaran sebesar Rp.108.119.390.000,-. Berdasarkan kewenangannya, terlihat bahwa penyerapan anggaran pada BPS Provinsi sebesar 89,68 persen atau Rp.41.655.707.514,- dari total pagu sebesar Rp. 46.447.436.000,- dan penyerapan anggaran pada BPS Satker Kabupaten/Kota 88,04 persen atau Rp. 54.293.566.605,dari total pagu sebesar Rp. 61.670.954.000,-. BPS Satker Kabupaten/Kota

BPS Satker Provinsi tidak terserap, 10.32% terserap, 89.68%

tidak terserap, 11.96% terserap, 88.04%

Gambar 2. Grafik Daya Serap Anggaran BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari jenis program-nya maka penyerapan anggaran BPS satker Provinsi Papua dan Satker Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 19. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2014 Menurut Program Program (2) Dukungan Manajemen dan

Pagu Anggaran 2014 (Rp.) (3)

Realisasi Anggaran 2014 (Rp.) (4)

Penyerapan (%) (5)

52.430.615.000,-

45.846.097.546,-

87,48

9.024.529.000,-

7.832.379.331,-

86,79

B. Kabupaten/Kota

43.406.086.000,-

38.031.718.215,-

87,62

Peningkatan Sarana dan

5.593.086.000,-

5.508.629.564,-

98,49

238.247.000,-

235.841.364,-

98,99

5.354.839.000,-

5.272.788.200,-

98,47

Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS (DMPTTL) A. Provinsi

Prasarana Aparatur BPS (PSPA) A. Provinsi B. Kabupaten/Kota


48


Penyediaan dan Pelayanan

50.094.689.000,-

44.576.547.009,-

88,98

A. Provinsi

37.184.660.000,-

33.587.486.819,-

90,33

B. Kabupaten/Kota

12.910.029.000,-

10.989.060.190,-

85,12

Informasi Statistik (PPIS)

JUMLAH

108.118.390.000,-

95.949.274.119,-

88,74

Apabila ditinjau berdasarkan jenis belanja, dapat terlihat penyerapan anggaran BPS se-Provinsi 35.511.716.490,-

atau

Rp.39.152.884.000,-;

untuk belanja pegawai (51) adalah sebesar Rp.

90,70 untuk

persen belanja

dari

total

barang

pagu

(52)

anggaran

adalah

sebesar

sebesar

Rp.

54.928.928.065,- atau 86,68 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp. 63.372.420.000,-; dan untuk belanja modal (53) adalah sebesar Rp. 5.508.629.564,atau 89,49 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp.5.593.086.000,-. Tabel 20 berikut menyajikan penggunaan anggaran ditinjau berdasarkan jenis belanja di satker provinsi dan kabupaten/kota. Tabel 20. Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci menurut Jenis Belanja Jenis Belanja

Pagu Anggaran 2014 (Rp)

Realisasi Anggaran 2014 (Rp)

Penyerapan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

39.152.884.000,-

35.511.716.490,-

90,70

6.327.912.000,-

5.967.293.514,-

94,30

32.824.972.000,-

29.544.422.976,-

90,01

63.372.420.000,-

54.928.928.065,-

86,68

A. Provinsi B. Kabupaten/Kota

39.881.277.000,-

35.452.572.636,-

88,90

23.491.143.000,-

19.476.355.429,-

82,91

Belanja Modal (53)

5.593.086.000,-

5.508.629.564,-

89,49

A. Provinsi B. Kabupaten/Kota

238.247.000,-

235.841.364,-

89,99

5.354.839.000,-

5.272.788.200,-

98,47

108.118.390.000,-

95.949.274.119,-

88,74

Belanja Pegawai (51) A. Provinsi B. Kabupaten/Kota Belanja Barang (52)

JUMLAH


49


BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Papua kewajiban

merupakan perwujudan

BPS Provinsi Papua untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBN selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Papua dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2010 - 2014. Sesuai dengan visi BPS Provinsi Papua, yaitu sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, maka BPS berkewajiban untuk dapat menyediakan data yang relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses dan lengkap sehingga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Pada tahun 2014 dari keempat tujuan strategis yang telah ditetapkan, ratarata pencapaian sebesar 96,45 persen. Sedangkan tingkat pencapaian sasaran strategis sebesar 99,59 persen. Kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS harus mampu memenuhi standar manajemen mutu. Standarisasi tersebut dimaksudkan agar dapat diketahui alur proses kegiatan dalam penyusunan data dan informasi statistik secara jelas dan transparan. Dengan semangat reformasi di bidang statistik, maka pelayanandan pengembangan informasi statistik tidak hanya menghasilkan keragaman data tetapi juga harus mengutamakan kualitas data. 4.2 Permasalahan dan Kendala Utama Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai diantaranya adalah : a.

Kesulitan pengumpulan data di lapangan diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran responden untuk memberikan jawaban dan kejenuhan responden, ditambah lagi jika petugas pengambil data kurang melakukan probing kesulitan


50


kondisi lapangan yang sering terjadi di wilayah pedesaan dan kesulitan respon dari masyarakat yang sering terjadi di wilayah perkotaan. Kondisi medan di Papua yang relatif sulit menyebabkan terhambatnya pendataan lapangan, pengumpulan data hasil pencacahan dan ataupun data hasil pengolahan. b.

Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami dan tepat waktu;

c.

Sarana dan Prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki BPS Provinsi Papua belum seluruhnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, hal ini menyebabkan tidak hanya kurang lengkapnya data statistik yang dapat disajikan oleh BPS Provinsi Papua, tetapi menyebabkan terlambatnya penyelesaian analisis data.

d.

Keterbatasan sumber daya yang berkualitas untuk menangani pekerjaan adminstrasi dan teknis menjadi terhambatnya pelaksanaan kegiatan statistik.

4.3 Saran dan Tindak Lanjut a.

Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 guna pencapaian peningkatan mutu;

b.

Miningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi tentang infomasi statistik untuk menunjukkan pentingnya informasi statistik dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan;

c.

Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta standardisasi kegiatan statistik dengan instansi terkait maupun swasta.


51


Lampiran 1 (Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua)


52

LAMPIRAN 2 Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2014

RENCANA STRATEGIS BPSProvinsi Papua Tahun 2010 s/d 2014 Instansi

: BPS Provinsi Papua

Visi

: Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi

: 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistic untuk penyelenggaraanstatistik yang efektif dan efisien dengan penataan kelembagaan, dan career planning didalam seluruh unsure kekuatan BPS termasuk BPS Provinsi maupun Kabupaten/Kota; 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir

maupun instansi daerah yang menyelenggarakan; 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik dengan Penguatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria); 4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistic bagi semua pihak dengan Penguatan Sirusa (Sistem Rujukan Statistik , Updating website serta melakukan press release secara kontinyu mengenai data statistik; 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien dengan Penguatan Sistem Statistik 53

Nasional (SSN).


untuk kemajuan perstatistikan Indonesia dengan pengembangan kualitas SDM melalui STIS dan Diklat baik dari BPS



Indikator Kinerja

(1)

(2)

Tujuan I: Persentase konsumen yang Meningkatkan ketersediaan data merasa puas dengan kualitas dan informasi statistik yang data BPS berkualitas

1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap dan tepat waktu.

Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statisik ekonomi makro Persentase publikasi statistik ekonomi makro yang terbit sesuai jadwal

(3)

(4)

Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja serta instansi terkait dalam rangka terwujudnya perencanaan kegiatan BPS yang berkualitas




54



Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran



Indikator Kinerja

(1)

(2)

Persentase konsumen yang 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan merasa puas dengan rakyat yang lengkap, akurat dan kelengkapan data statistik sosial tepat waktu dan kesejahteraan rakyat Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data statistik sosial dan kesejahteraan rakyat

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran (3)

(4)



Persentase publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang rilis sesuai jadwal Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data Persentase pemasukan

Memperbaiki kerangka sampel Penyediaan dan Pelayanan bagi survei berbasis rumah Informasi Statistik tangga

55


1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei

Tujuan & Sasaran Strategis Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2014

(1)

Indikator Kinerja (2) dokumen/ response rate dari kegiatan survei statistik

Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima Persentase konsumen yang dalam Rangka Mewujudkan merasa puas dengan Layanan Sistem Statistik Nasional yang Data BPS Andal, Efektif, dan Efisien 2.1 Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik



(4)

Meningkatkan kualitas Penyediaan dan pelayanan kepada masyarakat Pelayanan Informasi yang berdasarkan prinsip Statistik transparan, mudah, cepat dan murah Melaksanakan kajian konsistensi Penyediaan dan Pelayanan statistik sosial, statistik ekonomi Informasi Statistik dan statistik lintas sektor

2.2 Meningkatkan efektifitas dan Jumlah Pengunjung eksternal efisiensi diseminasi data dan yang mengakses data dan informasi statistik informasi statistik melalui website BPS Provinsi Papua

56


Memperbaiki kemudahan akses Penyediaan dan Pelayanan terhadap data dan informasi Informasi Statistik statistik BPS





Indikator Kinerja

(1)

(2)


(4)

Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu 2.3 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data


Memperbaiki komunikasi dengan pengguna data dan penyedia data

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya

Banyaknya kunjungan tamu dari dalam dan luar negeri ke BPS Jumlah instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri ysng menerima publikasi BPS Jumlah satker Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

Membangun standarisasi TIK (arsitektur, prosedur, perangkat keras dan piranti lunak)


3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik


Memperbaiki organisasi dan Sumber Daya Teknologi Informasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

57





Indikator Kinerja

(1)

(2)

3.2 Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah



Dukungan Manajemen dan

Banyaknya tayangan secara Memperbaiki organisasi dan langsung Berita Resmi Statistik data Sumber Daya Teknologi nasional oleh BPS Provinsi Informasi


Banyaknya penggunaan Conference untuk rapat dengan pusat

Pelaksanaan Teknis Lainnya

Video teknis

Persentase pegawai yang yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

Memperbaiki Sumber Daya Manusia


Memperbaiki Sumber Daya Manusia


58


Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Persentase pegawai berpendidikan minimal Penataan Kelembagaan Diploma IV atau Strata 1 4.1 Memperbaiki Sumber Daya Manusia

(4)



Indikator Kinerja

(1)

(2)


(4)

Persentase pejabat yang sudah pernah mengiukti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional 4.2 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Persentase BPS Kabupaten/Kota Melakukan pengawasan dan yang menyusun Renstra, RKT, pemeriksaan kegiatan-kegiatan Lakip dan PK BPS secara insentif


59


Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Inspektorat Utama



LAMPIRAN 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (Peraturan Kepala BPS No. 148 Tahun 2014) 1.

Nama Unit Organisasi

:

BPS Provinsi Papua

2.

Tugas

:

Melaksanakan Penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.

Fungsi : a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang kegiatan statistik; b. Penyelenggaraan statistik dasar; c. Koordinasi Kegiatan Fungsional pelaksanaan tugas BPS ; d. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik ; dan e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga

No. 1

SASARAN

INDIKATOR



PENANGGUNGJAWAB Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

SUMBER DATA Survei Kebutuhan Data

60


4. Indikator Kinerja Utama :


No.

SASARAN

1.1


Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

61

PENANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA


Bidang Statistik Distribusi, Bidang Statistik Produksi, dan Bidang Neraca Wilayah dan Analisis

Survei Kebutuhan Data


Bidang Statistik Produksi, Bidang Statistik Distribusi, Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik



Bidang Statistik Produksi, Bidang Statistik Distribusi, Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Advanced Released Calender


Bidang statistik sosial






1.2

INDIKATOR


No.

1.3

Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei

62

Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

INDIKATOR

PENANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA



Advanced Release Calender


Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Master File Desa


Bidang Statistik Produksi, Bidang Statistik Distribusi, Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dan Bidang Statistik Sosial




Laporan Aktivitas BPS





2

SASARAN


No. 2.1

2.2

SASARAN Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik


INDIKATOR

SUMBER DATA



Katalog Publikasi BPS


Bagian Tata Usaha

Sistem Informasi Kepegawaian



Statistik Pengunjung www.bps.go.is/bpspapua



Daftar Pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu



Daftar Pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu

63


PENANGGUNGJAWAB


No. 2.3

SASARAN Meningkatkan hubungan dengan pengguna data

INDIKATOR

PENANGGUNGJAWAB

SUMBER DATA





Bagian Tata Usaha

Daftar pengiriman publikasi


Jumlah satker Kabupaten/ Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online


Website BPS Provinsi

3.1

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik



Laporan hasil pengolahan data



Simpeg

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Bagian Tata Usaha

Simpeg

4


64


3


No. 4.1

SASARAN Memperbaiki sumber daya manusia

INDIKATOR Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

PENANGGUNGJAWAB Bagian Tata Usaha

SUMBER DATA Simpeg


65


Lampiran 4 PENGUKURAN KINERJA SASARAN BPS PROVINSI PAPUA TAHUN 2014

No.

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tingkat Pencapaian (6)

Program

Ket

(7)

(8)



87

87,39

100,45 %


IKU

1.1



80

76,92

96,15 %


IKU


80

100

120 %

IKU

66


1


No.

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



100

100

100 %


80

70

87,50 %


80

100

125 %

IKU


100

100

100 %

IKU


100

99

99,47 %

1.2

Meningkatkan Metodologi Sensus dan Survei

Ket

(7)

(8) IKU



IKU

IKU

67


1.3

Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Program


No.

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



86

86,49

100,57 %

IKU


76,63

76,63

100 %

IKU

Program

Ket

(7)

(8)

Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien


96

95,67

99,66 %


IKU

2.1



20

20

100 %


IKU


-

-

-

IKU

68


2


No.

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


2.2



48.000

39.317

81,91 %


34

34

100 %

IKU


140

140

100 %

IKU


70

95,58

136,54 %


30

30

100 %


Ket

(7)

(8)



IKU

IKU

IKU

69


2.3

Program


No.

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


3


Jumlah satker Kabupaten/ Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online

21

18

85,71 %


IKU

3.1

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik


100

100

100 %


IKU

-

-

-

Banyaknya tayangan secara langsung Berita Resmi Statistik data nasional oleh BPS Provinsi

16

16

100 %

Banyaknya penggunaan Video Conference untuk rapat teknis dengan pusat

33

33

100 %

Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli Meningkatnya kualitas komunikasi BPS Pusat dengan BPS Daerah

Ket

(7)

(8)

IKU


-

-

70


3.2

Program


No.

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Program

Ket

(7)

(8)

4


Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

56

56

100 %


IKU

4.1

Memperbaiki sumber daya manusia

Persentase pegawai yang yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan

100

100

100 %

Persentase pejabat yang sudah pernah mengiukti diklat kepemimpinan sesuai dengan eselon

73

73

100 %


Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu

-

-

-

IKU

Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional

100

100

100 %

-

-

-


71


No.

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Persentase BPS Kabupaten/Kota yang menyusun Renstra, RKT, Lakip dan PK

100

100

100 %

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS oleh Inspektorat Utama

60

38,40

64 %

-


12

12

100 %

-

4.2

Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Program

Ket

(7)

(8)


-


72

LAMPIRAN 5


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BPS PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas Sasaran Strategis (1) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (2) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK

Hasil/Keluaran Realisasi (6)

Rencana (5)


Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga Konsumen dan Perdagangan Besar • •

• •

73

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan dan Harga Produsen • Survei Monitoring Harga Produsen Gabah dan Beras di Penggilingan • Jumlah responden (HP-S) Survei Statistik Harga Produsen • Jumlah Responden Survei Harga

3

3

100 %

12

12

100 %

2.700

1.538

56,96 %

810

810

100 %

29

15

51,72 %

180

92

51,11 %

180

157

84,22 %

252

232

92,06 %


•

Jumlah judul buku statistik harga konsumen Jumlah BRS Bulanan Statistik Harga konsumen yang rilis sesuai jadwal Jumlah dokumen survei Statistik Harga Perdagangan Besar Jumlah dokumen Survei Statistik Harga Konsumen dan Volume Penjualan Beras Data Diagram Timbang

Sasaran Strategis

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan


(1) • • • • • • • • •

Penyediaan Data Statistik Niaga dan Jasa • Jumlah Responden Survei Triwulan Kegiatan Usaha Terintegrasi ( Lemkeu, Perdagangan, Transportasi KTI) •

Jumlah Dokumen Survei Transportasi

84

84


100 %

2.700

1.857

68,78 %

4.536

3.021

66,60 %

363

105

28,93

69

45

65,22 %

30 30

11 13

36,67 43,33

156

138

88,46

9

6

66,67 %

1 1 12 1

1 1 12 1

100 % 100 % 100 % 100 %

264

102

38,64 %

399

188

47,12 %

74


• • • •

(2) Produsen Sektor Konstruksi Bulanan (HPK) Jumlah dokumen Survei Harga Produsen Jasa (HP-J) Jumlah Dokumen Survei Harga Konsumen Pedesaan ( HKD) Jumlah Dokumen Survei Harga Produsen Pedesaan ( HPD) Jumlah responden Survei Statistik Keuangan Desa Jumlah responden Survei Statistik Lembaga Keuangan Survei keuangan pemerintah (APBD) Survei Realisasi keuangan prov/kab/kota Jumlah responden Monitoring Kurs Valuta Asing Jumlah responden Survei Statistik BUMN/BUMD Publikasi Harga Produsen Publikasi NTP Tahun 2013 BRS NTP 2014 Publikasi Valas


Rencana (5)

Sasaran Strategis



(1) • • • • • • • • • • • • •

(2) Jumlah Responden KTI Jumlah Responden Survei Pola Distribusi Perdagangan beberapa Komoditi Jumlah Dokumen Survei VHTS Jumlah Dokumen Survei Keterangan / Usaha Akomodasi (VHT-L) Tahunan Jumlah Dokumen Pendataan VIOT Jumlah Dokumen Pendataan Vrest dan VOW Pengumpulan data PEB dan PIB BRS Ekspor impor Publikasi statistik eksport impor 2013 Publikasi statistik Perhubungan 2013 Publikasi Direktori Hotel dan Penginapan 2013 Publikasi TPS Hotel/Penginapan 2013 Pendataan PLIK

75

•

Kompilasi pengumpulan data alat dan mesin pertanian

Hasil/Keluaran Realisasi (6) 41

Tingkat Pencapaian (7) 100 %

95

95

100 %

852 194

1.181 160

138,62 % 82,47 %

48 14

36 16

75 % 114,29 %

60 12 1 1 1

51 12 1 1 1

85 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1 724

1 724

100 % 100 %

375 4,776

49 4.378

13,07 % 91,67 %

5.124

4.610

89,97 %

427

81

18,97 %

427

44


Penyediaan dan Pengembangan Statistik Pertanian • Jumlah dokumen data Ubinan • Jumlah Dokumen Pengumpulan data luas tanam, luas panen dan produksi padi setahun • Jumlah Dokumen Pengumpulan data luas tanam, luas panen dan produksi palawija setahun • Kompilasi data luas lahan setahun

Rencana (5) 41

Sasaran Strategis



(1) • • • • • • • • • •

• •

Kompilasi perusahaan hortikultura Pengumpulan data hortikultura sayuran dan buah-buahan semusim Pengumpulan data hortikultura sayuran dan buah-buahan tahunan, biofarmaka dan tanaman hias Jumlah responden Survei Perusahaan Perkebunan Tahunan Pengumpulan data RPH/TPH Pengumpulan data EPT Pengumpulan data perusahaan perikanan Pengumpulan data TPI dan PPI pengumpulan data perusahaan kehutanan Jumlah Dokumen Pencacahan Sub Sektor ST20143 Publikasi Neraca Bahan Makanan Publikasi Pola Pangan Harapan Publikasi Produksi Tanaman Padi dan Palawija Penyusunan BRS Tanaman Pangan Penyusunan BRS Hortikultura

76

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri • Jumlah Dokumen Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan



5.016

1.252

24,96 %

5.016

108

2,15 %

16

14

87,50 %

80 28 8

53 8

66,25 % 100 %

64 18

45 7

69,23 % 38,89 %

31.250

21.733

69,54 %

1 1 1

1 1 1

100 % 100 % 100 %

2 1

2 1

100 % 100 %

84

56

66,67 %


• • •

(2) pencacahan

Rencana (5) 10

Sasaran Strategis



(1) • • • • • •

(2) Jumlah Dokumen Survei Industri Besar dan Sedang Tahunan Jumlah perusahaan Survei VIMK Tahunan Jumlah sampel Perusahaan Survei VIMK Triwulanan Survei usaha pengolahan ikan BRS Industri Manufaktur Penyususunan publikasi profil industri mikro dan kecil 2013

• • • •

77

Jumlah Dokumen Survei Galian Usaha Rumah Tangga Jumlah Dokumen Survei Listrik Jumlah Dokumen Survei Air Bersih Publikasi direktori perusahaan konstruksi Provinsi Papua 2013

16

Tingkat Pencapaian (7) 39,02 %

580

580

100 %

680

293

43,09 %

12 4 1

6 3 1

50 % 75 % 100 %

652

38

5,83 %

386

64

16,58 %

120

120

100 %

40

26

65 %

1 14

2

14,29 %

12

6

50 %

30

4

13,33 %

1 10 1

1 8 1

100 % 80 % 100 %


Penyediaan dan Pengembangan Statistik Pertambangan Energi dan Konstruksi • Jumlah Dokumen Survei Konstruksi Triwulanan (SKTr) • Jumlah responden Survei Konstruksi Tahunan (SKTh) • Survei usaha konstruksi tidak berbadan hukum • Jumlah Dokumen Survei Captive Power • Jumlah Dokumen Survei Non-Migas • Jumlah Perusahaan Survei Updating Direktori Perusahaan • Jumlah Dokumen Survei Galian Berbadan Hukum


Rencana (5) 41

Sasaran Strategis



(1) •

(2) Publikasi Statistik Air Bersih Provinsi Papua 2013

Penyediaan dan Pengembangan Neraca Produksi • Jumlah dokumen Survei Khusus Triwulanan Neraca Barang (SKNTB) • Jumlah Dokumen Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) sektor JasaJasa (SJ) • Jumlah dokumen Survei khusus Sektoral • Jumlah dokumen survei penyediaan dan penggunaan jasa /SUT jasa (SPPJ) • Jumlah BRS PDRB Lapangan Usaha • Publikasi PDRB menurut lapangan usaha • Publikasi PDRB 29 Kabupaten/kota menurut lapangan usaha



320

257

80,31 %

320

248

78 %

180

149

82,78 %

85

62

72,94 %

4 1

4 1

100 % 100 %

1

1

100 %

140

109

77,86 %

160

150

94 %

63

18

28,57 %

292

173

59,24 %

490 4

279 4

56,93 % 100 %


78

Penyediaan dan Pengembangan Neraca Pengeluaran • Jumlah dokumen Survei Khusus Lembaga Non Profit Rumah Tangga • Jumlah dokumen Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga • Pengumpulan data Up dating Direktori LNPRT • Pengumpulan data Survei matriks PMTB Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah • Survei matriks arus komoditas • BRP PDRB Pengeluaran

Rencana (5) 1

Sasaran Strategis



(1) •

Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu

(2) Publikasi PDRB Provinsi Papua menurut Pengeluaran 203

Rencana (5) 1



Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan • • • • • • •

Jumlah sampel Blok Sensus Sakernas Triwulanan 2014 Jumlah responden Survei Upah Jumlah responden Survei Struktur Upah Jumlah sampel Blok Sensus Survei Monitoring Dampak Krisis Publikasi keadaan Ketenagakerjaan Papua 2013 Publikasi Profil Ketenagakerjaan Papua 2013 BRS Ketenaga kerjaan

• • • •

Jumlah sampel Blok Sensus Susenas Panel Publikasi Statistik Kesejahteraan rakyat Publikasi Statistik Pendidikan Publikasi Indikator Konsumsi Penduduk

79

Penyediaan dan Pengembangan Statistik

80 20 2.040

10.429

73,03 %

29 7

36,25 % 35 %

1.720

84,31 %

1

1

100 %

1

1

100 %

2

2

100 %

1.228

835

67,99 %

200

93

46,5 %

1

1

100 %

1 1

1 1

100 % 100 %


Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat • Jumlah sampel Blok Sensus Survei Sosial Ekonomi Nasional

14.280


Sasaran Strategis


(1)

(2) Ketahanan Sosial • Pengumpulan data dampak lingkungan hidup • Pengumpulan data statistik polkam • Jumlah dokumen survei perilaku anti korupsi • Jumlah sampel Blok Sensus Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan • Pendataan Podes 2014 Desa/Kelurahan • Pendataan Podes 2014 Kecamatan • Pendataan Podes 2014 Kabupaten • BRS kemiskinan • BRS IDI


13

13

100 %

38 84

6 79

15,78 % 94,05 %

3.070

2.650

86,32 %

5.030

5.030

100 %

529 29 2 1

100 % 100 % 100 % 100 %

529 29 2 1

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK Pengembangan Metodologis dan survei •

80

•

Persentase peta wilayah administrasi mutakhir Jumlah peta WA desa/kel yang mutakhir

100 % 149

99,47 %

99,47 % 81

54,36 %


Meningkatkan metodologi sensus dan survei serta pemasukan data


Rencana (5)

Sasaran Strategis



(1) •

(2) Jumlah BS P bermuatan yang mutakhir


Rencana (5) 20


Tujuan II : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisisen Sasaran Strategis (1) Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (2) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK


1

1

100 %

1

1

100 %

1

1

100 %

1 12 1 1 72

1 12 1 1 68

100 % 100 % 100 % 100 % 94,44 %

4

4

100 %

81


Pengembangan dan Analisis Statistik • Jumlah Publikasi Daerah Dalam Angka Provinsi Papua • Jumlah Publikasi Statistik Daerah Provinsi Papua • Jumlah Publikasi Indeks Tendensi Konsumen • • Jumlah Laporan Perekonomian Daerah • Jumlah Publikasi Indikator Penting • Publikasi analisis hasil ST2013 • Publikasi Analisis Hasil ST2013-SPP • Jumlah BS Survei Tendensi Konsumen (STK) • Jumlah BRS Indeks Tendensi Konsumen


Rencana (5)


Sasaran Strategis


(1)

(2)

Meningkatkan efektifitas dan efisisensi diseminasi data dan informasi



Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik • • • • •


Rencana (5)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS Jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu Jumlah instansi pemerintah dan lembaga dalam dan luar negeri yang menerima publikasi BPS

39.317

81,91 %

34

34

100 %

140

140

100 %

30

30

100 %

12 73

12 73

100 % 100 %

Rencana (5)



Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja Sasaran Strategis (1) Meningkatnya Kualitas Pengolahan Datan dan informasi statistik

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan (2) Program Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik Pengembangan Sistem Informasi Statistik

82


Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum • Jumlah penyelenggaraan Press Release • Jumlah tamu dalam dan luar negeri yang datang ke BPS Provinsi Papua

48.000

Sasaran Strategis



(1) •

(2) Persentase hasil pengolahan yang tepat waktu

Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Bps • Jumlah pembangunan gedung kantor dan rumah negara • Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda 4

Rencana (5) 100 %

Hasil/Keluaran Realisasi (6) 100 %


1

1

100 %

10

10

100 %

Rencana (5)



100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan Sasaran Strategis (1) Memperbaiki Sumber Daya Manusia

(2) Program Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian • Persentase pegawai yang sudah pernah mengikuti diklat prajabatan • Persentase pejabat yang sudah pernah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai eselon • Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

83

Penyusunan, Pengembangan, dan


Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS



Sasaran Strategis


(1)

(2) Evaluasi Program dan Anggaran • Jumlah satker BPS yang menyusun Renstra • Jumlah satker BPS yang melaporkan LAKIP tepat waktu • Jumlah satker BPS yang melaporkan PK tepat waktu • Penilaian SAKIP oleh Inspektorat BPS • Jumlah dokumen updating database peta sarana dan prasarana fisik BPS Kabupaten BPS Kab/Kota/Provinsi • Laporan monitoring pengadaan barang dan jasa

Rencana (5)



21

21

100 %

21

21

100 %

22

22

100 %

60 21

38,40 21

64 % 100 %

12

12

100 %


84


LAMPIRAN 6

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS PROVINSI PAPUA MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2014

No.

Jenjang Pendidikan

Unit Organisasi

(1)

(2)

S3 (3)

S2 (4)

S1/DIV (5)

DIII (6)

SLTA (7)

SLTP (8)

SD (9)

Jumlah (10)

Kepala BPS Provinsi

-

1

-

-

-

-

-

1

2

Bagian Tata Usaha

-

3

6

3

14

-

-

26

3

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

-

-

6

1

-

-

-

7

4

Bidang Statistik Distribusi

-

3

3

-

3

-

-

9

5

Bidang Statistik Produksi

-

2

3

1

3

-

-

9

6

Bidang Statistik Sosial

-

1

5

-

1

-

-

7

7

Bidang IPDS

-

1

5

-

1

-

-

7

-

11

28

5

22

-

-

66

JUMLAH

85


1

LAMPIRAN 7


MAILING LIST PUBLIKASI BPS PROVINSI PAPUA TAHUN 2014

No

JUDUL PUBLIKASI

Instansi PEMDA

Instansi Vertikal

BPS Pusat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Instansi BPS Provinsi Seluruh Indonesia (6)

BPS Kabupaten / Kota

BPS Provinsi Papua

(7)

(8)

(9)

JUMLAH

Papua Dalam Angka 2014

8

-

6

32

21

8

75

2

Statistik Daerah Provinsi Papua 2014

28

-

6

32

21

13

100

3

Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Papua Tahun 2014

-

-

21

3

30

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Jayapura 2014 Statistik Nilai Tukar Petani (NTP) Prov. Papua 2014

-

21

2

30

21

3

30

6

Statistik NIlai Tukar Valuta Asing Provinsi Papua 2014

-

21

1

30

7

Statistik Eksport dan Import Provinsi Papua 2012

-

21

1

30

8

Direktori Direktori Hotel Dan Penginapan Papua 2014

-

21

3

30

4 5

-

-

6 7 6 8 8 6

-

86


1


Instansi PEMDA

Instansi Vertikal

BPS Pusat

(3) -

(4) -

(5)

JUDUL PUBLIKASI

(1)

(2)

9

Hasil Survei Volume Penjualan Eceran Beras di Kota Putaran1 Tahun 2014

10

Tingkat Penghunian Kamar Hotel Penginapan 2014

11

Statistik Perhubungan Provinsi Papua

12

PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Papua 2014

-

13

PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua 2014

-

14

PDRB 29 Kabb/Kota se_Provnisi Papua

15

Laporan Pereonomian Provinsi Papua Tahun 2014

16

Profil Industri Mikro dan Kecil Provnisi Papua

17

Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua 2014

18

Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Papua 2014

19

Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2014

20

Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Papua 2014

-

-

-

8 6 6 6 6 6 6 8 6 7 7 7

-


BPS Provinsi Papua

(7)

(8)

(9)

21

1

30

21

3

30

21

3

30

21

3

30

21

3

30

21

3

30

21

3

30

21

1

30

21

3

30

21

2

30

21

2

30

21

2

30

JUMLAH

87


No

Instansi BPS Provinsi Seluruh Indonesia (6) -


No

JUDUL PUBLIKASI

(1)

(2)

21

Direktori Perusahaan Kontruksi Provinisi Papua

22

Statistik Air bersih Provinsi Papua Tahun 2014

23

Hasil Survei Volume Penjualan Eceran Beras di Kota Putaran 2 Tahun 2014

Instansi PEMDA

Instansi Vertikal

BPS Pusat

(3) -

(4) -

(5)

-

-

7 8 4

Instansi BPS Provinsi Seluruh Indonesia (6) -


BPS Provinsi Papua

(7)

(8)

(9)

21

2

30

21

1

30

21

5

JUMLAH

30


88

LAPORAN KINERJA TAHUNAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents