Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 Audited
Jl. Ragunan No. 29 Pasar Minggu Tlp. (021) 7806202, Fax. (021) 7800644 Jakarta 12540
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Jakarta, 26 April 2017 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Dr. Muhammad Syakir NIP 195811171984031001
DAFTAR ISI TAR ISI Kata Pengantar
x
Daftar Isi
x
Pernyataan Tanggung Jawab
x
Ringkasan
x
I. Laporan Realisasi Anggaran II.
x
Neraca
x
III.
Laporan Operasional
x
IV.
Laporan Perubahan Ekuitas
x
Catatan atas Laporan Keuangan
x
A. Penjelasan Umum
x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
x
F. Pengungkapan Penting Lainnya
x
Lampiran dan Daftar
x
V.
VI.
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Penggabungan Laporan
Keuangan
Badan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA. Laporan
Keuangan
tersebut
telah
disusun
berdasarkan
sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta, 26 April 2017 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Dr. Muhammad Syakir NIP 195811171984031001
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur PendapatanLRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp42,327,973,014.00 atau mencapai 161% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp26,273,365,000.00 Realisasi
Belanja
Negara
gpada
TA
2016
adalah
sebesar
Rp1,785,377,747,594.00 atau mencapai 93% dari alokasi anggaran sebesar Rp1,925,538,138,000.00 2. NERACA Neraca
menggambarkan
posisi
keuangan
entitas
mengenai
aset,
kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp8,215,821,291,452.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp122,193,894,525.00; Aset Tetap sebesar
Rp8,063,941,867,992.00;
Piutang
Jangka
Panjang
sebesar
Rp793,843,869.00; dan Aset Lainnya sebesar Rp28,891,685,066.00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1,656,039,388.00 dan Rp8,214,165,252,064.00.
3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit
sebelum
surplus/defisit-LO,
yang
pos
luar
diperlukan
biasa,
pos
luar
untuk
penyajian
biasa, yang
dan wajar.
Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp36,787,631,036.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1,794,804,105,010.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai (Rp1,758,016,473,974.00) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp198,779,357,926.00 dan Defisit
Rp0.00
sehingga
entitas
mengalami
Defisit-LO
sebesar
(Rp1,569,934,974,895.00).
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan penurunan
ekuitas
tahun
pelaporan
informasi kenaikan atau
dibandingkan
dengan
tahun
sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp7,997,208,104,049.00
ditambah
Defisit-LO
sebesar
(Rp1,559,237,116,048.00) kemudian ditambah dengan Penyesuaian Nilai Aset senilai Rp0,00; Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp195,636,000.00; Selisih Revaluasi Aset senilai Rp216,006,003.00 lalu ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp11,768,556,554.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1,763,802,180,626.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31Desember 2016 adalah senilai Rp8,214,165,252,064.00.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan
dalam
Laporan
Realisasi
Anggaran,
Neraca,
Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN UANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 AUDITED (Dalam Rupiah) Uraian
Catatan
31 Desem ber 2016 Anggaran
Realisasi
31 Desem ber 2015 %
Realisasi
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak
B.1
Jum lah Pendapatan BELANJA
26.273.365.000,00
42.327.973.014,00
161,11
31.182.068.831,00
26.273.365.000,00
42.327.973.014,00
161,11
31.182.068.831,00
B.2
Belanja Operasi Belanja Pegaw ai
B.2.1
550.251.230.000,00
534.930.605.344,00
97,22
520.493.064.361,00
Belanja Barang
B.2.2
1.017.364.087.000,00
915.132.118.509,00
89,95
951.743.850.879,00
1.567.615.317.000,00
1.450.062.723.853,00
92,50
1.472.236.915.240,00
Jum lah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Modal Tanah
B.2.3
650.200.000,00
649.700.000,00
99,92
1.143.818.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
B.2.4
175.922.595.000,00
168.066.409.187,00
95,53
156.132.608.027,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
B.2.5
161.969.834.000,00
149.443.976.833,00
92,27
151.531.801.807,00
Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Irigasi
B.2.6
17.025.711.000,00
14.847.187.125,00
87,20
21.499.785.114,00
Belanja Modal Lainnya
B.2.7
2.354.481.000,00
2.307.750.596,00
98,02
4.131.488.090,00
357.922.821.000,00
335.315.023.741,00
93,68
334.439.501.038,00
1.925.538.138.000,00
1.785.377.747.594,00
92,72
1.806.676.416.278,00
Jum lah Belanja Modal Jum lah Belanja
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
II. NERACA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 AUDITED (Dalam Rupiah) Uraian
Catatan
31 Desem ber 2016
31 Desem ber 2015
ASET Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran
C.1.1
29.007.389,00
54.350.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan
C.1.2
215.045.000,00
21.708.002,00
Kas Lainnya dan Setara Kas
C.1.3
1.011.794.684,00
9.890.171.376,00
825.175.000,00
985.852.000,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima Piutang Bukan Pajak
C.1.4
160.446.866,00
26.584.000,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
C.1.5
(802.234,00)
(132.920,00)
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR
C.1.6
1.334.678.051,00
639.372.636,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lacar TP/TGR
C.1.7
(268.458.646,00)
(522.490.420,00)
Persediaan
C.1.8
118.887.008.415,00
108.982.978.995,00
122.193.894.525,00
120.078.393.669,00
Jum lah Aset Lancar Aset Tetap Tanah
C.2.1
6.416.726.407.738,00
6.401.052.742.360,00
Peralatan dan Mesin
C.2.2
1.234.762.105.985,00
1.065.326.067.118,00
Gedung dan Bangunan
C.2.3
1.373.605.987.354,00
1.188.311.031.602,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan
C.2.4
193.371.077.869,00
172.281.884.647,00
Aset Tetap Lainnya
C.2.5
38.043.926.430,00
36.526.763.070,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan
C.2.6
15.545.322.779,00
61.432.895.574,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
C.2.7
(780.368.711.724,00)
(650.835.067.761,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
C.2.7
(332.994.403.252,00)
(312.424.774.830,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
C.2.7
(94.542.799.437,00)
(85.968.138.164,00)
(207.045.750,00)
(286.045.750,00)
8.063.941.867.992,00
7.875.417.357.866,00
Akumulasi Aset Tetap Lainnya Jum lah Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Piutang Tagihan TP/TGR
C.2.8
863.382.665,00
203.600.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – TP / TGR
C.2.9
(69.538.796,00)
(1.018.000,00)
793.843.869,00
202.582.000,00
Jum lah Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Aset Tak Berw ujud
C.3.1
30.475.212.741,00
8.386.125.879,00
Aset Lain-lain
C.3.2
22.125.783.252,00
17.152.765.275,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
C.3.3
(23.709.310.927,00)
(12.755.612.380,00)
28.891.685.066,00
12.783.278.774,00
8.215.821.291.452,00
8.008.481.612.309,00
Jum lah Aset Lainnya Jum lah Aset
Uraian
Catatan
31 Desem ber 2016
31 Desem ber 2015
KEWAJIBAN Kew ajiban Jangka Pendek Utang kepada Pihak Ketiga
C.4.1
Hibah belum disahkan Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan
866.495.760,00
11.041.534.677,00
-
-
1.000.000,00
-
Pendapatan Diterima Dimuka
C.4.2
759.536.239,00
140.381.383,00
Uang Muka dari KPPN
C.4.3
29.007.389,00
54.350.000,00
Utang Jangka Pendek Lainnya
C.4.4
-
37.242.200,00
Jum lah Kew ajiban Jangka Pendek
1.656.039.388,00
11.273.508.260,00
Jum lah Kew ajiban
1.656.039.388,00
11.273.508.260,00
8.214.165.252.064,00
7.997.208.104.049,00
Jum lah Ekuitas
8.214.165.252.064,00
7.997.208.104.049,00
Jum lah Kew ajiban dan Ekuitas
8.215.821.291.452,00
8.008.481.612.309,00
Ekuitas Ekuitas
C.5.1
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
III. LAPORAN OPERASIONAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 AUDITED (Dalam Rupiah) Uraian
Catatan
31 Desem ber 2016
31 Desem ber 2015
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
D.1
JUMLAH PENDAPATAN
36.787.631.036,00
28.727.653.327,00
36.787.631.036,00
28.727.653.327,00
Beban Pegaw ai
D.2
534.903.801.049,00
520.309.175.484,00
Beban Persediaan
D.3
315.310.848.349,00
239.603.336.848,00
Beban Barang dan Jasa
D.4
379.486.381.225,00
386.598.808.913,00
Beban Pemeliharaan
D.5
69.209.171.244,00
67.043.737.322,00
Beban Perjalanan Dinas
D.6
263.602.078.652,00
224.773.115.510,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
D.7
45.079.652.428,00
4.805.650.546,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi
D.8
187.174.189.573,00
158.822.840.476,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
D.9
37.982.490,00
211.299.851,00
JUMLAH BEBAN SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL
1.794.804.105.010,00
1.602.167.964.950,00
(1.758.016.473.974,00)
(1.573.440.311.623,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
D.9
339.356.400,00
200.710.600,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
D.9
1.511.703.851,00
1.457.875.552,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
D.9
239.729.820.779,00
16.821.365.537,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
D.9
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT - LO
39.778.115.402,00
604.078.900,00
198.779.357.926,00
14.960.121.685,00
(1.559.237.116.048,00)
(1.558.480.189.938,00)
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
I. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015 AUDITED (Dalam Rupiah) Uraian
Catatan
31 Desem ber 2016
31 Desem ber 2015
EKUITAS AWAL
E.1
7,997,208,104,049.00
7,615,716,657,414.00
SURPLUS/DEFISIT-LO
E.2
(1,559,237,116,048.00)
(1,558,480,189,938.00)
PENYESUAIAN NILAI ASET
E.3
-
65,452,887,963.00
E.4
195,636,000.00
(1,259,455,605.00)
216,006,003.00
71,806,819,542.00
11,768,556,554.00
14,519,463,680.00
211,884,880.00
(657,372,147.00)
1,763,802,180,626.00
1,790,109,293,140.00
216,957,184,015.00
381,491,446,635.00
8,214,165,288,064.00
7,997,208,104,049.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan Selisih Revaluasi Aset Tetap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Lain –lain Transaksi Antar Entitas KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR
E.5
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Dasar
Hukum
Posisi
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan
Pertanian
Entitas dan
(Balitbangtan) saat ini adalah sebagai leading institution dalam
Rencana
pembangunan
Strategis
Agriculture, yang ditandai dengan pengembangan inovasi
pertanian
di
Indonesia
menuju
Modern
pertanian yang responsif terhadap dinamika iklim berbasis biosains, bioenjinering dan aplikasi IT dengan memanfaatkan advance techonology (teknologi nano, bioteknologi, iradiasi, bioinformatika dan bioprosesing). Posisi ini akan semakin strategis dalam mendukung pembangunan pertanian nasional dengan adanya koordinasi dan dukungan intensif lintas sektoral. Dalam berbagai kesempatan Menteri Pertanian menyatakan “Kementerian Pertanian tidak akan mampu mengatasi masalah pembangunan pertanian sendirian. Ini karena rentang kendali dan kontribusi Kementerian Pertanian dalam pembangunan pertanian hanya sekitar 20 persen, sisanya tergantung pada sektor lain”. Berbagai peluang dan tantangan dalam dinamisasi lingkungan strategis pembangunan pertanian nasional harus disikapi oleh Balitbangtan dengan mengoptimalkan kekuatan internal dan peluang yang ada serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang. Dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam berbagai bidang, yang didukung oleh sistem dan teknologi informasi yang juga berkembang sangat pesat memberikan peluang bagi pengembanganinovasi pertanian di masa yang akan datang. Mengacu pada batasan yang dibuat Okyere et al (2008) pengertian inovasi pertanian meliputi teknologi, organisasi atau kelembagaan, serta kebijakan. Tantangan degradasi sumberdaya alam akibat sistem ekonomi moderen, mendorong masyarakat global mengembangkan konsep Ekonomi Biru (blue economy)
sebagai jawaban
pembangunan
ekonomi
masa
depan.
Ekonomi
Biru,
merupakan koreksi dan pengayaan terhadap Ekonomi Hijau (green economy) dengan semboyan “Blue Sky – Blue Ocean” di mana beberapa kondisi dapat dioptimumkan, yaitu ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru. Prinsip utama Ekonomi Biru adalah proses produksi dari semua bahan baku yang berasal dari alam semesta dan mengikuti dinamika dan cara alam bekerja. Salah satu implementasi dari konsep Ekonomi Biru tersebut pada sektor pertanian, adalah pengembangan sisten pertanian bioindustri. Fakta mengenai perbaikan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia,
yang
ditandai
dengan
peningkatan
Human
Development Index (HDI) dari peringkat 124 menjadi 121 selama tahun 2012-2013, serta penambahan jumlah kelas menengah yang diperkirakan akanmencapai 85 juta jiwa pada tahun
2020,
merupakan
tantangan
dalam
memenuhi
kebutuhan masyarakat, terutama pangan. Kebutuhan pangan tersebut diperkirakan akan terus meningkat, tidak saja dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi kualitas yang semakin tinggi dan beragam. Sementara itu, tuntutan masyarakat terhadap produk pertanian yang sehat dan ramah lingkungan serta berkembangnya
energi
berbasis
biomassa,
akan
makin
memperketat persaingan dalam pemanfaatan produk-produk pertanian. Dari sisi pasokan pangan beberapa indikator yang merupakan tantangan bagi Indonesia adalah adanya fragmentasi lahan yang menyebabkan rata-rata kepemilikan lahan usahatani petani semakin sempit, yaitu kurang dari 0,25 ha per rumah tangga petani atau kurang 360 m2/kapita. Sementara itu, secara nasional luas total lahan pertanian 10 tahun terakhir relatif tetap, bahkan cenderung semakin berkurang, terutama lahan untuk pangan. Hal tersebut terkait dengan alih fungsi
lahan
semakin
tidak
terkendali
akibat
persaingan
pemanfaatan lahan untuk berbagai penggunaan. Berdasarkan pelaku utama kegiatan pertanian, terutama jumlah petani yang bekerja dan menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian, terjadi penurunan yang cukup tajam dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga pertanian menurun sebesar 5,10 juta, yaitu dari 31,24 juta rumah tangga tahun 2003 menjadi 26,14 juta rumah tangga pada tahun 2013. Penurunan ini umumnya terjadi pada petani gurem atau petani yang mengusahakan lahan kurang dari 0,5 hektar, yang berkurang 4,77 rumah tangga. Dari sisi kebijakan yang saat ini sangat ditentukan oleh dinamika lembaga legislatif, baik di pusat maupun daerah, keterwakilan
atau
menentukan
politik
posisi
rebut
pertanian
tawar
dalam
petani
penyediaan
untuk dan
aksesibilitas sumberdaya dan dana masih lemah. Ketiadaan organisasi petani yang kuat dan semakin sulitnya menemukan petani yang militan dalam memperjuangkan haknya, kurang mendukung perjuangan petani untuk mendapat dukungan dalam kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Saat ini dari total Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), hanya sekitar 9% yang masih dapat digunakan pemerintah untuk berbagai penggunaan termasuk untuk dana riset, sementara 91% telah dialokasikan sebagai pengeluaran tetap yang antara lain terdiri dari pendidikan, kesehatan dan lainnya. Upaya penetapan besaran dana riset sebesar 1% dari APBN belum sepenuhnya mendapat dukungan. Kerjasama dengan berbagai pihak utamanya swasta, sudah harus mendapat perhatian serius, sehingga porsi anggaran riset dari pemerintah akan semakin mengecil sementara peran swasta akan semakin dominan.
Pendekatan
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan
Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang
Laporan
mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan
Keuangan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2016 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah 66 satuan kerja. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:
Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1 Jumlah Jenis Kewenangan Jumlah No
Kode Es I
Uraian Satker
KP
KD
DK
TP Satker
Sekr. Badan Litbang
M
TM
M
TM
M
TM
M
TM
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
01809
2
01809
Puslitbanghorti
1
1
3
01809
BPTP Jakarta
1
1
4
01809
Balitsa
1
1
5
01809
Biogen
1
1
6
01809
Balitpa
1
1
kantor Pusat
7
01809
BBSDL
1
1
8
01809
Veteriner
1
1
9
01809
Balitnak
1
1
10
01809
Puslitbangbun
1
1
11
01809
Balitro
1
1
12
01809
Pustaka
1
1
13
01809
Balithi
1
1
14
01809
Puslitbangtan
1
1
15
01809
Puslitbangnak
1
1
16
01809
Balitri
1
1
17
01809
PSEKP
1
1
18
01809
BPATP
1
1
19
01809
BPTP Jawa Barat
1
1
20
01809
Pascapanen
1
1
21
01809
BBP2TP
1
1
22
01809
Balittanah
1
1
23
01809
Balitklimat
1
1
24
01809
Balingtan
1
1
25
01809
BPTP Jateng
1
1
26
01809
BPTP Yogyakarta
1
1
27
01809
Balittas
1
1
28
01809
Balitkabi
1
1
29
01809
BPTP Jawa Timur
1
1
30
01809
Balitjestro
1
1
31
01809
Sapi Potong
1
1
32
01809
BPTP NAD
1
1
33
01809
BPTP Sumut
1
1
34
01809
Kambing Potong
1
1
35
01809
Balitbu
1
1
36
01809
BPTP Sumbar
1
1
37
01809
BPTP Riau
1
1
38
01809
BPTP Jambi
1
1
39
01809
BPTP Sumsel
1
1
40
01809
BPTP Lampung
1
1
41
01809
BPTP Kalbar
1
1
42
01809
BPTP Kalteng
1
1
43
01809
Balitra
1
1
44
01809
BPTP Kalsel
1
1
45
01809
BPTP Kaltim
1
1
46
01809
Balit Palma
1
1
47
01809
BPTP Sulut
1
1
48
01809
BPTP Sulteng
1
1
49
01809
Balitsereal
1
1
50
01809
BPTP Sulsel
1
1
51
01809
Loka Tungro
1
1
52
01809
BPTP Sultra
1
1
53
01809
BPTP Maluku
1
1
54
01809
BPTP Bali
1
1
55
01809
BPTP NTB
1
1
56
01809
BPTP NTT
1
1
57
01809
BPTP Papua
1
1
58
01809
BPTP Bengkulu
1
1
59
01809
BPTP Malut
1
1
60
01809
BPTP Banten
1
1
61
01809
Mektan
1
1
62
01809
BPTP Babel
1
1
63
01809
BPTP Gorontalo
1
1
64
01809
LPTP Kepri
1
1
65
01809
BPTP Papua Barat
1
1
66
01809
LPTP Sulbar
1
1
Jumlah
1
-
65
-
-
-
-
-
66
Basis
A.3. Basis Akuntansi
Akuntansi
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP)
yang
ditetapkan
dalam
Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar
A.4. Dasar Pengukuran
Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
Dasar
pengukuran
yang
diterapkan
Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam penyusunan dan
penyajian
Laporan
Keuangan
adalah
dengan
menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kebijakan
A.5. Kebijakan Akuntansi
Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan,
dan
praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Di samping itu,
dalam
penyusunannya
pengelolaan
telah
keuangan
diterapkan
yang
sehat
kaidah-kaidah di
lingkungan
pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah sebagai berikut: PendapatanLRA
(1) Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Pendapatan-LO
(2) Pendapatan-LO
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus
pengakuan
pendapatan-LO
pada
Badan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut: o
Pendapatan
Jasa
Pelatihan
diakui
setelah
diakui
secara
pelatihan selesai dilaksanakan o
Pendapatan
Sewa
Gedung
proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. o
Pendapatan
Denda
diakui
pada
saat
dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Belanja
(3) Belanja
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja
pertanggungjawaban disahkan
oleh
terjadi atas
pada
saat
pengeluaran
Kantor Pelayanan
tersebut
Perbendaharaan
Negara (KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja
dan
organisasi
selanjutnya
dan
fungsi
klasifikasi
akan
berdasarkan
diungkapkan
dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Beban
(4) Beban
Beban
diakui
pada
saat
timbulnya
kewajiban;
terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja
dan
selanjutnya
klasifikasi
berdasarkan
organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset
(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
(6) Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
menggunakan
kurs
tengah
Bank
Indonesia pada tanggal neraca.
Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut: o
Piutang
yang
timbul
Perbendaharaan/Ganti
Rugi
dari
Tuntutan
apabila
telah
timbul
hak
yang
didukung
dengan
Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. o
Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak
tagih
dan
didukung
dengan
naskah
perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:
Kualitas Piutang Lancar
Uraian
Penyisihan
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
0.5%
Satu bulan terhitung sejak Kurang
tanggal
Surat
Lancar
Pertama
tidak
Tagihan dilakukan
10%
pelunasan Satu bulan terhitung sejak Diragukan
tanggal Kedua
Surat tidak
Tagihan dilakukan
50%
pelunasan 1. Satu Macet
bulan
sejak Tagihan
terhitung
tanggal Ketiga
Surat tidak
dilakukan pelunasan
100%
2. Piutang telah diserahkan kepada
Panitia
Urusan
Piutang Negara/DJKN
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga
standar
apabila
diperoleh
dengan
memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
Aset Tetap
(7) Aset Tetap
Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai
minimum
kapitalisasi
tersebut
di
atas,
diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang
(RUTR),
atau
masa
kegunaannya
telah
berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
Aset
tetap
yang
secara
permanen
dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
di
bidang
pengelolaan BMN/BMD Penyusutan Aset Tetap
(8) Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan
aset
sehubungan
tetap
dengan
adalah
penyesuaian
penurunan
kapasitas
nilai dan
manfaat dari suatu aset tetap.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah; b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
Penghitungan Tetap
dan
pencatatan
dilakukan
Penyusutan
Aset
setiap akhir semester tanpa
memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan
Aset
menggunakan
Tetap
metode
dilakukan
dengan
garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa
Manfaat
berpedoman
Aset
Tetap
ditentukan
dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap
Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin
2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan
10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi
5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) Piutang Jangka Panjang
4 tahun
(9) Piutang Jangka Panjang
Piutang
Jangka
Panjang
adalah
piutang
yang
diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan
Penjualan
Tuntutan
Angsuran
(TPA),
Perbendaharaan/Tuntutan
Tagihan
Ganti
Rugi
(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan Aset Lainnya
(10) Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki
untuk
digunakan
dalam
menghasilkan
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas
dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
Masa
Manfaat
Aset
Tak Berwujud
ditentukan
dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
620/KM.6/2015
tentang
Masa
Manfaat
Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud Kelompok Aset Tak Berwujud
Masa
Manfaat
(tahun)
Software Komputer
4
Franchise
5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain
Industri,
Rahasia
Dagang,
10
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas
20
Tanaman Semusim. Hak
Cipta
Karya
Perlindungan
Seni
Varietas
Terapan, Tanaman
25
Tahunan Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak
50
Ekonomi Produser Fonogram. Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I
Aset
70
Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang
dihentikan
dari
penggunaan
operasional
entitas,
disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Kewajiban
(11) Kewajiban Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas
(12) Ekuitas Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Selama periode berjalan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut: 2016 Uraian
ANGGARAN AWAL
ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Jasa Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Belanja
8,375,537,000 8,167,869,000 2,500,000 16,545,906,000
13,357,726,000 12,913,139,000 2,500,000 26,273,365,000
547,390,329,000 1,138,787,193,000 367,427,991,000 2,053,605,513,000
550,251,230,000 1,017,364,087,000 357,922,821,000 1,925,538,138,000
Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian maka perubahannya adalah sebagai berikut:
2016 KEGIATAN
ANGGARAN AWAL
Dukungan Manajemen, Fasiltasi dan Instrumen Teknis Dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Penelitian dan Pengembangan Peternakan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Penelitian dan Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Total Belanja
ANGGARAN SETELAH REVISI
298.774.492.000
247.332.866.000
30.884.016.000
29.721.016.000
195.269.053.000
163.825.271.000
121.220.519.000
120.535.245.000
141.687.350.000
144.126.346.000
107.566.958.000
118.632.221.000
40.258.836.000
38.839.352.000
44.651.579.000
40.690.156.000
838.890.083.000
755.780.865.000
127.372.452.000
164.252.168.000
52.672.234.000
38.491.979.000
54.357.941.000
63.310.653.000
2.053.605.513.000
1.925.538.138.000
Realisasi
B.1 PENDAPATAN
Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31
Rp42.327.973.01
Desember 2016 adalah sebesar Rp42.327.840.250,00 atau
4,00
mencapai 161,11 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan
sebesar
Rp26.273.365.000,00.
Pendapatan
lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 2016 Uraian Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Jasa Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-lain Jumlah
Anggaran
Realisasi
% Real Angg.
13.357.726.000 12.913.139.000
19.792.244.339 16.969.492.271
148,17 131,41
2.500.000
3.000.000 925.814.944 4.637.288.696
#DIV/0! #DIV/0! 185.491,55
26.273.365.000
42.327.840.250
161,11
Setelah
dilakukan
koreksi
internal
terhadap
realisasi
Pendapatan Negara Bukan Pajak terdapat koreksi senilai Rp132,674.00 akibat kurang catat terhadap Pendapatan jasa giro yang sebelumnya dicatat pada satker Pusat Penelitian Biologi LIPI Bogor seharusnya tercatat pada satker Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian sesuai surat KPPN Bogor Nomor S-1214/WPB.13/KP.023/2017 tanggal 29 Maret 2017 (Terlampir) Sehingga Realisasi Pendapatan Badan Litbang Pertanian per 31
Desember
2016
Audited
menjadi
sebesar
Rp42,327,973,014.00 Audited 2016 Uraian
Anggaran
Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Jasa Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-lain Jumlah
% Real Angg.
Realisasi
13.357.726.000 12.913.139.000
19.792.244.339 16.969.625.035
148,17 131,41
2.500.000
3.000.000 925.814.944 4.637.288.696
#DIV/0! #DIV/0! 185.491,55
26.273.365.000
42.327.973.014
161,11
Realisasi Pendapatan Jasa TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 35,74% persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan
oleh
meningkatnya
pelayanan
jasa
yang
berhubungan dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Selain itu, Pendapatan Lain-lain mengalami kenaikan sebesar 81,06% yang berasal antara lain dari pendapatan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2016 dan 2015
URAIAN
REALISASI T.A. 2016
NAIK (TURUN) %
REALISASI T.A. 2015
Pendapatan dari Pengelolaan BMN
19.792.244.339
Pendapatan Jasa
16.969.625.035
11.534.954.559
-
575.321
Pendapatan Bunga Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara
16.650.834.247
-
3.000.000
18,87 47,11 (100,00) #DIV/0!
925.814.944
434.545.185
113,05
Pendapatan Lain-lain
4.637.288.696
2.561.159.519
81,06
Jumlah
42.327.973.014
31.182.068.831
35,74
Pendapatan Iuran dan Denda
Realisasi
B.2. BELANJA
Belanja
Realisasi
Rp1.785.377.747.5
Rp1.785.281.223.047,00 atau 92,72% dari anggaran belanja
94,00
sebesar Rp1.925.472.723.000,00.1925 Rincian anggaran dan
Belanja
pada
TA
2016
adalah
sebesar
realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016 2016
URAIAN
ANGGARAN
Belanja Pegawai Belanja Barang
535.527.324.814
915.579.966.310
357.922.821.000
Total Belanja Kotor
1.925.472.723.000
Pengembalian Belanja 1.925.472.723.000
%
97,32 90,00 335.320.722.741 93,69 1.786.428.013.865 92,78 (1.146.790.818) 0,00
550.251.230.000 1.017.298.672.000
Belanja Modal
Total Belanja
REALISASI
1.785.281.223.047
92,72
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: 1.200.000.000.000 1.000.000.000.000 800.000.000.000 600.000.000.000 400.000.000.000 200.000.000.000 0 Belanja Pegawai
Belanja Barang Anggaran
Belanja Modal Belanja
Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2016 2016 KEGIATAN
ANGGARAN
Dukungan Manajem en, Fas iltas i dan Ins trum en Teknis Dalam Pelaks anaan Kegiatan Litbang Pertanian Pengem bangan Perpus takaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Penelitian dan Pengem bangan Tanam an Pangan Penelitian dan Pengem bangan Peternakan Penelitian dan Pengem bangan Tanam an Perkebunan Penelitian dan Pengem bangan Tanam an Hortikultura Penelitian/Analis is Sos ial Ekonom i dan Kebijakan Pertanian Penelitian dan Perekayas aan dan Pengem bangan Mekanis as i Pertanian Pengkajian dan Percepatan Dis em inas i Inovas i Teknologi Pertanian Penelitian dan Pengem bangan Sum ber Daya Lahan Pertanian Penelitian dan Pengem bangan Pas ca Panen Pertanian Penelitian dan Pengem bangan Bioteknologi dan Sum ber Daya Genetik Pertanian Total Belanja Bruto
REALISASI
247,332,866,000
207,909,738,758 29,721,016,000
28,430,138,704
163,825,271,000
158,441,701,335
120,535,245,000
114,025,983,345
144,126,346,000
138,196,797,575
118,566,806,000
112,930,543,478
38,839,352,000
37,075,959,038
40,690,156,000
37,653,940,690 755,780,865,000
699,536,072,255 164,252,168,000
152,873,780,629
38,491,979,000
37,744,145,422
63,310,653,000
61,609,212,636 1,925,472,723,000
1,786,428,013,865
1,925,472,723,000
1,146,790,818 1,785,281,223,047
Pengem balian Belanja Total Belanja Netto
Setelah dilakukan koreksi internal terhadap Pagu Belanja Barang
terdapat
koreksi
sebesar
Rp65,415,000
akibat
penambahan PAGU Hibah dan koreksi belanja Debet senilai Rp96,524,547.00 pada satker Puslitbanghorti Sehingga Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Litbang Pertanian
per
31
Desember
2016
Audited
sebesar
Rp1,925,538,138.00 dan Rp1,785,377,747,594.00 Rincian anggaran dan realisasi belanja Audited TA 2016 adalah sebagai berikut:
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016 Audited URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang
Audited 2016 ANGGARAN REALISASI 550.251.230.000 1.017.364.087.000
Belanja Modal
357.922.821.000
Total Belanja Kotor
1.925.538.138.000
Pengembalian Belanja Total Belanja
1.925.538.138.000
%
97,32 915.676.490.857 90,00 335.320.722.741 93,69 1.786.524.538.412 92,78 (1.146.790.818) 0,00
535.527.324.814
1.785.377.747.594
92,72
Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2016 Audited adalah sebagai berikut: Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2016 Audited 2016 KEGIATAN Dukungan Manajemen, Fasiltasi dan Instrumen Teknis Dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Penelitian dan Pengembangan Peternakan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Penelitian dan Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Total Belanja Bruto
ANGGARAN
247.332.866.000
207.909.738.758 29.721.016.000
28.430.138.704
163.825.271.000
158.441.701.335
120.535.245.000
114.025.983.345
144.126.346.000
138.196.797.575
118.632.221.000
113.027.068.025
38.839.352.000
37.075.959.038
40.690.156.000
37.653.940.690
755.780.865.000
699.536.072.255
164.252.168.000
152.873.780.629
38.491.979.000
37.744.145.422
63.310.653.000
61.609.212.636 1.925.538.138.000
1.786.524.538.412
1.925.538.138.000
1.146.790.818 1.785.377.747.594
Pengembalian Belanja Total Belanja Netto
REALISASI
Dibandingkan dengan Tahun 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar 1,18% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Adanya Pagu Anggaran Belanja Barang yang di Blokir 2. Anggaran yang tersedia pada Tahun 2016 berkurang dari tahun 2015 disertai dengan jumlah kegiatan yang berkurang
3. Pada tahun 2015 adalah awal dimulainya kegiatan pembangunan
Taman
Teknologi
Pertanian
(TTP)
sehinmgga diperlukan dana pembangunan dan fasilitas penunjang kegiatan TTP yang lebih besar sedangkan pada Tahun 2016 kegiatan pembangunan gedung dan pendukungnya
telah
terealisasi
sehingga
hanya
diperlukan pembangunan penunjang yang terdiri dari kandang ternak ayam maupun kambing. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015 Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Total Belanja Netto
Realisasi 31 Desember 2016 535.527.324.814 915.579.966.310 335.320.722.741 1.786.428.013.865 1.146.790.818 1.785.281.223.047
Realisasi 31 Desember 2015 521.147.894.147 952.434.441.149 334.522.490.038 1.808.104.825.334 1.428.409.056 1.806.676.416.278
% 2,76 (3,87) 0,24 (1,20) (1,18)
Setelah dilakukan koreksi internal terhadap Realisasi Belanja Barang
terdapat
koreksi
belanja
Debet
senilai
Rp96,524,547.00 pada satker Puslitbanghorti Sehingga Realisasi Belanja Badan Litbang Pertanian per 31 Desember 2016 Audited sebesar Rp1,785,377,747,594.00 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 Audited dan 2015 Uraian Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Total Belanja Netto
Realisasi 31 Desember 2016 535.527.324.814 915.676.490.857 335.320.722.741 1.786.524.538.412 1.146.790.818 1.785.377.747.594
Realisasi 31 Desember 2015 521.147.894.147 952.434.441.149 334.522.490.038 1.808.104.825.334 1.428.409.056 1.806.676.416.278
% 2,76 (3,86) 0,24 (1,19) (1,18)
Belanja
B.3 Belanja Pegawai
Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-
Rp534.930.605.34
masing
4,00
Rp520,493,064,361.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas
sebesar
Rp534.930.605.344,00
dan
kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS),
dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 2,77% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 1. Kenaikan belanja pegawai pada tahun anggaran 2015 dikarenakan adanya kenaikan gaji dan tunjangantunjangan, penambahan PNS yang Baru serta kenaikan uang makan PNS. 2. Mutasi pegawai dari eselon 1 lain. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 Realisasi 31 Desember 2016 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 530.439.887.414 Belanja Lembur 5.087.437.400 Belanja Tun. Khusus Transito Jumlah Belanja Kotor 535.527.324.814 Pengembalian Belanja Pegawai 596.719.470 Jumlah Belanja 534.930.605.344 Uraian
Realisasi 31 Naik Desember 2015 (Turun) % 513.999.954.097 3,20 7.136.660.050 (28,71) 11.280.000 100,00 521.147.894.147 2,76 654.829.786 520.493.064.361 2,77
Setelah Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga realisasi belanja pegawai Badan Litbang Pertanian Unaudited dan Audited per tanggal 31 Desember 2016 adalah sama
Belanja Barang
B.4 Belanja Barang
Rp915.132.118.50
Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 adalah masing-
9,00
masing
sebesar
Rp915.035.593.962,00
dan
Rp950,311,952,565.00. Realisasi Belanja Barang TA. 2016 mengalami penurunan 3,86% dari TA 2015. Hal ini antara lain disebabkan oleh 1. Adanya penurunan pagu anggaran karena pelaksanaan penghematan
dan
pemotongan
anggaran
belanja
Kementan pada 2016 sesuai instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 mengenai penghematan anggaran belanja Kementan.
2. Ada beberapa kegiatan di tahun anggaran 2016 yang pelaksanaannya mundur ke akhir tahun sehingga menyebabkan realisasi rendah. 3. Adanya revisi penghematan belanja barang kegiatan Penelitian
dan
Pengkajian
untuk
mendukung
Swasembada Pangan melalui program Upsus Padi, Jagung dan Kedelai. 4. Terdapat pengurangan jumlah kegiatan pengkajian diseminasi di tahun 2016. Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015 Realisasi 31 Realisasi 31 Desember 2016 Desember 2015
Uraian Belanja Barang Operasional
Naik (Turun) %
62.264.274.134
52.834.776.007
Belanja Barang Non Operasional
181.126.996.888
187.025.389.360
(3,15)
Belanja Barang Persediaan
157.180.979.906
193.584.319.666
(18,80)
Belanja Jasa
136.573.667.756
140.861.086.441
(3,04)
59.495.052.568
57.071.642.076
4,25
258.184.476.602
217.224.406.605
18,86
Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri
5.479.831.177
7.620.654.004
55.274.687.279
95.256.207.990
(41,97)
-
955.959.000
(100,00)
915.579.966.310
952.434.441.149
(3,87)
544.372.348
690.590.270
915.035.593.962
951.743.850.879
Belanja Barang untuk diserahkan kepda Masy Belanja Barang Lainnya u/ diserahkan kpd Masy Jum lah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jum lah Belanja
17,85
(28,09)
(3,86)
Setelah dilakukan koreksi internal terhadap Realisasi Belanja Barang
terdapat
koreksi
belanja
Debet
senilai
Rp96,524,547.00 pada satker Puslitbanghorti karena adanya realisasi dari dana hibah yang pada saat Unaudited dana Hibah tersebut belum disahkan. Sehingga Realisasi Belanja Barang Badan Litbang Pertanian per
31
Desember
2016
Audited
sebesar
Rp915,035,593,962.00 Perbandingan Belanja Barang TA 2016 dan 2015 Audited
Uraian Belanja Barang Operasional
Realisasi 31 Realisasi 31 Desember 2016 Desember 2015
Naik (Turun) %
62.264.274.134
52.834.776.007
Belanja Barang Non Operasional
181.179.096.888
187.025.389.360
(3,13)
Belanja Barang Persediaan
157.180.979.906
193.584.319.666
(18,80)
Belanja Jasa
136.575.767.756
140.861.086.441
(3,04)
59.496.652.568
57.071.642.076
4,25
258.225.200.339
217.224.406.605
18,87
Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Belanja Barang untuk diserahkan kepda Masy
5.479.831.987
7.620.654.004
55.274.687.279
95.256.207.990
(41,97)
-
955.959.000
(100,00)
915.676.490.857
952.434.441.149
(3,86)
544.372.348
690.590.270
915.132.118.509
951.743.850.879
Belanja Barang Lainnya u/ diserahkan kpd Masy Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah Belanja
17,85
(28,09)
(3,85)
Belanja Modal
B.5 Belanja Modal
Rp335.315.023.74
Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 adalah masing-
1,00
masing
sebesar
Rp334,439,501,038.00.
Rp335.315.023.741,00 Belanja
modal
dan
merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,26% dibandingkan TA 2015 disebabkan oleh peningkatan fasilitas berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi serta belanja modal lainnya. Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 URAIAN Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Lainnya Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Jumlah Belanja
REALISASI T.A. 2016
REALISASI T.A 2015
649,700,000 168,070,189,187 149,445,895,833 14,847,187,125 2,307,750,596 335,320,722,741 5,699,000
1,143,818,000 156,215,038,027 151,532,360,807 21,499,785,114 4,131,488,090 334,522,490,038 82,989,000
NAIK (TURUN) % (43.20) 7.59 (1.38) (30.94) (44.14) 0.24 -
335,315,023,741
334,439,501,038
0.26
Setelah Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga realisasi belanja Modal Badan Litbang Pertanian Unaudited dan Audited per tanggal 31 Desember 2016 adalah sama
B.5.1 Belanja Modal Tanah Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing
sebesar
Rp1,143,818,000.00.
Rp649.700.000,00
Realisasi
TA
2016
dan
mengalami
penurunan sebesar 43,20 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya sisa pekerjaan pengurukan tanah yang belum selesai di tahun 2015 yang dicatat pada transaksi pengembangan nilai asset yang diperuntukkan sebagai lantai jemur pada satker Balai Penelitian Lahan Rawa Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2016 dan 2015 Uraian Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja
Realisasi 31 Desember 2016
Realisasi 31 Desember 2015
649.700.000 649.700.000 649.700.000
1.143.818.000 1.143.818.000 1.143.818.000
Naik (Turun) % (43,20) (43,20) (43,20)
Setelah Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga realisasi Belanja Modal Tanah Badan Litbang Pertanian Unaudited dan Audited per tanggal 31 Desember 2016 adalah sama
B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA. 2016 adalah sebesar Rp168.066.409.187,00 mengalami kenaikan sebesar 7,64 persen bila dibandingkan dengan TA 2015 sebesar Rp156,132,608,027.00. Hal ini disebabkan oleh : 1. Penambahan gedung baru dan renovasi gedung yang diikuti dengan penambahan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung dan pendukung kegiatan UPBS 2. Penambahan dan pengadaan peralatan dan mesin sebagai
fasilitas
pendukung
melaksanakan tugas dan fungsinya
pegawai
dalam
3. Transfer masuk dari Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian berupa fasilitas pendukung pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 4. Pengadaan Peralatan dan mesin untuk Kendaraan 5. Pembelian alat dan mesin pertanian guna mendukung suksesnya program pemerintah untuk para petani agar dapat membantu petani berswasembada pangan Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 dan 2015 Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Jumlah Belanja
Realisasi 31 Desember 2016
Realisasi 31 Desember 2015
167.004.101.194
154.330.265.412
8,21
136.410.000
77.470.000
76,08
95.002.000
32.499.950
100,00
-
172.697.000
(100,00)
350.351.493
103.352.292
238,99
484.324.500 168.070.189.187 3.780.000 168.066.409.187
1.498.753.373 156.215.038.027 82.430.000 156.132.608.027
Naik (Turun) %
(67,68) 7,59 7,64
Setelah Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Litbang Pertanian Unaudited dan Audited per tanggal 31 Desember 2016 adalah sama
B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal TA. 2016 dan TA. 2015 adalah masing-masing
sebesar
Rp149.443.976.833,00
dan
Rp151,531,801,807.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2015 mengalami penurunan sebesar 1,38 % dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain : 1. Terselesaikannya beberapa pengadaan renovasi gedung dan bangunan yang telah dianggarkan. 2. Penyelesaian pembangunan dengan KDP.
3. Revisi DIPA diawal tahun 2016 dimana semua rencana Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang mengalami pemotongan. Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA. 2016 dan 2015 Realisasi 31 Desember 2016
Uraian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
94.708.969.546
Belanja Modal Bahan Baku Geedung Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Jumlah Belanja Kotor
Realisasi 31 Desember 2015
Naik (Turun) %
84.534.148.032
12,04
437.094.000
164.385.000
186.600.000
5.120.954.649
2.749.825.427
86,23
631.789.220
408.960.903
54,49
48.182.670.418 149.443.976.833
63.652.826.445 151.532.360.807
(11,91)
198.114.000
(24,30) (1,38)
Setelah Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Litbang Pertanian Unaudited dan Audited per tanggal 31 Desember 2016 adalah sama
B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2016 dan
TA
2015
adalah
masing-masing
sebesar
Rp14,847,187,125.00 dan Rp21,499,785,114.00 Realisasi TA 2016
mengalami
penurunan
sebesar
0,31
persen
dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain : 1. Tidak terdapat Pagu Anggaran belanja modal jalan irigasi jaringan pada beberapa satker di Badan Litbang Pertanian 2. Realisasi belanja modal jalan irigasi jaringan
pada
beberapa satuan kerja lingkup Badan Litbang Pertanian
tidak mencapai target. Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 dan 2015 Realisasi 31 Desember 2016
Uraian Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan Belanja Modal Irigasi Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan
10.558.660.700
3.819.980.741
176,41
14.950.000
-
#DIV/0!
115.067.600
12.182.073
844,57
42.393.100
-
#DIV/0!
872.497.000
4.596.661.000
19.205.000
-
1.498.772.325
5.458.180.100
31.850.400
-
#DIV/0!
-
50.000.000
100,00
973.951.000
1.353.310.000
(28,03)
368.029.000
4.540.474.000
(92)
351.811.000 14.847.187.125 14.847.187.125
1.668.997.200 21.499.785.114 21.499.785.114
(78,92) (0,31)
Belanja Modal Perjalanan Jaringan Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan Belanja Modal Penambahan Nilai Irigasi Belanja Modal Nilai Jaringan Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja
Realisasi 31 Naik Desember 2015 (Turun) %
(81,02) #DIV/0! (72,54)
(0,31)
Setelah Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga realisasi belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan Litbang Pertanian Unaudited dan Audited per tanggal 31 Desember 2016 adalah sama
B.5.5 Belanja Modal Lainnya Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing
sebesar
Rp4,131,488,090.00.
Rp2,307,750,596,00
Realisasi
TA.
2016
dan
mengalami
penurunan sebesar 44,14 persen dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan karena : 1. Tidak dianggarkannya kembali belanja modal lainnya pada beberapa satuan kerja lingkup Badan Litbang
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2016 dan 2015 Uraian Belanja Modal Lainnya Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan atau aset lainnya Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja
2.307.750.596
4.004.088.090
Naik (Turun) % (42,37)
-
127.400.000
(100,00)
2.307.750.596 2.307.750.596
4.131.488.090 4.131.488.090
(44,14)
Realisasi 31 Realisasi 31 Desember 2016 Desember 2015
(44,14)
Setelah Audit BPK dan koreksi internal tidak terdapat koreksi, sehingga realisasi belanja Modal Lainnya Badan Litbang Pertanian Unaudited dan Audited per tanggal 31 Desember 2016 adalah sama
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Bendahara
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
Pengeluaran
dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp29,007,389.00 dan
Rp29,007,389.
Rp54,350,000.00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola
00
dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA. 2016 dan 2015 Keterangan
31 Des 2016
Rekening Bank Uang Tunai Jumlah
31 Des 2015
13,489,389 15,518,000
54,350,000
29,007,389
54,350,000
Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masingmasing satuan kerja disajikan pada lampiran. Setelah audit BPK RI tidak terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran, sehingga nilai audited sama dengan nilai unaudited Kas di
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan
Bendahara
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember
Penerimaan
2016
Rp215,045,000
Rp215,045,000.00 dan Rp21,708,002,00. Kas di Bendahara
.00
Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di
dan
2015
adalah
sebesar
masing-masing
bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA. 2016 dan 2015 Keterangan Uang Tunai Rekening Bank Jumlah
Tahun 2016
Tahun 2015
4.800.000 210.245.000
21.708.002
215.045.000
21.708.002
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2016 pada tabel diatas merupakan saldo Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan periode 31 Desember 2016 belum disetorkan ke Kas Negara yang terdiri dari: 1.
Pendapatan jasa sampel diagnostik senilai Rp4.800.000,00 (Akun Pendapatan
Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi,
Pelatihan dan Teknologi sesuai dengan Tugas dan fungsi) pada Satuan Kerja Balai Besar Penelitian Veteriner. 2.
Pendapatan hasil jasa analisa laboratorium penelitian dan pengembanga
Senilai
Rp210.245.000,00
(Akun
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi sesuai dengan Tugas dan fungsi) pada satuan Kerja Balai Besar Litbang Pascapanen. Sedangkan rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing satuan kerja disajikan pada lampiran. Setelah audit BPK tidak terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo akun Kas di Bendahara Penerimaan, sehingga nilai audited sama dengan nilai unaudited. Kas Lainnya
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas
dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember
Rp1.011.794.6
2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1,009,248,800.00
84.00
dan
Rp9.890.171.376,00.
Kas
Lainnya
dan
Setara
Kas
merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kasa dalah sebagai berikut: Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas TA. 2016 dan 2015
Jenis
31-Dec-16
31-Dec-15
Dana Hibah Langsung
665,288,414
Dana Hibah yang Belum Disahkan Tunjangan Kinerja yang Belum dibayarkan
294,446,435
-
39,357,781
8,170,103,053
826,277
-
Kelebihan Tukin Kelebihan Uang Makan 2016
9,146,000
-
-
1,513,157,968
Dana Kerjasama Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara
183,893
296,972
-
20,390,000
1,009,248,800
9,890,171,376
Belanja Barang Yang Masih Harus dibayar Jumlah
186,223,383
Setelah audit BPK RI terdapat koreksi internal pencatatan terhadap saldo akun Kas Lainnya dan Setara Kas Debet senilai Rp296.992.319,00 dan Kredit senilai senilai Rp294.446.435,00, sehingga nilai Akun Kas Lainnya dan Setara Kas Audited Badan Litbang Pertanian senilai Rp1.011.794.684,00. Selanjutnya dapat dijelaskan Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas Audited adalah sebagai berikut: Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Audited TA. 2016 dan 2015 Jenis
31-Des-16
Dana Hibah Langsung Tunjangan Kinerja yang Belum dibayarkan
31-Des-15
962.280.733
186.223.383
39.357.781
8.170.103.053
826.277
-
Kelebihan Uang Makan 2016
3.146.000
-
Pengembalian Uang Honor
6.000.000
Sisa Dana Tukin
Dana Kerjasama
-
1.513.157.968
183.893
296.972
-
20.390.000
1.011.794.684
9.890.171.376
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara Belanja Barang Yang Masih Harus dibayar Jumlah
.
Perubahan saldo diatas merupakan usulan jurnal koreksi internal
(UJK)
Eselon
I
pada
akun
Kas
Lainnya
di
Kementerian/Lembaga dari Hibah (Rp296.992.319) dan Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari Hibah yang Belum Disahkan (Rp294.446.435,00). Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas Audited pada Satuan Kerja disajikan dalam lampiran.
Piutang Bukan
C.4 Piutang PNBP
Pajak
Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2016 dan
Rp160.446.866
2015 masing-masing adalah sebesar
,00
Rp26.584.000,00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau
Rp734.032.141,00 dan
pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang
telah
diberikan
namun
belum
diselesaikan
pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut: Perbandingan Rincian Piutang PNBP TA. 2016 dan 2015 Uraian
31 Des 2016 -
26,584,000
734,032,141
-
734,032,141
26,584,000
Piutang PNBP Piutang Lainnya
Jumlah
31 Des 2015
Setelah audit BPK RI terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo akun Piutang PNBP Debet senilai Rp160.446.866,00 dan Kredit senilai senilai Rp734.032.141,00, sehingga nilai Akun Piutang PNBP Audited Badan Litbang Pertanian senilai Rp160.446.866,00.
Perubahan
ini
terjadi
akibat
koreksi
internal Badan Litbang Pertanian yang terjadi pada satuan kerja: 1. Badan Litbang Pertanian Kantor Pusat Jakarta, merupakan koreksi akun Piutang Lainnya senilai Rp660.336.436,00 yang direklas ke akun Piutang Tagihan TP/TGR. 2. Pusat
Penelitian
merupakan
koreksi
dan
Pengembangan
akun
Piutang
Hortikultura,
Lainnya
senilai
Rp63.425.705 yang direklas ke akun Piutang Tagihan TP/TGR. 3. BPTP Sumatera Barat, merupakan penambahan pencatatan nilai Piutang Lainnya sebesar Rp35.866.189,00. Nilai ini adalah penerimaan dan pengembalian belanja pegawai yang belum disetorkan ke kas Negara pada periode pelaporan 4. BPTP Jawa Tengah, merupakan penambahan pencatatan akun Piutang Lainnya senilai Rp114.310.677,00. Nilai ini
berasal dari temuan Laporan Hasil Audit Itjen Nomor: R.255/PW.130/G.4/11/2016 yang merupakan kelebihan pembayaran pembangunan sarana TTP di Tegal Jawa Tengah
Adapun Rincian Piutang Bukan Pajak Audited disajikan sebagai berikut: Perbandingan Rincian Piutang PNBP Audited TA. 2016 dan 2015 Uraian
31 Des 2016 -
26.584.000
160.446.866
-
160.446.866
26.584.000
Piutang PNBP Piutang Lainnya
Jumlah
31 Des 2015
Bagian Lancar
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tagihan
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
TP/TGR
Saldo
Rp1.334.678.0
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31
51,00
Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar
Bagian
Lancar
Tagihan
Tuntutan
Rp1.334.678.051,00 dan Rp639.372.636,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA. 2016 dan 2015 No 1 2
Nama Bagian Lancar TP Bagian Lancar TGR Jumlah
Tahun 2016
Tahun 2015
355,873,641
613,977,636
978,804,410
25,395,000
1,334,678,051
639,372,636
Rincian TP/TGR untuk masing-masing kanwil disajikan pada lampiran. Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR per Wilayah
TA. 2016 dan 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8
Nama
31 Des 2016
DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Gorontalo Riau Sulawesi Utara Sumatera Utara Bangka Belitung
31 Des 2015
92.772.880
107.241.880
491.324.326
417.057.011
445.102.020
-
2.663.825
-
302.815.000 -
Jumlah
89.678.745
-
2.210.000
-
23.185.000
1.334.678.051
639.372.636
Setelah audit BPK RI tidak terdapat koreksi pencatatan terhadap
saldo
akun
Bagian
Lancar
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, sehingga nilai audited sama dengan nilai Unaudited.
Penyisihan
C.6 Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar
Piutang Tak
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31
Tertagih –
Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Piutang Lancar
(Rp598.995.343,00) dan (Rp522.623.340,00).
(Rp269.260.88
Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah
0,00)
merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar TA. 2016 Kualitas Piutang Piutang Bukan Pajak Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Bagian Lancar TP/TGR Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Nilai Piutang Jk Pendek 73.695.705
% Penyisihan 0,005 0,10
660.336.436
0,50 1,00
734.032.141 1.071.577.290 263.100.761 1.334.678.051 2.068.710.192
Nilai Penyisihan 368.479 330.168.218 -
330.536.697 0,005 0,10
5.357.885 -
0,50
-
1,00
263.100.761
268.458.646 598.995.343
Berdasarkan tabel diatas Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak dengan nilai sebesar (Rp330.536.697,00) dan
Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dengan nilai (Rp268.458.646,00). Setelah audit BPK terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Debet
senilai
Rp330.485.347,00
dan
kredit
senilai
Rp750.884,00, sehingga nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Audited senilai (Rp802.234,00). Sedangkan untuk akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR tidak ada koreksi atau perubahan,
sehingga nilai audited sama dengan nilai
Unaudited. Adapun Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar Audited pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar Audited TA. 2016 Kualitas Piutang Piutang Bukan Pajak Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Bagian Lancar TP/TGR Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Nilai Piutang Jk Pendek 160.446.866
% Penyisihan
Nilai Penyisihan
0,005 0,10 0,50 1,00
160.446.866 1.071.577.290 263.100.761 1.334.678.051
802.234 -
802.234 0,005 0,10 0,50 1,00
1.495.124.917
5.357.885,00 263.100.761
268.458.646 269.260.880
Pendapatan
C.7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima
yang Masih
Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31
Harus Diterima
Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar
Rp825.175.000
Rp828.475.000,00 dan
Rp985.852.000,00, merupakan hak
,00
pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut: Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA. 2016 dan 2015 Jenis
Tahun 2016
Tahun 2015
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian
3.000.000
328.802.000
Pendapatan Sewa
9.675.000
-
812.500.000
657.050.000
3.300.000
-
828.475.000
985.852.000
Pendapatan Jasa Pengembalian Belanja Pegawai TAYL Jumlah
Setelah audit BPK RI terdapat koreksi internal Badan Litbang Pertanian pencatatan terhadap saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Debet senilai Rp0,00 dan Kredit senilai Rp3.300.000,00, sehingga nilai akun Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Audited Badan Litbang Pertanian menjadi senilai Rp825.175.000,00. Koreksi tersebut terjadi pada satker BPTP Sumatera Barat, dimana nilai Rp3.300.000 merupakan dana kelebihan pembayaran tunjangan jabatan fungsional peneliti yang belum disetor ke Kas Negara pada periode pelaporan, sehingga bukan merupakan Pendapatan yang Masih Harus Diterima melainkan sebagai Piutang pada suatu entitas. Adapun rincian
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Audited berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut: Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Audited TA. 2016 dan 2015
Jenis
Tahun 2016
Tahun 2015
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian
3.000.000
328.802.000
Pendapatan Sewa
9.675.000
-
812.500.000
657.050.000
-
-
825.175.000
985.852.000
Pendapatan Jasa Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masingmasing Satuan Kerja disajikan dalam lampiran. Persediaan
C.10 Persediaan
Rp118.887.008
Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-
.415,00
masing
adalah
sebesar
Rp132.254.358.100,00
dan
Rp108.982.978.995,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Setelah audit BPK terdapat koreksi pada : -
BPTP Sulut akun 117199 persediaan lainnya koreksi kurang catat senilai Rp40.126.000,00
-
BPTP Jabar akun 117131 bahan baku koreksi lebih catat senilai Rp225.863.000,00
-
BPTP Jawa Barat akun 117123 hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat koreksi lebih catat senilai Rp184.006.000,00
-
BPTP Jawa Timur akun 117122 tanah bangunan untuk diserahkan ke masyarakat senilai Rp3.253.173.000,00. Hal ini dikarenakan Badan Litbang Pertanian terlambat menyerahkan BAST kepada BPTP Jawa Timur.
-
BPTP Jawa Timur akun 117123 hewan tanaman untuk masyarakat dikarenakan
senilai Badan
Rp778.000.000,00. Litbang
Pertanian
Hal
ini
terlambat
menyerahkan BAST kepada BPTP Jawa Timur. -
BPTP Jawa Timur akun 117124 peralatan mesin untuk
masyarakat dikarenakan
senilai Badan
Rp1.086.609.085,00. Litbang
Pertanian
Hal
ini
terlambat
menyerahkan BAST kepada BPTP Jawa Timur. -
BPTP Jawa Timur akun 117125 jalan irigasi jaringan untuk masyarakat senilai Rp842.300.000,00. dikarenakan
Badan
Litbang
Pertanian
Hal ini terlambat
menyerahkan BAST kepada BPTP Jawa Timur. Terdapat koreksi internal pada : -
BPTP Kalimantan Timur akun 117122 tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat koreksi kurang catat senilai Rp1.839.718.000,00
-
BPTP Kalimantan Timur akun 117125 jalan irigasi jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat koreksi kurang catat senilai Rp121.500.000,00
-
BPTP Kalimantan Timur akun 117128 barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat koreksi lebih catat senilai Rp327.054.500,00
-
BPTP Kalimantan Timur akun 117129 persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam proses koreksi lebih catat senilai Rp1.542.163.500,00
-
BPTP Kalimantan Timur akun 117131 bahan baku koreksi lebih catat senilai Rp92.000.000,00
-
BPTP Jawa Tengah akun 117111 barang konsumsi lebih catat senilai Rp18.380.500,00
-
BPTP Jawa tengah akun 117122 tanah bangunan untuk masyarakat lebih catat senilai Rp5.033.456.000,00. Hal ini
karena
Badan
Litbang
Pertanian
terlambat
menyerahkan BAST kepada BPTP Jawa Tengah. -
BPTP Jawa Tengah akun 117123 hewan tanaman untuk masyarakat lebih catat senilai Rp232.900.000,00. Hal ini karena Badan Litbang Pertanian terlambat menyerahkan BAST kepada BPTP Jawa Tengah.
-
BPTP Jawa Tengah akun 117124 peralatan dan mesin untuk masyarakat lebih catat senilai Rp1.030.237.100,00.
Hal ini karena Badan Litbang Pertanian terlambat menyerahkan BAST kepada BPTP Jawa Tengah. -
BPTP Jawa Tengah akun 117131 bahan baku lebih catat senilai Rp722.551.000,00.
Sehingga nilai persediaan audited Badan Litbang Pertanian menjadi senilai Rp118.887.008.415,00. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Persediaan TA. 2016 dan 2015 Persediaan Barang Konsumsi Barang untuk Pemeliharaan Suku Cadang Tanah bangunan untuk masyarakat Hewan dan tanaman untuk diserahkan kepada masyarakat Alsin untuk diserahkan kepada masyarakat JIJ untuk diserahkan kepada masyarakat Aset lain untuk diserahkan ke masyarakat Barang persediaan lain untuk diserahkan kepada masyarakat Persedian Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat dalam proses Bahan baku Persediaan untuk tujuan strategis Persediaan lainnya Jumlah
31 Des 2016 Audited
Koreksi
31 Des 2016 Unaudited
31 Des 2015
1,735,700,662 299,604,175 324,077,096 62,552,974,514
18,380,500 6,446,911,000
1,754,081,162 299,604,175 324,077,096 68,999,885,514
2,169,665,355 173,662,550 460,885,810 46,674,907,383
5,893,917,100
1,194,906,000
7,088,823,100
7,459,951,000
21,337,491,254 13,945,184,850 282,734,000
2,116,846,185 720,800,000 -
23,454,337,439 14,665,984,850 282,734,000
24,013,374,117 13,495,157,190 296,856,750
563,220,000
327,054,500
890,274,500
1,226,033,000
2,219,736,000
1,542,163,500
3,761,899,500
-
8,610,974,378 7,098,000 1,114,296,386
1,040,414,000 (40,126,000)
9,651,388,378 7,098,000 1,074,170,386
6,992,676,764 15,822,000 6,003,987,076
118,887,008,415
13,367,349,685
132,254,358,100
108,982,978,995
Nilai persediaan di SAIBA Rp118.887.008.415,00 sementara di SIMAK BMN senilai Rp118.887.008.415,00 sehingga tidak terdapat selisih pencatatan persediaan di SAIBA dengan di SIMAK BMN. Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Rincian Persediaan berdasarkan satker disajikan pada lampiran. Tagihan
C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
TP/TGR
Rugi (TP/TGR)
Rp863.382.665
Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi
,00
(TP/TGR) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp139.620.524,00 dan Rp203.600.000,00.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian per wilayah disajikan dalam
lampiran.
Rincian
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per provinsi dan satuan kerja disajikan dalam lampiran Setelah audit BPK RI terdapat koreksi internal Eselon I pencatatan
terhadap
saldo
Perbendaharaan/Tuntutan
Piutang Ganti
Tagihan
Rugi
Tuntutan
Debet
senilai
Rp723.762.141,00 dan Kredit senilai Rp,00, sehingga nilai akun
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Audited Badan Litbang Pertanian menjadi senilai Rp863.382.665,00. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Audited per provinsi dan satuan kerja disajikan dalam lampiran
Penyisihan
C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar
Piutang Tak
Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per
Tertagih –
31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Piutang Non
(Rp69.221.667,00) dan (Rp1.018.000). Penyisihan Piutang tak
Lancar
Tertagih–Piutang
(Rp69.221.667,
ketidaktertagihan
00)
Tuntutan
Ganti
Non
Lancar
Tagihan Rugi
merupakan Tuntutan
(TP/TGR)
dan
estimasi
atas
Perbendaharaan/ Tagihan
Penjualan
Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan
Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih
Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut: Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Non Lancar TA 2016
Nilai Piutang Jk % Panjang Penyisihan
Kualitas Piutang
Nilai Penyisihan
Keterangan
Tagihan TP/TGR Belum dilakukan penyisihan oleh kode satker 411971
660.336.436 Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet Jumlah Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih
134.178.325
68.867.904 863.382.665
0,005 0,10 0,50 1,00
863.382.665
670.892 68.867.904 69.538.796 69.538.796
Tanah
C.13 Tanah
Rp6.416.726.407.7
Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Litbang
38,00
Pertanian per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masingmasing
sebesar
Rp6.416.726.407.738,00
dan
Rp6.401.052.742.360,00. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
Rp
6,401,052,742,360
Penambahan Saldo Awal
Rp
369,444,000
Transfer Masuk
Rp
19,061,996,330
Reklasifikasi Masuk
Rp
122,542,300,000
Pengembangan Nilai Aset Mutasi kurang:
Rp
649,700,000
Rp
-
Koreksi Pencatatan Nilai
Rp
(2,317,293,952)
Reklasifikasi Keluar
Rp
(122,542,300,000)
Koreksi Pencatatan
Rp
(2,090,181,000)
Saldo per 31 Desember 2016
Rp
6,416,726,407,738
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016
Rp
-
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp
6,416,726,407,738
Mutasi tambah:
Mutasi tambah:
Penambahan saldo awal senilai Rp369.444.000,00 di satker BPTP Sumatera Utara berupa tanah kebun percobaan
Transfer masuk tanah senilai Rp19.061.996.330 di satker BPTP Riau yang berasal dari satker Disbun Riau dan di satker BPTP Papua Barat yang berasal dari satker STPP Manokwari.
Reklasifikasi
masuk
tanah
senilai
Rp122.542.300.000,00 pada satker Balitro, Balitjestro
dan Balitbu.
Pengembangan nilai asset senilai Rp649.700.000,00 pada satker Balitra.
Mutasi kurang:
Koreksi
pencatatan
nilai/kuantitas
senilai
Rp2.317.293.952,00 pada satker Balitro dan Balit Palma.
Reklasifikasi keluar senilai Rp122.542.300.000,00 pada satker Balitro, Balitjestro dan Balitbu.
Koreksi pencatatan senilai Rp2.090.181.000,00 pada satker Balitnak dan BPTP Maluku.
Setelah audit BPK tidak ada koreksi atas nilai tanah, sehingga nilai tanah audited tetap. Pencatatan Aset Tanah di Saiba senilai Rp6.416.726.407.738,00 sementara di SIMAK BMN senilai
Rp6.416.726.407.738,00 sehingga tidak ada selisih
pencatatan. Peralatan dan
C.14 Peralatan dan Mesin
Mesin
Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31
Rp1.234.762.105
Desember 2016 unaudited dan 2015 adalah masing-masing
.985,00
sebesar
Rp1.235.014.664.912,00
dan
Rp1.065.326.067.118,00. Terdapat koreksi BPK pada peralatan dan mesin pada satker : -
BPTP Gorontalo yang belum melakukan transfer keluar peralatan dan mesin senilai Rp24.000.000,00 sementara BAST antara BPTP Gorontalo dan BPTP Sulawesi Tengah selaku
penerima
sesuai
BAST
nomor
62/PL.41/I.10.29/2/2012 Tanggal 2 Februari 2012. -
BPTP Sulawesi Tengah yang belum mencatat transfer masuk dari
BPTP
Gorontalo
peralatan
dan
mesin
senilai
Rp24.000.000,00. -
BPTP Jambi yang masih mencatat peralatan dan mesin senilai Rp150.509.000,00 sementara peralatan dan mesin tersebut dalam kondisi rusak berat. Untuk itu peralatan dan mesin tersebut direklas menjadi aset lain-lain.
-
BPTP Sumatera Selatan yang masih mencatat peralatan dan mesin senilai Rp208.509.760,00 sementara peralatan dan mesin
tersebut
dalam
kondisi
rusak
berat,
adanya
kesalahan pencatatan dan adanya barang yang hilang. -
Badan Litbang Pertanian Kantor Pusat yang belum mencatat pembelian asset peralatan dan mesin menggunakan mata anggaran belanja barang senilai Rp76.250.625,00.
Terdapat koreksi internal pada satker : -
BPTP Papua yang belum mencatat transfer masuk dari Biro Umum peralatan dan mesin senilai Rp2.850.000,00.
-
BB Mektan yang belum mencatat transfer masuk peralatan dan mesin dari Kantor Pusat Badan Litbang Pertanian senilai Rp12.213.000,00.
-
BPTP Kalimantan Selatan yang belum mencatat transfer masuk peralatan dan mesin dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementan senilai Rp15.146.208,00 sesuai dengan BAST nomor 169/PL.130/A.8/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016.
Sehingga nilai Peralatan dan Mesin audited Badan Litbang Pertanian menjadi Rp1.234.762.105.985,00. Berikut tabel Mutasi tambah/kurang nilai peralatan dan mesin sebagai berikut:
Rp
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
1,065,326,067,118
Mutasi tambah: Penambahan saldo awal
Rp
1,380,699,000
Pembelian
Rp
137,322,325,558
Transfer masuk
Rp
40,977,136,169
Penyelesaian pembangunan dengan KDP
Rp
20,508,132,799
Reklasifikasi Masuk
Rp
18,407,010,500
Perolehan Lainnya
Rp
53,075,000
Penyelesaian pembangunan dengan langsung
Rp
68,560,000
Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap
Rp
256,034,000
Pengembangan nilai aset
Rp
8,716,914,330
Koreksi pencatatan nilai/kualitas
Rp
2,157,995,191
Pengembangan melalui KDP
Rp
66,608,000
Transaksi normalisasi bmn aset tetap Mutasi kurang:
Rp
22,676,420
Penghapusan
Rp
(286,345,066)
Transfer Keluar
Rp
(35,171,885,313)
Reklasifikasi keluar
Rp
(16,267,656,714)
Koreksi pencatatan
Rp
(788,023,720)
Penghentian aset dari penggunaan
Rp
(7,987,217,287)
Saldo per 31 Desember 2016
Rp
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016
Rp
(780,368,711,724)
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp
454,393,394,261
Pencatatan
Peralatan
dan
Mesin
di
1,234,762,105,985
Saiba
senilai
Rp1.234.762.105.985,00 sementara di SIMAK BMN senilai Rp1.234.762.105.985,00
sehingga
tidak
terdapat
selisih
pencatatan antara SAIBA dengan BMN. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin serta mutasi tambah kurang disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Gedung dan
C.15 Gedung dan Bangunan
Bangunan
Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015
Rp1.373.605.987.3
adalah Rp1.372.699.003.435,00 dan Rp1.188.311.031.602,00.
54,00
Terdapat koreksi BPK pada akun Gedung dan bangunan pada satker : -
Kantor Pusat Badan Litbang Pertanian yang melakukan pembangunan gedung dan bangunan dengan menggunakan akun belanja barang senilai Rp758.014.919,00. Untuk asset tersebut kemudian dicatat sebagai asset gedung dan bangunan
Terdapat koreksi internal pada satker : -
BB Mektan yang belum melakukan pencatatan gedung dan bangunan kantor ex-P2HP senilai Rp148.969.000,00.
Sehingga nilai gedung dan bangunan audited Badan Litbang Pertanian menjadi Rp1.373.605.987.354,00. Berikut tabel Mutasi tambah/kurang nilai gedung dan bangunan sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
Rp
1,188,311,031,602
Penambahan saldo awal
Rp
379,513,750
Pembelian
Rp
1,609,823,125
Transfer masuk
Rp
14,589,582,252
Penyelesaian pembangunan dengan KDP
Rp
79,261,346,150
Reklasifikasi Masuk
Rp
57,925,003,436
Perolehan lainnya
Rp
114,000,000
Penyelesaian pembangunan dengan langsung
Rp
2,782,169,380
Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap
Rp
67,872,000
Perolehan reklasifikasi dari Intra ke Ekstra
Rp
51,204,020
Pengembangan nilai aset
Rp
17,783,208,116
Koreksi pencatatan nilai/kualitas
Rp
3,891,331,118
Koreksi nilai tim penertiban aset
Rp
Penerimaan aset tetap renovasi
Rp
4,801,744,598
Pengembangan melalui KDP
Rp
54,633,076,192
Transaksi normalisasi bmn aset tetap Mutasi kurang:
Rp
(5,757,653,645)
Transfer keluar
Rp
(11,702,830,202)
Reklasifikasi keluar
Rp
(33,599,222,238)
Koreksi pencatatan
Rp
(233,800,000)
Penghentian aset dari penggunaan
Rp
(1,230,420,300)
Saldo per 31 Desember 2016
Rp
1,373,605,987,354
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016
Rp
(332,994,403,252)
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp
1,040,611,584,102
Mutasi tambah:
(70,992,000)
Aset tetap yang tidak digunakan dalam ops Transaksi normalisasi bmn aset tetap
Pencatatan
Gedung
dan
bangunan
di
Saiba
senilai
Rp1.373.605.987.354,00 sementara di SIMAK BMN senilai Rp1.373.605.987.354,00
sehingga
tidak
terdapat
selisih
pencatatan antara SAIBA dengan BMN. Rincian aset tetap
gedung dan bangunan serta mutasi tambah kurang disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Jalan, Irigasi
C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan
dan Jaringan
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan
Rp193.371.077.8
2015 adalah masing-masing sebesar Rp193.287.319.869,00
69,00
dan Rp172.281.884.647,00. Terdapat koreksi BPK pada akun jalan irigasi dan jaringan pada satker Kantor Pusat Badan Litbang Pertanian yang melakukan pembangunan embung air menggunakan belanja barang dan belum dicatat di BMN senilai Rp83.758.000,00. Hal ini menyebabkan nilai jalan irigasi dan jaringan
audited
Badan
Litbang
Pertanian
menjadi
Rp193.371.077.869,00. Berikut tabel Mutasi tambah/kurang nilai jalan irigasi dan jaringan sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
Rp
172,281,884,647
Pembelian
Rp
1,571,492,600
Transfer masuk
Rp
742,126,000
Penyelesaian pembangunan dengan KDP
Rp
8,281,635,110
Reklasifikasi Masuk
Rp
5,122,290,606
Perolehan lainnya
Rp
83,758,000
Penyelesaian pembangunan langsung
Rp
1,409,712,500
Pengembangan nilai aset
Rp
2,380,640,725
Penerimaan aset tetap renovasi
Rp
189,062,881
Pengembangan melalui KDP Mutasi kurang:
Rp
4,193,285,800
Transaksi normalisasi bmn aset tetap
Rp
(151,602,000)
Transfer keluar
Rp
(742,126,000)
Reklasifikasi keluar
Rp
(1,728,746,000)
Penghentian aset dari penggunaan
Rp
(262,337,000)
Saldo per 31 Desember 2016
Rp
193,371,077,869
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016
Rp
(94,542,799,437)
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp
98,828,278,432
Mutasi tambah: Penambahan saldo awal
Pencatatan
Jalan
Irigasi
Jaringan
di
Saiba
senilai
Rp193.371.077.869,00 sementara di SIMAK BMN senilai
Rp193.371.077.869,00
sehingga
tidak
terdapat
selisih
pencatatan antara SAIBA dengan BMN. Rincian aset tetap Jalan Irigasi Jaringan serta mutasi tambah kurang disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Aset Tetap
C.17 Aset Tetap Lainnya
Lainnya
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat
Rp38.043.926.
dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
430,00
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah Rp38.043.926.430,00 dan Rp36.526.763.070,00. Tidak ada koreksi BPK dan koreksi internal untuk asset tetap lainnya.
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
Rp
36,526,763,070
Penambahan saldo awal
Rp
2,500,000
Pembelian
Rp
1,487,065,524
Transfer masuk
Rp
33,738,565,819
Penyelesaian pembangunan dengan KDP
Rp
35,533,347,855
Penyelesaian pembangunan dengan langsung
Rp
3,335,933,600
Transaksi normalisasi bmn aset tetap Mutasi kurang:
Rp
4,738,188,200
Koreksi pencatatan
Rp
(6,558,295,000)
Penghapusan
Rp
(550,000)
Transfer keluar
Rp
(33,738,565,819)
Reklasifikasi keluar
Rp
(37,021,026,819)
Saldo per 31 Desember 2016
Rp
38,043,926,430
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016
Rp
207,045,750
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp
38,250,972,180
Mutasi tambah:
Pencatatan
Aset
Tetap
Rp38.043.926.430,00 Rp193.287.319.869,00
Lainnya
sementara sehingga
di
di
Saiba
SIMAK
tidak
senilai
BMN
senilai
terdapat
selisih
pencatatan antara SAIBA dengan BMN. Rincian aset Tetap Lainnya serta mutasi tambah kurang disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.
Konstruksi
C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Dalam
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember
Pengerjaan
2016
Rp15.545.322.77
Rp15.653.402.779,00
9,00
merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses
dan
2015
adalah dan
masing-masing
sebesar
Rp61.432.895.574,00
yang
pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Terdapat koreksi internal pada satker Kantor Pusat Badan Litbang
Pertanian
transfer
keluar
senilai
Rp108.080.000,00
pekerjaan
jasa
konsultasi
disebabkan perencanaan
pembangunan gedung Bank Gen Pertanian ke BB Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian sesuai BAST nomor B.1228.1/PL.310/I.1/05/2016 tanggal 16 Mei 2016. Hal ini menyebabkan nilai audited KDP Badan Litbang Pertanian menjadi Rp15.545.322.779,00. Pencatatan Konstruksi dalam pengerjaan di Saiba senilai Rp15.545.322.779,00
sementara
Rp15.545.322.779,00
sehingga
di
SIMAK
tidak
BMN
senilai
terdapat
selisih
pencatatan antara SAIBA dengan BMN. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran. Akumulasi
C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016
Aset Tetap
dan 2015 adalah masing-masing (Rp1.208.322.008.601,00)
(Rp1.208.322.008.
dan
601,00)
Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan
(Rp1.049.514.026.505,00). Akumulasi Penyusutan Aset
berdasarkan
pengakumulasian
atas
penyesuaian
nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Terdapat koreksi BPK untuk penyusutan asset tetap pada satker : -
BPTP Gorontalo pada penyusutan peralatan dan mesin senilai (Rp24.000.000,00). Penyusutan berkurang akibat adanya transfer keluar alsin ke BPTP Sulawesi Tengah.
-
BPTP Sulawesi Tengah pada penyusutan peralatan dan
mesin senilai Rp24.000.000,00. Penyusutan bertambah akibat adanya transfer masuk dari BPTP Gorontalo. -
BPTP Jambi pada penyusutan peralatan dan mesin senilai (Rp150.509.000,00).
Penyusutan
berkurang
akibat
dikeluarkannya peralatan dan mesin yang telah rusak berat dari asset tetap. -
BPTP Sumatera Selatan pada penyusutan peralatan dan mesin senilai (Rp208.509.760,00). Penyusutan berkurang akibat
dikeluarkannya peralatan dan mesin yang telah
rusak berat dari asset tetap. -
Kantor Pusat Badan Litbang Pertanian pada penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp22.788.563,00. Penyusutan bertambah akibat penambahan peralatan dan mesin.
-
BPTP Papua pada penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp712.500,00.
Penyusutan
bertambah
akibat
adanya
transfer masuk peralatan mesin. -
BB Mektan pada penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp4.141.425,00. Penyusutan bertambah akibat adanya transfer masuk peralatan mesin.
-
BPTP Kalimantan Selatan pada penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp15.146.208,00. Penyusutan bertambah akibat adanya transfer masuk peralatan dan mesin.
-
Kantor Pusat Badan Litbang Pertanian penyusutan gedung dan
bangunan
bertambah
senilai
akibat
Rp104.535.619,00.
adanya
penambahan
Penyusutan gedung
dan
bangunan dari belanja bahan setelah dicatat di BMN. -
BB Mektan penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp1.551.761,00. Penyusutan bertambah akibat adanya transfer gedung ex P2HP.
-
Kantor Pusat Badan Litbang Pertanian penyusutan irigasi senilai Rp1.094.247,00. Penyusutan bertambah karena adanya penambahan asset irigasi.
Hal ini menyebabkan nilai penyusutan asset tetap
audited
Badan Litbang Pertanian menjadi Rp1.208.112.960.163,00.
Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 audited. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No 1 2 3 4 5 7
Aset Tetap
Nilai Perolehan
Akm. Penyusutan
Nilai Buku
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan dan Jembatan Irigasi Jaringan Aset Tetap Lainnya
1,234,762,105,985 1,373,605,987,354 107,459,072,107 54,572,623,992 31,339,381,770 38,043,926,430
780,368,711,724 332,994,403,252 74,454,457,636 13,775,372,894 6,312,968,907 207,045,750
454,393,394,261 1,040,611,584,102 33,004,614,471 40,797,251,098 25,026,412,863 37,836,880,680
Akumulasi Penyusutan
2,839,783,097,638
1,208,112,960,163
1,631,670,137,475
Pencatatan akumulasi penyusutan aset tetap di SAIBA senilai Rp1.208.112.960.163,00
sementara
di
BMN
senilai
Rp
Rp1.208.112.960.163,00. Tidak terdapat selisih pencatatan akumulasi penyusutan asset tetap di SAIBA dengan BMN. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran. Aset Tak
C.20 Aset Tak Berwujud
Berwujud
Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2016
Rp30.475.212.
dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.758.320.877,00
741,00
dan Rp8.386.125.879,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Terdapat koreksi BPK untuk asset tak berwujud pada satker : - BBSDLP yang belum memasukkan hasil kajian kedalam neraca sebagai ATB senilai Rp24.710.591.864,00. - Balitkabi yang belum memasukkan transfer paten senilai Rp6.300.000,00 dari BPATP. Hal ini menyebabkan nilai asset tak berwujud audited Badan Litbang Pertanian menjadi Rp30.475.212.741,00. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2016 No.
Uraian
Nilai
1 Hak Cipta 2 Paten 3 Sofware 4 Hasil Kajian/Penelitian 4 Aset Tak Berwujud Lainnya Jumlah Nilai Perolehan per 31 Des 2016
15,025,000 382,681,000 5,077,455,849 24,710,591,864 289,459,028 30,475,212,741
Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
Rp
8,386,125,879
Penambahan saldo awal
Rp
1,720,224
Pembelian
Rp
77,247,572
Transfer masuk
Rp
249,445,000
Perolehan lainnya
Rp
24,761,891,864
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya
Rp
343,404,972
Koreksi pencatatan nilai Mutasi kurang:
Rp
1,328,349
Transfer keluar
Rp
(527,965,609)
Koreksi pencatatan
Rp
(2,131,175,566)
Penghapusan bmn
Rp
(272,173,108)
Penghentian aset dari penggunaan
Rp
(343,404,972)
Saldo per 31 Desember 2016
Rp
30,546,444,605
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016
Rp
4,721,263,629
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp
25,825,180,976
Mutasi tambah:
Pencatatan
aset
tak
berwujud
Rp30.475.212.741,00
sementara
Rp30.475.212.741,00
sehingga
di
di
Saiba
SIMAK
tidak
BMN
terdapat
senilai senilai selisih
pencatatan antara SAIBA dengan BMN. Rincian Aset Tak Berwujud
serta
mutasi
tambah
kurang
disajikan
pada
Lampiran Laporan Keuangan ini. Aset Lain-Lain
C.21 Aset Lain-Lain
Rp22.125.783.
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah
252,00
Rp21.800.299.492,00 dan Rp17.152.765.275,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN. Terdapat koreksi BPK untuk asset lain-lain pada satker :
-
BPTP Jambi yang masih mencatat peralatan dan mesin senilai Rp150.509.000,00 sementara peralatan dan mesin tersebut dalam kondisi rusak berat. Untuk itu peralatan dan mesin tersebut direklas menjadi aset lain-lain.
-
BPTP Sumatera Selatan yang masih mencatat peralatan dan mesin senilai Rp174.974.760,00 sebagai asset, sementara asset tersebut telah rusak berat.
Hal ini menyebabkan nilai asset lain-lain audited Badan Litbang Pertanian menjadi Rp22.125.783.252,00. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2015
Rp
17,152,765,275
Mutasi tambah: Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan
Rp
Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain Mutasi kurang:
Rp
9,479,974,587
Penghapusan BMN yang sudah dihentikan
Rp
(3,225,303,499)
Transaksi normalisasi bmn
Rp
(1,006,754,725)
Usulan barang rusak ke pengguna
Rp
(22,224,250)
Saldo per 31 Desember 2016
Rp
22,054,551,388
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016
Rp
(18,807,591,664)
Nilai Buku per 31 Desember 2016
Rp
3,246,959,724
(323,906,000)
Pencatatan aset lain-lain di Saiba senilai Rp22.125.783.252,00 sementara di SIMAK BMN senilai
Rp22.125.783.252,00
sehingga tidak terdapat selisih pencatatan antara SAIBA dengan
BMN.
Rincian
Aset
Lain-lain
berdasarkan
nilai
perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran. Akumulasi
C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Penyusutan
Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya per
dan Amortisasi
31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Aset Lainnya
(Rp23.396.704.965,00) dan (Rp12.755.612.380,00). Terdapat
(Rp23.709310.
koreksi BPK pada satker :
927,00)
-
BPTP Jambi senilai Rp150.509.000,00 akibat peralatan dan
mesin yang direklas dari asset tetap ke asset lainnya dan dilakukan penyusutan. -
BPTP Sumatera Selatan senilai Rp174.974.760,00 akibat peralatan dan mesin yang direklas dari asset tetap ke asset lainnya dan dilakukan penyusutan.
Terdapat koreksi internal pada satker : -
BPTP
Maluku
senilai
Rp764.375,00
akibat
adanya
penambahan amortisasi software -
BPTP Kalimantan Barat senilai Rp764.375,00 akibat adanya penambahan amortisasi software.
-
BPTP Papua senilai (Rp14.406.548,00) akibat adanya pengurangan nilai amortisasi software.
Hal ini menyebabkan nilai amortisasi asset lainnya audited Badan
Litbang
Pertanian
menjadi
Rp23.709.310.927,00.
Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut: Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya No
Aset Lainnya
Nilai Perolehan
1 2 3 4 4
Akm. Penyusutan
Nilai Buku
Hak Cipta Paten Software Hasil Kajian ATB Lainnya Aset Tetap yang Tidak 5 Digunakan ATB yang Tidak 5 Digunakan
15,025,000 382,681,000 5,077,455,849 24,710,591,864 289,459,028
1,046,505 123,885,552 4,451,303,446 -
13,978,495 258,795,448 626,152,403 24,710,591,864 289,459,028
21,759,779,640
18,988,047,298
2,771,732,342
366,003,612
145,028,126
220,975,486
Jumlah
52,600,995,993
23,709,310,927
28,891,685,066
Pencatatan akumulasi penyusutan aset lainnya di Saiba senilai (Rp23.709.310.927,00) sementara di SIMAK BMN senilai (Rp23.709.310.927,00)
sehingga
tidak
terdapat
selisih
pencatatan antara SAIBA dengan BMN. Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran.
Uang Muka
C.23 Uang Muka KPPN
KPPN
Saldo Uang Muka KPPN per 31 Desember 2016 dan 2015
Rp29.007.389,
masing-masing
00
Rp54.350.000,00.
sebesar Uang
Muka
Rp29.007.389,00 KPPN
merupakan
dan Uang
Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka KPPN ini terdapat di satker BPTP NTT dan BB Litbang Pasca Panen masing-masing senilai Rp13.489.000,00 dan Rp15.518.000,00 Setelah audit BPK RI tidak terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo akun Uang Muka KPPN, sehingga nilai audited sama dengan nilai unaudited. Utang kepada
C.24 Utang kepada Pihak Ketiga
Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan
Rp861.496.465
2015
,00
Rp11.041.534.677,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan
masing-masing
kewajiban
yang
masih
sebesar harus
Rp861.496.465,00 dibayar
danakan
dan segera
diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Badan Litbang Pertanian, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, dan kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar, belanja barang yang tagihannya belum dilunasi seperti tagihan rekening listrik, air, dan telepon. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga No 1 2 3
Uraian
Jumlah
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
98.746.783 683.891.901 78.857.781
Total
861.496.465
Setelah audit BPK RI terdapat koreksi internal pencatatan terhadap saldo akun Utang Kepada Pihak Ketiga Debet senilai Rp0,00 dan Kredit senilai senilai Rp4.999.295,00, sehingga nilai Akun Utang Kepada Pihak Ketiga Audited Badan Litbang Pertanian menjadi senilai Rp866.495.760,00. Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga audited per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Audited No
Uraian
Jumlah
1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 2 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 3 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya Total
56.868.411 730.769.568 78.857.781 866.495.760
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga di masing-masing Satuan Kerja disajikan pada lampiran. Hibah Yang
C.25 Hibah Yang Belum Disahkan
Belum di
Saldo Hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2016 dan
Sahkan Rp0,00
31
Desember
2015
adalah
masing-masing
senilai
Rp294.446.435,00 dan Rp0,00. Hibah yang belum disahkan adalah sisa dana hibah yang belum melalui mekanisme Revisi DIPA serta belum dilakukan pengesagan di KPPN VI khusus Jakarta. Rincian wilayah dan satker yang mempunyai saldo hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2016 No
Wil
1
200
Kode Satker 412038
Total
Setelah Audit BPK RI
Nama Satker Puslitbanghorti
Jumlah 294.446.435 294.446.435
terdapat koreksi internal pencatatan
terhadap saldo Hibah Yang Belum Disahkan Debet senilai Rp294.446.435,00 dan Kredit senilai senilai Rp0,00, sehingga
nilai saldo Hibah yang Audited Badan Litbang Pertanian menjadi senilai R0,00. Koreksi
ini
terjadi
pada
satker
Pusat
Penelitian
dan
Pengembangan Hortikultura karena mendapatkan arahan dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan untuk menghilangkan nilai Hibah Langsung yang Belum Disahkan tersebut, sehingga satker memperbaiki dengan melakukan revisi DIPA (revisi ke 08) dan Pengesagan Hibah Langsung
ke
KPPN
khusus
Jakarta
(SPHL
Nomor:
161400000000098 tanggal 31 Desember 2016). Pendapatan
C.26 Pendapatan Diterima di Muka
Diterima di
Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan
Muka
2015
Rp759.536.239
Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang
,00
sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum
sebesar
diserahkan
Rp109.833.739,00
kepada
pihak
dan Rp140.381.383,00.
ketiga
dalam
rangka
PNBP.
Pendapatan Diterima di Muka pada Badan Litbang Pertanian merupakan pendapatan sewa gedung dan bangunan pada beberapa instansi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut: Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2016 No
Uraian
1
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka
2
Jumlah 108,518,539 1,315,200
Total
Setelah Audit BPK RI
109,833,739
terdapat koreksi BPK dan
internal
pencatatan terhadap saldo Pendapatan Diterima Dimuka Debet senilai
Rp13.029.750,00
dan
Kredit
senilai
senilai
Rp662.732.250,00, sehingga nilai saldo Pendapatan Diterima Dimuka
Badan
Litbang
Pertanian
menjadi
senilai
Rp759.536.239,00. Koreksi BPK terdapat pada satker Balitnak yang belum mengakui saldo Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
saat
Laporan
Keuangan
Unaudited
senilai
Rp662.732.250,00. Sedangkan Koreksi Internal terdapat pada satker BPTP Jawa Tengah
yang
disebabkan
lebih
pencatatan
senilai
Rp13.029.750,00 (Saldo Unaudited Rp78.178.500,00). Hal tersebut dikarenakan adanya salah perhitungan jangka waktu sewa lahan, dimana awal perhitungan 36 bulan dikurangi 9 bulan dikalikan senilai Rp2.895.500,00, namun seharusnya dihitung hanya 24 bulan dikurangi dengan jangka waktu 9 bulan
dengan
dikalikan
nilai
perbulannya
sebesar
Rp4.343.250,00, sehingga saldo nilai Pendapatan Diterima Dimuka BPTP Jawa Tengah pada akhir 2016 Audited senilai Rp65.148.750,00. Adapun
rincian Pendapatan Diterima di
Muka Audited dari pihak ketiga disajikan tabel sebagai berikut: Rincian Pendapatan Diterima di Muka Audited TA 2016 No
Uraian
Jumlah
1
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka
2
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka
758.221.039 1.315.200
Total
759.536.239
Rincian Pendapatan Diterima di Muka per wilayah dan satker disajikan pada lampiran. Beban yang
C.27 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Masih harus
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember
Dibayar
2016 dan 2015 sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp,00, merupakan
Rp1.000.000,0
kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal
0
pelaporan kelebihan pembayaran pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan rincian sebagai berikut. Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2016 dan TA 2015 Keterangan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Jumlah
TH 2016
TH 2015
1.000.000
-
1.000.000
-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada tabel diatas muncul di neraca eselon I Badan Litbang Pertanian berasal dari wilayah Sulawesi Utara pada satker Balai Penelitian Tanaman Palma Manado. Saldo tersebut merupakan kelebihan setor PNBP
berupa
hasil
samping
(kelapa
konsumsi)
yang
seharusnya disetor sebesar Rp29,232,000.00 tetapi disetor senilai Rp30,232,000.00 sehingga terdapat kelebihan setor senilai Rp1,000,000.00 Setelah audit BPK RI
tidak terdapat koreksi pencatatan
terhadap saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, sehingga nilai audited sama dengan nilai unaudited. Ekuitas
C.28 Ekuitas
Rp8.214.165.2
Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-
52.064,00
masing
sebesar
Rp8.201.845.095.933,00
dan
Rp7.997.208.104.049,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Setelah audit BPK RI terdapat koreksi pencatatan terhadap saldo Ekuitas Kredit senilai Rp12.320.156.131,00, sehingga nilai saldo Ekuitas Badan Litbang Pertanian menjadi senilai Rp8.214.165.252.064,00
D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL Pendapatan
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP
Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk
Rp36,787,631,0
periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 Unaudited dan
36.00
2015
adalah
sebesar
Rp38,097,537,208.00
dan
Rp28,727,653,327.00. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Pendapatan LO pada 31 Desember 2016 terkoreksi menjadi Rp36,787,631,036.00. Koreksi terdiri dari : 1. Satker Balitnak lebih catat sebesar Rp662.732.250,00 akun 423141, merupakan sewa lahan diterima dimuka yang semula diakui sebagai pendapatan tahun 2016. 2. Satker
BPTP
Jawa
Tengah
kurang
catat
sebesar
Rp13.029.750,00 akun 423141, merupakan sewa lahan yang diakui sebanyak 9 bulan pada tahun 2016 karena kesalahan
hitung
(Rp2.895.500,00
jumlah per
bulan
bulan)
semula
36
bulan
seharusnya
24
bulan
(Rp4.343.250,00 per bulan). 3. Satker BB Biogen kurang catat sebesar Rp132.764,00 akun 423221, merupakan pendapatan jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara. 4. Satker
Balitbangtan
Kantor
Pusat
sebesar
Rp118.335.800,00 akun 423752, merupakan salah akun yang seharusnya akun Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara (423921). 5. Satker
Balitbangtan
Kantor
Pusat
sebesar
Rp542.000.636,00 akun 423999, merupakan salah akun yang seharusnya akun Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara (423921). Rincian Pendapatan terdiri dari: Perbandingan Rincian Pendapatan TA. 2016 dan TA. 2015
31 DES 2016
URAIAN
KOREKSI
Unaudited Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan Pendapatan Penjualan Informasi, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya Pendapatan Penjualan Lainnya Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya Jumlah Pendapatan dari Pengelolaan BMN Pendapatan Jasa Pendapatan Hak dan Perijinan Pendapatan Sensor, Pengawasan/Pemeriksaan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Tusi Pendapatan Jasa Giro Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Bunga Lainnya Jumlah Pendapatan Jasa Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Jumlah Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Pendapatan Anggaran Lain-lain Jumlah Pendapatan Lain-Lain Jumlah
DEBIT
15.483.373.654 1.455.064.523 50.327.250 2.714.500 2.134.682.006 33.792.750 19.159.954.683
KREDIT
-
-
662.732.250 13.029.750 662.732.250 13.029.750
31 DES 2016
31 DES 2015
Audited
Audited
Naik (Turun) %
15.483.373.654 13.258.148.308 1.455.064.523 1.944.011.920
16,78 (25,15)
50.327.250 294.109.250 (82,89) 2.714.500 7.708.837 (64,79) 1.484.979.506 1.236.556.712 20,09 33.792.750 2.350.000 1.337,99 16.988.000 (100,00) 18.510.252.183 16.759.873.027 10,44
3.146.034.391 36.600.000
-
-
12.113.489.661 2.037.602 1.991.246.535 17.289.408.189
-
132.764
3.000.000
-
-
3.000.000
-
0
1.044.150.744 1.047.150.744
118.335.800 118.335.800
-
925.814.944 928.814.944
434.545.185 434.545.185
113,05 113,74
6.297.000 4.629.996 52.725.956 55.553.802 59.022.956 60.183.798 36.787.631.036 28.727.653.327
36,00 (5,09) (1,93) 28,06
6.297.000 594.726.592 601.023.592 38.097.537.208
132.764
542.000.636 542.000.636 1.323.068.686 13.162.514
3.146.034.391 36.600.000
785.029.074 300,75 1.000.000 3.560,00
12.113.489.661 8.440.553.327 2.170.366 30.579.832 1.991.246.535 2.215.313.763 575.321 17.289.540.953 11.473.051.317
43,52 (92,90) (10,11) (100,00) 50,70
Beban
D.2 Beban Pegawai
Pegawai
Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 Unaudited dan
Rp534,903,801,
Tahun
049.00
Rp534,892,540,649.00 dan Rp520,309,175,484.00. Beban
2015
adalah
masing-masing
sebesar
Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Beban Pegawai LO pada
31
Desember
Rp534,903,801,049.00.
2016
terkoreksi
menjadi
Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA. 2016 dan TA 2015 URAIAN JENIS BEBAN Beban Gaji Pokok PNS Beban Pembulatan Gaji PNS Beban Tunj. Suami/Isteri PNS Beban Tunj. Anak PNS Beban Tunj. Struktural PNS Beban Tunj. Fungsional PNS Beban Tunj. PPh PNS Beban Tunj. Beras PNS Beban Uang Makan PNS Beban Tunj. Daerah Terpencil PNS Beban Tunj. Khusus Papua PNS Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Beban Tunj. Umum PNS Beban Tunj. Fungsional PNS Beban Uang Lembur Beban Pegawai Transito Jumlah
31 DES 2016
KOREKSI
31 DES 2016
31 DES 2015
Unaudited 354.901.693.624 4.668.759 24.736.159.703 7.019.184.471 1.757.515.000 60.835.137.301 8.451.695.293 18.293.587.397 43.400.069.008 2.700.000 483.615.000
DEBIT KREDIT 776.700 10.455.000 28.700 -
Audited 354.902.470.324 4.668.759 24.736.159.703 7.019.184.471 1.757.515.000 60.845.592.301 8.451.723.993 18.293.587.397 43.400.069.008 2.700.000 483.615.000
Audited 330.983.042.889 4.871.112 24.861.204.745 7.164.493.537 1.878.275.000 59.782.561.003 12.153.848.772 19.161.562.400 46.113.713.850 2.700.000 515.850.000
NAIK (TURUN) % 7,23 (4,15) (0,50) (2,03) (6,43) 1,78 (30,46) (4,53) (5,88) (6,25)
9.919.077.693 5.087.437.400 534.892.540.649
11.260.400
9.919.077.693 5.087.437.400 534.903.801.049
231.281.700
(100,00)
10.381.682.420 2.042.606 7.060.765.450 11.280.000 520.309.175.484
(4,46) (100,00) (27,95) (100,00) 2,80
-
Beban
D.3 Beban Persediaan
Persediaan
Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 Unaudited dan
Rp315,310,848,
Tahun
349.00
2015
adalah
masing-masing
sebesar
Rp315,832,775,399.00 dan Rp239,603,336,848.00. Beban
Persediaan
merupakan
konsumsi atas barang-barang
beban
untuk
mencatat
yang habis pakai, termasuk
barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Beban Persediaan LO pada
31
Desember
2016
terkoreksi
menjadi
Rp315,310,848,349.00. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA. 2016 dan TA 2015
31 DES 2016
URAIAN JENIS BEBAN
KOREKSI
Unaudited
DEBIT
31 DES 2016
KREDIT
31 DES 2015
Audited
Audited
NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges
106.673.951.288
8.759.000
-
106.682.710.288
106.152.918.057
0,50
6.023.000
-
-
6.023.000
7.125.000
(15,47)
Beban Persediaan Bahan Baku Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga
196.901.581.514
207.125.000
729.118.550
196.379.587.964
114.630.334.606
71,32
-
-
-
-
2.011.938.374
(100,00)
12.251.219.597
-
8.692.500
12.242.527.097
16.801.020.811
(27,13)
315.832.775.399
215.884.000
737.811.050
315.310.848.349
239.603.336.848
31,60
Beban Persediaan Lainnya Jumlah Beban Persediaan
Beban Barang
D.4 Beban Barang dan Jasa
dan
Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 Unaudited dan Tahun
Jasa
Rp379,486,381,
2015 adalah masing-masing sebesar Rp379,427,922,330.00
225.00
dan Rp386,598,808,913.00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Beban Barang dan Jasa LO pada 31 Desember 2016 terkoreksi menjadi Rp379,486,381,225.00 Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA. 2016 dan TA 2015
31 DES 2016
URAIAN
Unaudited 46.828.200.609 2.434.755.650 411.146.950 9.133.101.000 3.439.082.972 38.886.306.367 39.687.372.870 102.452.841.251 25.009.883.064 1.603.245.872 1.577.258.458 7.781.790.060 12.998.936 2.127.794.000 9.582.564.700 11.198.639.100 77.099.525.471 5.430.000 4.485.000 151.500.000 379.427.922.330
Beban Keperluan Perkantoran Beban Penambah Daya Tahan Tubuh Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Beban Honor Operasional Satuan Kerja Beban Barang Operasional Lainnya Beban Bahan Beban Honor Output Kegiatan Beban Barang Non Operasional Lainnya Beban Langganan Listrik Beban Langganan Telepon Beban Langganan Air Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya Beban Jasa Pos dan Giro Beban Jasa Konsultan Beban Sewa Beban Jasa Profesi Beban Jasa Lainnya Beban Barang Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah
KOREKSI
31 DES 2016
DEBIT KREDIT 105.000 53.700.000 1.340.495 1.213.400 2.100.000 58.458.895 -
Audited 46.828.305.609 2.434.755.650 411.146.950 9.133.101.000 3.439.082.972 38.886.306.367 39.741.072.870 102.452.841.251 25.011.223.559 1.603.245.872 1.578.471.858 7.781.790.060 12.998.936 2.127.794.000 9.582.564.700 11.200.739.100 77.099.525.471 5.430.000 4.485.000 151.500.000 379.486.381.225
31 DES 2015 Audited 41.734.004.855 2.078.971.853 413.715.127 8.368.720.000 3.192.569.971 47.501.167.814 67.081.336.525 73.427.966.636 24.884.480.226 1.660.725.772 1.669.364.112 7.257.222.448 15.443.900 1.772.512.000 10.378.027.100 11.081.171.750 81.890.037.250 64.783.574 28.687.000 1.442.901.000 655.000.000 386.598.808.913
Naik (TURUN) % 12,21 17,11 (0,62) 9,13 7,72 (18,14) (40,76) 39,53 0,51 (3,46) (5,44) 7,23 (15,83) 20,04 (7,66) 1,08 (5,85) (91,62) (84,37) (89,50) (100,00) (1,84)
Beban
D.5 Beban Pemeliharaan
Pemeliharaan
Beban pemeliharaan Tahun 2016 Unaudited dan 2015 adalah
Rp69,209,171,2
masing-masing
44.00
sebesar
Rp67,043,737,322.00.
Rp69,265,080,512.00
Beban
pemeliharaan
dan
merupakan
beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Beban Pemeliharaan LO
pada
31
Desember
2016
terkoreksi
menjadi
Rp69,209,171,244.00 Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA. 2016 dan TA 2015 URAIAN Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Beban Pemeliharaan Jaringan Beban Pemeliharaan Lainnya Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan Beban Persediaan Suku Cadang Jumlah
31 DES 2016 Unaudited 23.243.650.755
KOREKSI DEBIT
31 DES 2016
KREDIT
Audited 23.243.650.755
Naik (TURUN) Audited % 21.704.941.574 7,09 31 DES 2015
-
-
1.249.193.800
-
-
1.249.193.800
1.210.794.728
3,17
31.905.797.749 195.804.000
1.350.000
-
31.907.147.749 195.804.000
30.362.964.230 151.706.250
5,09 29,07
530.628.911
530.628.911
501.492.000
424.694.339 928.332.547 3.996.832.711 6.790.145.700 69.265.080.512
424.694.339 928.332.547 3.950.730.811 6.778.988.332 69.209.171.244
300.420.473 960.569.861 5.352.160.170 6.498.688.036 67.043.737.322
15.000 1.365.000
46.116.900 11.157.368 57.274.268
5,81 41,37 (3,36) (26,18) 4,31 3,23
Beban
D.6 Beban Perjalanan Dinas
Perjalanan
Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 Unaudited dan 2015
Dinas
adalah masing-masing sebesar Rp263,561,354,105.00 dan
Rp263,602,078,
Rp224,773,115,510.00. Beban tersebut adalah merupakan
652.00
beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Beban Perjalanan Dinas LO pada 31 Desember 2016 terkoreksi menjadi Rp263,602,078,652.00 Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA. 2016 dan 2015 KOREKSI
31 DES 2016
URAIAN JENIS BEBAN
Unaudited
DEBIT
31 DES 2016
31 DES 2015
NAIK (TURUN)
Audited
Audited
%
KREDIT
217.487.104.949
40.223.737
-
217.527.328.686
183.394.120.355
18,61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
3.645.551.620
-
-
3.645.551.620
2.783.109.014
30,99
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
6.831.478.431
-
-
6.831.478.431
4.452.394.269
53,43
30.117.387.928
500.000
-
30.117.887.928
26.522.837.868
13,55
31.913.190
810
-
31.914.000
240.402.718
Beban Perjalanan Biasa
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5.447.917.987
-
-
5.447.917.987
7.380.251.286
(86,72) (26,18)
263.561.354.105
40.724.547
-
263.602.078.652
224.773.115.510
17,27
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri Jumlah
Beban Barang
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
untuk
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun
Diserahkan
2016 Unaudited dan 2015 adalah masing-masing sebesar
kepada Masyarakat Rp45,079,652,4 28.00
Rp32,294,880,343.00 dan Rp4,805,650,546.00. Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Badan Litbang Pertanian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO pada 31 Desember 2016
terkoreksi menjadi Rp45,079,652,428.00 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2016 dan TA 2015 31 DES 2016
URAIAN JENIS BEBAN
KOREKSI
Unaudited Beban Tanah untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
DEBIT
KREDIT
31 DES 2016
31 DES 2015
Audited
Audited
NAIK (TURUN) %
13.875.381.000
8.286.629.000
-
22.162.010.000
120.000
18.468.241,67
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
9.380.538.253
2.202.679.085
-
11.583.217.338
624.929.159
1.753,52
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
5.106.190.340
842.300.000
-
5.948.490.340
11.251.000
52.770,77
Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
2.679.955.000
1.453.164.000
-
4.133.119.000
2.593.205.600
59,38
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
1.252.815.750
-
-
1.252.815.750
1.572.460.887
(20,33)
-
-
-
-
3.683.900
(100,00)
32.294.880.343
12.784.772.085
-
45.079.652.428
4.805.650.546
838,06
Beban Persediaan Hewan dan Tanaman untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Jumlah
Beban
D.8 Beban Bantuan Sosial
Bantuan Sosial
Beban Bantuan Sosial Tahun 2016 dan 2015 adalah masing-
Rp0.00
masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau
jasa
kepada
masyarakat
yang
bertujuan
untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial TA. 2016 dan TA 2015 URAIAN
TH 2016
Jumlah
TH 2015
-
% Naik (TURUN) #DIV/0! #DIV/0! - #DIV/0!
Beban
D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Penyusutan dan
Jumlah
Amortisasi
2016 Unaudited dan 2015 adalah masing-masing sebesar
Rp187,174,189, 573.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun
Rp187,147,892,241.00 dan Rp158,822,840,476.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable
assets)
selama
masa
manfaat
aset
yang
bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi
penurunan
manfaat
ekonomi
untuk
Aset
Tak
berwujud. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Beban Penyusutan dan Amortisasi LO pada 31 Desember 2016 terkoreksi menjadi Rp187,174,189,573.00 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA. 2016 dan TA 2015 URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Beban Penyusutan Irigasi Beban Penyusutan Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Jumlah Penyusutan Beban Amortisasi Hak Cipta Beban Amortisasi Paten Beban Amortisasi Software Beban Amortisasi ATB yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan Jumlah Amortisasi Beban Penyusutan Aset Lain-lain Jumlah
31 DES 2016
KOREKSI
31 DES 2016
Unaudited DEBIT KREDIT Audited 127.989.694.558 8.269.350 - 127.997.963.908 46.601.682.996 16.933.735 46.618.616.731 5.803.166.983 5.803.166.983 2.029.807.220 1.094.247 2.030.901.467 1.126.092.924 1.126.092.924 -
Audited 106.696.504.051 31.306.017.136 3.788.568.269 3.915.854.188 1.100.694.783 10.134.292.545
Naik (TURUN) % 19,96 48,86 53,18 (48,16) 2,31 (100,00)
31 DES 2015
2.424.502.434
-
-
2.424.502.434
1.880.909.504
28,90
185.974.947.115
26.297.332
-
186.001.244.447
158.822.840.476
17,10
204.370 32.535.902 1.138.403.604
-
-
204.370 32.535.902 1.138.403.604
-
-
1.801.250
-
-
1.801.250
-
-
1.172.945.126 187.147.892.241 26.297.332
-
1.172.945.126 187.174.189.573
158.822.840.476
17,83
Beban
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Penyisihan
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban
Piutang
Tak
Tertagih Rp37,982,490.0 0
untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 Unaudited dan 2015
adalah masing-
masing sebesar Rp367,399,824.00 dan Rp211,299,851.00 Setelah audit BPK dan koreksi internal, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO pada 31 Desember 2016 terkoreksi
menjadi Rp37,982,490.00 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2016 dan TA 2015 31 DES 2016
URAIAN JENIS BEBAN Beban Penyisihan Piutang PNBP Beban Penyisihan Piutang Lainnya Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Penjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Jumlah
KOREKSI
Unaudited DEBIT (132.920) 330.536.697 750.884
31 DES 2016
KREDIT 330.168.218
Naik (TURUN) Audited % (562.201) (76,36) -
31 DES 2015
Audited (132.920) 1.119.363
(31.207.620)
-
-
(31.207.620) 210.954.784
68.203.667
-
-
68.203.667
907.268
7.417,48
367.399.824 750.884
330.168.218
37.982.490
211.299.851
73,88
KEGIATAN
NON
Surplus
dari
D.11
SURPLUS/DEFISIT
Kegiatan
Non
OPERASIONAL
DARI
(114,79)
Operasional
Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari
Rp174,757,33
pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan
3,300.00
merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan
2015
adalah
masing-masing
sebesar
Rp174,757,333,300.00 dan 14,960,121,685.00 Setelah audit BPK dan koreksi internal, Surplus Dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2016 terkoreksi menjadi Rp198,779,357,926.00 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2016 dan TA 2015
31 DES 2016
URAIAN Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Beban Kerugiaan Pelepasan Aset Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain TAYL Pendapatan Perolehan Aset Lainnya Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *) Kerugian Persediaan Rusak/Usang Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *) Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
KOREKSI
Unaudited 339.356.400
DEBIT
31 DES 2016
KREDIT
NAIK (TURUN) Audited % 200.710.600 69,08
31 DES 2015
-
-
Audited 339.356.400
986.400
-
-
986.400
6.648.200
(85,16)
-
-
-
-
5.355.000
(100,00)
338.370.000
-
-
338.370.000
188.707.400
79,31
769.318.231 (429.961.831) 210.679.584.165 1.552.913.875
742.385.620 (742.385.620) 787.319.123 -
29.837.555.737 723.762.141
1.511.703.851 (1.172.347.451) 239.729.820.779 2.276.676.016
1.800.215.347
63.425.705
9.916.698
1.746.706.340
1.211.285.259
1.457.875.552 (47,23) (1.257.164.952) (65,80) 16.821.365.537 1.152,45 110.222.830 1.308,89 48,62
534.056.351
-
42.836.189
576.892.540
642.017.682
(16,82)
1.378.765.463 254.668.804 8.819.253.101 196.339.711.224
491.652.000 232.241.418
114.310.677 25.001.550.864 3.945.179.168
1.378.765.463 368.979.481 33.329.151.965 200.052.648.974
354.285.331 231.620.215 758.700 14.271.175.520 -
289,17 9,95 (100,00) (38,20) -
354.740.500 35.137.548.534
4.285.826.368
-
354.740.500 39.423.374.902
604.078.900 -
(41,28) -
175.187.295.131
(3.498.507.245)
29.837.555.737
199.951.705.377
16.217.286.637
980,25
174.757.333.300
(4.240.892.865)
29.837.555.737
198.779.357.926
14.960.121.685
1.068,15
*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017 Pos-Pos
Luar
Biasa Rp0.00
D.12 POS-POS LUAR BIASA Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa TA. 2016 dan TA 2015 URAIAN
TH 2016
NAIK (TURUN) %
TH 2015
#DIV/0! #DIV/0! Defisit Pos Luar Biasa
0
0
#DIV/0!
Pendapatan PNBP berasal dari penjualan peralatan dan mesin yang rusak pasca bencana di Papua dan Sumatera Utara. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan adalah merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas Awal
E.1 Ekuitas Awal
Rp7,997,208,10
Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah
4,049.00
masing-masing
sebesar
Rp7,997,208,104,049.00
dan
Rp7,615,716,657,414.00. Defisit LO
E.2 Defisit LO
(Rp1,559,237,1
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31
16,048.00)
Desember 2016 Unaudited dan 2015 adalah defisit sebesar (Rp1,569,934,974,895.00)
dan
(Rp1,558,480,189,938.00).
Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit
kegiatan
operasional,
kegiatan
non
operasional, dan kejadian luar biasa. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Defisit LO pada 31 Desember 2016 terkoreksi menjadi (Rp1,559,237,116,048.00) Dampak
E.3.1
Kumulatif
Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Perubahan
Transaksi
Kebijakan Akuntansi/Kesa lahan Mendasar
Dampak Dampak
Kumulatif Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00.
Rp0,00 Penyesuaian
E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset
Nilai Aset
Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada
(Rp0.00)
31 Desember 2016 Unaudited dan 2015 adalah sebesar (Rp605,460,700.00) dan Rp65,452,887,963.00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2016 terkoreksi menjadi Rp0.00
Koreksi Nilai
E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan
Persediaan
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai
Rp195,636,000.
persediaan
00
yang
diakibatkan
karena
kesalahan
dalam
penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp195,636,000.00 dan (Rp1,259,455,605.00). Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut: Rincian Koreksi Nilai Persediaan Jenis Persediaan
Koreksi
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Satker
195.636.000
Jumlah
BPTP Sumut
195.636.000
Setelah audit BPK dan koreksi internal, Koreksi Nilai Persediaan pada 31 Desember 2016 tidak terkoreksi. Selisih
E.3.4 Selisih Revaluasi Aset
Revaluasi Aset
Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada
Rp216,006,003.
saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi
00
Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 Unaudited
dan
2015
Rp216,006,003.00
dan
adalah
masing-masing
sebesar
Rp71,806,819,542.00.
Selisih
Revaluasi Aset berasal dari Satker BPTP Gorontalo dan Balai PATP. Rincian Selisih Revaluasi Aset Satker
Debit
Kredit
BPTP Gorontalo
-
8.874.000
BPTP Gorontalo
70.992.000
-
-
278.124.003
70.992.000
286.998.003
Balai PATP Jumlah Saldo
216.006.003
Setelah audit BPK dan koreksi internal, Selisih Revaluasi Aset pada 31 Desember 2016 tidak terkoreksi.
Koreksi Nilai
E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Aset Non
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir
Revaluasi
pada 31 Desember 2016 Unaudited dan 2015 adalah sebesar
Rp11,768,556,5
Rp11,208,728,722.00 dan Rp14,519,463,680.00. Koreksi ini
54.00
berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada 31 Desember 2016 terkoreksi menjadi Rp11,768,556,554.00 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per Satker Tahun 2016 disajikan pada Lampiran.
Koreksi Lain-
E.3.6 Koreksi Lain-lain
lain
Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31
Rp221,801,57
Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp221,801,578.00
8.00
dan (Rp657,372,147.00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari: Rincian Koreksi Lain-Lain Jenis Beban
Jumlah Koreksi Debit Kredit
Satker
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan
1
Belanja Barang yang masih harus dibayar
-
91.937.000 Balitnak
Beban Tunjangan Fungsional PNS
-
2.042.606 Balittra
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya
-
162.475.532 Balittra
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya
-
Aset Lainnya yang Belum Diregister Jumlah Saldo
- BB Veteriner
429.743 BPTP Jabar
45.000.000
-
45.000.001
256.884.881 211.884.880
BPTP Lampung
Keterangan Koreksi untuk menyesuaikan nilai akum. Penyusutan/amortisasi aset lainnya pada SIMAK BMN akibat update Aplikasi SIMAK BMN Tagihan Listrik dan Telepon 2015 yang dibayarkan 2015 Koreksi lainnya terhadap salah catat pada audited 2015 di jurnal akun 511174 yang seharusnya 511124 dan dibayarkan melalui sP2D 511124 yang mengakibatkan beban 511174 ada di posisi kredit koreksi lainnya terhadap beban langganan daya jasa di audited yang seharusnya di jurnal beban listrik, air dan telepon yang mengakibatkan pada semester 1 2016 beban ada diposisi kredit Koreksi Saldo Awal Koreksi pencatatan aset ekstrakomtable yang tidak hilang akibat pengiriman dari Simak-BMN
Transaksi Antar
E.4 Transaksi Antar Entitas
Entitas
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31
Rp1,763,802,18
Desember 2016 Unaudited dan 2015 adalah masing-masing
0,626.00
sebesar
Rp1,763,335,255,176.00
dan
Rp1,790,109,293,140.00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Transaksi Antar Entitas
pada
31
Desember
2016
terkoreksi
menjadi
Rp1,763,802,180,626.00 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas Transaksi Antar Entitas Diterima dari Entitas Lain Ditagihkan ke Entitas Lain Transfer Masuk Transfer Keluar Pengesahan Hibah Langsung Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Jumlah
Nilai KOREKSI Unaudited DEBIT KREDIT (42.327.840.250) 132.764 1.779.160.938.309 103.568.983.824 356.250 167.571.050 (83.666.176.476) 108.080.000 14.406.548 6.599.510.131 - 393.516.866 (160.362) 1.763.335.255.176
-
-
108.569.014
575.494.464
Nilai Audited (42.327.973.014) 1.779.160.938.309 103.736.198.624 (83.759.849.928) 6.993.026.997 (160.362) 1.763.802.180.626
Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari: E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode
hingga
31
Desember
(Rp42,327,840,250.00)
2016,
sedangkan
DDEL DKEL
sebesar sebesar
Rp1,779,160,938,309.00 E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.
Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp103,736,198,624.00 terdiri dari: Rincian Transfer Masuk per Satker NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
SATKER BALITSA BB BIOGEN BB PADI BBSDLP BB VETERINER BALITNAK PUSLITBANGBUN BALITTRO PUSTAKA BALINGTAN BALITTAS BALITTRA BALITPALMA BALITSEREAL LPTP KEPRI BALITBANG KANTOR PUSAT BALITHI BALITKABI PUSLITBANGTAN PUSLITBANGNAK BALITTRI PUSLITBANGHORT PSEKP BALITBU TROPIKA BPTP BANTEN BPTP BABEL BPTP GORONTALO BPTP MALUKU UTARA BPTP PAPUA BARAT BALAI PATP LPTP SULBAR BB MEKTAN BPTP JAWA BARAT BPTP JAWA TENGAH BPTP JAWA TIMUR BPTP ACEH BPTP SUMATERA UTARA BPTP SUMATERA BARAT BPTP RIAU BPTP SUMATERA SELATAN BPTP LAMPUNG BPTP KALIMANTAN BARAT BPTP KALIMANTAN TENGAH BPTP KALIMANTAN TIMUR BPTP SULAWESI TENGAH BPTP SULAWESI TENGGARA BPTP MALUKU
DEBIT 2.483.103.360 -
KREDIT 5.080.345.934 6.086.100.671 419.428.300 771.062.293 98.029.777 14.500.000 657.217.239 1.069.923.766 31.113.250 81.495.216 9.193.633.449 14.920.758.865 43.915.000 48.739.000 1.312.063.433 81.330.000 20.800.000 23.952.050 30.511.810 44.762.500 23.952.050 1.811.596.443 2.793.665.951 58.191.050 48.739.000 48.739.000 24.974.000 21.117.094.421 23.952.050 4.780.400.912 3.895.420.576 208.339.000 148.489.000 248.239.000 160.459.000 48.739.000 3.535.527.360 7.608.739.000 325.753.062 48.739.000 572.398.686 224.979.625 48.739.000 48.739.000 48.739.000 48.739.000
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
BPTP NTT BPTP PAPUA BPTP DKI JAKARTA BPTP YOGYAKARTA BPTP BALI BPTP BENGKULU BPTP JAMBI BPTP KALIMANTAN SELATAN BPTP SULAWESI UTARA BPTP SULAWESI SELATAN BPTP NTB BB PASCAPANEN BBP2TP BALITTANAH BALITKLIMAT LOLITTUNGRO BALITJESTRO LOLITSAPI LOLITKAMBING JUMLAH SALDO
3.507.190.590 5.990.293.950
160.459.000 48.382.750 24.974.000 148.489.000 50.579.000 48.739.000 48.739.000 248.239.000 6.191.051.669 14.587.785.116 48.739.000 23.952.050 29.598.250 14.500.000 14.500.000 27.000.000 14.500.000 14.500.000 109.726.492.574 103.736.198.624
Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar (Rp83,666,176,476.00) Rincian Transfer Keluar per Satker No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Satker BB Biogen BBSDLP Puslitbangbun Balittro Pustaka Balitbangtan Kantor Pusat Balittri Puslitbanghort PSEKP Balai PATP BB Mektan BPTP Jawa Barat BPTP Papua BPTP Sulsel BBP2TP Balittanah Jumlah
NILAI Unaudited 1.768.556.046 922.344.150 2.307.940.481 614.065.186 2.351.110.243 67.654.990.486 649.000.184 1.191.727.072 25.758.513 51.300.000 1.280.838.747 5.558.573 14.406.548 4.731.661.910 83.742.858 13.175.479
KOREKSI DEBIT KREDIT 108.080.000 14.406.548 -
Nilai Audited 1.768.556.046 922.344.150 2.307.940.481 614.065.186 2.351.110.243 67.763.070.486 649.000.184 1.191.727.072 25.758.513 51.300.000 1.280.838.747 5.558.573 4.731.661.910 83.742.858 13.175.479
83.666.176.476
108.080.000
83.759.849.928
14.406.548
E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas
pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan
tanggal
31
Desember
2016
sebesar
Rp6.993.026.997,00. Pengesahan
Pengembalian
Hibah
Langsung
merupakan
transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah (Rp160.362,00). Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut: Penerima Hibah
No 1
Bentuk Hibah
Balitsa
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nilai Pengesahan Unaudited
KOREKSI Debit
Nilai Pengesahan
Kredit
Audited
Uang
1.520.245.831
-
-
1.520.245.831
BB Biogen
Uang
1.453.084.937
-
-
1.453.084.937
BB Padi
Uang
39.112.500
-
-
39.112.500
BBSDLP
Uang
419.816.000
-
-
419.816.000
Balingtan
Uang
140.959.000
-
-
140.959.000
Balittas
Uang
134.498.000
-
-
134.498.000
Puslitbangnak
Uang
321.080.000
-
-
321.080.000
Puslitbanghort
Uang
580.193.670
-
393.516.866
973.710.536
BPTP Aceh
Uang
1.007.855.801
-
-
1.007.855.801
BPTP NTT
Uang
622.664.392
-
-
622.664.392
Uang
360.000.000
-
-
360.000.000
Baliitanah Total Pengesahan
6.599.510.131
Pengesahan Pengembalian Hibah Jumlah
160.362 6.599.349.769
6.993.026.997 -
-
160.362 6.992.866.635
Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker Tahun 2016 disajikan pada Lampiran. Ekuitas
Akhir
E.5 Ekuitas Akhir
Rp8,214,165,25
Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 Unaudited dan
2,064.00
2015 adalah masing-masing sebesar Rp8,201,845,095,933.00 dan Rp7,997,208,104,049.00. Setelah audit BPK dan koreksi internal, Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2016 terkoreksi menjadi Rp8,214,165,252,064.00
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Pada Periode 31 Desember 2015 lingkup Badan Litbang Pertanian terdapat 8 kali perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang penunjukkan KPA, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dan sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat penambahan 15 kali perubahan, dengan rincian sebagai berikut:
91/Kpts/KU.010/2/2016
SK
TANGGAL KETERANGAN Perubahan Pada KPA BPTP Jambi dan 09 Februari 2016
105/Kpts/KU.010/2/2016
11 Februari 2016 Perubahan Bendahara pada satker
106/Kpts/KU.010/2/2016
11 Februari 2016 Perubahan KPA BB Biogen dan BB
149/Kpts/KU.010/3/2016
02 Maret 2016 Perubahan KPA Balitsa, Balitnak,
KPA BPTP Papua
Baliitas dan Balitri Pascapanen
277/Kpts/KU.010/4/2016
21 April 2016
449/Kpts/KU.610/7/2016
576/Kpts/KU.010/8/2016
12 Juli 2016 19-Agu-16
628/Kpts/KU.010/9/2016
14-Sep-16
642/Kpts/KU.010/9/2016
27-Sep-16
679/Kpts/KU.010/10/2016 705/Kpts/KU.010/10/2016
13-Okt-16 19-Okt-16
766/Kpts/KU.010/11/2016
11-Nov-16
801/Kpts/KU.010/11/2016
29-Nov-16
864/Kpts/KU.410/12/2016
28-Des-16
Balittas, Balitpalma, Balitri, BPTP Jabar, BPTP Sumut, BPTP Jambi, BPTP Kalteng, BPTP Kalsel, BPTP Sulteng, BPTP Sulsel, LPTP Sulbar, BPTP NTB, BPTP Papua dan BPTP Malut Perubahan KPA Puslitbangtan, BB Padi, Puslitbanghorti, PSEKP dan BBP2TP Perubahan pada Bendahara BPTP NTT
Perubahan pada KPA BPTP Yogyakarta dan BPTP Jawa Timur Perubahan pada KPA Balai Besar Pengkajian Perubahan pada KPA BPATP, BB Sukamandi, Puslitbanghortikultura, Balitklimat, BB Pengkajian, BPTP Jawa Tengah, BPTP Sumbar serta bendahara pengeluaran BB Mektan Perubahan pada KPA BB Veteriner Perubahan pada KPA Balitro dan BB Mektan Perubahan pada KPA BPATP, Balitro, Balitklimat, Balittanah, Balingtan, BPTP Jateng, BPTP Sumbar, BPTP Riau, BPTP Sumsel, BPTP Babel, BPTP Sulut, BPTP Sulsel, LPTP Sulbar, BPTP Maluku, BPTP Pabar Perubahan pada Bendahara Penerimaan Loka Penelitian Sapi Potong Grati Perubahan pada KPA Puslitbangtan, Puslitbangnak dan BB Veteriner
Dengan
demikian
sejak
SK
5118/Kpts/KU.410/12/2013 Pengelola
Keuangan
Pengembangan
Menteri tentang
lingkup
Pertanian
Pertanian Penetapan
Nomor Pejabat
Badan
Penelitian
dan
Kementerian
Pertanian
yang
ditetapkan tanggal 23 Desember 2013 telah terjadi dua puluh sembilan kali perubahan F.2 REKENING PEMERINTAH Pada Laporan Keuangan Audited 2015 rekening satker lingkup Badan Litbang Pertanian sebanyak 108 rekening yang terdiri dari: -
Pengeluaran 66 rekening
-
Penerimaan 17 rekening
-
Rekening Lainnya 25 rekening
Sedangkan per 31 Desember 2016 rekening Satker lingkup Badan Litbang sebanyak 105 rekening yang terdiri dari : -
Rekening Pengeluaran 66
-
Rekening penerimaan 19
-
Rekening Lainnya 26
F.3 HIBAH Pada periode penyusunan Laporan Keuangan TA 2015 Audited ada 29 judul proyek hibah pada 17 Satker lingkup Badan Litbang Pertanian. 21 hibah merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya, sedangkan 8 hibah merupakan hibah baru. Total pendapatan
senilai
Rp9.191.150.422,00, Rp10.366.181,00
Rp10.031.896.736,00, disetor
sehingga
ke saldo
Kas akhir
belanja
senilai
Negara
senilai
hibah
senilai
Rp830.380.133,00. Pada periode 31 Desember 2016 terdapat 20 proyek hibah pada 13 satker lingkup Badan Litbang Pertanian dan sampai dengan akhir periode tersebut terdapat dana hibah yang belum
disyahkan
sebesar
Rp294,446,435.00
Puslitbanghorti dengan judul proyek
pada
satker
Improving market
integration for high value fruit and vegetable production systems in Indonesia dari ACIAR yang merupakan proyek lanjutan dari tahun sebelumnya. sisa dana hibah dari TA 2015 sebesar Rp110,831,772.00 (dari kegiatan ACIAR) dana ini dilanjutkan utk kegiatan TA 2016, selanjutnya masuk ke dalam DIPA TA 2016 kemudian dana hibah yang ditransfer di tahun 2016 sebesar Rp580,193,760.00 (ini juga sudah masuk dalam DIPA 2016) sudah disahkan sebagaimana terdapat pada SP2HL dan SPHL. Total dana hibah ACIAR TA 2016 yang sudah disahkan (masuk dalam DIPA TA 2016) sebesar Rp110,831,772.00 ditambah
Rp580,193,760.00
total
seluruhnya
Rp691,025,442.00. Belanja yg digunakan selama TA 2016 total Rp659,915,453.00 jadi sisa dana hibah TA 2016 senilai Rp31,109,989.00.
Pada
akhir
Desember
2016,
ACIAR
melakukan transfer dana kembali sebesar Rp294.446.435.00 untuk kegiatan di tahun 2017. Jadi total uang yg ada di rekening hibah Rp31,109,989.00 (sisa dana yg masuk dalam DIPA 2016) ditambah Rp294,446,435.00 (belum masuk dalam DIPA 2016
karena ditransfer pada akhir tahun anggaran
sehingga akan digunakan pada tahun berikutnya dan belum disahkan karena akan digunakan untuk kegiatan Tahun 2017 dan dimasukkan ke dalam DIPA 2017 dan sampai saat ini belum ada pengajuan untuk pengesahannya. Setelah dilakukan Koreksi internal dan arahan dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan untuk menghilangkan nilai Hibah Langsung yang Belum Disahkan tersebut, Puslitbanghorti telah melakukan revisi DIPA (revisi ke 08) dan Pengesagan Hibah Langsung ke KPPN khusus Jakarta (SPHL Nomor: 161400000000098 tanggal 31 Desember 2016) senilai Rp294,446,435.00
Dari 20 proyek hibah tersebut terdapat 2 proyek hibah yang tidak masuk di DIPA 2016 karena dana baru rencana masuk pada TA 2017 yaitu : -
Satker BBSDLP dengan judul Proyek Analysis and Mapping of Impacts under Climate Change for Adaptation and Food Security through South-South Cooperation (AMICAF-SSC) dari FAO
-
Satker PSEKP dengan judul Proyek Analysis and Mapping of Impacts under Climate Change for Adaptation and Food Security through South-South Cooperation (AMICAF-SSC) dari FAO
dan untuk 1 Proyek Hibah satker BBSDLP dengan judul proyek Reducing disaster risks caused by changing climate in Nusa Tenggara Timur (NTT) and Nusa Tenggara Barat (NTB) Provinces in Indonesia juga tidak masuk DIPA 2016 karena tidak ada dana masuk dikarenakan BBSDLP hanya sebagai Tim Pengarah atau monev dan semua dibiayai langsung dari FAO . Total pendapatan senilai Rp6,599,510,281,00, belanja senilai Rp6,107,391,457,00, Saldo Bruto senilai Rp1,187,012,874.00 disetor ke Kas Negara senilai Rp880,00 sehingga saldo akhir hibah senilai Rp1,187,011,994,00. F.4 PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA Pada periode 31 Desember 2016 total piutang pada satker lingkup Badan Litbang Pertanian senilai Rp2,567,913,168.38, Temuan
BPK-RI
ber-SKTM
senilai
Rp753,109,316,00,
sedangkan Non SKTM senilai Rp130,642,474.51 Temuan Itjen ber-SKTM senilai Rp1,444,951,400.47, sedangkan Non SKTM senilai
Rp239,209,977.40,00.
Dengan
disimpulkan bahwa total piutang
demikian
dapat
yang ber-SKTM senilai
Rp2,198,060,716.47 dan Non SKTM senilai Rp369,852,451.91. Setelah dilakukan koreksi internal terhadap Total Penyelesaian Piutang
Negara
Temuan
Itjen
terdapat
koreksi
senilai
Rp41,928,731.03 yang belum dicatat pada satker BPTP Jawa tengah yang merupakan pembayaran Kelebihan pembayaran sarana TTP (PT intan Pesona) senilai Rp23,678,458.03 dengan NTPN B12981JBSKDM0AQ1 Tanggal 23 November 2016 dan kemahalan harga pengadaan pesawat drone (CV. Global Survey Indonesia)
senilai
Rp18,250,273.00
dengan
NTPN
27F954R7R8VDDONH Tanggal 30 Desember 2016 Sehingga total piutang periode 31 Desember 2016 Audited senilai Rp2,682,223,845.38, Temuan BPK – RI per- SKTM dan Non SKTJM adalah sama dengan nilai pada saat Unaudited, Temuan
Itjen
ber-
SKTJM
senilai
Rp1,559,262,077.47
sedangkan Non SKTJM adalah sama dengan nilai pada saat Unaudited. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa total piutang ber- SKTJM senilai Rp2,312,371,393.47 dan Non SKTM senilai Rp369,852,451.91. Rincian Daftar Piutang Negara ber-SKTJM dan Non SKTJM disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini. F.5 PENJELASAN PERSEDIAAN 526 Penyelesaian serah terima barang persediaan hasil pengadaan melalui MAK 526 kepada Pemda sesuai instruksi Kepala Badan Litbang Pertanian melalui surat nomor 972/PL.230/I/04/2016 tanggal 13 April 2016 (fotokopi surat terlampir) sebagai berikut: 1. Agar segera mengidentifikasi satker yang akan menerima barang persediaan hasil pengadaan MAK 526 2. Aset tersebut dapat segera diserahkan kepada satker daerah, namun aset dimaksud masih dalam pengawasan Badan Litbang Pertanian sampai program TTP selesai yang diperkirakan selama 3 tahun Proses serah terima barang kepada Pemerintah Daerah dengan pola hibah berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 96/PMK.06/2007 dan ketentuan lain yang berlaku. Pada pencatatan di SIMAK BMN, terdapat 25 satker yang mempunyai belanja 526 sampai dengan 31 Desember 2016,
sebanyak 10 satker sudah terbit BASTnya diantaranya adalah :
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Permentan No 70 Tahun 2016 (Satker/Poktan/Eselon I) No BAST Tanggal BAST B-944.1/PL.130/H/09/2016 30-Sep-16 B-927.2/PL.130/H.1/09/2016 27-Sep-16 Puslitbanghorti B-926.1/PL.310/H/09/2016 27-Sep-16 315.1/PL.310/I/04/2016 14-Apr-16 BPATP B-1146/PL.130/H/11/2016 07-Nov-16 BPTP ACEH B-1047/PL.130/H/10/2016 26-Okt-16 BPTP Sumsel B-974.1/PL.130/H/10/2016 07-Okt-16 BPTP Yogyakarta B-1043/PL.130/H/10/2016 25-Okt-16 BPTP Jatim B-1265/PL.130/H/12/2016 05-Des-16 BPTP NTT B-1336/PL.130/H/12/2016 29-Des-16 BPTP Kalteng B-1289.2/PL.130/H/12/2016 13-Des-16 BPTP Kalsel B-1141.1/PL.130/H/10/2016 03-Nov-16 B-1316.1/PL.130/H/12/2016 22-Des-16 B-1316.2/PL.130/H/12/2016 22-Des-16 B-1317.1/PL.130/H/12/2016 22-Des-16 B-1317.2/PL.130/H/12/2016 22-Des-16 B-187/PL.130/H/1/2017 23-Jan-17 BB Pascapanen B-1133/PL.130/H/11/2016 03-Nov-16 B-1136/PL.130/H/11/2016 03-Nov-16 B-1134/PL.130/H/11/2016 30-Nov-16 B-1135/PL.130/H/11/2016 03-Nov-16 B-1137/PL.130/H/11/2016 03-Nov-16 Satker
F.6 HAMBATAN DAN KENDALA Hambatan dan kendala lainnya dalam pelaksanaan SAP dan penyusunan Laporan Keuangan Semester II TA 2016 sebagai berikut : a. Mulai diterapkannya e-rekon untuk aplikasi SAIBA. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan angka hasil verifikasi satker di eselon 1 dengan hasil e-rekon. b. Terjadinya perbedaan nilai tersebut karena satker tidak melaporkan kembali perubahan-perubahan yang terjadi pasca
berlangsungnya
workshop
penyusunan
laporan
keuangan semester 1. c. Selain itu tidak diberlakukannya Aplikasi SAIBA Eselon 1 menyebabkan Eselon 1 tidak memiliki data yang akurat untuk melakukan verifikasi ditingkat satker. d. Petugas kurang memahami akuntansi akrual, walaupun sudah diadakan beberapa kali pelatihan SAIBA.
e. Satker terlambat dalam mengirimkan laporan keuangan tiap bulan f. Terdapat beberapa satker yang belum melakukan Jurnal Penyesuaian terhadap akun – akun neraca di tahun 2016 g. Penggunaan akun yang tidak sesuai dengan tupoksi h. Terdapat kesalahan dalam klasifikasi belanja atas realisasi pengeluaran yang dilakukan (perlu koord pelaksana dg petugas SAIBA/SIMAK BMN) i. CaLK Satker belum memberikan informasi yang cukup, sehingga menyulitkan saat digabungkan di Eselon I. j. Adanya Selisih realisasi belanja modal antara SAIBA dan SIMAK BMN. k. Kedisiplinan para petugas/penyelenggara akuntansi tingkat UAKPA/B tentang kaidah-kaidah akuntansi kurang. Hal ini terlihat dari saldo awal UAKPA tidak sama dengan saldo awal UAPPAE-1. Penyebabnya adalah perubahan yang dilakukan Satker tidak dilaporkan ke Eselon I. l. Koordinasi antara operator SAIBA dan SIMAK-BMN belum efektif, sehingga proses kapitalisasi antara aset dengan uang tidak dapat berjalan dengan baik. m.Operator SIMAK-BMN agak sulit mendapatkan dokumen sumber sebagai bahan perekaman data, antara lain dokumen kontrak, BAST barang, SPM dan SP2D serta dokumen lainnya yang dapat menggambarkan spesifikasi barang, sehingga perekaman data SIMAK-BMN tahun berjalan tidak dapat berjalan dengan sempurna. n. Pemahaman para penanggung jawab di UAKPA/B terhadap substansi akuntansi juga masih kurang, sehingga masih terjadi kesalahan-kesalahan atas laporan yang dicetak. o. Fungsi Bagan Akun Standar dan Kaidah Akuntansi belum dipahami betul oleh insan akuntasi, sehingga terjadi kesalahan pembebanan di DIPA, kesalahan penyetoran pengembalian belanja, dan temuan aparat pemeriksa. p. Panjangnya proses birokrasi hibah dari tahapan register, proses pengurusan rekening lainya (untuk menampung dana
hibah),
revisi
DIPA
dan
pertanggungjawaban
realisasi
(penerbitan SPHL) ke KPPN VI Jakarta untuk hibah luar negeri sangat menyulitkan, karena proses tersebut hanya dilakukan terpusat di Jakarta tidak dapat dilakukan di KPPN setempat dengan waktu yang terbatas dan minimnya informasi, sedangkan UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian penerima hibah luar negeri tersebar di seluruh Indonesia dan dana hibah yang diterima juga terbatas untuk penelitian. q. Proses revisi DIPA hibah harus menunggu proses revisi DIPA APBN murni.
