LKj DIY Tahun Kata Pengantar

LKj DIY Tahun 2015

Kata Pengantar Marilah kita panjatkan segenap puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) Tahun 2015 ini dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2015 ini. LKj Pemda DIY disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Pemda DIY Tahun 2015 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Pemda DIY. Komitmen dalam penyusunan LKj Pemda DIY, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemda DIY untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja (LKj) Pemda DIY Tahun 2015 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa RPJMD DIY Tahun 2012-2017. LKj Tahun 2015 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2015 yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2012-2017). Pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran 2015 menjadi bagian yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Cakupan LKj Pemda DIY Tahun 2015 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, geografis, sisi historis, demografis, kinerja ekonomi, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Pemda DIY. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja,

Pemerintah Daerah DIY | i

LKj DIY Tahun 2015

memberikan gambaran capaian, analisis, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Pemda DIY pada tahun 2015, termasuk atas analisis efisiensi penggunaan sumberdaya. Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2015 telah banyak membuahkan hasil pembangunan. Dari 17 Indikator Kinerja Utama terdapat 10 indikator yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015, 5 indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya dibawah 100% dan 2 yang tidak dapat diperbandingkan dengan target maupun capaian tahun sebelumnya, sebagaimana rilis BPS, karena memiliki metode perhitungan yang berbeda dengan cara perhitungan pada target indikator yang sama. Mendalami atas hasil penyelenggaraan urusan pembangunan yang dilakukan Pemda DIY, sudah banyak hasil yang telah dicapai, meskipun harus disadari masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dipecahkan, sebagaimana terlihat pada beberapa capaian indikator kinerja yang belum tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, analisis dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif menjadikan LKj Pemda DIY Tahun 2015 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Demikian LKj Tahun 2015 ini disusun untuk bisa menjadi pijakan arah pembangunan daerah ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan lindungan bagi kita semua untuk senantiasa menuju masa depanyang lebih baik. Terima Kasih Yogyakarta,

Maret 2016

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

ii | Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

Ikhtisar Eksekutif

P

enyusunan laporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi

pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan pubik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Pemda DIY tahun 2015 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi

secara transparan dan akuntabel

merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Pemda DIY. Laporan Kinerja disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang telah ditargetkan pada tahun 2015 telah berhasil dicapai. Dari 17 IKU Gubernur Tahun 2015, menunjukan bahwa capaian pada 14 IKU sudah masuk pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, dengan rincian sebanyak 12 IKU masuk dalam kategori sangat tinggi dan 2 IKU memiliki capaian IKU pada kategori tinggi. Pencapaian 12 IKU dengan kategori sangat tinggi, yaitu indikator yang pencapaiannya ≥91%, diantaranya adalah: derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan & pelestarian budaya (102,62%), angka melek huruf (100,63%), persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya (157,70%), angka harapan hidup (100,93%), jumlah wisatawan nusantara

Pemerintah Daerah DIY | iii

LKj DIY Tahun 2015

(106,47%), jumlah wisatawan mancanegara (145,75%), nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (100%), opini pemeriksaan BPK (100%), load factor angkutan perkotaan (101,24%), kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi meningkat (100,17%), indeks ketimpangan antar wilayah (99,66%), dan persentase peningkatan kualitas lingkungan (97,24%). Untuk dua IKU dengan kategori tinggi, yakni indikator dengan pencapaian 76-90%, adalah: lama tinggal wisatawan nusantara (106,47%) dan lama tinggal wisatawan mancanegara (88,09%). Adapun masih terdapat satu indikator dengan kinerja yang masuk kategori rendah (capaian 51-65%), yakni indeks ketimpangan pendapatan. Persentase capaian indeks ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini ratio tersebut memiliki tingkat capaian sebesar 51,62%. Artinya, capaian indeks ketimpangan pendapatan pada 2015 sebesar 0,43, tidak dapat memenuhi target sebesar 0,2898. Sedangkan untuk dua indikator lainnya, yaitu rata-rata lama sekolah dan pendapatan (PDRB) per kapita, capaiannya tidak dapat diperbandingkan dengan target maupun capaian tahun sebelumnya, sebagaimana rilis BPS, karena memiliki metode perhitungan yang berbeda dengan cara perhitungan pada target indikator yang sama. Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemda DIY ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang sepenuhnya belum bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat, peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara, Peningkatan kualitas lingkungan hidup hingga penurunan ketimpangan antar wilayah. Pentingnya peran Pemda DIY dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, karena dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan yang mencakup perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi warga miskin dan kelompok marjinal lainnya yang masih menghadapi ketimpangan akses serta manfaat pembangunan.

iv | Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

Kedua, perlu dan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemda DIY dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah DIY, daerah yang berbatasan dengan DIY maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti peningkatan pendapatan, pengurangan ketimpangan dan peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Koordinasi dan sinergi menjadi jawaban untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, dalam beragam cara sesuai dengan kompetensi dan tugas fungsi masing-masing, berorientasi kepada pencapaian tujuan yang sama. Persoalan ketimpangan pendapatan misalnya, tidaklah cukup hanya diselesaikan dengan program pemerintah saja, namun juga sangat membutuhkan sinergi dan koordinasi dengan inisiatif masyarakat dan juga dunia usaha. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan baik yang berpijak pada pengakuan serta penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit. Bagi instansi di lingkungan Pemda DIY, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab. Selain kinerja IKU, pemerintah daerah DIY juga memiliki capaian kinerja lainnya terkait dengan pembangunan manusia. Pembangunan manusia di DIY antara lain diukur dengan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Tahun 2015 merupakan masa akhir pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs) dan masa transisi menuju pencapaian indikator-indikator pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan penyempurnaan dari tujuan MDGs yang belum tercapai, termasuk di DIY perlu mendapatkan perhatian besar capaian-capaiannya. Komitmen kuat Pemerintah Daerah DIY dalam upaya meningkatkan kinerja telah mendapatkan apresiasi di beberapa bidang pada tingkat nasional. Hasil evaluasi capaian kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Pemerintah Daerah DIY | v

LKj DIY Tahun 2015

Daftar Isi KATA PENGANTAR .................................................................................................. I IKHTISAR EKSEKUTIF.............................................................................................. III DAFTAR ISI ............................................................................................................ VI DAFTAR TABEL ...................................................................................................... IX DAFTAR GAMBAR................................................................................................ XIII DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................. XVI BAB 1 PENDAHULUAN ....................................................................................... 1-1 1.1 Latar Belakang.................................................................................. 1-1 1.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 1-2 1.3 Sejarah Pemerintah Daerah DIY........................................................ 1-2 1.4 Kondisi Geografis Daerah ................................................................. 1-6 1.4.1

Batas Administrasi ............................................................... 1-6

1.4.2

Luas Wilayah........................................................................ 1-7

1.4.3

Topografi ............................................................................. 1-8

1.5 Gambaran Umum........................................................................... 1-10 1.5.1

Jumlah Penduduk .............................................................. 1-10

1.5.2

Indeks Pembangunan Manusia .......................................... 1-12

1.5.3

Penduduk Miskin ............................................................... 1-13

1.5.4

Kondisi Ekonomi Daerah .................................................... 1-15

1.6 Isu Strategis DIY ............................................................................. 1-17 1.7 Struktur Pemda DIY ........................................................................ 1-18 1.8 Keragaman SDM Pemda DIY ........................................................... 1-19 1.9 Inovasi dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja Pemda DIY ..................................................................................... 1-22

vi | Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................. 2-1 2.1 Rencana Strategis Pemda DIY ........................................................... 2-1 2.1.1

Visi dan Misi ........................................................................ 2-1

2.1.2

Tujuan ................................................................................. 2-4

2.1.3

Sasaran ................................................................................ 2-5

2.1.4

Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2012 - 2017 ....................................... 2-8

2.1.5

Strategi ................................................................................ 2-8 2.1.5.1

Arah Kebijakan Daerah ........................................ 2-10

2.1.6

Program untuk Pencapaian Sasaran ................................... 2-11

2.1.7

Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ........... 2-12 2.1.7.1

Tema Pembangunan Daerah ............................... 2-12

2.1.7.2

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ....... 2-18

2.2 Penetapan Kinerja (PK) tahun 2015 ................................................ 2-20 2.2.1

Rencana Anggaran Tahun 2015 .......................................... 2-21

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMDA DIY 2015 ............................................ 3-1 3.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.............................................. 3-10 3.1.1

Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat ........... 3-10

3.2.2

Sasaran Melek Huruf Masyarakat Meningkat ..................... 3-16

3.2.3

Sasaran Aksesibilitas Pendidikan Meningkat ...................... 3-24

3.2.4

Sasaran Daya Saing Pendidikan Meningkat......................... 3-33

3.2.5

Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat ................. 3-36

3.2.6

Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkat ...................... 3-46

3.2.7

Sasaran Ketimpangan Antar-Wilayah Menurun .................. 3-51

3.2.8

Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun ........................................................................... 3-57

3.2.9

Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat ................................. 3-61

Pemerintah Daerah DIY | vii

LKj DIY Tahun 2015

3.2.10 Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Meningkat ................................................... 3-65 3.2.11 Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat ......................................................................... 3-70 3.2.12 Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat ......................................................................... 3-76 3.2.13 Sasaran Layanan Publik Meningkat, Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Pedesaan ........................................................................... 3-79 3.2.14 Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat................... 3-81 3.2.15 Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali............................. 3-85 3.2 Pencapaian Kinerja Lainnya ............................................................ 3-86 3.2.1

Millenium Development Goals (MDGs) .............................. 3-86

3.2.2

Indeks Pembangunan Manusia .......................................... 3-95

3.2.3

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ........................................... 3-102 3.2.3.1

Indeks Pembangunan Gender (IPG) ................... 3-102

3.2.3.2

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).................. 3-105

3.3 Realisasi Anggaran ....................................................................... 3-112 3.3.1

Analisis Efisiensi ............................................................... 3-114

BAB 4 PENUTUP .................................................................................................. 4-1 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

viii | Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

Daftar Tabel Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di DIY, 2015 ...................................................................................... 1-10 Tabel 1.2 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/ Kota di DIY, 2014 ............. 1-13 Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah, 2012-2015 .......... 1-14 Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) DIY pada 2014-2015 ...... 1-16 Tabel 1.5 Komposisi PNS Pemda DIY Menurut Jenjang Pendidikan ................... 1-19 Tabel 2.1 Tujuan yang Hendak Dicapai ............................................................... 2-5 Tabel 2.2 Indikator Kinerja Pembangunan di DIY ................................................ 2-5 Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ............................................... 2-7 Tabel 2.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015 .............................. 2-11 Tabel 2.5 Tahapan dan Strategi RPJPD Lima Tahunan (2005-2025) ................... 2-14 Tabel 2.6 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015.................. 2-19 Tabel 2.7 Penetapan Kinerja Pemda DIY Tahun 2015 ....................................... 2-20 Tabel 2.8 Rencana Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta TahunAnggaran 2015........................................................................ 2-21 Tabel 2.9 Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2015................. 2-22 Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja................................................................ 3-2 Tabel 3.2 Tabel Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2015 ...................................... 3-3 Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Gubernur Tahun 2015 Per Triwulan ............................................................................................. 3-6 Tabel 3.4 Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2015 serta PK 2016 ......... 3-9 Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat ........................................................................................ 3-12

Pemerintah Daerah DIY | ix

LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.6 Data Desa dan Organisasi Budaya Maju di DIY 2010-2015 ................. 3-12 Tabel 3.7 Perkembangan Organisasi Budaya di DIY Tahun 2010-2015 .............. 3-13 Tabel 3.8 Penanganan Cagar Budaya Tahun 2009-2015 ................................... 3-15 Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Melek Huruf Masyarakat Meningkat ........................................................................................ 3-18 Tabel 3.10 Hasil/ Capaian Entry Data Per Agustus 2015 ..................................... 3-19 Tabel 3.11 Data Penuntasan Buta Aksara Tahun 2010-2015 ............................... 3-21 Tabel 3.12 Data Bantuan Perpustakaan Desa/ Kelurahan s/d Tahun 2015 .......... 3-23 Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Aksesibilitas Pendidikan Meningkat ........................................................................................ 3-25 Tabel 3.14 Perbandingan Rata-Rata lama Sekolah DIY dengan Nasional (Berdasar Metode Hitung Baru) ........................................................ 3-26 Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY 2015 .......... 3-27 Tabel 3.16 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD................................................... 3-27 Tabel 3.17 Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP................................................ 3-28 Tabel 3.18 Tabel Angka Partisipasi Murni Jenjang SM ........................................ 3-28 Tabel 3.19 Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD............................................... 3-29 Tabel 3.20 Angka Partisipasi Kasar Jenjang TK .................................................... 3-29 Tabel 3.21 Tabel Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD .......................................... 3-29 Tabel 3.22 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP................................................. 3-30 Tabel 3.23 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SM................................................... 3-30 Tabel 3.24 Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan ......... 3-30 Tabel 3.25 Profil Pendidikan DIY Tahun 2015 ..................................................... 3-31 Tabel 3.26 Rasio Siswa di DIY Tahun 2015 .......................................................... 3-32 Tabel 3.27 Model Pendidikan Berbasis Budaya. ................................................. 3-35 Tabel 3.28 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat ..................................................................... 3-37

x | Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.29 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2010-2014 ................................................................................. 3-39 Tabel 3.30 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2011-2015 ............................. 3-41 Tabel 3.31 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2009-2015 ............................................................. 3-42 Tabel 3.32 Jumlah Penduduk DIY yang Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Pemerintah Tahun 2015 .................................................. 3-44 Tabel 3.33 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkat ........................................................................................ 3-47 Tabel 3.34 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota dan Desa dari Tahun 2010-2015 ............................................................................. 3-50 Tabel 3.35 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Ketimpangan AntarWilayah Menurun ............................................................................. 3-52 Tabel 3.36 Persentase Lokasi Kumuh Yang Telah Ditangani ................................ 3-55 Tabel 3.37 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun ....................................................................... 3-58 Tabel 3.38 Distribusi Pendapatan Penduduk DIY Menurut Golongan Pendapatan 2012-2014..................................................................... 3-59 Tabel 3.39 Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat ...... 3-62 Tabel 3.40 Sebaran Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Yang Menggunakan Jasa Akomodasi di Kab/ Kota ..................................... 3-64 Tabel 3.41 Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Meningkat ........................ 3-65 Tabel 3.42 Produktivitas Hotel Bintang dan Non Bintang 2011-2015 .................. 3-68 Tabel 3.43 Perkembangan Jumlah Akomodasi Berdasarkan Jenis Tahun 2011-2015 ........................................................................................ 3-68 Tabel 3.44 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat ......................................................... 3-71

Pemerintah Daerah DIY | xi

LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.45 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat ........................................ 3-77 Tabel 3.46 Opini BPK Atas Laporan keuangan Pemda DIY, Tahun 2009-2014 ...... 3-77 Tabel 3.47 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Layanan Publik Meningkat Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Pedesaan ......................................................... 3-81 Tabel 3.48 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat .............................................................................. 3-82 Tabel 3.49 Hasil Pemantauan Kualitas Udara ..................................................... 3-83 Tabel 3.50 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai ............................................... 3-83 Tabel 3.51 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali ........................................................................................ 3-86 Tabel 3.52 Target dan Realisasi Pencapaian MDGs di DIY Tahun 2014 ................ 3-89 Tabel 3.53 Capaian Sasaran Indeks Pembangunan Manusia di DIY ..................... 3-97 Tabel 3.54 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/ Kota di DIY Terkini ........... 3-98 Tabel 3.55 Capaian IPG Menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2011-2015 .............. 3-104 Tabel 3.56 Capaian Menurut Komponen, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/ Kota DIY, 2011-2015 ....................................................................... 3-105 Tabel 3.57 Capaian IDG DIY Terkini .................................................................. 3-106 Tabel 3.58 Capaian indikator pendukung pencapaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di DIY ........................... 3-107 Tabel 3.59 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015................................ 3-113 Tabel 3.60 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya................................................. 3-114

xii | Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

Daftar Gambar Gambar 1.1

Naskah Perjanjian Giyanti .............................................................. 1-3

Gambar 1. 2 Peta Administrasi DIY..................................................................... 1-7 Gambar 1. 3 Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/ Kota .................................. 1-8 Gambar 1. 4 Luas Wilayah DIY Menurut Jenis Tanah .......................................... 1-9 Gambar 1.5

Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/ Kota (%), 2014 ..................................................................................... 1-11

Gambar 1. 6 Struktur Organisasi Pemda DIY Pada Tahun 2015 ......................... 1-18 Gambar 1.7

Komposisi SDM Pemda DIY Berdasarkan Jenis Kelamin ............... 1-19

Gambar 1. 8 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2015 ..................................................................... 1-20 Gambar 1. 9 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Pemda DIY pada 2015 ............................................................................................ 1-21 Gambar 1. 10 Skema Sistem Terpadu Akuntabilitas Kinerja................................ 1-22 Gambar 1.11 Pengembangan Cascading dalam Aplikasi Web-Monev & Jogja-Plan .................................................................................... 1-23 Gambar 2.1

Posisi Dokumen RKPD 2015 terhadap Dokumen RPJPD 20052025 dan RPJMD 2012-2017 ........................................................ 2-12

Gambar 2.2

Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2012-2017 ................................... 2-15

Gambar 2.3

Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis dengan Key Word Tema Tahun 2015 ........................................................................ 2-17

Gambar 3.1

Acara Pembukaan FKY 27 Tahun 2015 ......................................... 3-13

Gambar 3.2

Bimbingan Teknis PKBM Unggulan............................................... 3-17

Gambar 3.3

Persentase Angka Melek Huruf DIY, 2010-2015 ........................... 3-18

Gambar 3.4

Grafik Verifikasi Angka Buta Aksara.............................................. 3-20

Pemerintah Daerah DIY | xiii

LKj DIY Tahun 2015

Gambar 3.5

Sistem Informasi Manajemen Kesetaraan .................................... 3-21

Gambar 3.6

Pengunjung Perpustakaan Tahun 2015 ........................................ 3-24

Gambar 3.7

Tren Rata Rata lama Sekolah DIY dan Nasional............................. 3-26

Gambar 3.8

Penyerahan Hasil Akreditasi......................................................... 3-33

Gambar 3.9

Pembukaan OSN Tingkat Nasional ............................................... 3-34

Gambar 3.10 Tren Usia Harapan Hidup DIY Dibandingkan Dengan Usia Harapan Hidup Nasional .............................................................. 3-38 Gambar 3.11 Sampel Peserta Jaminan Kesehatan ............................................. 3-43 Gambar 3.12 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Per Kapita (dalam Juta Rupiah) ........................................................................................ 3-48 Gambar 3.13 Perkembangan Penduduk Miskin dari Tahun 2011-2015 (%) ........ 3-49 Gambar 3.14 Perbandingan Penduduk Miskin DIY dengan Nasional (%) ............ 3-49 Gambar 3.15 Indeks Williamson DIY Tahun 2008-2015 ..................................... 3-53 Gambar 3.16 Pembangunan RTLH di Kabupaten Kulon Progo ........................... 3-53 Gambar 3.17 TPA Piyungan............................................................................... 3-56 Gambar 3.18 Indeks Gini DIY, 2007-2015 .......................................................... 3-58 Gambar 3.19 Indeks Gini Nasional 2015 ............................................................ 3-60 Gambar 3.20 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ........................................... 3-61 Gambar 3.21 Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di DIY, 2011-2015 .................................................. 3-63 Gambar 3.22 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di DIY, 2010-2015 (hari) ......................................... 3-66 Gambar 3.23 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Berdasar Jenis Akomodasi, 2011-2015 ................... 3-67 Gambar 3.24 Kerangka Digital Government Services (DGS) ............................... 3-73 Gambar 3.25 Jogjaplan.com.............................................................................. 3-74 Gambar 3.26 Web Monev APBD DIY (monevapbd.jogjaprov.go.id) ................... 3-75 Gambar 3.27 Kondisi Transportasi di Ruas Jalan Malioboro............................... 3-79 Gambar 3.28 Strategi Peningkatan Kualitas IPM dan MDGs .............................. 3-88

xiv | Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

Gambar 3.29 Dimensi Indeks Pembangunan Manusia dan Indikator Penyusunnya ............................................................................... 3-96 Gambar 3.30 Trend Capaian IPM di DIY dan Nasional Tahun 2010-2015............ 3-97 Gambar 3.31 Tren Capaian IPG di Provinsi, Kabupaten, Kota dan Nasional ...... 3-104 Gambar 3.32 Evaluasi Pelaksanaan PUG ......................................................... 3-106

Pemerintah Daerah DIY | xv

LKj DIY Tahun 2015

Daftar Lampiran Lampiran 1.

Penghargaan-penghargaan yang diterima Pemda DIY selama kurun waktu tahun 2015 ............................................................................. 2

Lampiran 2.

Review Inspektorat ........................................................................... 4

Lampiran 3.

Daftar Desa Budaya di DIY ................................................................ 5

Lampiran 4.

Rekap Desa Budaya di DIY dan Klasifikasinya..................................... 6

Lampiran 5.

Tabel Daftar Desa Budaya Maju ........................................................ 6

Lampiran 6.

Rekap Organisasi Budaya .................................................................. 7

Lampiran 7.

Tabel Semua Organisasi Budaya........................................................ 7

Lampiran 8.

Sebaran Sekolah Berbasis Budaya di DIY ........................................... 8

Lampiran 9.

Rekap Sekolah di DIY ........................................................................ 8

Lampiran 10. Load Factor Angkutan Perkotaan ...................................................... 9 Lampiran 11. Status Mutu Air Sungai di DIY dengan Metode Storet ....................... 9 Lampiran 12. Data Kualitas Udara Ambien Tahun 2015 ....................................... 10 Lampiran 13. Data Kualitas Udara Ambien Tahun 2015 (lanjutan) ....................... 10 Lampiran 14. Data Kualitas Udara Ambien Tahun 2015 (lanjutan) ....................... 11 Lampiran 15. Kualitas Udara Ambien di Sekitar Ruas-ruas Jalan Protokol DIY Tahun 2015 ............................................................................................... 12 Lampiran 16. Kondisi Awal Kualitas Lingkungan Hidup, 2013 ................................ 12 Lampiran 17. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2015 .................................. 13 Lampiran 18. Luas Total Wilayah Pemanfaatan Ruang DIY.................................... 14

xvi | Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

1

Pendahuluan

Bab 1 berisi:     

  



Latar Belakang Maksud dan Tujuan Sejarah Pemerintah Daerah DIY Kondisi Geografis Daerah Gambaran Umum Demografi dan Kondisi Ekonomi Daerah Isu Strategis Struktur Pemda DIY Keragaman SDM Pemda DIY Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP Dan Pengelolaan Kinerja Pemda DIY

1.1 Latar Belakang Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi

salah

penyelenggaraan

satu

kunci

pemerintahan

untuk yang

menjamin demokratis,

transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan

otonomi

daerahperlu

mendapatkan

dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemda DIY. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemda DIY. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam

Pemerintah Daerah DIY | 1-1

LKj DIY Tahun 2015

mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Di sinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Maksud dan Tujuan LKj Pemda DIY merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemda DIY. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Sejarah Pemerintah Daerah DIY Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan aspek historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Pemimpin Kasultanan Yogyakarta saat itu bernama Sri Sultan Hamengku Buwono I, seorang bangsawan dan panglima perang dari Dinasti Mataram Islam. Sejak saat itu, disepakati adanya sistem pemerintahan yang teratur dengan sistem monarki dan kemudian berkembang melintasi zaman dengan segala dinamikanya pada era kolonial hingga memasuki zaman kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Adapun Kadipaten Pakualaman berdiri pada tahun 1813, ketika masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono III, melalui keputusan Rafless

1-2 | Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

selaku wakil tertinggi Pemerintah Inggris di Jawa, setelah melalui serangkaian situasi politik yang sulit kala itu. Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun

Kadipaten

adalah

pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda,

pemerintahan

Kasultanan

Yogyakarta

di diatur

kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda

mengakui

Ngayogyakarta Kadipaten Gambar 1.1 Naskah Perjanjian Giyanti

Kasultanan

Hadiningrat

Pakualaman

dan

sebagai

kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus

rumah

pemerintahannya

sendiri

tangga yang

dikenal dengan istilah zelfbesturende landschappen. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577. Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah Kooti, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. Beberapa bulan sebelum kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Sultan Hamengku Buwono IX merangkap jabatan patih yang sudah pensiun, untuk mengatur jalannya roda pemerintahan sehari-hari.


LKj DIY Tahun 2015

Pasca dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam: 1.

Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI;

2.

Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah);

3.

Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah).

Bahkan pada era konfrontasi (1946-1949) dengan Pemerintah Belanda yang hendak menjajah kembali wilayah Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersedia menyediakan tempat bagi jajaran Pemerintah Republik Indonesia, sebagai ibukota negara setelah kondisi Jakarta dirasa tidak aman. Raja Keraton Yogyakarta memberikan dukungan penuh bagi eksistensi Republik, baik moril maupun materiil, hingga kemudian Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan pada tahun 1949. Bahkan, penyerahan kedaulatan secara simbolis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda kala itu, dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku wakil Pemerintah RI dengan Putra Mahkota Kerajaan Belanda, yang menandai berakhirnya era penjajahan Belanda selama 350 tahun. Keunikan pengalaman Yogyakarta dalam aspek historis perjalanan Republik Indonesia, merupakan salah satu fakta yang tak terbantahkan yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta melakukan transformasi dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis-yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


LKj DIY Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman.Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui. Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, kebhineka-tunggal-ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi. Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi: tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Posisi DIY merupakan daerah istimewa yang kedudukannya setara dengan wilayah provinsi dan memiliki wewenang istimewa untuk lima


LKj DIY Tahun 2015

urusan, sebagaimana secara jelas dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasca disahkannya status keistimewaan DIY, Pemda DIY terus melakukan penataan baik dalam perspektif reformasi birokrasi maupun pembangunan daerah. Sejumlah prestasi diraih dengan capaian akuntabilitas tertinggi pada tingkat pemerintah daerah provinsi se-Indonesia selama dua tahun berturut-turut. Bahkan capaian indeks kualitas pembangunan manusia di DIY menempati urutan terbaik nasional kedua pada tahun 2014. Selain itu, indeks demokrasi di DIY juga mencapai capaian yang baik pada skala nasional. Sejumlah capaian itu menunjukkan kalau Pemda DIY terus berbenah dengan senantiasa melakukan inovasi untuk bertransformasi menjadi pemerintahan yang modern dan mampu melintasi tantangan zaman. Kesemuanya dilakukan dengan komitmen yang tinggi dan upaya yang bekesinambungan dengan menciptakan sistem yang baik serta manajemen pemerintahan yang menerapkan prinsip good and clean governance.

1.4 Kondisi Geografis Daerah 1.4.1 Batas Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah, di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi:  Utara : Magelang, Boyolali, Klaten.  Timur : Wonogiri, Sukoharjo,  Barat

: Purworejo


LKj DIY Tahun 2015

Gambar 1. 2 Peta Administrasi DIY Sumber: Bappeda DIY, 2013

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/ kelurahan, dengan perincian: 

Kota Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan/ desa;



Kabupaten Bantul terdiri atas 17 kecamatan dan 75 kelurahan/ desa;



Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, 88 kelurahan/ desa;



Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 kecamatan dan 144 kelurahan/ desa;



Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan dan 86 kelurahan/ desa.

1.4.2 Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta posisinya terletak diantara 7°.33’-8°.12’ Lintang Selatan dan 110°.00’- 110°.50’ Bujur Timur, tercatat memiliki luas 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²). DIY merupakan provinsi terkecil setelah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri atas:  Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km² (1,02%); 

Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km² (15,91%);



Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 km² (18,40%);



Kabupaten Gunungkidul, dengan luas 1.485,36 km² (46,63%);



Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 km² (18,04%).


LKj DIY Tahun 2015

Kota Yogyakarta; 1,02% Sleman; 18,04%

Bantul; 15,91% Kulon Progo; 18,40%

Gunungkidul; 46,63%

Gambar 1. 3 Luas Wilayah DIY Menurut Kabupaten/ Kota Sumber: DIY Dalam Angka 2015, BPS DIY

1.4.3 Topografi Sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100-499 m dari permukaan laut, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 meter, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500-999 m, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m. Berdasarkan satuan fisiografis, Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas:  Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150-700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul (Pegunungan Seribu), yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;  Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km², ketinggian 80-2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;


LKj DIY Tahun 2015

 Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km², ketinggian 0-80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km², ketinggian 0-572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil. Dilihat dari jenis tanah, dari 3.185,80 km² luas Daerah Istimewa Yogyakarta, 33,05% merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09% merupakan tanah Regosol, 12,38% tanah Lathosol, 10,97% tanah Grumusol, 10,84% tanah Mediteran, 3,19% Alluvial dan 2,47% adalah tanah jenis Rensina.

Aluvial; 3,19%

Rensina; 2,47%

Mediteran; 10,84% Lithosol; 33,05% Grumosol; 10,97% Lathosol; 12,38% Regosol; 27,09%

Gambar 1. 4

Luas Wilayah DIY Menurut Jenis Tanah Sumber: DIY Dalam Angka 2015, BPS DIY


LKj DIY Tahun 2015

1.5 Gambaran Umum 1.5.1 Jumlah Penduduk Jumlah penduduk DIY pada tahun 2015 sebanyak 3.679.176 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.818.765 orang dan perempuan sebanyak 1860.411 orang. Dalam kurun waktu 2011-2015 jumlah penduduk DIY meningkat 4,82% atau sebesar 169.179 orang; lebih banyak dari tahun 2010 sebesar 3.457.491 orang. Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di DIY, 2015

Kabupaten/ Kota Kota Yogyakarta Bantul Kulon Progo Gunungkidul Sleman DIY

Laki-Laki (orang) 201.082

Perempuan (orang) 211.622

Jumlah (orang) 412.704

Sex Ratio (%) 95

481.510 202.435

490.001 209.763

971.511 412.198

98 97

345.370 588.368 1.818.765

369.912 579.113 1.860.411

715.282 1.167.481 3.679.176

93 102 98

Sumber: DIY Dalam Angka 2015, BPS DIY

Persebaran penduduk DIY menurut Kabupaten/ Kota tahun 2015 terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 1.167.481 orang (31,73%) diikuti oleh Kabupaten Bantul sebanyak 971.511 orang (26,40%), Kabupaten Gunungkidul sebanyak 715.282 orang (19,44%), Kabupaten Kulon Progo sebanyak 412.198 orang (11,20%) dan Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 412.704 orang (11,22%). Keberadaan Kabupaten Sleman dan Bantul sebagai pusat studi dan bisnis mampu menarik penduduk untuk bermigrasi ke kabupaten ini, sehingga banyak permukiman baru yang dikembangkan di kedua daerah tersebut.


LKj DIY Tahun 2015

Kota Yogyakarta; Kulon Progo; 11,22% 11,20%

Sleman; 31,73%

Gunungkidul; 19,44% Bantul; 26,40%

Gambar 1.5 Persebaran Jumlah Penduduk DIY Menurut Kabupaten/ Kota (%), 2014 Sumber: Data Strategis DIY 2015, BPS DIY

Komposisi penduduk DIY masih didominasi oleh penduduk usia muda atau kelompok usia produktif (20-24 tahun) sebesar 311,2 ribu orang dan (25-29 tahun) sebesar 300,9 ribu orang. Hal ini menjadi modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY, sekaligus menjadi tantangan untuk menciptakan lapangan usaha yang dapat menampung tenaga kerja tersebut. Laju pertumbuhan penduduk DIY tahun 2015 sebesar 1,19% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 1,20%. Dua wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Bantul pada tahun 2015 sebesar 1,33% dan Kota Yogyakarta sebesar 1,27%. Meskipun laju pertumbuhan penduduk mengalami stagnasi, namun kepadatan penduduk semakin meningkat. Kepadatan penduduk di DIY pada 2015 meningkat 13 orang per km2 selama satu tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Tiga wilayah yang mengalami penambahan tingkat kepadatan penduduk adalah Kota Yogyakarta (bertambah 155 jiwa/km2), Kabupaten Bantul (bertambah 24jiwa/km2), dan Kabupaten Sleman (bertambah 23 jiwa/km2). Meskipun demikian, wilayah dengan kepadatan terbesar adalah kota Yogyakarta, yakni 12.699 jiwa/km2. Sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah adalah kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Laju peningkatan kepadatan penduduk pada dua kabupaten tersebut cukup rendah, bahkan di bawah rerata kepadatan penduduk di DIY pada 2014-


LKj DIY Tahun 2015

2015. Hal itu menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di DIY cenderung timpang, dengan berpusat pada wilayah Kota Yogyakarta. 1.5.2 Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat, yang dalam pengukurannya mencakup sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (Purchasing Power Parity). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Capaian nilai IPM DIY pada tahun 2014 sebesar 76,81 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata IPM Nasional sebesar 68,90. Kedudukan DIY pada aspek tersebut menempati ranking dua nasional, yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia di DIY, menunjukkan kinerja yang lebih baik pada skala nasional. Apabila ditilik berdasarkan capaian IPM tingkat kabupaten/ kota, menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan angka IPM sebesar 83,78 diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 80,73, Kabupaten Bantul sebesar 77,11, Kabupaten Kulon Progo sebesar 70,68 dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 67,03. Sebagai catatan bahwa dua kabupaten yang memiliki IPM lebih rendah daripada rerata wilayah provinsi, yakni: Gunungkidul dan Kulon Progo; merupakan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi. Rendahnya capaian IPM pada dua kabupaten tersebut juga berkorelasi dengan kondisi kemiskinan yang masih cukup dominan, sehingga memerlukan re-orientasi penanganan pembangunan yang harus diarahkan pada wilayah dengan capaian IPM yang belum optimal.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 1.2

IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/ Kota di DIY, 2014

Kabupaten/ Kota Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Kota Yogyakarta DIY

Angka Harapan Harapan Lama Hidup Sekolah (Tahun) (%) 74,90 73,24 73,39 74,47 74,05 74,50

13,27 14,62 12,82 15,64 15,97 14,85

RataRata Lama Sekolah (Tahun) 8,20 8,74 6,45 10,28 11,39 8,84

Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan (000 Rp) 8.480 13.921 8.235 14.170 16.755 12.294

IPM

Peringkat IPM

70,68 77,11 67,03 80,73 83,78 76,81

4 3 5 2 1 2


Berdasarkan tabel diatas, problematika yang dihadapi oleh wilayah dengan IPM yang cukup rendah, seperti: Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo; adalah persoalan rendahnya haarpan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita. Hal tersebut, menunjukkan bahwa capaian IPM cukup menggambarkan kondisi makro pembangunan daerah, dari sisi kecukupan dan aspek jati diri, yang disimbolkan dari ketiga komponen penyusun komponen IPM sebagaimana tersebut diatas. 1.5.3 Penduduk Miskin Selama periode 2012-2015, tingkat kemiskinan di DIY mengalami penurunan dari 15,88% pada Tahun 2012 menjadi 13,16% pada tahun 2015. Apabila diteropong berdasarkan tingkat penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015, sebesar 1,39% atau menurun sebanyak 47,03 ribu orang. Jumlah penduduk miskin tahun 2015 di wilayah kota/ urban sebanyak 292,64 ribu orang atau 11,93%, sedangkan penduduk miskin di wilayah desa/ rural sebanyak 192,91 ribu orang atau sebesar 15,62%. Dinamika jumlah penduduk miskin sangat tergantung pada nominal garis kemiskinan setiap tahunnya. Adapun garis kemiskinan di DIY pada September 2015 adalah Rp347.721,00 per kapita per bulan, naik 8,31% jika dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang garis kemiskinannya sebesar Rp321.056,00 per kapita per bulan. Terjadinya peningkatan garis kemiskinan ini sejalan dengan terjadinya inflasi sebesar 5,23% pada periode September 2014 ke September 2015, dan


LKj DIY Tahun 2015

adanya pelambatan laju pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal itu berdampak pada penurunan tingkat konsumsi masyarakat, terutama pada golongan menengah ke bawah, dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Sulitnya mengakses kebutuhan dasar bagi keluarga miskin yang berkaitan dengan peningkatan inflasi mengakibatkan garis kemiskinan meningkat. Walaupun garis kemiskinan mengalami peningkatan, tetapi tingkat kemiskinan di DIY justru mengalami penurunan. Adanya penurunan tingkat kemiskinan selama 2015, dipengaruhi oleh adanya dampak dari intervensi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat, melalui program yang terpadu dengan mengintegrasikan lintas sektor, lintas wilayah, maupun lintas kewenangan, dengan fokus pada daerah basis kemiskinan, yang sudah dilakukan selama tiga tahun berjalan. Inovasi program/ kegiatan dan re-orientasi program yang lebih terfokus, seperti pemberian bantuan keuangan khusus, pada wilayah basis miskin, menjadi salah satu pengungkit yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan menurunkan jumlah penduduk miskin, di tengah lesunya perekonomian. Tabel 1.3 Tahun 2012 2013 2014 2015

Jumlah Penduduk Miskin di DIY Menurut Wilayah, 2012-2015 Kota/ Urban %thd Jumlah penduduk (000) Kota 305,34 13,13 329,65 13,73 324,43 13,36 292,64 11,93

Desa/ Rural %thd Jumlah penduduk (000) Desa 259,39 21,76 212,30 17,62 208,15 16,88 192,91 15,62

Jumlah Total % thd Jumlah penduduk (000) DIY 565,73 15,88 541,95 15,03 532,59 14,55 485,56 13,16

Sumber: Berita Resmi Statistik- Januari 2016, BPS DIY

Capaian tingkat kemiskinan DIY pada 2015, menunjukkan progres yang berbeda dibandingkan nasional. Sebagaimana rilis BPS pada 2015 bahwa tingkat kemiskinan nasional pada September 2015 sebesar 11,13%, mengalami peningkatan dibandingkan capaian tingkat kemiskinan pada periode yang sama, September 2014, yakni sebesar 10,96%. Apabila laju tingkat kemiskinan pada skala nasional justru meningkat sebesar 0,17 poin, maka laju tingkat kemiskinan di DIY pada tahun yang sama justru mengalami penurunan sebesar 1,39 poin. Laju penurunan sebesar 1,39 poin atau 1,39 persen itu setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 47,03 ribu orang selama satu tahun.


LKj DIY Tahun 2015

Apabila dilakukan pencermatan lebih dalam, berdasarkan tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan, pada 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan lebih rendah dari pada perkotaan. Pada bulan 2015 Indeks Kedalaman Kemiskinan untuk perdesaan mencapai 1,89, sementara di daerah perkotaan mencapai 2,09. Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan 0,33 sementara di daerah perkotaan mencapai 0,51. Hal ini berarti perbedaan rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Kesenjangan pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin di daerah perdesaan juga lebih sempit dibandingkan dengan di daerah perkotaan. 1.5.4 Kondisi Ekonomi Daerah Perekonomian daerah merupakan salah satu ukuran penting dalam mengetahui tingkat

kesejahteraan suatu

wilayah.

Pertumbuhan

perekonomian,

yang

tergambarkan melalui ukuran Produk Regional Domnestik Bruto (PDRB) menjadi penentu adanya peningkatan kinerja nilai tambah produksi suatu wilayah pada waktu tertentu, yang diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan suatu wilayah. Adanya peningkatan pendapatan diharapkan berkorelasi dengan peningkatan konsumsi dan peningkatan investasi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan, baik dari aspek lapangan usaha maupun tingkat penggunaannya. Perekonomian DIY selama 2015 tidak terlepas dari perekonomian nasional yang juga mengalami kelesuan, sehingga mengakibatkan adanya stagnasi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi wilayah. Laju pertumbuhan perekonomian DIY pada 2015 sebesar 4,94%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 5,2%. Hal itu merupakan efek dari pelambatan ekonomi nasional, meskipun laju pertumbuhan ekonomi DIY lebih tinggi dibandingkan capaian nasional, berkaitan dengan struktur ekonomi DIY yang lebih didominasi oleh sektor riil. Dari aspek produksi, pertumbuhan itu didorong peningkatan nilai tambah pada semua sektor lapangan usaha, kecuali: listrik, gas. Sedangkan pada aspek pengeluaran, pertumbuhan ekonomi DIY didorong oleh peningkatan komponen: konsumsi rumah tangga, pengeluaran lembaga nirlaba non profit, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor, dan impor luar negeri.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 1.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PDRB) DIY pada 2014-2015

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan

Harga Berlaku (Juta Rupiah) 2014

Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)

2015

2014

2015

2015 Laju Distribusi Pertumbuhan

SoG

9.769.112

10.848.369

7.508.980

7.703.978

2,60

10,70

0,25

537.599

573.133

470.735

471.323

0,13

0,57

0,00

12.614.921

13.236.292

10.469.637

10.652.525

1,75

13,05

0,41

89.669

92.610

121.268

119.663

(1,32)

0,09

0,00

102.670

109.697

82.855

85.260

2,90

0,11

0,00

Konstruksi

8.722.682

9.499.917

7.508.543

7.826.701

4,24

9,37

0,83

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor

7.681.035

8.342.646

6.540.108

6.944.903

6,19

8,23

0,33

Transportasi dan Pergudangan

5.313.233

5.755.748

4.377.850

4.541.309

3,73

5,68

0,22

Akomodasi dan Makan Minum

9.323.242

10.383.391

7.414.021

7.842.132

5,77

10,24

0,36

Informasi dan Komunikas

7.897.507

8.244.242

8.458.713

8.891.145

5,11

8,13

0,45

Jasa Keuangan dan Asuransi

3.602.561

4.028.358

2.826.934

3.060.733

8,27

3,97

0,25

Real Estate

6.497.271

7.143.655

5.735.457

6.105.126

6,45

7,05

0,35

956.391

1.048.359

924.042

991.564

7,31

1,03

0,08

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial

7.492.246

8.348.234

5.971.986

6.281.580

5,18

8,23

0,63

Jasa Pendidikan

7.600.855

8.598.744

6.938.845

7.444.277

7,28

8,48

0,57

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

2.276.361

2.553.551

2.062.979

2.210.406

7,15

2,52

0,16

Jasa Lainnya

2.351.975

2.589.171

2.119.326

2.288.950

8,00

2,55

0,21

92.829.330

101.396.117

79.532.277

83.461.574

4,94

100,00

4,94

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

Jasa Perusahaan

Produk Domestik Regional Bruto

Sumber: BPS DIY, 2016

Berdasarkan aspek permintaan, salah satu pangsa distribusi terbesar masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, sebesar 67%. Adapun komponen yang selanjutnya adalah pembentukan modal tetap bruto (30,5%) dan konsumsi pemerintah (16,7%). Ketiga stuktur permintaan itu juga mendominasi sumber


LKj DIY Tahun 2015

pertumbuhan ekonomi selama tahun 2015, meskipun terjadi penurunan persentase distribusi dibandingkan tahun 2014, terutama pada aspek konsumsi masyarakat, karena faktor lesunya perekonomian wilayah.

1.6 Isu Strategis DIY Isu Strategis yang dihadapi Pemda DIY yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2015 adalah melakukan prioritas pada: 

Aspek sosial budaya: menurunkan kemiskinan, pelestarian budaya, pengembangan

budaya,

kemandirian/

keberdayaan

masyarakat,

peningkatan aksesibilitas kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat 

Aspek

ekonomi:

masyarakat,

mewujudkan

pendapatan

peningkatan

masyarakat,

ketahanan

menekan

ekonomi

ketimpangan

pendapatan, menguatkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang progresif 

Aspek iptek: mewujudkan sumber daya manusia yang handal melalui peningkatan

melek

huruf,

peningkatan

aksesibilitas

pelayanan

pendidikan, dan peningkatan daya saing pendidikan 

Aspek aparatur dan hukum: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kinerja yang optimal dan pengelolaan keuangan daerah yang mengedepankan aspek akuntabilitas



Aspek kewilayahan: adanya keberpihakan pada wilayah yang tertinggal, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengelolaan sumber energi alternatif secara berkesinambungan



Aspek sarana prasarana: peningkatan layanan publik yang berkualitas, terutama penataan sistem trasnportasi massal secara merata



Aspek

lingkungan

hidup

dan

mitigasi

bencana:

mewujudkan

pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana


LKj DIY Tahun 2015

1.7 Struktur Pemda DIY

Gambar 1. 6 Struktur Organisasi Pemda DIY Pada Tahun 2015


LKj DIY Tahun 2015

1.8 Keragaman SDM Pemda DIY Pemda DIY memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2015, jumlah PNS di Pemda DIY adalah sebanyak 7115 orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 4182 orang (59%) dan perempuan sebanyak 2933 orang (41%), yang menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana tampak pada gambar berikut ini: 61

59 41

39

2014

2015 Laki-laki (%)

Gambar 1.7

Perempuan (%)

Komposisi SDM Pemda DIY Berdasarkan Jenis Kelamin

Apabila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan S1 sebanyak 3030 orang (42,59%), kemudian SLTA sebanyak 2126 orang (29,88%). Selain itu, PNS dengan pendidikan S2 dan D3 juga cukup banyak, yaitu berturut-tutur sebanyak 546 orang dan 465 orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Pemda DIY memiliki keragaan sumber daya manusia yang cukup baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: Tabel 1.5 No 1 2 3 4 5 6 7

Komposisi PNS Pemda DIY Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan S3 S2 S1 SM D3 D2/ D1 SLTA

Jumlah 5 546 3030 185 465 286 2126

Persentase (%) 0,07 7,67 42,59 2,60 6,54 4,02 29,88


LKj DIY Tahun 2015

No 8 9

Jenjang Pendidikan SLTP SD Jumlah

Jumlah 301 171 7.115

Persentase (%) 4,23 2,40 100

Sumber: BKD DIY, 2016

Apabila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan gender yang baik. pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mulai dari D3 hingga S3, perimbangan gender nya relatif berimbang. Kesenjangan dalam hal jumlah justru menguat pada PNS dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah, terutama pada jenjang SLTA, SLTP dan SD. 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Laki-laki

S3 4

S2 325

S1 1.558

SM 78

D3 198

D2/D1 104

SLTA 1.473

SLTP 280

SD 162

Perempuan

1

221

1.472

107

267

182

653

21

9

Gambar 1. 8 Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2015 Sementara bila dipilah lagi menurut eselon, datanya menunjukkan bahwa semakin tinggi eselon, persentase perempuan semakin sedikit. Beberapa upaya perlu didorong untuk membuat pengembangan karir perempuan semakin terbuka termasuk dalam posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan. Apabila, me lihat data sebelumnya, bahwa dari segi jenjang pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, kesenjangan gendernya justru semakin kecil. Selain itu, ruang dalam proses

penjenjangan

karir

yang

semakin

terbuka,

diharapkan

semakin

meningkatkan tingkat partisipasi perempuan dalam mengikuti seleksi jabatan dalam pengisian formasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu akan menunjukkan bahwa penempatan formasi dalam jabatan struktural, akan lebih menitikberatkan pada aspek kualitas, tidak sekedar berbasis keseimbangan gender.


LKj DIY Tahun 2015

100% 80%

577

2124

60% 40%

11

221

925 727

153

2377

20% 0% IV

III Perempuan

II

I

Laki-laki

Gambar 1. 9 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural Pemda DIY pada 2015 Melihat kecenderungan bahwa kapasitas SDM Pemda sering kali terbebani dengan urusan administrasi dan terbatasnya inovasi, Pemda DIY mengembangkan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk penguatan kualitas perencanaan pembangunan. Sejak tahun 2013 hingga berlanjut pada tahun 2015, Pemda DIY telah menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk melaksanakan program Pendampingan Doktor-doktor Muda sebagai Tenaga Ahli bagi semua SKPD di lingkungan Pemda DIY. Keberadaan doktor muda sebagai tenaga ahli SKPD diharapkan mampu memberikan pertimbangan yang tepat untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan memberikan ruang inovatif bagi pengembangan kelembagaan yang diharapkan semakin memberikan pelayanan publik yang berkualitas.


LKj DIY Tahun 2015

1.9 Inovasi dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja Pemda DIY Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Pemda DIY. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja terpadu.

Sistem terpadu Akuntabilitas Kinerja RPJMD

Planning

5 tahunan

(Renstra SKPD)

Evaluasi Kinerja Organisasi

LAKIP

RKPD (RKT, Renja SKPD) Indikator Kinerja

Tujuan & Sasaran

Target Kinerja

Pengukuran kinerja

Penetapan kinerja (PK)

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Standard Operating Procedur Belanja Langsung

Kegiatan Pendukung

Belanja Administra si umum

Standar Biaya (SHBJ)

Variable Cost

ASB Alokasi Biaya

Fixed Cost

Pengukuran kinerja

Kinerja Individual

Pelaksanaan Kegiatan

Pengelolaan Keuangan

Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)

Akutansi keuangan

Kegiatan pemicu

Monev & Pengukuran kinerja

Target Kinerja

Manajemen Akutansi

Kinerja Organisasi

Akuntansi Keuangan Laporan Keuangan

Analisis LK

Evaluasi Kinerja Individual

Laporan Kinerja Personil

Manajemen sumber daya manusia

8

Gambar 1. 10 Skema Sistem Terpadu Akuntabilitas Kinerja Sistem akuntabilitas kinerja terpadu ini untuk memastikan sinkronosasi planning dan implementasi yang terukur dan akuntabel. Pengembangan sistem akuntabiltas terpadu ini diupayakan melalui pengembangan teknologi informasi, berbasis daring/on line, untuk peningkatan kualitas perencanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Hal itu: meliputi pengembangan aplikasi Jogja Plan untuk perencanaan, pengembangan sistem aplikasi untuk monitoring dan evaluasi yang mengintegrasikan

Rencana

Operasional

Pelaksanaan

pengembangan aplikasi Monev APBD dan E-sakip.


Kegiatan

(ROPK),

LKj DIY Tahun 2015

Selain itu, Pemda juga melakukan rangkaian inovasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Berbagai inovasi yang berbasis teknologi informasi dilakukan sebagai jawaban untuk melakukan terobosan untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang semakin membutuhkan keterbukaan dalam akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sejumlah inovasi yang diterapkan adalah: pemberian raport SKPD setiap tiga bulan sekali, pengembangan perjanjian kinerja dari Gubernur hingga eselon IV melalui sistem berbasis web, mengedepankan kinerja program berbasis outcame daripada berbasis output, pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi aparatur di jajaran Pemda DIY.

Gambar 1.11 Pengembangan Cascading dalam Aplikasi Web-Monev & Jogja-Plan Salah satu terobosan yang sangat menonjol dilakukan pada tahun 2015 adalah pengembangan perencanaan berbasis cascading dalam mendukung review RPJMD 2012-2017. Cascading merupakan skema yang menunjukkan alur pikir pencapaian Visi-misi pemda DIY yang diturunkan hingga kegiatan teknis secara runtut dengan target dan arahan pembiayaan yang sistematis. Dengan adanya cascading, diharapkan menjadi pedoman dalam menjembatani logika pencapaian sasaran dari level: tujuan, sasaran, program, hingga kegiatan. Selain itu, skema cascading diharapkan menjawab persoalan keterkaitan antara harapan kepala daerah hingga aspek teknis pelaksanaannya pada tingkat SKPD, yang

didukung

melalui

target

sasaran.

Perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah akan lebih mudah dilakukan dalam aspek keterkaitan antar indikatro sasaran untuk mendukung pencapaian sasaran yang berjenjang dengan


LKj DIY Tahun 2015

alur pikir yang lebih komprehensif dan rasional. Berikut ini adalah sisi positif pengembangan cascading dalam manajemen pembangunan daerah, yakni: 

Mengetahui alur pikir pencapaian sasaran dari level pengambil kebijakan tertinggi hingga level teknis pelaksana



Mengetahui pentingnya tujuan pembangunan pada aspek pengambil kebijakan tertinggi pemerintah daerah hingga tingkat SKPD



Perlunya mengetahui keterkaitan antar indikator dalam mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah melalui pohon/ sistematika/ skema cascading



Perlunya mencantumkan indikator sasaran pada tingkat SKPD (eselon II), program (eselon III), dan kegiatan (eselon IV)


LKj DIY Tahun 2015

2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi:   

2.1 Rencana Strategis Pemda DIY

Rencana Strategis Pemda DIY Visi dan Misi Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015

2.1.1

Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017 dibangun berdasarkan pemahaman filosofis, serta berpijak pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga Visi Jangka Menengah (2012-2017) Daerah Istimewa Yogyakarta diuraikan sebagai berikut:

“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral tertentu yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Pengertian lebih berkarakter sebenarnya berkorelasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbudaya, karena karakter akan terbentuk melalui budaya. Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya dimaknai bahwa budaya lokal memiliki ketahanan dalam menyerap unsur-unsur budaya asing, serta mampu memperkokoh budaya lokal, yang kemudian juga mampu menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat setempat dengan kearifan lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius). Berbudaya juga dimaknai


LKj DIY Tahun 2015

sebagai proses inkulturasi dan akulturasi. Inkulturasi adalah proses internalisasi nilai-nilai tradisi dan upaya keras mengenal budaya sendiri, agar berakar kuat pada setiap pribadi, agar terakumulasi dan terbentuk menjadi ketahanan budaya masyarakat. Sedangkan akulturasi adalah proses sintesa budaya lokal dengan budaya luar, karena sifat lenturnya budaya lokal, sehingga secara selektif mampu menyerap unsur-unsur budaya luar yang memberi nilai tambah dan memperkaya khasanah budaya lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas kehidupan adalah kondisi terjadinya peningkatan mutu kehidupan masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lain. Lebih merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah. Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya (self-help), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahanpermasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Mandiri juga ditandai dengan civil society yang kuat, agar mampu menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. Civil society yang mampu mencegah otoritas negara tidak memasuki domain society secara berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan komplemen dari negara. Lebih lanjut Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan, sedangkan Menyongsong Peradaban Baru dimaknai sebagai awal dimulainya harmonisasi hubungan dan tata laku antar-sesama rakyat, antara warga masyarakat dengan lingkungannya, dan antara insan dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, serta kebangkitan kembali kebudayaan yang maju, tinggi dan halus, serta adiluhung.


LKj DIY Tahun 2015

Misi: Misi dicanangkan sebagai implementasi mengenai upaya mewujudkan Visi. Misi memberikan pedoman, arah, sekaligus batasan dalam proses pencapaian tujuan. Untuk itu, untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut: 

Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;



Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;



Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;



Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Misi membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, dipandang sebagai misi yang utama dalam mewujudkan jalma manungsa kang utama atau pembangunan yang berpusat kepada manusia dan kemanusiaan. Untuk itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mengembangkan pendidikan yang berkarakter yang didukung dengan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya. Selain itu, misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, misi pertama ini dipijak untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang terentang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Misi menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatan daya saing pariwisata dan sektor riil yang mendorong produktifitas, guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga mengemban upaya untuk meningkatkan produktifitas masyarakat agar rakyat lebih diperankan sebagai subyek pembangunan yang produktif, inovatif, berdaya saing, dan kreatif, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi


LKj DIY Tahun 2015

yang berkualitas, mampu menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan pembangunan dan menurunkan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif pada era persaingan global. Misi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimaknai sebagai misi yang difokuskan untuk mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan good and clean governance. Perwujudan itu ke arah katalisator dan mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi memantapkan prasarana dan sarana daerah, diartikan sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhannnya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui prasarana dan sarana daerah yang memadai dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Untuk itu, penyediaan layanan publik yang berkualitas menjadi urgent untuk menemukenali ketersediaan sarpras yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. 2.1.2 Tujuan Mengacu pada visi dan misi pembangunan jangka menengah untuk periode 20122017, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tersebut adalah, sebagai berikut:


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 2.1

Tujuan yang Hendak Dicapai

Misi 1: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan

Misi 2: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif

Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Misi 4: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, dengan tujuan

Tujuan: a. Mewujudkan peningkatan pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya; b. Mewujudkan pengembangan pendidikan yang berkarakter; c. Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup. Tujuan: a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. b. Mewujudkan peningatan daya saing pariwisata. Tujuan: Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif Tujuan: a. Mewujudkan pelayanan publik. b. Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

2.1.3 Sasaran Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah 2012-2017 tersebut, maka sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tersebut berikut indikator kinerja pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah, sebagai berikut: Tabel 2.2

Indikator Kinerja Pembangunan di DIY

Tujuan Sasaran Mewujudkan peningkatan 1. Peran serta dan Pengetahuan budaya, apresiasi masyarakat pelestarian dan dalam pengembangan pengembangan hasil budaya, dan pelestarian budaya serta nilai-nilai budaya. meningkat. Mewujudkan pengembangan 1. Melek huruf masyarakat Pendidikan yang berkarakter. meningkat.

Indikator Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Angka Melek huruf.


LKj DIY Tahun 2015

Tujuan

Mewujudkan peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.

Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.

Mewujudkan peningkatkan pelayanan publik.

Menjaga kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang.

Sasaran Indikator 2. Aksesibilitas pendidikan Rata-rata lama sekolah. meningkat. 3. Daya Saing Pendidikan Persentase satuan meningkat. pendidikan yang menerapkan model Pendidikan berbasis budaya. 1. Harapan hidup Angka Harapan Hidup. masyarakat meningkat. 1. Pendapatan masyarakat meningkat 2. Ketimpangan AntarWilayah menurun. 3. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. 1. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 2. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. 2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat. 1. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. 1. Kualitas lingkungan hidup meningkat. 2. Pemanfaatan Ruang terkendali


Pendapatan per kapita per tahun Indeks Ketimpangan AntarWilayah. Indeks Ketimpangan Pendapatan. Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara

Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Opini pemeriksaan BPK.

Load factor angkutan perkotaan meningkat.

Persentase PeningkatanKualitas Lingkungan. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat.

LKj DIY Tahun 2015

Tabel 2.3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No

Sasaran Strategis

1

Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. Melek huruf masyarakat meningkat. Aksesibilitas pendidikan meningkat. Daya saing pendidikan meningkat.

2

3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

Harapan hidup masyarakat meningkat. Pendapatan masyarakat meningkat. Ketimpangan antarwilayah menurun. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

Indikator Kinerja Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Angka Melek huruf.

Satuan Persen

91,99

95

Rata-rata lama sekolah. Tahun

9,6

12

Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya. Angka Harapan Hidup.

Persen

0%

40%

Tahun

73,37

74,18

Pendapatan per kapita per tahun (ADHK)

Juta

7

8,5

-

0,453

0,4445

-

0,298

0,2878

Indek Ketimpangan Antar-Wilayah. Indeks Ketimpangan Pendapatan. Jumlah wisatawan nusantara. Jumlah wisatawan mancanegara. Lama tinggal wisatawan nusantara Lama tinggal wisatawan mancanegara Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Opini pemeriksaan BPK.

Persen

Kondisi Target Akhir Awal 2017 30% 70%

Orang 2.113.314

4.561.646

Orang

212.518

272.162

Hari

2

2,6

Hari

2,15

2,69

Nilai

B

A

Opini

WTP

WTP


LKj DIY Tahun 2015

No

Sasaran Strategis

13

Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. Kualitas lingkungan hidup meningkat.

14

15

Pemanfaatan ruang terkendali.

Indikator Kinerja Load factor angkutan perkotaan meningkat.

Persen

Kondisi Target Akhir Awal 2017 34,57% 42,57%

Persen

3,14%

15,72%

Persen

50%

64,75%

Satuan

Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat.

2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2012 - 2017 Sebagaimana visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya, dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Untuk mempermudah pencapaian operasional kebijakan dalam kinerja program, maka dirumuskan indikator sebagai tolok ukur kinerja yang diharapkan menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah. 2.1.5 Strategi Strategi yang djalankan dalam mendukung pencapaian misi, adalah sebagaimana di bawah ini: 1. Strategi untuk mencapai misi: Membangun peradaban yang berbasis nilainilai kemanusiaan, yaitu: a.

Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan semua pihak dalam mengelola dan melestarikan aset budaya secara berkesinambungan.

b.

Mengembangkan kerjasama dan jejaring dengan pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, dunia usaha dan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

c.

Perluasan akses pendidikan dasar sampai pendidikan menengah termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin.


LKj DIY Tahun 2015

d.

Meningkatkan

kapasitas

lembaga

pendidikan

dalam

mengembangkan proses belajar mengajar berbasis multikultur dan nilai-nilai budaya luhur. e.

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara adil dan merata, agar hidup dalam lingkungan sehat, serta berperilaku hidup bersih dan sehat.

2. Strategi untuk mencapai misi: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, yaitu: a.

Meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga rakyat secara lebih konkret menjadi subyek dan aset aktif pembangunan.

b.

Membangkitkan daya saing produk unggulan wilayah agar makin kompetitif.

c.

Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata.

d.

Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan potensi lokal dengan mengedepankan peran serta masyarakat.

e.

Meningkatkan inovasi, penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergisitas antar pelaku wisata.

3. Strategi untuk mencapai misi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: a.

Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel.

b.

Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.

4. Strategi untuk mencapai misi: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, yaitu: a.

Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mengatasi disparitas antar-wilayah

dengan

meningkatkan

pembangunan

dan

pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi. b.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan.

c.

Pemanfaatan ruang mengacu rencana tata ruang, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.


LKj DIY Tahun 2015

2.1.5.1

Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan daerah ditetapkan untuk memperjelas strategi yang harus dioperasionalkan sebagai penjabaran dari misi, melalui serangkaian kebijakan di bawah ini: 1.

Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Pertama: Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan, adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya.

b.

Meningkatkan Angka Melek Huruf.

c.

Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah, dan peningkatan Daya Saing Pendidikan.

d.

Meningkatkan persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.

e. 2.

Meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Kedua: Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan pendapatan per kapita per tahun.

b.

Meningkatkan pemerataan pembangunan yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah.

c.

Mengurangi kesenjangan pendapatan perkapita mayarakat yang ditandai dengan menurunnya Indeks Ketimpangan Pendapatan.

d.

Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan nusantaradan jumlah wisatawan mancanegara.

e.

Melestarikan budaya DIY sebagai benteng ketahanan budaya yang mampu menumbuh kembangkan kemandirian, keamanan dan kenyamanan yang turut berdampak pada peningkatan lama tinggal wisatawan nusantara dan lama tinggal wisatawan mancanegara.


LKj DIY Tahun 2015

3.

Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Ketiga: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b.

Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4.

Arah kebijakan daerah untuk mencapai Misi Keempat: Memantapkan prasarana dan sarana daerah, adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mencapai load factor angkutan perkotaandan peningkatan akses di pedesaan.

b.

Meningkatkan Persentase Kualitas Lingkungan.

c.

Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi.

2.1.6 Program untuk Pencapaian Sasaran Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang yang telah di tetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapainya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun jumlah program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 2.4

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2015 Didukung Jumlah Program

No

Sasaran

1

Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. Melek huruf masyarakat meningkat Aksesibilitas pendidikan meningkat. Daya Saing Pendidikan meningkat. Harapan hidup masyarakat meningkat. Pendapatan masyarakat meningkat Ketimpangan antar wilayah menurun Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 4 5 11 31 32 15 5 3 2 52


LKj DIY Tahun 2015

No 12 13 14 15

Sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Kualitas lingkungan hidup meningkat Pemanfaatan ruang terkendali

Didukung Jumlah Program 9 10 16 13

2.1.7 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2.1.7.1

Tema Pembangunan Daerah

Pemilihan Tema Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 ditentukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, sebagai berikut: 1.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 20052025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.

Gambar 2.1 Posisi Dokumen RKPD 2015 terhadap Dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2012-2017 2-12 | Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

2.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2009-2029 Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari periode pelaksanaan tahap II (2015-2019) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 20092029, dalam rangka mewujudkan struktur ruang provinsi dan sistem transportasi yang meliputi: a. Perwujudan Sistem Perkotaan Provinsi b. Perwujudan sistem transportasi DIY c. Perwujudan Sistem prasarana lainnya d. Perwujudan kawasan lindung nasional dan provinsi e. Perwujudan kawasan budidaya f. Perwujudan pengembangan kawasan strategis nasional dan provinsi

3.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 -2017 Pembangunan Daerah Tahun 2015 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Tahun 2012-2017 untuk mewujudkan visi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang

Lebih

Berkarakter,

Berbudaya,

Maju,

Mandiri

dan

Sejahtera

Menyongsong Peradaban Baru. Tahapan Tahun 2015 sebagaimana dalam tahapan indikasi tema tahunan RPJMD 2012-2017 adalah mendayagunakan dan menguatkan (SDM unggul, kemiskinan dan pengangguran menurun, ekonomi tumbuh, pemerataan perekonomian serta infrastruktur mantap. Skenario tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah. Tahapan dan strategi Tahun 2012-2017 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2009-2013, dimana tahun terakhir RPJMD 2009-2013 akan menjadi tahun awal Tahapan dan strategi Tahun 2012-2017. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2009-2013, maka tahapan dan strategi Tahun 20122017 tidak terlepas dari tahapan RPJPD Lima Tahun II dan tahapan RPJPD Lima Tahun III.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 2.5

Tahapan dan Strategi RPJPD Lima Tahunan (2005-2025)

RPJPD Lima Tahun I (2005-2009) Pembangunan sarana dan prasarana dasar keunggulan daerah, dan persiapan dasar kompetensi SDM yang berdaya saing unggul, serta konsolidasi potensi ekonomi dan industri unggulan.

RPJPD Lima Tahun II (2010-2014) Pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (backward effect & forward effect) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan.

RPJPD Lima Tahun III (2015-2019) Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitasfasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.

RPJPD Lima Tahun IV (2020-2025) Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui saranasarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Keyword:

Keyword:

Keyword:

Keyword:

Menyiapkan fondasi/ meletakkan dasar

Membangun/ melanjutkan pembangunan di atas fondasi/ dasar yang telah diletakkan

Mendayagunakan dan menguatkan yang telah dibangun

Menguatkan dan mengoptimalkan yang telah didayagunakan untuk mewujudkan cita-cita


LKj DIY Tahun 2015

Tahapan secara umum Tahun 2012-2017 dengan memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD 2005-2025 dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2 Indikasi Tema Tahunan RPJMD 2012-2017 1.

Tema Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015 Tema Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015 adalah "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan". Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berkeadilan pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan.

2.

Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 18/K/DPRD/2014, point-point arahan DPRD adalah sebagai berikut:


LKj DIY Tahun 2015

a.

Berkenaan dengan pembangunan ekonomi, diharapkan untuk mencari terobosan-terobosan

dalam

rangka

peningkatan

invenstasi

dan

mengoptimalkan potensi daerah. b.

Tingginya Indeks Pembangunan Manusia yang dimiliki DIY tentunya perlu dipertahankan bahkan terus ditingkatkan terutama terkait dengan angka melek huruf karena sebagai daerah pendidikan maka sudah sewajarnya jika DIY dapat membuat semua penduduk DIY melek huruf. Selain itu tingginya angka harapan hidup yang berkorelasi dengan indikator kesehatan juga harus terus dijaga dan ditingkatkan diantaranya dengan memperbaiki

fasilitas-fasilitas

kesehatan

yang

dimiliki

serta

mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk DIY. c.

Upaya penurunan kemiskinan sudah sangat diperlukan terobosanterobosan baru, mengingat sudah beberapa tahun angka kemiskinan di DIY termasuk yang tertinggi di Indonesia dan berada di atas angka kemiskinan nasional. Diperlukan adanya kebijakan dan program yang langsung ditujukan dalam rangka perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga miskin.

d.

Melihat strategisnya sektor pariwisata bagi DIY maka diperlukan kebijakan dan program untuk menjaga dan meningkatkan daya tarik sektor pariwisata DIY agar dapat sebagai destinasi wisata utama di Indonesia. Meningkatkan kenyamanan wisatawan yang datang ke DIY dengan memberikan fasilitas-fasilitas akses dan mudah dijangkau.

3.

Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani: a.

Sinergi Penanggulangan Kemiskinan;

b.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY;

c.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik;

d.

Pengelolaan resiko Bencana;

e.

Peningkatan

keekonomian

Lingkungan hidup.


keanekaragaman

Hayati

dan

Kualitas

LKj DIY Tahun 2015

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Keselarasan Isu Strategis dengan Key Word Tema Tahun 2015

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka tema pembangunan DIY pada tahun 2015 adalah: ”Menguatkan SDM dan Mendayagunakan Potensi Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan”. Definisi dari menguatkan SDM, baik kuantitas dan kualitas SDM, melalui pelaku: masyarakat, swasta, perguruan tinggi dan aparatur pemerintahan; dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan DIY yang semakin kompleks. Mendayagunakan Potensi Ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang optimal terutama pada sektor-sektor yang mempunyai keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan


LKj DIY Tahun 2015

kualitas lingkungan. Kesejahteraan Rakyat yang berkeadilan, yang terukur dari sisi pengurangan kesenjangan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar regional kewilayahan. 2.1.7.2

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi DIY Tahun 2015 adalah: 1.

Sosial Budaya. Prioritas ini ditetapkan dalam rangka: a.

2.

Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal, kawasan budaya, dan benda cagar budaya. b. Memupuk apresiasi masyarakat terhadap penghargaan dan partisipasi terhadap pengembangan serta pelestarian kebudayaan. c. Menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah kantongkantong kemiskinan d. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat; e. Kualitas pengelolaan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial; f. Pengurangan kesenjangan pendapatan masyarakat g. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan penduduk meningkat. h. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat meningkat. Ekonomi; Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, kepariwisataan yang berdaya saing tinggi, dan perekonomian daerah yang progresif.

3.

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui:

4.

a. Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan b. Peningkatan Melek Huruf c. Daya Saing Pendidikan meningkat. Hukum dan Aparatur; Prioritas ini ditetapkan untuk meningkatkan: a. b.

Kinerja pemerintah daerah Pengelolaan keuangan daerah


LKj DIY Tahun 2015

5.

Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; Prioritas

ini

ditetapkan

dalam

rangka

meningkatkan

keberpihakan

pengembangan wilayah yang relatif tertinggal dan miskin, diharapkan wilayahwilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat dan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Termasuk dalam hal pengendalian pemanfaatan

ruang

untuk

menjamin

ketersediaan

energi

yang

berkesinambungan. 6.

Penyediaan Sarana dan Prasrana; Prioritas ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan layanan publik baik disisi kualitas maupun kuantitasnya, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat dipedesaan, serta dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat.

7.

Lingkungan Hidup dan mitigasi Bencana; Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Tabel 2.6

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015

No Prioritas 1 Sosial Budaya

2

3

4

5 6 7

Sasaran Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. Harapan hidup masyarkat meningkat Ilmu Pengetahuan Melek huruf masyarakat meningkat dan Teknologi Aksesibilitas Pendidikan meningkat Daya Saing pendidikan meningkat Ekonomi Pendapatan masyarakat meningkat Kunjungan dan lama tinggal wisatawan nusantara meningkat Kunjungan dan lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat Penyediaan sarana dan Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun Prasarana Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. Pembangunan wilayah Ketimpangan wilayah menurun dan tata ruang Pemanfaatan ruang terkendali. Hukum dan Aparatur Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat Lingkungan hidup dan Kualitas lingkungan hidup meningkat. Mitigasi bencana


LKj DIY Tahun 2015

2.2 Penetapan Kinerja (PK) tahun 2015 Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2015 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2015, IKU dan APBD. Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan PK sebagai berikut. Tabel 2.7

Penetapan Kinerja Pemda DIY Tahun 2015

No Sasaran Strategis 1 Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. 2 Melek huruf masyarakat meningkat. 3 Aksesibilitas pendidikan meningkat. 4 Daya saing pendidikan meningkat. 5

Harapan hidup masyarakat meningkat. 6 Pendapatan masyarakat meningkat. 7 Ketimpangan antar wilayah menurun. 8 Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. 9 Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 10 Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 11 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. 12 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.


Indikator Kinerja Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya

Satuan persen

Target 67,28

Angka Melek huruf.

persen

93,85

Rata-rata lama sekolah.

tahun

10,80

Persentase satuan pendidikan yang persen menerapkan model pendidikan berbasis budaya. Angka Harapan Hidup. tahun

10

73,81

Pendapatan perkapita pertahun juta (ADHK) (Juta). Indek Ketimpangan Antar Wilayah. indeks

0,4465

Indeks Ketimpangan Pendapatan.

indeks

0,2898

Jumlah wisatawan nusantara. Jumlah wisatawan mancanegara.

orang 3.581.860 orang 261.053

Lama tinggal wisatawan nusantara (hari) Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Opini pemeriksaan BPK.

7,80

Hari

2,30

Hari

2,35

Nilai

A

Opini

WTP

LKj DIY Tahun 2015

No Sasaran Strategis 13 Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. 14 Kualitas lingkungan hidup meningkat. 15 Pemanfaatan ruang terkendali.

Indikator Kinerja Load factor angkutan perkotaan meningkat.

Satuan Persen

Target 38,57

Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat.

Persen

9,43

persen

64,25

2015

sebesar

2.2.1 Rencana Anggaran Tahun 2015 Kemampuan

keuangan

daerah

pada

Tahun

Anggaran

Rp3.806.092.624.463,02 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.8

Rencana

Belanja

Daerah

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

TahunAnggaran 2015 No 1 2

Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah

Rencana (Rp) 1.875.147.190.222,67 1.930.945.434.240,35 3.806.092.624.463,02

% 49,27 50,73 100

Sumber: DPPKA DIY, 2015

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 2.9

Alokasi per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2015

No

Sasaran Strategis

1

Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. Melek huruf masyaraakat meningkat. Aksesibilitas pendidikan meningkat. Daya saing pendidikan meningkat.

2

3 4

5 6 7 8

9

10

11

12

Harapan hidup masyarakat meningkat. Pendapatan masyarakat meningkat. Ketimpangan antar wilayah menurun. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.


Indikator Kinerja Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.

% Anggaran 173.744.123.075,00 9,00 Anggaran

Angka Melek huruf.

37.231.366.100,00

1,93


80.469.640.056,00

4,17

Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya. Angka Harapan Hidup.

96.372.239.500,00

4,99

193.199.003.062,00

10,01

Pendapatan perkapita 111.487.919.825,00 pertahun (ADHK) (Juta). Indek Ketimpangan 228.696.574.235,00 Antar Wilayah. Indeks Ketimpangan 14.411.449.323,00 Pendapatan.

5,77

Jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara (hari) Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Opini pemeriksaan BPK.

11,84 0,75

196.937.608.400,00

10,20

5.919.902.000,00

0,31

457.914.980.943,00

23,71

25.602.246.315,00

1,33

LKj DIY Tahun 2015

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

13

Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. Kualitas lingkungan hidup meningkat. Pemanfaatan ruang terkendali.


14 15

% Anggaran 101.025.904.268,00 5,23 Anggaran

Persentase Peningkatan 51.803.664.725,00 Kualitas Lingkungan. Kesesuaian 156.128.812.413,00 pemanfaatan ruang terhadap Provinsi meningkat. TOTAL 1.930.945.434.240

2,68 8,09

100

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase terbesar anggaran adalah untuk mendukung sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat dengan besaran 23,71%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Ketimpangan Antar-Wilayah menurun yaitu sebesar 11,84%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat sebesar 0,31%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif kecil adalah Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun sebesar 0,75%. P


LKj DIY Tahun 2015

EMDA DIY 2014


LKj DIY Tahun 2015

3

Akuntabilitas Kinerja Pemda DIY 2015

Bab 3 berisi:  



Capaian Kinerja Organisasi Pencapaian Kinerja Lainnya Realisasi Anggaran

Manajemen pembangunan berbasis kinerja diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Pemda DIY untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian penting untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Aplikasi web-monev merupakan alat untuk mengukur akuntabilitas, berkaitan dengan: konsistensi perencanaan, ketepatan pelaksanaan, pengembangan sistem berbasis daring (on-line), dan menindaklanjuti arahan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dalam pengembangan e-SAKIP. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja


LKj DIY Tahun 2015

(Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan mengirimkan Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur DIY Nomor 120/0510 tanggal 21 Januari 2016 perihal Penyusunan LKPJ/LKJ Kepala Daerah Tahun 2015 kepada Kepala SKPD. Selanjutnya dilakukan pengarahan oleh Kepala Bappeda kepada seluruh SKPD berkaitan dengan data-data yang perlu dipersiapkan. Data dari SKPD disampaikan secara resmi dengan tanda tangan oleh Kepala SKPD disertai dengan file softcopy. Data yang telah disampaikan oleh SKPD kemudian diverifikasi oleh bidang mitra SKPD di Bappeda, apabila terdapat data yang belum diyakini validitasnya maka didalami melalui forum desk. Selanjutnya data diverifikasi kembali oleh Balai Statistik Daerah DIY selaku penanggungjawab data DIY. Jika terjadi perubahan data disampaikan dengan mekanisme yang sama. Setelah data sudah diyakini kebenarannya maka Bidang Pengendalian melakukan penyusunan Laporan Kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pijakan skala penilaian pada skema permendagri tersebut merupakan acuan yang diambil dari lampiran VII dalam melakukan penilaian kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut: Tabel 3.1 No.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. 2.

91 ≤ 76 ≤ 90

Sangat Tinggi Tinggi

3. 4.

66 ≤ 75 51 ≤ 65

Sedang Rendah

5.

≤ 50

Sangat Rendah

Kode

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

Capaian Indikator Kinerja Utama 2015 Implementasi pembangunan daerah yang dilakukan pada tahun 2015 merupakan tahun ketiga pada periode RPJMD DIY 2012-2017. APBD tahun 2015 disusun


LKj DIY Tahun 2015

berdasar RKPD tahun 2015 yang merupakan penjabaran dengan target kinerja yang diukur berdasar RPJMD tahun 2012-2017 review. Upaya review terhadap RPJMD DIY Tahun 2012-2017 dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah target sasaran yang sudah terlampaui hingga akhir tahun perencanaan. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan target sasaran Pemda DIY hingga sasaran program yang mendukungnya, dalam rangka melakukan percepatan pembangunan daerah, terutama pada tahun 2015 hingga 2017. Capaian indikator kinerja sasaran Pemda DIY merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

daerah,

terutama

dalam

memenuhi

kinerja

pada

aspek

kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Berkaitan dengan adanya review RPJMD DIY sebagaimana tersebut diatas, telah dilakukan beberapa penyesuaian target indikator pada Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY pada tahun 2015-2017, untuk semakin memacu keberhasilan pembangunan daerah yang menuntut pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan memiliki aspek kemanfaatan kepada masyarakat secara signifikan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemda DIY untuk tahun 2015. Pencapaian IKU Gubernur tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini: Tabel 3.2 No

Tabel Pencapaian IKU Gubernur Tahun 2015 Indikator

1. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. 2. Angka Melek huruf. 3. Rata-rata lama sekolah.

% Realisasi

Target Akhir RPJMD (2017)

Capaian s/d 2015 terhadap 2017 (%)

69,04

102,62

70%

98,63

93,85

94,44

100,63

95

99,41

10,8

8,84*

-

12

-

2015

Capaian 2014

Target

Realisasi

65,73%

67,28

93,68 9,46


LKj DIY Tahun 2015

No

Indikator

Capaian 2014

2015 Target

Realisasi

% Realisasi



4. Persentase satuan pendidikan yang 157,70 menerapkan 5% 10 15,77 40% 39,43 model pendidikan berbasis budaya. 5. Angka Harapan 73,74 73,81 74,5 100,93 74,18 100,43 Hidup. 6. Pendapatan perkapita pertahun 7,10 7,8 22,68* 8,5 (ADHK) (Juta). 7. Indek Ketimpangan 0,4479 0,4465 0,4480 99,67 0,4445 99,21 Antar Wilayah. 8. Indeks Ketimpangan 0,435 0,2898 0,43 51,62 0,2878 50,59 Pendapatan. 9. Jumlah wisatawan 3.091.967 3.581.860 3.813.720 106,47 4.561.646 83,60 nusantara. 10. Jumlah wisatawan 254.213 261.053 308.485 118,17 272.162 113,35 mancanegara. 11. Lama tinggal wisatawan 1,58 2,3 1,85 80,43 2,6 71,15 nusantara (hari) 12. Lama tinggal wisatawan 1,95 2,35 2,07 88,09 2,69 76,95 mancanegara (hari) 13. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah A 2 2 100,00 A 100 (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D) 14. Opini pemeriksaan BPK (WTP=1; WTP 1 1 100,00 WTP 100 WDP=2; Disclaimer=3) 15. Load factor angkutan 37,82 38,57 39,05 101,24 42,57% 91,73 perkotaan meningkat. 16. Persentase Peningkatan 6,29 9,43 9,17 97,24 15,72% 58,33 Kualitas Lingkungan.


LKj DIY Tahun 2015

No

Indikator

Capaian 2014

2015 Target

Realisasi

% Realisasi

17. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap 64,21 64,25 64,36 100,17 RTRW Provinsi meningkat. Catatan: * Pengukuran data BPS menggunakan metodologi yang berbeda,



64,75%

99,39

 Untuk sasaran ke-14, merupakan capaian kinerja tahun 2014, karena realisasi kinerja tahun 2015 baru bisa dilihat pada pertengahan tahun 2016.

Dari 17 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah pada tahun 2015, 10 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk sejumlah target IKU Pemda DIY yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100% pada tahun 2015, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisis yang mempengaruhi. Sedangkan, 7 indikator kinerja sasaran yang lainnya memiliki capaian 51,62% sampai dengan 99,66%. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 12 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 2 indikator menunjukkan capaian yang tinggi, 1 indikator dengan capaian rendah dan 2 indikator lainnya tidak dapat dipebandingkan karena data dari BPS menggunakan metode penghitungan yang berbeda dari target yang telah ditetapkan. Sementara bila dilihat dalam kerangka triwulan, perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja untuk seluruh sasaran adalah sebagai berikut:


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.3

Realisasi dan Capaian Kinerja IKU Gubernur Tahun 2015 Per Triwulan

No

Sasaran Strategis

1

Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.

2

3

4

5

6

7

Melek huruf masyarakat meningkat

Aksesibilitas pendidikan meningkat.

Daya Saing Pendidikan meningkat.

Harapan hidup masyarakat meningkat.

Indikator Kinerja Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya Angka Melek huruf.


Satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya. Angka Harapan Hidup.

Pendapatan Pendapatan masyarakat per kapita per meningkat. (ADHK) tahun.

Ketimpangan Antar-Wilayah menurun.

Indek Ketimpangan Antar-Wilayah.


Satuan persen

persen

Tahun

persen

Tahun

Juta

Indeks Williamson

Target TriTahunan wulan 67,28

93,85

10,8

10

73,81

7,8

0,4465

Target

Realisasi

%

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

67,28

69,04

102,62

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

93,85

94,44

100,63

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

10,8

8,84

-

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

10

15,77

157,7

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

73,81

74,5

100,93

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

7,8

22,68

-

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0,4465

0,4480

99,66

LKj DIY Tahun 2015

No 8

9

Sasaran Strategis Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.

Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

Indikator Kinerja Indeks Ketimpangan Pendapatan.

Jumlah wisatawan nusantara

Satuan Indeks GIni

Orang (Wisatawan nusantara)


3.581.860

Jumlah Orang 261.053 wisatawan (Wisatawan mancanegara. mancanegara)

10

Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

Lama tinggal wisatawan nusantara

Lama tinggal wisatawan mancanegara

11

12

hari

hari

2,3

2,35

Akuntabilitas Nilai Nilai kinerja pemerintah Akuntabilitas (Kementerian daerah meningkat. Kinerja PAN) Pemerintah.(1 =AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)

2

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.

1

Opini pemeriksaan BPK. (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3)

Opini Pemeriksaan BPK

Target

Realisasi

%

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0,2898

0,43

51,62

1

537.279

565.892 105,33

2

716.372

746.921 104,26

3

1.074.558 1.158.432 107,81

4

1.253.651 1.342.475 107,09

1

38.795

40.251

103,75

2

53.267

54.265

101,87

3

77.591

94.314

121,55

4

90.523

119.655 132,18

1

1,75

1,55

88,57

2

1,95

1,69

86,67

3

2,15

1,89

87,91

4

2,3

1,85

80,43

1

1,8

1,65

91,67

2

1,9

1,9

100

3

2,2

2,05

93,18

4

2,35

2,07

88,09

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

2

2

100

1

0

0

0

2

1

1

100

3

0

0

0

4

0

0

0


LKj DIY Tahun 2015

Indikator Kinerja

No

Sasaran Strategis

13

Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan.


Kualitas lingkungan hidup meningkat.

Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.

14

15

Pemanfaatan Ruang terkendali.

Penetapan

target

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat.

dan

Satuan persen

persen

persen

pengukuran


9,43

64,25

realisasi

Target

Realisasi

%

1

37,82

37,82

100

2

37,82

37,82

100

3

37,82

37,82

100

4

38,57

39,05

101,24

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

9,43

9,17

97,24

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

64,25

64,36

101,25

triwulan

dilakukan

dengan

menggunakan proxy indicator karena karakter indikator yang spesifik, termasuk tentang metode pengukuran indikator. Indikator sebagian pada level outcome, dimana pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan, belum tentu akan berkontribusi pada pencapaian target kinerja IKU secara langsung, seperti IKU yang pertama. Sebagian indikator mempergunakan data yang dihasilkan oleh pengukuran secara periodik oleh lembaga di luar SKPD di lingkungan Pemda DIY, yang biasanya dilakukan sekali dalam setahun. Indikator yang masuk dalam kategori ini adalah Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Indeks Ketimpangan Wilayah, Indeks Ketimpangan Pendapatan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Opini Pemeriksaan BPK. Pencapaian kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan target kinerjanya, Target RPJMD dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015, ditunjukkan tabel berikut ini.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.4 No

Kinerja dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2015 serta PK 2016

Sasaran Strategis

1 Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. 2 Melek huruf masyarakat meningkat. 3 Aksesibilitas pendidikan meningkat. 4 Daya Saing Pendidikan meningkat. 5 Harapan hidup masyarakat meningkat. 6 Pendapatan masyarakat meningkat. (ADHK) 7 Ketimpangan Antar-Wilayah menurun. 8 Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. 9 Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 10 Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat.

Indikator Kinerja Satuan Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Persen Budaya.

Target 2015

2015 2016 Capaian Target Realisasi PK 2015 (RPJMD)

67,28%

69,04%

102,62

68,58

68.58

Angka Melek huruf

Persen

93,85

94,44

100,63

94,65

94.65


Persen

10,8

8,84

-

11,60

11.60

10%

15,77%

157,70

20,00

20.00

73,81

74,5

100,93

73,96

73.96

7,8

22,68

-

8,20

8.20

0,4480

99,67

0,4455

0.4455

0,43

51,62

0,2888

0.2888

Satuan pendidikan yang menerapkan Persen model pendidikan berbasis budaya Angka Harapan Hidup. Tahun Pendapatan perkapita pertahun. Indek Ketimpangan Antar-Wilayah. Indeks Ketimpangan Pendapatan.

Juta

Indeks William 0,4465 son Indeks Gini

0,2898

Jumlah wisatawan Orang 3.581.860 3.813.720 106,47 4.071.753 4.071.753 nusantara. Jumlah wisatawan mancanegara. Orang Lama tinggal wisatawan nusantara. Lama tinggal wisatawan mancanegara.

261.053

308.485

118,17

272.053

345.503

Hari

2,3

1,85

80,43

2,45

2.45

Hari

2,35

2,07

88,09

2,45

2.45


LKj DIY Tahun 2015

No

Sasaran Strategis

11 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat 12 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat. 13 Layanan public meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. 14 Kualitas lingkungan hidup meningkat.

Indikator Kinerja Satuan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Opini pemeriksaan BPK.


Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. 15 Pemanfaatan Kesesuaian Ruang terkendali. pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat.

Target 2015

2015 2016 Capaian Target Realisasi PK 2015 (RPJMD)

Nilai

A

A

100

A

A

Opini

WTP

WTP

100

WTP

WTP

Persen

38,57

39,05

101,24

Persen

9,43

9,17

97,24

12,58

12.58

Persen

64,25

64,36

100,17

64,50

64.50

40,57

40.57

3.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.1.1 Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkat Masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan dan pelestarian budaya, terutama untuk menguatkan nilai-nilai keistimewaan DIY yang telah dikukuhkan dengan UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Undang-undang tersebut memberikan kekuatan dan peluang besar bagi tata kelola kebudayaan di DIY karena kebudayaan menjadi ruh, payung atau pengarusutamaan pembangunan di segala bidang menuju peradaban baru Yogyakarta dalam bingkai Rennaisans Yogyakarta. Keterlibatan masyarakat sebagai pengukuran keberhasilan pembangunan di DIY sudah selaras dengan UU No 13 tahun 2012 yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan rakyat.


LKj DIY Tahun 2015

Hal itu juga masih bertautan dengan visi jangka panjang tahun 2025 DIY sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera, yang mana budaya telah menjadi salah satu pilar strategis untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan partisipatif dalam kebudayaan dan keistimewaan sangat memerlukan peran serta dan apresiasi dalam pelestarian budaya. Peran serta dan tingkat apresiasi masyarakat itu juga menandai ketahanan budaya masyarakat. Oleh karenanya dalam pembangunan budaya diperlukan adanya indikator yang dapat mengetahui tingkat peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Indikator yang relevan untuk mengukur sasaran dimaksud adalah derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya. Dengan formulasi pengukuran: (Jumlah desa budaya maju dibagi dengan jumlah desa budaya dikalikan seratus) + (jumlah organisasi budaya tumbuh dan berkembang dibagi jumlah organisasi budaya dikalikan seratus) dibagi 2. Pelestarian desa budaya akan melestarikan dan mengembangkan potensi adat tradisi, kesenian, kerajinan, arsitektur dan tata ruang agar menumbuhkan jatidiri, pembentuk citra desa sebagai salah satu penyusun untuk mencapai visi DIY sebagai Pusat Budaya, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Desa Budaya mempunyai asas Pro Budaya, Pro Lingkungan, Pro Kesejahteraan. Berkembangnya organisasi budaya yang dapat berupa kelompok kesenian baik tradisional maupun kontemporer, pelestari adat dan istiadat, kelompok sineas/ perfilman, pemerhati/ pengamat budaya, sanggar, padepokan, studio, dan lain-lain juga merupakan bentuk peran serta dan apresiasi masyarakat terhadap budaya. Upaya yang sinergis dilakukan para pemangku kepentingan telah menghasilkan capaian kinerja untuk sasaran ini tergolong tinggi, melebih target yang telah dtentukan. Capaian tahun 2015 sebesar 69,04% atau 102,62% dari target yang ditentukan, sehingga berkontribusi pada target akhir RPJMD tahun 2017 sebesar 98,63%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, maka ada peningkatan capaian dari 65,73% menjadi 69,04%, sehingga ada peningkatan sebesar 5,04%. Harapannya pada tahun berikutnya capaiannya lebih dari tahun ini disertai peningkatan dan perluasan kelompok sasaran yang akan ditangani.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat

dalam

Pengembangan

dan

Pelestarian

Budaya

Meningkat Indikator

2015 Capaian Satuan 2014 Target Realisasi

Derajat partisipasi masyarakat Persen dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.

65,73

67,28

69,04

Target Capaian Akhir s/d 2015 % RPJMD terhadap Realisasi (2017) 2017 (%)

102,62

70

98,63

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2015

Secara kuantitatif keberadaan desa budaya dan organisasi budaya dari tahun ke tahun ada peningkatan. Pada tahun 1995 Gubernur telah menetapkan 32 desa budaya melalui SK Gubernur Nomor 325/KPTS/1995. Tahun 2007 didukung para pakar dilakukan penilaian kelayakan menjadi desa budaya sebanyak 41 desa budaya, yang diklasifikasikan terdiri atas 1 desa embrio/ tumbuh, 31 desa budaya berkembang, dan 9 desa budaya maju. Pada tahun 2015 ini desa budaya yang layak sudah mencapai 43 desa budaya. Pada tahun berikutnya diprediksikan ada 50 desa budaya di DIY. Secara kualitas dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 desa budaya yang maju terus bertambah. Tahun 2013 desa budaya maju sebanyak 12 desa, selanjutnya pada tahun 2014 desa budaya maju meningkat menjadi sebanyak 14 desa dan tahun 2015 desa budaya maju mencapai sebanyak 17 desa. Tabel 3.6

Data Desa dan Organisasi Budaya Maju di DIY 2010-2015

Indikator Jumlah Organisasi Budaya berkategori maju Jumlah Desa Budaya berkategori Maju

Satuan

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Organisasi

36

38

40

54

61

87

Desa

9

9

12

12

14

17

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Bappeda DIY, 2015

Motivasi dan stimulasi terhadap organisasi budaya juga telah membangkitkan organisasi-organisasi budaya yang pernah ada, menumbuhkembangkan organisasiorganisasi yang baru, serta menjadikan beberapa organisasi budaya menjadi maju. Organisasi budaya yang tumbuh dan berkembang pada tahun 2015 sebanyak 5.917, dengan organisasi budaya yang maju tahun 2015 sebanyak 87.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.7

Perkembangan Organisasi Budaya di DIY Tahun 2010-2015

Jenis Data Organisasi Sinematografi Organisasi Seni Pertunjukkan Organisasi Seni Rupa Perusahaan Film Organisasi Kepercayaan Prasarana Budaya Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film Lembaga Budaya Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan

2010 2011 2012 2013 2014 2015 14 14 14 42 42 42 4.219 4.269 4.269 5.226 5.252 5434 25 25 25 16 17 17 10 10 10 20 20 20 90 90 90 94 94 112 90 92 92 92 107 107 37 37 37 38 38 38 107 105 105 82 82 98 31 31 31 31 43 49

Sumber: www.jogjabudaya.com (Dinas Kebudayaan)

Tingkat partisipasi masyarakat dari desa budaya maupun organisasi budaya dapat dibuktikan dengan maraknya event seni budaya yang bertebaran di pedesaan dan perkotaan. Terjadi mobilisasi event seni budaya yang lazim diselenggarakan di perkotaan, dapat dilihat di desa-desa, ataupun sebaliknya. Bentuk-bentuk partisipasi mereka dapat ditemukenali dari karnaval, gelar budaya, lomba-lomba, pasar rakyat, festival, merti desa dan event lainnya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional. Beberapa event budaya tersebut antara lain adalah: Pekan Budaya Tionghoa, Gelar Budaya Jogja, Bienalle, FKY, Gelar Ketoprak, Jogja Fashion Week, Sekaten, Kirab Budaya, Festival Adat Istiadat, Festival Dalang Anak, Festival Film Indie, Festival Desa Budaya, Pagelaran Musik, Festival Budaya Kotagede.

Gambar 3.1 Acara Pembukaan FKY 27 Tahun 2015


LKj DIY Tahun 2015

Jumlah organisasi budaya dan desa budaya kategori maju tercapai melebihi target menjadi 24,5% dari keseluruhan organisasi budaya dan desa budaya. Hal ini didukung oleh Fasilitasi Sarana dan Even Budaya yang merata di 438 Desa, pendampingan budaya bagi masyarakat di 100 desa serta adanya berbagai pelatihan, workshop, dan sarasehan untuk meningkatkan kualitas serta berbagai event baik yang bersifat kompetisi maupun eksibisi yang mampu mengasah prestasi. Keberadaan desa budaya dan organisasi budaya ini berdampak terhadap pencapaian sasaran “Persentase Nilai budaya, Adat, dan Tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi” yang ditargetkan 15% terealisasi 17,68%, sehingga realisasi indikator tersebut pada tahun 2015 adalah 117,87% dari target. Keberhasilan memenuhi target dalam indikator ini didukung oleh keberhasilan event budaya yang diinisasi oleh masyarakat serta mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan memunculkan peluang usaha yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Berbagai upaya pembinaan dan bantuan dari Pemerintah mampu memunculkan kembali berbagai upacara Adat di berbagai desa/ kelurahan di DIY. Rekonstruksi berbagi seni tradisi pun dilakukan dari sisi kostum iringan, dan gerak agar lebih menarik. Nilai budaya juga di kemas dan di sajikan dalam berbagai media film, TV, animasi, dan radio. Semuanya itu belum maksimal karena belum didukung Prasarana dan sarana upacara adat yang memadai, Peralatan produksi multimedia yang belum di punyai, serta meratanya ketersediaan prasarana dan sarana berkesenian. Tumbuh kembangnya desa budaya dan organisasi budaya mendorong upaya peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan yang mempengaruhi capaian persentase ruang seni dan budaya yang representatif. Ruang seni dan budaya mencakup balai desa/ kelurahan budaya, galeri seni dan budaya, gedung seni pertunjukan, gedung pameran, padepokan, sanggar seni, pasar seni, fasilitas pendidikan formal dan non formal. Keberhasilan sasaran ini disumbang oleh Program Pengembangan Nilai Budaya melalui kegiatan Pembinaan Masyarakat Pecinta Seni Budaya, Pengelolaan dan Penguatan Desa Budaya, Pengembangan Desa dan Kantong Budaya; Program


LKj DIY Tahun 2015

Pengelolaan Keragaman Budaya yang memiliki kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah dengan salah satu keluarannya pemberdayaan organisasi budaya, Aktualisasi Kesenian Tradisional dan Budaya Kontemporer, Pengembangan Taman Budaya, Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Kerakyatan, Penyelenggaraan Event Lembaga Penggiat Seni dan Budaya. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan melalui kegiatan Pengadaan Sarana Kesenian kepada Masyarakat memberikan peluang bagi organisasi budaya untuk memperoleh bantuan berupa peralatan dan perlengkapan pengembangan seni dan budaya. Peran serta dan apresiasi masyarakat nampak juga dalam kegiatan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, yang termasuk dalam program pengelolaan kekayaan budaya. Banyak sekali lembaga/ organisasi budaya yang lahir baik dari lingkungan akademik maupun masyarakat yang peduli dalam pelestarian warisan budaya dan cagar budaya, misalnya Senthir, Madya, Jogja Heritage Society, Krupuk, OPKP, BKM, CHC, dan lainnya. Sayangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelestarian warisan budaya dan cagar budaya berbeda-beda, dan tidak semua pemangku kepentingan konsisten dan berkomitmen untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini. Berikut ini data terkait pelestarian warisan budaya dan cagar budaya di DIY yang menjadi milik publik mapun milik pribadi. Tabel 3.8

Penanganan Cagar Budaya Tahun 2009-2015

Aspek Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya Kawasan Cagar Budaya Situs

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 502 348

523 536 1015 1011 1014

221 221 174 20 12 12 95 95

222 222 223 194 207 603 12 12 13 95 95 176

223 224 591 591 13 15 184 184

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2015

Bantuan kegiatan dan perangkat seni budaya untuk seni dan tradisi, bantuan rehabilitasi untuk pelestarian cagar budaya sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun prasyarat sudah berbadan hukum dan berumur paling tidak tiga tahun telah menghambat aliran distribusi bantuan kepada masyarakat.


LKj DIY Tahun 2015

Beberapa organisasi

budaya yang

sedang

tumbuh berkembang, sangat

membutuhkan fasilitasi-fasilitasi, namun karena tidak memenuhi persyaratan, maka organisasi budaya menjadi sulit untuk maju. Beberapa organisasi budaya yang sudah maju, mampu mandiri secara fasilitas, memenuhi persyaratan administratif sebagai penerima bantuan, tetapi justru mendapatkan bantuan. Beberapa pemilik cagar budaya yang kesulitan melakukan rehabilitasi cagar budaya juga harus menelan kekecewaan karena bantuan rehabilitasi dibatalkan seketika. Namun, persyaratan administratif dalam pemberian bantuan kepada masyarakat baik berupa peralatan, perlengkapan, atau bantuan rehabilitasi akan menyaring ketepatan sasaran bantuan. Fasilitasi dan stimulasi dari negara akan memberikan penguatan bagi ketahanan desa budaya, organisasi budaya, budaya masyarakat sebagai pilar pembangunan kebudayaan yang partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat. Hal lain yang menghambat adalah kebiasaan organisasi dan masyarakat desa yang masih merasa puas terhadap ketrampilan berkesenian dan menganggap kesenian hanya sebagai hobi bukan profesi. Dengan kata lain, organisasi budaya hanyalah perkumpulan orang yang mempunyai hobi yang sama bukan mereka yang memang berprofesi dalam budaya. Tantangan dalam pengembangan dan pelestarian budaya kedepan akan semakin berat seiring dengan terus berlangsungnya akulturasi budaya yang mengikis ketahanan

budaya

masyarakat.

Selama

semua

pemangku

kepentingan

berkomitmen dan konsisten menjadikan kebudayaan dan keistimewaan sebagai mainstream pembangunan di segala bidang, maka visi untuk menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan terkemuka yang dikemas dalam Rennaisans Yogyakarta akan terwujud. Kepercayaan masyarakat kepada peran negara dalam pelestarian budaya, tidak melakukan pembiaran terhadap pelanggaran kaidah-kaidah pelestarian budaya, akan menguatkan langkah ke depan pembangunan kebudayaan di DIY. 3.2.2 Sasaran Melek Huruf Masyarakat Meningkat Pengukuran kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam pengukurannya mencakup kualitas bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk (pendapatan penduduk). Unsur penting


LKj DIY Tahun 2015

dalam IPM salah satunya adalah melek huruf. Untuk mengetahui tingkat melek huruf dimaksud indikator yang digunakan adalah Angka Melek Huruf. Penuntasan buta aksara yang menjadi fokus pembangunan untuk peningkatan human capital, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap tujuan pembangunan secara umum. Dengan formulasi pengukuran membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Gambar 3.2 Bimbingan Teknis PKBM Unggulan Realisasi pencapaian sasaran angka melek huruf selama tahun 2015 telah menunjukkan hasil yang positif. Bila melihat data historis dalam kurun 2009-2014, angka melek huruf DIY selama kurun waktu 2009-2015 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2010 capaian angka melek huruf DIY 90,84% dan meningkat menjadi 91,49% pada tahun 2011 dan 92,02% di tahun 2012. Sedangkan capaian di tahun 2013 mencapai 92,96% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 93,68%. Angka melek huruf pada tahun 2015 telah mencapai 94,44% melampaui targetnya yang

sebesar 93,85%, sehingga persen realisasinya mencapai

100,63%.

Terpenuhinya target angka melek huruf dipicu oleh bertambahnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi untuk sasaran kedua ini. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 99,41% dari rencana kinerja tahun 2017.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.9

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Melek Huruf Masyarakat Meningkat

Indikator

Satuan

Angka Melek Huruf

Persen

2015 Capaian 2014 Target Realisasi % Realisasi 93,68

93,85

94,44

100,63



95

99,41

Sumber: Statistik BPS DIY, 2015

94,44 93,68 92,96 92,02

91,49 90,64

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Angka Melek Huruf

Gambar 3.3 Persentase Angka Melek Huruf DIY, 2010-2015 Sumber: Statistik BPS DIY, 2015

Keberhasilan angka melek huruf dipengaruhi oleh pengentasan kebutaaksaraan dilakukan para pemangku kepentingan secara gencar melalui perluasan dan peningkatan pendidikan non formal. Program-program yang bertautan langsung dengan peningkatan angka melek huruf adalah Program Pendidikan Non Formal Dan Informal yang mencakup kegiatan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pengembangan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; Program Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan

Tahun;

Program

Pendidikan

Menengah;

dan

Program

Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan mencakup kegiatan Rintisan PKBM dan PAUD Unggulan. PKBM dan TBM yang berkembang di DIY berjumlah 558 buah, dengan peserta didik 10.224 dan jumlah tutor 558 orang. PAUD berjumlah 3.139 buah dengan peserta didik sebanyak 114.991 anak. Tahun 2015 terdapat 10 PKBM Unggulan yaitu


LKj DIY Tahun 2015

Bimbingan Teknis PKBM Unggulan diikuti sepuluh PKBM terpilih yang akan dibina menjadi PKBM Unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta. PKBM tersebut adalah PKBM Ngudi Kawruh Kecamatan Lendah Kulon Progo, PKBM Ngudi Makmur Kec. Pengasih, Kulon Progo, PKBM Ingin Wasis Kecamatan Temon Kulon Progo, PKBM P. Diponegoro Kec. Depok Sleman, PKBM Panca Usaha Kec. Gamping, Sleman, PKBM Mekar Kecamatan Karangmojo Gunungkidul, PKBM Karya Mandiri Kec. Wonosari, Gunungkidul, PKBM BinaSekar Melati Kec.Bantul, Bantul, PKBM Tegal Manilo Kec. Bantul, Bantul dan PKBM Wijaya Kusuma Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. DIY berkolaborasi dengan kabupaten/ kota melakukan verifikasi data buta aksara pada tahun 2015. Dari jumlah penduduk buta aksara 82.076 orang ternyata setelah diverifikasi hanya terdapat 23.495 penduduk buta aksara, namun entry data Kabupaten Gunungkidul masih dalam proses. Data dari BPS menunjukkan di Kota Yogyakarta terdapat 2.949 penduduk buta aksara, Kab. Bantul 22.008 orang, Kab. Kulon Progo 7.939 orang, Kab. Gunungkidul 31.543 orang dan Kab. Sleman 17.637 orang. Setelah verifikasi menjadi: Kota Yogyakarta terdapat 810 penduduk buta aksara, Kab. Bantul 8.335 orang, Kab. Kulon Progo 2.660 orang, Kab. Gunungkidul 5.910 orang dan Kab. Sleman 5.790 orang. Tabel 3.10 Hasil/ Capaian Entry Data Per Agustus 2015 HASIL VERIFIKASI Jumlah (sasaran program penuntasan penduduk NO KAB/KOTA buta aksara) KETERANGAN buta aksara Laki- PeremCapaian usia 15-59 th Jumlah laki puan (%) 1 Yogyakarta 2.949 201 609 810 100 Tahap verifikasi di kab/ kota 2 Bantul 22.008 1.173 7.162 8.335 100 Tahap verifikasi di kab/ kota 3 Kulon Progo 7.939 1.038 1.622 2.660 100 Tahap verifikasi di kab/ kota 4 Gunungkidul 31.543 1.538 4.372 5.910 80 Tahap validasi di DIY 5 Sleman 17.637 698 5.082 5.780 100 Tahap verifikasi di kab/ kota JUMLAH 82.076 4.648 18.847 23.495 96 Sumber: Data Dinas Dikpora DIY per 31 Agustus 2015


LKj DIY Tahun 2015

31.543 22.008 17.637 8.335

8.100

7.939

2.949

5.910

5.780

2.660

Kota Yogyakarta

Bantul

Kulon Progo Data Dasar

Gunungkidul

Sleman

Hasil verifikasi

Gambar 3.4 Grafik Verifikasi Angka Buta Aksara Sumber: Data Dinas Dikpora DIY per 31 Agustus 2015

Penurunan angka penduduk buta aksara tersebut disebabkan adanya beberapa sebab/ kondisi, antara lain: 1) Meninggal, 2) Pindah, 3) telah/ sedang mengikuti Program Keaksaraan Dasar, 4) telah melek aksara, 5) berkebutuhan khusus, 6. gila/ stres. Selain verifikasi data yang ternyata ada penurunan angka buta aksara, DIY juga melakukan Kesepakatan Bersama antara dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman tentang Penuntasan Penduduk Buta Aksara. Isi kerjasama tersebut mengenai: 1) Pembentukan Satuan Tugas/Satgas Penuntasan Buta Aksara Tingkat DIY, Kabupaten, Kecamatan dan Desa; 2) Penyusunan Pedoman Penuntasan Buta Aksara; 3) Pengelolaan dan pengendalian data buta aksara dan melek aksara; 4) Bimbingan Teknis calon tutor pendidikan keaksaraaan. Perjanjian Kerjasama tersebut ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tahun 2017, dengan target penuntasan buta aksara/ melek aksara mencapai 95%. Saat ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyusun 3 (tiga) pedoman, yakni:


LKj DIY Tahun 2015



Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dalam rangka Percepatan Penuntasan Buta Aksara



Pedoman Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penuntasan Buta Aksara



Pedoman Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penuntasan Buta Aksara

DIY saat ini telah memliki system informasi manajemen kesetaraan (SIMAK) yang berisi tentang berita, data dan informasi upaya-upaya penuntasan buta aksara.

Gambar 3.5 Sistem Informasi Manajemen Kesetaraan Berikut data Penuntasan Buta Aksara Tahun 2010-2015 yang dilakukan DIY: Tabel 3.11 Data Penuntasan Buta Aksara Tahun 2010-2015 NO KABUPATEN/ KOTA 1

YOGYAKARTA

Jumlah

USIA 15 + 15-24 25-44 45-59 60 +

Jumlah 8.404 130 790 2.029 5.455 8.404

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 240 40 30 400 90 80 130 110 40 30 400 90 80 240 40 30 400 90 80


LKj DIY Tahun 2015

NO KABUPATEN/ KOTA 2

BANTUL

USIA 15 + 15-24 25-44 45-59 60 +

Jumlah

72.945 714 4.739 16.555 50.937 Jumlah 72.945 3 KULONPROGO 15 + 33.208 15-24 343 25-44 1.831 45-59 5.765 60 + 25.269 Jumlah 33.208 4 GUNUNGKIDUL 15 + 108.713 15-24 786 25-44 5.453 45-59 25.304 60 + 77.170 Jumlah 108.713 5 SLEMAN 15 + 60.340 15-24 692 25-44 4.124 45-59 12.821 60 + 42.703 Jumlah 60.340 JUMLAH 283.610 Sumber: http: //www.pendidikan-diy.go.id

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 940 400 550 2.550 600 480 714 226 400 550 - 2.550 600 480 940 400 550 2.550 600 480 810 90 200 700 320 560 343 467 90 200 700 320 560 810 90 200 700 320 560 510 280 700 4.200 900 560 510 276 4 700 - 4.200 900 560 510 280 700 4.200 900 560 500 190 520 2.150 390 320 500 190 2 518 - 2.150 390 320 500 190 520 2.150 390 320 3.000 1.000 2.000 10.000 2.300 2.000

Kondisi pencapaian angka melek huruf yang positif menunjukkan hasil dari program/ kegiatan yang telah dilakukan oleh sektor lainnya selain pendidikan. Sektor perpustakaan memberikan kontribusi dalam penyediaan media belajar dan bahan referensi bagi masyarakat hingga pelosok pedesaan. Angka melek huruf memiliki keterkaitan dengan minat baca masyarakat. Program Pengembangan Budaya Baca juga berkontribusi dalam capaian kinerja melek huruf ini. Faktor yang mendorong capaian kinerja tahun 2015 ini adalah adanya Jogja Learning Park di Unit layanan perpustakaan TRM 4 yang merupakan konsep layanan perpustakaan dengan pelayanan peminjaman buku dan juga akses internet melalui wifi gratis. Selain itu juga tersedia angkringan yang buka hingga malam hari. Adanya Jogja Learning Park terbukti mampu membuat animo masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan bertambah seiring dengan meningkatnya kebutuhan pemustaka


LKj DIY Tahun 2015

dalam mengakses informasi melalui internet. Sedangkan di Perpustakaan Kabupaten/ Kota, seperti misalnya perpustakaan Kota Yogyakarta juga membuka layanan perpustakaan dengan fasilitas Hotspot dibuka sampai dengan jam 24.00 setiap harinya. Perpustakaan desa juga telah menyebar di seluruh kabupaten/ kota. Tahun 2015 seluruh perpustakaan desa telah menerima bantuan sarana dan prasarana berupa komputer, rak buku dan buku, sehingga segera dapat untuk pelayanan kepada masyarakat. Tabel 3.12 Data Bantuan Perpustakaan Desa/ Kelurahan s/d Tahun 2015 No

Kab/ Kota

Jumlah Desa

1 2 3 4 5

Kota Yogyakarta Bantul Kulon Progo Gunung Kidul Sleman Jumlah

45 75 88 144 86 438

Sudah dibantu Jml Desa % 45 100 75 100 88 100 144 100 86 100 438 100

Belum dibantu Jml Desa % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sumber Data: Bidang Pengembangan Perpustakaan BPAD DIY

Program pengembangan minat baca memberikan layanan perpustakaan kepada masyakat, selain layanan menetap, layanan perpustakaan keliling, juga layanan Pojok Baca yang tujuan utamanya adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan buku bacaan. Pada Tahun 2015 , Pojok Baca dilaksanakan di 5 Rumah Sakit yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:     

Rumah Sakit Sarjito Rumah Sakit Condongcatur Rumah Sakit Kota Yogyakarta Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Rumah Sakit Bethesda

Realisasi hingga tahun 2015, terdapat 1.124.694 orang yang berkunjung ke perpustakaan provinsi, kabupaten/kota selama tahun 2015. Berikut rincian data pengunjung perpustakaan DIY:


LKj DIY Tahun 2015

543.520

218.521 163.111 71.313

101.515 26.714

Perpus. BPAD DIY

KPAD Kab. Kulon Progo

Arpusda Kota Yogya

KPAD Gunung Kidul

Perpus. Bantul

Perpus. Sleman

Pengunjung

Gambar 3.6 Pengunjung Perpustakaan Tahun 2015 Sumber: Data pengunjung Perpustakaan BPAD DIY-Kab/ Kota

Hambatan dalam mencapai sasaran ini, orang yang tidak bisa baca tulis umumnya sudah tua sehingga perlu penyesuaian metode pembelajaran dan juga secara geografis berdomisili di pelosok akibatnya kesulitan mengikuti Kejar Paket A dan C. 3.2.3 Sasaran Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Kota pendidikan yang sudah terekam dalam sejarah peradaban Indonesia ini untuk menjadi pusat pendidikan terkemuka di masa depan DIY diharapkan menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berdaya saing tingi, dan berakhlak mulia, dilandasi dengan pengamalan agama dan didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, sehingga menjadi barometer perkembangan pendidikan tingkat nasional. DIY telah menjadi rujukan pendidikan nasional, sehingga DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya sudah sepatutnya memiliki lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu. Tantangan dan kekuatan ini memerlukan strategi jitu untuk mempertahankan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat sehingga pada tahun-tahun yang akan datang pendidikan DIY masih memiliki daya saing dan daya tarik warga nasional maupun daerah untuk melanjutkan pendidikan.


LKj DIY Tahun 2015

Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan antara lain dapat dilihat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Indikator yang dipilih untuk mengukur sasaran ini adalah “Rata-rata Lama Sekolah”. Formulasi Pengukuran: Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas sumber daya manusia, yang selanjutnya berdampak pada produktivitas perekonomian daerah. Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Indikator Rata-rata lama sekolah

2015 Capaian Satuan 2014 Target Realisasi Tahun

8,72

10,8

% Realisasi



-

12

-

8,84*

* Pengukuran data BPS menggunakan metodologi yang berbeda Sumber: BPS DIY, 2015

Sebenarnya capaian rata-rata lama sekolah di DIY meningkat dari tahun sebelumnya apabila menggunakan metode hitung BPS yang terbaru (diberi tanda bintang), tetapi karena target pencapaian belum mengikuti metode baru ini, maka capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 sebesar 8,84 tahun mengesankan adanya ketidakcapaian realisasi dengan target. Model penghitungan rata-rata lama sekolah metode BPS yang baru didasarkan pada asumsi kelompok usia di atas 25 tahun ke atas, sementara metode sebelumnya (pada asumsi perhitungan target dan capaian tahun sebelumnya) menggunakan basis data pada usia 15 tahun keatas. Meski demikian, capaian ratarata lama sekolah yang dicapai DIY pada tahun 2015 berada di atas rerata nasional (7,73 tahun) dengan basis data usia 25 tahun ke atas dan menempati rangking 4 di tingkat nasional setelah DKI Jakarta, Riau, dan Kalimantan Timur. Angka rata-rata lama sekolah 8,84 bermakna bahwa masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas hingga jenjang tertinggi setara dengan kelas 8 SMP.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.14 Perbandingan Rata-Rata lama Sekolah DIY dengan Nasional (Berdasar Metode Hitung Baru) Rata-Rata Lama Sekolah DIY Rata-Rata Lama Sekolah Nasional

2011 8,51 7,46

2012 8,53 7,52

2013 8,63 7,59

2014 8,72 7,61

2015 8,84 7,73

Sumber: Statistik BPS DIY, 2015.

8,53

8,51

7,46

2011

7,59

7,52

2012

2013 DIY

8,84

8,72

8,63

7,61

2014

7,73

2015

Nasional

Gambar 3.7 Tren Rata Rata lama Sekolah DIY dan Nasional Sumber: BPS DIY, 2015

Tolok ukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah indikator mutu pendidikan, yang antara lain dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DIY pada tahun 2015 menunjukkan angka sebesar 96,15%. APK TK/RA pada tahun 2015 sebesar 60,98%. Sedangkan APM SD/MI tahun 2015 sebesar 96.71% dan APK SD/MI sebesar 109,22. Besaran angka APK dan APM yang hampir sama tersebut, menggambarkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan pada data jumlah siswa dan penduduk yang bersekolah pada tahun 2015. Jumlah penduduk menurut usia sekolah di DIY pada tahun 2015 adalah sebanyak 585,963 orang atau sebesar 16,11% dari total jumlah penduduk DIY yang jumlahnya 3.637.116 orang. Penduduk usia sekolah terbanyak terdapat di Kabupaten Sleman sebesar 164.060 orang (28%) diikuti Kabupaten Bantul sebesar 146.403 orang


LKj DIY Tahun 2015

(24,99%), Kabupaten Gunungkidul sebesar 125.983 orang (21,50%), Kota Yogyakarta sebanyak 79,382 orang (13,55%) dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 70.135 orang (11,97%). Tabel 3.15 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Menurut Wilayah di DIY 2015 No 1 2 3 4 5

Kabupaten/ Kota Bantul Sleman Gunungkidul Kulon Progo Yogyakarta Jumlah

Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah Penduduk 07-12 13 - 15 16 - 18 Jumlah Seluruhnya 968,632 73,520 35,969 36,914 146,403 1,163,970 80,645 40,450 42,965 164,060 698,825 62,230 30,181 33,572 125,983 405,222 34,909 17,171 18,055 70,135 400,467 32,466 17,684 29,232 79,382 3,637,116 283,770 141,455 160,738 585,963

% 24.99 28.00 21.50 11.97 13.55 100

Sumber: BPS DIY, Profil Pendidikan Tahun 2014/2015, Disdikpora DIY (diolah)

Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Tabel 3.16 Angka Partisipasi Murni Jenjang SD Kabupaten /Kota Bantul Sleman Gunungkidul Kulon Progo Yogyakarta Rata-rata

APM SD (termasuk Paket A) 2013/2014

2012/2013 L

P

RataRata

L

P

RataRata

2014/2015 L

P

RataRata

94,62 90,35 92,54 95,46 90,97 93,27 96.39 92.53 94.51 103,31 99,77 101,59 103,52 99,86 101,74 104.10 100.79 102.49 93,35 83,65 88,45 85,97 77,73 81,81 85.61 77.00 81.25 92,24 89,53 90,92 91,84 88,87 90,40 92.49 89.34 90.95 124,29 121,49 122,93 122,93 121,14 122,06 120.99 118.50 119.78 100,02 94,97 97,54 98,51 93,69 96,14 98.70 93.94 96.36

Sumber: Dinas Pendidikan DIY dan BPS DIY, 2015


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.17 Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP Kabupaten /Kota Bantul Sleman Gunungkidul Kulon Progo Yogyakarta Rata-rata

APM SMP (termasuk Paket B) 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Rata-Rata Rata-Rata Rata-Rata L P L P L P 75,51 76,06 75,78 76,68 77,43 77,05 82.90 86.32 84.57 82,51 81,15 81,85 83,15 82,08 82,62 83.85 83.02 83.44 74,55 68,46 71,47 83,49 77,24 80,33 83.33 76.45 79.85 81,94 83,19 82,55 81,68 83,17 82,41 81.74 82.89 82.29 109,08 102,88 105,99 109,42 105,11 107,27 107.83 104.18 106.00 82,21 80,01 81,13 84,61 82,85 83,74 86.25 85.12 85.69


Tabel 3.18 Tabel Angka Partisipasi Murni Jenjang SM Kabupaten /Kota Bantul Sleman Gunungkidul Kulon Progo Yogyakarta Rata-rata

APM SM (termasuk Paket C) 2012/2013 2013/2014 Rata-Rata Rata-Rata L P L P 66,93 59,07 63,04 66,00 67,03 66,51 52,77 57,39 55,06 54,27 52,79 53,52 53,45 50,49 51,99 54,38 51,04 52,73 69,60 64,34 66,99 72,36 66,69 69,55 86,83 90,50 88,65 89,42 91,89 90,65 64,13 63,17 63,65 65,36 64,22 64,79

2014/2015 Rata-Rata L P 65.61 66.14 65.88 53.70 52.56 53.13 56.02 51.41 53.73 70.68 65.33 68.03 89.50 95.23 92.34 65.29 64.49 64.89


APK SMP/MTs pada tahun 2014 sebesar 115,76%, dan di tahun 2015 mengalami penurunan kecil menjadi 115,63% atau turun sebesar 0,13%. Sedangkan APM SMP/MTs tahun 2015 sebesar 84,34%, mengalami kenaikan 0,02% dibanding dengan tahun 2014 yang menunjukkan angka sebesar 84,32%. Angka putus sekolah SMP/MTs di DIY saat ini sangat kecil yakni hanya 0,19%. Masih adanya anak yang putus sekolah tersebut pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sosial ekonomi dari orang tua/ masyarakat dan faktor lingkungan. APK Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/ MA), pada tahun 2014 APK menunjukkan angka sebesar 90,46% kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 93,02%. Untuk APM SMA/MA pada tahun 2014 sebesar 64,89%, mengalami kenaikan menjadi sebesar 65,24% pada tahun 2015. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk


LKj DIY Tahun 2015

kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Tabel 3.19 Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD Kabupaten /Kota Bantul Sleman Gunungkidul Kulon Progo Yogyakarta Rata-rata

2011/2012 26,95 36,08 45,15 30,33 59,27 38,06

APK PAUD 2012/2013 2013/2014 21,33 26,47 30,55 35,09 28,38 44,15 18,82 29,32 45,83 58,13 28,84 37,15

2014/2015 26,47 50,36 44,15 29,32 58,13 42,06


Tabel 3.20 Angka Partisipasi Kasar Jenjang TK Kabupaten/ Kota Bantul Sleman Gunungkidul Kulon Progo Yogyakarta Rata-rata

2012/2013 Rata-rata L P 69,12 61,63 74.67 46,53 49,87 70.77 42,52 41,56 52.26 43,16 46,51 48.30 49,74 51,09 50.65 50,57 50,85 61.79

APK TK 2013/2014 Rata-rata L P 66.98 70.71 70,05 73.11 71.89 60,41 50.10 51.20 49,51 52.32 50.18 51,30 50.74 50.69 51,76 60.77 61.29 58,16

2014/2015 Rata-rata L P 74,32 66,02 70,05 60,20 60,63 60,41 50,87 48,10 49,51 49,80 53,02 51,30 51,69 51,83 51,76 58,98 57,31 58,16


Tabel 3.21 Tabel Angka Partisipasi Kasar Jenjang SD Kabupaten/ Kota Bantul Sleman Gunungkidul Kulon Progo Yogyakarta Rata-rata

APK SD (termasuk Paket A) 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Rata-rata Rata-rata Rata-rata L P L P L P 108,46 103,21 105,90 108,93 104,08 106,57 109.97 104.76 107.43 119,63 114,93 117,34 119,01 114,50 116,81 119.28 115.14 117.27 105,67 94,04 99,80 98,18 87,78 92,93 96.37 86.16 91.21 108,01 103,62 105,87 106,99 102,47 104,79 106.49 101.44 104.03 141,59 138,60 140,13 138,53 136,97 137,77 135.87 133.01 134.47 114,89 108,56 111,78 112,74 106,91 109,88 112.34 106.31 109.38



LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.22 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP Kabupaten /Kota Bantul Sleman Gunungkidul KulonProgoo Yogyakarta Rata-rata

APK SMP (termasuk Paket B) 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Rata-rata Rata-rata Rata-rata L P L P L P 103,13 109,78 106,38 104,46 109,40 106,87 111.47 117.21 114.28 112,83 114,65 113,72 113,25 114,46 113,84 114.23 115.59 114.90 105,04 103,65 104,34 113,05 111,15 112,09 111.09 108.82 109.94 120,36 128,43 124,28 118,80 126,67 122,62 113.18 119.20 116.10 148,73 148,82 148,78 152,19 150,09 151,14 146.04 143.91 144.98 113,99 116,90 115,43 116,40 118,36 117,37 116.72 118.58 117.64


Tabel 3.23 Angka Partisipasi Kasar Jenjang SM Kabupaten /Kota Bantul Sleman Gunungkidul Kulon Progo Yogyakarta Rata-rata

APK SMP (termasuk Paket C) 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Rata-rata Rata-rata Rata-rata L P L P L P 84,74 85,57 85,15 87,68 89,19 88,43 88.61 91.45 90.02 75,27 79,47 77,35 76,37 76,94 76,66 79.43 78.64 79.03 72,06 68,83 70,46 74,51 69,66 72,11 74.53 70.50 72.53 97,59 89,59 93,63 98,43 93,25 95,86 97.03 92.87 94.97 122,67 125,82 124,23 121,47 126,16 123,80 122.06 129.57 125.78 87,83 88,24 88,04 89,23 88,92 89,07 90.26 90.65 90.46


Tabel 3.24 Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, dan Angka Kelulusan No

Satuan Pendidikan

Angka Mengulang (%)

Angka Putus Sekolah (%)

Angka Kelulusan (%)

Kualialifikasi Pendidikan Guru/ S1 (%)

Ruang Kelas dalam Kondisi Baik (%)

1,58 0,16 0,15

0,03 0,19 0,27

100,40 105,72 100,40

85,80 89,60 94,45

80,24 91,17 94,67

1 SD/ MI 2 SMP/ MTs 3 SMA/ MA/ SMK Sumber: Disdikpora DIY, 2015

Pendukung akses dan kualitas pendidikan adalah infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan berupa sekolah telah merata tersebar di seluruh DIY. Jumlah SD/ MI negeri maupun swasta di DIY adalah 2.009 unit. Sedangkan jumlah SMP/ MTs negeri maupun swasta ada 530 unit, jumlah SMA/ MA sebanyak 207 unit baik negeri dan swasta,SMK 230 sekolah negeri dan swasta,TK sejumlah 2.302 sekolah negeri dan swasta, dan 76 SLB baik negeri maupun swasta. Pada tahun 2015, di DIY terdapat 129 perguruan tinggi, terdiri atas Universitas 21 buah, Institut 6 buah, Sekolah Tinggi 49 buah, Politeknik 10 buah, dan akademi 41 buah.


LKj DIY Tahun 2015

Pendidikan yang berkualitas harus diperoleh oleh setiap orang pada semua jenjang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Capaian kualitas pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta tampak dari angka mengulang, angka putus sekolah, angka kelulusan, kualifikasi pendidikan guru, kondisi ruang kelas, dan fasilitas sekolah yang tersedia, pada tahun 2015 sebagai berikut: 

Angka mengulang SD/ MI sebesar 1.58, SMP/ MTs 0.16, dan SMA/ MA/ SMK 0.15.



Angka putus sekolah SD/MI 0.03, SMP/MTs 0.19, dan SMA/MA/SMK 0.27.



Angka lulusan SD/ MI 100.40, SMP/ MTs 105.72, dan SMA/ MA/ SMK 100.40.



Kualifikasi pendidikan guru, persentase guru SD/ MI layak mengajar (pendidikan S1 ke atas) sebesar 85.8%, persentase guru SMP/ MTs sebesar 89.69%, dan persentase guru SMA/ MA/ SMK sebesar 94.45%.



Kondisi ruang kelas dalam kondisi baik, SD/ MI sebanyak 80.24%, SMP/ MTs sebanyak 91.17% dan SMA/ MA/ SMK sebanyak 94.67%.



Fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, ruang UKS, ruang praktik, ruang tempat ibadah, dan listrik yang memadai umumnya sudah dimiliki sebagian besar sekolah/ madrasah.

Kebutuhan untuk mendapatkan pendidikan baik formal maupun nonformal, partisipasi penduduk usia sekolah, dan ketersediaan sarana pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan telah mencukupi dan mendukung walaupun tetap diperlukan peningkatan khususnya ketersedian sarana pendidikan yang lebih memadai. Profil Pendidikan DIY Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 3.25 Profil Pendidikan DIY Tahun 2015 No

Jenis Sekolah

Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah Guru (buah) (siswa) (orang)

Sekolah, Siswa, dan Guru

1 2 3 4 5 6

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK SLB

2.302 2.009 530 207 230 76

97.915 309.924 156.871 66.234 82.072 4.389

7.559 21.803 12.507 7.767 8.679 1.271

5 227

332 4.521

92 1.266

Pendidikan Non Formal (PNF)

1 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 2 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM )


LKj DIY Tahun 2015

No

Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Jumlah Guru (buah) (siswa) (orang) 322 28.785 736 4.249 112.233 16.042

Jenis Sekolah

3 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 4 Lembaga PAUD Nonformal

Tabel 3.26 Rasio Siswa di DIY Tahun 2015 No Sekolah 1 SD/ MI 2 SMP/ MTs 3 SMA/ MA/ SMK

Rasio Siswa Per Sekolah Rasio Siswa Per Guru Rasio Siswa Per Kelas 154 15 21 296 13 28 347 10 26

Data Profil Pendidikan DIY Tahun 2015 lainnya yaitu 

Perguruan Tinggi Perguruan tinggi berjumlah 129 buah, terdiri dari Universitas 21 buah, Institut 6 buah, Sekolah Tinggi 49 buah, Politeknik 10 buah, dan akademi 41 buah.

Hal-hal yang mendorong rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah mencakup: Bantuan biaya operasional sekolah yang berasal dari BOS Nasional maupun BOS Daerah, Bantuan pembangunan sarana prasarana, Penyediaan beasiswa prestasi, Penyelenggaraan Paket B setera SMP/ MTs, Pengembangan mutu SMP, Penyediaan kartu cerdas jenjang Dikdas. Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, Paket C sebenarnya membantu anak-anak usia sekolah ataupun warga masyarakat yang putus sekolah sebelum tamat, dapat menyelesaikan

pendidikan

sesuai

jenjang

pendidikannya,

bahkan

dapat

melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang terkait penyelenggaraan Kejar Paket Belajar dapat berjalan sesuai target sasaran dan masyarakat yang membutuhkan memiliki semangat untuk mengikuti program tersebut. Program-program yang mendukung peningkatan capaian rata-rata lama sekolah ataupun harapan lama sekolah antara lain Program Perluasan dan peningkatan pendidikan non formal, Program Pendidikan Non Formal Dan Informal yang mencakup kegiatan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pengembangan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan; Program Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan


LKj DIY Tahun 2015

Tahun; Program Pendidikan Menengah; dan Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan mencakup kegiatan Rintisan PKBM dan PAUD Unggulan.

Gambar 3.8 Penyerahan Hasil Akreditasi Permasalahan yang sering terjadi dan mengganggu motivasi rata-rata lama sekolah adalah kondisi sosial ekonomi sebagian peserta didik masih memerlukan perhatian khusus agar dapat menempuh pendidikan dengan baik. Masih perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus. Kesadaran akan pentingnya melanjutkan sekolah masih perlu ditingkatkan, sehingga semangat melanjutkan tertanam di setiap generasi. Solusi dari permasalahan tersebut dengan pemberian kemudahan-kemudahan dalam pelayanan pendidikan, misalnya dengan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa Kartu Cerdas, pemberian bantuan, biaya pendidikan mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda); Penyelenggaraan forum masyarakat peduli pendidikan sebagai sarana sosialisasi layanan anak berkebutuhan khusus, pemberian bantuan operasional untuk SLB swasta se-DIY, dan pengembangan pendidikan inklusi. Revitalisasi Program Kejar Paket A, B, C agar menjangkau seluruh warga masyarakat. 3.2.4 Sasaran Daya Saing Pendidikan Meningkat Citra positif pendidikan DIY telah dibuktikan dalam sejarah adalah pendidikan yang berkarakter budaya. Hal tersebut akan menjadi label yang disandang lulusan lembaga pendidikan di DIY yang menjadi salah satu daya saing pendidikan di DIY. Label karakter budaya tersebut sudah semestinya menjadi semakin mantap sebelum tahun 2025 ketika DIY berhasil menjadi pusat pendidikan terkemuka di


LKj DIY Tahun 2015

Asia Tenggara dan terwujudnya peradaban baru yang terkemas dalam Rennaisans Yogyakarta. Antisipasi terhadap ancaman pengikisan peradaban luhur Yogyakarta dilakukan melalui pendidikan karakter budaya Yogyakarta. Kepercayaan masyarakat terhadap daya saing pendidikan DIY yang bernafaskan budaya diharapkan akan terus terpupuk dengan dukungan satuan pendidikan yang memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi tersebut ditempuh dengan mengembangkan lembaga pendidikan yang bertaraf nasional maupun internasional dengan mencetak lulusan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, dengan meningkatkan masyarakat terdidik dan berbudaya. Pendidikan dari Yogyakarta diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam pembangunan bangsa, memberi sumbangan bagi perkembangan seutuhnya setiap orang, baik jiwa, raga, intelektualitas, kepekaan, estetika, tangung jawab, dan nilai-nilai spiritual.

Gambar 3.9 Pembukaan OSN Tingkat Nasional Pendidikan berbasis budaya juga merupakan amanat dari Perda DIY Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya yang telah diturunkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Nilai-nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pengembangan pendidikan DIY yang berbasis budaya lokal dan berkarakter Indonesia dengan tetap menghargai nilai-nilai multikultural merupakan penegasan


LKj DIY Tahun 2015

dan penguatan peran kebudayaan sebagai dasar dan tujuan pendidikan untuk pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan aset turunannya. Pendidikan berbasis budaya juga dimaksudkan untuk menghasilkan kehidupan dalam kemajemukan yang damai, saling menghargai, produktif, dan inovatif. Kemajemukan yang dimaksud mencakup beragamnya agama, etnisitas, budaya, dan kondisi sosial ekonomi. Keberhasilan pembangunan daerah dalam pendidikan karakter ini diukur menggunakan indikator “persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya” yang formulasi pengukurannya yaitu Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan yang berbasis budaya dibagi jumlah sekolah dikalikan seratus. Indikator ini berguna untuk melihat sejauh mana satuan pendidikan di DIY telah mengimplementasikan budaya ke dalam sistem dan materi pembelajaran guna membentuk karakter para peserta didik. Capaian kinerja untuk indikator sasaran ini mengalami keberhasilan yang sangat tinggi. Target yang diharapkan pada tahun 2015 hanya 10%, namun realisasinya mencapai 15,77% atau mengalami keberhasilan sebesar 157,70% dari target. Apabila diperhitungkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka indikator ini mengalami kenaikan tiga kali lipat. Capaian tahun 2015 memberikan kontribusi terhadap target akhir RPJMD (2017) sebesar 39,43%. Tabel 3.27

Model Pendidikan Berbasis Budaya.

Indikator


Satuan pendidikan yang menerapkan model Persen pendidikan berbasis budaya

5

10

15,77

% Realisasi



157,7

40

39,43

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, 2015

Menurut data pendidikan, dari sejumlah 2.980 sekolah di DIY dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah yang diproyeksikan menjadi sekolah model budaya, terdapat 470 sekolah (287 SD; 139 SLTP; dan 44 SLTA) yang telah menerapkan model pendidikan berbasis budaya atau sekitar 15,77%. Keberhasilan indikator ini didukung oleh dorongan dari para pemangku pusat maupun daerah untuk meningkatkan pendidikan budaya di satuan-satuan


LKj DIY Tahun 2015

pendidikan sebagai pembentuk jati diribangsa. Semangat keistimewaan telah meningkatkan cakupan kelompok sasaran yang diintervensi. Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya berkontribusi besar terhadap capaian kinerja ini. Program ini ditopang oleh kegiatan-kegiatan Pengembangan Sekolah Model Pendidikan Berbasis Budaya, Pengembangan Pedoman, Bahan Ajar dan media Pembelajaran pendidikan berkarakter. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup pendampingan bagi sekolah model, forum budaya, pemetaan satuan pendidikan karakter, fasilitasi alat peraga, pembangunan sarana dan prasarana. Pemerintah pusat mendorong dengan kuat pembangunan atau pengembangan laboratorium seni budaya di setiap satuan pendidikan. Akan tetapi, tidak semua satuan pendidikan dapat menyiapkan ruang atau lahan untuk laboratorium seni dan budaya. DIY telah memiliki akademi komunitas seni dan budaya yang diharapkan mencetak seniman profesional yang bersertifikat sesuai standar kompetensi. Selain itu didukung kegiatan lain, yaitu Peningkatan Kapasitas Pendidikan Dasar dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah; Peningkatan Kapasitas Pendidikan Menengah dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah; Peningkatan Kapasitas Pendidikan PAUD dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah; dan Peningkatan Kapasitas Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah. 3.2.5 Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Prestasi pemerintah DIY dalam urusan kesehatan patut mendapat apresiasi karena prestasinya yang menonjol. Kesehatan menjadi salah satu indikator dalam Indek Pembangunan Manusia (IPM). Umur harapan hidup yang tinggi tidak bisa di lepaskan dari

pengelolaan masalah kesehatan. Peran kesehatan dalam

meningkatkan angka harapan hidup ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan dan meningkatnya status gizi masyarakat. Angka Harapan Hidup dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan penduduk. Formulasi pengukurannya yaitu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.


LKj DIY Tahun 2015

Sasaran untuk meningkatkan angka harapan hidup menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2015, dari target 73,81 tahun, realisasi tahun 2015 menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk DIY mencapai 74,5 tahun atau 100,93% dari target kinerja. Capaian ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 100,43% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2017, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Tabel 3.28 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Indikator Angka Harapan Hidup

2015 Capaian Satuan 2014 Target Realisasi Tahun 73,74

73,81

74,5


% Realisasi 100,93 74,18


100,43


Pada tahun 2015, angka harapan hidup di DIY mencapai 74,5 tahun. Hal ini berarti telah melampaui target yang ditetapkan untuk Tahun 2015 dengan pertimbangan bahwa derajat kesehatan masyarakat yang semakin membaik secara tidak langsung telah meningkatkan Angka Harapan Hidup. Menurunnya jumlah kasus kematian ibu, menurunnya jumlah kasus kematian bayi dan menurunnya prevalensi balita kurang gizi (KEP) telah berperan besar dalam mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat, termasuk adanya perubahan dari lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan kependudukan. Secara demografis, peningkatan usia harapan hidup menjadi bagian dari transisi demografi yang sebetulnya telah dimulai sejak tahun 90-an, dengan peningkatan proporsi penduduk usia lanjut. Transisi demografi dengan peningkatan angka harapan hidup dan sekaligus peningkatan proporsi penduduk usia lanjut ini, perlu diikuti dengan perubahan kebijakan dan program/ kegiatan yang menjadikan isuisu terkait kualitas hidup bagi lansia sebagai prioritas pembangunan. Selain penduduk usia lanjut, proporsi penduduk usia produktif juga semakin meningkat, yang juga dikenal sebagai bonus demografi. Bonus demografi sendiri adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif atau yang berusia 15-


LKj DIY Tahun 2015

65 tahun akan lebih besar dari jumlah usia tidak produktif. Kondisi ini memiliki makna peluang namun sekaligus juga merupakan tantangan. Selama kurun 30 tahun terakhir, angka harapan hidup penduduk DIY memang telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 1971, usia harapan hidup penduduk DIY adalah 53 tahun, kemudian menjadi 62 tahun pada tahun 1980, dan 67 tahun pada tahun 1990. Angkanya terus meningkat menjadi 71 pada tahun 2000 dan 73,16 pada tahun 2010. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan usia harapan hidup nasional yaitu 69 tahun. Berikut kondisi angka harapan hidup di DIY selama lima tahun terakhir dibandingkan dengan capaian angka harapan hidup nasional. 74,17

74,5

74,45

74,36

74,26

73,16

69,21

2010

69,81

2011

70,4

70,2

70,01

2012 Nasional

2013

2014

70,59

2015

DIY

Gambar 3.10 Tren Usia Harapan Hidup DIY Dibandingkan Dengan Usia Harapan Hidup Nasional Sumber: BPS, Diolah, 2015

Bukti-bukti konkret kenaikan angka harapan hidup dapat dilihat pada jumlah kasus kematian ibu menurun dari tahun 2013 sebanyak 46 kasus, menjadi 40 kasus pada tahun 2014 dan turun menjadi 29 kasus pada tahun 2015. Perkembangan angka kematian bayi dan balita selama kurun 2013 sampai 2015 juga menunjukkan trend yang semakin menurun. Jumlah kematian bayi di DIY mengalami penurunan dari 449 bayi tahun 2013, menurun menjadi 405 bayi tahun 2014 dan tahun 2015 menjadi 329 bayi. Kematian balita dari 508 balita tahun 2013 menjadi 454 balita tahun 2014 dan pada tahun 2015 menurun menjadi 378 balita.


LKj DIY Tahun 2015

Faktor-faktor pendorong terjadinya peningkatan angka harapan hidup di DIY dipengaruhi banyak hal. Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu pada tahun 2015 yang ditargetkan sebesar 48,40%, terrealisasi sebesar 57,4%%. Beberapa faktor yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah adanya regulasi yang mengharuskan fasilitas pelayanan kesehatan ditingkat pelayanan dasar dan ditingkat rujukan harus terakreditasi, demikian juga dengan terbitnya undang-undang yang mengatur tentang tenaga kesehatan bahwa semua tenaga kesehatan harus teregistrasi. Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (PF) sebagai indikator dari sasaran terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu memiliki nilai capaian kinerja sebesar 99,81%. Pencapaian kinerja 2015 telah melampaui target indikator 2017. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan akses persalinan di fasilitas kesehatan, program pembiayaan persalinan, dan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehamilan dan persalinan. Tabel 3.29 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2010-2014 Uraian Jumlah Ibu yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki kompetensi Kebidanan (%)

2010

2011

2012

2013

2014

43.038

44.847

45.880

45.378

45.556

44.057

44.968

45.948

45.496

45.618

97,69

99,73

99,85

99,74

99,86

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2015

Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama (KN1) sebagai indikator terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita target sebesar 98,50%, realisasi sebesar 99,64%. Terhadap target akhir RPJMD 2017 sebesar 99,64%. Tercapainya indikator ini didukung oleh tingginya angka capaian indikator persalinan di fasilitas kesehatan. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sudah melebihi target tahun 2015 sebesar 64,44%, realisasinya mencapai 72,02%. Dibandingkan tahun 2014 terjadi


LKj DIY Tahun 2015

penurunan karena perubahan definisi operasional terkait dengan adanya review renstra 2012-2017. Tercapainya indikator tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain: meningkatnya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan kemitraan dengan swasta, ormas, LSM, organisasi profesi dan masyarakat dalam mendukung program pengendalian penyakit. Penggalakan kehidupan yang sehat berbasis kewilayahan dapat dilihat dalam program kecamatan sehat dan kabupaten/kota sehat. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan program Kecamatan Sehat tahun 2015 yang ditargetkan sebesar 74,36%, realisasinya mencapai 93,58%. Terhadap target akhir RPJMN 2017 sudah melebihi target 100%. Indikator ini tercapai didukung oleh komitmen yang kuat di kabupaten/ kota dan lintas sektor untuk terus mengembangkan penyelenggaraan KKS (Kota/ Kabupaten Sehat) di kecamatan-kecamatan. Tahun 2015 seluruh Kab/ Kota di DIY telah mendapatkan Penghargaan Swasti Sabha dari Kementerian Kesehatan. Data BPS sebagaimana tercantum dalam DIY Dalam Angka 2015, infrastruktur kesehatan utama yang tersedia di DIY mencakup rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas/puskesmas pembantu/ puskesmas keliling, balai pengobatan, dan apotek baik swasta maupun milik pemerintah. Tenaga kesehatan yang dimiliki DIY terdiri dari dokter, bidan, perawat, mantra, tabib, dan lainnya. Sampai akhir tahun 2015 tercatat jumlah rumah sakit sebanyak 72 unit yang terdiri dari 13 rumah sakit pemerintah dan 59 swasta, termasuk rumah sakit khusus. Total kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 6.249 unit. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tuntutan penyediaan rumah sakit maupun kapasitas tempat tidur menjadi sebuah keharusan untuk menjaga standar pelayanan kepada masyarakat. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah rumah sakit bertambah secara nyata. Demikian pula dengan kapasitas tempat tidur di rumah sakit juga meningkat secara nyata selama beberapa tahun terakhir. Dari sisi aksesibilitas, rasio rumah sakit per 100.000 penduduk mencapai 2 unit. Artinya, terdapat 2 unit rumah sakit untuk setiap 100.000 penduduk atau satu rumah sakit rata-rata menanggung pelayanan sekitar 50 ribu jiwa penduduk. Rasio


LKj DIY Tahun 2015

kapasitas tempat tidur per 100.000 penduduk mencapai 172 tempat tidur atau satu tempat tidur rata-rata digunakan untuk melayani 582 penduduk. Sejumlah 579 unit puskesmas/ puskestu/ puskesling yang tersebar di lima kabupaten/ kota di DIY dengan rincian puskesmas sebanyak 121 unit, puskestu sebanyak 321 unit dan puskesling sebanyak 137 unit. Kemudahan dalam mengakses puskesmas dapat dilihat dari nilai rasio puskesmas/ puskestu/ puskesling per 100.000 penduduk. Tabel 3.30 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2011-2015 Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Penduduk Dokter Umum Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk Dokter Spesialis Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk Dokter Gigi Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk

3.487.325 1.011

3.514.762 997

3.594.854 1.354

3.637.116 1.087

3.666.533 1.087

28,99

28,37

37,66

29,89

29,65

820

825

1.262

1.216

1.216

23,51

23,47

35,11

33,43

33,16

428

432

453

354

354

12,08

12,36

12,85

9,96

9,65

Sumber: BPS Provinsi DIY, diolah

Pada tahun 2015, jumlah dokter umum yang ada di DIY sebanyak 1.087 orang dengan rasio dokter umum per 100.000 penduduk di tahun 2015 sebesar 29,65. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di DIY melayani 3.373 penduduk. Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY tahun 2015 adalah sebanyak 1.216 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di DIY tahun 2015 adalah sebesar 33,16. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di DIY melayani 3.015 penduduk. Jumlah dokter gigi DIY tahun 2015 sebanyak 354 orang. Rasio dokter gigi DIY per 100.000 penduduk sebesar 9,65 atau dapat diartikan bahwa 1 orang dokter gigi di DIY melayani 10.357 penduduk.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.31 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2009-2015 Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah Penduduk 3.457.491 3.487.325 3.514.762 3.594.854 3.637.116 3.666.533 Jumlah Puskesmas 121 121 121 121 121 121 Jumlah Puskesmas 321 321 320 320 321 321 Pembantu Jumlah Puskesmas dan 442 442 441 441 442 442 Puskesmas Pembantu Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 0,128 0,127 0,125 0,123 0,122 0,,121 per 1.000 penduduk Sumber: BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY, 2015

Puskesmas berkontribusi dalam pencapaian angka harapan hidup dengan memberi perhatian kepada penduduk usia lanjut. Persentase Puskesmas yang mampu memberikan layanan pada usila (PSU) sebagai indikator terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan usila, target 62%, realisasi 70,24% mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 61,16%. Indikator tersebut tercapai dengan fasilitasi sarana dan peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan usila di Puskesmas. Selain Puskesmas, sarana kesehatan lain yang penting adalah rumah sakit. Berdasarkan jenis dan pengelolaanya, rumah sakit di DIY dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. DIY juga memiliki rumah sakit untuk kesehatan jiwa. Pencapaian sasaran peningkatan angka harapan hidup sangat didukung oleh cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Kesehatan (Jamkesta) yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 1 dan 73 Tahun 2014 merupakan bentuk komitmen Pemda DIY dalam menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Pelaksanaan jamkesta ditujukan untuk mengintegrasikan kepesertaan jaminan kesehatan yang dikelola pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Kepesertaan jamkesta dibagi menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesmas, Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesos, Coordination of Benefits (CoB), mandiri jamkesta, Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus), dan Penerima


LKj DIY Tahun 2015

Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda kabupaten/ kota. Sasaran PBI Jamkesmas, PBI Jamkesos, dan PBI Jamkesda ditujukan untuk masyarakat miskin. Coordination of Benefit (CoB) mengakomodir masyarakat yang rentan miskin, dengan pembiayaan sharing antara Pemda DIY dengan kabupaten/ kota. Sedangkan kesertaan program mandiri jamkesta ditujukan untuk warga yang mampu dan dilaksanakan dengan iuran peserta. hal ini diharapkan akan sejalan dengan azas jamkesta yaitu azas gotong-royong dimana ada bentuk kepedulian sosial melalui subsidi dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Khusus untuk Jamkesus, program ini merupakan bentuk keberpihakan Pemda DIY bagi penyandang disabilitas dari sisi pelayanan jaminan kesehatan. Sasaran penerima Jamkesus adalah para penyandang disabilitas yang. Melalui jamkesus tersebut selain diberikan jaminan kesehatan umum, peserta juga diberikan paket manfaat berupa bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Gambar 3.11 Sampel Peserta Jaminan Kesehatan Semakin besar warga DIY yang memiliki jaminan pembiayaan kesehatan semakin baik sebagai sarana penunjang pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Data peserta yang disampaikan Kabupaten Kota tahun 2015 sebagai berikut: Kota 22.000 (PBI CoB); Bantul 50.000 (PBI Jamkesta), 200.000 (PBI CoB); Kulon Progo 64.419 (PBI Jamkesta), 69.794 (PBI CoB), Gunung Kidul 86612 (PBI Jamkesta), 173.913 (PBI CoB), Sleman 66772 (PBI Jamkesta) sehingga totalnya 267.803 (PBI Jamkesta), 465.707 (PBI CoB), Jamkesus 25.170, Jamkesda 402.037, Peserta JKN sejumlah 2.240.874. Total secara keseluruhan penduduk DIY yang telah ter-cover jaminan kesehatan adalah 3.401.591 dengan catatan sebagian data belum by name by adrdres sehingga validasi data terus dilakukan untuk mengetahui data sebenarnya by name by address-nya.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.32 Jumlah Penduduk DIY yang Menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Pemerintah Tahun 2015 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Jaminan Kesehatan JKN BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesta CoB Jamkesus Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesda Kab/Kota Total

Jumlah Peserta 2.240.874 267.803 465.707 25.170 402.037 3.401.591

Sumber: Dinas Kesehatan DIY

Persentase RS bekerja sama dengan BPJS kesehatan sebagai indikator terrwujudnya peningkatan partisipasi RS dengan BPJS tahun 2015 ditargetkan sebesar 41,50%, realisasi sebesar 81,08%. Terhadap target akhir RPJMD 2017 tercapai sebesar 91,97%. Indikator dapat dicapai karena komitmen RS untuk bekerja sama dengan BPJS sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mensukseskan program pemerintah untuk mendukung tercapai UHC (Universal Health Coverage). Persentase penderita jiwa yang ditangani di RS Jiwa Grhasia DIY telah melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu terealisasi sebesar 8,64% terhadap target akhir RPJMD di tahun 2017 sebesar 94,63%. Pada tahun 2015, RS Jiwa Grhasia menangani pasien gangguan jiwa berat sebanyak 836 pasien. Realisasi melebihi target disebabkan karena peningkatan sarana prasarana, kualitas SDM, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan dalam hal pelayanan, serta akreditasi Rumah Sakit oleh KARS dengan status lulus paripurna atau mendapat bintang 5 (lima). Tertanganinya penyakit gangguan jiwa akan mengurangi angka kematian yang disebabkan kasus bunuh diri. Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai indikator terwujudnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 38%, realisasi sebesar 40,42% pada tahun 2015. Dibandingkan pencapaian tahun 2014 mengalami kenaikan. Terhadap target akhir RPJMD 2014 pencapaian sebesar 100%. Beberapa faktor pendorong adalah dukungan komitmen dari masyarakat, lintas sektor. Perilaku hidup sehat akan mengurangi kerentanan terhadap penyakit.


LKj DIY Tahun 2015

Prevalensi balita kekurangan energi protein (KEP) yang biasa disebut balita kurang gizi sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2015 prevalensi KEP mengalami sedikit peningkatan dari 7,91% di tahun 2014 menjadi 8,04% pada 2015. Faktor yang mempengaruhi peningkatan angka KEP disebabkan banyak hal, secara langsung penyumbang balita kurang gizi disebabkan masih tingginya bayi lahir dengan berat badan rendah (BBLR), tahun 2015 sebesar 5,32% naik dari 5,06% di tahun 2014, dan bayi lahir pendek. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kualitas kesehatan ibu dari sejak mereka remaja, masa sebelum hamil, masa hamil, masa persalinan dan masa setelah persalinan. Kualitas kesehatan ibu dipengaruhi oleh tingkat konsumsi penduduk yang belum sesuai dengan harapan. Hasil survey diet total pada kelompok usia 15-55 tahun sebesar 46,4% pada jenis kelamin wanita mengalami kekurangan energi (tingkat konsumsi <70% AKG). Disamping itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan balita juga masih cukup rendah. Hanya 79,09% masyarakat yang datang dan menimbang balitanya di Posyandu. Penyakit penyerta seperti kelainan congenital dan penyakit infeksi seperti TB anak juga banyak menyumbang kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat DIY meskipun dari sisi target sudah tercapai akan tetapi jika didalami masih ada beberapa indikator yang cakupannya masih rendah yaitu tidak merokok di dalam rumah, aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah. Beban ganda penyakit seiring dengan meningkatnya usia harapan hidup. Di satu sisi beban penyakit menular seperti HIV AIDS, TB paru, DBD dan diare masih perlu penanganan serius dan di sisi lain penyakit tidak menular yang didominasi penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes mellitus, asma, kanker, kecelakaan dan gangguan jiwa cukup tinggi. Beban ganda masalah gizi sudah nampak, masalah kurang gizi belum mampu diturunkan secara optimal tetapi prevalensi gizi lebih (kegemukan) cenderung naik dari tahun ke tahun. DIY menjadi salah satu dari 5 provinsi yang memiliki pola makanan beresiko dan konsumsi gula tertinggi. Jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu semakin meningkat, namun belum seluruh masyarakat terlindungi secara optimal terhadap beban pembiayaan kesehatan. Masih adanya disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, belum berjalannya sistem rujukan kesehatan secara baik.


LKj DIY Tahun 2015

Hal-hal yang perlu diperjuangkan ke depan adalah dengan mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui posyandu, desa/ kelurahan siaga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan. Perlu dilakukan peningkatan upaya promotif, preventif dengan melaksanakan peningkatan kewaspadaan dini, peningkatan surveilens penyakit dan peningkatan kapasitas petugas dalam

tata laksana kasus penyakit serta penyediaan logistik,

mengembangkan kemitraan. Peningkatan koordinasi dan advokasi lintas sektor dan meningkatkan peran swasta serta pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurang gizi dengan membudayakan Pola Makan Gizi Seimbang di masyarakat untuk mengantisipasi naiknya masalah gizi lebih yang memicu penyakit tidak menular. Integrasi kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan penambahan jenis layanan yang dijamin sebagai upaya pengembangan jaminan

kesehatan

semesta,

penerapan

sistem

rujukan

dalam

rangka

meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan infrastruktur kesehatan di Kulon Progo dan Gunungkidul akan mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan. Angka Harapan hidup juga terkait dengan nilai-nilai budaya Yogyakarta, sehingga meningkatkan peran budaya yang dapat mempengaruhi tingginya harapan hidup di DIY perlu digalakkan secara berkelanjutan, misalnya budaya gotong royong, silaturahim,

ramah

tamah,

dolanan

tradisional,

kesenian,

memperindah

lingkungan, dan lainnya. Kemantapan budaya ini akan mempengaruhi angka kebahagiaan kepada masyarakat karena banyaknya atraksi seni budaya yang selain dapat menghibur juga sekaligus melestarikan budaya. Kebahagiaan masyarakat yang meningkat akan memperpanjang harapan hidup, selalu ber-positive thinking terhadap masa depannya. 3.2.6 Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan per kapita digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan dan tingkat pembangunan suatu daerah. Peningkatan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Capaian pembangunan peningkatan pendapatan merupakan hasil yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dan masyarakat yang juga dapat menggambarkan manfaat terhadap akses pembangunan yang telah dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengetahui


LKj DIY Tahun 2015

pendapatan masyarakat digunakan indikator “Pendapatan Per Kapita Per Tahun”. Indikator ini dihitung melalui hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk DIY. Dalam IKU Gubernur 2015, peningkatan pendapatan ditargetkan naik dari RP7,4 juta per kapita per tahun menjadi Rp7,8 juta per kapita per tahun. Namun tingkat ketercapaian tidak dapat dilakukan mengingat metode penghitungan PDRB yang menjadi dasar penghitungan PDRB per kapita berbeda dengan metode penghitungan PDRB yang digunakan untuk menentukan target PDRB per kapita dalam RPJMD. Target PDRB per kapita sebagai salah satu IKU Gubernur tahun 2015 adalah sebesar Rp7,8 juta sedangkan nilai PDRB per kapita dengan metode baru adalah Rp22,68 juta. Tabel 3.33 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkat Indikator


% Realisasi

Target Capaian s/d Akhir 2015 RPJMD terhadap (2017) 2017 (%)

Pendapatan perkapita Juta 7,1 7,8 22,68* 8,5 pertahun (ADHK) * Pengukuran data BPS menggunakan metodologi yang berbeda yaitu perubahan angka dasar dari tahun 2000 menjadi tahun 2010 Sumber: BPS DIY, 2015

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian PDRB per kapita tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp21,87 juta. Pertumbuhan PDRB tersebut didukung oleh pertumbuhan positif di hampir semua sektor, kecuali pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 1,3 persen. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah jasa keuangan dengan pertumbuhan sebesar sebesar 8,3 persen diikuti oleh jasa lainnya sebesar 8,0 persen, jasa perusahaan dan jasa pendidikan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 7,3 persen. Meskipun demikian, pendapatan per kapita menunjukkan capaian yang belum optimal pada tahun 2015. Hal itu dipengaruhi adanya pelambatan perekonomian selama tahun 2015, yang menunjukkan adanya penurunan laju pertumbuhan perekonomian menjadi 4,94% dibandingkan capaian 2014 sebesar 5,20%. Fakta


LKj DIY Tahun 2015

tersebut berimplikasi adanya penurunan distribusi tingkat konsumsi masyarakat sebagai faktor utama dalam penyusun pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, pendapatan per kapita pada 2015 menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan tahun 2014. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) per kapita DIY yang

mewakili

pendapatan rata-rata masyarakat senantiasa

menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2011, nilai PDRB ADHK per kapita adalah Rp19,390 juta yang meningkat menjadi Rp22,684 juta di tahun 2015. 22.684,473 21.867,036 21.037,769 20.180,000 19.390,000

2011

2012

2013

2014

2015

PDRB ADHK/kapita

Gambar 3.12 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Per Kapita (dalam Juta Rupiah) Sumber: BPS, Diolah, 2015

Peningkatan pendapatan tersebut berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin yang sesuai dengan hipotesis bahwa kenaikan pendapatan merupakan kondisi yang dibutuhkan (necessary condition) dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Data selama sepuluh tahun (2006-2015) menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin di DIY dari tahun ke tahun. Pada awal periode persentase penduduk miskin di DIY adalah 19,15% sedangkan pada akhir periode (2015) persentasenya menjadi 13,16%. Hal ini ditunjukkan oleh grafik berikut ini:


LKj DIY Tahun 2015

19,15

18,99

2006

2007

18,32

2008

17,23

2009

16,83

2010

16,08

2011

15,88

2012

15,03

2013

14,55

2014

13,16

2015

Gambar 3.13 Perkembangan Penduduk Miskin dari Tahun 2011-2015 (%) Sumber: BPS DIY

Kinerja pengentasan kemiskinan memang telah menunjukkan pengurangan persentase masyarakat miskin, namun persentase penduduk miskin DIY masih berada diatas rata rata persentase penduduk miskin nasional. Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan dapat mengurangi tingkat kesenjangan antara kemiskinan di DIY dibandingkan nasional di tahun 2015 seperti ditunjukkan pada grafik berikut yang memperlihatkan perbandingan persentase penduduk miskin tingkat DIY dan nasional.

16

14

12

10

2012

2013

2014

2015

DIY

15,88

15,03

14,55

13,16

Nasional

11,66

11,47

10,96

11,13

Gambar 3.14

Perbandingan Penduduk Miskin DIY dengan Nasional (%) (Sumber BPS DIY)


LKj DIY Tahun 2015

Menurut persebaran kawasan, jumlah penduduk miskin di kawasan perkotaan dari tahun ketahun lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kawasan pedesaan. Namun jumlahnya di kedua kawasan tersebut cenderung terus menurun. Sementara itu persentasenya menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin masih lebih tinggi di kawasan perdesaan dibandingkan di kawasan perkotaan. Tabel 3.34 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota dan Desa dari Tahun 2010-2015 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kota/ Urban Jumlah % Thd (000) Penduduk Kota 308,36 13,38 304,34 13,16 305,34 13,13 329,65 13,73 324,43 13,36 292,64 11.93

Desa/ Rural Jumlah % Thd (000) Penduduk Desa 268,94 21,95 256,55 21,82 259,44 21,76 212,30 17,62 208,15 16,88 192,91 15,62

Jumlah Total Jumlah % Thd (000) Penduduk DIY 577,30 16,83 560,88 16,08 565,35 15,88 541,95 15,03 532,59 14,55 485,56 13,16


Peningkatan pendapatan memang telah menjadi necessary condition bagi pengurangan tingkat kemiskinan di DIY namun upaya pengurangan kemiskinan masih membutuhkan kondisi yang mencukupi (sufficient condition). Upaya pemerintah yang dilakukan untuk mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat antara lain melalui program yang bersifat pemberdayaan masyarakat, pemberian stimulan, pendampingan usaha, pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan serta pelayanan dasar, memberikan sistem proteksi kepada warga miskin dan perlindungan sosial. Sedangkan yang menjadi kendala adalah program lintas sektoral dari pemerintah yang belum terintegrasi pelayanannya dan cenderung bersifat parsial. Di samping itu program-program pemberdayaan yang dilaksanakan masih lemah dalam hal pendampingan dan keberlanjutannya. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Meningkatknya tingkat pendapatan rata-rata tidak dapat memberikan dampak yang lebih besar jika pendapatan tersebut tidak dapat terdistribusi lebih


LKj DIY Tahun 2015

merata. Pembangunan DIY hendaknya diarahkan pada upaya redistribution with growth di mana program dan kegiatan pemerintah harus ditujukan untuk mensasar pertumbuhan ekonomi dan juga sekaligus meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. 3.2.7 Sasaran Ketimpangan Antar-Wilayah Menurun Isu kesenjangan antar wilayah menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian khusus dalam pembangunan. Kesenjangan ini bisa berimplikasi lebih jauh karena menunjukkan distribusi akses dan manfaat pembangunan yang tidak merata. Isu kesenjangan bisa menjadi faktor yang menjelaskan mengapa target-target pembangunan bisa tidak terealisasi, karena ada wilayah yang menghadapi kendala yang lebih tinggi untuk mengakselerasi pembangunan. Untuk mengetahui kesenjangan

pembangunan

antar-wilayah

digunakan

indikator

“Indeks

Ketimpangan Antar-Wilayah”. Indikator diukur dengan menggunakan Indeks Williamson, yang mana semakin tinggi angkanya, menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang semakin lebar yang dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur jalan, sanitasi, dan pengembangan perumahan yang layak huni.

(y Formulasi Pengukuran : IW  keterangan: IW

i

 y)2

i

fi n

y

: Indeks Williamson

y

: Rata-rata pendapatan (PDRB) di DIY

yi

: Rata-rata pendapatan (PDRB) di region ke-i

fi/n

: Proporsi jumlah penduduk region ke-i terhadap jumlah penduduk DIY

i

: 1,2, ..., 5 (Kabupaten/ kota di DIY).


LKj DIY Tahun 2015

Data capaian Induikator Kinerja Utama Tahun 2015 untuk penurunan kesenjangan antar wilayah digambarkan pada tabel berikut ini: Tabel 3.35 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Ketimpangan Antar-Wilayah Menurun

Indikator Indek Ketimpangan Antar-Wilayah

Satuan

2015 Capaian 2014 Target Realisasi

Indeks 0,4479 0,4465 Williamson

0,448

% Realisasi



99,67

0,4445

99,21

Sumber: BPS DIY, 2016

Pada tahun 2015, realisasi indeks ketimpangan wilayah mencapai angka 0,4480 atau 99,67% dibandingkan target yang ditetapkan. Dengan capaian angka ini, maka kinerja yang yang dicapai telah masuk kriteria sangat tinggi, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini juga telah menyumbang sebanyak 99,21% dari target 0,4445 pada tahun 2017. Ketimpangan antar wilayah di DIY sejak tahun 2008 menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah cenderung semakin lebar. Data pada periode 20132015 menunjukkan Indeks Williamson pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Stagnasi itu dipengaruhi adanya pelambatan perekonomian dan pertumbuhan PDRB per kapita antar wilayah di DIY yang memiliki capaian yang beragam. Perbedaan pertumbuhan perekonomian antar wilayah juga berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan antara golongan kaya dan golongan menengah ke bawah, menunjukkan kecenderungan yang masih timpang, meskipun kinerja disparitas ketimpangan pendapatan cenderung mengalami stagnasi pada tahun 2015 maupun tahun sebelumnya.


LKj DIY Tahun 2015 0,4701

0,4708

0,4517 0,4435

0,4432

2008

2009

0,4479

0,4480

2014

2015

0,4421

2010

2011

2012

2013

Gambar 3.15 Indeks Williamson DIY Tahun 2008-2015 Sumber: Statistik BPS DIY, 2015

Berbagai program prioritas untuk mengurangi kesenjangan wilayah diantaranya: Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi; Program Pengembangan Kawasan Perkotaan; Program Pengembangan Kawasan Perdesaan;

Program

Peningkatan

Promosi,

Kerjasama,

dan

Pemerataan

Pertumbuhan Investasi; Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; Program Peningkatan Jalan dan Jembatan; Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan; Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; dan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Capaiancapaian dari program tersebut akan berpengaruh pada beberapa indikator seperti ketersediaan infrastruktur yang telah membaik di kawasan pedesaan, misalnya sarana jalan, sarana sanitasi, dan pengembangan perumahan yang layak huni.

Gambar 3.16 Pembangunan RTLH di Kabupaten Kulon Progo Pemerintah Daerah DIY | 3-53

LKj DIY Tahun 2015

Pada sisi lain pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi prioritas penting pembangunan daerah. Setiap tahun diperkirakan terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru rata-rata sekitar 6.325 unit rumah. Pembangunan/ pengembangan unit baru diharapkan akan meningkat sebesar 2,5% per tahun hingga tahun 2020. Berdasarkan data SUSENAS tahun 2007 masih terdapat 91.200 keluarga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Dari jumlah tersebut yang tidak layak huni terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan. Data Dinas PU-P dan ESDM sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di DIY sebanyak 81.964 unit atau setara dengan 7,89% dari jumlah total unit rumah yang ada di DIY. RTLH sampai dengan akhir tahun 2015 adalah 91.964 unit atau 8.77% dari jumlah total unit rumah di DIY. Guna akselerasi pengurangan ketimpangan dan dalam rangka mewujudkan rumah sehat juga dilakukan melalui upaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah secara swadaya, maka Pemerintah DIY setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan. Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan fasilitasi pemberdayaan bagi 283 komunitas. Melalui APBD tahun 2015 telah dilakukan pemberdayaan bagi 46 komunitas perumahan. Sehingga sampai akhir 2015 secara kumulatif telah tertangani sebanyak 329 komunitas perumahan (77,59% dari total komunitas yang ada di DIY). Dalam rangka penataan kawasan kumuh telah dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), di perkotaan telah mencapai 24 unit sampai dengan tahun 2014. Keseluruhan pembangunan Rusunawa bersumber dari APBN sedangkan untuk pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebaran Rusunawa yang ada di DIY sebagian besar berlokasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Adapun peruntukan penggunaan dari Rusunawa tersebut adalah untuk; masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, dan pendidikan. Pada tahun 2015 telah terbangun 25 Rusunawa yang dilakukan Kemenpera dan Kemen PU. Selain upaya tersebut juga dilakukan upaya penataan kawasan kumuh.Kawasan kumuh adalah kawasan di mana rumah dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan,


LKj DIY Tahun 2015

persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya. Berdasarkan kajian dari NUSSP Tahun 2009 bahwa kawasan kumuh di DIY sebanyak 69 kawasan yakni di Kabupaten Bantul sebanyak 9, Kabupaten Kulon Progo 10, Kabupaten Gunungkidul 9, Kabupaten Sleman 12 dan Kota Yogyakarta 29 yang terdiri dari 107 titik lokasi kumuh. Pada akhir tahun 2014 telah tertangani sebanyak 21 lokasi kumuh, atau 19,6% dari total 107 kawasan kumuh. Melalui dana APBD DIY Tahun Anggaran 2015 ditangani 15 lokasi kumuh dengan rincian Kabupaten Bantul 1 lokasi, Kabupaten Kulonprogo 4 lokasi, Kabupaten Sleman 4 lokasi , dan Kabupaten Gunungkidul 6 lokasi. Capaian penanganan lokasi kumuh sampai akhir tahun 2015 adalah sebanyak 36 lokasi atau setara dengan 33,6% dari total lokasi kumuh di DIY. Capaian ini melebihi target kinerja 2015 yang ditetapkan sebesar 30%. Tabel 3.36 Persentase Lokasi Kumuh Yang Telah Ditangani Uraian Lokasi kumuh yang telah ditangani (%) Jumlah lokasi kumuh yang telah ditangani Jumlah lokasi kumuh (titik)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,8

5,6

8,4

11,2

14,0

19,6

33,6

3

3

3

3

3

6

15

107

107

107

107

107

107

107

Sumber: Bappeda DIY, 2015, diolah

Selanjutnya berkaitan dengan sarana sanitasi dan cakupan rumah tangga dengan kondisi sanitasi yang layak, data menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan sanitasi yang layak telah meningkat dari tahun ke tahun. Dengan tolok ukur layak salah satunya adalah telah tersambung dengan sistem terpusat untuk kawasan KPY. Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY dicapai melalui pelaksanaan program-program pendukung penyediaan sarana dan prasarana dasar Pengembangan Pengelolaan Air Limbah. Sampai dengan tahun 2014 cakupan pelayanan IPAL Sewon telah mencapai sekitar sekitar 18.701 SR. Pada tahun 2015, melalui koordinasi intensif dengan kabupaten kota sambungan rumah yang terpasang kumulatif mencapai 20.101 SR, jauh melampaui target RPJMD tahun 2015 sebesar 17.300 SR.


LKj DIY Tahun 2015

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah, dan merupakan kunci utama bagi kesehatan lingkungan. Pelayanan minimal pengelolaan persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah di DIY dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat secara mandiri. Untuk pengelolaan sampah di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul dilakukan dengan penyediaan sistem pengelolaan sampah terpadu TPA Piyungan. Hingga saat ini di DIY telah terbangun dua TPA Sanitary Landfill yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Pada

tahun

Pengelolaan

2014

melalui

program

Persampahan

dengan

pendanaan APBD DIY dan dukungan APBN berhasil meningkatkan persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan mencapai 57,26%. Pada Tahun 2015 persentase Penerapan Sistem

Pengelolaan

Sampah

Ramah

Lingkungan ditargetkan sebesar 60%. Melalui kegiatan yang didanai APBD DIY Gambar 3.17 TPA Piyungan

telah dilaksanakan pembangunan TPST 3R

di

Wirokerten

dan

Piyungan

Kabupaten Bantul serta kegiatan peningkatan sarana dan prasana TPA Piyungan, didukung pula oleh kegiatan pembangunan TPST 3R oleh dana APBN yang tersebar di 5 kabupaten/ kota di DIY. Kegiatan-kegiatan tersebut telah berkontribusi terhadap penambahan persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan, sehingga pada akhir tahun 2015 Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan mencapai 67,26%, telah melampaui target yang direncanakan RPJMD 2015 sebesar 60%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2017, capaian kinerja tahun 2015 telah mencapai 96,09%. Strategi menekan ketimpangan merupakan hal pokok yang harus diatasi sebagai prioritas pembangunan untuk menunjukkan peningkatan perekonomian yang berkualitas. Upaya mengatasi ketimpangan antar-wilayah dilakukan dengan


LKj DIY Tahun 2015

pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir DIY merupakan daerah tertinggal dan miskin. Salah satunya adalah pembangunan baru di kawasan Pantai Selatan, yakni kegiatan yang memanfaatkan potensi adanya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan antara lain rencana pembangunan Bandara Baru, pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, pembangunan pabrik Pig Iron dan Konsentrat Biji Besi dan pengolahan pasir besi yang mempengaruhi kegiatan dan guna lahan di Kawasan Pantai Selatan. 3.2.8 Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun Kemampuan setiap daerah untuk membangun daerahnya dipengaruhi oleh potensi sumber daya yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang dicapai masyarakat dimasing–masing daerah tidak sama. Angka pertumbuhan ekonomi tidak selalu menunjukkan kinerja distribusi perekonomian baik dari aspek pendapatan maupun kewilayahan. Pembangunan perekonomian yang berkualitas ditunjukkan adanya laju perekonomian yang meningkat, disertai dengan distribusi pendapatan yang merata dan pembangunan wilayah yang merata. Itulah pentingnya mengetahui distribusi pendapatan yang ada di DIY, diukur dengan indikator “Indeks Ketimpangan Pendapatan” yang menggunakan pendekatan gini ratio atau indeks gini. Capaian indeks gini menunjukkan aspek pertumbuhan ekonomi yang tidak selalu mengejar pertumbuhan tinggi, melainkan juga menekan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Indeks gini diukur untuk mengetahui besar kecilnya pendapatan masyarakat. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Penurunan ketimpangan pendapatan yang berhasil dicapai tahun 2015 mencapai 51,62% dari target, atau memiliki capaian kinerja rendah. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini baru mencapai 50,59% dari target indeks ketimpangan pendapatan sebesar 0,2878.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.37 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun

Indikator

Satuan

Indeks Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini

2015 Capaian 2014 Target Realisasi 0,435

0,2898

% Realisasi

0,43

51,62



0,2878 50,59

Sumber: BPS, 2016

Data yang ada di DIY menunjukkan bahwa indeks gini dari tahun ke tahun cenderung konstan. Ini bisa dimaknai bahwa kesenjangan pendapatan di dalam masyarakat relatif konstan. Pada tahun 2015, indeks gini adalah 0,43, relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun capaian indeks gini cenderung stagnan, kinerja capaiannya masih belum memenuhi target sebagaimana

ditetapkan.

Ketimpangan

pendapatan

antara

penduduk

berpendapatan tinggi dengan penduduk berpendapatan rendah, masih memiliki distribusi yang timpang. Salah satu faktor yang mempengaruhi stagnasi indeks gini pada 2015 adalah adanya pelambatan perekonomian makro, yang berdampak pada pendapatan golongan berpendapatan tinggi. Sedangkan, pendapatan golongan rendah dan golongan menengah cenderung lebih tahan karena dominan bergerak pada sektor riil, yang cenderung resisten terhadap gejolak instabilitas ekonomi makro, yang sedang mengalami pelambatan pertumbuhan. 0,44 0,41

0,42

0,43

0,43

2014

2015

0,40

0,38 0,36

0,36

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 3.18 Indeks Gini DIY, 2007-2015 Sumber: BPS, 2016


LKj DIY Tahun 2015

Apabila ditelaah lebih dalam, distribusi pendapatan yang diterima penduduk selama 2012-2015 menunjukkan ketimpangan yang sedikit berkurang. Dapat digambarkan, bahwa pada golongan 20% penduduk berpendapatan tinggi cenderung memiliki penurunan persentase dari total pendapatan dari tahun ke tahun. Apabila diperbandingkan, pendapatan 20% penduduk berpendapatan tinggi besarnya dua kali lipat dibandingkan pendapatan dari 40% penduduk berpendapatan rendah, pada tahun 2015. Adapun laju pertumbuhan pendapatan 40% penduduk berpendapatan rendah masih belum mampu mengimbangi laju peningkatan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Itulah yang menyebabkan ketimpangan pendapatan masih cenderung tinggi di DIY. Meski demikian, terdapat kecenderungan bahwa 40% penduduk berpendapatan rendah semakin meningkat dan laju pendapatan 20% penduduk berpendapatan tinggi cenderung memiliki distribusi yang semakin menurun. Artinya, penduduk berpendapatan rendah dan menengah harus didorong untuk senantiasa berkreasi dan berproduksi untuk meningkatkan pendapatannya, melalui berbagai pendampingan dan dukungan fasilitasi yang berpihak dan memadai. Tabel 3.38 Distribusi Pendapatan Penduduk DIY Menurut Golongan Pendapatan 2012-2014 Golongan Berpendapatan 40% berpendapatan rendah (%) 40% berpendapatan menengah (%) 20% berpendapatan tinggi (%) Indeks Gini

2012 15.18 33.97 50.85 0.44

2013 16.82 33.25 49.93 0.42

2014 16.19 35.38 48.43 0.43

2015 19.79 36.12 44.09 0.43

Sumber: BPS DIY, 2015-2016

Apabila diperbandingkan dengan capaian nasional, Indeks Gini DIY menempati peringkat kedua tertinggi dibawah Papua. Indeks Gini DIY sebesar 0,439 lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 0,41. Ketimpangan ekonomi dapat dilihat dari belum meratanya kesempatan untuk mendapatkan akses pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak menguntungkan kelas menengah ke atas yang berjumlah 20 persen. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal besar. Investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada sektor bisnis, seperti hotel dan mal, yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi menjadi tinggi. Dibandingkan dengan tahun 2014, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2015 dialami oleh lapangan usaha kontruksi.


LKj DIY Tahun 2015

Sedangkan penyedian akomodasi dan makan minum menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan pendapatan diperparah dengan sektor pertanian dan industri kreatif yang belum dikelola dengan baik meskipun menampung banyak tenaga kerja. Sementara luas lahan produktif semakin berkurang karena meningkatnya alih fungsi lahan. Meski demikian, stabilitas harga pangan strategis selama 2015, menyebabkan petani di desa merasakan manfaatnya dengan rendahnya fluktuasi harga pangan pokok selama tahun 2015, sehingga pendapatan dari usaha pertanian menjadi meningkat. Hal itu berdampak distribusi pendapatan masyarakat berpendapatan rendah dan menengah selama tahun 2015 semakin meningkat, disamping dukungan semakin meningkatnya usaha jasa pendukung terhadap perkembangan sektor pariwisata. Integrasi antara sektor basis di perdesaan dengan sektor pariwisata adalah kunci untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal, melalui penguatan ekonomi kreatif.

Gambar 3.19 Indeks Gini Nasional 2015 Perlambatan pertumbuhan ekonomi

nasional membawa pengaruh pada

pertumbuhan ekonomi DIY yang berdampak pada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pertanian dan industri kreatif. Sementara itu penanam modal besar lebih cenderung berinvestasi pada sektor perdagangan besar, sehingga kesenjangan ekonomi menjadi semakin tinggi. Kesenjangan ini juga berdampak pada terbatasnya akses pelayanan dasar. Kemampuan pemerintah untuk menyasar masyarakat miskin atau keluarga prasejahtera masih sangat terbatas sehingga upaya pengurangan kemiskinan masih belum signifikan terhadap jumlah masyarakat miskin di DIY.


LKj DIY Tahun 2015

Upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan menguatkan peran pemerintah dalam penggunaan anggaran dan kebijakan untuk menciptakan program-program dan kegiatan yang berpihak pada masyarakat miskin, terutama peningkatan sistem pelayanan publik untuk memperluas kesempatan memperoleh akses pendidikan, kesehatan, akses air bersih dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Selain itu perlu dilakukan mensinergikan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam peningkatan keterlibatan keluarga dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam program dan kegiatan untuk pengurangan kesenjangan pendapatan, melalui penciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik, memperluas kesempatan peningkatan ketrampilan bagi tenaga kerja dan melindungi kegiatan ekonomi dari goncangan yang dapat memperlemah ketahanan ekonomi, memperkuat program perlindungan sosial. 3.2.9 Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat Pengembangan kepariwisataan di DIY mendapatkan prioritas utama, bersama dengan

sektor

pendidikan

dan

kebudayaan, dalam Visi Pembangunan DIY Tahun 2025 yang mewujudkan DIY sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Gambar 3.20 Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, Sejahtera. Untuk mengukur

keberhasilan

DIY

sebagai

daerah tujuan wisata dapat diketahui dari tingkat kunjungan wisatawan, baik yang berasal dari nusantara maupun mancanegara. Tingkat keberhasilan tersebut diukur dengan dua indikator, yaitu “Jumlah Wisatawan Nusantara” dan “Jumlah Wisatawan Mancanegara” yang dihitung dari jumlah tamu yang menginap di hotel bintang dan non bintang di DIY selama 1 (satu) tahun. Untuk hotel bintang dilakukan perhitungan pada semua hotel bintang sesuai klasifikasi dan untuk hotel non bintang dicacah secara sampel. Capaian IKU tahun 2015 untuk jumlah wisatawan mancanegera melebihi target. Realisasi jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 308.485 wisatawan, atau Pemerintah Daerah DIY | 3-61

LKj DIY Tahun 2015

sebesar 118,17% dari target. Dengan capaian ini, kinerja pencapaian IKU tahun 2015 sangat tinggi. Capaian tahun 2015 telah melebihi target RPJMD tahun 2017 sebanyak 272.162 wisatawan. Tabel 3.39 Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat

Indikator

Satuan

Capaian 2014

2015 Target

Realisasi

% Realisasi

Jumlah Orang wisatawan (Wisatawan 3.091.967 3.581.860 3.813.720 106,47 nusantara Nusantara) Jumlah Orang wisatawan (Wisatawan 254.213 261.053 308.485 118,17 mancanegara Mancanegara)



4.561.646

83,6

272.162

113,35

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016, diolah

Perkembangan jumlah wisatawan di DIY selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan tren yang positif dimana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Wisatawan nusantara berkontribusi lebih besar dibandingkan wisatawan mancanegara. Perkembangan jumlah wisatawan nusantara mulai mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2011 sampai tahun 2015. Sementara jumlah wisatawan mancanegara meski mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun tidak signifikan. Dari jumlah wisatawan pada tahun 2015, 92,52% merupakan wisatawan nusantara sementara wisatawan mancanegara hanya 7,48%. Tren jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegera nampak dalam diagram berikut ini:


LKj DIY Tahun 2015

Gambar 3.21 Perkembangan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di DIY, 2011-2015 Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016, diolah

Faktor pendukung yang menyebabkan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan adalah beragamnya potensi pariwisata baik potensi alam, budaya, serta potensi wisata lainnya sehingga diminati oleh wisatawan. Perbaikan sarana prasarana destinasi, transportasi, dan akomodasi yang memadai, serta stabilitas sosial dan keamanan yang relatif terjaga menjadi faktor daya tarik bagi wisatawan. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke DIY disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat berupa bebas visa bagi negara tertentu yang berkunjung ke Indonesia, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2015. Melalui Prepres tersebut, Pemerintah membebaskan visa kepada 75 negara. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DIY didominasi oleh lima negara yaitu Belanda, Jepang, Malaysia, Perancis dan Singapura. Kelima negara tersebut merupakan negara-negara yang termasuk dibebaskan visa kunjungan. Sedangkan beberapa hal yang masih menjadi kendala dan perlu dilakukan perbaikan antara lain sarana dan prasarana di daya tarik wisata, moda transportasi penghubung antar destinasi wisata, dan akses jalan menuju daya tarik wisata.


LKj DIY Tahun 2015

Pertumbuhan kunjungan wisatawan di DIY yang semakin meningkat merupakan indikator bahwa destinasi wisata DIY masih menjadi pilihan wisatawan. Hal ini juga menunjukkan bahwa DIY semakin diakui sebagai destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Pertumbuhan pariwisata di DIY juga didorong dari peningkatan penyelenggaraan Meetings Incentives Conference Exhibitions (MICE). Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 11.337 kali MICE di DIY. Jumlah MICE pada tahun 2015 tersebut mengalami penurunan sebesar 11,63% dari tahun 2014 yang disebabkan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan gedung pemerintahan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Sebaran jumlah wisatawan per kab/ kota pada tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan lebih banyak menginap wilayah Kota Yogyakarta sebesar 1.481.307 orang (35,93%) dan Kabupaten Sleman sebesar 1.375.247 orang (33,36%), sedangkan Kulon Progo menjadi Kabupaten yang paling sedikit (2,23%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah akomodasi hotel lebih banyak di dua wilayah tersebut sedangkan dalam hal pemilihan destinasi, wisatawan masih cenderung memilih destinasi yang sudah dikenal. Tabel 3.40 Sebaran

Wisatawan

Nusantara

dan

Mancanegara

Yang

Menggunakan Jasa Akomodasi di Kab/ Kota No 1 2 3 4 5

Kabupaten/Kota Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta Jumlah

2011 29.072 393.929 77.041 572.723 534.929 1.607.694

2012 53.175 582.885 128.848 805.813 789.451 2.360.173

2013 63.174 677.905 150.646 971.907 974.336 2.837.967

2014 79.391 732.161 208.769 1.152.638 1.173.221 3.346.180

2015 91.919 926.259 247.474 1.375.247 1.481.307 4.122.205

Dalam rangka peningkatan jumlah wisatawan maka perlu dilakukan diversifikasi produk wisata dalam bentuk paket wisata, atraksi/ event wisata yang kreatif dan inovatif, penumbuhan destinasi baru dan peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung kepariwisataan, serta meningkatkan bentuk promosi yang efektif dan efisien, kemudian terhadap target yang sudah terlampaui perlu dilakukan review.


LKj DIY Tahun 2015

3.2.10 Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Meningkat Lama tinggal wisatawan menjadi salah satu bagian penting dalam pembentukan PDRB, semakin lama wisatawan menetap maka akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Tingkat keberhasilan tersebut diukur dengan 2 indikator yaitu Lama tinggal wisatawan nusantara dan Lama tinggal wisatawan mancanegara yang diukur dengan banyaknya malam tempat tidur (guest night) yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap ke akomodasi (hotel bintang dan non bintang). Sementara itu, banyaknya guest night adalah jumlah seluruh malam yang digunakan dari tiap-tiap tamu. Lama tinggal wisatawan nusantara pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 2,3 hari, sedangkan realisasinya sebesar 1,85 hari atau 80,43% dari target. Pencapaian ini termasuk dalam kategori kinerja sedang. Sementara itu, tingkat capaian tahun 2015 sebesar 71,15% terhadap target akhir RPJMD sebesar 2,6 hari. Lama tinggal wisatawan mancanegara ditargetkan sebesar 2.35 hari, sedangkan realisasinya sebesar 2,07 hari atau 88,09% . Pencapaian ini termasuk dalam kategori kinerja tinggi. Sementara itu, tingkat capaian tahun 2015 sebesar 76,95% terhadap target akhir RPJMD sebesar 2,69 hari. Tabel 3.41 Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Meningkat

Indikator Lama tinggal wisatawan nusantara Lama tinggal wisatawan mancanegara

Satuan

Capaian 2014

2015 Target Realisasi

% Realisasi

Target Capaian s/d Akhir 2015 RPJMD terhadap (2017) 2017 (%)

Hari

1,58

2,3

1,85

80,43

2,6

71,15

Hari

1,95

2,35

2,07

88,09

2,69

76,95

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016, diolah

Lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara selama kurun waktu 20112015 menunjukkan tren yang positif meskipun kenaikannya relatif kecil. Lama tinggal wisatawan nusantara mengalami peningkatan dari 1,72 hari pada tahun 2011 menjadi 1,85 hari pada tahun 2015, meskipun sempat mengalami penurunan


LKj DIY Tahun 2015

pada tahun 2012. Demikian halnya dengan lama tinggal wisatawan mancanegara meningkat dari 1,98 hari pada tahun 2011 menjadi 2,07 pada tahun 2015. Dari grafik perkembangan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara dapat diketahui bahwa lama tinggal wisatawan nusantara relatif lebih singkat dibandingkan dengan lama tinggal wisatawan mancanegara. 1,98

1,95

1,90

1,82

2,07

1,85 1,72

2011

1,56

1,59

1,58

2012

2013

2014

Wisatawan Nusantara

Gambar 3.22 Perkembangan

Lama

2015

Wisatawan Mancanegara

Tinggal

Wisatawan

Nusantara

dan

Mancanegara di DIY, 2010-2015 (hari) Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016, diolah

Dari data perkembangan lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara selama 2011-2015, ada kecenderungan bahwa lama tinggal wisatawan mancanegara di hotel berbintang cenderung lebih tinggi dibandingkan di hotel non bintang. Data pada tahun 2015 menunjukkan bahwa lama tinggal wisatawan mancanegara di hotel bintang sebesar 1,99 hari, sedangkan di hotel non bintang 1,79 hari. Pada tahun 2011-2012 lama tinggal wisatawan nusantara di hotel bintang dan non bintang relatif tidak jauh berbeda, namun sejak tahun 2013-2015, lama tinggal wisatawan nusantara di hotel bintang lebih tinggi dibandingkan di hotel non bintang. Lama tinggal wisatawan di hotel non bintang yang lebih rendah diperkirakan karena pengguna jasa akomodasi ini adalah wisatawan backpacker. Sementara itu, lama tinggal wisatawan di hotel bintang didukung oleh pelaksanaan MICE yang cenderung menggunakan hotel bintang dengan fasilitas ruang pertemuan atau konferensi.


LKj DIY Tahun 2015

Gambar 3.23 Perkembangan

Lama

Tinggal

Wisatawan

Nusantara

dan

Mancanegara Berdasar Jenis Akomodasi, 2011-2015 Sumber: Dinas Pariwisata, 2016, diolah)

Dari data perkembangan capaian lama tinggal wisatawan nusantara dan mancanegara menunjukkan bahwa kinerja kedua indikator tersebut belum optimal, meskipun jumlah kunjungan tamu ke hotel meningkat cukup signifikan. Pertumbuhan tamu hotel baik di hotel bintang maupun hotel non bintang mengalami pertumbuhan positif. Pada tabel perkembangan guest night dan guest arrival baik di hotel bintang maupun non bintang memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah guest night baik di hotel bintang maupun non bintang relatif lebih banyak dari jumlah guest arrival. Produktivitas hotel non bintang dapat dikatakan lebih baik dibandingkan hotel bintang.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.42 Produktivitas Hotel Bintang dan Non Bintang 2011-2015 Hotel/Tamu

2011

2012

2013

2014

2015

496.686 401.858 94.828 4.890.885 1.932.973 2.957.912

598.037 460.752 137.285 6.192.462 2.626.466 3.565.996

235.893 179.404 56.489 2.602.074 1.026.745 1.575.329

254.213 199.864 54.349 3.091.967 1.194.148 1.897.819

308.485 231.971 76.514 3.813.720 1.583.296 2.230.424

1,90 1,59

1,95 1,58

2,07 1,85

Jumlah Malam Tamu/Guest Night (Orang hari)

Wisatawan Mancanegara Hotel Bintang Hotel Non Bintang Wisatawan Nusantara Hotel Bintang Hotel Non Bintang

335.991 271.043 64.948 2.477.905 1.139.055 1.338.850

359.622 285.093 74.529 3.379.614 1.517.128 1.862.486

447.870 349.910 97.960 4.148.493 1.698.150 2.450.343

Jumlah Tamu/Guest Arrival (Orang)

Wisatawan Mancanegara Hotel Bintang Hotel Non Bintang Wisatawan Nusantara Hotel Bintang Hotel Non Bintang

169.565 133.868 35.697 1.438.129 667.792 770.337

Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nusantara

1,98 1,72

197.751 154.979 42.772 2.162.422 990.676 1.171.746 Lama Tinggal

1,82 1,56

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016

Pada sisi penawaran terjadi peningkatan jumlah jasa akomodasi baik hotel bintang maupun non bintang meningkat sebesar 12,34% pada tahun 2015. Tercatat jumlah total jasa akomodasi sebesar 646. Peningkatan hotel dengan kualifikasi bintang dari sejumlah 54 pada tahun 2014 menjadi 64 pada tahun 2015 menunjukan bahwa pelaku industri perhotelan di DIY mampu mempertahankan dan meningkatkan standard mutu pelayanan hotel bintang. Sementara itu, pertumbuhan jumlah akomodasi hotel non bintang menunjukkan pertambahan hotel baru di DIY. Namun demikian pertumbuhan jumlah jasa akomodasi tersebut harus diikuti dengan kebijakan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan. Tabel 3.43 Perkembangan Jumlah Akomodasi Berdasarkan Jenis Tahun 20112015 Akomodasi Hotel Bintang Lima Hotel Bintang Empat Hotel Bintang Tiga Hotel Bintang Dua Hotel Bintang Satu Hotel Non Bintang Total

2011 4 8 8 7 10 415 452

Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2016


2012 4 9 14 8 10 447 492

Tahun 2013 6 9 15 10 11 479 530

2014 6 11 16 12 9 521 575

2015 7 16 19 13 9 582 646

LKj DIY Tahun 2015

Meskipun capaian lama tinggal wisatawan nusantara dan lama tinggal mancanegara masuk dalam kategori kinerja tinggi, namun kedua indikator tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan di tahun 2015. Tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan oleh pelaksanaan event kepariwisataan dan bertambahnya jumlah destinasi wisata di DIY yang belum diikuti dengan paket wisata, serta sebagian besar paket wisata yang terbatas pada daya tarik konvensional seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Kraton Yogyakarta serta daerah sekitarnya, serta belum mengoptimalkan destinasi baru. Sedangkan dalam hal pemasaran permintaan atau minat wisatawan yang datang ke DIY belum dapat teridentifikasi dengan baik. Infrastruktur bandara di DIY pada saat ini belum memungkinkan untuk mendarat pesawat berbadan lebar sehingga penerbangan langsung dari banyak negara masih terbatas. Selain itu belum optimalnya akses moda trasportasi umum ke daerah tujuan wisata, sehingga penyebaran wisatawan masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta. Sementara itu beberapa hal yang mendukung lama tinggal wisatawan antara lain budaya Jawa yang adiluhung masih menjadi daya tarik bagi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, keberadaan Keraton Yogyakarta dan obyek wisata tingkat dunia (Prambanan dan Borobudur), masyarakat yang ramah dan bersahabat sehingga wisatawan betah di Jogja, dan beragamnya event kepariwisataan yang memberikan pilihan hiburan bagi wisatawan. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan lama tinggal wisatawan diantaranya ditempuh melalui peningkatan destinasi dan event pariwisata. Pengembangan destinasi wisata dilakukan antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata, peningkatan standarisasi pelaku usaha pariwisata, dan pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata menjadi perhatian pembangunan pariwisata di DIY mengingat potensi serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Jumlah desa wisata pada tahun 2015 sebanyak 80 desa. Di sisi infrastruktur juga dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas guna mendukung sektor pariwisata sehingga diharapkan


LKj DIY Tahun 2015

mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan di DIY. Terkait dengan peningkatan event pariwisata di DIY, melalui program pengembangan kemitraan dilakukan kegiatan penyelenggaraan event dan fasilitasi penyelenggaraan event pariwsata untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Strategi penyelenggaraan event dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat atau komunitas. Untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan, perlu dilakukan pengembangan daya tarik wisata baru secara bertahap, dan mengembangkan event wisata bertaraf nasional dan internasional yang kreatif dan inovatif, secara khusus pengenalan destinasi baru dengan menggunakan media massa dan teknologi informasi, serta mengembangkan kerjasama dengan agen perjalanan wisata. Selain itu dengan meningkatkan kapasitas SDM dan pengelola desa wisata dan destinasi wisata, dengan berbasis masyarakat dan meningkatkan sarana-prasarana yang memenuhi standard pelayanan. 3.2.11 Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh Pemda DIY dijadikan ukuran Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat. Konsep akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan publik untuk mengelola urusanurusan publik, dengan memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam RPJMD DIY 2012-2017, perhatian DIY akan pentingnya akuntabilitas, bisa dilihat dalam rumusan misi ke-3 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Tata kelola pemerintahan yang baik lazim di gambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Komponen nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah terdiri dari unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2015 yang nota bene merupakan nilai kinerja Tahun 2014 memperoleh predikat nilai A. Capaian nilai tersebut sesuai dengan target tahun 2015 atau bernilai Kinerja Sangat Tinggi dan sekaligus juga sesuai dengan target akhir RPJMD Tahun 2017. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi


LKj DIY Tahun 2015

penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan dan budaya kinerja birokrasi. Secara Nasional dari 35 provinsi, hanya ada 2 provinsi yang mendapat nilai A yaitu DIY dengan nilai tertinggi dan berikutnya Jawa Timur. Sedangkan 7 provinsi dengan predikat BB, 8 provinsi dengan predikat B, 13 provinsi dengan predikat CC, 3 provinsi dengan predikat C dan 1 provinsi dengan predikat D. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dicapai Pemda DIY dengan predikat A tersebut dengan nilai 80,68 dengan perincian sebagai berikut: 

Perencanaan Kinerja meraih nilai 25,64



Pengukuran Kinerja meraih nilai 20,63



Pelaporan Kinerja meraih nilai 11,85



Evaluasi Kinerja meraih nilai 7,79



Capaian Kinerja meraih nilai 14,78

Apabila dibandingkan dengan capaian 2014, juga memperoleh predikat A dengan nilai sebesar 76,36. Tambahan nilai capaian 2015 banyak dikontribusikan oleh unsur Pengukuran Kinerja dimana capaian 2014 sebesar 14,90. Tabel 3.44 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Indikator

Satuan

Nilai Akuntabilitas Nilai Kinerja Pemerintah (Kementerian PAN)

2015 Capaian 2014 Target Realisasi A

A

A

% Realisasi 100

Target Capaian Akhir s/d 2015 RPJMD terhadap (2017) 2017 (%)

A

100

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2015

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemda DIY untuk meningkatkan Capaian Nilai Akuntabilitas selain menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga mengembangkan kebijakan yang selaras dengan upaya-upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Berbagai upaya perbaikan tersebut dapat diwujudkan karena didukung oleh komitmen dan kehendak yang kuat dari semua pihak untuk mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik. Upaya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang dilakukan antara lain adalah hal-hal sebagai berikut:


LKj DIY Tahun 2015



Menurunkan target kinerja tahunan ke target kinerja triwulanan untuk semua SKPD dengan diikuti monev capaian kinerja secara triwulan yang yang tersistem melalui e-Sakip dengan menampilkan informasi mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja;



Membangun sistem pengumpulan data kinerja yang lebih baik;



Memanfaatkan pengukuran hasil kinerja atas capaian IKU untuk umpan balik perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan melakukan review terhadap beberapa capaian yang sudah melampaui target akhir periode RPJMD;



Membangun sistem rapotan SKPD dengan mengembangkan berbagai variabel penilaian sehingga tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran dan realisasi fisik tetapi juga fokus terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja program.

Selain berbagai tindak lanjut terhadap rekomendasi, upaya yang dilakukan terus menerus adalah mengembangkan konsep Digital Government Services (DGS). Pada awalnya DGS ini dikembangkan pada 6 (enam) bidang unggulan strategis yakni Bidang Pendidikan, Bidang Perindustrian, Bidang Perhubungan, Bidang Perikanan dan Kelautan, Bidang Pariwisata, dan Bidang Pertanian. Capaian sampai Tahun 2015, sudah 12 bidang unggulan dikembangkan dari target 14 bidang pada tahun 2017. Pengembangan bidang unggulan ini menunjukkan sikap yang jelas dari Pemda DIY untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang menitikberatkan pada pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan konsep e-government membawa akibat perlunya transformasi model kepemerintahan, menuju konsep model kepemerintahan citizen centric atau kepemerintahan yang lebih berorientasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Model kepemerintahan ini memerlukan peran dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mendukung dan memberikan partisipasi pada kegiatan pembangunan di daerah. Peningkatan layanan unggulan DGS per-urusan; dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang berupa pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Digital Government Services


LKj DIY Tahun 2015

(DGS). Pengembangan layanan unggulan ini juga dilaksanakan melalui updating Jogja Cyber Province sejak tahun 2011. Capaian indikator pada tahun 2015 adalah 12 urusan/ bidang, yang diukur melalui indikator penambahan layanan unggulan dalam pelaksanaan DGS. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 terdapat penambahan 1 urusan dalam pelaksanaan DGS yaitu pada Dinas Sosial. Persentase penyediaan jaringan IT di Pemda DIY dilaksanakan melalui Program Pengambangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi. Pada tahun 2015 dilakukan perawatan/maintenance semua jaringan yang sudah ada. Untuk jaringan fiber optic terkoneksi sebanyak 61 titik lokasi di semua SKPD Pemda DIY, serta perbaikan jaringan wireless disejumlah 46 titik dan berpindahnya titik lokasi karena perpindahan lokasi SKPD. Capaian indikator pada tahun 2015 sebesar 86% melebihi dari target 80%. Terhadap target akhir RPJMD tahun 2017, maka dengan persentase capaian tahun 2015, diharapkan target akhir RPJMD tahun 2017 akan dapat terpenuhi.

Gambar 3.24 Kerangka Digital Government Services (DGS) Portal Pemda DIY yang dikembangkan untuk pelayanan masyarakat dan pelayanan internal pemerintahan antara lain jogjaprov.go.id, LPSE (Pengadaan Barang Secara Elektronik), CPNS On-line (Penerimaan CPNS Secara Online), SIPKD (Sistem


LKj DIY Tahun 2015

Informasi Penganggaran Keuangan Daerah), Web Monev, Jogja Plan, SIM Pegawai, SIM Perijinan Terpadu Pemda DIY, Sistem Informasi Jembatan Timbang, Sistem Informasi Perijinan online, dan lain sebagainya.

Gambar 3.25 Jogjaplan.com Secara khusus, dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat diwadai melalui pengembangan aplikasi dan ruang keterlibatan publik dalam sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan. Masyarakat dapat menyampaikan usulan kegiatan kepada setiap SKPD dalam rangka perencanaan pembangunan melalui Jogjaplan.com dan dapat pula mengakses informasi untuk pengendalian

pelaksanaan

pembangunan

dengan

masuk

ke

tautan

monevapbd.jogjaprov.go.id. Dengan menggunakan username dan password ‘publik’, masyarakat bisa mendapatkan informasi memadai tentang bagaimana pelaksanaan dan kinerja pembangunan di DIY untuk kurun waktu tertentu. Berikut adalah tampilan awal untuk akses publik dari sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan.


LKj DIY Tahun 2015

Gambar 3.26 Web Monev APBD DIY (monevapbd.jogjaprov.go.id) Berbagai upaya yang sudah dilakukan tersebut kiranya menjadi pertimbangan bagi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi Nilai Akuntabilitas sebesar 80,68 atau dengan predikat A. Meskipun Pemda DIY memperoleh nilai tertinggi Akuntabiltas untuk tingkat provinsi tentu saja tidak terlepas dari beberapa hal yang masih harus dilakukan perbaikan. Terhadap berbagai hal yang harus dilakukan perbaikan, melalui hasil penilaian pada seluruh komponen manajemen kinerja di lingkungan Pemda DIY, Kementrian PAN dan RB menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

Memerintahkan Bappeda, Biro Organisasi dan Badan Kepegawaian Daerah menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJMD hingga indikator kinerja individu sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diharapkan;



Menyempurnakan aplikasi keuangan dan kinerja yang ada sehingga selain dapat mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja namun juga dapat memudahkan penggunaannya baik oleh manajemen maupun petugas yang melaksanakan;



Menyederhanakan rumusan program dan kegiatan dengan lebih memfokuskan pada hasil yang diharapkan;



Memerintahkan kepada Inspektorat untuk selalu dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan manajemen kinerja ini telah memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terhadap rekomendasi yang disampaikan, komitmen Pemda DIY bersama seluruh unsur yang ada di dalamnya terutama SKPD yang diperintahkan dalam


LKj DIY Tahun 2015

rekomendasi tetap berkomitmen dan mempunyai kehendak yang kuat untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang ada untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemda DIY ke arah yang lebih baik. Berbagai upaya perbaikan tidak selalu sesuai dengan tatakala perencanaan sehingga ada masa transisi dalam pelaksanaannnya. Serta belum adanya payung hukum untuk menyelaraskan pengembangan e-Gov sampai tingkat kabupaten/kota di DIY. 3.2.12 Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang obyektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan, hal ini menjadi bagian yang menguatkan

akuntabilitas

pada

aspek

pencapaian

kinerja.

Akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator Opini Pemeriksaan BPK. Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh. Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk sasaran ke-12 ini, realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2014, target kinerjanya adalah pemeriksanaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hasilnya sesuai dengan target. Dengan status pencapaian opini yang terbaik ini, maka kinerja sasaran ke-12 adalah sangat tinggi. Pencapaian ini, apabila dapat terus dipertahankan, sudah memenuhi target akhir RPJMD pada tahun 2017 yaitu opini WTP. Sebagai catatan,


LKj DIY Tahun 2015

sebagaimana realisasi untuk nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan di sasaran ke11, realisasi ini juga merupakan capaian kinerja Pemda DIY untuk tahun 2014 yang dikeluarkan BPK pada tahun 2015. Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2015, masih dalam proses ketika laporan ini disusun. Tabel 3.45 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat

Indikator

Satuan

Opini pemeriksaan BPK

-

2015 Capaian 2014 Target Realisasi WTP

WTP

WTP

% Realisasi



100

WTP

100

Sumber: BPK, 2015

Opini Pemeriksaan BPK tahun 2014 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Oleh karena itu Opini Pemeriksaan BPK tahun 2015 yang akan dinyatakan pada bulan April-Mei 2016 yang akan datang diharapkan tetap WTP. Kunci sukses untuk bisa mempertahankan opini WTP dari BPK ialah karena pemerintah daerah konsisten menindaklanjuti catatan dari BPK. Opini BPK atas laporan keuangan Pemda DIY tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.46 Opini BPK Atas Laporan keuangan Pemda DIY, Tahun 2009-2014 Tahun 2009 2010

Opini BPK WDP WTP

2011

WTP

2012 2013 2014

WTP WTP WTP

Keterangan Aset belum dapat diyakini kewajarannya Paragraf penjelas berupa aset dinas PUESDM yang belum diserahkan Paragraf penjelas pencatatan dana bergulir belum sesuai SAP dan belum diberlakukannya penyusutan aset Tanpa paragraf penjelas Tanpa paragraf penjelas Tanpa paragraf penjelas

Sumber: BPK, 2015

Opini WTP Tahun 2015 merupakan capaian yang ke lima sejak Tahun 2010. Pencapaian WTP ini tidak dapat dipisahkan dari aspek pengendalian internal yang merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun


LKj DIY Tahun 2015

kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, sampai dengan 31 Desember 2015 telah dilakukan pemeriksaan reguler sebanyak 194 obyek pemeriksaan dan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/ kegiatan tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015 terhadap 34 SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY serta pemeriksaan reguler terhadap pemerintah daerah/ kota se-DIY sejumlah 40 SKPD. Hasil pemeriksaan sampai dengan bulan November 2015, terdapat 362 temuan dengan 749 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sejumlah 580 rekomendasi (77,44%). Adapun 169 rekomendasi (22,56%) baru dalam proses tindaklanjut. Pemeriksaan BPK RI tahun 2015 atas laporan keuangan pemerintah daerah DIY tahun 2014 dengan 10 temuan dan 15 rekomendasi, kemudian telah ditindaklanjuti 15 tindak lanjut (100%). Inspektorak kementerian dalam negeri tahun 2015 dengan 14 temuan dan 18 rekomendasi, selanjutnya telah ditindaklanjuti sebanyak 18 (100%). Sehingga, secara keseluruhan pemeriksaan APIP dan BPK telah ditindaklanjuti 92,48%. Faktor yang menjadi pendorong antara lain pengelolan aset yang sudah dapat dilakukan dengan semakin baik, selalu dilakukan pemutakhiran data temuan dan


LKj DIY Tahun 2015

dilaksanakannya tindak lanjut dari temuan BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta peran APIP yang semakin efektif. Di dalam meningkatkan akuntabilitas tersebut kualitas Sistem Pengendalian Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih perlu terus ditingkatkan. Selain itu masih terdapat temuan atau kelemahan yang sama dengan tahun sebelumnya. 3.2.13 Sasaran Layanan Publik Meningkat, Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Pedesaan Penataan transportasi di DIY menjadi aspek yang sangat penting mengingat terjadinya

pertumbuhan

kendaraan

bermotor yang cukup signifikan yaitu sekitar 100.000 pertahun. Di samping itu belum idealnya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan, belum dapat mengendalikan kendaraan pribadi yang melintasi ruas-ruas jalan khususnya Gambar 3.27 Kondisi Transportasi di Ruas Jalan Malioboro

di perkotaan dan juga belum idealnya pelayanan angkutan umum. Salah satu indikasi

masih

rendahnya

minat

masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, dapat dilihat dengan capaian indikator load factor angkutan perkotaan yang masih rendah walau dalam capaian tahunan mencapai target. Sementara itu sasaran akses masyarakat di pedesaan berkaitan dengan mobilitas masyarakat perlu formulasi khusus dalam pengukuran karena sampai dengan saat ini kebutuhan akan moda transortasi pedesaan masih dalam posisi perencanaan agar dalam implementasinya dapat bersinergi dengan layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan perkotaan. Sasaran ini pencapaiannya hanya diukur dengan indikator load factor angkutan perkotaan sebagai sebuah pendekatan layanan angkutan umum massal yang sudah jelas parameter ukurnya. Sasaran ini diukur dengan indikator “Load factor angkutan perkotaan meningkat”.


LKj DIY Tahun 2015

Arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan penataan sistem transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan guna mencapai load factor angkutan perkotaan dari 32,57% di Tahun 2012 menjadi 42,57% di tahun 2017 dan peningkatan akses di pedesaan, dimana capaian load factor pada tahun 2015 adalah sebesar 39,05%. Untuk mendukung arah kebijakan ini telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yakni penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan dan peningkatan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi. Ketercapaian pada indikator sasaran ini didukung dengan 9 (sembilan) sasaran program dengan capaian sebagai berikut: 

Penerapan Manajemen Perkotaan Berbasis Kawasan



Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan



Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta



Load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta



Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Transportasi di DIY



Peningkatan Pelayanan Transportasi antar Moda



Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi



Berfungsinya Sarana dan Prasarana Perhubungan



Kinerja Pembinaan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Dalam realisasi tahun 2015, pencapaian IKU menunjukkan telah berhasil dicapainya 101,24% dari target kinerja atau memiiliki pencapaian sangat tinggi. Dari load factor yang ditargetkan sebanyak 38,57%, realisasinya menunjukkan capaian sebesar 39,05%. Pencapaian ini juga berarti mencapai 91,73% dari target akhir RPJMD pada tahun 2017. Dengan persentase capaian yang telah sesuai rencana dan bahkan melebihi dari target, maka pencapaian indikator pada target akhir RPJMD tahun 2017 diharapkan dapat tercapai.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.47 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Layanan Publik Meningkat Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Pedesaan Indikator Load factor angkutan perkotaan meningkat

Satuan

2015 Capaian 2014 Target Realisasi

Persen 37,82

38,57

39,05

% Realisasi 101,24

Capaian s/d Target Akhir 2015 RPJMD terhadap (2017) 2017 (%)

42,57

91,73

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2016

Data load factor berikut menggambarkan tren yang meningkat di tahun 2015. Angkutan umum sebagai salah satu sarana transportasi perkotaan bagi masyarakat sangat memegang peranan penting dalam pergerakan lalu lintas masyarakat. Keberhasilan di atas tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya melalui berbagai upaya yang telah dilakukan yaitu: pengembangan sistem angkutan umum massal, pengembangan keterpaduan intra dan antar moda yang sejalan dengan kebijakan spasial daya dukung lingkungan, Pemenuhan infrastruktur sarana dan prasarana pendukung layanan angkutan umum massal dan pengembangan manajemen transportasi perkotaan. 3.2.14 Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan merupakan upaya yang perlu terus dilakukan karena merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam prakteknya pembangunan sering kali berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan secara umum. Untuk menjaga kualitas lingkungan digunakan indikator Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan yang diperoleh dari peningkatan kualitas udara ambien dan peningkatan kualitas air sungai. Untuk kualitas udara ambien mendasarkan hasil pengukuran pada 5 kabupaten/ kota di kawasan jalan protokol, kawasan permukiman dan di kawasan industr, adapun parameter kunci yang digunakan yaitu hidro karbon (HC) dan karbon monoksida (CO).


LKj DIY Tahun 2015

Untuk kualitas air sungai mendasarkan pada pengukuran pada 11 sungai yang mengalir di DIY, dengan parameter kunci yang digunakan Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) dan bakteri coli. Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup yang ditargetkan dalam IKU Gubernur 2015 telah menunjukkan capaian yang positif. Dari target sebanyak 9,43%, capaian tahun 2015 menunjukkan realisasi 9,17% atau 97,24% dari target. Capaian ini juga dibandingkan terhadap target pada akhir tahun RPJMD dan terealisasi sebesar 58,33% dari target tahun 2017. Dengan pencapaian ini, kinerja DIY untuk sasaran ke 14 pada tahun 2014 adalah memenuhi kriteria sangat tinggi. Tabel 3.48 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Indikator Kinerja Peningkatan kualitas lingkungan

Satuan

Persen

2015 Capaian 2014 Target Realisasi 6,29

9,43

% Realisasi



97,24

15,72

58,33

9,17

Sumber: BLH DIY, 2016

Saat ini dan ke depan, tantangan terhadap ancaman pengelolaan lingkungan semakin besar khususnya yang disebabkan oleh beberapa pencemaran dan kerusakan lingkungan. Peristiwa alam semakin banyak terjadi, diantaranya banjir, longsor, kekeringan dan perubahan iklim sehingga sangat diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan merupakan upaya yang perlu terus dilakukan karena merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu pro poor, pro growth, pro environment dan pro gender. Indikator yang digunakan dalam pembangunan lingkungan hidup di DIY adalah persentase peningkatan kualitas lingkungan, sebagaimana

tertuang

dalam

dokumen

RPJMD

DIY

2012-2017.

Untuk

penghitungannya digunakan indikator peningkatan kualitas udara ambien dan peningkatan kualitas air sungai. Untuk kualitas udara ambien mendasarkan hasil pengukuran pada 5 kabupaten/ kota, dengan parameter kunci yang digunakan hidro karbon (HC) dan karbon monoksida (CO). Untuk kualitas air sungai


LKj DIY Tahun 2015

mendasarkan pada pengukuran pada 11 sungai yang mengalir di DIY, dengan parameter kunci yang digunakan Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) dan Bakteri Coli. Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan di DIY untuk parameter udara didapat nilai bahwa untuk CO sebesar 1.221 mg/m3 dan HC sebesar 68,26 mg/m3. Secara lebih jelasnya hasil pengukuran kualitas udara terhadap zat pencemar yang memberikan kontribusi terhadap indikator peningkatan kualitas lingkungan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.49 Hasil Pemantauan Kualitas Udara No. 1. 2.

Parameter Pencemaran Udara CO HC

Baku Mutu yang Ditargetkan

Satuan

Kondisi Eksisting Tahun 2015

Keterangan

< 9.000 < 130

mg/m3 mg/m3

1.221 mg/m3 68,26 mg/m3

Mencapai Target Mencapai Target


Untuk kondisi kualitas air sungai di DIY pada Tahun 2015 berdasarkan hasil pengujian yang sudah dilakukan didapat hasil realiasi zat pencemar adalah sebesar 8,83 mg/luntuk parameter BOD dan 18,30 mg/luntuk parameter COD. Realisasi capaian Bakteri Coli sebesar 181.909 MPN/100 ml dari target yang ditetapkan sebesar 175.000 MPN/100ml (belum mencapai target). Secara lebih jelas hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.50 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai No 1. 2. 3.

Parameter Kondisi Baku Mutu Pencemaran Satuan Eksisting Keterangan yang Ditargetkan Air Sungai Tahun 2015 BOD <9 mg/l 8,83 Mencapai Target COD <45 mg/l 18,3 Mencapai Target Bakteri Coli <175.000 MPN/100ml 181.909 Belum mencapai target


Data di atas menunjukkan bahwa peningkatan capaian terhadap indikator persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup di DIY pada Tahun 2015 belum tercapai. Angka target peningkatan peningkatan kualitas air belum tercapai disebabkan dari hasil uji pemantauan kualitas air sungai untuk parameter Bakteri


LKj DIY Tahun 2015

Coli belum mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk parameter BOD dan COD telah memenuhi target yang ditetapkan. Faktor yang menghambat antara lain masih adanya pembuangan limbah cair secara illegal ke badan sungai baik yang berasal dari rumah tangga maupun aktivitas usaha, limbah peternakan, limbah permukiman dan limbah pertanian sehingga kondisi kualitas air sungai khususnya parameter kandungan bakteri coli masih tinggi. Selain itu penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah menghadapi kendala terkait dengan penyediaan lahan di sekitar bantaran sungai. Faktor yang mendukung antara lain adanya forum komunitas peduli sungai seperti Forum Winongo Asri, Pemerti Code dan Forsidas Gajah Wong yang secara aktif melakukan kegiatan pelestarian sungai dengan membangun kesadaran lingkungan warga masyarakat sekitar bantaran sungai. Selain itu juga meningkatnya kesadaran masyarakat secara umum khususnya warga pinggir sungai untuk mengurangi pencemaran sungai. Serta adanya kebijakan Pemda untuk penataan kawasan bantaran sungai. Dalam upaya mempercepat tercapainya target yang telah ditetapkan, beberapa rencana aksi yang akan dilakukan ke depan yaitu pendampingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat penghuni sempadan sungai agar secara sadar bersedia menerapkan konsep 3 M (madep, mundur dan munggah) dalam pemanfaatan lahan di sempadan sungai untuk hunian. Serta komitmen Pemda DIY untuk melakukan penataan kawasan sungai secara terintegrasi baik di badan sungai maupun bantaran sungai melalui Program Restorasi Sungai. Pemda DIY telah berupaya secara terus menerus melakukan upaya serius dalam rangka pengendalian pencemaran sungai khususnya parameter Bakteri Coli melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Program ini merupakan upaya memperbaiki kualitas lingkungan melalui berbagai kegiatan diantaranya pemantauan kualitas air yang dilaksanakan tiga periode dalam satu tahun di 11 sungai di DIY, pengawasan penaatan hukum lingkungan dan pembinaan pengendalian pencemaran air dan bahan beracun dan berbahaya (B3) serta kegiatan Merti Kali. Disamping juga dilakukan kegiatan koordinasi dengan Kabupaten dan Kota untuk sinkronisasi dan efektivitas pengelolaan sungai.


LKj DIY Tahun 2015

3.2.15 Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali Pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/ Kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang oleh masyarakat maupun Kabupaten/ Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Untuk mengukur sasaran ini digunakan indikator kesesuaian pemanfaat ruang terhadap RTRW Kab/ kota dan RTRW Provinsi meningkat yang diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor

15

Tahun

2010

tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang, pemerintah provinsi mempunyai fungsi dan peran memberikan arahan dan pembinaan kepada Kabupaten/ Kota dan masyarakat dalam bentuk monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang serta arahan kebijakan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Melalui pembinaan ini diharapkan adanya peningkatan dalam kesesuaian pemanfaatan ruang oleh masyarakat maupun Kabupaten/Kota terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Dari target kinerja untuk sasaran pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun 2015 menunjukkan hasil yang positif. Dari target kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW provinsi yang meningkat capaiannya adalah sebesar 64,36%. Indikator ini diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 99,40% dari target kinerja akhir RPJMD sebanyak 64,75%. Capaian ini menjadikan kinerja untuk IKU ke-17 untuk DIY tahun 2015 ini masuk dalam kriteria sangat tinggi. Namun demikian, tantangan pengendalian pemanfaatan ruang akan semakin berat kedepannya seiring dengan meningkatnya aktifitas kegiatan perdagangan dan jasa, industri, pembangunan perumahan, dan aktifitas sosial ekonomi lainnya.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.51 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali Indikator


Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Persen 64,21 Provinsi meningkat.

64,25

64,36

% Realisasi



100,17

64,75

99,4

Sumber: PUESDM DIY, 2016)

Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi bisa dilihat dalam beberapa data berikut ini: 

Luas Total wilayah pemanfaatan ruang DIY sebesar: 318.580,00 Ha. Pada tahun 2015



Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan Petunjuk Teknis Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Penataan Ruang diperoleh hasil kesesuaian pemanfaatan ruang DIY Tahun 2015 dengan pola ruang RTRW DIY seluas 206.574,11 Ha, atau sebesar 64,36%



Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 meningkat sebesar 0,15%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target 2015 pencapaiannya sebesar 100,17%. Target akhir RPJMD 2017 sebesar 64,75% sehingga capaian 2015 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2017 capaiannya sebesar 99,40%.

Faktor yang mendukung yaitu konsistensi pemanfataan ruang khususnya di kawasan budidaya sebesar 66,44%. Hal ini di karenakan kesadaran dan ketaatan pemerintah dan masyarakat terhadap dokumen perencanaan tata ruang meningkat.

3.2 Pencapaian Kinerja Lainnya 3.2.1 Millenium Development Goals (MDGs) MDGs merupakan salah satu komitmen global dan pengukur tingkat akuntabilitas internasional bagi setiap negara yang disepakati menjadi rambu-rambu pembangunan di tingkat nasional dan daerah, selain Indeks Pembangunan Manusia 3-86 | Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

(IPM) serta Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pembangunan di DIY saling bertautan memberikan kontribusi pada capaian-capaian Indikator Kinerja Utama di Daerah, MDGs, IPM, dan IDG. Tahun 2015 merupakan masa akhir pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs) dan masa transisi menuju pencapaian indikator-indikator pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan penyempurnaan dari tujuan MDGs yang belum tercapai, termasuk di DIY perlu mendapatkan perhatian besar capaian-capaiannya. Keberhasilan pembangunan MDGs di DIY memberikan kontribusi bagi pencapaian MDGs nasional dan internasional. Isu-isu pembangunan daerah di DIY telah menjadi indikator-indikator pencapaian MDGs. Komitmen kuat Pemerintah Daerah DIY dalam upaya mewujudkan tercapainya target MDGs pada tahun 2015 telah menghasilkan prestasi di tingkat nasional. Tiga dari empat jenis penghargaan MDGs dapat diraih oleh DIY, yaitu Provinsi dengan Tingkat Pencapaian MDG Terbaik Tahun 2014 (Terbaik Ke-II), Provinsi dengan Pengentasan Kemiskinan TerbaikTahun 2012-2014 (Terbaik Ke-III), dan Provinsi dengan Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak Tahun 2012-2014 (Terbaik Ke-II). Inpres

No

3

Tahun

2010

tentang

Pembangunan

Berkeadilan

telah

diimplementasikan dalam bentuk Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDG di Daerah yang ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 36.2/TIM/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs yang menjadi panduan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target MDGs. Strategi untuk pencapaian baik target MDGs maupun IPM-IPG nampak dalam gambar berikut ini:


LKj DIY Tahun 2015

Gambar 3.28 Strategi Peningkatan Kualitas IPM dan MDGs Walaupun tidak semua indicator MDGs dapat dicapai secara optimal, namun capaian MDGs di DIY menunjukkan hasil yang positif. Mayoritas indikator dari 7 tujuan pembangunan dan 57 indikator telah dicapai pada tahun 2014. Sebagian indikator bahkan sudah tercapai saat ini sebelum tahun 2015 yang menjadi tahun pencapaian tujuan MDGs. Beberapa indikator di bidang pendidikan telah menunjukkan pencapaian yang baik, seperti pencapaian angka melek huruf usia 1525 tahun, ataupun rasio angka partisipasi murni baik perempuan dan laki-laki di jenjang pendidikan SD dan SLTP. Begitu juga dengan prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi serta gizi buruk, telah mencapai target. Upaya percepatan pencapaian target dan indikator MDGs DIY di akhr periode secara umum telah sesuai dengan target yang diharapkan meskipun masih menyisakan beberapa indikator yang berstatus offtrack, yaitu kemiskinan, unmet need, Proporsi perempuan yang duduk di DPRD dan CO2


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.52 Target dan Realisasi Pencapaian MDGs di DIY Tahun 2014 No

Indikator

Capaian Target MDGs 2015 2014

Capaian 2015

Status

Sumber

Tujuan 1. MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Target 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 1.1 Proporsi penduduk 14,55 10,30% 13,16 ● BRS DIY, 4 Januari dengan pendapatan 2016 kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari 1.1a Persentase penduduk ● yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional 1.2 Indeks Kedalaman 2,19% 2,50% 2,02% ● BRS DIY, 4 Januari Kemiskinan 2016 1.4 Laju pertumbuhan PDB 2,12% 2,20% 8,54% ● BPS DIY, Sakernas per tenaga kerja Agustus 2015 ▼ 1.5 Rasio kesempatan kerja 68,64 Meningkat (Angka 65,60 BPS DIY, Sakernas terhadap penduduk usia menurun, tapi Agustus 2015 15 tahun ke atas targetnya tetap meningkat) 1.7 Proporsi tenaga kerja 28,67 Menurun 27,46 ● BPS DIY, Sakernas yang berusaha sendiri Agustus 2015 dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja 1.8 Prevalensi balita dengan 8,42% 10% 8,04% ● Dinkes, 2015 berat badan rendah/ kekurangan gizi 1.8a Prevalensi balita gizi 0,49% < 1% 0,50% ● Dinkes, 2015 buruk 1.8b Prevalensi balita gizi 7,91% 5% 11,9% ● Dinkes, 2015 kurang 1.9 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum: 1400 Kkal/kapita/hari 18,66 8,50% 18,66 ● Dinkes, 2015 2000 Kkal/kapita/hari 72,5 35,32% 72,5 ● Dinkes, 2015 TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar ► 2.1 Angka Partisipasi Murni 96.81 100 96,36 Lap MDGs 2015 (APM) sekolah dasar ► 2.2. Proporsi murid kelas 1 94,08 100 94,47 Lap MDGs 2015 yang berhasil menamatkan sekolah dasar ► 2.3 Angka melek huruf 99.70 100 100 Lap MDGs 2015 penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki


LKj DIY Tahun 2015

No

Indikator


Capaian 2015

Status

Sumber

TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 3.1 Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi Rasio APM perempuan/ 95,11 100 103,43 ● Lap MDGs 2015 laki-laki di SD Rasio APM perempuan/ 97,92 100 ● laki-laki di SMP Rasio APM perempuan/ 98,25 100 ● laki-laki di SMA Rasio APM perempuan/ 112,61 100 93,79 ● laki-laki di Perguruan Tinggi 3.1a Rasio melek huruf 99,91 100% 100,12 ● perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun 3.2 Kontribusi perempuan 43,29 39,23 43,88 ● BPS, Sakernas dalam pekerjaan upahan Agustus 2012 di sektor non pertanian ► 3.3 Proporsi kursi yang 16% DPRD DIY: 30 13% KPUD dan BPPM diduduki perempuan di DPRD Kab/Kota: 30 DIY DPR TUJUAN 4: MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK Target 4A: Menurunkan Angka Kematian Balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu 19902015 4.1 Angka Kematian Balita 8,8% 16 378 ● Dinkes, 2015 per 1000 kelahiran hidup 405 kasus/ kematian 45.593 kh (43.704 kelahiran hidup) 4.2 Angka Kematian Bayi 8,8% 16 329 ● Dinkes, 2015 (AKB) per 1000 kelahiran 405 kasus/ kematian hidup 45.593 kh (43.704 kelahiran hidup) ► 4.2a Angka Kematian 293 kasus 16 248 Dinkes, 2015 Neonatal per 1000 kematian kematian kelahiran hidup neonatal (43.704 dari 40.138 kelahiran kelahiran hidup) hidup ► 4.3 Persentase anak usia 1 98,6% 100 93,9% Dinkes, 2015 tahun yang diimunisasi campak


LKj DIY Tahun 2015

No

Indikator


Capaian 2015

Status

Sumber

TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 5.1 Angka Kematian Ibu per 92,18 (37 100 29 kasus per ● Dinkes, 2015 100,000 kelahiran hidup kasus 43.704 kematian kelahiran ibu dari hidup 40.138 kelahiran hidup) 5.2 Proporsi kelahiran yang 99,92% 99% 99,95 ● Dinkes, 2015 ditolong tenaga kesehatan terlatih 5.3 Angka pemakaian 80,22% 80% 77,84% ● Dinkes, BKKBN, kontrasepsi (CPR) bagi (Dinkes, 2015 perempuan menikah usia 2015) 15-49, semua cara 79,43% (BKKBN, 2015) 5.3a Angka pemakaian 80,22% 80% 79,43% ● BKKBN kontrasepsi (CPR) pada (BKKBN, perempuan menikah usia Desember 15-49 tahun, cara 2015) modern 5.4 Angka kelahiran remaja 685 kasus 24 per 1000 1.078 kasus ▼ BKKBN (perempuan usia 15-19 (SDKI 2012 (mempertahankan tahun) per 1000 40 per TFR 1,8) perempuan usia 15-19 1000) tahun 5.5 Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya satu kali kunjungan dan empat kali kunjungan) 1 kunjungan: 100% 100% 100% ● ► 4 kunjungan: 92,02% 95% 92,59% ▼ Unmet Need (kebutuhan 7,67% 5% 7,73% 5.6 keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi) Tujuan 6: MEMERANGI HIV dan AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS hingga tahun 2015 6.1 Prevalensi HIV dan AIDS 0,07% <0,5% 0,09% ● Dinkes (persen) dari total Prov DIY, populasi 2010, 2013 128.803 ► 6.2 Penggunaan kondom 189.925 50% laki-laki; -Dinkes Prov DIY, dipelayanan pada hubungan seks buah 50% perempuan kesehatan 2011 dan berisiko tinggi terakhir - KPA, 2013(Data 751.592 di outlet (distribusi di jumlah kondom pelayanan yang didistribusi) kesehatan pada laki-laki dan perempuan)


LKj DIY Tahun 2015

No

Indikator

6.3

Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral

6.5


Capaian 2015

Status

25,69%

80%

60,52%

▼

92%

90%

92,75%

●

Sumber -Riskesdas, 2010 -Dinkes DIY 2013 (Survey Pengetahuan Sederhana)

Sistem Informasi HIV dan AIDS Dinas Kesehatan DIY -Capaian belum mencapai target disebabkan banyak ODHA masih menolak untuk segera akses Target 6C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015 6.6 Angka kejadian dan tingkat kematian akibat Malaria 66.a Angka kejadian Malaria 0,02 0,0017 0,003 ● -Dinkes DIY, 2011, (per 1,000 penduduk): 0,038 (revisi 0,05) 2013 (revisi 0,05) 6.7 Proporsi anak balita yang 100% 100% 100% ● Dinkes DIY, 2010, tidur dengan kelambu 2013 berinsektisida 6.8 Proporsi anak balita 100% 100% 100% ● DinkesDIY, 2010, dengan demam yang 2013 diobati dengan obat anti malaria yang tepat 6.9 Angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian akibat Tuberkulosis ► 6.9a Angka kejadian 79,74 83,5 70,78 Dinkes Tuberkulosis (semua (2544 kasus DIY, 2010, 2013 kasus/100,000 TB) penduduk/tahun) 6.9b Tingkat prevalensi 36,96 44,8 70,78 (2544 ► Dinkes Tuberkulosis (per kasus) DIY, 2013 100,000 penduduk) 6.9c Tingkat kematian karena 1,94 4 0,34 ● Dinkes Tuberkulosis (per DIY, 2013 100,000 penduduk) 6.10 Proporsi jumlah kasus Dinkes Tuberkulosis yang DIY terdeteksi dan diobati dalam program DOTS


LKj DIY Tahun 2015

No

Indikator


Capaian 2015

Status

Sumber

► 6.10a Proporsi jumlah kasus 57,8% 70% 70% Dinkes Tuberkulosis yang DIY terdeteksi dalam program DOTS ► 6.10b Proporsi kasus 84,92% 85% 85% Dinkes Tuberkulosis yang diobati DIY dan sembuh dalam program DOTS TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Target 7A: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang ► 7.1 Rasio luas kawasan 51,14% 50% 51,14% BLH DIY tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan ► 7.2 Jumlah emisi karbon 6.297,059 5.052,162 5.667,672 BLH DIY/Bappeda dioksida (CO2) Gg CO2e Gg CO2e Gg CO2e Ket: secara alami tetap naik namun kecepatan naik telah terkurangi 7.3 Jumlah konsumsi bahan 26,5 metrik 30 metrik ton 25 metrik ● BLH DIY perusak ozon (BPO) ton CFCs ton dalam metrik ton 7.4 Proporsi tangkapan ikan 6996,9 ton 1,46% 6996,9 ton ≈ ► Masih dlm batasan yang berada dalam ≈ 2,4% 2,4% tangkap max yg batasan biologis yang diperbolehkan aman (dicari maxnya) Diskanla DIY 7.5 Rasio luas kawasan 18,80 17,80 18,9% ● Dishutbun lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan 7.6 Rasio kawasan lindung 3.388,46 5 ha 3.570,46 ha ▼ Diskanla DIY perairan terhadap total Ha (1,42%) luas perairan teritorial 7.8 Proporsi rumah tangga 77,65% 80% 81,25% ● Lap MDGs 2015 dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan 7.8a Perkotaan 75,11% 80% 80,05% ● Lap MDGs 2015 7.8b Perdesaan 80,01% 80% 83,96% ● Lap MDGs 2015


LKj DIY Tahun 2015

No

Indikator

7.9

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan 7.9a Perkotaan 7.9b Perdesaan 7.10 Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan


Capaian 2015

Status

87,10%

90%

91,41%

●

Lap MDGs 2015

94,30% 83,46 3,5%

95% 90% 3,01%

95,62% 91,53% 3,01%

● ● ●

Lap MDGs 2015 Lap MDGs 2015 Lap MDGs 2015

Sumber

Status: ●Sudah Tercapai►Akan Tercapai▼Perlu Perhatian Khusus Sumber: Bappeda DIY, 2015

Permasalahan yang terjadi seperti adanya kesenjangan yang cukup lebar dalam pencapaian MDGs antar provinsi dan antar kabupaten/ kota serta antar tingkat sosial ekonomi; tingkat kemiskinan yang masih menjadi anomali bagi pelaksanaan pembangunan daerah dimana DIY itu tingkat IPM-nya bagus, indeks kebahagian terbagus namun kemiskinan pada rangking bawah di antara provinsi lainnya. Selain itu beberapa indikator tidak dapat diintervensi karena menyangkut proses politik; koordinasi program-program bagi pengurangan kemiskinan yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya, termasuk untuk perlindungan dan pemberdayaan orang miskin dan perbaikan pelayanan public serta kesempatan kerja terutama kesempatan kerja formal masih perlu diperluas untuk meningkatkan kesejahteraan. Begitu juga upaya-upaya perlindungan dan pemenuhan hak pekerja masih belum optimal, termasuk dalam upaya mempersempit kesenjangan upah antarpekerja pada tingkatan yang sama Upaya penegakan hukum dan sosialisasi yang belum efektif terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan, termasuk kaitannya dengan pencemaran udara dan air. Adapun persoalan kesehatan reproduksi khususnya kesehatan reproduksi remaja dan HIV/ AIDS perlu menjadi perhatian semua pihak. Persoalan kesehatan reproduksi remaja dan HIV/ AIDS merupakan isu yang bukan hanya terkait dengan aspek kesehatan medis saja, namun juga berbagai faktor sosial yang lain. Upaya memberikan solusi dari permasalahan yang ada antara lain memperbaiki lingkungan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin. Juga dukungan pendanaan untuk memperbaiki infrastruktur


LKj DIY Tahun 2015

yang akan mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Perlunya kebijakan prioritas pendidikan dan pelayanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi warga miskin, dan mendorong inklusi sosial bagi warga miskin dan kelompok marjinal dalam pembangunan dan kehidupan sosial. Persoalan kespro remaja menjadi tantangan untuk mengedukasi publik bahwa remaja berhak mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi secara memadai. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalkan akses yang tidak aman dan bisa berujung pada persoalan kehamilan yang tidak dikehendaki atau bentuk lain kekerasan berbasis gender. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat melalui posyandu, desa/ kelurahan siaga, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan. Hal penting lainnya yaitu edukasi tentang HIV/ AIDS, yang penting memasukkan aspek pencegahan serta rehabilitasi medik maupun sosial untuk mengurangi pengucilan bagi para penderitanya. Peningkatan angkutan publik dan sarana jalan yang aman dan nyaman, untuk pengurangan polusi udara. Juga perlu edukasi publik dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perusakan dan pencemaran lingkungan. 3.2.2 Indeks Pembangunan Manusia Pembangunan manusia menjadi titik sentral dalam proses pembangunan, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Bangsa yang unggul akan dapat meningkatkan peradaban yang dicita-citakan menjadi pusat pendidikan, kebudayaan dan tujuan wisata yang terkemuka. Pengukuran kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity), dimensi pendidikan/ pengetahuan (knowledge) serta dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (standard of living). Sejak pertama dirilis, IPM telah mengalami penyempurnaan metode beberapa kali dan yang terakhir dilakukan pada IPM tahun 2014. Penyempurnaan metode dilakukan dengan pertimbangan beberapa indikator sudah tidak tepat untuk


LKj DIY Tahun 2015

digunakan, seperti Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dan indikator PDB/ PDRB per kapita juga belum bisa menggambarkan pendapatan masyarakat secara utuh. Selain itu, penggunaan rumus rata-rata hitung (aritmatik) dalam penghitungan IPM memungkinkan capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi pada dimensi lain.

Gambar 3.29 Dimensi Indeks Pembangunan Manusia dan Indikator Penyusunnya Sumber: BPS, 2015

Walaupun demikian, trend capaian Indeks Pembangunan Manusia DIY dari tahun 2005 sampai dengan 2014 menunjukkan bahwa IPM di tingkat DIY cenderung mengalami peningkatan. Metode pengukuran yang baru tidak mempengaruhi tingginya Indeks Pembangunan Manusia di DIY yang selalu berkisar antara 70-80. Sebaliknya model pengukuran baru ini mengakibatkan angka IPM tingkat nasional turun level yang berkisar pada angka 60-70. Nilai Indeks Pembangunan Manusia DIY lebih tinggi dibandingkan dengan skala nasional, dan menempati rangking ke 2 setelah DKI Jakarta (Statistik BPS, 2015, p. 92). Ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia di DIY yang semakin membaik dan kualitas sumber daya manusia DIY lebih unggul di tingkat nasional. Menurut Statistik BPS 2015, indeks pembangunan manusia di DIY mencapai 76,81, lebih tinggi dari IPM nasional yang hanya 68,90.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.53 Capaian Sasaran Indeks Pembangunan Manusia di DIY Indikator Indeks Pembangunan Manusia di DIY Indeks Pembangunan Manusia di Nasional

2011 75,37 66,53

2012 75,93 67,09

2013 76,15 67,70

2014 76,44 68,31

2015 76,81 68,90

Sumber: Statistik DIY, 2015

Gambar 3.30 Trend Capaian IPM di DIY dan Nasional Tahun 2010-2015 Sumber: Statistik BPS DIY, 2015

Secara umum, kualitas pembangunan manusia yang tertinggi dicapai oleh Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Kabupaten Sleman dan Bantul. Sebaliknya, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul selama satu dekade terakhir selalu berada di peringkat terakhir. Penyempurnaan metode penghitungan memberi dampak penurunan level IPM di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul, tetapi cenderung meningkatkan level di Kabupaten Sleman dan Bantul serta Kota Yogyakarta. Pencapaian IPM tahun 2014 Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman berada pada kategori sangat tinggi, sementara IPM Kabupaten Bantul dan Kulonprogo berada pada kategori tinggi. Hanya IPM Kabupaten Gunungkidul yang berada pada kategori sedang (Statistik BPS, 2015). IPM menurut Kabupaten/ Kota di DIY tahun 2014 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan angka IPM sebesar 83,78 diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 80,73, Kabupaten Bantul sebesar 77,11, Kabupaten Kulon Progo sebesar 70,68 dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 67,03.


LKj DIY Tahun 2015

Kenaikan nilai IPM di DIY terjadi di semua kabupaten/ kota. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah kabupaten/ kota di DIY semakin baik di dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan. Peningkatan nilai IPM yang dicapai oleh Kabupaten/ Kota dari tahun 2013-2014 adalah Kabupaten Sleman (0,42), Pemerintah Kabupaten Bantul (0,33), Pemerintah Kabupaten Kulonprogo (0,54), Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul (0,72), dan Pemerintah Kota Yogyakarta (0,17). Tabel 3.54 IPM Menurut Komponen dan Kabupaten/ Kota di DIY Terkini Kabupaten/ Kota Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Kota Yogyakarta DIY

Angka Harapan Rata-Rata Pengeluaran Riil Harapan Lama Lama Per Kapita yang Hidup Sekolah Sekolah Disesuaikan (Tahun) (%) (Tahun) (000 Rp) 74,90 13,27 8,20 8.480 73,24 14,62 8,74 13.921 73,39 12,82 6,45 8.235 74,47 15,64 10,28 14.170 74,05 15,97 11,39 16.755 74,50 14,85 8.84 12.294

IPM

Peringkat IPM

70,68 77,11 67,03 80,73 83,78 76,81

4 3 5 2 1 2


Secara umum, tingginya angka harapan hidup penduduk DIY dipengaruhi oleh faktor gaya hidup (life style) yang dikenal low profile disamping faktor perbaikan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat yang mendorong penurunan angka kematian bayi dan balita. Tingkat kualitas kesehatan yang tinggi di DIY yang ditandai

dengan bermunculannya pusat-pusat

pelayanan kesehatan dan

pengobatan baik berupa rumah sakit, Puskesmas, klinik, balai penyembuhan tradisional, apotek, dan lainnya. Pendidikan di DIY juga telah melahirkan tenagatenaga kesehatan yang handal. Faktor-faktor tersebut meningkatkan angka kelahiran yang sehat, Ibu melahirkan yang sehat, namun menurunkan angka kematian ibu dan bayi, terawatnya lansia. Beberapa kantor sudah memperhatikan pelayanan bagi lansia. Tingkat pengetahuan para wanita tentang kesehatan pada saat

hamil

dan

melahirkkan

juga

menyadarkan

mereka

untuk

selalu

memperhatikan hal-hal yang positif bagi kesehatan mereka. Kesederhanaan hidup, pengendalian ambisi, kepercayaan pada Asal Muasal Kehidupan, pemantapan sosio-kultural juga mendorong harapan lamanya


LKj DIY Tahun 2015

kehidupan. Sayangnya, akhir-akhir ini masyarakat dilelahkan oleh kemacetankemacetan berlalu lintas dan berdampak pada polusi udara. Angka Harapan Hidup yang paling tinggi di wilayah Kulon Progo karena kondisi sosio kultural masyarakat Kulon Progo yang cenderung alamiah dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan, gaya hidup yang lebih sederhana, lingkungan alam yang yang segar sehingga memberikan dampak panjangnya usia hidup. Angka harapan hidup yang tinggi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman karena didukung oleh tingginya kualitas pelayanan kesehatan, banyaknya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,banyaknya sumber daya kesehatan. Infrastruktur kesehatan utama yang tersedia di DIY mencakup rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas/ puskesmas pembantu/ puskesmas keliling, balai pengobatan, dan apotek baik swasta maupun milik pemerintah. Tenaga kesehatan yang tersedia terdiri dari dokter, bidan, perawat, mantra, tabib, dan lainnya. Berdasarkan Statistik BPS yang di-release tahun 2015, jumlah rumah sakit tercatat sebanyak 72 unit yang terdiri dari 13 rumah sakit pemerintah dan 59 swasta, termasuk rumah sakit khusus. Total kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 6.249 unit. Sejumlah 579 unit puskesmas/ puskestu/ puskesling yang tersebar di lima kabupaten/ kota di DIY dengan rincian puskesmas sebanyak 121 unit, puskestu sebanyak 321 unit dan puskesling sebanyak 137 unit. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tuntutan penyediaan rumah sakit maupun kapasitas tempat tidur menjadi sebuah keharusan untuk menjaga standar pelayanan kepada masyarakat. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah rumah sakit bertambah secara nyata. Demikian pula dengan kapasitas tempat tidur di rumah sakit juga meningkat secara nyata selama beberapa tahun terakhir. Dari sisi aksesibilitas, rasio rumah sakit per 100.000 penduduk mencapai 2 unit. Artinya, terdapat 2 unit rumah sakit untuk setiap 100.000 penduduk atau satu rumah sakit rata-rata menanggung pelayanan sekitar 50 ribu jiwa penduduk. Infrastruktur juga berpengaruh dalam rata-rata lama sekolah di DIY. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah sangat berkaitan dengan citra kota pendidikan berbudaya, kota pelajar, kota budaya sehingga DIY menjadi barometer kemantapan


LKj DIY Tahun 2015

pendidikan tingkat nasional dan menjadi rujukan rujukan studi pelajar/ mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara. Mereka ada yang masuk di lingkungan pendidikan DIY sejak di Sekolah dasar ataupun Sekolah Menengah, namun sebagian besar hanya ketika melanjutkan ke perguruan tinggi. Banyak pendatang terpelajar itu lebih menyukai tetap tinggal di DIY walaupun sudah selesai studi, namun ada juga yang langsung pulang ke daerah. Hal ini juga tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur pendidikan yang relatif lengkap mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Faktor yang lainnya terkait dengan cara pandang sebagian besar orang tua di DIY terhadap kebutuhan pendidikan anak sebagai proses investasi. Meskipun demikian, indikator rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja (25 tahun ke atas) berada pada peringkat ke empat nasional dengan level 8,84 tahun. Aspek kehidupan yang layak yang diukur dari daya beli (pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan) penduduk DIY berada di peringkat keempat tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Bali. Fenomena tingginya daya beli penduduk DIY terkait dengan tingkat harga relatif barang dan jasa yang lebih rendah atau lebih murah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini menyebabkan nilai nominal uang yang sama ketika dibelanjakan di wilayah DIY bisa mendapatkan barang atau jasa dalam kuantitas yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah lainnya. Pendapatan per kapita menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada tahun 2015, yakni sebesar Rp 22,86 juta per kapita. Capaian pendapatan (PDRB) per kapita tersebut tidak bisa diperbandingkan dengan target pada tahun yang sama, karena BPS merilis capaian PDRB tahun 2015 dengan menggunakan asumsi tahun dasar 2010. Ketimpangan pendapatan di DIY cenderung tinggi, yang tergambar dari capaian indeks ketimpangan pendapatan sebesar 0,43 pada 2015. Laju pertumbuhan pendapatan masyarakat golongan kaya, masih belum dapat diimbangi dengan laju pertumbuhan pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. Sebesar 40% penduduk berpendapatan terendah menerima 16,82% dari total pendapatan, sementara 20% penduduk berpendapatan tertinggi menerima 50,03% dari pendapatan, artinya kelompok 20% ini menikmati tiga kali lipat dari penduduk berpendapatan terendah.


LKj DIY Tahun 2015

Distribusi pendapatan di DIY masih terjadi ketimpangan karena pertumbuhan ekonomi terpusat di Kota Yogyakarta dan Sleman, sementara di Kulon Progo dan Gunungkidul cenderung lamban. Infrastruktur dan kualitas SDM yang kurang merata mengakibatkan kesenjangan. Terpusatnya Angka Partisipasi Sekolah secara sporadis karena terpusatnya keberadaan infrastruktur di perkotaan. Ketidak terjangkauan tempat sekolah oleh partisipan sekolah menjadi permasalahan dalam capaian rata-rata lama sekolah. Kondisi IPM di kabupaten/ kota yang menunjukkan hal yang kontras pada hampir semua kompositnya membuktikan adanya kesenjangan antar wilayah di DIY dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Langkahlangkah

pengurangan

kesenjangan

dapat

dilakukan

dengan

optimalisasi

pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset di DIY yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/ kota berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki oleh kabupaten/ kota. Infrastruktur yang menghubungkan ke daerahdaerah tersebut akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru, sehingga ada pemerataan dan pertumbuhan. Kabupaten Gunungkidul memiliki kekayaan keindahan panorama yang berdaya tarik tinggi, yang berupa hutan, ngarai, lembah, perbukitan, pantai, dan lainnya yang dapat dikelola secara optimal sehingga ada aliran pendapatan bagi masyarakat. Pembukaan cabang-cabang lembaga-lembaga pendidikan ataupun pelayanan kesehatan yang menjadi pilihan masyarakat di kawasan-kawasan pinggiran dapat menjadi alternatif, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan di daerahnya tanpa harus urbanisasi ke Kota Yogyakarta dan Sleman, juga tidak perlu mencari pelayanan kesehatan di luar daerahnya, juga tidak perlu mencari penghidupan di tempat lainnya. Kegiatan investasi yang terpusat dan besar-besaran di Kota Yogyakarta dan Sleman harus diperluas dan diarahkan untuk pengembangan wilayah yang memiliki potensi tetapi infrastrukturnya masih tertinggal. Mengingat daerah-daerah yang memiliki IPM tinggi lebih dominan yan bertopografi yang landai/ dataran, dengan jaminan kemudahan aksesibilitas, maka perlu dibangun infrastruktur dan moda transportasi yang mampu menjangkau kawasankawasan yang bertopografi lereng, pantai, gunung, sehingga terhubung antara pusat-pusat pertumbuhan, yang menjadi stimulasi pusat pertumbuhan baru. Pertimbangan multiplier effect dan trickle up down effect yang didukung pemangku


LKj DIY Tahun 2015

yang sifatnya penta-helix perlu meningkatkan infrastruktur yang mendukung perbaikan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, kesehatan di daerah-daerah terpencil. Pembangunan multi sektoral yang terfokus berbasis kecamatan dilaksanakan dengan berkelanjutan dan menggalakkan pemberdayaan masyarakat. 3.2.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) hanyalah dua indikator kinerja dalam pembangunan daerah disamping MDGs yang nantinya beralih menjadi SDGs, Indeks Pembangunan Manusia, karena memang pembangunan itu kompleks cakupannya, sehingga belum ada suatu pengukuran yang dapat mencakup kompleksitas pembangunan tersebut. Indeks Pembangunan Genger dan indeks pemberdayaan gender menunjukkan kinerja dalam pemberdayaan

perempuan

yang

selama

ini

dianggap

rentan

terhadap

marginalisasi. Ketidakadilan terhadap perempuan sudah terjadi belahan dunia manapun, sehingga pembangunan responsif gender menjadi bagian dari kaidah akuntabilitas internasional. 3.2.3.1

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Jika melihat data kependudukan yang di-release BPS pada tahun 2015 jumlah penduduk DIY terkini tercatat 3.666.533 jiwa, dengan persentase jumlah penduduk laki-laki 49,47 persen dan penduduk perempuan 50,53 persen. Proyeksi penduduk SP2010 back casting, persentase penduduk kota mencapai 66,74 persen dan penduduk desa mencapai 33,26 persen. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2014 terhadap tahun 2010 mencapai 0,98 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya, yakni 0,82 persen. Agar tidak terjadi ketimpangan, diperlukan langkah-langkah pemberdayan terhadap perempuan, mengingat perempuan merupakan sumber daya yang dapat diandalkan untuk membentuk generasi berperadaban di DIY. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan peran perempuan untuk berpartisipasi dan mendapatkan akses, kontrol, manfaat, terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur dan meningkatkan kualitas diri. Tujuan dari pemberdayaan perempuan antara lain: mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran


LKj DIY Tahun 2015

perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Sedangkan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya (UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak). Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM, dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. DIY termasuk salah satu provinsi yang nilai IPG nya tertinggi ditingkat nasional. DIY menempati rangking ke 3 dengan capaian IPG sebesar 94,31, setelah DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Capaian IPG Kota Yogyakarta menempati rangking ke 3 di antara kabupaten/kota lainnya di Indonesia dengan kinerja 99,27. Capaian IPG DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015 capaian IPG DIY sebesar 94,31 sedangkan IPG nasional sebesar 90,34. Berdasarkan sebaran kabupaten/kota di DIY, capaian IPG saat ini tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 99,27 dan capaian terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul sebesar 82,27. Kota Yogyakarta merupakan kota pusat pertumbuhan ekonomi dengan daya tarik investasi dari luar DIY, pusat pemerintahan di DIY, pusat pelayanan barang dan jasa sehingga hampir semua kegiatan dan infrastruktur terpusat di sini. Pola pikir para perempuan yang tinggal di sini relatif lebih maju daripada di daerah lain. Organisasi-organisasi perempuan juga berkembang pesat.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.55 Capaian IPG Menurut Kabupaten/ Kota di DIY, 2011-2015 Kabupaten/Kota D I Yogyakarta Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Kota Yogyakarta

2011

2012

2013

2014*

2015*

72,51 67,04 71,33 65,42 74,17 77,56

73,07 67,85 71,71 66,04 74,75 77,92

74,11 68,41 72,69 66,62 75,76 78,71

94,15 94,23 94,33 81,76 95,50 98,48

94,31 94,65 94,41 82,27 96,09 99,27

*Data 2014 dan 2015 merupakan kondisi tahun 2013 dan 2014, namun di-release 2015 Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015

Berikut gambar trends capaian IPG di DIY 2011-2015:

Data 2014 dan 2015 merupakan kondisi tahun 2013 dan 2014, namun direlease 2015

Gambar 3.31 Tren Capaian IPG di Provinsi, Kabupaten, Kota dan Nasional Sumber: Kementerian PP &PA, 2015


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.56 Capaian Menurut Komponen, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/ Kota DIY, 2011-2015 Provinsi/ Kab/Kota DIY Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Kota Yogyakarta Provinsi/ Kab/Kota

Angka Harapan Hidup (Tahun) L P 71,37 75,16 72,53 76,24 69,42 73,32 69,07 72,99 73,21 76,86

Angka Melek Huruf (Persen) L P 96,28 87,09 96,98 86,50 96,39 86,25 92,22 78,63 97,90 89,76

71,59 75,37 99,78 96,85 11,96 11,30 Angka Harapan Hidup (Tahun)

L P DIY 72,72 76,36 Kulon Progo 72,82 76,85 Bantul 71,22 75,13 Gunungkidul 71,37 75,30 Sleman 72,43 76,39 Kota Yogyakarta 72,03 75,98 Sumber: BPS, Kementerian PP &PA

3.2.3.2

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) L P 9,78 8,67 9,15 8,07 9,35 8,36 7,84 6,32 11,18 9,97

Harapan Lama Sekolah (Tahun) L P 15,21 14,50 13,09 14,48 14,89 13,98 13,00 12,14 15,96 15,44 16,22 15,85

Sumbangan Pendapatan (Persen) L P 60,82 39,18 68,03 31,97 62,06 37,94 61,60 38,40 62,21 37,79

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2011 2012 2013 72,51 73,07 74,11 67,04 67,85 68,41 71,33 71,71 72,69 65,42 66,04 66,62 74,17 74,75 75,76

57,92 42,08 77,56 77,92 78,71

Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Lama Sekolah disesuaikan (Tahun) (Ribu Rupiah) L P L P 9,42 8,29 14.635 12.207 8,81 7,64 11.424 8.207 9,21 8,31 16.463 13.548 7,26 5,72 13.970 5.551 10,83 9,76 15.402 13.979 11,73 10,86 15.893 18.062

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2014 94,15 94,23 94,33 81,76 95,50 98,48

2015 94,31 94,65 94,41 82,27 96,09 99,27

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. IDG disusun dari tiga komponen, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Capaian IDG DIY dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena turunnya peran perempuan di DPRD dan kurang proporsionalnya tenaga kerja perempuan. DIY menempati rangking 16 Hal ini menandakan peran serta perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan di bawah rata-rata IDG nasional. DIY berada pada posisi Kuadran II karena IPG tinggi, namun IDG rendah, sejak partisipasi perempuan di dalam DPRD di bawah 30%, walaupun sebelumnya DIY pernah berada di Kuadran I karena IPG dan IDG sama-sama tinggi.


LKj DIY Tahun 2015

Tabel 3.57 Capaian IDG DIY Terkini Provinsi/ Kabupaten/ Kota D I Yogyakarta Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Kota Yogyakarta

Keterlibatan perempuan di Parlemen (%) 10,91 15,00 6,67 15,56 26,00 25,00

Perempuan sbg Tenaga Profesional (%) 45,76 61,08 43,99 48,31 44,52 45,26

Sumbangan Pendapatan Perempuan (%) 40,19 32,58 39,07 38,46 37,59 43,71

Indeks Perberdayaan Gender (IDG) 66,90 63,68 61,18 68,27 79,37 79,44

Sumber: Kementerian PP dan PA, 2015

Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat pemberdayaan perempuan yang tinggi, hal ini dikarenakan proporsi perempuan yang memiliki kualitas terbaik berada di dua daerah ini. Pemikiran-pemikiran mereka yang dipengaruhi nilai-nilai intelektualitas di lingkungan akademik mendorong peningkatan peran di segala bidang. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), seperti halnya dengan IPG, dihitung dengan disparitas, atau perbedaan ketimpangan dengan lakilaki. Untuk DIY, besarnya masing-masing elemen dasar untuk menghitung kesetaran pemberdayaan gender dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Gambar 3.32 Evaluasi Pelaksanaan PUG Sumber: http: //blackchaser.wordpress.com


LKj DIY Tahun 2015

Terdapat banyak indikator pencapaian yang mendukung capaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Berikut indikatorindikator sasaran yang turut membangun kualitas dan keberdayaan SDM perempuan. Tabel 3.58 Capaian indikator pendukung pencapaian Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender di DIY No

Indikator Kinerja

% Realisasi

Target Akhir RPJMD 2017

Capaian 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 (%)

94,56 96,66 97,14

100,50

96,99

100,15

36,50 36,20 36,51

100,86

36,50

100,03

13,07 11,06 13,08

118,26

13,72

95,34

2015 Capaian Satuan 2014 TargetRealisasi

1 Partisipasi Perempuan di % lembaga swasta 2 Partisipasi Perempuan di % lembaga pemerintah 3 Keanggotaan Perempuan dalam % Organisasi Politik 4 Rasio korban kekerasan rasio tehadap perempuan 5 Rasio Korban kekerasan rasio terhadap anak 6 Pembinaan Organisasi % perempuan

642

0,47

0,56

83,93

618

80,57

347

0,37

0,38

97,4

297

82,50

100,19

100

75,28

62,64 75,14 75,28

Sumber: BPPM DIY, 2015

Kesetaraan gender dapat dilihat dari tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan keanggotaan perempuan di dalam organisasi politik. Pada tahun 2015 Tingkat partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah sebesar 97,14% dari target sebesar 96,66%. Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah sebesar 36,51% dari target sebesar 36,20%, sedangkan Persentase keanggotaan perempuan di dalam organisasi politik adalah sebesar 13,07% dari target sebesar 11,06%. Data DIY dalam Angka 2015 menunjukkan jumlah anggota DPRD DIY periode 20142019 hasil Pemilu Legislatif 2014 berjumlah 55 orang. Komposisinya terdiri dari 48 anggota laki laki ( 87,3 persen) dan 7 anggota perempuan (12,7 persen). Komposisi ini mengindikasikan proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen yang cenderung menurun dibandingkan dengan hasil pemilu periode 2009-2014. Proses politik yang berlangsung secara alami tidak mungkin diintervensi.


LKj DIY Tahun 2015

Jumlah PNS daerah di DIY pada akhir tahun 2014 tercatat sebanyak 57.292 orang yang terdiri dari 28.259 pegawai laki laki (49,3 persen) dan 29.033 pegawai perempuan (50,7 persen). Fakta ini menggambarkan tingkat kesetaraan gender dalam partisipasi di birokrasi/ pemerintahan DIY sudah tercapai. Dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah pegawai daerah meningkat sebesar 1,6 persen dan peningkatan yang terbesar terjadi pada pegawai perempuan. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan di luar rumah tangga masih belum dapat diperhitungkan. Pola perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa TPAK laki-laki lebih dominan dari perempuan. TPAK laki-laki berfluktuasi pada kisaran 77-82 persen, sementara TPAK perempuan berada pada kisaran 57-67 persen. Fenomena ini mengindikasikan keterlibatan penduduk laki-laki dalam aktivitas perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini terjadi karena sebagian besar aktivitas mengurus rumah tangga di DIY dilakukan oleh perempuan dan adanya pandangan bahwa kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab laki-laki sehingga lebih sedikit perempuan yang masuk dalam angkatan kerja. Capaian persentase tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2015 sebesar 36,51% sudah melampaui target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 36,20%. Hal ini disebabkan adanya dukungan dari mitra kerja dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah DIY dan Kab/ Kota yang telah melaksanakan amanat dari SE Gubernur DIY No.411.4/0195 tgl 23 Januari 2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keputusan Gubernur DIY Nomor: 340/KEP/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG dan Pengangkatan pejabat struktural sudah sesuai dengan kompetensi tidak lagi memandang bahwa pemimpin itu laki-laki saja. Capaian pada tahun 2015 sebesar 36,51 juga sudah menunjukkan angka yang lebih baik dibandingkan capaian tahun 2014 sebesar 36,50. Sedangkan apabila dibandingkan antara capaian tahun 2015 terhadap target akhir RPJMD 2017 maka capaian pada tahun 2015 sudah mencapai 100%, dengan kondisi seperti ini maka upaya yang dilakukan adalah mempertahankan angka tersebut sampai dengan akhir RPJMD. Persentase keanggotaan perempuan dalam partai politik sudah menunjukkan angka yang menggembirakan, walaupun keanggataannya di DPRD di bawah 30%,


LKj DIY Tahun 2015

hal ini terlihat dari capaian tahun 2015 sebesar 13,08% yang sudah jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 11,06%. Angka sebesar ini didapat dari jumlah perempuan yang duduk dalam kepengurusan organisasi politik dibagi Jumlah Pengurus Organisasi Politik, hal ini menunjukkan tingkat kesadaran perempuan berpolitik sudah semakin meningkat. Kondisi ini dikarenakan adanya dukungan pemerintah dengan adanya Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kuota perempuan 30%, dan dukungan Mitra kerja dalam hal ini Kesbangpol DIY/ Kab/ Kota, KPU DIY/ Kab/ Kota, BAWASLU DIY/ Kab/ Kota. Capaian tahun 2015 sebesar 13,08 terdapat kenaikan 0,01% apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya sebesar 13,07% , kondisi ini dikarenakan pada tahun 2014 sebagian besar dari organisasi politik sudah berusaha menjalankan amanat Undang- Undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 tentang Kuota perempuan 30%. Sedangkan target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 13,72% optimis dapat tercapai karena pada tahun 2015 saja sudah tercapai sebesar 13,08. Target akhir RPJMD ini masih jauh dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang pemilu tentang kuota perempuan sebesar 30%. Pembinaan organisasi perempuan pada tahun 2015 mempunyai target sebesar 75,14% dengan capaian sebesar 75,28% atau tercapai 100, 19%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan dari mitra kerja antara lain Kab/ Kota, BKOW, DWP dan Ormas di DIY, 55 organisasi perempuan yang dibina tahun 2015 adalah Organisasi perempuan anggota GOW Kota dan GOW Bantul, semuanya masih aktif dan perlu pembenahan managemen dari sisi kepengurusan (reorganisasi) dan kelengkapan administrasi organisasi, dari 55 organisasi yang dibina, yang memiliki ijin (Akte pendirian dan SKT baru 20 organsasi). Jika dibandingkan antara capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2014 dapat dilihat bahwa capaian pada kedua tahun tersebut masing-masing tercapai 100% dari target, kondisi ini terjadi karena adanya dukungan kebijakan berupa Undang-Undang no. 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sampai dengan Tahun 2015 sudah 332 organisasi yang diberikan pembinaan dari target 441 organisasi yang ada sehingga sampai dengan akhir RPJMD tahun 2017 ditargetkan semua organisasi perempuan yang ada sudah mendapatkan pembinaan. Tingkat keberhasilan dari program ini didukung oleh pemangku kepentingan dari multi sektoral, karena kesetaraan gender itu mestinya nampak dalam kehidupan


LKj DIY Tahun 2015

pemerintahan, kehidupan sosio kultural, pertanian, kemudian sarana prasarana publik. Beberapa pemangku kepentingan sudah menyadari perlunya pelibatan secara seimbang antara pelaku laki-laki dan perempuan. Program yang menopang capaian IPG dan IDG ini antara lain Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, dan lain-lain. Kesetaraan gender juga menjadi program ataupun kegiatan di sejumlah lingkungan di luar pemangku terkait, namun juga di lingkungan pendidikan dengan PUG di bidang pendidikan, lingkungan kelautan dan perikanan. Telah menjadi komitmen bersama agar di setiap lembaga memiliki program atau kegiatan yang responsif kesetaraan gender. Semakin menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan maka jumlah penanganan perempuan korban kekerasan pada setiap tahunnya juga semakin sedikit. Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan pada tahun 2015 sebanyak 767 orang dari target sebanyak 644 orang kenaikan 123 kasus atau 20,50%, apabila dilihat sepintas capaian tahun 2015 tersebut tidak sesuai target, Hal ini sangat dipengaruhi oleh meningkatnya kasus kekerasan yang ikut dibarengi dengan kesadaran korban berani melapor kepada layanan pengaduan yang saat ini sudah difasilitasi oleh pemerintah, penegakan hukum masih lemah terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan, keberhasilan Sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak membawa dampak keberanian para korban untuk melaporkan terhadap tindak kekerasan yang dialami. Rasio korban kekerasan terhadap perempuan realisasinya 0,56 (767) dari target 0,47 (644). Peningkatan kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya merupakan fenomena gunung es, kebanyakan korban dulunya takut melapor karena fasilitas pelayanan pengaduan yang belum optimal, sekaligus pelaku kekerasan terhadap perempuan merupakan orang-orang terdekat yang seharusnya mengayomi dan melindungi (Kebanyakan pelaku masih mempunyai hubungan kerabat, dengan korban/ KDRT). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 maka capaian tahun 2015 belum cukup bagus mengingat rumusan indikator ini adalah penurunan angka, sehingga semakin sedikit capaiannya semakin baik. Target akhir RPJMD tahun 2017 sebanyak 618 orang/kasus masih jauh harapan tercapai karena sampai


LKj DIY Tahun 2015

dengan tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 123 kasus/ orang atau 20,50%. Rasio korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2015 sebanyak 0,38, sedangkan targetnya adalah sebanyak 0,37, angka ini menunjukkan bahwa target tahun 2015 belum tercapai, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh oleh meningkatnya kasus kekerasan yang ikut dibarengi dengan kesadaran korban berani melapor kepada layanan pengaduan yang saat ini sudah difasilitasi oleh pemerintah, penegakan hukum

masih lemah terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan,

keberhasilan sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak membawa dampak keberanian para korban untuk melaporkan terhadap tindak kekerasan yang dialami, peningkatan kekerasan terhadap anak setiap tahunnya juga merupakan fenomena gunung es, kebanyakan korban dulunya takut melapor karena fasilitas pelayanan pengaduan yang belum optimal dan pelaku kekerasan terhadap anak merupakan orang-orang terdekat yang seharusnya mengayomi dan melindungi (Kebanyakan pelaku masih mempunyai hubungan kerabat, dengan korban/ KDRT) dan kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan pemanfaatan secara baik dan benar. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebanyak 0,38 (360 kasus) maka capaian tahun 2015 sangat jauh lebih baik yaitu 347 kasus. Target akhir RPJMD tahun 2017 sebanyak 297 anak atau 0,35, masih jauh dari tercapai. Upaya peningkatan perlindungan perempuan dan anak “Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “REKSO DYAH UTAMI”/ RDU) pada tahun 2015 telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008. Solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pembangunan dan pemberdayaan gender melalui pengoptimalan fungsi Forum Komunikasi Pelindungan Perempuan dan Anak dalam sinergitas program kegiatan masingmasing lembaga yang menangani kasus kekerasan. Pemisahan kelembagaan antara kegiatan dengan “RDU” dari SKPD dengan harapan dapat menangani korban kekerasan secara optimal. Perlu peninjauan ulang terhadap peraturan tentang perlindungan anak khususnya mengenai pasal-pasal yang mengatur hukuman terhadap pelaku kekerasan. Prinsip-Prinsip PUG masih perlu untuk diintegrasikan dalam semua aspek pembangunan. Pembinaan Organisasi masih perlu dilakukan dan indikator keberhasilan suatu pembinaan agar dapat terukur. Komitmen para


LKj DIY Tahun 2015

pimpinan tertinggi untuk senantiasa mendorong program pembangunan daerah yang responsif gender sangat diperlukan. Peluang-peluang mendapatkan peran dalam segala bidang bagi perempuan masih harus ditingkatkan.

3.3 Realisasi Anggaran Alokasi Belanja Langsung Pemda DIY Tahun 2015 sebesar Rp1.930.945.434.240,35 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.685.485.375.487,65 atau dengan persentase 87,29%. Apabila dilihat realisasi per sasaran, penyerapan terbesar pada program/ kegiatan pada sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat dengan realisasi sebesar 96,13%, sedangkan penyerapan terkecil pada program/ kegiatan di sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat dengan realisasi sebesar 78,35%. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2015 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Dari seluruh sasaran yang ada, terdapat dua sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya. Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun, realisasi anggaran sebesar 80,41% dan realisasi kinerja sebesar 51,62%. Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat, realisasi anggaran 91,28% dan realisasi kinerja sebesar 80,43%. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah


LKj DIY Tahun 2015

yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder telah terbangun untuk menjawab persoalan ketimpangan pendapatan dan meningkatkan lama tinggal wisatawan dan juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut: Tabel 3.59 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 Kinerja No

Sasaran

1

Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Melek huruf masyarakat meningkat Aksesibilitas pendidikan meningkat Daya saing pendidikan meningkat

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15

Harapan hidup masyarakat meningkat Pendapatan masyarakat meningkat Ketimpangan antar wilayah menurun Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Kualitas lingkungan hidup meningkat Pemanfaatan ruang terkendali

Indikator

Target

Realisasi

Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan 67,28 69,04 dan pelestarian budaya. Angka Melek huruf. 93,85 94,44 Rata-rata lama sekolah. 10,8 8,84* Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model 10 15,77 pendidikan berbasis budaya. Angka Harapan Hidup. 73,81 74,5 Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta). 7,8 22,68* Indek Ketimpangan Antar Wilayah. 0,4465 0,4480 Indeks Ketimpangan Pendapatan. 0,2898 0,43 Jumlah wisatawan nusantara. 3.581.860 3.813.720 Jumlah wisatawan mancanegara. 261.053 308.485 Lama tinggal wisatawan nusantara (hari) 2,3 1,85 Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari) 2,35 2,07 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (1=AA; 2=A; 3=B; 2 2 4=CC; 5=C; 6=D) Opini pemeriksaan BPK (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3) 1 1 Load factor angkutan perkotaan meningkat. 38,57 39,05 Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat. TOTAL BELANJA LANGSUNG

Anggaran (Rp) % Realisasi

Target

Realisasi

% Realisasi

102,62

173.744.123.075

147.943.120.798

85,15%

100,63 -

37.231.366.100 80.469.640.056

33.874.309.504 75.295.210.466

90,98% 93,57%

157,70

96.372.239.500

86.056.077.118

89,30%

100,93 99,67 51,62 106,47 145,75 80,43 88,09

193.199.003.062 111.487.919.825 228.696.574.235 14.411.449.323

155.565.341.643 102.088.811.643 212.347.113.420 11.698.672.929

80,52% 91,57% 92,85% 80,41%

196.937.608.400

154.307.517.917

78,35%

5.919.902.000

5.403.571.447

91,28%

100,00

457.914.980.943

391.727.025.766

85,55%

100,00

25.602.246.315

23.133.993.355

90,36%

101,24

101.025.904.268

87.522.394.301

86,63%

51.803.664.725

49.800.723.404

96,13%

156.128.812.413

148.721.491.777

95,26%

9,43

9,17

97,24

64,25

64,36

100,17

1.930.945.434.240 1.685.485.375.487,65

87,29

*Pengukuran data BPS menggunakan metodologi yang berbeda,


LKj DIY Tahun 2015

3.3.1 Analisis Efisiensi Bagian ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 15 sasaran, pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 9 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara telah mencapai kinerja 106,47% dengan realisasi anggaran sebesar 78,35%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Tabel 3.60 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No

Sasaran

1

Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Melek huruf masyarakat meningkat Daya saing pendidikan meningkat

2 3

4 5

6

Harapan hidup masyarakat meningkat Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat

Indikator Kinerja Derajat Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya Angka melek huruf Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Angka Harapan Hidup Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, (1=AA; 2=A; 3=B; 4=CC; 5=C; 6=D)


% Capaian % Tingkat Kinerja Penyerapan Efisiensi (≥100%) Anggaran

102,62

85,15

17,47

100,63

90,98

9,65

157,70

89,30

68,4

100,93

80,52

20,41

133,33

78,15

55,18

100

85,55

14,45

LKj DIY Tahun 2015

No

Sasaran

Indikator Kinerja

7

Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Pemanfaatan ruang terkendali

Opini Pemeriksaan BPK; (WTP=1; WDP=2; Disclaimer=3) Load factor angkutan perkotaan

8

9

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat

% Capaian % Tingkat Kinerja Penyerapan Efisiensi (≥100%) Anggaran 100

90,36

9,64

101,24

86,63

14,61

100,17

95,26

4,91


LKj DIY Tahun 2015


LKj DIY Tahun 2015

4

Penutup

Bab 4 berisi : 

Kesimpulan dari Hasil



Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

Selama

Tahun

2015,

berbagai

pencapaian

dan

keberhasilan telah diraih oleh Pemda DIY. Berbagai capaian dan keberhasilan tersebut tidak semata-mata ditunjukkan dengan angka-angka hasil pengukuran kinerja dengan segala data pendukungnya tetapi ditunjukkan pula dari tren pencapaian dari tahun ke tahun dan bagaimana kontribusinya terhadap target akhir RPJMD. Angka-angka capaian tersebut bukan hasil suatu kebetulan tetapi merupakan buah dari komitmen, kerja keras dan inovasi dari semua pihak untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja Pemda DIY Tahun 2015, secara umum capaian dari 17 indikator, 12 indikator mencapai kriteria Sangat Tinggi, 2 Indikator mencapai kriteria Tinggi, 1 indikator dengan kriteria Rendah dan 2 indikator tidak dapat dibandingkan dengan target.

Meskipun sebagaian besar capaian indikator memperoleh kriteria Sangat Tinggi, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemda DIY ke depan. Pertama, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Beberapa persoalan tersebut antara lain tercermin dari Indeks Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) dimana tingkat kesenjangannya menjadi semakin lebar, Indeks Ketimpangan Antar Wilayah yang perlu terusmenerus diperkecil dengan lebih memberi penguatan kepada Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo dan Peningkatan Kualitas Lingkungan yang perlu terus ditingkatkan. Tantangan mewujudkan kepariwisataan yang berdaya saing tinggi dengan meningkatkan lama tinggal wisatawan baik nusantara maupun mancanegera sesuai dengan target masih memerlukan kerja keras dari semua pihak. Meskipun capaian Rata-Rata lama sekolah dan pendapatan perkapita tidak dapat diperbandingkan dengan target harus juga menjadi fokus perhatian semua pihak. Pemda DIY harus memastikan adanya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai


LKj DIY Tahun 2015

inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Fakta bahwa Indeks Ketimpangan menjadi semakin lebar perlu dipastikan adanya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi

ketimpangan

akses

dan

manfaat

pembangunan.

Menjamin

aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat dan upaya mewujudkan kesejahteraan dengan meningkatkan perdapatan perkapita menjadi bukti nyata hadirnya peran Pemda DIY di masyarakat. Kedua, meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi antara Pemda DIY dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah DIY, daerah yang berbatasan dengan DIY maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Tanpa terwujudnya koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dengan berpijak pada pengakuan dan penghargaan serta kontribusi berbagai pihak, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Ketiga, hasil evaluasi capaian kinerja dalam penyusunan LKj ini dipergunakan oleh Pemda DIY untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Faktor pendorong dan penghambat yang sudah dirumuskan tidak akan bermakna apabila tidak ada upaya untuk mempertahankan keberlanjutan faktor pendorong dan tidak ada upaya-upaya yang lebih nyata untuk mengurai faktor penghambat yang ada. Berbagai upaya tersebut harus tercermin dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Keempat, kinerja pelayanan langsung kepada masyarakat belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan terusmenerus. Selanjutnya untuk menjawab berbagai tantangan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja Pemda DIY, terdapat beberapa langkah strategis yang akan dilakukan, antara lain: 

Terus menerus melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan disertai dengan meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi dengan semua pihak;


LKj DIY Tahun 2015



Meningkatkan komitmen dari seluruh SKPD untuk memperhatikan rumusan faktor pendorong dan penghambat dalam upaya mewujudkan indikator sasaran dengan mengakomodir dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;



Meningkatkan kinerja pelayanan langsung kepada masyarakat.


LKj DIY Tahun 2015


LKj DIY Tahun 2015

Daftar Pustaka BPS Provinsi DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2015. BPS Provinsi DIY, Data Strategis Daerah Istimewa Yogyakarta 2015. HB X, Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru, Pemaparan Visi, Misi, dan Program Calon Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, Yogyakarta 21 September 2012. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Tribun Jogja, http://jogja.tribunnews.com

Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

Lampiran Lampiran berisi : 

Penghargaanpenghargaan yang diterima oleh Pemda DIY selama kurun waktu Tahun 2015

 

Review Inspektorat

Lampiran 1. Penghargaan-penghargaan yang diterima Pemda DIY selama kurun waktu tahun 2015 1.

Penghargaan atas prestasinya dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dengan predikat nilai “A” (Sangat

Data pendukung

Baik) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; 2.

Anugerah Pangripta Nusantara 2015 sebagai Terbaik I diberikan langsung oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas tanggal 29 April 2015;

3.

Penghargaan

kepada

Gubernur

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

atas

keberhasilannya sebagai Provinsi Dengan Pencapaian MDGs Tertinggi Tahun 2014 Terbaik Kedua diberikan oleh Kementerian PPN/ Bappenas di Jakarta, 28 April 2015; 4.

Penghargaan

kepada

Gubernur

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

atas

keberhasilannya sebagai Provinsi dengan Pengentasan Kemiskinan terbaik 2012-2014 Terbaik Ketiga diberikan oleh Kementerian PPN/ Bappenas di Jakarta, 28 April 2015; 5.

Penghargaan

kepada

Gubernur

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

atas

keberhasilannya sebagai Provinsi dengan Pengentasan Kemiskinan Terbaik 2012-2014 Terbaik Ketiga diberikan oleh Kementerian PPN/ Bappenas di Jakarta, 28 April 2015; 6.

Penghargaan

kepada

Gubernur

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

atas

keberhasilannya sebagai Provinsi dengan Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak 2012-2014 Terbaik Kedua diberikan oleh Kementerian PPN/ Bappenas di Jakarta, 28 April 2015; 7.

Bandiklat mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 tahun 2015;

8.

Bandiklat mendapatkan Sertifikat Akreditasi Perpustakaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kategori B;

9.

RS Ghrasia mendapatkan Penghargaan Inovasi Administrasi Negara dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tanggal 28 Oktober 2015;

Lampiran - 2 | Pemerintah Daerah DIY

LKj DIY Tahun 2015

10. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2015 Terbaik III diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI bertempat di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Bulan Desember 2015; 11. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2015 Terbaik Indikator Utama Pelatihan dan Kompetensi Kerja diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI bertempat di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Bulan Desember 2015; 12. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2015 Terbaik Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI bertempat di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Bulan Desember 2015; 13. Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2015 Terbaik Indikator Utama Penduduk dan Tenaga Kerja diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI bertempat di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Bulan Desember 2015; 14. Penghargaan atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan yang telah berhasil mendapatkan penghargaan Produktivitas Paramakarya tahun 2015 diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI di Istana Negara pada bulan November 2015.

Pemerintah Daerah DIY | Lampiran - 3

LKj DIY Tahun 2015

Lampiran 2. Review Inspektorat


LKj DIY Tahun 2015

Lampiran 3. Daftar Desa Budaya di DIY NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

DESA BUDAYA Sinduharjo Bangunkerto Sendang Mulyo Argomulyo Wedomartani Banyurejo Mulyodadi Trimurti Srigading Dlingo Triwidadi Seloharjo Pagerharjo Tanjungharjo Banjarharjo Sidorejo Sukoreno Glagah Sendang Sari Jatimulyo Brosot Hargomulyo Semin Semanu Bejiharjo Kemadang Putat Girisekar Giring Katongan Kepek Jerukwudel Wonokerto *) Margodadi *) Pandowoharjo *) Sendangagung *) Selopamioro *) Sitimulyo *) Sabdodadi *) Tambakromo *) Wiladeg *) Bugel *) Tuksono*)

KECAMATAN Ngaglik Turi Minggir Cangkringan Ngemplak Tempel Bambanglipuro Srandakan Sanden Dlingo Pajangan Pundong Samigaluh Nanggulan Kalibawang Lendah Sentolo Temon Pengasih Girimulyo Galur Kokap Semin Semanu Karangmojo Tanjungsari Patuk Panggang Paliyan Nglipar Wonosari Girisubo Turi Sayegan Sleman Minggir Imogiri Piyungan Bantul Ponjong Karangmojo Panjatan Sentolo

KABUPATEN Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Bantul Kulonprogo Kulonprogo Kulonprogo Kulonprogo Kulonprogo Kulonprogo Kulonprogo Kulonprogo Kulonprogo Kulonprogo Gunungkidul Gunungkidul Gunungkidul Gunungkidul Gunungkidul Gunungkidul Gunungkidul Gunungkidul Gunungkidul Gunungkidul Sleman Sleman Sleman Sleman Bantul Bantul Bantul Gunungkidul Gunungkidul Kulon Progo Kulon Progo

*) Desa Budaya atas usulan Kabupaten Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2015


LKj DIY Tahun 2015

Lampiran 4. Rekap Desa Budaya di DIY dan Klasifikasinya No 1 2 3 4 5

Kab/Kota Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul Kota Yogyakarta DIY

Jumlah Desa 86 75 88 144 45 438

Jumlah Desa Budaya 10 9 12 12 43

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2015

Lampiran 5. Tabel Daftar Desa Budaya Maju No

Kabupaten

1

Sleman

2

Bantul

3

Kulon Progo

4

Gunungkidul

Desa 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3

Bangunkerto Sendangmulyo Wedomartani Banyurejo Mulyodadi Trimurti Srigading Dlingo Triwidadi Pagerharjo Banjarharjo Sidorejo Jatimulyo Hargomulyo Bejiharjo Kemadang Putat

Sumber : Dinas Kebudayaan DIY, 2015


Kecamatan Turi Minggir Ngemplak Tempel Bambanglipuro Srandakan Sanden Dlingo Pajangan Samigaluh Kalibawang Lendah Girimulyo Kokap Karangmojo Tanjungsari Patuk

Desa Budaya Maju 4 5 5 3 17

LKj DIY Tahun 2015

Lampiran 6. Rekap Organisasi Budaya No

Organisasi Budaya

1

Organisasi Kepercayaan Organisasi Seni Rupa Organisasi Sinematografi Organisasi Seni Pertunjukkan Lembaga Budaya Lembaga Pendidikan Budaya Prasarana Budaya Organisasi Persewaan dan Penjualan Film Organisasi Perusahaan/ Produksi Film DIY

2 3 4 5 6 7 8

9

Kota Yogyakarta

Kab. Bantul

Kab. Gunungkidul

Kab. Kulon Progo

Kab. Sleman

DIY

21

26

14

23

28

112

5

5

1

2

4

17

19

6

-

-

17

42

445

989

1058

1358

1584

5434

37

26

1

-

34

98

12

14

4

11

8

49

18

48

11

6

24

107

21

-

-

-

17

38

17

1

-

-

2

20

595

1115

1089

1400

1718

5917

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2015

Lampiran 7. Tabel Semua Organisasi Budaya No

Organisasi Budaya

1

Organisasi Kepercayaan Organisasi Seni Rupa Organisasi Sinematografi Organisasi Seni Pertunjukkan Lembaga Budaya Lembaga Pendidikan Budaya Prasarana Budaya Organisasi Persewaan dan Penjualan Film Organisasi Perusahaan/ Produksi Film

2 3 4 5 6 7 8

9

Kota Yogyakarta

Kab. Bantul

Kab. Gunungkidul

Kab. Kulon Progo

Kab. Sleman

DIY

21

27

14

25

28

115

5

5

1

2

4

17

19

6

-

-

17

42

445

990

1107

1350

1594

5486

37

26

1

-

34

98

12

14

4

11

8

49

18

48

11

6

24

107

21

-

-

-

17

38

17

1

-

-

2

20


LKj DIY Tahun 2015

No

Organisasi Budaya

Kota Yogyakarta

Kab. Bantul

Kab. Gunungkidul

10 11

Galeri Seni Rupa Perusahaan Bioskop DIY

11 2 608

6 1123

1138

Kab. Kulon Progo 1 1395

Kab. Sleman

DIY

11 1 1740

29 3 6004

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2015

Lampiran 8. No 1 2 3 4 5

Sebaran Sekolah Berbasis Budaya di DIY Kab/Kota

Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul Kota Yogyakarta DIY

Jenjang Pendidikan SD SMP SMA 65 34 8 67 33 9 50 22 7 54 27 9 51 23 11 287 139 44

Total 107 109 79 90 85 470

Sumber: Disdikpora, 2015 (Bagian Evaluasi Kependidikan)

Lampiran 9. Jenjang SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK Jumlah

Rekap Sekolah di DIY Bantul 388 116 47 48 599

Sleman 531 133 58 58 780

Kabupaten/ Kota Gunungkidul Kulon Progo 560 369 140 79 30 20 46 37 776 505

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga


Yogyakarta 170 66 52 32 320

Jumlah 2018 534 207 221 2980

LKj DIY Tahun 2015

Lampiran 10. Load Factor Angkutan Perkotaan Load Factor No

Pagi

Siang

1

Sore

Load Factor Ratarata

LOAD FACTOR 1A

No

Pagi

5

40,58%

62,66%

Hari Libur (Pada jam puncak)

51,62%

36,60%

Hari Kerja (Pada jam puncak)

2

56,91% 66,55% 59,93% Rata-rata Hari Libur & Kerja LOAD FACTOR 1B 24,24%

43,59%

61,13% 56,38%

3

4

35,98%

6

32,82% 59,38% 42,16% Rata-rata Hari Libur & Kerja LOAD FACTOR 2B 26,49%

Nama Sungai

Nilai Baku Storet

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11

Winongo Code Gajahwong Bedog Belik Konteng Kuning Oyo Tambakbayan Bulus Progo

≤-31 ≤-31 ≤-31 ≤-31 ≤-31 ≤-31 ≤-31 ≤-31 ≤-31 ≤-31 ≤-31

44,79% 40,35%

25,02%

24,17%

25,23%


49,74% 38,15% 7 49,61% 50,50% 50,05% 8 33,61% 64,20% 48,91%

58,15% 44,75% 59,00% 53,97% Rata-rata Hari Libur & Kerja 39,60% LOAD FACTOR 4A Hari Libur (Pada jam puncak) 17,07% 12,40% 20,33% 16,60% Hari Kerja (Pada jam puncak) 12,60% 37,20% 21,54% 23,78% Rata-rata Hari Libur & Kerja 20,19% LOAD FACTOR 4B Hari Libur (Pada jam puncak) 18,02% 12,74% 21,00% 17,25% Hari Kerja (Pada jam puncak) 15,31% 23,04% 22,63% 20,33% Rata-rata Hari Libur & Kerja 18,79%

Lampiran 11. Status Mutu Air Sungai di DIY dengan Metode Storet No.

35,92%


26,56%


26,20% 48,82% 74,20% Rata-rata Hari Libur & Kerja LOAD FACTOR 3A Hari Libur (Pada jam puncak) 35,53% 54,34% 58,95% Hari Kerja (Pada jam puncak) 43,97% 62,58% 44,95% Rata-rata Hari Libur & Kerja LOAD FACTOR 3B Hari Libur (Pada jam puncak) 27,33% 35,85% 37,66% Hari Kerja (Pada jam puncak) 68,65% 61,90% 62,05% Rata-rata Hari Libur & Kerja

35,17%



11,84%

Ratarata

Sore

LOAD FACTOR 2A


51,62%

Siang

Nilai Eksisting Kualitas Air Sungai (2015) -73 hingga -110 -94 hingga -118 -88 hingga -102 -90 hingga -143 -120 hingga -149 -90 hingga -114 -95 hingga -101 -92 hingga -111 -84 hingga -105 -100 hingga -116 -70 hingga -80

Keterangan Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat



LKj DIY Tahun 2015

Lampiran 12. Data Kualitas Udara Ambien Tahun 2015 No

Parameter

1

SO2

2

CO

Satuan µg/Nm3

µg/Nm 3

3

N02

4

O3

5 6 7

HC PM10 Pb

µg /Nm

3

µg /Nm

3

µg /Nm3 µg /Nm3 µg /Nm3

Lama Pengukuran 1 jam 24 jam 1 tahun 1 jam 24 jam 1 tahun 1 jam 24 jam 1 tahun 1 jam 1 tahun 3 jam 24 jam 24 jam 1 tahun

1

2

Lokasi 3

4

5

29,93

52,67

34,51

37,39

56,09

1775,97

843,41

45,02

29,94

55,62

22,63

33,32

16,98

18,17

26,47

21,68

22,41

111,67 26,42 0,09

99,67 68,4 0,31

92 445,1 0,07

90,89 118,2 0,23

30,89 30,48 0,47

1230,97 1506,34

1972,4

Sumber : BLH DIY, 2015

Lampiran 13. Data Kualitas Udara Ambien Tahun 2015 (lanjutan) No

Parameter

Satuan

1

SO2

2

CO

3

N02

4

O3

µg /Nm3

5 6 7

HC PM10 Pb


µg/Nm3 µg/Nm3 µg /Nm3




6

7

Lokasi 8

9

10

35,19

24,04

38,1

22,77

37,92

2791,1

868,14

1537,37

641,74

809,71

29,99

44,91

25,78

27,66

36,84

19,58

25,54

24,64

19,1

17,41

71,44 51,65 0,23

61,33 43,7 0,41

42,11 65,64 0,51

115,22 50,99 0,29

21,89 57,1 0,16

LKj DIY Tahun 2015

Lampiran 14. Data Kualitas Udara Ambien Tahun 2015 (lanjutan) No

Parameter

1

SO2

2

CO

Satuan µg/Nm3

µg/Nm 3

3

N02

4

O3

5 6 7

HC PM10 Pb

µg /Nm

3

µg /Nm

3



11

12

Lokasi 13

14

15

30,24

36,22

43,13

38,22

57,84

854,31

1029,92

933,94

27,25

25,42

33,67

28,33

35,53

17,28

17,28

12,83

17,05

12,42

19,89 45,05 0,2

35,11 67,78 0,04

35 20,93 0,26

48 39,39 0,26

33,67 29,65 0,43

1005,38 1089,52


Keterangan Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien Di DIY : 1. Depan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Jl.KH Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta 2. Depan Toserba Mirota Kampus, Jl. C.Simanjuntak, Kota Yogyakarta 3. Depan Hotel Saphir, Jl. Urip Sumoharjo, Kota Yogyakarta 4. Depan Kampus STTL Jl. Gedongkuning Kabupaten Bantul, 5. Perempatan Gose, Jl. Bantul,Kabupaten Bantul, 6. Perempatan Wojo, Jl. Imogiri Barat, Kabupaten Bantul 7. Perempatan Denggung, Jl.Magelang, Kabupaten Sleman 8. Depan Kampus UPN Veteran, Jl. Ringroad Utara Kabupaten Sleman 9. Depan Eks Kantor Merapi Golf, Jl.Kaliurang, Kabupaten Sleman 10. Perempatan Ngeplang, Sentolo Kabupaten Kulonprogo 11. Pertigaan Toyan, Kabupaten Kulonprogo 12. Depan Terminal Wates, Jl. Khudori Wates Kabupaten Kulonprogo, 13. Perempatan Gading Wonosari, Kabupaten Gunungkidul 14. Depan Terminal Wonosari, Kabupaten Gunungkidul 15. Perempatan RSUD Wonosari, Kabupaten Gunungkidul


LKj DIY Tahun 2015

Lampiran 15.

Kualitas Udara Ambien di Sekitar Ruas-ruas Jalan Protokol DIY Tahun 2015

No 1 2 3 4 5 6

Parameter Pencemar Udara Karbonmonoksida (CO) Hidrokarbon (HC) Timah hitam (Pb) Nitrogen oksida (NOx) Sulfur dioksida (SO2) Oksida (Ox)

Baku Mutu 30.000 160 2 400 900 235

Satuan µg/m3 3 µg/m µg/m3 µg/m3 3 µg/m 3 µg/m

Eksisting Konsentrasi 615,86 – 2791,10 19,89 – 115,22 0,04 – 0,65 22,63 – 49,71 19,01 – 70,80 12,42 – 30,42

Keterangan Baik Baik Baik Baik Baik baik


Lampiran 16.

Kondisi Awal Kualitas Lingkungan Hidup, 2013

Sasaran Sebagai Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Peningkatan kualitas air sungai

2. Peningkatan kualitas udara ambien

Indikator Kinerja Peningkatan kualitas lingkungan Penurunan Pencemaran Air Sungai: BOD COD Bakteri Coli Penurunan Pencemaran Udara Ambien: CO HC

Sumber : Badan lingkungan Hidup DIY, 2013


Satuan persen

Tahun Awal (2013) 3,14

mg/l mg/l MPN/100ml

<10,0 <50,0 <175.000

µg/m3 µg/m3

<11.140 <150

LKj DIY Tahun 2015

Lampiran 17. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2015 Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan lindung; Kawasan lindung bawahan; Kawasan lindung setempat; Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya;  Kawasan lindung geologi;    

SUBTOTAL 1  Kawasan peruntukan hutan produksi;  Kawasan peruntukan pertanian lahan basah;  Kawasan peruntukan pertanian lahan kering;  Kawasan peruntukan perkebunan;  Kawasan peruntukan pertambangan;  Kawasan peruntukan industri berat;  Kawasan peruntukan industri ringan;  Kawasan peruntukan pariwisata;  Kawasan peruntukan permukiman perkotaan;  Kawasan peruntukan permukiman pedesaan;  Kawasan peruntukan perikanan;  Kawasan peruntukan bandara  Kawasan peruntukan pelabuhan pendaratan ikan  Kawasan militer dan kepolisian

Sesuai (Luas) 357,09 2.938,45 16.627,18

Sesuai (%) 0,98 1,00 0,69

Kesesuaian Tidak Sesuai (Luas) 8,12 0,13 7.595,01

Tidak Sesuai (%) 0,02 0,00 0,31

1.339,07

0,68

626,67

0,32

54.901,74

0,59

37.917,22

0,41

76.163,52

0,62

46.147,15

0,38

102,43

0,01

7.572,78

0,99

30.041,80

0,86

5.048,60

0,14

55.738,84

0,78

15.305,79

0,22

10.373,90

0,79

2.815,49

0,21

40,15

0,07

540,13

0,93

286,49

0,08

3.099,84

0,92

0,63

0,07

8,82

0,93

3.093,16

1,00

0,00

0,00

9.487,13

0,57

7.067,53

0,43

21.182,77

0,47

23.582,07

0,53

20,28 0,00

0,21 0,00

76,66 518,68

0,79 1,00

1,74

0,02

82,22

0,98

41,27

0,21

154,08

0,79

SUB TOTAL 2

130.410,60

0,66

65.872,67

0,34

TOTAL (SUB TOTAL 1 + SUB TOTAL 2)

206.574,11


LKj DIY Tahun 2015

Lampiran 18. Luas Total Wilayah Pemanfaatan Ruang DIY Pemanfaatan Ruang/ Penggunaan Lahan Eksisting Rencana Pola Ruang

Kawasan Hutan lindung; Kawasan lindung bawahan; Kawasan lindung setempat; Kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya;  Kawasan lindung geologi;    

Gedung

Hutan

Kebun/ Perkebunan

Pasir Darat

Pasir Pantai

Permukiman

Rawa

Tambak

Rumput/ Tanah Kosong

Sawah Irigasi

Sawah Tadah Hujan

Semak/ Belukar

Sungai

Tanah Berbatu

Tegalan/ Ladang

Luas (ha)

T 0,13 11,09

136,87 12,83 25,99

T 546,61 3.422,52

S S 269,93

S S 0,19

0,28 T 7.543,79

S S S

T T 40,14

S 5,84 714,07

T 85,32 7.887,54

7,76 368,33 1.410,26

220,22 7,79 S

S S S

S 2,47 15,47

0,08 1.909,25 2.881,21

365,21 2.938,45 24.211,10

0,05

775,33

335,88

S

S

3,81

S

T

15,47

0,82

12,60

278,59

0,89

268,79

273,51

1.965,68

2,66

307,16

9.518,08

74,84

S

18.018,05

S

4,56

211,30

1.665,86

18.226,08

15.455,32

S

535,46

28.799,57

92.816,30

2,43

102,43

6.482,74

0,29

B

20,22

B

T

3,99

T

251,31

T

B

741,25

7.675,21

SUBTOTAL 1

25.565,93

 Kawasan peruntukan hutan produksi;  Kawasan peruntukan pertanian lahan basah;  Kawasan peruntukan pertanian lahan kering;  Kawasan peruntukan perkebunan;  Kawasan peruntukan pertambangan;  Kawasan peruntukan industri berat;  Kawasan peruntukan industri ringan;  Kawasan peruntukan pariwisata;  Kawasan peruntukan permukiman perkotaan;  Kawasan peruntukan permukiman pedesaan;  Kawasan peruntukan perikanan;  Kawasan peruntukan bandara  Kawasan peruntukan pelabuhan pendaratan ikan  Kawasan militer dan kepolisian

18.246,44 70,55

122.296,73

10,62

B

129,42

0,41

B

5.004,20

B

3,36

25,78

27.967,77

437,56

4,22

T

B

1.507,05

35.090,40

26,24

57,79

12.873,28

32,69

0,82

4.189,07

B

8,09

344,63

844,12

16.943,63

10.598,16

T

48,30

25.077,81

71.044,64

0,45

2,66

2.308,06

B

B

1.680,17

B

T

4,82

45,74

719,67

361,98

T

B

8.065,84

13.189,39

T

T

195,51

S

S

4,10

T

T

40,15

T

T

T

S

S

340,52

580,27

12,77

T

1.915,30

T

T

273,72

T

T

26,40

652,08

1,39

1,35

T

B

503,32

3.386,33

S

T

B

T

T

0,63

T

T

0,08

8,08

B

B

T

B

0,66

9,45

S

20,45

205,91

7,30

0,07

34,31

S

S

89,24

S

574,12

1.355,75

0,90

S

805,12

3.093,16

29,81

T

636,96

1,71

T

9.457,31

T

T

425,82

5.357,33

B

11,15

T

T

634,56

16.554,65

70,77

3,05

18.096,99

3,10

T

21.112,00

T

0,15

186,13

2.324,64

274,85

80,49

T

0,89

2.611,77

44.764,83

0,17 S

T T

1,96 117,12

1,97 B

B B

4,99 64,00

S B

13,22 B

B 83,60

50,22 17,99

0,05 B

B B

7,07 B

T B

17,30 235,98

96,94 518,68

S

T

4,88

B

B

1,74

B

B

28,84

B

B

B

B

B

48,49

83,96

0,09

T

31,76

T

T

41,18

T

T

0,89

7,86

110,41

T

T

T

3,16

195,35

SUBTOTAL 2

196.283,27

TOTAL (SUB TOTAL 1 + SUB TOTAL 2)

318.580,00

Keterangan: S

Sesuai

B

Belum Terwujud

T

Tidak Sesuai

  

Logika Overlay menggunakan 3 (tiga) klasifikasi: Sesuai, Belum Terwujud dan Tidak Sesuai Namun untuk konklusi digunakan 2 (dua) kelas klasifikasi yaitu Sesuai dan Tidak Sesuai (Belum Terwujud + Tidak Sesuai) Apabila tidak ditemukan angka pada tabel dan hanya berisi abjad berarti logika yang dimaksud tidak ditemukan di lapangan


LKj DIY Tahun Kata Pengantar

Recommend Documents