LAPORAN KINERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI TAHUN 2015
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2016
Laporan Kinerja Tahun 2015
Ikhtisar Eksekutif
KATA PENGANTAR
Dalam UU. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Kinerja (LK), sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Secara internal Kementerian Perindustrian juga telah mengeluarkan Permen, yaitu; Permenperin Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan Permenperin Nomor 75/MIND/PER/9/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Penyusunan LK Tahun 2015 bertujuan untuk mengetahui tercapainya target pada unit kerja di lingkungan BPKIMI yaitu keberhasilan capaian yang terukur setiap tahunnya, berdasarkan Rencana Kinerja yang disusun tahun 2015 disamping peran strategisnya dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset. Berpedoman kepada mekanisme yang berlaku, penyusunan LK BPPI tahun 2015, mengacu kepada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perindustrian. LK berisikan informasi tentang kinerja yang telah dicapai dalam satu tahun dengan rincian PAGU DIPA BPKIMI TA. 2015. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dibuat agar dapat menjadi informasi dan sebagai bahan evaluasi bagi Unit/Satuan Kerja di lingkungan BPKIMI dan Unit Kerja yang terkait.
Jakarta,
Februari 2015
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri,
i
Laporan Kinerja Tahun 2015
Ikhtisar Eksekutif
IKHTISAR EKSEKUTIF
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di bidang penelitian dan pengembangan industri yang mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian. Selama Tahun 2015, BPPI telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan TUSI yang diamanahkan dalam rangka untuk mendukung pembangunan industri Nasional. Berikut kinerja BPPI selama tahun 2015. Sasaran Strategis BPKIMI Tahun 2015 terdiri dari : 1. Meningkatnya investasi sektor industri, dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas, dengan realisasi sebesar 8 % atau capaian sebesar 153,85%; 2. Meningkatnya penerapan standar, dengan capaian indikator kinerja yaitu Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib, , dengan realisasi sebesar 10, 18% atau capaian sebesar 203,6%; 3. Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut: a. Pertumbuhan pengembangan teknologi industri, dengan realisasi sebanyak 62 hasil litbang atau capaian sebesar 0 % b. Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri, dengan realisasi sebesar 49 hasil litbang yang diterapkan atau capaian sebesar 0 %. c. Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri, dengan capaiansebanyak 14 usulan paten yang didaftarkan atau sebesar 100 %. d. Jumlah Balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park, dengan capaian sebanyak 3 balai yang difasilitasi atau sebesar 100 %. 4. Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau, dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi, dengan realisasi sebanyak 24 perusahaan atau capaian sebesar 125 % b. Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau, dengan capaian sebanyak 12 kebijakan dan infrastruktur atau sebesar 120 %
ii
Laporan Kinerja Tahun 2015
Ikhtisar Eksekutif
c. Jumlah Industri yang mengikuti Expo Industri Hijau, dengan capaian sebanyak 13 industri atau sebesar 108,33 % 5. Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil Litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri, dengan indikator kinerja sebagai berikut: a. Jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung Balai, dengan capaian sebanyak 10 peralatan atau sebesar 100,00%; 6. Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri, dengan indikator kinerja Peningkatan kepuasan pelanggan, capaian indeks 3,8 atau sebesar 108,57%. 7. Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri, dengan indikator kinerja Peningkatan kompetensi SDM BPKIMI, capaian sebanyak 308 orang atau sebesar 112%. Realisasi anggaran Tahun 2015 untuk mendukung Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri sebesar Rp 532.508.200.319 dari Pagu Rp 579.139.170.000,- atau sebesar 91,95 %, dengan uraian kegiatan sebagai berikut : 1. Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri Pagu sebesar Rp 6.805.000.000- telah direalisasikan sebesar Rp 5.847.294.730,-atau sebesar 85,93 %; 2. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri pagu anggaran sebesar Rp 17.975.400.000,telah direalisasikan sebesar Rp 13.060.908.767- atau sebesar 72,66%; 3. Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup Pagu sebesar Rp 13.489.000.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 11.873.078.648,- atau 88,02%; 4. Penyusunan Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 39.130.949.000,-telah direalisasikan sebesar Rp 34.824.371.856,atau 88,99%; 5. Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual memiliki Pagu sebesar Rp. 14.351.653.000,- telah direalisasikan sebesar Rp 9.748.650.906,- atau 67,93 %; 6. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi yang dilaksanakan 11 Balai Besar mempunyai Anggaran Pagu DIPA tahun 2015 sebesar Rp. 314.941.820.000 dengan realisasi sebesar Rp 298.469.928.403 atau sebesar 94,77 %; 7. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri yang dilaksanakan oleh 11 Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri Anggaran Pagu Dipa sebesar Rp 172.445.348.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 158.683.967.009,- atau 92,02%.
iii
Laporan Kinerja Tahun 2013
Daftar Isi
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................................ i IKHTISAR EKSEKUTIF ...................................................................................................................................................... ii DAFTAR ISI............................................................................................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................................................... 1 A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi .................................................................................................................... 1 B. Peran Strategis Organisasi....................................................................................................................................... 3 C. Struktur Organisasi ..................................................................................................................................................... 3 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................................................................................... 6 A. Rencana Strategis BPKIMI ....................................................................................................................................... 6 B. Rencana Kinerja BPKIMI Tahun 2014 ............................................................................................................... 12 C. Rencana Anggaran ................................................................................................................................................... 13 D. Dokumen Penetapan Kinerja ............................................................................................................................... 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................................................................... 16 A. Analisis Capaian Kinerja ......................................................................................................................................... 16 B. Akuntabilitas Keuangan......................................................................................................................................... 40 BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................................................ 48
LAMPIRAN Pengukuran Kinerja BPKIMI TA 2015 Data Capaian
v
Laporan Kinerja Tahun 2015
Bab I Pendahuluan
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) mengalami perubahahan nomenklatur menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) sesuai Perpres No. 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian. Berdasarkan Perpres tersebut BPPI mengemban tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugas, BPPI menyelenggarakan fungsi yaitu: 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri; 2. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri; 3. Pemantauan,
evaluasi,
dan
pelaporan
pelaksanaan
penelitian,
pengkajian,
dan
pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri; 4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Untuk mendukung Tugas Pokok dan fungsi tersebut, BPPI memiliki 5 (lima) unit setingkat eselon II di pusat, 11 (sebelas) Balai Besar, 11 (sebelas) Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri), dan Balai Sertifikasi Industri (BSI) yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia.
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
1
Laporan Kinerja Tahun 2015
Bab I Pendahuluan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Balai Besar dan 11 (sebelas) Baristand Industri tersebut adalah kegiatan litbang yang bersifat mikro yang pada umumnya merupakan kegiatan litbang terapan, riset, standardisasi dan sertifikasi di bidang industri. Masing-masing Balai Besar dan Baristand Industri memiliki kompetensi inti seperti terlihat pada Tabel dibawah ini: Tabel 1.1 Kompetensi Inti Balai Besar Industri Balai Besar
Kompetensi Inti
1. Tekstil (BBT), Bandung
Desain Struktur dan Permukaan Tekstil
2. Bahan dan Barang Teknik (B4T), Bandung
Quality Assurance untuk teknologi pengelasan bawah air, instrumentasi virtual & material teknik/maju berbasis polimer
3. Logam dan Mesin (BBLM), Bandung
Desain Proses dan Produk engineering (fokus: peralatan energi dan tooling)
4. Keramik (BBK), Bandung
Material Engineering for Electric & Structural Ceramic
5. Pulp dan Kertas (BBPK), Bandung
Bioengineering untuk pulp dan kertas
6. Industri Agro (BBIA), Bogor
Komponen aktif bahan alami komoditas agro
7. Kimia dan Kemasan (BBKK), Jakarta
Fine Chemical & Degradable Packaging Design
8. Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), Semarang
Teknologi terapan untuk pengendalian buangan industri
9. Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP), Yogyakarta
Desain bahan dan konstruksi sepatu
10. Kerajinan dan Batik (BBKB), Yogyakarta
Desain dan bahan baku baru untuk produk-produk kerajinan dan batik
11. Industri Hasil Perkebunan (BBIHP), Makassar
Proses produksi dan teknologi terapan untuk pengolahan kakao
Tabel 1.2 Fokus Balai Riset dan Standardisasi Industri Baristand Industri
Fokus
1. Aceh
Rempah dan Minyak Atsiri
2. Medan
Mesin dan Peralatan Pabrik
3. Padang
Makanan Tradisional
4. Palembang
Karet Komponen Teknis
5. Lampung
Tepung Industri Agro
6. Surabaya
Mesin Listrik & Peralatan Listrik
7. Banjarbaru
Teknologi pengolahan kayu, rotan, dan bambu
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
2
Laporan Kinerja Tahun 2015
Bab I Pendahuluan
Baristand Industri
Fokus
8. Samarinda
Hasil Perikanan dan Perkebunan
9. Pontianak
Bahan baku kosmetik alami dan pangan semi basah
10. Manado
Teknologi Pengolahan Palma
11. Ambon
Teknologi Pengolahan Hasil Laut
B. Peran Strategis Organisasi Visi pembangunan industri tahun 2015 – 2019 adalah “Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 4 (empat) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sebagai berikut: 1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri 2. nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan; 3. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri 4. yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi; 5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; 6. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat a. dan memperkukuh ketahanan nasional.
Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan upaya-upaya yang dijabarkan ke dalam peta strategi 2015 – 2019 yang mengakomodir perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian strategis yaitu: 1) Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional; 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; 3) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri; 4) Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian Nasional; 5) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri; 6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri; 7) Menguatnya struktur industri.
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
3
Laporan Kinerja Tahun 2015
Bab I Pendahuluan
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi berbasis riset. Di samping memiliki peran strategis tersebut, BPKIMI juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas jasa bagi pengembangan industri khususnya industri kecil dan menengah (IKM), baik melalui produk kebijakannya (hasil litbang makro) maupun produk hasil litbang mikro (terapan) seperti hasil riset, standardisasi dan sertifikasi, pengujian serta rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri. Untuk mewujudkan peran litbang dalam rangka mendukung Pengembangan Industri Nasional khususnya mendukung pengembangan industri prioritas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri terus diperkuat sehingga dapat menghasilkan litbang yang implementatif. Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri yang menjadi program BPPI bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri melalui perumusan kebijakan strategis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan industri dan meningkatkan kemampuan industri dalam menciptakan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam uji komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, rancangan produk baru, proses produksi, energi terbarukan, lingkungan hidup, dan tenaga kerja serta sarana dan prasarana industri sebagai faktor pendukung berhasilnya pembangunan industri.
C. Struktur Organisasi Berdasarkan Permenperin No. 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, untuk mendukung tugas dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian, BPPI didukung oleh Sekretariat dan 4 (empat) satuan kerja pusat-pusat yaitu : 1)
Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
2)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan teknologi industri, jasa industri, serta promosi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri;
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
4
Laporan Kinerja Tahun 2015
3)
Bab I Pendahuluan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang industri hijau, lingkungan hidup, manajemen energi dan air;
4)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang;
5)
Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, pengembangan standardisasi industri. Di samping itu juga terdapat 11 unit Balai Besar, 11 Balai Riset dan Standardisasi Industri
(Baristand Industri) dan Balai Sertifikasi Industri yang mempunyai peranan yang penting sebagai unit pelayanan teknis dan perwakilan Kementerian Perindustrian di daerah. Beberapa Balai Besar dan Baristand ada yang telah memiliki status Badan Layanan Umum (BLU). Dengan berstatus BLU, Balai-Balai tersebut dapat secara cepat memberikan pelayanan teknis kepada masyarakat dan dapat mengelola aset dan keuangan secara optimal. Berikut struktur organisasi BPPI : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
SEKRETARIAT BADAN
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN IKLIM USAHA INDUSTRI
11 (sebelas) Balai Besar
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP
11 (sebelas) Baristand Industri
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Balai Setifikasi Industri
Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKIMI
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
5
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis BPPI Rencana Strategis (RENSTRA) disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Dokumen RENSTRA BPPI masih berupa rancangan teknokratik dan masih menggunakan nomenklatur BPKIMI. Untuk itu akan dilakukan review dan disesuaikan menjadi RENSTRA BPPI sesuai nomenklatur dan organisasi BPPI yang telah ditetapkan melalui Permenperin No. 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Arah kebijakan di dalam Rancangan Teknokratik RENSTRA BPKIMI mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, RPJMN tahun 2015 – 2019, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dengan fokus pada peningkatan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan, serta peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional. Pada Rancangan Teknokratik RENSTRA BPKIMI 2010-2014 tertuang Visi BPPI yaitu ”Menjadi lembaga penyedia rumusan kebijakan yang visioner dan pelayanan teknis teknologis terkini yang mampu menjadi katalis peningkatan produktivitas dan daya saing sektor industri di tingkat nasional maupun global” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, BPPI pada 5 tahun kedepan (20152019) mengemban Misi sebagai berikut: 1. Mengembangkan kebijakan dan iklim usaha industri yang kondusif; 2. Meningkatkan peran standardisasi sebagai referensi pasar; 3. Mendorong pengembangan teknologi industri yang maju dan berdaya saing termasuk di dalamnya perlindungan HKI; 4. Mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (industri hijau); Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
6
Laporan Kinerja Tahun 2015
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
5. Meningkatkan penguasaan teknologi dan penggunaan SDA lokal melalui kegiatan litbang dan pelayanan jasa teknis. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk periode tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: 1. Perspektif Pemangku Kepentingan Sasaran Strategis 1: Meningkatnya investasi di sektor industri, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Meningkatnya investasi di sektor industri Sasaran Strategis 2: Kuatnya Struktur Industri, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Peningkatan penguasaan teknologi industri; 2) Laju pertumbuhan industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau; 3) Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib 2. Perspektif Proses Internal Sasaran Strategis 1: Tersusunnya Insentif dan Disinsentif bagi Industri, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Jenis usulan insentif dan disinsentif. Sasaran Strategis 2: Tersusunnya rancangan Standar nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC) bidang industri, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Jumlah Rancangan SNI (RSNI), ST dan PTC 2) Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib 3) Jumlah lembaga penilaian kesesuaian bagi pemberlakuan SNI, ST dan PTC secara wajib Sasaran Strategis 3: Terusunnya Arah Pembangunan Industri, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Jumlah rencana pembangunan industri. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kepada Pelaku Usaha Industri dan Masyarakat dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
7
Laporan Kinerja Tahun 2015
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
1) Indeks kepuasan pelanggan. 3. Perspektif Pembelajaran Organisasi Sasaran Strategis 1: Sistem Informasi yang Handal, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Jumlah aplikasi sistem informasi yang tersedia. Sasaran Strategis 2: Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan. Sasaran Strategis 3: Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Tingkat penyerapan anggaran; 2) Tingkat kualitas laporan keuangan. Sasaran Strategis 4: Sistem Pengendalian Internal yang Efektif, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Jumlah satuan kerja (satker) yang melaksanakan sistem pengendalian internal. Sasaran Strategis 5: Sistem Pelaporan yang Handal, dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu: 1) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan 2) Nilai SAKIP
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPPI Arah kebijakan dan strategi BPPI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri adalah : 1. Peningkatan kemampuan penguasaan teknologi maju; 2. Peningkatan fasilitasi penerapan teknologi dan perlindungan HKI; 3. Peningkatan kualitas hasil litbang industri; 4. Pengembangan kebijakan regulasi teknis dan kemampuan pelayanan teknis SNI lingkup industri; 5. Pengembangan kebijakan menuju iklim usaha kondusif dan Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang efektif; 6. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri hijau; 7. Peningkatan pemanfaatan SDA lokal di industri.
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
8
Laporan Kinerja Tahun 2015
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Renstra Kemenperin Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 31.1/M-IND/PER/3/2015, Program Pengembangan BPPI terdapat dalam Program VII yaitu: Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri dan masuk dalam Sasaran Strategis 5 yaitu: Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri mencakup kegiatankegiatan sebagai berikut: 1. Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri dilaksanakan oleh Sekretariat BPKIMI dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Terwujudnya kebijakan dan program BPKIMI yang berkualitas dan berkelanjutan, (2) Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel, (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri, (4) Sistem informasi yang handal, dan (5) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur. 2. Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri Kegiatan Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yg kondusif, dan (2) Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiscal dan non-fiskal) oleh industri. 3. Pengembangan standardisasi industri Kegiatan Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri dilaksanakan oleh Pusat Standardisasi dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya RSNI, ST, PTC, (2) Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri, (3) Tersedianya SDM dibidang Standardiasi Industri, dan (4) Tersedianya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) untuk Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian. 4. Pengembangan Industri Hijau Kegiatan Pengembangan Industri Hijau dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya Kebijakan Industri Hijau, (2) Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau, (3) Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
9
Laporan Kinerja Tahun 2015
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Tersedianya Infrastruktur Industri Hijau, dan (4) Terwujudnya Industri yang menerapkan prinsip industri hijau. 5. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi dan HKI Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi dan HKI dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Teknologi dan HKI dengan Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) Tersedianya rumusan Kebijakan Teknis Bidang Teknologi Industri dan HK, (2) Tersedianya sistem dan infrastruktur audit teknologi, (3) Terfasilitasinya pemanfataan dan penerapan teknologi industri, (4) Meningkatnya motivasi berinovasi bagi peneliti dan industri, (5) Meningkatnya litbang prioritas teknologi industri, (6) Tersedianya Pembinaan Perlindungan HKI di Bidang Teknologi Industri, dan (7) Terlaksananya program, monitoring, pengembangan SDM, dan operasional di bidang teknologi industri. 6. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri Kegiatan Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri dilaksanakan oleh Balai-Balai di lingkungan BPKIMI dengan sasaran kegiatan/output yang dihasilkan adalah (1) hasil penelitian dan rekayasa industri dan (2) layanan jasa teknis industri. 7. Riset dan Standardisasi Industri Kegiatan Riset dan Standardisasi Industri dilaksanakan oleh Baristrand di lingkungan BPKIMI dengan Sasaran kegiatan /output yang dihasilkan adalah (1) hasil penelitian dan rekayasa industri dan (2) layanan jasa teknis industri.
STRATEGI BPPI Strategi BPKIMI dalam mendukung visi dan misi pembangunan industri adalah : 1.
Mengembangkan jejaring dengan instituisi kebijakan litbang dan teknologi terkemuka melalui organiasi internasional, kerangka kerjasama perdagangan bebas dan kemitraan dengan akademisi;
2.
Mendorong pengembangan kerjasama dengan dunia usaha untuk mengembangkan teknologi dan memanfaatkan potensi bahan baku lokal;
3.
Mengembangkan bank data yang lengkap dan mutakhir;
4.
Meningkatkan kompentensi SDM BPKIMI sesuai perkembangan IPTEK Industri;
5.
Mengembangkan kapasitas kelembagaan litbang dan LPK. Selanjutnya, dalam Peta Strategi akan diuraikan langkah-langkah dalam mewujudkan
Strategi BPPI tersebut. Peta Strategi BPPI seperti pada Gambar 2.1:
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
10
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
Gambar 2.2 Peta Strategi BPPI Sasaran-sasaran dari Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri ini adalah sebagai berikut: 1.
Pengembangan kebijakan dan fasilitasi dalam meningkatkan iklim usaha industri Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah tumbuhnya industri pionir maupun industri strategis; dan harmonisasi kebijakan sektor industri.
2.
Pengkajian dan Pengembangan Teknologi dan HKI Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah pengembangan teknologi industri, penerapan teknologi di industri, dan penerapan HKI di industri.
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
11
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
3.
Pengembangan standardisasi industri Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah penurunan produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib.
4. Pengembangan Industri Hijau Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah Standar Industri Hijau, lembaga sertifikasi industri hijau, dan pelatihan-pelatihan bagi auditor industri hijau yang tersertifikasi. 5.
Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya perencanaan program dan anggaran, laporan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, pengembangan SDM
serta layanan manajemen dalam mendukung
pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi, Standardisasi, dan Industri Hijau. 6. Penelitian, Pengembangan Teknologi dan Perekayasaan Industri Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah hasil penelitian dan rekayasa industri dan layanan jasa teknis industri. 7.
Riset dan Standardisasi Industri Sasaran kegiatan/output yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain adalah hasil penelitian dan rekayasa industri dan layanan jasa teknis industri.
B. Rencana Kinerja BPKIMI Tahun 2014 Secara nomenklatur telah terjadi perubahan dari Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI) menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), namun dalam program dan penganggaran masih dengan nama Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Indutri. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung program tersebut terdiri atas: 1. Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri; 2. Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri; 3. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri; 4. Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup; 5. Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual; 6. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi; 7. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
12
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
Berdasarkan program dan kegiatan tersebut di atas maka dapat diuraikan Rencana Kinerja BPPI pada tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 2.3 Rencana Kinerja BPPI TA. 2015 No.
Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Target
1.
Meningkatnya Investasi Sektor Industri
Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas
5,2 Persen
2
Meningkatnya Penerapan Standar
5 Persen
3
Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI
Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
4
5
6
7
Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau
Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM BPKIMI
10 Persen 10 Persen
Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri Jumlah Balai yang Difasilitasi untuk Mendukung Science Park
10 Persen
Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi
20 Persen
Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau Jumlah Industri yang Mengikuti Expo Industri Hijau Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai
Tingkat Kepuasan Pelanggan
Peningkatan Kompetensi SDM BPKIMI
3 Balai
10 Kebijakan dan Infrastruktur 12 Industri 10 Paket Peralatan
Skala Indeks 3,5
275 Orang
C. Rencana Anggaran Pada
Tahun
Anggaran
2015
BPPI
memperoleh
anggaran
sebesar
Rp
578.659.170.000,-. DIPA tersebut terdiri dari anggaran Sekretariat, 4 (empat) Pusat-Pusat, 11 (sebelas) Balai Besar, 11 (sebelas) Balai Riset Standardisasi Industri dan Balai Sertifikasi Industri. Berikut rincian anggaran dari tiap-tiap satker BPPI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
13
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
Tabel 2.4. Pagu Anggaran Program BPPI 2015 Program/Kegiatan Program: Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Kegiatan 1: Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri Kegiatan 2: Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri Kegiatan 3: Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup Kegiatan 4: Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri Kegiatan 5: Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual Kegiatan 6: Penelitian dan Pengembangan Teknologi a. Peningkatan Dan Pengembangan Teknologi b. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
Pagu Anggaran (Rp 000,-) 578.659.170 6.805.000 17.975.400 13.489.000
39.130.949 14.351.653
304.999.059 181.908.109
D. Dokumen Penetapan Kinerja Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPPI TA. 2015 mengacu pada Renstra BPPI tahun 2015 – 2019, dimana sasaran program lebih berorientasi outcome. Berikut Perjakin BPPI TA. 2015 sebagaimana tabel dibawah ini:
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
14
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Tahun 2015
No. 1.
2
3
4
5
6
7
Sasaran Program/Kegiatan Meningkatnya Investasi Sektor Industri Meningkatnya Penerapan Standar Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI
Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau
Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM BPPI
Indikator Kinerja
Target
Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas
5,2 Persen
Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
5 Persen
Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri Jumlah Balai yang Difasilitasi untuk Mendukung Science Park Pertumbuhan Industri yang Menerapkan Konservasi Energi Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau Jumlah Industri yang Mengikuti Expo Industri Hijau Jumlah Paket peralatan Laboratorium dan Sarana Pendukung Balai
Tingkat Kepuasan Pelanggan
Peningkatan Kompetensi SDM BPPI
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
10 Persen 10 Persen 10 Persen 3 Balai 20 Persen 10 Kebijakan dan Infrastruktur 12 Industri 10 Paket Peralatan
Skala Indeks 3,5
275 Orang
15
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Analisis Capaian Kinerja Dalam mencapai visi dan misinya, BPPI melaksanakan program/kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian tahun 2015-2019 yang setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPPI tahun 20154. Pada TA. 2015 Tapkin BPPI meliputi 7 (tujuh) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu : 1.
Sasaran Strategis I: Meningkatnya Investasi Sektor Industri;
2.
Sasaran Strategis II: Meningkatnya Penerapan Standar;
3.
Sasaran Strategis III: Meningkatnya Penguasaan Teknologi Industri dan Penerapan HKI;
4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Industri yang Menerapkan Prinsip-Prinsip Industri Hijau; 5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri ; 6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya Layanan Jasa Teknis kepada Industri; 7.
Sasaran Strategis VII : Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM BPKIMI; Dari Sasaran strategis tersebut diatas pada TA. 2015 BPKIMI telah menetapkan Sasaran
strategis untuk Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri ada beberapa sasaran strategis dalam Renstra yang tidak tercantum pada Perjanjian Kinerja TA. 2015. Program/eselon I, namun Sasasaran Strategis tersebut terdapat dalam Tapkin TA. 2015 kegiatan/ Unit eselon II pelaksananya. Hal ini disebabkan adanya pemilihan skala prioritas dari Sasaran Startegis yang akan ditampilkan dalam Tapkin. TA. 2015. Selain itu, karena adanya reorganisasi di tingkat Kementerian Perindustrian dan BPPI belum sempat melakukan review Renstra BPPI pada TA. 2015. Adapun, hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
16
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya investasi sektor industri Indikator Kinerja I.1
Target
Realisasi
% Capaian
5,2 %
8,00 %
153,85%
Pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas
Pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas dihitung dari peningkatan jumlah investasi industri yang mengajukan permohonan fasilitas fiskal (tax holiday & tax allowance). Angka perhitungan diambil dari total nilai investasi industri yang mengajukan permohonan fasilitas fiskal (TH&TA) pada tahun 2015 dibagi dengan total investasi tahun 2014 (berdasarkan data BKPM), dan dijadikan Persen. Nilai investasi tahun 2014 sebesar 15 Triliyun. Hingga bulan Desember 2015, total nilai investasi industri yang telah mendapatkan Tax Allowance sebesar Rp. 1,2 Trilyun. Nilai investasi tersebut dihitung dari investasi 16 Perusahaan yang telah memanfaatkan fasilitas fiskal. Dengan demikian terjadi kenaikan investasi sebesar 8% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Nilai investasi pada indikator ini hanya bisa dihitung dari investasi industri yang memanfaatkan fasilitas Tax Allowance, sedangkan nilai investasi untuk industri yang mengajukan Tax holidays belum bisa dihitung karena masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan sebagai instansi pengambil keputusan. Diharapkan pada tahun mendatang, nilai investasi dapat lebih ditingkatkan dengan penambahan jumlah industri yang memanfaatkan fasilitas fiskal berupa Tax Holiday dan Tax Allowance. Secara keseluruhan, capaian/realisasi dari indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan antara lain adalah: - Menyusun rekomendasi untuk usulan fasilitas fiskal (Tax Allowance dan Tax Holiday); - Pengeluaran surat rekomendasi terkait fasilitas fiskal; - Mengajukan permohonan pemanfaatan fasilitas fiskal kepada Kementerian Keuangan; - Rekapitulasi data industri pioneer dan industri prioritas yang mengajukan fasilitas fiskal; - Kalkulasi nilai investasi industri pionir dan industri prioritas yang mengajukan fasilitas fiskal hingga Desember 2015. 2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya penerapan standar Indikator Kinerja II.1
Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib
Target
Realisasi
% Capaian
5%
10,18%
203,60%
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
17
Laporan Kinerja Tahun 2015
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis II adalah Rasio Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara wajib terhadap tahun sebelumnya. Perhitungan indikator ini adalah dengan membandingkan nilai impor tahun 2015 untuk komoditi produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC telah diberlakukan secara wajib dengan nilai import pada tahun sebelumnya pada periode yang sama tahun 2014. Nilai impor periode Jan-Okt 2014 sebesar 4.743.178.461 US$ sedangkan pada periode JanOkt 2015 sebesar 4.260.171.932 US$. Dengan demikian terjadi penurunan nilai impor sebesar 10,18%. Nilai impor dihitung dari impor komoditi 99 SNI wajib (tidak termasuk biskuit, kompor 2 dan 3 tungku) dengan 227 nomor HS. Realisasi indikator ini sebesar 10,18% telah melebihi sasaran yaitu sebesar 5%. Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain adalah: - Penyusunan Program Nasional Regulasi Teknis (PNRT) 2015-2016; - Penyusunan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) 2015; - Penyusunan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK dalam rangka pemberlakuan SNI wajib; - Pengawasan peberlakuan SNI; - Rekapitulasi nilai impor produk ber-SNI Wajib dengan menggunakan data sekunder dari Pusdatin dan BPS; - Kalkulasi rasio penurunan impor produk ber-SNI Wajib dengan menggunakan data sekunder.
Hasil dari kegiatan Standadisasi Industri selama TA. 2015 adalah telah dikonsensuskan sebanyak 116 RSNI pada tahun 2015, telah ditunjuk LPK untuk 102 SNI Wajib yang terdiri dari 38 LSPro dan 124 Lab. Uji (74 Lab dalam negeri dan 50 Lab Luar Negeri), dan telah disusun 7 (tujuh) Skema Sertifikasi Mutu Produk yaitu : mainan anak, kloset duduk, minyak goreng sawit, semen, tepung terigu, blok kaca, kompor LPG2 dan 3 tungku. Bila dibandingkan regulasi teknis anatara Indonesia dan ASEAN dapat tergambar pada tabel dibawah ini :
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
18
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
Tabel 3.6 Cakupan Standar/Produk Terkait Harmonisasi Standar dan Regulasi Teknis di ASEAN dan Indonesia No
Sektor
Regulasi Teknis di Indonesia
Regulasi Teknis di ASEAN
1
Peralatan listrik dan elektronika
15 standar
133 standar IEC
2
Produk karet
3 standar
46 standar ISO
3
Pangan olahan
9 standar
HS Code 16-22
4
Komponen otomotif
11 standar
19 regulasi UNECE
5
Produk kayu
-
34 standar ISO
6
Bahan bangunan
23 standar
Structural steel and steel bar 5 HS Codes on Glass Portland cement
Data Impor Produk yang Termasuk Dalam Cakupan Regulasi Teknis Pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib di tingkat ASEAN, adalah sebagai berikut :
Tahun
Jumlah (US$) Penurunan (%)
2012
Tabel 3.7 Data Impor Produk 2013
1.267.842.966
1.157.011.528 8,74
2014
931.249.299 19,51
2015 (per November) 678.328.263 27,16
Dari tabel diatas dapat kita lihat, masih kurangnya regulasi teknis yang diberlakukan di Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN. Sedangkan bila melihat dari penurunan nilai impor produk SNI Wajib dari 99 SNI wajib (tidak termasuk biskuit, kompor 2 dan 3 tungku dan blok kaca) dan 227 nomor HS, adalah :
Tahun Jumlah (US$) %penurunan
2010 4.557.357.624
Tabel 3.8 Penurunan nilai impor produk SNI Wajib 2011 2012 6.834.674.953 -49,97
7.589.614.656 -11,05
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
2013 6.665.342.575 12,18
2014 5.755.186.300 13,66
19
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015 7.589.614.656 6.834.674.953
6.665.342.575 5.755.186.300
4.557.357.624
Tahun Jumlah (US$)
2010
Tahun
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
2010
2011
2012
2013
2014
6.834.674.953
7.589.614.656
6.665.342.575
5.755.186.300
Jumlah (US$) 4.557.357.624
Gambar 3.3 Penurunan nilai impor produk SNI Wajib
3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI a. Pertumbuhan pengembangan teknologi industri Indikator Kinerja III.1 Pertumbuhan pengembangan teknologi industri
Target
Realisasi
% Capaian
10%
0,00%
0,00%
Pengembangan teknologi industri dilihat dari pelaksanaan litbang dan aplikasi hasil litbang berdasarkan program prioritas dan intermediasi hasil litbang. Pertumbuhan dihitung dari peningkatan jumlah litbang yang siap diterapkan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan dilakukan oleh Balai Besar/Baristand Industri pada TA. 2015 adalah 62(enam puluh dua) litbang, diharapkan pada TA. 2015 dapat naik 10 % menjadi 68(enam puluh delapan) hasil litbang. Namun, pada TA. 2015 pengembangan teknologi industri tidak mengalami pertumbuhan karena realisasinya 62 (enam puluh dua) hasil libang sama dengan TA. 2014. Yang dapat terealisasi pada TA. 2015 adalah 62(enam puluh dua) hasil litbang, sehingga realisasinya tidak mencapai target yang diharapkan.
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
20
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015 Target
Realisasi
120 100 80 60 40 20 0
2013
2014
2015
Target
87
30
68
Realisasi
96
62
62
Gambar 3.4 Jumlah pengembangan teknologi industri Tahun 2013 – 2015 Tabel 3.9 Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri 2013
Realisasi Pengembangan Teknologi Industri
2014
2015
T
R
%
T
R
%
T
R
%
87
96
110,34
30
62
206,67
68
62
91,18%
Pertumbuhan Pengembangan Teknologi Industri
-35,42%
0,00%
Untuk TA.2014, jumlah hasil litbang yang siap diterapkan menurun dibandingkan TA. 2013 dan pada TA. 2015 realisasinya sama dengan TA. 2014. TA. 2015 tidak ada pertumbuhan pengembangan teknologi industri karena adanya penurunan volume pengembangan litbang yang disebabkan berkurangnya alokasi anggaran dan meningkatnya kriteria kualitas litbang. Bila melihat hasil litbang yang dilaksanakan selama 5(lima) tahun terakhir dapat tergambar pada tabel dibawah ini :
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
21
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
300 250 200 150 100 50 0
2011
2012
2013
2014
2015
Target
168
194
250
256
200
Realisasi
186
200
182
161
200
Capaian
110,71%
103,09%
72,80%
62,89%
100,00%
Target
Realisasi
Capaian
3.5 Gambar Hasil litbang 2011-2015
Pada TA. 2015, hasil litbang yang termasuk pengembangan teknologi merupakan hasil litbang yang siap diterapkan, bukan total hasil litbang yang dilaksanakan selama TA. 2015. Untuk hasil litbang yang siap diterapkan memiliki kriteria tertentu yang berbeda dengan hasil libang yang dilaksanakan tiap tahun, yaitu : - Hasil litbang kurun waktu 5 tahun terakhir (2010 sd 2014) telah dilakukan pilot project; - Telah dihitung tekno meternya; - Telah memiliki mitra usaha/industri untuk dalam mengembang litbang tersebut. Hal ini menyebabkan pengembangan hasil litbang untuk sampai pada tahap “siap diterapkan” cenderung terhambat dan tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan dikarenakan perlu pengembangan lanjutan dari hasil litbang yang membutuhkan Sumber Daya (anggaran, SDM, dan infrastruktur) yang lebih besar. Sasaran program meningkatnya penguasaan teknologi industri merupakan upaya pengembangan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri tidak lepas dari upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan dukungan sarana prasarana litbang. Tatangan
yang dihadapi dalam mengembangkan tingginya kemampuan inovasi dan
penguasaan teknologi industri adalah: -
Keterbatasan sumber daya litbang (SDM, sarana, dan prasarana litbang);
-
Masih kurangnya pelatihan di bidang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan peningkatkan kompetensi SDM Peneliti di Balai;
-
Masih terbatasnya dukungan peralatan laboratorium dari segi kapasitas, sedangkan usia peralatan yang ada rata-rata relatif sudah tua;
-
Masih terbatasnya pemanfaatan hasil litbang di lingkungan masyarakat industri, bila dibandingkan jumlah litbang yang potensial untuk diterapkan.
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
22
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
-
Mayoritas pelaku industri masih sangat tergantung dengan teknologi dari luar negeri;
-
Terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi, teknologi, dan pelayanan litbang teknologi;
-
Kerja sama atau kolaborasi litbang antar lembaga litbang pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Industri relatif masih rendah jika dibandingkan Negara lain;
-
Masih terdapat peneliti/perekayasa maupun pelaku industri yang belum memahami pentingnya HKI dan cara mendaftarkan HKI. Langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain :
-
Mempertajam fokus litbang lindustri yang berorientasipada pemetaan kebutuhan usaha;
-
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas litbang industri dengan memperkuat SDM, kelembagaan intermediasi, dan sarana litbang;
-
Meningkatkan networking (jejaring) dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri serta pelaku industri;
-
Memperkuat kompetensi inti Balai dan memperkuat pemasaran bersama Balai;
-
Meningkatkan komersialisasi hasil litbang teknologi.
b. Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri Indikator Kinerja III.2
Target
Realisasi
% Capaian
Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri
10
-22,22
0,00%
Penerapan inovasi teknologi industri dilihat dari teknologi hasil litbang yang diterapkan di industri khususnya pada IKM. Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan jumlah litbang yang diimplementasikan pada TA. 2015 dibandingkan TA. 2014. Pada TA. 2014 sebanyak 45 (empat puluh lima) hasil litbang yang telah diterapkan di industri, untuk mencapai pertumbuhan 10%, maka ditargetkan pada TA. 2015 terdapat 49(empat puluh sembilan) hasil litbang yang diterapkan pada industri. Tabel 3.10 Teknologi Hasil Litbang Yang Diterapkan Di Industri Target Realisasi Capaian
2011 2012 50 32 25 33 50,00% 103,13%
2013 2014 45 10 42 45 93,33% 450,00%
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
2015 49 35 71,43%
23
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015 60 50
49
50
45
45 42
40 30
35
33
32 25
20 10 10 0 2011
2012
2013
2014
2015
Gambar 3.6 realisasi Teknologi Hasil Litbang Yang Diterapkan Di Industri Pada tahun 2015 sebanyak 35 (tiga puluh lima) teknologi hasil litbang yang telah diimplementasikan pada industri. Pertumbuhan dari Penerapan inovasi teknologi industri pada TA. 2015 tidak mecapai target dari target 48 (empat puluh delapan) hasil litbang atau naik 10,00% dari TA. 2014, tidak terealisasi karena menurun menjadi 35 (tiga puluh lima) hasil libang atau -22,22%. Tabel 3.11 Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri 2013 Penerapan inovasi teknologi industri
2014
2015
T
R
T
R
T
R
45
42
10
45
49
35
Pertumbuhan
27,27%
7,14%
-22,22%
Bila dibanding TA. 2013-2015 realisasi TA. 2015 mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan, adanya penambahan kriteria untuk meningkatkan kualitas hasil litbang, yaitu : -
Hasil litbang dalam kurun waktu 5 tahun (2010 sd 2014)yang telah diterapkan pada dunia usaha/ industri;
-
Sudah ada bukti kerja sama/MoU;
-
Hasil litbang itu telah digunakan untuk berproduksi oleh industri tersebut Tatangan yang dihadapi dalam menumbuhkan penerapan inovasi teknologi industri adalah :
-
Keterbatasan anggaran dan sumber daya litbang (SDM, sarana, dan prasarana litbang);
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
24
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
-
Masih kurangnya pelatihan di bidang teknologi yang sesuai dengan kebutuhan satker BPKIMI dalam meningkatkan kompetensi SDM Peneliti di Balai;
-
Masih terbatasnya dukungan peralatan laboratorium dari segi kapasitas dan usia peralatan yang rata-rata relatif sudah tua atau rusak. Sementara itu, dalam beberapa kasus terdapat bantuan peralatan baru namun terhambat pada kemampuan operasional teknis atau daya listrik pada satker tertentu;
-
Terbatasnya
penyediaan
anggaran
Litbang
karena
untuk
menyelesaikan
program/kegiatan prioritas lainnya; -
Masih terbatasnya pemanfaatan hasil litbang di lingkungan masyarakat industri, bila dibandingkan jumlah litbang yang potensial untuk diterapkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh banyak pelaku industri yang masih sangat tergantung dengan teknologi dari luar negeri dan masih terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi, teknologi, dan pelayanan litbang teknologi.
-
Minimnya hasil litbang yang dapat dimanfaatkan oleh mayarakat industri karena umumnya masih dalam bentuk prototype atau uji coba, sehingga menyebabkan kontribusi litbang terhadap pembangunan ekonomi masih kurang;
-
Kerja sama atau kolaborasi litbang antar lembaga litbang pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Industri relatif masih rendah jika dibandingkan Negara lain;
-
Masih terdapat peneliti/perekayasa maupun pelaku industri yang belum memahami pentingnya HKI dan cara mendaftarkan HKI; Langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain : - Mempertajam fokus litbang lindustri yang berorientasipada pemetaan kebutuhan usaha; - Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas litbang industri dengan memperkuat SDM, kelembagaan intermediasi, dan sarana litbang; - Meningkatkan networking (jejaring) dengan lembaga/institusi dalam dan luar negeri serta pelaku industri; - Memperkuat kompetensi inti Balai dan memperkuat pemasaran bersama Balai; - Meningkatkan Komersialisasi Hasil Riset Teknologi; - Meningkatkan kompetensi profesional peneliti.
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
25
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
c. Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri Indikator Kinerja III.3
Target
Realisasi
% Capaian
10%
100 %
100%
Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri
Pertumbuhan penerapan HKI di sektor industri dilihat dari jumlah fasilitasi pendaftaran paten hasil litbang teknologi Balai Besar/Baristand tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Sebanyak 7 (tujuh) pendaftaran paten telah difasilitasi pada tahun 2014. Sedangkan, pada tahun 2015 telah dilakukan fasilitasi pendaftaran 14(empat belas) Paten hasil litbang Balai Besar/Baristand di lingkungan Kemenperin yang siap diterapkan di industri. Terjadi peningkatan jumlah paten yang difasilitasi tahun 2015 sebesar 100%. Realisasi ini jauh melebihi sasaran yang diharapkan yaitu 10%. Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain adalah : bimbingan penerapan HKI hasil litbang, sosialisasi Fasilitasi software paten,konsultansi proses pengajuan paten, pengajuan paten ke Kemenkumham. Tabel 3.12 Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri 2013-2015 2013 Penerapan HKI di Sektor Industri Pertumbuhan
2014
2015
T
R
T
R
T
R
5
5
5
7
8
14
0,00%
40,00%
100,00%
Untuk tahun 2015, ditargetkan 8(delapan) paten yang dapat difasilitasi yang dilakukan melalui paten mapping Industri Prioritas, koordinasi di Bidang HKI, dan Deseminasi Hasil Litbang Berbasis HKI. Telah didaftarkan 15 (lima belas) Paten Hasil Litbang dan 10 (sepuluh) diantaranya saat ini sedang dalam proses percepatan publikasi . Tabel 3.13 Judul Litbang yang difasilitasi Paten TA. 2015
No
Satker/Unit
Judul Invensi
1.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang
2.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang
Metode Pengukuran Kadar Karet Kering Dengan Alat Pres Tinta Stempel Berbahan Dasar Ekstrak Gambir (Uncaria Gambier Rixb) dan Proses Pembuatannya Pembuatan Chipboard Dari bahan Baku Sludge industri Pulp Kertas
a. Ir. Henggar Hardiani, M.Si
3.
Balai Besar Pulp & Kertas
Inventor
Jenis
Insentif
Data Paten
Nasruddin
Paten
Pendaftaran Paten dan Percepatan Publikasi
P00201504140 6 Juli 2015
a. Silfia
Paten
Pendaftaran Paten dan Percepatan Publikasi
P00201504141 6 Juli 2015
Paten
Pendaftaran Paten dan Percepatan Publikasi
P00201504138 6 Juli 2015
b. Failisnur c. Hendri Muchtar
b. Dra. R. Susi Sugesty
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
26
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
No
Satker/Unit
Judul Invensi
Inventor
Jenis
Insentif
Data Paten
Paten
Pendaftaran Paten dan Percepatan Publikasi
P00201505382 2 September 2015
Paten
Pendaftaran Paten dan Percepatan Publikasi
P00201505380 2 September 2015
c. Teddy Kardiansyah, S.Si d. Rina Masriani, S.Si., M.Si. e. Sonny Kurnia Wirawan, S.Si 4.
5.
Balai Besar Kerajinan dan Batik
Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan
Komposisi Lilin Batik Untuk Produk Batik Warna Alami dan Proses Pembuatannya
Rancang Bangun Mesin Pengering Sistem Hibrida Termal Surya (Solar Thermal) dan Pompa Kalor (Heat Pump) Untuk Pengeringan Biji Kakao Indonesia
a.
Farida
b.
Evi Yuliati Rufaida
c.
Agus Haerudin
d.
Vivin Atika
e.
Yohanes Ruwanto
f.
Djoko Aryudar Romadhona
g.
Dalmisih
a.
Ir. Maruhal Situmorang, MM
b. Dr. Ir. Sari Farah Dina, MT c.
Dr. Eng. Himsar Ambarita, ST., MT
d. Ir. Pander Sitindaon e.
Siti Masriani Rambe, ST., MT
f.
Jimmy Gibson Simanjuntak, ST
g.
Alhamra
6.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru
Papan Partikel Tanpa Perekat Dari Limbah Tanda Kosong Kelapa Sawit dan Proses Pembuatannya
Budi Tri Cahyana, ST
Paten
Pendaftaran Paten dan Percepatan Publikasi
P00201505383 2 September 2015
7.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru
Produk Papan Bermotif (Com-ply) untuk Interior dan Proses Pembuatannya
Ir. Suroto
Paten
Pendaftaran Paten dan Percepatan Publikasi
P00201505381 2 September 2015
8.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru
Pengolahan Biodiesel Dari Minyak Jelantah dan Proses Pembuatannya
Evy Setiawati, S.Si
Paten
Pendaftaran Paten dan Percepatan Publikasi
P00201507087 2 November 2015
9.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang
Nanoenkapsulat Katekin dari Gambir (Uncaria gambir Roxb) dan Proses Pembuatannya
a.
Gustri Yeni
Paten
b.
Khaswar Syamsu
Percepatan Publikasi
P00201507088 2 November 2015
c.
Ono Suparno
d.
Etik Mardliyati
a.
Rahyani Ermawati
Pendaftaran Paten dan Percepatan Publikasi
P00201507089 2 November 2015
10.
Balai Besar Kimia dan Kemasan
Alat dan Metode Untuk Pembuatan Bahan Bakar Cair Dari Limbah Plastik
b. Siti Naimah c.
Mangala Tua Marpaung
d. Irma Rumondang e.
Silvie Ardhanie Aviandharie
f.
Bumiarto Nugrohojati
g.
Novi Nur Aidha
11.
Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado
Bahan Pengenyal Mie Basah Berbasis Abu Pembakaran Sabut Kelapa dan Proses Pembuatannya
Fahri Ferdinand Polli, M.Si
Paten
Pendaftaran Paten
P00201508167 4 Desember 2015
12.
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Sistem Getar Pada Meja Getar Untuk Pencetakan Permen Coklat
a.
Muh. Ruslan Yunus
Paten
Pendaftaran Paten
b.
Imran Thamrin
P00201508170 4 Desember 2015
c.
Kalsum Lahman
d.
Rahmad Wahyudi
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
27
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
No 13.
14.
Satker/Unit Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
Judul Invensi
Inventor
Pengaduk dan Kontrol Suhu Pemanasan Alat Ko Kristalisasi Pembuatan Minuman Serbuk
Alat uji Suhu Pengkerutan Kulit Tersamak Sistem Digital
a.
Muh. Ruslan Yunus
b.
Justus E. Loppies
c.
Imran Thamrin
d.
Rahmad Wahyudi
a.
R. Jaka Susila
b.
Tri Rahayu Setyo Utami
c.
Wahyu Pradana Arsitika
d.
Syaiful Harjanto
Jenis
Insentif
Data Paten
Paten
Pendaftaran Paten
P00201508171 4 Desember 2015
Paten Sederhana
Pendaftaran Paten
P00201508173 4 Desember 2015
Adapun capaian selama 2011-2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3.14 Perbandingan Jumlah Pendaftaran Perlindungan HKI Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja Jumlah Pendaftaran Perlindungan HKI
Realisasi TA. 2011 5
Realisasi TA. 2012 5
Realisasi TA. 2013 5
Realisasi TA. 2014 7
Realisasi TA. 2015 14
Memperhatikan data diatas, terlihat bahwa realisasi telah melampaui target, namun masih terdapat kendala dalam kegiatan fasilitasi tersebut, diantaranya : 1) masih terbatasnya pengetahuan dan informasi mengenai pentingnya perlindungan produk HKI di Balai Besar dan Baristand Industri, 2) minimnya pengetahuan inventor terhadap penulisan deskripsi aplikasi paten. 3) kewenangan penetapan paten ada di instansi lain yaitu Kemenhunkam dan proses penetapan paten butuh waktu panjang; 4) beberapa usulan paten tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan Untuk mengatasi kendala tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan Pelatihan Patent Drafting sehingga dapat meningkatkan pengetahuan para peneliti mengenai penulisan deskripsi paten.
d. Jumlah Balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park Indikator Kinerja III.4 Jumlah Balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park
Target
Realisasi
% Capaian
3 Balai
3 Balai
100%
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
28
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
Sebanyak 3 (tiga) balai telah difasilitasi untuk mendukung kegiatan Science Park, yaitu Balai Besar Industri Agro (BBIA), Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) dan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T). Dalam rangka mendukung pembentukan Science dan Techno Park (STP), Balai industri telah melakukan beberapa program terkait, yaitu : - Pelatihan pengolahan pangan bagi pelaku usaha (IKM) - Litbang yang terkait Alsintan dalam rangka mendukung ketahanan pangan - Litbang terkait energi alternatif Selain itu juga telah dilakukan beberapa workshop dan FGD untuk pembentukan Sistem Technopreneurship dalam rangka menunjang Fasilitasi Science Park. Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain adalah: - Mengikuti rapat-rapat inter Kementerian terkait STP - Workshop pembentukan STP - Forum Group Discussion terkait STP - Monev kegiatan fasilitasi STP
4. Sasaran Strategis IV: Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau a. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi Indikator Kinerja IV.1
Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi
Target
Realisasi
% Capaian
20 Persen
25 Persen
125%
Salah satu azas penyelenggaraan perindustrian adalah : efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dan salah satu tujuan perindustrian adalah mewujudkan industri yang maju, berdaya saing dan mandiri serta industri hijau (Pasal 3 UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian). Untuk mewujudkan industri hijau antara lain melaksanakan manajemen energi sesuai dengan amanat pada Pasal 34 UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, disamping itu Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29 % pada tahun 2030 dari kondisi saat ini (Bussines As Usual /BAU) jika dengan usaha sendiri atau 41% jika dengan bantuan lembaga internasional. Indikator ini merupakan pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi untuk target pada tahun 2015-2019, pada tahun 2015 terdapat 27 perusahaan industri baru Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
29
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
yang mengikuti program implementasi konservasi energi bekerjasama dengan Energy Conservation Center Japan (ECCJ). Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung upaya konservasi energi di industri antara lain berupa audit energi, bimbingan teknis, pelatihan, dan konsultasi. Indikator kinerja, karena sebelumnya di tahun 2011-2014 dilakukan penyusunan pedoman konservasi energi di 8 (delapan) sektor industri lahap energi, yaitu pulp kertas, baja, semen, pupuk, keramik, kimia, tekstil serta makanan minuman dan kimia lainnya. Berikut tabel yang dapat menjelaskan tahapan dan target yang akan dicapai untuk indikator Pertumbuhan iindustri yang menerapkan konservasi energi. Pada tahun 2014, terdapat 110 industri yang sudah menerapkan konservasi energi, sedangkan pada tahun 2015 terdapat peningkatan sebesar 25%, menjadi 137 industri yang telah menerapkan program konservasi energi. Berikut tabel yang dapat menjelaskan tahapan dan target yang akan dicapai untuk indikator Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi: Tabel3.15 Tahapan dan Target Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi
Hasil yang sudah dicapai dan hal-hal yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya (2011-2014)
Pada tahun 2011 telah disusun pedoman teknis konservasi energi dan pengurangan emisi GRK di industri baja & Pulp-kertas; Pada tahun 2012 telah diterbirkan Permenperin No.12/2012 tentang Pengurangan emisi CO2 di Industri Semen; Pada tahun 2012 telah disusun pedoman teknis konservasi energi dan pengurangan emisi GRK di industri pupuk & keramik Pada tahun 2013 telah disusun Roadmap pengurangan emisi CO2 di Industri Baja dan Industri Pulp & Kertas Pada tahun 2014 telah disusun pedoman teknis konservasi energi dan pengurangan emisi GRK di industri kimia dan tekstil Pada tahun 2014 telah disusun pedoman teknis konservasi energi dan pengurangan emisi GRK di industri makanan minuman dan kimia lainnya
Target dan hasil pada tahun 2015
Tersedianya pedoman teknis implementasi konservasi energi dan penurunan emisi GRK di 2 subsektor industri. Terdisibusikannya pedoman teknis implementasi konservasi energi dan penurunan emisi GRK di 2 subsektor industri.
Target dan hasil pada tahun 2016 Pada tahun 2016 akan mengimplementasikan pedoman penerapan emisi GRK di sektor industri dengan melakukan bimbingan ke perusahaan industri dalam melakukan penerapan.
Permasalahan yang dihadapi sektor industri saat ini dalam kegiatan proses produksinya masih banyak menggunakan teknologi obsolete sehingga boros energi, air dan bahan baku, yang berdampak dalam peningkatan emisi GRK. Untuk mengatasi masalah tersebut sekaligus menerapkan amanat yang terkandung dalam UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah perlu memfasilitasi dalam upaya mendorong industri untuk Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
30
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
melakukan revitalisasi/ penggantian maupun memodifikasi
peralatan/mesin dengan
teknologi yang hemat dalam penggunaan sumber daya alam termasuk energi. Selain itu, untuk meningkatkan industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau salah satunya, diberikan penghargaan industri hijau kepada 102 Perusahaan industri (94 industri besar, 7 industri sedang dan 1 industri kecil). Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 16 Desember 2015 di Istana Wapres. b. Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau Indikator Kinerja IV.2
Target
Realisasi
% Capaian
Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau
10 kebijakan dan infrastruktur
12 kebijakan dan infrastruktur
120%
Indikator ini dihitung dari jumlah kebijakan dan/atau infrastruktur industri yang disusun untuk menunjang penerapan industri hijau. Realisasi dari indikator ini telah melebihi target yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) kebijakan dan infrastruktur telah disusun selama tahun 2015. Kebijakan yang disusun antara lain berupa Standar Industri Hijau (SIH) dan pedoman pengurangan emisi gas rumah kaca. Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian indikator tersebut antara lain adalah koordinasi dengan industri, narasumber serta dinas/instansi terkait, dan penetapan panitia teknis perumusan standar industri hijau, penyusunan dan pembahasan kebijakan. Pada dasarnya hasil dari semua pencapai target telah dicapai 100 persen seluruhnya oleh masing-masing kegiatan di tahun 2015, bahkan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Auditor Industri Hijau pencapaian kinerja mencapai 120 persen yaitu dari target 10 kebijakan/infrastruktur terealisasi 12 kebijakan/infrastruktur. Demikian juga untuk kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBNP yaitu Penyusunan Regulasi Standar Industri Hijau dari target 4 telah terealisasi 4 regulasi; sedangkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM tentang Pemahaman Konsep Industri Hijau pencapaian kinerja melebihi 100 persen yaitu dari target 30 SDM terealisasi 35 SDM serta tidak ada kendala yang cukup berarti untuk menghambat tercapainya target yang telah ditentukan. Rencana lanjutan pada TA. 2016 akan dilakukan penetapan finalisasi draft Standar Industri Hijau untuk 3 (tiga) komoditi Gula kristal; oleo chemichal dan baja. Selain itu akan
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
31
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
dilakukan penyusunan 4(empat) Standar Industri Hijau untuk 4 komoditi yaitu cat; alas kaki, kertas dan ban mobil. c. Jumlah Industri yang mengikuti Expo Industri Hijau Indikator Kinerja IV.3
Jumlah Industri yang mengikuti Expo Industri Hijau
Target
Realisasi
% Capaian
12 Industri
13 Industri
108,33%
Kegiatan ini merupakan program quick win Kementerian Perindustrian yang merupakan program Nawacita Presiden Joko Widodo. Pencapaian kinerja untuk international green industry expo melebihi dari target yang ditetapkan, dari target 12 industri dapat terealisasi 13 industri yang menghadiri 3 pameran Industri hijau. Adapun rinciannya adalah : 1)
International Fair Innoprom 2015 di Rusia Diikuti oleh 3 (tiga) perusahaan industri, yaitu : PT. Pindad, Petrokima Gresik, dan Semen Tonasa
2) China International Fair for Investment & Trade (CIFIT) 2015 Diikuti oleh 6 (enam) perusahaan industri, yaitu : Indonesia Synthetic Textile Mills, Arwana Citra Mulia, Pindo Deli Pulp & Paper Mills, Djambi Waras Jambi, Semen Baturaja, dan PTPN 7 unit Kodaton. 3)
The Salon International de I’Agrolimentaire (SIAL) Abu Dhabi Diikuti oleh 4 (empat) perusahaan industri, yaitu Indolakto, Sinar Sosro, PTPN 7 Unit Bunga Mayang, dan Gasol Organik.
Untuk perbandingan realisasi selama 5 tahun 2011-2015 belum bisa dilakukan karena Tahun 2015 merupakan tahun pertama kegiatan expo industri hijau dilaksanakan. Kegiatan ini masih memerlukan evaluasi secara berkelanjutan. Selain International Green Industry Expo, untuk meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau dilaksanakan juga Green Industry Campaign dengan target 250 industri, dan dapat tercapai 240 industri atau 96%. Tidak mencapai target karena di masing-masing daerah industri peserta industri yang hadir hanya mencapai 90-95 persen. Pelaksanaan dari kegiatan ini masih belum maksimal dan perlu dievaluasi kembali. Untuk pelaksanaan expo industri hijau TA 2016 pendanaan hanya ada pada pelaksanaan green industry campaign. Melalui Green Industry Campaign diharapkan informasi mengenai industri hijau oleh para pelaku industri dan pemangku kebijakan paradigma dari business as usual menuju industri hijau dapat berubah dan diharapkan program industri hijau dapat diadopsi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
32
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
sebagai salah satu sasaran kerja dan bagian dari program perusahaan maupun pemerintah daerah. Pendanaan yang ada untuk pelaksanaan green industry campaign TA 2016 Rp.150 juta, target pencapaian adalah kepada 50 industri. Sedangkan pendaan untuk pelaksanaan international green Industry expo TA 2016 belum ada.
5. Sasaran Strategis V: Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil Litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri
a. Jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung Balai Indikator Kinerja V
Target
Realisasi
% Capaian
Jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung Balai
10 Paket Peralatan
10 Paket Peralatan
100
Balai Besar serta Balai Riset dan Standardisasi Industri merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Dalam melaksanakan tugas yang sangat kompleks dan menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka Satker tersebut sesuai tupoksinya dituntut semakin proaktif, kreatif dan inovatif dalam melakukan pengembangan strategi layanan balai. Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan pengadaan peralatan untuk mendukung kegiatan litbang dan layanan teknis. Indikator kinerja dihitung dari jumlah pengadaan paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung balai yang telah dilakukan. Adapun target yang ditetapkan adalah sebanyak 10 (sepuluh) paket Peralatan untuk 10(sepuluh) Balai Besar dan Baristand Industri (BBKKP, B4T, BBPK, BBTPPI, BBK, Baristand Aceh, Baristand Lampung, Baristand Surabaya, Baristand Padang dan Baristand Ambon) dan dapat terealisasi sesuai target yaitu 10(sepuluh) paket peralatan atau 100%.
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
33
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
6. Sasaran Strategis VI: Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri a. Peningkatan kepuasan pelanggan Indikator Kinerja VI
Peningkatan kepuasan pelanggan
Target
Realisasi
% Capaian
Indeks 3,5
Indeks 3,8
108,57%
Indikator kinerja dari sasaran ini adalah tingkat kepuasan pelanggan yang diukur berdasarkan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan Balai Besar/Baristand/Balai Sertifikasi Industri dengan menggunakan metode tertentu melalui kuesioner yang telah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Minimal indeks 4, dengan range indeks 1- 5. Adapun target yang ditetapkan adalah skala indeks 3,5. Mengetahui tingkat kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi instansi penyedia jasa layanan. Dengan mengetahui tingkat kepuasan pelanggan, maka dapat diketahui sejauh mana kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. Balai Besar dan Baristand Industri di Lingkungan BPKIMI sebagai instansi penyelenggara jasa layanan teknis perlu mengetahui kualitas pelayan yangtelah diberikan salah satunya melalui tingkat kepuasan pelanggan. Pada umumnya Satker di lingkungan BPKIMI mengukur kepuasan pelanggan secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan yang dapat mengukur tingkat harapan dan kinerja pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan. Kuesioner diberikan kepada seluruh pelanggan yang telah mendapatkan jasa layanan teknis berupa Pengujian, Sertifikasi, Pelatihan, dan RBPI. Sampai Desember 2015, berdasarkan seluruh kuesioner yang telah dikumpulkan, rata-rata tingkat kepuasan dari 23 balai yang ada di lingkungan BPPI (11 Balai Besar, 11 Baristand Industri dan 1 Balai Sertifikasi Industri) telah melebihi target yang ditetapkan yaitu Skala Indeks 3,8. (realisasi 108,57%). Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target ini adalah penyusunan kuesioner, penyebaran kuesioner, rekapitulasi hasil kuesioner dan perhitungan skala indeks kepuasan pelanggan. Adapun jumlah kuesioner yang dianalisi sebanyak 2914 responden. Pengolahan data kuesioner dilakukan dengan metode pengukuran Skala yang digunakan untuk mengukur nilai harapan dan kinerja adalah skala likert 1 sampai 5. Nilai 1 (satu) berarti “sangat tidak berharap” untuk kelompok harapan dan berarti “sangat buruk” untuk kelompok kinerja. Sedangkan nilai 5 (lima) berarti “sangat berharap” untuk kelompok harapan dan berarti “sangat baik” untuk kelompok kinerja. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
34
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
Kendala dari pengukuran indeks kepuasan pelanggan ini adalah: - Prosedur Pengaduan Masyarakat belum ada ketentuan bakunya; - Sosialisasi atau promosi hasil litbang dan pelayanan jasa teknis Balai kepada industri masih belum maksimal; - Kompetensi SDM Pelayanan Publik perlu ditingkatkan; - Data responden belum mewakili jumlah sampel yang diharapkan, disebabkan hanya sedikit pelanggan yang mau mengisi survey kepuasan pelanggan. Adapun langkah antisipatif yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang adalah : - Me-review SOP pengaduan masyarakat; - Meningkatkan promosi, publikasi, diseminasi, dan sosialisasi jasa layanan teknis terhadap masyarakat industri dan penambahan ruang lingkup pengujian; - Diusahakan peningkatan jumlah pelanggan yang mengisi survey melalui strategistrategi pemasaran; - Meningkatkan pelayanan terhadap publik untuk mendapatkan kepercayaan dan mencapai kepuasan pelanggan; - Perlunya diadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM Pelayanan Publik; - Meningkatkan komunikasi kepada pelanggan terhadap pentingnya evaluasi tingkat kepuasan pelanggan untuk perbaikan pelayanan jasa teknis. Nilai indeks kepuasan pelanggan tersebut diharapkan memacu Satker untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.
7. Sasaran Strategis VII: Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri Indikator Kinerja VII
Peningkatan kompetensi SDM BPKIMI
Target
Realisasi
% Capaian
275 Orang
308 Orang
112%
Pada TA. 2015 dari jumlah pegawai BPPI sebanyak 2.430 orang, Sekretariat BPPI menyelenggarakan pelatihan untuk dapat meningkatkan kompetensi pegawai pada tupoksi masing-masing yang ditargetkan 275(dua ratus tujuh puluh lima) orang atau 11% pegawai. Dari target tersebut SDM Aparatur yang meningkat Kompetensi di Tupoksi masing-masing dapat terealisasi 308 (tiga ratus delapan) orang pegawai atau 112,00%, yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Adapun pelatihan yang difasilitasi Sekretariat BPPI, yaitu: a. PelatihanIn House Training BusinessEnglish Communication, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
35
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
Diikuti oleh 38(tiga puluh delapan) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalah Pelatihan Bahasa Inggris meliputi Elementry, Pre Intermediate, dan Intermediate. Hasil dari pelatihan ini : - Bagi Peserta dengan nilai Toefl di atas 460, sebanyak 19 orang dapat dikelompokan dalam kelas business comunication dengan fokus materi presentasi dan membuat karya tulis dalam bahasa Inggris; - Bagi Peserta dengan nilai Toefldi bawah 460 pada kelompok kelas pre intermediate & intermediate, sebanyak 10 orang & elementry, sebanyak 9 orangdiberikan matode pelatihan yangsama dengan sebelumnya & ditambah persiapan test toefl; - Mendiskusikan kembali jadwal waktu pelatihan agar pelaksanaan pelatihan tidak mengganggujam kerja; - Mengadakan english forum atau diskusi dengan topik menarik b. PelatihanKomunikasi Efektif Diikuti oleh 50(lima puluh) orang PNS di lingkungan Sekretariat BPKIMI. Materi pelatihan ini adalah untuk memahami pentingnya komunikasi dari hati, melakukan komunikasi
yg
efektif
melalui
pendekatan
kepribadian;
melatih
dan
menumbuhkembangkan komunikasi untuk mencapai tujuan; mengaplikasikan cara berkomunikasi dengan 5 pilar: Humanity, Equal, Authentic, Recognition, dan Trustworthiness. Kendala dari pelatihan ini jangka waktu pelatihan terlalu singkat (hanya 1 hari) sehingga materi pelatihan yang disampaikan kurang aplikatif. c. PelatihanHigh Impact Presentation Workshop Diikuti oleh 12(dua belas) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalahmerencanakan dan menyusun presentasi yang profesional; menciptakan dan menjaga kesan pertama yang positif; tampil lebih alami dan santai saat memberi presentasi; mengkomunikasikan ide dengan jelas dan berwibawa, menjual ide dan menginspirasi orang lain. Pelatihan harus ditindaklanjuti di tempat unit masing-masing dgn memberikan penugasan kepada yang bersangkutan. d. PelatihanProfessional Secretary Skill Diikuti oleh 2(dua) orang PNS di lingkungan Sekretariat BPPI. Materi pelatihan ini adalahperan dan tanggung jawab sekretaris; kiat sekretaris yang handal; kemampuan komunikasi dan publik; mengelola kearsipan; teknik merangkum hasil meeting yang
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
36
Laporan Kinerja Tahun 2015
Bab III Akuntabilitas Kinerja
efektif; leadership sekretaris. Pelatihan terlalu singkat perlu dilanjutkan dengan pelatihan yang lebih intensif. e. Pelatihan Pengolahan Data Pegawai Dashboard Diikuti oleh 5(lima) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat.
Materi pelatihan ini
adalahmenyelesaikan pengolahan data dengan menggunakan fungsi-fungsi dan kombinasi antar fungsi; mengolah suatu basis data, memanfaatkannya dan mengintegrasikan dgn basis data internal dan eksternal sesuai kebutuhan dan mampu merinci asal mula data tersebut; menganalisis dan memprediksi pergerakan data di masa depan, melakukan pengeditan terhadap data dengan lebih cepat dan melakukan manipulasinya.perlu pelatihan lebih lanjut supayadapat diterapkan dalam pengolahan database kepegawaian f. PelatihanDigital Filling System Diikuti oleh 12(dua belas) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalahmengetahui dan memahami pola penyimpanan arsip/dokumen kontrol yang efektif dan tepat serta modifikasinya; mengetahui dan memahami konsep digital filling system dan perangkat pendukungnya mengetahui dan memahami konsep edms, konfigurasi dan ilustrasi prosesnya; mengetahui & memahami penggunaan software aplikasi edms. Sistem aplikasi pengarsipan perlu segera diupload ke dalam server sehingga hasil pelatihan dapat segera diterapkan. g. Public Speaking Diikuti oleh 15(lima belas) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalahmelatih mental & mindset Positif; teknik menjadi MC yang handal dan profesional; Protokoler &teknik menyusun acara etiket sebagai MC; keterampilan publik speakingsebagai MC.Bagi peserta yang memiliki minat dan kemampuan diharapkan dilatih dengan penugasan sebagai MC dalam acara di kantor. h. PelatihanPelatihan CPAM Diikuti oleh 15(lima belas) orang PNS di lingkungan Sekretariat BPPI. Materi pelatihan ini adalahmengendalikan pelaksanaan waktu proyek secara efektif dan efisien Hasil dari pelatihan ini 6 (enam) orang mendapat sertifikat CPAM. Bagi yang lulus sertifikasi dianjurkan untuk mengikuti Program CPAM Lanjutan dan dapat lebih diaplikasikan kembali ilmuCPAM yang telah dipelajari dengan studi kasus pekerjaan kantor. i. Pelatihan COBIT Diikuti oleh 4(empat) orang PNS di lingkungan BPPI.
Materi pelatihan ini
adalahmengelola informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
37
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
bisnis; mencapai tujuan strategi dan manfaat bisnis melalui pemakaian ti secara efektif dan inovatif; mencapai tingkat operasional yang lebih baik dengan aplikasi teknologi yang reliable dan efisien; mengelola resiko terkait ti pada tingkatan yang dapat diterima; mengoptimalkan biaya dari layanan dan teknologi; mendukung kepatuhan pada hukum, peraturan, perjanjian kontrak, dan kebijakan. Bagi Peserta yg lulus diharapkandapat diberikan penugasan utkmenyebarluaskan nilainilai
budayaorganisasi melalui IT; bagi peserta bersertifikat diharapkan dapat
melakukan
assesmen
dasar
pengendalian
tujuanmanagemen
data
dan
informasiberbasis teknologi informasi; peserta yang telah lulus dapatdiberikan training lanjutan sebagai implementator dan assessor Cobit. j. Pelatihan Pelatihan IT Diikuti oleh 4(empat) orang PNS di lingkungan BPPI. Materi pelatihan ini adalah memahami konsep dari pengelolaan IT berbasis layanan (IT Service Management) berdasarkan framework IT Infrastructure Library (ITIL) versi; memahami bagaimana integrated IT Service Management framework – berdasarkan ITIL best practice guidelinesdapat diadopsi dan diadaptasi dalam organisasi; memahami proven practical guidance bagaimana memperkenalkan integrated IT Service Management framework berdasarkan pendekatan ITIL best practice guidelines service lifecycle; melakukan analisis studi kasus ITIL dalam organisasi / perusahaannya baik secara team work atau perorangan; memahami tahapan serta metodologi dalam mengimplementasikan konsep ITIL pada suatu organisasi / perusahaan berdasarkan prinsip dan model continual improvement yang terdapat dalam pelatihan; mempersiapkan diri mereka mengambil ujian sertifikasi internasional ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. k. Pelatihan Photography Diikuti oleh 5(lima) orang PNS di lingkungan BPPI.
Materi pelatihan ini
adalahpengenalan fungsi kamera DSLR (digital single lens reflex), lensa dan film, komposisi, praktek hunting foto & pengolahan foto & komputer grafis, praktek foto produk/still life, praktek foto studio. Hasil foto peserta pelatihan sudah digunakan untuk updatewebsite BPPI,dapat membuat bank foto yang dapat digunakan bersama untuk keperluan publikasi, pelatihan sangat berguna bagi Staf pada Seksi Pemasaran. l. PelatihanPenyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Diikuti oleh4(empat) orang PNS di lingkungan BPPI. Materi pelatihan ini adalah Memahami Perpres No. 54 tahun 2010; Mengetahui & memahami; teknis menentukan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
38
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja dan rancangan kontrak; mengetahui &memahami serta menghindari potensi masalah dlm Pengadaan Barang & Jasa (PBJ); menambah kapasitas keilmuan para PBJ sehingga meningkatkan kompetensi sebagai pengelola pengadaan barang jasa/pemerintah; mempercepat realisasi pembangunan dan realisasi serapan anggaran (tidak terkendala dalam pelaksanaan PBJ). Waktu pelatihan dirasa masih kurang dan perlu dilakukan pendalaman dengan topik riil di kantor. Sebaiknya pelatihan diikuti bukan hanya oleh Pejabat Pengadaan, tetapi juga oleh PPK dan Para Pelaksana Kegiatan. m. Capacity Building Diikuti oleh 65(enam puluh lima) orang PNS di lingkungan BPPI. Materi pelatihan ini adalah membangun kepribadian dan membentuk kepribadian; etika komunikasi, managemen diri dan kesadaran diri; mengendalikan emosi, membangun karakter yang berorientasi pada pelayanan prima. n. Pelatihan Leading an Engagement Workforce Diikuti oleh 12(dua belas) orang PNS di lingkungan BPPI. Materi pelatihan ini adalah mendefinisikan peranan employee engagement bagi keberhasilan organisasi, mengidentifikasi keterampilan untuk meningkatkan emosi; menerapkan strategi utk meningkatkan
inisiatif;
menyusun
dan
berbagai
sebuah
rencana
utk
mempengaruhiengagement dalam organisasi. o. Magang Diikuti oleh 65(enam puluh lima) orang PNS di lingkungan BPPI. Berisi pembekalan peserta Magang; Works Study and Job Training; Evaluasi dan Presentasi Hasilmagang. Pelaksanaan magang dilaksanakan pada awal tahun dan perusahaan tempat magang diusahakan dapat beragam produk p. Diklat Peneliti Lanjutan yang diselenggarakanPusbindiklat Peneliti LIPI, dengan peserta 1(satu) orang; q. Diklat Teknis Pengelola Jurnal Ilmiahyang diselenggarakan Pusbindiklat Peneliti LIPI, dengan peserta 24(dua puluh empat) orang; r. Diklat
Fungsional
Perekayasa
yang
diselenggarakanBPPT
dengan
peserta
11(sebelas)orang; s. Diklat Fungsional Teknisi Litkayasa yang diselenggarakan BPPT, dengan peserta 1(satu) orang; t. Diklat Penjenjangan(Diklat PIM Tk. II)yang diselenggarakan LAN, dengan peserta 3(tiga)orang; Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
39
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
Apabila dibandingkan, maka pelatihan untuk peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing dari tahun 2011sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 3.16 PerbandinganSDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing TA. 2012-2015
Indikator Kinerja Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing
2012 112
Capaian TA. 2013 2014 295
301
2015 308
Dari realisasi tersebut dapat tergambar Sekretariat BPPI setiap tahun berusaha untuk meningkatkan anggaran dan jenis pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan BPPI. Permasalahanyang dihadapi dalam melaksanakan program ini adalah belum dilakukannya analisa kebutuhan diklat sehingga program pelatihan yang dirancang masih bersifat general, belum adaanya komitmen pimpinan dalam mengembangkan kompetensi SDM-nya, belum adanya kesadaran dari PNS untuk mengembangkan kompetensinya. Diharapkan pada TA. 2016, sudah dilakukan analisa kebutuhan diklat sehingga pelatihan yang akan diselenggarakan dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat meningkatkan kompetensi SDM.
B. Akuntabilitas Keuangan Pada awal TA. 2015 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Per Triwulan, seperti tampak pada tabel dibawah ini:
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
40
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Per Triwulan Tahun 2015
Kegiatan/Komponen/ Subkomponen
Anggaran
Triwulan I (%)
Triwulan II (%)
Triwulan III (%)
Triwulan IV (%)
Keuangan
Keuangan
Keuangan
Keuangan
T
R
T
R
T
R
T
R
Realisasi
A.
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
579.139.170.000
16,57
12,95
39,93
32,36
60,45
35,07
96,46
91,95
532.508.200.319
1
Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri
6.805.000.000
4,23
1,48
36,78
16,17
35,33
21,06
95,92
85,93
5.847.294.730
2
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
17.975.400.000
3,45
0,80
19,53
7,96
35,33
21,06
97,53
72,66
13.060.908.767
13.489.000.000
4,51
1,07
22,55
11,25
43,20
19,25
80,33
88,02
11.873.078.648
39.130.949.000
18,47
10,13
39,46
25,23
44,68
29,78
100,00
88,99
34.824.371.856
14.351.653.000
9,07
2,20
25,49
9,78
78,52
42,95
100,00
67,93
9.748.650.906
25.625.067.000
23,32
20,76
46,50
50,95
77,32
73,30
100,00
98,80
25.319.723.893
48.395.480.000
18,72
19,56
40,56
44,04
62,80
68,13
100,00
96,49
46.697.894.115
22.078.970.000
18,82
19,69
47,76
44,18
74,59
68,63
95,14
95,02
20.981.513.623
3
4
5 6
7
8
Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
T = Target, R= Realisiasi
Pada Triwulan I dan II (semester I) banyak kegiatan yang realisasinya tidak mencapai target dikarenakan berbagai kendala, namun pada Triwulan IV kendala-kendala yang ada dapat ditindaklanjuti sehingga pada umumnya realisasi anggaran cukup berimbang dengan target, meskipun ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya kurang optimal. Adapun rician realisasi keuangan program dan kegiatan BPKIMI pada TA. 2015 adalah sebagai berikut :
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
41
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Tahun 2015 Anggaran
Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/ Pagu (1) Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri A Kegiatan Pusat BPKIMI
Realisasi
%
(2)
(3)
(4)
579.139.170.000 91.752.002.000
532.508.200.319 75.354.304.907
91,95 82,13
1
Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri
6.805.000.000
5.847.294.730
85,93
2
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
17.975.400.000
13.060.908.767
72,66
3
Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
13.489.000.000
4
Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri 5 Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual Kegiatan Balai Besar Industri 6 Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
11.873.078.648
88,02
34.824.371.856
88,99
14.351.653.000 314.941.820.000 25.625.067.000
9.748.650.906 298.469.928.403 25.319.723.893
67,93 94,77 98,81
23.230.741.000
22.871.715.045
98,45
39.130.949.000
7
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
8
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
24.714.302.000
24.006.884.512
97,14
9 10 11 12
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik
48.395.480.000 22.078.970.000 17.429.949.000 29.413.136.000
46.697.894.115 20.981.513.623 16.806.408.059 26.129.308.642
96,49 95,03 96,42 88,84
24.628.897.000
23.219.677.330
94,28
14
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik
47.967.622.000
42.623.957.945
88,86
15
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan
28.381.438.000
27.108.939.384
95,52
13
16
Riset Dan Standardisasi Bidang Industri 17 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Aceh 18 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Medan 19 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Padang 20 Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Palembang
22.703.905.855
98,39
172.445.348.000 11.414.063.000 19.434.185.000 14.752.567.000 14.527.030.000
23.076.218.000
158.683.967.009 10.844.169.425 19.060.282.137 13.547.929.888 12.893.034.802
92,02 95,01 98,08 91,83 88,75
12.779.412.246 19.901.630.092 11.879.570.206 10.585.897.147 13.069.540.514 10.734.041.356 11.851.524.859 11.536.934.337
78,56 98,55 95,07 92,26 94,70 96,91 97,77 77,49
21
Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Bandar Lampung
16.267.009.000
22 23 24 25 26
Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Surabaya Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Pontianak Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Banjarbaru Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Samarinda Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Manado
20.194.936.000 12.495.912.000 11.474.053.000 13.800.495.000 11.076.037.000
27 28
Riset Dan Standardisasi Bidang Industri Ambon Balai Sertifikasi Industri
12.121.434.000 14.887.627.000
Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Tahun 2015 mempunyai Pagu sebesar Rp 579.139.170.000.000,- mencapai realisasi 532.508.200.319,- atau sebesar 91,95 %. Realisasi keuangan tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan pada awal TA. 2015 yaitu 93,39%. %. Realisasi anggaran tersebut tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh:
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
42
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
-
Dimulainya pelaksanaan SPAN di KPPN VII sehingga pencairan anggaran banyak terhambat dan memerlukan waktu yang lebih lama, sebab program SPAN dan SAS masih trial and error
pada program aplikasi yang masih terus mengalami proses
penyempurnaan. -
Banyaknya pengajuan Revisi DIPA dan POK sebagai akibat: 1) Adanya Surat Edaran dari MenPan RB No.11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan Di Luar Kantor dan penghematan anggaran Paket Meeting yang menyebabkan perubahan rencana kegiatan Paket Meeting. 2) Adanya perubahan Mata Anggaran Keluaran pada biaya pembelian bahan yang masuk persediaan, sehingga menyebabkan tertundanya pencairan anggaran khususnya yang terkait belanja bahan/barang persediaan. 3) Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan POK dan RPA, sehingga persiapan pelaksanaan kerap memerlukan revisi.
-
Ada beberapa satker yang membuat target PNBP terlalu tinggi, sehingga mempengaruhi realisasi penggunaan. Contohnya Baristand Industri Lampung yang memiliki target PNBP sebesar Rp. 8.106.000.000, namun hanya mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 4.797.015.135 atau sekitar 59.18%. Penerimaan yang rendah tersebut berakibat realisasi penggunaan PNBP nya pun menjadi rendah (hanya sekitar 27%) dan berdampak pada realisasi keseluruhan BPPI.
-
Adanya tambahan APBN-P pada BPPI tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 22.250.000.000, yang menyebabkan pagu anggaran BPPI naik disaat sudah menjelang pertengahan tahun. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan beberapa kegiatan pokok dengan pagu besar khususnya kegiatan yang muncul setelah APBNP turun.
-
Komposisi struktur anggaran yang masih bertumpu pada kegiatan swakelola sementara SDM yang ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan sangat tergantung pada kapasitas kemampuan SDM. Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja Program Pengembangan
Teknologi dan Kebijakan Industri dari 2010-2014, realisasi pada TA. 2014 merupakan
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
43
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Laporan Kinerja Tahun 2015
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2011-2015 TA.2011
TA. 2012
TA. 2013
TA.2014
PAGU
386.522.638.000
466.458.175.000
552.876.445.000
582.234.951.000
579.139.170.000
Realisasi
362.592.471.529
442.787.437.686 94,93%
503.252.259.009
522.140.568.344
532.508.200.319
91,02%
89,68%
% Realisasi
93,81%
700.000.000.000 600.000.000.000 500.000.000.000 400.000.000.000 300.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000 0
TA.2011
TA. 2012
TA. 2013
2015
91,95%
TA.2014
2015
PAGU
386.522.638.000 466.458.175.000 552.876.445.000 582.234.951.000 579.139.170.000
Realisasi
362.592.471.529 442.787.437.686 503.252.259.009 522.140.568.344 532.508.200.319
% Realisasi
93,81%
94,93%
91,02%
89,68%
91,95%
Gambar 3.4 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri TA. 2011-2015
Realisasi keuangan BPPI mengalami peningkatan bila dibanding TA. 2013-2014. Bila dibandingkan dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementeria Perindustrian adalah sebagai berikut : Tabel 3.20 Realisasi Keuangan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian Unit
Pagu
Realisasi
Anggaran
31 Des 2015
1.162.556.899
87.73%
Direktorat Jenderal Industri Agro
354.789.761
82.78%
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka
354.575.743
78.29%
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
369.035.768
77.39%
Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
622.945.133
74.97%
Inspektorat Jenderal
46.179.969
77.84%
1.061.892.000
58.32%
49.860.699
87.87%
4.599.409.087
77.45%
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional TOTAL KEMENTERIAN
Dari tabel diatas tampak bahwa realisasi anggaran BPPI masih lebih tinggi dari semua Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Namun, realisasi keseluruhan Kementerian Perindustrian sebesar 77,45% masih di bawah realisasi nasional sebesar 85,00%. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
44
Laporan Kinerja Tahun 2015
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Kendala yang mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran: - Terlambatnya memulai aktivitas pelaksanaan anggaran. - Adanya kebijakan self-blocking untuk dialokasikan ke kegiatan new initiative yang menyebabkan beberapa kegiatan terlambat dalam pelaksanaannya. - Adanya tambahan APBN-P senilai Rp. 1.85 Triliun atau 67.44% di bulan Mei 2015. - Kegiatan pembatasan rapat-rapat di luar kantor pada awal tahun 2015 yang menyebabkan kegiatan harus dilakukan penelahaan ulang. - Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan beberapa kegiatan pokok dengan pagu besar khususnya kegiatan yang muncul setelah APBNP turun. Hal-hal yang akan dilaksanakan pada tahun 2016: - Melaksanakan aktivitas pelaksanaan anggaran dengan sesegera mungkin dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dipersyaratkan. - Segera mengusulkan paket pengadaan ke ULP dengan terlebih dahulu menginputnya ke dalam SIRUP. - PPK segera menyediakan data dukung yang terkait dengan proses pelelangan. - Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain seperti satker daerah, Inspektorat Jenderal, KPPN, dll agar tidak ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
45
Bab IV Penutup
Laporan Kinerja Tahun 2014
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri selama tahun 2015 telah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum BPPI telah melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun capaian Sasaran Strategis Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya investasi sektor industri, dengan indikator kinerja yaitu Pertumbuhan industri pionir dan industri prioritas, dengan realisasi sebesar 8 % atau capaian sebesar 153,85%; 2. Meningkatnya penerapan standar, dengan capaian indikator kinerja yaitu Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Diberlakukan Secara Wajib, , dengan realisasi sebesar 10, 18% atau capaian sebesar 203,6%; 3. Meningkatnya penguasaan teknologi industri dan Penerapan HKI, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut: a. Pertumbuhan pengembangan teknologi industri, dengan realisasi sebanyak 62 hasil litbang atau capaian sebesar 0 % b. Pertumbuhan penerapan inovasi teknologi industri, dengan realisasi sebesar 49 hasil litbang yang diterapkan atau capaian sebesar 0 %. c. Pertumbuhan penerapan HKI di Sektor Industri, dengan capaiansebanyak 14 usulan paten yang didaftarkan atau sebesar 100 %. d. Jumlah Balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park, dengan capaian sebanyak 3 balai yang difasilitasi atau sebesar 100 %. 4. Meningkatnya industri yang menerapkan prinsip-prinsip industri hijau, dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Pertumbuhan industri yang menerapkan konservasi energi, dengan realisasi sebanyak 24 perusahaan atau capaian sebesar 125 % b. Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau, dengan capaian sebanyak 12 kebijakan dan infrastruktur atau sebesar 120 % Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
48
Laporan Kinerja Tahun 2014
Bab IV Penutup
c. Jumlah Industri yang mengikuti Expo Industri Hijau, dengan capaian sebanyak 13 industri atau sebesar 108,33 % 5. Meningkatnya kemampuan Balai dan hasil Litbang dalam rangka meningkatkan daya saing industri, dengan indikator kinerja sebagai berikut: a. Jumlah paket peralatan laboratorium dan sarana pendukung Balai, dengan capaian sebanyak 10 peralatan atau sebesar 100,00%; 6. Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri, dengan indikator kinerja Peningkatan kepuasan pelanggan, capaian indeks 3,8 atau sebesar 108,57%. 7. Meningkatnya layanan jasa teknis kepada industri, dengan indikator kinerja Peningkatan kompetensi SDM BPKIMI, capaian sebanyak 308 orang atau sebesar 112%.
4.2 Permasalahan Dan Kendala Permasalahan dan kendala yang dialami : 1. Beberapa kegiatan terlambat dalam pelaksanaannya karena merupakan kegiatan APBNP yang alokasi anggarannya baru turun pada bulan Juni 2015; 2. Komposisi struktur anggaran masih bertumpu pada kegiatan swakelola, sementara SDM yang ada terbatas sehingga beberapa kegiatan tidak mencapai target karena sangat tergantung pada kapasitas kemampuan SDM. 3. Kegiatan perumusan SNI dilakukan oleh Panitia Teknis yang ada di Direktorat. Dalam proses perumusan sering terjadi rapat teknis/rapat konsensus tidak dilaksanakan pada awal tahun berjalan dan rapat teknis hingga rapat konsensus menumpuk di akhir tahun sehingga mengakibatkan kesulitan dalam hal mengalokasikan sumber daya manusia dan waktu untuk penyelenggaraan rapat teknis/rapat konsensus yang efektif; 4. Penetapan target penerimaan PNBP terlalu optimistis dan penggunaan PNBP tidak memperhatikan rencana penerimaan dan penggunaan BNBP dengan baik sehingga mengganggu pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. 4.3 Saran Dan Rekomendasi Saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan program kegiatan di tahun selanjutnya adalah : 1.
Perencanaan dan penyusunan indikator kinerja utama harus diperbaiki pada TA 2016 sehingga tidak menyulitkan pada saat proses analisis dan perhitungan pencapaian Perjanjian Kinerja BPPI secara keseluruhan.
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
49
Laporan Kinerja Tahun 2014
2.
Bab IV Penutup
Pelaksanaan kegiatan prioritas agar menjadi fokus perhatian karena akan mempengaruhi kinerja BPPI.
3.
Penyusunan Sasaran Strategis dari tiap Kegiatan di lingkungan BPPI diarahkan untuk mencapai Target Renstra BPPI 2015-2019 untuk mendukung Renstra Kementerian Perindustrian dan Capaian IKU Kementerian Perindustrian.;
4. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPPI.
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
50
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Lampiran| 1
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
No.
Sasaran Program/Kegiatan
1. Meningkatnya Investasi Sektor Industri
Indikator Kinerja Pertumbuhan Industri Pionir dan Industri Prioritas
2 Meningkatnya Penerapan Standar
Penurunan Impor Produk Industri yang SNI, ST dan/atau PTC Wajib 3 Meningkatnya Penguasaan Diberlakukan Pertumbuhan Secara Pengembangan Teknologi Industri dan Teknologi Industri Penerapan HKI Pertumbuhan Penerapan Inovasi Teknologi Industri Pertumbuhan Penerapan HKI di Sektor Industri Jumlah Balai yang Difasilitasi untuk Mendukung Science Park 4 Meningkatnya Industri Pertumbuhan Industri yang yang Menerapkan Prinsip- Menerapkan Konservasi Energi Prinsip Industri Hijau Jumlah Kebijakan dan Infrastruktur Industri Hijau Jumlah Industri yang Mengikuti Expo Industri Hijau 5 Meningkatnya Kemampuan Jumlah Paket peralatan Balai dan Hasil Litbang Laboratorium dan Sarana dalam Rangka Pendukung Balai Meningkatkan Daya Saing Industri 6 Meningkatnya Layanan Tingkat Kepuasan Pelanggan Jasa Teknis kepada Industri 7 Meningkatnya Fasilitasi Kelembagaan Teknologi, Industri Hijau, Sarana dan Prasarana dan SDM BPKIMI
Peningkatan Kompetensi SDM BPKIMI
Target
Realisasi
Capaian
5,2 Persen
8,00 Persen
153,85%
Kegiatan/Komponen/Subk omponen Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri
Anggaran Pagu
Realisasi
579.139.170.000 532.508.200.319
% 92
6.805.000.000
5.847.294.730 85,93
17.975.400.000
13.060.908.767 72,66
5 Persen
10,18 Persen
203,60%
10 Persen
0Persen
0%
Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup
13.489.000.000
11.873.078.648 88,02
10 Persen
-22%
0%
39.130.949.000
34.824.371.856 88,99
10 Persen
100 Persen
100,00%
Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual
14.351.653.000
9.748.650.906 67,93
3 Balai
3 Balai
100,00%
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan
25.625.067.000
25.319.723.893 98,81
20 Persen
25 Persen
125,00%
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro
23.230.741.000
22.871.715.045 98,45
10 Kebijakan dan Infrastruktur
12 Kebijakan dan Infrastruktur
120,00%
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas
24.714.302.000
24.006.884.512 97,14
12 Industri
13 Industri
108,33%
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil
48.395.480.000
46.697.894.115 96,49
10 Paket Peralatan
10 Paket Peralatan
100,00%
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin
22.078.970.000
20.981.513.623 95,03
Skala Indeks 3,5
Skala Indeks 3,8
108,57%
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik
17.429.949.000
16.806.408.059 96,42
275 Orang
308 Orang
112,00%
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik
29.413.136.000
26.129.308.642 88,84
Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan Riset Dan Standardisasi Bidang Industri
24.628.897.000
23.219.677.330 94,28
47.967.622.000
42.623.957.945 88,86
28.381.438.000
27.108.939.384 95,52
23.076.218.000
22.703.905.855 98,39
172.445.348.000
158.683.967.009 92,02
Lampiran |2
Lampiran |3