LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI TAHUN 2015

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2015

Laporan KinerjaSekretariat BPPI T.A2015

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) merupakan gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat BPPI selama tahun anggaran 2015 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Perindustrian

Nomor:

150/M-IND/PER/12/2011

tentang

Pedoman

Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka kepada seluruh Unit/Satker di lingkungan BPPIserta dalam penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. LK Sekretariat BPPI Tahun 2015 merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai hasil capaian kinerjaSekretariat BPPI . Harapan kami LK ini dapat menjadi sarana evaluasi dalam pelaksanaan semua kegiatan di Sekretariat BPPI untuk tahun anggaran berikutnya dalam upaya meningkatkan kinerjanya dengan arahan dari Pimpinan serta menjadi acuan dalam perbaikan bagi pelaksanaan kegiatan. Saran dan masukan serta kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan LK Sekretariat BPPITahun 2015.

Jakarta, Januari 2016 Sekretariat Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

Sekretariat BPPI

i

Laporan Kinerja Sekretariat BPPI T.A 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja (LK) Sekretariat BadanPenelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) tahun 2015 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan rekomendasi perbaikan kinerja. Renstra Sekretariat BPPI merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2010 – 2014 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat BPPI pernyataan Visi, 7 (tujuh) pernyataan Misi yang diemban, serta 2 (dua) tujuan yang harus dicapai pada akhir tahun 2014. Dari evaluasi kinerja secara mandiri (self assesment), dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan hampir seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kerja 100%, namun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. 1. Pencapaian Sasaran Pengukuran Pencapaian Sasaran dari 6 (enam) Sasaran Kegiatan terdapat 16 (enam belas), sebanyak 13 (tiga belas) indikator mencapai target dan 3(tiga) indikator yang tidak mencapai target. Adapun gambaran kinerja selama TA 2015 adalah sebagai berikut: : a. Terwujudnya

Kebijakan

dan

Program

BPKIMI

yang

Berkualitas

dan

Berkelanjutan 1) Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan dari target 98% yang dapat terealisasi sebesar 98% orang dengan capaian 102,04%; 2) Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengantarget yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran dari target 90% yang dapat terealisasi sebesar 98,46% dengan capaian 109,40%; 3) Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran dengan target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran dari target 92% , yang dapat terealisasi sebesar 96,21% dengan capaian 104,58%;

Sekretariat BPPI

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

b. Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel 1) Realisasi Anggaran BPKIMI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian dari target 100% yang dapat terealisasi sebesar 98,46% dengan capaian 98,46%; 2) Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggarandari target 85% yang dapat terealisasi sebesar 99,66% dengan capaian 117,25%; 3) Tertib Administrasi Pengelolaan BMNdari target 100% yang dapat terealisasi sebesar 104,44% dengan capaian 104,44%; c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri; 1) Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi dari target 100,00% yang dapat terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%; 2) Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri dari target 2 kerja sama yang dapat terealisasi sebesar 2 kerja sama dengan capaian 100,00%; d. Sistem Informasi yang Handal 1) Sistem Elektronik Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri dari target 100,00% yang dapat terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%; 2) Balai yang menerapkan Standar Pelayanan berbasis Kepuasan Masyarakat dari target 100,00% yang dapat terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%; 3) Publikasi Kemampuan dan Produk Litbang dari target 100,00% yang dapat terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%; e. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur 1) SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3 dari target 4 orang yang dapat terealisasi sebesar 5 orang dengan capaian 125,00%; 2) SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan dari target 80% yang dapat terealisasi sebesar 88,44% dengan capaian 110,55%; 3) Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing dari target 95% yang dapat terealisasi sebesar 75,31% dengan capaian 79,27%; 4) Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner target 30%

yang dapat

terealisasi sebesar 28,57% dengan capaian 96,67%;

Sekretariat BPPI

iii


IKHTISAR EKSEKUTIF

f. Meningkatnya budaya kerja berbasis 5K Kementerian Perindustrian 1) PenerapanProgram Kerja 5Kdari target Hijau yang dapat terealisasi Hijau dengan capaian 100,00%. 2. Kendala Capaian Kinerja. 1) Pelaksana dan Koordinator Kegiatan dalam menyusun perencanaan anggaran kurang cermat, sehingga terdapat beberapa akun yang anggarannya terlalu besar dan tidak sesuai kebutuhan, contoh: belanja perjalanan dinas dalam kota sebagian besar tidak dapat terealisasi; 3. Rekomendasi Perbaikan Kinerja : Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan para penanggung jawab kegiatan perlu penyusunan perencanaan yang lebih baik dan pelaksanaannya tepat waktu, serta konsisten terhadap rencana yang telah ditetapkan.

Sekretariat BPPI

iv

Laporan Akuntabilitas KinerjaSekretariat BPPI T.A2014

Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................................................. ii DAFTAR ISI .................................................................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................ 1 A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi............................................................................................... 1 1. Tugas Pokok ...................................................................................................................................................... 1 2. Fungsi ................................................................................................................................................................... 1 B. Peran Strategis Organisasi ................................................................................................................ 2 C. Struktur Organisasi .............................................................................................................................. 3 a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; 4 b. Bagian Keuangan 4 c. Bagian Kepegawaian; 5 d. Bagian Kerja Sama dan Umum 5 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..........................................................................7 A. Rencana Strategis Organisasi ...........................................................................................................7 B. Rencana Kinerja Sekretariat BPPI 2015 ....................................................................................... 8 C. Rencana Anggaran ............................................................................................................................. 11 D. Dokumen Penetapan Kinerja......................................................................................................... 11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................................... 13 A. CAPAIAN KINERJA .............................................................................................................................. 13 B. REALISASI KEUANGAN...................................................................................................................... 45 BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................................... 49 Lampiran

Sekretariat BPPI

v


Bab I Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 1. Tugas Pokok Tugas Pokok Sekretariat BadanPengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri(BPKIMI)sesuai

Peraturan

Menteri

Perindustrian

Republik

IndonesiaNomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrianadalah

melaksanakanpelayanan

teknis

dan

administratif kepada seluruh unitorganisasi di lingkungan Badan Penelitian danPengembangan Industri. Namun, sesuai dengan Peraturan Presidennomor 29 tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian tanggal 16 maret 2015, BPKIMI berubah menjadi BPPI. Dalam Laporan Kinerja ini masih mengacu pada Tupoksi Permenperin Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tersebut. 2. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Sekretariat

BPPI

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program,anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkunganBadan Penelitian dan Pengembangan Industri; b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data daninformasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja samadan evaluasi kerja sama teknik di lingkungan BadanPenelitian dan Pengembangan Industri; d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dilingkungan Badan Penelitian dan PengembanganIndustri; e. koordinasi manajemen

dan

pelaksanaan

kinerja

pegawai

urusan

kepegawaian,organisasi,

dilingkungan

Badan

Penelitian

dan dan

PengembanganIndustri; dan f. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan,tata usaha, tata laksana, serta diseminasi danpengelolaan data dan informasi hasil penelitian danpengembangan di lingkungan Badan Penelitian danPengembangan Industri. Sekretariat BPPI

1

Laporan Kinerja Sekretariat BPPI T.A2015

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

B. Peran Strategis Organisasi Berdasarkan visi dan misi yang telah digariskan, maka perlu ditetapkan kebijakan sebagai arah/tindakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian 2015-2016. Sasaran Strategis dari BPPI adalah meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. Pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan pasar global. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan bagi setiap misi yang diemban, Sekretariat BPPI menjabarkan strategi dan kebijakan yang dikelompokkan dalam strategi dan strategi implementasi. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut di atas, Sekretariat BPPI menetapkan empat strategi berikut strategi implementasinya sebagai berikut: a. Meningkatkan kemampuan jejaring dengan semua stakeholder. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan/mengembangkan jejaring dengan lembaga pengkajian kebijakan dan litbang teknologi terkemuka antara lain: -

Meningkatkan hubungan kerja sama dengan organisasi internasional dan regional, seperti: UNIDO, ISO, IEC, JETRO, JICA, KITECH, dan lain-lain;

-

Memanfaatkan kerangka kerja sama perdagangan bebas, seperti AFTA, ACFTA, ASEAN-Korea FTA, IJ-EPA, APEC, dan lain-lain;

-

Mengembangkan sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar lembaga litbang (lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga pendukung) baik di dalam maupun luar negeri.

b. Melakukan

penataan/konsolidasi

organisasi,

sistem

sistem

jaringan

dan

infrastruktur yang terintegrasi -

Mengembangkan organisasi;

-

Menguatkan infrastruktur litbang;

-

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi perumusan kebijakan dan program.

-

Mengembangkan kapasitas/kemampuan IT yang telah tersedia;

-

Mengoptimalkan sarana dan prasana IT yang tersedia;

Sekretariat BPPI

2


-


Memanfaatkan para atase industri dalam memperoleh data di negara yang bersangkutan;

-

Menjalin kerja sama dengan BPS sebagai resource data.

c. Meningkatkan kompetensi SDM BPPI sesuai perkembangan IPTEK industri -

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM litbang melalui berbagai program pendidikan (S2 dan S3) dan pelatihan;

-

Melakukan optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM litbang melalui kerja sama nasional maupun internasional;

-

Merintis program magang dengan pihak-pihak terkait seperti industri dan lembaga litbang lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.

-

Mengusulkan penyempurnaan sistem insentif dan pola pembiayaan.

C. StrukturOrganisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat BPPI memiliki Struktur Organisasi sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/MIND/PER/11/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat

Sekretariat BPPI

3



Struktur organisasi Sekretariat BPPI terbagi dalam 4 (empat) Bagian Eselon III dan 12 (dua belas) Sub Bagian Eselon IV dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; Bagian

Program,

Evaluasi,

dan

Pelaporan

mempunyai

tugasmelaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunanrencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, sertapenyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan datadan informasi di lingkungan Badan Penelitian danPengembangan Industri.Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporanmenyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,program, dan

1)

anggaran di lingkungan BPPI;

penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaanpengelolaan data dan

2)

informasi di lingkungan BPPI; dan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan dilingkungan BPPI.

3)

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas: 1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,program, dan anggaran di lingkungan BPPI; 2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan koordinasi danpelaksanaan pengelolaan data dan informasi dilingkungan BPPI; 3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunanlaporan di lingkungan BPPI.

b. Bagian Keuangan Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dilingkungan BPPI. Dalam melaksanakan tugas Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 1) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai; 2) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusanakuntansi di lingkungan BPPI; dan 3) penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan barangmilik negara di lingkungan BPPI. Bagian Keuangan terdiri atas: 1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugasmelakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai;

Sekretariat BPPI

4



2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusanakuntansi di lingkungan BPPI; 3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negaramempunyai tugas melakukan penyiapan bahankoordinasi dan pengelolaan barang milik negara dilingkungan BPPI.

c. Bagian Kepegawaian; Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan koordinasi

dan

pelaksanaan

urusankepegawaian,

organisasi,

dan

manajemen kinerja pegawai dilingkungan BPPI. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: 1) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisiskebutuhan pegawai, kebutuhan pendidikan, pelatihandan pengembangan karier; 2) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusanorganisasi dan manajemen kinerja pegawai; dan 3) pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian danpenilaian usulan angka kredit jabatan fungsional.

Bagian Kepegawaian terdiri atas: 1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan

koordinasi

danpelaksanaan

analisis

kebutuhan

pegawai,

kebutuhanpendidikan, pelatihan dan pengembangan karier; 2) Subbagian Organisasi dan Manajemen Kinerja Pegawaimempunyai tugas melakukan penyiapan bahankoordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi danmanajemen kinerja pegawai; 3) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyaitugas melakukan urusan administrasi kepegawaiandan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional.

d. Bagian Kerja Sama dan Umum Bagian Kerja Sama dan Umum Bagian Umum mempunyai tugasmelaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaanadministrasi kerja sama dan evaluasi kerja sama teknik,serta pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan,tata usaha, tata laksana, serta diseminasi dan pengelolaandata dan informasi hasil penelitian dan pengembangan dilingkungan BPPI. Dalam melaksanakan tugas Bagian Kerja Sama dan Umum menyelenggarakan fungsi:

Sekretariat BPPI

5



1) penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaanadministrasi kerja sama, evaluasi kerja sama teknik,serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasihasil penelitian dan pengembangan di lingkungan BPPI; 2) pelaksanaan urusan tata laksana, kearsipan, serta penerapan budaya kerja, prosedur kerja, dan tatahubungan kerja di BPPI; dan 3) pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dantata usaha. Bagian Umum terdiri atas: 1) SubbagianKerja Sama mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaanadministrasi kerja sama, evaluasi kerja sama teknik,serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasihasil penelitian dan pengembangan di lingkungan BPPI; 2) Subbagian Tata Laksana dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan tata laksana, kearsipan serta penerapan budaya kerja, prosedur kerja, dan tatahubungan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; 3) Subbagian

Rumah

Tangga

dan

Perlengkapanmempunyai

tugas

melakukan urusan rumah tangga,perlengkapan, dan tata usaha.

Sekretariat BPPI

6



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis Organisasi Rencana Strategis Kementerian Perindustrian memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program, serta pengendaliannya untuk kurun waktu 2015-2019, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian. Rencana Kinerja Sekretariat BPPI yang disusun setiap tahun adalah berpedoman kepada mekanisme yang berlaku. Penyusunan Rencana Kinerja (RENKIN) Sekretariat BPPI Tahun 2015, mengacu pada draft Renstra BPKIMI tahun 2014-2015, yang merupakan penjabaran dari tugas perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan tupoksi Kementerian Perindustrian. Sasaran Strategis, Strategi, dan kegiatan Sekretariat diarahkan untuk : 1. Sasaran Sekretariat Sasaran yang ingin dicapai Sekretariat BPPItahun 2015– 2019 adalah: 1) Peningkatan dan penguasaan penyusunan program Sekretariat BPPI; 2) Peningkatan dan Penguasaan Manajemen Sistem Keuangan; 3) Peningkatan dan penguasaan Manajemen Sumber Daya Manusia; 4) Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana litbang. 2. Strategi Sekretariat Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yaitu : 1) Mengembangkan jejaring dengan lembaga-lembaga pengkajian kebijakan dan litbang teknologi yang terkemuka; 2) Mendorong pengembangan kerja sama litbang industri dengan dunia usaha untuk mengembangkan teknologi dan memanfaatkan potensi bahan baku lokal; 3) Mengembangkan bank data yang lengkap dan mutakhir 4) Meningkatkan kompetensi SDM BPKIMI sesuai perkembangan IPTEK industri

3. Kegiatan Sekretariat Sekretariat BPPI

7



Berdasarkan Sasaran dan Strategi Sekretariat BPPI maka Kegiatan Sekretariat BPPItelah ditetapkan dalam RenstraKementerian Perindustrian 2015-2019 yaitu Penyusunan dan Evaluasi Program Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri dengan outcome kegiatan terwujudnya layanan teknis dan administratif kesekretariatan yang handal. Kegiatan untuk mewujudkan outcome tersebut, dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim, dan Mutu Industri, dengan indikator pencapaian: 1) Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan; 2) Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel; 3) Terujudnya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri yang berkualitas; 4) Sistem Informasi yang Handal 5) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur. B. Rencana Kinerja Sekretariat BPPI2015 Sesuai dengan Renstra BPKIMI 2015 – 2019 maka Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat pada Tahun Anggaran 2015,dijabarkan dalam Dalam rangka capaian sasaran strategis di atas, maka target pembangunan BPPI

menetapkan indikator capaian kinerja Tahun 2015 yang tergambar pada

kegiatan Program Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri, yaitutersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja di atas, dalam Renstra Sekretariat BPPI, kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri target pembangunannya pada TA. 2015 terdiri dari kegiatan prioritas dan sasarannya kegiatan sebagai berikut : 1)

Terwujudnya

Kebijakan

dan

Program

BPKIMI

yang

Berkualitas

dan

Berkelanjutan; Denganindikator kinerja : - Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan: 98% - Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran: 90%

Sekretariat BPPI

8



- Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran: 92% 2)

Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel Dengan Denganindikator kinerja : - Realisasi Anggaran BPKIMI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian: 100%; - Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran: 85%; - Tertib Administrasi Pengelolaan BMN: 100%;

3)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Dengan indikator kinerja : - Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi :100% - Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri :2 Kerja Sama

4)

Sistem Informasi yang Handal Dengan indikator kinerja : - Sistem Elektronik Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri :100% - Balai yang menerapkan Standar Pelayanan berbasis Kepuasan Masyarakat : 100% - Publikasi Kemampuan dan Produk Litbang: 100%

5)

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dengan indikator kinerja : - SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3: 4 orang - SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan: 80% - Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing : 95% - Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner: 30%

6)

Meningkatnya budaya kerja berbasis 5K Kementerian Perindustrian Dengan indikator kinerja : - Penerapan Program Kerja 5K : Hijau

Sekretariat BPPI

9



Adapun rancangan Indikator Kinerja untuk kegiatan Sekretariat BPKIMI sebagai berikut : Tabel 2.1 Rancangan Indikator Kinerja Sekretariat BPKIMI 2015-2019 Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Target Lokasi

2015

2016

2017

Alokasi (Rp 000) 2018

2019

Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Terwujudnya kebijakan dan program BPKIMI yang berkualitas dan berkelanjutan - Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan

Jakarta dan daerah

90%

90%

90%

90%

90%

- Tingkat kesesuaian Realisasi anggaran dengan an target yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran

Jakarta dan daerah

90%

90%

90%

90%

90%

Jakarta dan daerah

92%

93%

94%

95%

95%

-Tingkat kesesuaian Realisasi fisik dengan target yang ditetapkan pada awal Tahun Anggaran Sistem tatakelola keuangan dan BMN yang transparan dan akuntabel - Tingkat penyerapan anggaran - Tingkat kualitas laporan keuangan BPKIMI - Penyelesaian temuan tertib pengelolaan anggaran Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri - Jumlah rekomendasi perbaikan Program/Kegiatan - Implementasi kerjasama teknis luar negeri

Jakarta dan daerah Jakarta dan daerah Jakarta dan daerah

90%

90%

90%

90%

90%

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

75%

76%

78%

79%

80%

Jakarta dan daerah

6

6

6

6

6

Jakarta dan daerah

2

2

3

3

3

18

21

22

23

24

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

Jakarta dan daerah

18

21

22

23

24

Jakarta dan daerah

25%

25%

25%

25%

25%

Sistem informasi yang handal - Publikasi karya riset industri - Publikasi kemampuan dan produk litbang - Jumlah infrastruktur yang dikembangkan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur - SDM aparatur yang kompeten di bidang litbang - SDM fungsional tertentu yang naik jenjang jabatan

Jakarta dan daerah Jakarta dan daerah Jakarta dan daerah

2015

2016

2017

2018

2019

40.068.000

50.306.300

56.202.245

62.592.470

70.276.340

1.796.000

1.975.600

2.271.940

2.499.134

2.874.004

3.009.000

3.309.900

3.806.385

4.187.024

4.815.077

2.065.000

2.271.500

2.612.225

2.873.448

3.304.465

3.278.000

3.605.800

4.146.670

4.561.337

5.245.538

5.585.000

6.143.500

7.065.025

7.771.528

8.937.257

Dengan rencana kinerja pada TA. 2015 tergambar dari tabel sebagai berikut : Tabel 2.2 Rencana Kinerja Sekretariat TA. 2015 No. 1.

2.

3.

4.

5

6

Sasaran Program/Kegiatan Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Sistem Informasi yang Handal

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

Meningkatnya budaya kerja berbasis 5K Kementerian Perindustrian

Sekretariat BPPI

Indikator Kinerja

Target

Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Realisasi Anggaran BPKIMI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran

98% 90%

Tertib Administrasi Pengelolaan BMN Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri Sistem Elektronik Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri Balai yang menerapkan Standar Pelayanan berbasis Kepuasan Masyarakat Publikasi Kemampuan dan Produk Litbang SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3 SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner Penerapan Program Kerja 5K

92% 100% 85% 100% 100% 2 Kerja Sama 100% 100% 100% 4 orang 80% 95% 30% Hijau

10



C. RencanaAnggaran Pagu Anggaran kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri untuk melaksanakan 6 (enam) Output kegiatan T.A 2015 sebesar Rp 39.130.949.000,00. dengan rincian sub-kegiatan dan Pagu anggarannya seperti pada Tabel 2.3 dibawah ini: Tabel 2.3 Rencana Anggaran Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri T.A 2015

NO

1. 2. 3.

KOMPONEN/SUB KOMPONEN Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri A Laporan Kegiatan/koordinasi/pembinaan Dan Tindak Lanjut/monev B Sdm Yang Dibiina Dan Dikembangkan Kompetensinya C Publikasi

4.

D Layanan Perkantoran

5.

E Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi F Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

6.

TOTAL

PAGU (000) 39.130.949 6.144.859 3.725.848 843.153 25.941.839 150.000 365.000 39.130.949

D. Dokumen Penetapan Kinerja Pelaksanaan sasaran kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri TA. 2015 untuk memberikan dukungan dalam bentuk pelayanan teknis dan administratif, kepada seluruh satuan organisasi Sekretariat BPPI

11



di lingkungan BPPI dengan Penetapan Kinerja Sekretariat TA 2015. Dalam penyusunan kegiatan TA. 2015 terdapat penyesuaian, sehingga Sasaran Strategis dan indikator pada Penetapan Kinerja sedikit berbeda dengan Renstra, Renkin 2015, dan IKU. Hal tersebut disebabkan alokasi anggaran dan skala prioritas komponen kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat, seperti pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Sekretariat BPPI TA. 2015

No. 1.

2.

3.

4.

5

6

Sasaran Program/Kegiatan Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Sistem Informasi yang Handal



Sekretariat BPPI

Indikator Kinerja Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Realisasi Anggaran BPKIMI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian

Target 98% 90% 92% 100%

Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran

85%

Tertib Administrasi Pengelolaan BMN Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri

100% 100% 2 Kerja Sama

Sistem Elektronik Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri

100%

Balai yang menerapkan Standar Pelayanan berbasis Kepuasan Masyarakat Publikasi Kemampuan dan Produk Litbang SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3

100% 100% 4 orang

SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan

80%

Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner

95%

Penerapan Program Kerja 5K

Hijau

30%

12


Bab III Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

CAPAIAN KINERJA Dalam mencapai visi dan misinya, Sekretariat melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKIMI tahun 2015-2019 dan Renstra Sekretariat 2015-2019, yang setiap awal tahun ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pada TA. 2015, Perjanjian Kinerja Sekretariat meliputi 6 (tujuh) Sasaran Kegiatan untuk melaksanakan kinerjanya, yaitu : 1.

Sasaran Kegiatan I

: Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang

Berkualitas dan Berkelanjutan 2.

Sasaran Kegiatan II :Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel

3.

Sasaran Kegiatan III :Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

4.

Sasaran Kegiatan IV : Sistem Informasi yang Handal

5.

Sasaran Kegiatan V : Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

6.

Sasaran Kegiatan VI : Meningkatnya budaya kerja berbasis 5K Kementerian Perindustrian Dari Sasaran Kegiatan tersbut, pada umumnya indikator kinerja telah mencapai

target yang ditetapkan, namun terdapat indikator yang realisasinya tidak mencapai targetyaitu persentase penyerapan anggaran danPeningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi masing-masing. Pada tahun 2015, Sekretariat melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja. Dalam pelaksanaannya, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui Laporan Triwulanan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun capaian Tapkin per triwulan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Sekretariat BPPI

13

Laporan KinerjaSekretariat BPPI T.A2015 Bab III Akuntabilitas Kinerja Tabel 3.5Capaian Perjanjian Kenierja Per Triwulan TA. 2015

No. 1.

2.

Sasaran Program/Kegiatan Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel

3.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

4.

Sistem Informasi yang Handal

5


6


Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian Fisik TW I R(%) 10

S (%) 30

R(%) 40

S(%) 75

R(%) 80

S (%) 100

Capaian Fisik/d TW II

Capaian s/d Fisik TW III

Capaian s/d Fisik TW IV

Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan

98%

100,00%

S (%) 10

R(%) 100

Capaian 100,00%

Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran

90%

98,46%

16,57

12,95

39,92

32,35

75

76,05

96,45

91,59

98,46%

Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Realisasi Anggaran BPKIMI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran Tertib Administrasi Pengelolaan BMN Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri Sistem Elektronik Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri Balai yang menerapkan Standar Pelayanan berbasis Kepuasan Masyarakat Publikasi Kemampuan dan Produk Litbang SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3

92%

96,21%

20,18

19,4

47,37996

46,68506521

75

76,05

100

98,71

96,21%

100%

98,46%

15

7,13

50

18,01

75

69,23

100

98,46

98,46%

85%

99,66%

10

10

50

24,01

75

67,8

100

99,66

99,66%

100% 100%

104,44% 100,00%

10 10

10 10

50 50

40 50

75 75

80 80

100 100

100 100

104,44% 100,00%

2 Kerja Sama

2 Kerja Sama

15

15

50

40

75

80

100

100

2 Kerja Sama

100% 100%

100,00% 100,00%

10 -

9,1 -

50 50

45 50

75 75

60 60

100 100

100 100

100,00% 100,00%

50 50

50

75 75

80

100 100

100 100

100,00%

100%

100,00%

-

-

4 orang

5 orang

20

20

SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan

80%

88,44%

-

-

50

10

75

60

100

100

88,44%

Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner

95%

75,31%

-

-

50

30

75

80

100

100

75,31%

30%

28,57%

10

10

50

50

75

60

100

100

28,57%

Penerapan Program Kerja 5K

Hijau

Hijau

30

30

50

60

75

80

100

100

Hijau

60

75

5 orang

Dari anggaran kegiatan Penyusunan Rencanan Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha Dan Mutu Industri TA. 2015, telah disusun komponen kegiatan sebagai berikut : 1.

KoordinasiPemantauan Dan Pelaporan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Entitas Akuntansi Di Lingkungan Wilayah Unit Kerja Eselon I BPKIMI;

2.

Workshop Rekonsiliasi Dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Pada Satker Vertikal Bpkimi Sebagai Entitas Akuntansi Eselon I Kemenperin Semester II TA. 2014;

3.

Workshop Rekonsiliasi Dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Pada Satker Vertikal BPKIMI Sebagai Entitas Eselon I Kemenperin Semester I TA 2015;

4.

Koordinasi Perencanaan Kerja Dan Anggaran BPKIMI;

5.

Rapat Kerja BPKIMI Ta 2015;

6.

Penyusunan Program BPKIMI 2016;

7.

Koordinasi Penyusunan Tarif PNBP;

8.

Review Dan Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019;

9.

Koordinasi Pembinaan Dan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Peraturan Keuangan Dan Perbendaharaan Satker Vertikal BPKIMI;

10. Workshop Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Dan Kebendaharaan; 11. Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Dalam Rangka Tata Tertib Pengelolaan Di Lingkungan Satker Vertikal BPKIMI; 12. Bimbingan Teknis Pembinaan Tertib Administrasi Pengelolaan BMN; 13. Koordinasi Pembinaan Dan Pemantauan Pengelolaan PNBP Dan Pemeliharaan BLU Pada Satker Vertikal BPKIMI; 14. Workshop Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Yang Bersumber Dari PNBP;

Sekretariat BPPI

14



15. Monitoring Dan Evaluasi Program BPKIMI; 16. Konsinyering Monev; 17. Workshop Pelaporan Kegiatan Di Lingkungan BPKIMI; 18. Monev Litbang BPKIMI; 19. Koordinasi Penyiapan Dan Implementasi Kerjasama Teknis Dalam Dan Luar Negeri; 20. Implementasi Kerjasama Teknik Dalam Dan Luar Negeri; 21. Peningkatan Koordinasi Pimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi; 22. Forum Koordinasi Pimpinan Antar Satuan Kerja Pusat Dan/atau Daerah; 23. Pengelolaan Barang-barang Inventaris Perkantoran Tingkat Pusat; 24. Koordinasi Pelaksanaan Budaya Kerja 5K Pada Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, Dan Kedisiplinan Dengan Grading System; 25. Konvensi Budaya Kerja 5k Tingkat Balai Di Lingkungan BPKIMI; 26. Koordinasi Penyiapan Dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik Daerah (up2d) Di Lingkungan BPKIMI; 27. Koordinasi Kinerja Unit Dan SDM; 28. Konsinyering Penilaian Kinerja Unit Pelaksana Teknis; 29. Pelantikan/serah Terima Jabatan; 30. Koordinasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian; 31. Temu Teknis Pengelola Kepegawaian; 32. Kajian Kelembagaan BPKIMI; 33. Koordinasi Program Rintisan Gelar S3; 34. Pengembangan Kompetensi SDM; 35. Koordinasi Penilaian Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional; 36. Forum Komunikasi Jabatan Fungsional; 37. Koordinasi Pengembangan Sistem Publikasi Hasil Litbang Industri; 38. Workshop Temu Usaha Industri; 39. Penerbitan Jurnal Riset Industri Vol. 9 No. 1, 2, & 3 Tahun 2015; 40. Pameran Hasil Litbang Dan Layanan Jasa Teknis Unggulan; 41. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; 42. Pemeliharaan Sarana Dan Perlengkapan Perkantoran; 43. Layanan Operasional Pimpinan; 44. Layanan Operasional Perkantoran; 45. Layanan Operasional Arsip Dan Dokumentasi; 46. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Perlengkapannya; Sekretariat BPPI

15



47. Pengadaan Sarana Mebeler Dan Elektronik 48. Renovasi Ruang Perkantoran Dan Perlengkapannya Berdasarkan komponen kegiatan diatas telah disusun Sasaran Strategis yang menjadi prioritas dalam kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industriyang tertuang dalam Penetapan Kinerja TA 2015 Sekretariat. Capaian dari indikator kinerja dalam Tapkin 2014 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Kegiatan I :Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan a. Indikator Kinerja 1:Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan Indikator Kinerja I.1 Tingkat

persetujuan

rencana

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

persentase

98

100

102,04%

kegiatan

Kementerian Keuangan telah mengesahkan alokasi anggaran BPPI TA 2016 sebesar Rp. 571.876.027.000,- dengan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor: SP-DIPA 019.07-0/2016 yang disahkan pada tanggal 7 Desember 2015. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2016 (RKA/KL TA 2016) telah diintegrasikan dengan konsep Administrasi Data Dan Informasi Kinerja (ADIK) masing-masing satker di lingkungan BPPI. Namun sesuai konsep ADIK bahwa satker yang menyusun ADIK adalah satker Eselon I dan satker Eselon II. Demikian juga sesuai dengan pedoman restrukturisasi program dan kegiatan, maka satker yang memiliki kegiatan merupakan satker Eselon II. Sementara 11 (sebelas ) satker Baristand Industri dan BSI merupakan satker Eselon III dan memiliki 1 (satu) nomenklatur kegiatan untuk 11 (sebelas) Baristand Industri. Hal ini tidak sesuai dengan konsep ADIK dan pedoman restrukturisasi program dan kegiatan. Akibatnya, ketika ADIK Baristand Industri diintegrasikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2016 di masing-masing satker Baristand Industri maka terdapat ketidaksinkronan data kegiatan dan belanja pada DIPA petikan RKAKL Baristand Industri TA 2016 yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Sesuai hasil review ADIK yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sebaiknya ADIK Baristand Industri - BPPI berada di salah satu Eselon II di lingkungan BPPI. Adapun, tingkat persetujuan rencana anggaran dari TA. 2012-2016 seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini: Sekretariat BPPI

16



Tabel 3.6 Blokir Anggaran 2012-2015

2016 2015 2012 2013 2012

BLOKIR

NONBLOKIR

0% 0.04% 12,76% 0,81% 0,33%

100% 99.96% 87,24% 99,19% 99,67%

Diharapkan pada TA. 2017 tingkat persetujuan rencana kegiatan makin meningkat dengan meningkatnya kualitas perencanaan kegiatan yang disusun oleh para koodinator kegiatan. b. IndikatorKinerja 2:Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Indikator Kinerja I.2

Satuan

Target

Realisasi

Capaian


persentase

90

98,46

109,40

Target realisasi BPPI pada TA. 2015 menyesuaikan dengan target Kementerian Perindustrian yaitu 93,39%. Pada TA. 2015 Realisasi keuangan BPPI mencapai 91,59%, sehingga capaian hanya 98.46% dari target awal. Di tabel bawah ini, dapat dilihat kegiatan yang tidak mencapai target Kemenperin, adalah :

Tabel 3.7 Realisasi Pagu TA. 2015 REALISASI KODE

OUTPUT / RINCIAN AKUN

A

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

1

Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

Sekretariat BPPI

PAGU

TOTAL

%

578.659.170

530.007.203

91,95

6.805.000

5.813.885

85,44

17



2

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

17.975.400

13.369.248

74,38

3 4

Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

13.489.000 39.130.949

11.872.385 34.861.593

88,02 89,0 4

5

Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual

14.351.653

9.791.826

68,23

6

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

25.625.067

25.326.513

98,83

7 8

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik

23.230.741 24.714.302

22.882.067 23.941.901

98,5 96,87

9

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

48.395.480

46.691.145

96,48

10

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas

22.078.970

20.990.961

95,07

11

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

17.429.949

16.806.135

96,42

12

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin

29.413.136

26.136.825

88,86

13

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

24.628.897

22.458.665

91,19

14

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik

47.967.622

42.695.896

89,01

15

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri

28.381.438

27.124.843

95,57

16

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

23.076.218

22.719.015

98,45

17

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

171.965.348

156.524.301

91,02

578.659.170

530.007.203

91,95

TOTAL

Dari tabel diatas dapat dilihat bila pada Program Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri, terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target Kemenperin yaitu: 1. Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri; 2. Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup; 3. Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri; 4. Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual; 5. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin; 6. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik; 7. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik; 8. Riset Dan Standardisasi Bidang Industri. Penyebab realisasi di bawah target ini dapat dilihat penjelasannya pada Indikator Kinerja Realisasi Anggaran BPPI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian. Adapun

perkembangan

realisasi

keuangan

program/kegiatan

di

lingkungan BPPI selama 5(lima) tahun terakhir bila dibandingkan dengan target yang ditetapkanadalah sebagai berikut :

Sekretariat BPPI

18



120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

2011

2012

2013

2014

2015

Target

93,50%

91,64%

93,92%

100,00%

93,39%

Persentase Realisasi

93,81%

94,93%

91,02%

62,36%

91,95%

Target


Gambar 3.2 Grafik Perkembangan Persentase Realisasi Keuangan BPPI 2011-2015

Persentase realisasi anggaran BPPI TA. 2015 bila dibandingkan dari TA. 2013-2014 mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian realisasi keuangan BPPI lebih baik, karena rata-rata eselon I yang lain realisasinya hanya mencapai rata-rata mencapai 77,45 %. Diharapkan

pada

tahun

anggaran

berikutnya

perencanaan

program/kegiatan dapat lebih cermat dan memperhitungan kemungkinan kendala yang akan muncul, sehingga realisasi dapat mencapai target. c. Indikator Kinerja3:Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran Indikator Kinerja I.3 Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran

Satuan persentase

Target 92

Realisasi 96,21%

Capaian 104,58%

Target fisik pada awal TA. 2015 adalah 100,00% , dapat terealisasi 96,21 %. Bila dibandingkan dengan target sehingga capaiannya 105,58 %. Realisasi tidak mencapai target disebabkan: - Beberapa kegiatan di Balai Besar dan Baristand Industri realisasi fisiknya dibawah 100% karena jumlah pengguna jasa layanantidak mencapai target Selain itu, sebagian besar nilai dari PNBP berasal dari Honorarium yang tidak dapat dicairkan karena adanya aturan baru mengenai aturan honorarium;

Sekretariat BPPI

19



- Terdapat kendala pada kegiatan penelitian/perekayasaan baik kendala itu disebabkan revisi anggaran, peralatan laboratorium, atau keterlambatan pelaksanaan penelitian yang menyebabkan tertundanya hasil penelitian; - Belum terealisasinya kerjasama dengan pihak luar, disebabkan karena rencana operasional dan revisi anggaran yang tidak disetujui dan baru dapat terlaksanadi tahun anggaran mendatang; Realisasi fisik dari Progam BPPI TA. 2015 bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya dapat terlihat pada tabel berikut ini : 100,50%

100,00%

99,50%

99,00%

98,50%

98,00%

2011

2012

2013

2014

2015

Target

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%


99,66%

99,21%

98,91%

99,79%

98,72%

Target


Gambar 3.3 Grafik Target dan Realisasi Fisik BPPI 2011-2015

Persentase realisasi fisik BPPI TA. 2015 bila dibandingkan dari tahun anggaran sebelumnya mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan adanya aturan-aturan baru dari Kememnterian Keuangan terkait pelaksanaan kegiatan dan PNBP terutama untuk jasa layanan teknis yang menyebabkan realisasi fisik menjadi terhambat dan tidak mencapai target.

2. Sasaran Kegiatan II :Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel a. Indikator

Kinerja 1 : Realisasi Anggaran BPKIMI sesuai Target yang

Ditetapkan Kementerian Perindustrian Indikator Kinerja II.1

Sekretariat BPPI

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

20

Laporan KinerjaSekretariat BPPI T.A2015 Realisasi Anggaran BPKIMI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian

Bab III Akuntabilitas Kinerja persentase

100

98,46

98,46

Target realisasi Kementerian Perindustrian 93.39%, realisasi BPPI sebesar 91.95%, sehinggan capaian hanya 98.46% dari target awal. Realisasi di bawah target ini terjadi karena beberapa hal: -

Dimulainya pelaksanaan SPAN di KPPN VII sehingga pencairan anggaran banyak terhambat dan memerlukan waktu yang lebih lama, sebab program SPAN dan SAS masih trial and error pada program aplikasi yang masih terus mengalami proses penyempurnaan.

-

Banyaknya pengajuan Revisi DIPA dan POK sebagai akibat: 1) Adanya Surat Edaran dari MenPan RB No.11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan Di Luar Kantor dan penghematan anggaran Paket Meeting yang menyebabkan perubahan rencana kegiatan Paket Meeting. 2) Adanya perubahan Mata Anggaran Keluaran pada biaya pembelian bahan yang masuk persediaan, sehingga menyebabkan tertundanya pencairan anggaran khususnya yang terkait belanja bahan/barang persediaan. 3) Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan POK dan RPA, sehingga persiapan pelaksanaan kerap memerlukan revisi.

-

Ada beberapa satker yang membuat target PNBP terlalu tinggi, sehingga mempengaruhi realisasi penggunaan. Contohnya Baristand Industri Lampung yang memiliki target PNBP sebesar Rp. 8.106.000.000, namun hanya mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 4.797.015.135 atau sekitar 59.18%. Penerimaan yang rendah tersebut berakibat realisasi penggunaan PNBP nya pun menjadi rendah (hanya sekitar 27%) dan berdampak pada realisasi keseluruhan BPPI.

-

Adanya tambahan APBN-P pada BPPI tanggal 7 April 2015 sebesar Rp. 22.250.000.000, yang menyebabkan pagu anggaran BPPI naik disaat sudah menjelang pertengahan tahun. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan beberapa kegiatan pokok dengan pagu besar khususnya kegiatan yang muncul setelah APBNP turun.

-

Komposisi struktur anggaran yang masih bertumpu pada kegiatan swakelola sementara SDM yang ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan sangat tergantung pada kapasitas kemampuan SDM.

Sekretariat BPPI

21



Tabel 3.8 Perbandingan antara Target dan Realisasi Keuangan BPPI TA. 2011-2015 2011

2012

2013

2014

2015

PAGU

386.522.638.000

466.458.175.000

552.876.445.000

593.868.295.000

579.139.170.000

Target

93,50%

91,64%

93,92%

100,00%

93.39

Realisasi Keuangan Persentase Realisasi

362.592.471.529

442.787.437.686

503.252.259.009

529.113.671.000

93,81

94.93%

91,02%

89,10%

532.489.746.334 91.95

Realisasi keuangan BPPI mengalami peningkatan bila dibanding TA. 20132014. Bila dibandingkan dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementeria Perindustrian adalah sebagai berikut : Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian Unit Sekretariat Jenderal

Pagu

Realisasi

Anggaran

31 Des 2015

1.162.556.899

87.73%

Direktorat Jenderal Industri Agro

354.789.761

82.78%

Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

354.575.743

78.29%

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

369.035.768

77.39%

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

622.945.133

74.97%

Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional TOTAL KEMENTERIAN

46.179.969

77.84%

1.061.892.000

58.32%

49.860.699

87.87%

4.599.409.087

77.45%

Dari tabel diatas tampak bahwa realisasi anggaran BPPI masih lebih tinggi dari semua Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian. Namun, realisasi keseluruhan Kementerian Perindustrian sebesar 77,45% masih di bawah realisasi nasional sebesar 85,00%. Kendala yang mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran: -

Terlambatnya memulai aktivitas pelaksanaan anggaran.

-

Adanya kebijakan self-blocking untuk dialokasikan ke kegiatan new initiative yang menyebabkan beberapa kegiatan terlambat dalam pelaksanaannya.

-

Adanya tambahan APBN-P senilai Rp. 1.85 Triliun atau 67.44% di bulan Mei 2015.

-

Kegiatan pembatasan rapat-rapat di luar kantor pada awal tahun 2015 yang menyebabkan kegiatan harus dilakukan penelahaan ulang.

-

Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan beberapa kegiatan pokok dengan pagu besar khususnya kegiatan yang muncul setelah APBNP turun.

Sekretariat BPPI

22



Hal-hal yang akan dilaksanakan pada tahun 2016: -

Melaksanakan aktivitas pelaksanaan anggaran dengan sesegera mungkin dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dipersyaratkan.

-

Segera mengusulkan paket pengadaan ke ULP dengan terlebih dahulu menginputnya ke dalam SIRUP.

-

PPK segera menyediakan data dukung yang terkait dengan proses pelelangan.

-

Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja lain seperti satker daerah, Inspektorat Jenderal, KPPN, dll agar tidak ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Indikator Kinerja 2 : Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran Indikator Kinerja II.2 Penyelesaian

Temuan

Tertib

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

persentase

85

99,66

117,25

Pengelolaan Anggaran

Total temuan pemeriksaan audit kinerja TA 2014 oleh Inspektorat Jenderal adalah adalah 283 temuan, terdiri dari 143 temuan di Balai Besar, 115 temuan di Baristand Industri dan 25 temuan di BPPI Pusat. Dari 283 temuan tersebut, seluruhnya telah dapat diselesaikan oleh Satker masing-masing. Sedangkan untuk temuan atas Laporan Keuangan TA 2014 oleh BPK, terdapat 7 (tujuh) temuan pada Satker di lingkungan BPPI. Dari 7 temuan tersebut, tersisa satu temuan yang belum selesai tindak lanjutnya, yaitu temuan adanya ketidakseragaman mekanisme penentuan besaran imbal jasa layanan teknis yang bersumber dari PNBP di Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri. Proses penyelesaian temuan tersebut telah berjalan, yaitu penyusunan konsep Peraturan Kepala BPPI yang mengatur mekanisme penentuan besaran imbal jasa layanan teknis PNBP, tetapi belum final. Jumlah temuan TA 2014 sebanyak 290(dua ratus embilan puluh) kasus, yang diselesaikan tindak lanjutnya di tahun 2015 telah mencapai 289 ( dua ratus delapan puluh sembilan) kasus atau mencapai 99,65 %, yang artinya telah melampaui dari target 85 %. Jika dibandingkan tahun lalu, angka tersebut mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, terdapat 276 temuan yang harus ditindaklanjuti terdiri dari 123 temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal di Balai Besar, 110 temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal di Baristand Industri dan 33 temuan Sekretariat BPPI

23



pemeriksaan Inspektorat Jenderal di BPPI serta 10 temuan pemeriksaan BPK. Dari total temuan tersebut, terdapat 9 temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal yang belum selesai ditindaklanjuti di tahun 2014 sehingga saldonya terbawa di 2015. Capaian Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran tahun 2015 adalah 117,25 %.Jadi, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan sebesar 2,92 %. Jika dibandingkan dengan unit kerja lain di Kementerian Perindustrian, BPPI lebih baik dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan karena untuk temuan Inspektorat Jenderal tidak ada lagi temuan yang tersisa. Yang menjadi kendala dalam penyelesaian temuan BPK yang tersisa karena mekanisme penentuan dan besaran imbal jasa teknis di setiap Balai Besar, Baristand Industri dan BSI berbeda-beda dan telah berlangsung lama dari tahun ke tahun. Dibutuhkan kajian yang cukup panjang untuk melakukan penyeragaman tersebut dan dibutuhkan izin dari Menteri Keuangan untuk membuat seluruh imbal jasa teknis tersebut sah menurut hukum melalui mekanisme Standar Biaya Masukan Lainnya. Pengajuan SBM Lainnya tersebut memerlukan koordinasi dengan unit terkait yaitu Biro Perencanaan. Tindak lanjut temuan BPK tersebut akan dilanjutkan pada tahun 2016. Selain itu, pada tahun 2015 telah diupayakan peningkatan tertib administrasi pengelolaan anggaran untuk meminimalisasi temuan pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Selain itu, Sekretariat BPPI telah melakukan pembinaan agar tidak terjadi temuan berulang, dan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan di tahun yang sama. c. Indikator Kinerja 3 : Tertib Administrasi Pengelolaan BMN Indikator Kinerja II.3 Tertib Administrasi Pengelolaan BMN

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

persentase

100,00

104,44

104,44

Belum tertibnya pengelolaan administrasi Barang Milik Negara di lingkungan BPPI secara penuh merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh BPPI saat ini. Tata cara pengelolaan Barang Milik Negara dari waktu ke waktu terdapat perubahan yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan penguasaan atas seluruh

Sekretariat BPPI

peraturan pelaksanaan yang berlaku dibutuhkan

24



pembinaan dan mantauan mengenai tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtangan Barang Milik Negara).

Pembinaan dan menatauan tertib

administrasi pengelolaan Barang Milik Negara

dimaksud diharapkan dapat

membantu memberikan acuan bagi tiap Satker – satker dilingkungan BPPI agar mampu mengelola Barang Milik Negara sesuai peraturan yang berlaku serta kaidah yang ditentukan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab. Sejalan dengan kebijakan untuk terus memperkuat pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan BPPI. Pada TA. 2015 untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan BMN ditargetkan

45(empat

puluh

lima)

surat

Penetapan

Status

Penggunaan(PSP)/Pemanfaatan/Usulan Penghapusan, dapat terealisasi sebesar 47(empat puluh tujuh)PSP, sehingga capaiannya 104,00%. Dari hasil rekapitulasi,perbandingan realisasi selama3 tahun 2013-2015 perkembangan Usulan Pengelolaan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut: (1) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Tahun 2013 berjumlah 2 usulan dengan total nilai Rp 14.420.440.284,- (empat belas milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah, tahun 2014 berjumlah 14 usulan dengan nilai mencapai Rp. 124.313.971.660,- ( seratus dua puluh empat milyar tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah,) tahun 2015 berjumlah 30 Usulan PSP dengan nilai sebesar Rp. 314.308.928.948,(tiga ratus empat belas milyar tiga ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah); (2) penghapusan tahun anggaran 2014 jumlah 7 usulan dengan nilai sebesar Rp. 461.871.400,- (empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), tahun 2015 berjumlah 13 usulan dengan nilai Rp. 207.263.990,- (dua ratus tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah); (3) pemanfaatan BMN tahun 2015 berjumlah 2 usulan mengenai Sewa tanah dan bangunan. Perbandingan dengan instansi lain,terdapat perbedaan dalam Pengelolaan Barang Milik Negara antara BPPI dengan Direktorat atau Unit Kerja lain dilingkungan Kementerian Perindustrian, hal ini di karenakan BPPI memiliki 24 Satker vertikal dibawahnya antara lain 11 Balai Besar Industri, 11 Baristand Sekretariat BPPI

25



Industri, BSI (Balai Sertifikasi Industri) dan Satker BPPI Pusat sendiri, hal ini yang menjadi perbedaan yang sangat rumit dalam pengelolaan dan pelaporan BMN BPPI, Instansi atau direktorat lain tidak memiliki Satker vertikal. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan Pelaporan BMN BPPI antara lain adalah : (1) aplikasi sistem manajemen aset barang milik negara (SIMAK BMN) yang terus berubah dan masih terkendalam dalam pengembangannya sehingga banyak staf pengelola BMN dalam hal ini operator aplikasi SIMAK BMN mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi tersebut; (2) permasalaahan lain adalah staf pengelolaa BMN masih kurang memahami ketentuan-ketentuan atau aturan dalam hal pengelolaan dan penatausahaan BMN yang setiap tahunnya terus berubahubah. Yang akan dilaksanakan pada 2016adalah terus meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab serta pemahaman terhadap peraturan kepada staf pengelola dan petausahaan BMN termasuk Operator SIMAK BMN Satker-satker vertikal dilingkungan BPPI seoptimal mungkin antara lain melalui sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mereka dapat mewujudkan pengelolaan dan petausahaan BMN yang tertib administrasi dalam hal Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara di lingkungan BPPI secara efektif dan efisien.

3. Sasaran Kegiatan III :Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri a. Indikator

Kinerja 1 : Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan

Program, Monitoring, dan Evaluasi Indikator Kinerja 3.1 Tingkat

Ketepatan

Satuan Waktu

Persen

Target 100

Realisasi 100,00

Capaian 100,00

Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi

Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pemantauan atau monitoring serta dilakukan evaluasi secara berkesinambungan guna mendapatkan hasil yang optimal, juga untuk menjaga agar pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut tetap sesuai dengan perencanaan.

Sekretariat BPPI

26



Hasil dari monitoring dan evaluasi kegiatan ini sangatlah diperlukan bagi kepentingan pimpinan sebagai acuan untuk pengendalian secara makro terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut dapat memberikan stimulasi bagi unit/satker di lingkungan BPKIMI untuk terus berusaha menyempurnakan penyelenggaraan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan fungsi-fungsi manajemen berbasis kinerja. Lebih lanjut, hasil evaluasi terhadap suatu program/kegiatan dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya maupun dalam perencanaan kegiatan berikutnya. Laporan Triwulan Sekretariat BPKIMI TA. 2015. Adapun jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi yang disampaikan tepat waktu selama TA. 2015 adalah 18 (delapan belas) laporan yaitu: 1. Empat dokumen Triwulan Sekretariat TA. 2015; 2. Empat dokumen Triwulan BPKIMI TA. 2015; 3. Empat dokumen hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Triwulan; 4. Dua Dokumen ADIK TA. 2017; 5. Dua Dokumen RKA/KL TA. 2017; 6. Laporan Kinerja Sekretariat TA 2015; 7. Laporan Kinerja BPKIMI TA 2015. Adapun jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi yang disampaikan tepat waktu selama TA. 2012 sampai TA. 2015 capaiannya adalah 100,00%. b. Indikator Kinerja 2 : Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri Indikator Kinerja 3.2

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Implementasi kerjasama teknis luar

KerjasamaTeknis

2

2

100 %

negeri

Pada tahun anggaran 2015, Sekretariat BPPI menangani beberapa kerjasama teknis, 2 (dua) diantaranya adalah kerjasama Sekretariat BPPI dengan Trade Cooperation Facility (TCF) – Uni Eropa dan kerjasama BPPI melalui Balai Besar Tekstil (BBBT) dan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) dalam skema bilateral kerjasama teknis dengan Italia. Kerjasama dengan TCF Uni Eropa tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan performa Balai dalam mendorong daya saing industri nasional, diantaranya melalui pembentukan pusat inovasi bisnis (BIC). Dalam rangka pembentukan BIC, tim TCF melakukan mapping dan feasibility study untuk Sekretariat BPPI

27



memetakan potensi, stake holder yang terlibat dan kendala dihadapi dalam membentuk BIC. Balai yang disiapkan untuk menjadi BIC, yaitu Balai Besar Logam dan Mesin; Balai Besar Agro Industri; Balai Besar Kerajinan dan Batik. Kerjasama dimaksud masih akan dilanjutkan pada tahun 2016 dengan kegiatan untuk menyiapkan pembentukan BIC, diantaranya dengan: menyusun konsep BIC yang sesuai dengan kondisi Balai; pelatihan untuk meningkatkan capacity building bagi pegawai di Balai; menyusun strategi Balai dalam mendukung industri nasional; komersialisasi litbang dalam rangka meningkatkan kualitas litbang di Balai. Adapun kerjasama dengan Italia adalah tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara Menteri Perindustrian RI dengan Menteri Pembangunan Ekonomi Italia pada bulan Desember 2014. Pada tahun 2015, Kemenperin bersama dengan Italia menyusun Technical Arrangement (TA) yang merupakan turunan dari MoU dimaksud. Penyusunan TA dimaksud terdiri dari kegiatan/proyek kerjasama yang merupakan usulan dari keduabelah pihak untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sekretariat BPPI turut berpartisipasi dalam penyusunan TA dimaksud dan melibatkan BBT dan BBKKP sebagai unit pelaksana kegiatan. Kerjasama yang diusulkan dalam skema tersebut adalah bidang tekstil dan kulit. Pada tahun 2016, diharapkan penyusunan TA dapat disetujui oleh keduabelah pihak sehingga kegiatan/proyek dapat diimplementasikan pada tahun 2016. 4. Sasaran Kegiatan IV : Sistem Informasi yang Handal a. Indikator Kinerja 1 : Sistem Elektronik Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri Indikator Kinerja IV.1 Sistem

Elektronik

Publikasi

Satuan Jurnal

persentase

Target

Realisasi

100

100

Capaian 100

Kelitbangan Industri

Menindaklanjuti Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah disebutkan bahwa akreditasi terbitan berkala ilmiah akan diberlakukan efektif secara penuh pada tanggal 1 April 2016. PERKA LIPI tersebut, mengatur banyak hal terkait kewajiban jurnal terakreditasi LIPI untuk dikelola secara elektronik. Oleh karena itu, Sekretariat BPKIMI selaku pengelola Jurnal terakreditasi LIPI dan fasilitator publikasi hasil litbang bagi Balai Besar, Baristand Industri, dan Balai Sertifikasi Industri menetapkan salah satu kinerja pengembangan sistem elektronik publikasi tahun anggaran 2015 dalam mengembangkan Sistem Elektronik Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri. Sekretariat BPPI

28



Sistem elektronik publikasi tersebut, sampai saat ini telah direalisasikan menjadi

aplikasi

berbasis

internet

dengan

alamat

http://ejournal.kemenperin.go.id. Disamping itu, alokasi jurnal yang dapat ditampung dalam aplikasi pengelola jurnal elektronik ini telah mencapai 22 (dua puluh dua) Jurnal atau seluruh jurnalyang diterbitkan di lingkungan BPKIMI telah dapat menggunakan dan mengelola jurnalnya masing-masing secara elektronik sesuai dengan PERKA LIPI Nomor 3 tahun 2014. Pengelolaan jurnal berbasis internet yang dilakukan oleh Sekretariat BPKIMI, belum dapat dibandingkan dengan instansi lain yang menjadi pendahulu (successor) dalam menerapkan sistem elektronik pengelolaan jurnalnya yang telah berskala internasional seperti LIPI atau UNDIP. Hal ini, mengingat sumber daya yang dimiliki oleh mereka, telah dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik dan terencana selama tiga sampai lima tahun sebelumnya. Untuk itu, Sekretariat BPPI di masa yang akan datang perlu melakukan berbagai upaya dan pemenuhan berbagai sumber daya serta komitmen yang tinggi dengan tujuan menuju jurnal elektronik yang ada di lingkungan BPKIMI dapat terakreditasi oleh LIPI sesuai aturan yang berlaku. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, berbagai faktor penghambat yang menjadi kendala perlu diselesaikan secara bertahap di tahun yang akan datang. Utamanya adalah kendala prioritas, yaitu kendala teknis seperti pemenuhan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai dan tenaga Teknologi Informasi (TI) berikut tata kelolanya. Selain itu, kendala jumlah dan kompetensi pelaksana redaksi Jurnal selaku pengurus yang menangani secara fokus pengelolaan sistem elektronik publikasi jurnal yang tidak memadai. Pada tahun anggaran 2016, Sekretariat BPKIMI perlu segera untuk melengkapi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam PERKA LIPI Nomor 3 tahun 2014 guna mendapatkan akreditasi jurnalnya dengan melaksanakan berbagai upaya dan strategi, sebagai berikut: 1. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana TI yang dimanfaatkan oleh aplikasi jurnal. 2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengelolaan jurnal secara elektronik dengan menambah dan mengikuti forum-forum peningkatan kompetensi pengelolaan jurnal dari instansi pembina seperti LIPI. 3. Menyusun panduan pengelolaan Jurnal Elektronik dan Cetak di lingkungan BPKIMI. Sekretariat BPPI

29



4. Meningkatkan kualitas artikel ilmiah dengan mengikuti rambu‐rambu Akreditasi Jurnal Ilmiah Nasional berbahasa Inggris. 5. Jurnal mengikuti platform jurnal‐jurnal internasional yang terkenal baik dari Segi tampilan, pengelolaan, layout artikel, dan sistem editorialnya, misalnya: Elsevier, Springerlink, Taylor & Francis, Wiley Interscience, American Chemical Society. 6. Mengembangkan jurnal dengan versi online/elektronik (dan/atau versi cetak) seperti jurnal internasional pada umumnya. 7. Nama Jurnal (long format dan short format atau abreviation) baku dan jelas agar ketika tracking sitasi tidak terlewat 8. Adanya perubahan nama jurnal, perubahan nama penggantinya harus didaftarkan ISSN dan sejarah jurnal harus dituliskan lengkap secara khusus. 9. Halaman abstrak berisi panduan bagaimana cara mensitasi artikel tersebut, agar tidak ada kesalahan dalam tracking sitasi (how to cite), termasuk informasi DOI. 10. Setiap artikel mempunyai alamat URL yang uni dengan menggunakan nomor DOI dari crossRef. 11. Melaksanakan indeksasi jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. 12. Reviewer berasal dari lima benua (Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia), sebaikanya yang sudah pernah publikasi di Scopus dan memiliki h-indeks di Scopus serta menampilkan h-indeks Scopus di Aplikasi Jurnal. 13. Menerapkan sepenuhnya sistem manajemen e-journal dengan online.

b. Indikator

Kinerja 2 : Balai yang menerapkan Standar Pelayanan berbasis

Kepuasan Masyarakat Indikator Kinerja IV.2 Balai yang menerapkan Standar Pelayanan berbasis Kepuasan Masyarakat

Satuan persentase

Target

Realisasi

100

100

Capaian 100

Pada tahun anggaran 2015, Sekretariat BPKIMI telah melaksanakan koordinasi dalam penyiapan dan penerapan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Publik Daerah (UP2D) di lingkungan BPKIMI dilaksanakan untuk mengkoordinasikan pemberlakuan dan penerapan Standar Pelayanan yang ada di 23 (dua puluh tiga) Unit Pelayanan Publik Daerah (UP2D) di lingkungan BPKIMI sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Sekretariat BPPI

30



tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Capaian kinerja ini, diperoleh 23 (dua puluh tiga) UPT Balai yang telah menerapkan Standar Pelayanan yang memiliki 14 unsur pelayanan sesuai UU No. 25/2009. Standar Pelayana ini telah dilakukan monitoring dalam kegiatan penilaian kinerja pada tanggal 28 - 31 Juli 2015 di Wisma Industri, Bogor. Namun, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penetapan dan penerapan Standar Pelayanan yang disusun dan ditetapkan oleh UPT Balai belum seluruhnya sesuai dengan peraturan yang baru yang diterbitkan oleh PERMENPAN & RB Nomor 16 tahun 2014 yang mengharuskan adanya public hearing dalam penyusunan dan penetapannya. Kendala ini, pada tahun 2015 dalam pelaksanaannya sangat terkait dengan komitmen pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 dan keterbatasan anggaran. Pada tahun anggaran 2016, Sekretariat BPKIMI dapat lebih mendorong dan mendukung UPT Balai dalam melaksanakan public hearing dalam penyusunan dan penetepan Standar Pelayanan. Aktivitas ini perlu juga dilaksanakan sosialisasi secara internal melalui instruksi maupun kegiatan penilaian kinerja. c. Indikator Kinerja 3 : Publikasi Kemampuan dan Produk Litbang Indikator Kinerja IV.3

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Publikasi kemampuan dan produk

Persen

100

100

100

litbang

Sebagaimana pada tahun 2015, kinerja publikasi kemampuan dan produk litbang sama dengan pada tahun sebelumnya diselenggarakan dengan, antara lain: 1. Penyelenggaraan kegiatan Workshop Temu Usaha Industri yang mengangkat tema “Peningkatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Layanan Jasa Teknis Balai dalam Mendukung Daya Saing Industri” yang dimaksudkan sebagai upaya mendiseminasikan produk dan layanan jasa teknologi Kementerian Perindustrian yang sekaligus memasyarakatkan pemanfaatan litbang dan jasa layanan teknis Balai serta menjalin kerjasama dan komunikasi yang efektif antara Balai Besar dan Baristand Industri dan para kalangan industri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki yang ada di sekitar wilayah Bandar Lampung, Sumatera Selatan. Workshop dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 Nopember 2015 di Hotel Emersia Bandar Lampung, Sumatera Selatan dengan Sekretariat BPPI

31



mengundang peserta sebanyak 100 undangan dengan sasaran utama peserta kegiatan temu usaha industri, meliputi peserta/undangan dari kalangan pelaku industri, lembaga/instansi terkait, dan masyarakat umum di sekitar wilayah Bandar Lampung, Suamtera Selatan. Hasil yang dicapai dari kegiatan Temu Usaha Industri, adalah sebagai berikut: 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung Barat akan melakukan kerjasama dengan Baristand Lampung terkait pengembangan produk olahan hasil pertanian/perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah serta dengan BBKK untuk pembinaan desain kemasan. 2. Pengusaha Industri Kecil Menengah di bidang gula aren dan beras organik dari Way Kanan, membutuhkan teknologi hasil litbang untuk peningkatan kualitas dan umur simpan produk gula aren. 3. IKM Kopi Bubuk 49 sekaligus Penggiat Rumah Kemasan Panjang Bandar lampung ingin bekerja sama melalui program pelatihan Balai Besar, Baristand Industri dan STP BBIA untuk mengembangkan produk produksi rumahan beserta desain kemasan yang layak jual dan memiliki daya saing tinggi di pasar nasional. 2. Penyelenggaraan pameran hasil litbang unggulan di Plasa Pameran Industri dengan tema Litbang Menuju “Kemandirian Industri”.Pameran yang berlangsung selama 4 (empat) hari dari tanggal 5 – 8 Mei 2015telah terselenggaran dengan baik serta mendapat sambutan dari masyarakat, walau publikasi penyelenggaraan pameran ini hanya terbatas di lingkungan Kementerian Perindustrian. Terkait kendala utama yang dihadapi dari kedua penyelenggaraan publikasi kemampuan dan produk litbang yang harus dapat diselesaikan pada penyelenggaraan tahun yang akan datang, yaitu: - kurangnya media dan frekuensi promosi pelaksanaan kegiatan dan penyajian hasil litbang unggulan Balai yang tidak didemostrasikan atau dimanfaatkan secara langsung oleh Pengunjung; - penyajian materi hasil litbang yang ditawarkan oleh Balai terkait sebagai partisipan di penyelenggaraan Workshop Temu Usaha Industri kepada pelaku usaha industri kecil, sebagian besar tidak disertai dengan contoh nyata dari hasilhasil litbang Balai yang telah diterapkan atau diaplikasikan di industri.

Sekretariat BPPI

32



Pada tahun anggaran 2016, pelaksanaan kegiatan mengikuti ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara efektif. Penyelenggaraan yang bersifat publikasi, akan dilaksanakan dengan mengacu pada hasil evaluasi tiap pelaksanaan kegiatan publikasi dan arahan pimpinan BPKIMI. Kegiatan publikasi yang akan dilaksanakan adalah pameran hasil litbang unggulan di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian dan Workshop Temu Usaha Industri dengan para pelaku industri kecil yang diselenggarakan masing-masing pada awal dan medio tahun anggaran 2016. Hal ini, dilakukan agar adanya kesiapan alokasi anggaran dan keterlibatan peserta/undangan dari 23 (dua puluh tiga) Balai serta mitra binaan Balai. Tabel 3.10 Publikasi kemampuan dan produk litbang TA. 2010-2015 Tahun

2011

2012

Publikasi kemampuan dan produk litbang

1

1

2013 4

2014 2

2015 2

5. Sasaran Kegiatan V : Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur a. Indikator Kinerja 1 : SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3 Indikator Kinerja V.1 SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Orang

4

5

125%

Salah satu upaya yang dilakukan oleh sekretariat BPKIMI adalah peningkatan kemampuan SDM dimaksud adalah melalui Program Rintisan Gelar S3. Melalui pelaksanaan Program Rintisan Gelar S3 tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidikan SDM di lingkungan BPKIMI khususnya para tenaga peneliti. Peserta Program S3 sejak tahun 2009 sampai 2015 berjumlah 28(dua puluh delapan) orang yang mengikuti pendidikan di UI, ITB, IPB,ITS, USU, UGM,UNHAS, dengan 1 (satu) peserta yang Droup Out. Angkatan 2010 yang membiayai sendiri dan belum lulus sebanyak 2(dua) orang dan yang masih dibiayai BPPI sampai TA. 2015 adalah 7(tujuh) orang. Peserta yang telah lulusadalah 18(delapan belas) orang , yakni : Sekretariat BPPI

33



- Tahun Anggaran 2012 : 1 orang - Tahun Anggaran 2013 : 4 orang - Tahun Anggaran 2014 : 8 orang - Tahun Anggaran 2015 :5 orang Targetnya adalah jumlah peserta yang lulus pada TA. 2015 sebesar 4 (empat) orang dan terealisasi 5 (lima) orang.Kendala dari pelaksanaan program ini rencana penambahan peserta program S3 tidak mencapai target karena tidak mendapat respon positif dari Satker di lingkungan BPPI dan beberapa komponen biaya pendidikan belum difasilitasi dalamanggaran DIPA BPPI sehingga memberatkan peserta beasiswa. Melalui Program Rintisan Gelar S3 ini diharapkan pada akhir tahun 2017, BPPI dapat menambah jumlah SDM yang berpendidikan S3 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang. b. Indikator Kinerja 2 : SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan Indikator Kinerja V.2 SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan

Sesuai

dengan

Satuan Persentase

Peraturan

Menteri

Target 80

Realisasi 88,44

Perindustrian

Nomor

Capaian 110,55

455/M-

IND/Kep/8/2014 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Nomor 06/MIND/PER/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penunjukan Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Perindustrianditetapkan pembinaan untuk 686 orang pejabat fungsional sebagai berikut : 1) Peneliti sebanyak 308 orang; 2) Perekayasa sebanyak 55 orang; 3) Teknisi Litkayasa sebanyak 170 orang; 4) Pedal sebanyak 21 orang; 5) Penguji Mutu Barang sebanyak 132 orang. Jumlah pejabat fungsional binaan BPKIMI adalah 686 orang, sedangkan pejabat fungsional yang mengajukan naik jenjang kembali pada tahun 2015 sebanyak 199 orang dan yang dapat memenuhi persyaratan untuk kenaikan jenjang adalah 176 orang atau 88 % dengan rincian sebagai berikut : 1) Peneliti sebanyak 89 orang; 2) Perekayasa sebanyak 31 orang; 3) Teknisi Litkayasa sebanyak 64 orang; Sekretariat BPPI

34



4) Pedal sebanyak 1 orang; 5) Penguji Mutu Barang sebanyak 14 orang; Pejabat fungsional yang tidak memenuhi persyaratan dikarenakan kurang memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Maka dapat disimpulkan pada tahun 2015, dari jumlah SDM fungsional sebanyak 199 orang yang mengajukan kenaikan jenjang untuk dinilai oleh Tim Penilai Instansi BPKIMI adalah 176 orang atau 88 % yang berhasil naik jenjang jabatan. Capaian Kinerja Sasaran Strategis V, Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dengan indikator SDM fungsional tertentu yang naik jenjang jabatan 88% dari sasaran yang ditetapkan sebesar 80% . Bila jumlah SDM fungsional yang naik jenjang jabatan dibandingkan dari tahun 2011-2015 maka dapat tergambar pada tabel dan grafik dibawah.

Tabel 3.11 Perbandingan SDM fungsionaltertentu yang naikjenjangjabatan TA. 2011-2015

Jumlah SDM fungsional Jumlah SDM fungsional yang mengajukankenaikanjenjang Jumlah SDM fungsional yang naikjenjang Persentaseantara yang mengajukandengan yang naikjenjang Persentaseantara SDM tenaga fungsional dengan yang naik jenjangjabatan

800

610

600

2012 576 160

2013 647 200

2014 716 163

2015 686 199

115

142

180

132

176

60,85%

88,75%

90,00%

81%

88%

18,85%

24,65%

27,82%

18%

25%

716

647

576

2011 610 189

686

400 200

189

115

160

200 142

180

163 132

199 176

0 2011

Sekretariat BPPI

2012

2013

2014

2015

Jumlah SDM fungsional Jumlah SDM fungsional yang mengajukankenaikanjenjang Jumlah SDM fungsional yang naikjenjang

35



Gambar 3.4 Perbandingan SDM fungsional tertentu yang naik jenjang jabatan TA. 2011-2015

Kendala pada indikator ini bahwa Sekretariat BPPI tidak bisa menentukan jumlah berapa pejabat fungsional yang akan mengajukan kenaikan jenjang, karena pejabat fungsional memiliki waktu 4 tahun untuk dapat menilaikan hasil pekerjaannya demi kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi. Bila melihat rasio pertumbuhan antara SDM yang mengajukan kenaikan jenjang jabatan dan jumlah SDM fungsional yang naik jenjang setiap tahun mengalami kenaikan. Diharapkan pada tahun 2016 para pejabat fungsional akan mengajukan kenaikan jenjang tepat waktu sehingga tidak ada pejabat fungsional yang bebas sementara karena tidak bisa mengumpulkan angka kredit. c. Indikator kinerja 2: Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing Indikator Kinerja V.2 Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing

Satuan Persentase

Target 95

Realisasi 75,31

Capaian 79,27

Pada TA. 2015 dari jumlah pegawai BPPIsebanyak 2.457 orang, ditargetkan 409(empat ratus sembilan) orang atau 17% pegawai dapat meningkat kompetensi di Tupoksi masing-masing. Dari target tersebut SDM Aparatur yang meningkat Kompetensi di Tupoksi masing-masing dapat terealisasi 308 (tiga ratus delapan) orang pegawai atau 75,31% dari target dengan capaian 79,27%, yang dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Adapun pelatihan yang difasilitasi Sekretariat BPPI, yaitu: 1) PelatihanIn House Training BusinessEnglish Communication, Diikuti oleh 38(tiga puluh delapan) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalah Pelatihan Bahasa Inggris meliputi Elementry, Pre Intermediate, dan Intermediate. Hasil dari pelatihan ini : - Bagi Peserta dengan nilai Toefl di atas 460, sebanyak 19 orang dapat dikelompokan dalam kelas business comunication dengan fokus materi presentasi dan membuat karya tulis dalam bahasa Inggris; - Bagi Peserta dengan nilai Toefldi bawah 460 pada kelompok kelas pre intermediate & intermediate, sebanyak 10 orang & elementry, sebanyak

Sekretariat BPPI

36



9 orangdiberikan matode pelatihan yangsama dengan sebelumnya & ditambah persiapan test toefl; - Mendiskusikan kembali jadwal waktu pelatihan agar pelaksanaan pelatihan tidak mengganggujam kerja; - Mengadakan english forum atau diskusi dengan topik menarik 2) PelatihanKomunikasi Efektif Diikuti oleh 50(lima puluh) orang PNS di lingkungan Sekretariat BPKIMI. Materi pelatihan ini adalah untuk memahami pentingnya komunikasi dari hati, melakukan komunikasi yg efektif melalui pendekatan kepribadian; melatih dan

menumbuhkembangkan

komunikasi

untuk

mencapai

tujuan;

mengaplikasikan cara berkomunikasi dengan 5 pilar: Humanity, Equal, Authentic, Recognition, dan Trustworthiness. Kendala dari pelatihan ini jangka waktu pelatihan terlalu singkat (hanya 1 hari)

sehingga materi pelatihan yang disampaikan kurang aplikatif.

3) PelatihanHigh Impact Presentation Workshop Diikuti oleh 12(dua belas) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalahmerencanakan dan menyusun presentasi

yang

profesional; menciptakan dan menjaga kesan pertama yang positif; tampil lebih alami dan santai saat memberi presentasi; mengkomunikasikan ide dengan jelas dan berwibawa, menjual ide dan menginspirasi orang lain. Pelatihan harus ditindaklanjuti di tempat unit masing-masing dgn memberikan penugasan kepada yang bersangkutan. 4) PelatihanProfessional Secretary Skill Diikuti oleh 2(dua) orang PNS di lingkungan Sekretariat BPPI.

Materi

pelatihan ini adalahperan dan tanggung jawab sekretaris; kiat sekretaris yang handal; kemampuan komunikasi dan publik; mengelola kearsipan; teknik merangkum hasil meeting yang efektif; leadership sekretaris. Pelatihan terlalu singkat perlu dilanjutkan dengan pelatihan yang lebih intensif. 5) Pelatihan Pengolahan Data Pegawai Dashboard Diikuti oleh 5(lima) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalahmenyelesaikan pengolahan data dengan menggunakan fungsi-fungsi dan kombinasi antar fungsi; mengolah suatu basis data, memanfaatkannya Sekretariat BPPI

37



dan mengintegrasikan dgn basis data internal dan

eksternal sesuai

kebutuhan dan mampu merinci asal mula data tersebut; menganalisis dan memprediksi pergerakan data di masa depan, melakukan pengeditan terhadap data dengan lebih cepat dan melakukan manipulasinya.perlu pelatihan lebih lanjut supayadapat diterapkan dalam pengolahan database kepegawaian 6) PelatihanDigital Filling System Diikuti oleh 12(dua belas) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalahmengetahui dan memahami pola penyimpanan arsip/dokumen

kontrol yang efektif dan tepat serta modifikasinya;

mengetahui dan memahami konsep digital filling system dan perangkat pendukungnya mengetahui dan memahami konsep edms, konfigurasi dan ilustrasi prosesnya; mengetahui & memahami penggunaan software aplikasi edms. Sistem aplikasi pengarsipan perlu segera diupload ke dalam server sehingga hasil pelatihan dapat segera diterapkan.

7) Public Speaking Diikuti oleh 15(lima belas) orang PNS di lingkungan BPPI Pusat. Materi pelatihan ini adalahmelatih mental & mindset Positif; teknik menjadi MC yang handal dan profesional; Protokoler &teknik menyusun acara etiket sebagai MC; keterampilan publik speakingsebagai MC.Bagi peserta yang memiliki minat dan kemampuan diharapkan dilatih dengan penugasan sebagai MC dalam acara di kantor. 8) PelatihanPelatihan CPAM Diikuti oleh 15(lima belas) orang PNS di lingkungan Sekretariat BPPI. Materi pelatihan ini adalahmengendalikan pelaksanaan waktu proyek secara efektif dan efisien Hasil dari pelatihan ini 6 (enam) orang mendapat sertifikat CPAM. Bagi yang lulus sertifikasi dianjurkan untuk mengikuti Program CPAM Lanjutan dan dapat lebih diaplikasikan kembali ilmuCPAM yang telah dipelajari dengan studi kasus pekerjaan kantor. 9) Pelatihan COBIT Diikuti oleh 4(empat) orang PNS di lingkungan BPPI. Materi pelatihan ini adalahmengelola informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan bisnis; mencapai tujuan strategi dan manfaat bisnis melalui Sekretariat BPPI

38



pemakaian ti secara efektif dan inovatif; mencapai tingkat operasional yang lebih baik dengan aplikasi teknologi yang reliable dan efisien; mengelola resiko terkait ti pada tingkatan yang dapat diterima; mengoptimalkan biaya dari layanan dan teknologi; mendukung kepatuhan pada hukum, peraturan, perjanjian kontrak, dan kebijakan. Bagi

Peserta

yg

lulus

diharapkandapat

diberikan

penugasan

utkmenyebarluaskan nilai-nilai budayaorganisasi melalui IT; bagi peserta bersertifikat diharapkan dapat melakukan assesmen dasar pengendalian tujuanmanagemen data dan informasiberbasis teknologi informasi; peserta yang telah lulus dapatdiberikan training lanjutan sebagai implementator dan assessor Cobit. 10)Pelatihan Pelatihan IT Diikuti oleh 4(empat) orang PNS di lingkungan BPPI. Materi pelatihan ini adalah memahami konsep dari pengelolaan IT berbasis layanan (IT Service Management) berdasarkan framework IT Infrastructure Library (ITIL) versi; memahami bagaimana integrated IT Service Management framework – berdasarkan ITIL best practice guidelines- dapat diadopsi dan diadaptasi dalam organisasi; memahami proven practical guidance bagaimana memperkenalkan integrated IT Service Management framework berdasarkan pendekatanITIL best practice guidelines service lifecycle; melakukan analisis studi kasus ITIL dalam organisasi / perusahaannya baik secara team work atau

perorangan;

memahami

tahapan

serta

metodologi

dalam

mengimplementasikan konsep ITIL pada suatu organisasi / perusahaan berdasarkan prinsip dan model continual improvement yang terdapat dalam pelatihan; mempersiapkan diri mereka mengambil ujian sertifikasi internasional ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. 11)Pelatihan Photography Diikuti oleh 5(lima) orang PNS di lingkungan BPPI. Materi pelatihan ini adalahpengenalan fungsi kamera DSLR (digital single lens reflex), lensa dan film, komposisi, praktek hunting foto & pengolahan foto & komputer grafis, praktek foto produk/still life, praktek foto studio. Hasil foto peserta pelatihan sudah

digunakan untuk updatewebsite BPPI,dapat membuat bank foto yang dapat digunakan bersama untuk keperluan publikasi, pelatihan sangat berguna bagi Staf pada Seksi Pemasaran. 12)PelatihanPenyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Sekretariat BPPI

39



Diikuti oleh4(empat) orang PNS di lingkungan BPPI. Materi pelatihan ini adalah Memahami Perpres No. 54 tahun 2010; Mengetahui & memahami; teknis menentukan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja dan rancangan kontrak; mengetahui &memahami serta menghindari potensi masalah dlm Pengadaan Barang & Jasa (PBJ); menambah kapasitas keilmuan para PBJ sehingga meningkatkan kompetensi sebagai pengelola pengadaan barang jasa/pemerintah; mempercepat realisasi pembangunan dan realisasi serapan anggaran (tidak terkendala dalam pelaksanaan PBJ). Waktu pelatihan dirasa masih kurang dan perlu dilakukan pendalaman dengan topik riil di kantor. Sebaiknya pelatihan diikuti bukan hanya oleh Pejabat Pengadaan, tetapi juga oleh PPK dan Para Pelaksana Kegiatan. 13)Capacity Building Diikuti oleh 65(enam puluh lima) orang PNS di lingkungan BPPI. Materi pelatihan ini adalah membangun kepribadian dan membentuk kepribadian; etika komunikasi, managemen diri dan kesadaran diri; mengendalikan emosi, membangun karakter yang berorientasi pada pelayanan prima. 14)Pelatihan Leading an Engagement Workforce Diikuti oleh 12(dua belas) orang PNS di lingkungan BPPI. Materi pelatihan ini adalah mendefinisikan peranan employee engagement bagi keberhasilan organisasi, mengidentifikasi keterampilan untuk meningkatkan emosi; menerapkan strategi utk meningkatkan inisiatif; menyusun dan berbagai sebuah rencana utk mempengaruhiengagement dalam organisasi. 15)Magang Diikuti oleh 65(enam puluh lima) orang PNS di lingkungan BPPI. Berisi pembekalan peserta Magang; Works Study and Job Training; Evaluasi dan Presentasi Hasilmagang. Pelaksanaan magang dilaksanakan pada awal tahun dan perusahaan tempat magang diusahakan dapat beragam produk 16)Diklat Peneliti Lanjutan yang diselenggarakanPusbindiklat Peneliti LIPI, dengan peserta 1(satu) orang; 17)Diklat Teknis Pengelola Jurnal Ilmiahyang diselenggarakan Pusbindiklat Peneliti LIPI, dengan peserta 24(dua puluh empat) orang; 18)Diklat Fungsional Perekayasa yang diselenggarakanBPPT dengan peserta 11(sebelas)orang; 19)Diklat Fungsional Teknisi Litkayasa yang diselenggarakan BPPT, dengan Sekretariat BPPI

40



peserta 1(satu) orang; 20)Diklat Penjenjangan(Diklat PIM Tk. II)yang diselenggarakan LAN, dengan peserta 3(tiga)orang; Apabila dibandingkan, maka pelatihan untuk peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing dari tahun 2011sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 3.12 PerbandinganSDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing TA. 2012-2015

Indikator Kinerja Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing

Capaian TA. 2013 2014

2012 112

295

2015

301

308

Dari realisasi tersebut dapat tergambar Sekretariat BPPI setiap tahun berusaha untuk meningkatkan anggaran dan jenis pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM di lingkungan BPPI. Permasalahanyang dihadapi dalam melaksanakan program ini adalah belum dilakukannya analisa kebutuhan diklat sehingga program pelatihan yang dirancang masih bersifat general, belum adaanya komitmen pimpinan dalam mengembangkan kompetensi SDM-nya, belum adanya kesadaran dari PNS untuk mengembangkan kompetensinya. Diharapkan pada TA. 2016, sudah dilakukananalisa kebutuhan diklat sehingga pelatihan yang akan diselenggarakan dapat sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dapat meningkatkan kompetensi SDM.

d. Indikator Kinerja 4 : Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner Indikator Kinerja V.4 Menurunnya SDM aparatur yang indisipliner

Satuan Persentase

Target 30

Realisasi 28,57

Capaian 79,27

Pada TA. 2015 telah dilaksanakan rekapitulasi daftar hadir pegawai BPPI berkala setiap bulan, memberikan hasil rekapitulasi kepada masing-masing unit tentang pegawai yang melakukan tindakan indisipliner sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010. Jumlah Pegawai yang melakukan Indisiplinerkarena Alpa murni, jam kerjanya kurang dari 7,5 jam pada tahun 2015 ditargetkan sejumlah 35(tiga puluh Sekretariat BPPI

41



lima) orang, dan terealisasi sejumlah 45 (empat puluh lima) orang pegawai, terdiri dari : 1) Pusat : 12 orang Pegawai; 2) Balai Besar: 22 orang Pegawai; 3) Baristand:11 orang Pegawai; Dari Jumlah tersebut : 1) Indsipliner tingkat ringan : 40 orang pegawai 2) Indispliner tingkat sedang : 1 orang pegawai 3) Indisipliner tingkat berat : 4 orang pegawai Pada pegawai yang telah melakukan tindakan indispliner tersebut telah dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada TA. 2013jumlah pegawai yang melakukan indisipliner sejumlah 60(enam puluh)orang pegawai, menurun pada TA. 2014menjadi 29 (dua puluh sembilan) orang pegawaidan kembali menunjukan adanya peningkatan pada TA. 2015 menjadi 44(empat puluh empat)orang pegawai. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan tidak akan terulang kembali di tahun anggaran mendatang. Sesuai dengan Peraturan Kemenperin yang terbaru terkait sanksi indisipliner akan mempengaruhi tunjangan kinerja maka indisipliner pegawai diharapkan akan mberkurang ditahun mendatang. Diharapkan pada tahun 2016, jumlah pegawai yang indispliner akan semakin menurun dan disiplin PNS semakin meningkat. Disiplin PNS tidak akan hanya dinilai dari jumlah jam kerja dan alpa, melainkan juga dari sisi kinerja pegawai tersebut.

6. Sasaran Kegiatan VI : Meningkatnya budaya kerja berbasis 5K Kementerian Perindustrian a. Indikator Kinerja 1 : Penerapan Program Kerja 5K Indikator Kinerja 2.3

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Peningkatan budaya kerja 5K

Grade

Hijau

Hijau

100%

Dasar Hukum dilaksanakannya Peningkatan Budaya Kerja 5K adalah berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian bahwa Sekretariat BPKIMI berfungsi sebagai unit kerja yang bersifat koordinatif, administratif, dan fasilitatif serta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di Sekretariat BPPI

42



lingkungan BPKIMI dan Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Nomor 02/SJ-IND/PER/2/2009 tentang Pedoman Teknis Penerapan Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, Kedisiplinan (5K) di lingkungan Kementerian Perindustrian. Maksud dari pelaksanaan Peningkatan Budaya Kerja 5K adalah untuk memberikan arah dan persamaan persepsi dalam melaksanakan budaya kerja 5K sehingga dapat memberikan gambaran strategi, metode, proses dan sasaran penerapan pada unit kerja di lingkungan BPPI. Selain itu tujuan pelaksanaan Peningkatan Budaya Kerja 5K adalah mengubah sikap dan perilaku SDM di lingkungan BPPI agar dapat meningkatkan produktivitas kerja dan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Sasaran Pelaksanaan Budaya Kerja 5K adalah Unit kerja Pusat, Balai Besar, Baristand dan BSI di Lingkungan BPPI yang sudah ditentukan oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementerian. Realisasi Sekretariat BPKIMI selama kurun waktu 5 tahun mengalami naik turun yang dimulai pada tahun 2010-2015 yaitu sebagai berikut: a.

Pada tahun 2010, pelaksanaan Budaya Kerja 5K menggunakan sistem Konvensi dimana semua Unit kerja lingkungan Pusat harus menentukan locus (tempat) yang dijadikan area 5K setelah itu dipresentasikan di depan Dewan Juri. Tahun 2010 ini Sekretariat BPKIMI memilih locus pada bagian umum dan berhasil meraih Juara II (dua) pada Tingkat Kementerian Perindustrian.

b.

Pada tahun 2011, pelaksanaan Budaya Kerja 5K masih menggunakan sistem Konvensi dimana semua Unit kerja lingkungan Pusat harus menentukan locus (tempat) yang dijadikan area 5K setelah itu dipresentasikan di depan Dewan Juri. Tahun 2011 ini Sekretariat BPKIMI memilih locus pada bagian Program dan Kerjasama dan meraih Juara IX (sembilan) pada Tingkat Kementerian Perindustrian.

c.

Pada tahun 2012, pelaksanaan Budaya Kerja 5K masih menggunakan sistem Konvensi dimana semua Unit kerja lingkungan Pusat harus menentukan locus (tempat) yang dijadikan area 5K setelah itu dipresentasikan di depan Dewan Juri. Tahun 2012 ini Sekretariat BPKIMI memilih locus pada bagian Keuangan namun tidak lolos nominasi untuk mewakili Konvensi tingkat Kementerian.

Sekretariat BPPI

43


d.


Pada tahun 2013, pelaksanaan Budaya Kerja 5K masih menggunakan sistem Konvensi dimana semua Unit kerja lingkungan Pusat harus menentukan locus (tempat) yang dijadikan area 5K setelah itu dipresentasikan di depan Dewan Juri. Tahun 2013 ini Sekretariat BPKIMI memilih locus pada bagian Kepegawaian namun tidak lolos nominasi untuk mewakili Konvensi tingkat Kementerian.

e.

Pada tahun 2014, pelaksanaan Budaya Kerja 5K menggunakan sistem Grading. Adapun Penilaian Lapangan pada sistem Grading System terdiri dari 6x setahun memiliki sifat 2x Penilaian Lapangan tanpa pemberitahuan ke unit via surat (sidak) dan 4x Penilaian Lapangan dengan pemberitahuan ke unit via surat. Apabila disaat menilai lapangan si penilai tidak didampingi oleh fasilitator/ salah satu anggota tim pokja 5K, maka penilai akan memberi nilai kurang pada semua aspek. Penilai lapangan berhak dan harus meminta bukti dokumen yang dibutuhkan (kebutuhan dokumen akan di informasikan pada saat pelatihan fasilitator 5K) serta foto lapangan pada saat menilai. Penilaian yang memiliki sifat tanpa pemberitahuan/ sidak, akan dilaksanakan pada saat pulang kerja, tanpa membutuhkan dokumen pendukung, dan menilai sesuai kondisi saat itu. Hasil penilaian dan foto dapat di akses di Intranet sehingga setiap pegawai dapat memantau, melihat dan melaksanakan bersama-sama penerapan budaya kerja 5K. Penilaian Grading System dibagi menjadi 3 grade yaitu Grade Kuning (telah melaksanakan budaya kerja 3K yaitu keteraturan, kerapihan dan kebersihan), Grade Hijau (telah melaksanakan budaya kerja 4K yaitu keteraturan, kerapihan, kebersihan, kelestarian) dan Grade Biru (telah melaksanakan budaya kerja 5K yaitu keteraturan, kerapihan, kebersihan, kelestarian, kedisiplinan dan Service Excellent). Pada tahun 2014, Sekretariat BPKIMI memperoleh Grade Kuning (telah melaksanakan budaya kerja 3K yaitu keteraturan, kerapihan dan kebersihan).

f.

Pada tahun 2015, pelaksanaan Budaya Kerja 5K menggunakan sistem Grading dan Sekretariat BPKIMI memperoleh Grade Hijau (telah melaksanakan budaya kerja 4K yaitu keteraturan, kerapihan, kebersihan, kelestarian). Dan pada Tahun 2015 Sekretariat BPKIMI telah menyusun Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Budaya Kerja 5K+K3 yang akan diimplementasikan pada Satuan Kerja Balai Besar, Baristand di Lingkungan BPPI di tahun 2016.

g.

Pelaksanaan pada tahun 2016, Sekretariat BPPI mencoba memperoleh Grade Biru (melaksanakan budaya kerja 5K yaitu keteraturan, kerapihan, kebersihan,

Sekretariat BPPI

44



kelestarian, kedisiplinan dan Service Excellent) dengan menitikberatkan pada sistem kearsipan berbasis IT. Selain itu pada tahun 2016, Sekretariat BPPI berperan sebagai Fasilitator dan Pendamping Biro Hukum dan Organisasi dalam pelaksanaan Grading System pada Balai Besar, Baristand dan BSI di lingkungan BPPI. Kendala yang ditemukan pada saat melakukan Grading System di lingkungan Sekretariat BPKIMI adalah kesulitan dalam hal menerapkan Standar Minimum yang sudah ditetapkan di tingkat Kementerian. Standar Minimum tersebut harus diterapkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat BPPI karena penilaian yang diberikan dilihat bukan berdasarkan locus namun dilihat secara menyeluruh sehingga pegawai di lingkungan Sekretariat BPPI wajib melaksanakan dan menerapkan aturan main yang sudah ditetapkan oleh Kementerian. Penerapan Budaya Kerja 5K di Kemenperin merupakan salah satu aspek dari Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi

pada 8 Area Perubahan.

Penerapan Budaya Kerja 5K telah dilaksanakan oleh Kemenperin dari Tahun 2009 sampai dengan sekarang. Sehingga dengan telah menerapkan Budaya Kerja 5K selama ini maka telah menunjukkan hasil dan dampak perubahan bagi peningkatan kinerja organisasi. Dengan capaian tersebut maka pada tahun 2015 Kementerian Perindustrian mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja yang semula sebesar 47% menjadi 70%. Melihat hasil yang baik dari Kemenperin tersebut maka instansi lain melihat dan ikut melaksanakan program budaya kerja 5K tersebut pada instansinya. Salah satunya pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan ikut melaksanakan program Budaya Kerja 5K/ 5S dan pada tahun 2014 Lembaga Sandi Negara juga ikut melaksanakan Program Budaya 5K/5S. B. REALISASI KEUANGAN PadaTahun Anggaran2015realisasi keuangan pada kegiatanPenyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri meliputi: Tabel 3.14 Realisasi Anggaran T.A. 2014

No.

Sekretariat BPPI

OUTPUT / RINCIAN AKUN

PAGU

Realisasi TOTAL

%

45



4 5

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri KoordinasiPemantauan Dan Pelaporan Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Entitas Akuntansi Di Lingkungan Wilayah Unit Kerja Eselon I BPKIMI Workshop Rekonsiliasi Dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Pada Satker Vertikal Bpkimi Sebagai Entitas Akuntansi Eselon I Kemenperin Semester II TA. 2014 Workshop Rekonsiliasi Dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan Pada Satker Vertikal BPKIMI Sebagai Entitas Eselon I Kemenperin Semester I TA 2015 Koordinasi Perencanaan Kerja Dan Anggaran BPKIMI Rapat Kerja BPKIMI Ta 2015

6

Penyusunan Program BPKIMI 2016

147.922

0

7

Koordinasi Penyusunan Tarif PNBP

200.279

118.697

59,27

8

Review Dan Penyusunan Renstra Tahun 2015-2019

275.915

116.700

42,3

9

Koordinasi Pembinaan Dan Pemantauan Kepatuhan Terhadap Peraturan Keuangan Dan Perbendaharaan Satker Vertikal BPKIMI Workshop Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Dan Kebendaharaan

327.304

307.115

93,83

172.690

158.510

91,79

Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Dalam Rangka Tata Tertib Pengelolaan Di Lingkungan Satker Vertikal BPKIMI Bimbingan Teknis Pembinaan Tertib Administrasi Pengelolaan BMN

309.323

291.492

94,24

156.241

148.531

95,07

Koordinasi Pembinaan Dan Pemantauan Pengelolaan Pnbp Dan Pemeliharaan Blu Pada Satker Vertikal BPKIMI OUTPUT / RINCIAN AKUN

304.689

269.745

88,53

1

2 3

10 11 12 13 No.

39.130.949

34.842.690

89,04

339.106

309.984

91,41

193.040

192.624

99,78

228.370

226.097

99

490.658 84.960

443.953 67.244

90,48 79,15

PAGU

0

REALISASI TOTAL

%

14

Workshop Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Yang Bersumber Dari Pnbp

116.290

108.406

93,22

15

Monitoring Dan Evaluasi Program BPKIMI

442.286

420.717

95,12

16

Konsinyering Monev

128.400

37.925

29,54

17

Workshop Pelaporan Kegiatan Di Lingkungan BPKIMI

79.680

60.750

76,24

18

Monev Litbang BPKIMI

109.340

74.200

67,86

19

Koordinasi Penyiapan Dan Implementasi Kerjasama Teknis Dalam Dan Luar Negeri

503.037

489.542

97,32

20 21

Implementasi Kerjasama Teknik Dalam Dan Luar Negeri Peningkatan Koordinasi Pimpinan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi

61.091 917.260

49.961 842.153

81,78 91,81

22

Forum Koordinasi Pimpinan Antar Satuan Kerja Pusat Dan/atau Daerah

219.110

127.364

58,13

23 24

Pengelolaan Barang-barang Inventaris Perkantoran Tingkat Pusat Koordinasi Pelaksanaan Budaya Kerja 5K Pada Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian, Dan Kedisiplinan Dengan Grading System Konvensi Budaya Kerja 5k Tingkat Balai Di Lingkungan BPKIMI

28.904 313.650

3.747 301.672

12,96 96,18

83.370

80.500

96,56

26

Koordinasi Penyiapan Dan Penerapan Standar Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik Daerah (up2d) Di Lingkungan BPKIMI

265.740

244.934

92,17

27

Koordinasi Kinerja Unit Dan SDM

365.397

311.016

85,12

28

Konsinyering Penilaian Kinerja Unit Pelaksana Teknis

176.963

172.994

97,76

29

Pelantikan/serah Terima Jabatan

181.340

13.158

7,26

30

Koordinasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian

240.068

213.837

89,07

31

Temu Teknis Pengelola Kepegawaian

142.686

134.553

94,3

32

Kajian Kelembagaan BPKIMI

500.000

457.229

91,45

33

Koordinasi Program Rintisan Gelar S3

540.502

430.541

79,66

34

Pengembangan Kompetensi SDM

2.366.059

2.002.416

84,63

35

Koordinasi Penilaian Usulan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional

721.739

705.506

97,75

36

Forum Komunikasi Jabatan Fungsional

97.548

83.656

85,76

37 38

Koordinasi Pengembangan Sistem Publikasi Hasil Litbang Industri Workshop Temu Usaha Industri

293.710 214.992

264.198 213.685

89,95 99,39

25

Sekretariat BPPI

46



39

Penerbitan Jurnal Riset Industri Vol. 9 No. 1, 2, & 3 Tahun 2015

217.331

89.565

40

Pameran Hasil Litbang Dan Layanan Jasa Teknis Unggulan

117.120

117.120

41

Pembayaran Gaji Dan Tunjangan

22.292.574

21.682.196

97,26

42

Pemeliharaan Sarana Dan Perlengkapan Perkantoran

935.130

621.176

66,43

43

Layanan Operasional Pimpinan

1.137.831

686.615

60,34

44

Layanan Operasional Perkantoran

1.437.136

859.321

59,79

45

Layanan Operasional Arsip Dan Dokumentasi

139.168

7.200

5,17

46 47

Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Perlengkapannya Pengadaan Sarana Mebeler Dan Elektronik

150.000 170.000

147.778 114.070

98,52 67,1

48

Renovasi Ruang Perkantoran Dan Perlengkapannya

195.000

22.301

11,44

39.130.949

34.842.690

89,04

TOTAL

41,21 100

Pada TA. 2011 dariPagu Anggaran sebesar Rp 37.693.541.000,- dengan realisasi 90,13%. Selanjutnya, pada TA. 2012dariPagu Anggaran sebesar Rp 33.574.346.000,- dapat terealisasi 89,00%. Pada TA. 2013 dari Pagu anggaran sebesar 38.237.502.000,- dapat terealisasi sebesar 73,38%. Pada TA. 2014 dari Pagu anggaran sebesar 52.439.064.000,- dapat terealisasi sebesar 62,36%. Dan TA. 2015, dari anggaran 39.130.949.000,- dapat terealisasi sebesar 89,04%. Sehingga dapat disimpulkan bila realisasi anggaran pada Tahun 2015 mengalami kenaikan dibanding tahun anggaran sebelumnya. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 PAGU (000)

2011

2012

2013

2014

37.693.541.0 33.574.346.0 38.237.502.0 52.439.064.0 39.130.949.00

Realisasi Keuangan(000) 33.972.936.7 29.882.296.53 28.056.768.0 32.703.222.0 34.842.690.00 Pesentase Realisasi

90,13%

PAGU (000)

89,00%

Realisasi Keuangan(000)

73,38%

62,36%

89,04%

Pesentase Realisasi

Gambar 3.6 Realisasi Keuangan BPPI 2011-2015

Bila dibandingkan Satker eselon II di lingkungan BPPI, realisasi keuangan kegiatan ini adalah : Tabel 3.15 Realisasi Keuangan Kegiatan di Lingkungan BPPI TA. 2015 No

Kegiatan

1 2 3

Pengkajian Teknologi Dan Hak Kekayaan Intelektual Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri Pengkajian Kebijakan Dan Iklim Usaha Industri

Sekretariat BPPI

PAGU 14.351.653 17.975.400 6.805.000

Total 9.791.826 13.369.248 5.813.885

% 68,23 74,38 85,44

47



4

Pengkajian Industri Hijau Dan Lingkungan Hidup

13.489.000

11.872.385

88,02

5

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Logam Dan Mesin Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Bahan Dan Barang Teknik Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri

29.413.136

26.136.825

88,86

47.967.622

42.695.896

89,01

39.130.949

34.861.593

89,04

171.965.348

156.524.301

91,02

6 7 8

Riset Dan Standardisasi Bidang Industri

9

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Keramik

24.628.897

22.458.665

91,19

10

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pulp Dan Kertas Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Industri Agro

22.078.970

20.990.961

95,07

28.381.438

27.124.843

95,57

17.429.949

16.806.135

96,42

48.395.480

46.691.145

96,48

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik

24.714.302

23.941.901

96,87

23.076.218

22.719.015

98,45

16

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Tekstil

23.230.741

22.882.067

98,5

17

Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kimia Dan Kemasan

25.625.067

25.326.513

98,83

11 12 13 14 15

Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri urutan ke 7 dari Satker yang realisasinya paling rendahdi lingkungan BPPI. Dalam realisasi keuangan pada TA. 2015 target realisasi anggaran adalah sebesar 93.39%, dan kegiatan Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri realisasinya 89,04% tidak mencapai dikarenakan : - Pelaksana dan Koordinator Kegiatan dalam menyusun perencanaan anggaran kurang cermat, sehingga terdapat beberapa akun yang anggarannya terlalu besar dan tidak sesuai kebutuhan, contoh: belanja perjalanan dinas dalam kota sebagian besar tidak dapat terealisasi; - Lemahnya koordinasi antar pengelola kegiatan dengan pengelola keuangan yang berakibat pada kurang lancarnya penyediaan keuangan (cash flow); -

Dimulainya pelaksanaan SPAN di KPPN VII sehingga pencairan anggaran banyak terhambat dan memerlukan waktu yang lebih lama, sebab program SPAN dan SAS masih trial and error pada program aplikasi yang masih terus mengalami proses penyempurnaan.

-

Banyaknya pengajuan Revisi DIPA dan POK sebagai akibat: a) Adanya Surat Edaran dari MenPan RB No.11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan Di Luar Kantor dan penghematan

Sekretariat BPPI

48



anggaran Paket Meeting yang menyebabkan perubahan rencana kegiatan Paket Meeting. b) Adanya perubahan Mata Anggaran Keluaran pada biaya pembelian bahan yang masuk persediaan, sehingga menyebabkan tertundanya pencairan anggaran khususnya yang terkait belanja bahan/barang persediaan. c) Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan POK dan RPA, sehingga persiapan pelaksanaan kerap memerlukan revisi. -

Komposisi struktur anggaran yang masih bertumpu pada kegiatan swakelola sementara SDM yang ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan sangat tergantung pada kapasitas kemampuan SDM.

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Pada TA. 2015 Kegiatan Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan Mutu Industri yang dilaksanakan oleh Sekretariat BPPI untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta Renstra BPPI 2015-2019. Dari evaluasi kinerja secara mandiri (self assesment), dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan hampir seluruhnya dikategori berhasil mencapai target indikator kerja 100%, namun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan upaya perbaikan/ penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Pengukuran Pencapaian Sasaran dari 6 (enam) Sasaran Kegiatan terdapat 16 (enam belas), sebanyak 13 (tiga belas) indikator mencapai target dan 3(tiga) indikator yang tidak mencapai target. Adapun gambaran kinerja selama TA 2015 adalah sebagai berikut: : a. Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan 1) Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan dari target 98% yang dapat terealisasi sebesar 98% orang dengan capaian 102,04%

Sekretariat BPPI

49


Bab IV Penutup

2) Tingkat Kesesuaian Realisasi Anggaran dengantarget yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran dari target 90% yang dapat terealisasi sebesar 98,46% dengan capaian 109,40% 3) Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran dengan target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran dari target 92% , yang dapat terealisasi sebesar 96,21% dengan capaian 104,58% b. Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel 1) Realisasi Anggaran BPKIMI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian dari target 100% yang dapat terealisasi sebesar 98,46% dengan capaian 98,46% 2) Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggarandari target 85% yang dapat terealisasi sebesar 99,66% dengan capaian 117,25% 3) Tertib Administrasi Pengelolaan BMNdari target 100% yang dapat terealisasi sebesar 104,44% dengan capaian 104,44% c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri; 1) Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi dari target 100,00% yang dapat terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 100,00% 2) Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeridari target 2 kerja sama yang dapat terealisasi sebesar 2 kerja sama dengan capaian 100,00% d. Sistem Informasi yang Handal 1) Sistem Elektronik Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri dari target 100,00% yang dapat terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%; 2) Balai yang menerapkan Standar Pelayanan berbasis Kepuasan Masyarakat dari target 100,00% yang dapat terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%; 3) Publikasi Kemampuan dan Produk Litbangdari target 100,00% yang dapat terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian 100,00%; e. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur 1) SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3dari target 4 orang yang dapat terealisasi sebesar 5 orang dengan capaian 125,00% 2) SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan dari target 80% yang dapat terealisasi sebesar 88,44% dengan capaian 110,55% Sekretariat BPPI

50


Bab IV Penutup

3) Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing dari target 95% yang dapat terealisasi sebesar 75,31% dengan capaian 79,27% 4) Menurunnya SDM Aparatur yang Indisiplinertarget 30% yang dapat terealisasi sebesar 28,57% dengan capaian 96,67% f. Meningkatnya budaya kerja berbasis 5K Kementerian Perindustrian 1) Penerapan Program Kerja 5Kdari target Hijau yang dapat terealisasi Hijau dengan capaian 100,00%. B. Permasalahan Dan Kendala Permasalahan dan kendala yang dialami : 1. Pada Realisasi Anggaran BPKIMI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrianpenyebab tidak tercapainya target: a) Banyaknya pengajuan Revisi DIPA dan POK; b) Ada beberapa satker yang membuat target PNBP terlalu tinggi, sehingga mempengaruhi realisasi penggunaan; c) Adanya tambahan APBN-P yang menyebabkan pagu anggaran BPPI naik disaat sudah menjelang pertengahan tahun; d) Komposisi struktur anggaran yang masih bertumpu pada kegiatan swakelola sementara SDM yang ada terbatas, mengakibatkan penyelesaian kegiatan sangat tergantung pada kapasitas kemampuan SDM. 2. Pada indikator kinerja Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masingtidak tercapainya target: a) dilakukannya analisa kebutuhan diklat sehingga program pelatihan yang dirancang masih bersifat general, belum adaanya komitmen pimpinan dalam mengembangkan kompetensi SDM-nya, belum adanya kesadaran dari PNS untuk mengembangkan kompetensinya.; 3. Pada indikator kinerja Menurunnya SDM Aparatur yang Indisiplinertidak tercapainya target: a) belum dilakukannya analisa kebutuhan diklat sehingga program pelatihan yang dirancang masih bersifat general, belum adaanya komitmen pimpinan dalam mengembangkan kompetensi SDM-nya, belum adanya kesadaran dari PNS untuk mengembangkan kompetensinya. C. Saran Dan Rekomendasi Sekretariat BPPI

51


Bab IV Penutup

Saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya adalah : 1. Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan para penanggung jawab kegiatan perlu penyusunan perencanaan yang lebih baik dan pelaksanaannya tepat waktu, serta konsisten terhadap rencana yang telah ditetapkan. 2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat BPPI.

Sekretariat BPPI

52

Lampiran

LAMPIRAN

Sekretariat BPPI

53

Lampiran

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/

Target

Realisasi

%

Tingkat Persetujuan Rencana Kegiatan

98%

100,00%

102,04%

Penyusunan Rencana Dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, Dan Mutu Industri


90%

98,46%

109,40%

Dokumen Pelaporan Keuangan

Tingkat Kesesuaian Realisasi Fisik dengan Target yang Ditetapkan pada Awal Tahun Anggaran

92%

96,21%

104,58%

Realisasi Anggaran BPKIMI sesuai Target yang Ditetapkan Kementerian Perindustrian Penyelesaian Temuan Tertib Pengelolaan Anggaran

100%

98,46%

85%

Tertib Administrasi Pengelolaan BMN 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Tingkat Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Program, Monitoring, dan Evaluasi

4.

No.

Sasaran Program/Kegiatan

1. Terwujudnya Kebijakan dan Program BPKIMI yang Berkualitas dan Berkelanjutan

2. Sistem Tatakelola Keuangan dan BMN yang Transparan dan Akuntabel

Sistem Informasi yang Handal

5 Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur

6 Meningkatnya budaya kerja berbasis 5K Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja

Pagu

Anggaran Realisasi

39.130.949 34.861.593

% 89,09

760.516

728.705

95,82

Dokumen Pelaksanaan, Perencanaan Dan Monev Program Bpkimi

1.199.734

746.593

62,23

98,46%

Laporan Koordinasi/pembinaan Dan Tindak Lanjut Keuangan

1.386.537

1.283.800

92,59

99,66%

117,25%

Laporan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Monev Program Dan Kerjasama

1.323.834

1.133.095

85,59

100%

104,44%

104,44%

Laporan Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja Dan Pelayanan Prima Di Lingkungan Bpkimi

1.828.034

1.600.369

87,55

100%

100,00%

100,00%

1.106.454

845.558

76,42

2 Kerja Sama

2 Kerja Sama

100,00%

Laporan Koordinasi/pembinaan Manajemen Kinerja Unit/sdm Dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Laporan Hasil Kajian

500.000

457.229

91,45

Sistem Elektronik Publikasi Jurnal Kelitbangan Industri

100%

100,00%

100,00%

Pengembangan/pembinaan Sdm Struktural/fungsional

3.725.848

3.222.117

86,48

Balai yang menerapkan Standar Pelayanan berbasis Kepuasan Masyarakat

100%

100,00%

100,00%

843.153

703.470

83,43

Publikasi Kemampuan dan Produk Litbang

100%

100,00%

100,00%

Publikasi Peran Dan Kemampuan Hasil Litbang Dan Layanan Jasa Publik Di Sektor Industri Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran

147.778

98,52

5 orang

125,00%

Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

150.000

4 orang 80%

88,44%

110,55%

Pengadaan Peralatan Perkantoran Di Satuan Kerja Pusat

365.000

136.371

37,36

95%

75,31%

79,27%

30% Hijau

28,57% Hijau

96,67% 100,00%

Implementasi Kerja Sama Teknis Luar Negeri

SDM Aparatur yang Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang S3 SDM Fungsional Tertentu yang Naik Jenjang Jabatan

Peningkatan SDM Aparatur yang Kompeten di Tupoksi Masing-Masing Menurunnya SDM Aparatur yang Indisipliner Penerapan Program Kerja 5K

25.941.839 23.856.508

91,96

lampiran

Sekretariat BPPI

55

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI TAHUN 2015

Recommend Documents