PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR PULO GEBANG JAKARTA TIMUR. 13950. Telephone: ( 021 ) 4805256, Fax: ( 021 ) 4803856 Website : http://www.ptun-jakarta.go.id jakarta.go.id
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA 2011
FORMULIR PENETAPAN KERJA SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN : 2011 SASARAN INDIKATOR TARGET Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Tun.
KEGIATAN :
Prosentase (%) Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara.
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER DAN TUN.
Prosentase (%) Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara.
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.
Prosentase (%) Penyediaan Dana Pelaksanaan Sidang Keliling (Hakim Terbang) Untuk Memberikan Akses Kepada Masyarakat Terhadap Keadilan.
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran, Monitoring, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan. Terselesaikannya Kerugian Negara, Tersusunnya, Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dan Laporan TGR, Terlaksananya Bimbingan dan Supervisi. Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung, Tersusunya Perencanaan, Pemantauan dan Penelaahan Perkembangan dan Penggunaan Kembali PNBP yang Tepat Sasaran. Terselenggaranya Pembayaran Gaji, Remunerasi Tepat Waktu, Tersajinya Petunjuk Perbendaharaan, Penilaian, Supervisi Ke Satker, Tertib Administarsi Persuratan dan Kearsipan Keuangan, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan.
KEGIATAN : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
PROGRAM
Tersedianya Operasional/ Pemeliharaan Perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah.
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya.
Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Daerah.
KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tipikor. Tersedianya Infrastruktur Teknologi.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG.
MATRIK PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO 1
SASARAN Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Tun.
INDIKATOR
TARGET
PROGRAM / KEGIATAN
Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara.
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER DAN TUN.
Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara.
Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.
Penyediaan Dana Pelaksanaan Sidang Keliling (Hakim Terbang) Untuk Memberikan Akses Kepada Masyarakat Terhadap Keadilan.
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (Sap) Tanggapan Atas Temuan Pemeriksa Internal dan Eksternal, Rencana Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa Melakukan Bimbingan dan Supervisi, Evaluasi dan Laporan Kegiatan.
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG.
Prosentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran, Monitoring , Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan.
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
ANGGARAN
Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung, Tersusunya Perencanaan, Pemantauan,dan Penelaahan Perkembangan dan Penggunaan Kembali PNBP yang Tepat Sasaran.
Terselenggaranya Pembayaran Gaji, Remunerasi Tepat Waktu, Tersajinya Petunjuk Perbendaharaan, Penilaian, Supervisi Ke Satker, Tertib Administarsi Persuratan dan Kearsipan Keuangan, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan.
Tersedianya Operasional / Pemeliharaan Perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan - Badan Peradilan Dibawahnya
Prosentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG.
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Daerah.
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tipikor. Tersedianya Infrastruktur Teknologi.
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: Wahidin, SH.MM.
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selanjutnya disebut pihak pertama Nama
: H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH.MH.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2011 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH.MH. NIP 196303021987021001
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
WAHIDIN, SH.MM. NIP 195808111983031005
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO 1
SASARAN
INDIKATOR
Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Tun.
Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara.
Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara. Penyediaan Dana Pelaksanaan Sidang Keliling (Hakim Terbang) Untuk Memberikan Akses Kepada Masyarakat Terhadap Keadilan.
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan.
Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (Sap) Tanggapan Atas Temuan Pemeriksa Internal dan Eksternal, Rencana Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa Melakukan Bimbingan dan Supervisi, Evaluasi dan Laporan Kegiatan. Prosentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran, Monitoring , Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan. Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung, Tersusunya Perencanaan, Pemantauan,dan Penelaahan Perkembangan dan Penggunaan Kembali PNBP yang Tepat Sasaran. Terselenggaranya Pembayaran Gaji, Remunerasi Tepat Waktu, Tersajinya Petunjuk Perbendaharaan, Penilaian, Supervisi Ke Satker, Tertib Administarsi Persuratan dan Kearsipan Keuangan, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan. Tersedianya Operasional / Pemeliharaan Perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah.
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan - Badan Peradilan Dibawahnya
Prosentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Daerah. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tipikor. Tersedianya Infrastruktur Teknologi.
TARGET
KATA PENGANTAR Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dengan berdasarkan Indikator
Kinerja
Utama,
yang
dituangkan
melalui
Surat
Edaran
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 (www.menpan.go.id),
dan
kemudian
di
tindaklanjuti
dengan
adanya
surat
edaran
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 perihal : Penyampaian LAKIP Th. 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Th. 2012.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) ini merupakan perwujudan konkrit hasil dari evaluasi pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun selama 1 (satu) tahun anggaran yang diharapkan mampu menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu juga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Dokumen Penetapan Kinerja disusun guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efesien dan terpadu di bidang Peradilan dengan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu “”.
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tugas dan Fungsi C. Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta D. Sistematika Penyajian BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A. Rencana Strategis B. Tujuan Strategis C. Sasaran Strategis D. Indikator Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta E. Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta F. Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Realisasi Indikator Kinerja Utama B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011 C. Analisis Kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta D. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran BAB V LAMPIRAN 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 3. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 4. Rencana Kinerja Tahun 2011 5. Penetapan Kinerja Tahun 2011 6. Pengukuran Kinerja Tahun 2011 7. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu
Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 UUD 1945 (Perubahan) Jo. UU No. 4 Thn 2004, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-undang No. 5 tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya PERATUN menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991 PERATUN resmi beroperasi, salah satunya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/Kota. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas dan wewenang: “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004)”. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek di Peratun adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat. Sedangkan yang menjadi objek di Peratun adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking). Subjek dan Objek gugatan di Peratun ini lebih lanjut akan dijelaskan dalam pembahasan mengenai unsur-unsur dari suatu Surat Keputusan TUN berikut ini. Surat Keputusan TUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
Adapun unsur-unsur dari suatu Keputusan TUN, terdiri dari: 1.
Bentuk Penetapan Tertulis namun bentuk tertulis tidak selalu disyaratkan dalam bentuk formal suatu Surat Keputusan Badan/Pejabat TUN, karena seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986, bahwa syarat harus dalam bentuk tertulis itu bukan mengenai syarat-syarat bentuk formalnya akan tetapi asal terlihat bentuknya tertulis, oleh karena sebuah memo atau nota pun dapat dikategorikan, suatu Penetapan Tertulis yang dapat digugat (menjadi objek gugatan) apabila sudah jelas: 1.
Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya.
2.
Maksud serta mengenai hal apa isi putusan itu.
3.
Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya jelas bersifat konkrit, individual dan final.
4.
Serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
2.
Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN maksudnya adalah suatu Penetapan tertulis merupakan salah satu instrumen yuridis pemerintahan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dalam rangka pelaksanaan suatu bidang urusan pemerintahan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN sebagai subjek Tergugat, pasal 1 angka 2: “Badan atau Pejabat Tata Usaha negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
3.
Berisi Tindakan Hukum TUN, suatu Penetapan Tertulis adalah salah satu bentuk dari keputusan Badan atau Pejabat TUN, dan keputusan yang demikian selalu merupakan suatu tindakan hukum TUN, dan suatu tindakan hukum TUN itu adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada berdasarkan Peraturan Per UU an yang Berlaku.
4.
Keputusan TUN itu harus bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat Individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu dan jelas kepada siapa Keputusan TUN itu diberikan, baik alamat maupun hal yang dituju secara langsung. Bersifat Final artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus sudah menimbulkan akibat hukum yang pasti.
5.
Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang / Badan Hukum Perdata artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hukum yang telah ada. Karena Penetapan Tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
B.
Tugas dan Fungsi Tugas : 1.
Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan ketentuan dan ketenuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).
2.
Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang berwenang.
3.
Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan diulahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum
dan
keadilan,
serta
memenuhi
harapan
para
pencari
keadilan
(justiciabelen). 4.
Meningkatkan
kepercayaan
masyarakat
terhadap
lembaga
Peradilan
guna
meningkatan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai tuntutan Undang-Undang Dasar 1945. 5.
Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
6.
Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional.
7.
Setiap Pengadilan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, yang keduanya dinamakan pimpinan Pengadilan, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
8.
Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi Pengadilan oleh Undang-Undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi Kesekretariatan dengan maksud menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Peradilan.
Fungsi :
Pelaksanaan tugas sehari-hari Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diukung oleh sumber daya manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial.
I.
TUGAS POKOK ( BIDANG YUSTISIAL )
Rencana Operasional dalam bidang tugas pokok meliputi : A.
Pelayanan Hukum a.
Pelayanan Hukum Kepada Pencari Keadilan 1.
Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa Tata Usaha Negara yang masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan, Buku I, Simplemen Buku I dan Buku II, SEMA, PERMA dan lain sebagainya.
2.
Meneruskan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang.
3.
Menerima
dan
menyelesaikan
permohonan
Banding,
mulai
dari
pendaftaran sampai pengiriman ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. 4.
Menerima dan menyelesaikan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali (P.K.) mulai pendaftaran sampai pengiriman ke Mahkamah Agung RI.
5.
Menyampaikan/mengirimkan Putusan PTUN, PT.TUN, Putusan Kasasi, Putusan Peninjauan Kembali (PK), berdasarkan tata cara yang diatur oleh ketentuan yang berlaku,
6.
Mengawasi Pelaksanaan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7.
Memberi informasi tentang jalannya perkara melalui web-site maupun layar sentuh (touch-screen) yang ada di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
b.
Pelayanan Kepada Masyarakat Umum 1.
Aktifitas dalam bentuk pemberian ceramah, tutorial, Narasumber, penjelasan dan bentuk lain dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, terutama yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Peratun.
2.
Aktifitas terpadu dalam pembinaan Kadarkum.
3.
Aktifitas lain bekerja sama dengan Penegak Hukum lain, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Ormas, Orsos dalam rangka Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap eksistensi dan fungsi Peratun.
4.
Memberikan
informasi
Pengadilan
tentang perkara, pengawasan,
organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan serta lain-lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.
Menyediakan sara informasi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui web-site dengan Home-Page : www.ptun-jakarta.go.id
B.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Tenaga Teknis) a.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Tenaga Teknis) 1.
Memahami dan melaksanakan dengan tertib pedoman kerja tertuang dalam pola Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Bindalmindil TUN Buku I, Simplemen Buku I dan Buku II, SEMA, PERMA dan aturan hukum lainnya.
2.
Memperbaiki dan menindaklanjuti kekurangan-kekurangan hasil temuan Hatiwasda, dan Pengawas.
3.
Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan membina Integritas moral.
4.
Mendorong/memberi kemudahan kepada tenaga fungsional untuk mengikuti
kegiatan
pengetahuan/keterampilan
yang terutama
dapat yang
berkaitan/
meningkatkan me-nunjang
pelaksanaan tugas sehari-hari. 5.
Melaksanakan ceramah-ceramah / diskusi antar para Hakim pada setiap bulan kemudian Pejabat Kepaniteraan / Panitera Pengganti pada setiap bulan, Pejabat Struktural dan seluruh Staf Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada setiap bulan.
6.
Membentuk Majelis/Ketua Majelis yang baru.
7.
Menugaskan Hakim secara bergilir untuk penceramah, Narasumber, Tutor dan Moderator dilingkungan sendiri dan atas permintaan instansi lain, lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
8.
Mengembangkan karir PNS yang telah memenuhi syarat dan dengan memberhatikan formasi yang ada untuk ikut program kegiatan bagi Panitera Pengganti, Pejabat Struktural dan Fungsional lainnya.
C.
Pemantapan dan Peningkatan Tertib Administrasi Peradilan a.
Pemantapan Tertib Administrasi Peradilan (Hakim) 1.
Menjadwalkan persidangan / penyelesaian perkara (court calendar).
2.
Pelaksanaan minutering perkara dengan tertib.
3.
Pengawasan secara berkala/berkesinambungan terhadap Administrasi Peradilan oleh Hakim Pengawas.
4.
Melengkapi sarana-sarana untuk efisiensi Administrasi Peradilan guna memudahkan chek & re-chek oleh Pimpinan.
5.
Membuat Laporan Kegiatan Persidangan secara berkala tiap bulan.
6.
Menjadi
Quality
Controller
dalam
pengelolaan
website
dan
pengembangan Tekhnologi Informasi.
b.
Pemantapan Tertib Administrasi Peradilan (Pejabat Kepaniteraan) 1.
Pemantapan tertib prosedur penerimaan perkara yang dilaksanakan menurut Sistem Meja-Meja, sebagaimana diatur dalam Bindalmindil dan petunjuk pelaksanaan pola Bindalmin.
2.
Pemantapan pemahaman dan penguasaan tata cara pengisian register dan semua Register Bantu yang ada di Kepaniteraan Pengadilan TUN sebagaimana diatur dalam pola Bindalmin dan petunjuk pelaksanaan Bindalmin.
3.
Pemantapan
penguasaan/pemahaman dan pelaksanaan tata cara
Pengelolaan Keuangan Perkara, baik dalam Buku Bantu, Buku Jurnal, maupun Buku Induk Keuangan Perkara. 4.
Melaksanakan pemindahan kegiatan kedalam buku-buku Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP).
5.
Melaksanakan Tertib Penutupan Buku Jurnal, maupun Buku Induk Keuangan Perkara.
6.
Pemantapan pelaksanaan/tertib penyetoran uang hak-hak Kepaniteraan kepada Bendaharawan Penerima, untuk disetor ke Kas Negara.
7.
Melaksanakan pemantapan/penguasaan pemahaman dan pelaksanaan tentang tata cara pengelolaan kearsipan perkara.
8.
Pemantapan pengelolaan arsip perkara berdasarkan tertib pembenahan arsip berkas perkara Tahap I, Tahap II dan Tahap III serta dengan Sistem Box.
9.
Pemantapan dan penguasaan tata cara pembuatan laporan perkara.
10. Melaksanakan tertib penulisan Nomor Perkara. 11. Tertib pencatatan tanggal sidang pertama. 12. Tertib penulisan tanggal Putusan Perkara harus sesuai dengan buku laporan. 13. Tertib penulisan Nomor Perkara yang belum diminutasi. 14. Menerima surat-surat masuk dan menjawab surat-surat yang perlu (jawab) serta mengarsipkan surat-surat tersebut. 15. Tertib pembuatan/penyusunan statistik perkara. 16. Tertib pengisian Papan Jadwal Sidang. 17. Mendokumentasikan komputer.
data-data
Sub-Kepaniteraan
perkara
dalam
18. Memelihara dan mengembangkan web-site Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
D.
Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara a.
Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara Pelaksanaan pengumpulan dan penyajian data perkara oleh Kepaniteraan Muda Hukum berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: KMA/036/SK/VII/1993 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/225/IV/2004, tanggal 08 April 2004 perihal Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Selama Masa Peralihan serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SKIVIII/2007 Tgl. 28 Agustus tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi : 1.
Laporan Bulanan menerangkan tentang keadaan perkara dalam sebulan.
2.
Laporan Catur Wulan / Kwartal menerangkan tentang keadaan perkara dalam jangka waktu 4 (empat) bulan yang terdiri dari :
3.
Laporan Perkara Banding.
Laporan Perkara Kasasi.
Laporan Perkara Peninjauan Kembali.
Laporan Perkara Eksekusi.
Laporan Semester / Kegiatan Hakim menerangkan tentang keadaan perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
4.
Mengumpulkan,
mengelola
dan
mengkaji
(penyusunan
dan
penyimpanan berkas perkara in aktif) telah disusun berdasarkan tahun terdaftar dan digolongkan sesuai dengan klasifikasi perkara tersebut. 5.
Menyajikan Statistik Perkara yang menerangkan gambaran jumlah perkara yang masuk dalam perbulan disesuaikan dengan klasifikasinya.
6.
Melakukan dokumentasi data-data secara komputerisasi (computerized).
7.
Mendokumentasikan
perkara-perkara
yang
menarik
perhatian
masyarakat atau mempunyai nilai historis. 8.
Up-loading data perkara dalam web-site Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Penyusunan Alur Tupoksi
SUB KEPANITERAAN PERKARA Meja I
Daftar Gugatan
Berkas gugatan dari Penggugat /kuasanya
Pan Mud Perkara/ meja II - Mencatat penunjuk an Majelis dan Panite ra Pengganti pada kolom register induk. - Menyerahkan ber kas pada Majelis Hakim
Meja II
- Menerima berkas ggt. - Mencatat pada register induk. - Menerima panjar biaya perkara. - Memberi Nomor Gugatan yg - Berkas di koreksi Pan didaftar. Mud Perkara atas kelengkapan berkas. - Menyerahkan berkas perkara - Berkas di nyatakan pada Pan Mud lengkap diserahkan Perkara. pada penggugat bersama SKUM panjar biaya perkara
Ketua Pengadilan
Panitera - Menerima berkas dari Ketua - Proses Dismissal/ lolos - Menunjuk Panitera Pengganti.
- Menerima berkas perka ra dari Panitera. - Proses Dismissal/lolos. - Penunjukan majelis Hakim.
- Menyerahkan berkas prk ke Pan Mud Perkara
- Menyerahkan berkas ke Panitera
Pan Mud Perkara - Membuat resume berkas perkara/ gugatan. - Menyerahkan kepada Panitera
Panitera - Menerima berkas yang sudah diresume dari Pan Mud Perkara. - Menyerahkan pada Ketua.
Majelis Hakim Ketua Majelis
Pem.Persiapan
Sidang Terbuka
- Menentukan - Mengarahkan Acara Acara Cepat hari sidang. Pgt untuk me Singkat nyempurnakan - Memerintah - Perlawanan - Jawab gugatan. kan PP atas menjawab. membuat - Memastikan penetapan - Bukti/Saksi obyek gugatan dismissal. surat - Putusan. Panggilan. pada tergugat - Menyerahkan - Gugatan layak berkas pada di sidangkan Panitera PGT
Acara Biasa
Minutasi - Pemberitahuan Putusan.
- Jawab menjawab - Menyerahkan Berkas ( berita - Bukti/Saksi. acara ,putusan) - Pemeriksaan pada Kepanitaraan setempat. Muda Perkara. - Kesimpulan. Musyawarah - Putusan.
PROSES PENGAJUAN BANDING DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Pernyataan/ Pendaftaran Banding 14 hari se telah putusan.
- Memori Banding (tidak wajib)
- Kontra Memori Banding (tdk wajib)
- Inzage
- Membayar panjar biaya Banding.
- Berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
PROSES PENGAJUAN KASASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
- Pernyataan Kasasi/ pendaftaran Kasasi 14 Hari setelah pemberitahuan putusan diterima.
Memori Kasasi (wajib)
Kontra Memori Kasasi.
Inzage
( wajib)
- Berkas dikirim ke Mahkamah Agung RI.i
- Membayar panjar biaya Kasasi.
PROSES PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) DI PENGADILAN TUN JAKARTA
- Pernyataan /pendaf taran PK. Setelah di ketemukan novum atau bukti baru.
Memori PK ( wajib )
Kontra Memori PK
Inzage
( wajib )
Berkas dikirim ke Mahkamah Agung RI
- Membayar panjar biaya PK
PROSES EKSEKUSI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA - Pengajuan permoho nan eksekusi dari pihak Penggugat (Amar Pasal 97 ayat 9 huruf b dan c)
- Dikenakan Uang paksa/ sanksi administratif
- Diumumkan pada Media cetak setempat.
Mengajukan ke pada Presiden untuk memerin tahkan pejabat dimaksud melaksanakan putusan
Mengajukan Kepada Lembaga Perwakilan Rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
90 hari kerja Ps.116 (3)
Ps. 116 (4)
Ps. 116 (5)
Ps. 116 (6)
Ps. 116 (6).
Administrasi Perkara Proses Pelaksanaan Administrasi perkara (menurut pola Bindalmin) pada Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin meliputi : a.
Prosedur penerimaan perkara (gugatan) Sistem dalam prosedur penerimaan perkara dilakukan melalui meja-meja yang telah ditentukan, dimana masing-masing meja telah ditentukan tugas dan tanggung jawabnya. Meja-meja tersebut dikenal dengan nama ; Meja Pertama, Meja Kedua, dan Meja Ketiga. 1)
2)
Tugas-tugas pada meja pertama, Menerima: -
Gugatan dan Perlawanan Dismissal.
-
Permohonan Banding.
-
Permohonan Kasasi.
-
Permohonan Peninjauan Kembali (PK).
-
Permohonan Eksekusi.
Tugas-tugas pada meja kedua: -
Mendaftar perkara pada buku Register Induk Perkara.
-
Pendaftaran dilakukan setelah melunasi panjar biaya.
-
Nomor Perkara pada buku Register Induk Perkara sama dengan nomor Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan buku jurnal.
-
Nomor Urut pada Register Induk setiap bulan dimulai dari nomor satu.
-
Identitas para pihak sama dengan identitas pada gugatan.
-
Pengisian Register Induk Perkara dilakukan sesuai dengan tahapan penyelesaian perkara.
-
Berkas perkara yang diterima dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim selanjutnya diserahkan kepada wapan untuk diserahkan kepada ketua.
-
Setelah penetapan majelis hakim berkas perkara dilengkapi dengan formulir penetapan pemeriksaan persiapan dan formulir penetapan persidangan dan selanjutnya diserahkan kepada majelis.
-
Register Induk perkara ditutup oleh petugas register setiap akhir bulan. Sedangkan Register Banding, kasasi dan PK ditutup hanya pada akhir tahun.
-
Penutupan Register induk dengan perincian berapa jumlah sisa bulan ini
-
Baik Register Induk Banding dan Kasasi serta PK ditutup pada akhir tahun yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahui Ketua.
-
Penutupan Register Induk, banding, kasasi, PK dan Eksekusi pada akhir tahun dilakukan dengan rekapitulasi sbb: sisa perkara tahun lalu, masuk tahun ini, diputus tahun ini, dan sisa perkara akhir.
3)
Tugas-tugas pada meja ketiga: -
Mempersiapkan salinan putusan sesuai dengan adanya permintaan pihak yang berkepentingan.
-
Menerima dan memberikan tanda terima atas memori/kontra memori banding, kasasi/kontra memori, jawaban/tanggapan atas alasan PK.
a.
Prosedur penerimaan permohonan banding/kasasi -
Permohonan Banding dapat dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan kepadanya secara sah.
-
Pembuatan Akta banding dan pencatatannya dalam register dilakukan pada tanggal yang sama dengan pelunasan panjar biaya banding.
-
Memberitahukan permohonan banding kepada pihak lawan.
-
Menerima dan mencatat serta menyampaikan salinan memori banding kepada pihak lawan.
-
Memberi kesempatan kepada kedua balah pihak intuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke PT.TUN (inzage).
-
Dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari sejak pencatatan banding, perkara sudah harus dikirim kep PT.TUN.
b.
Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali (PK) -
Permohonan PK dapat diajukan dalam waktu 180 hari.
-
Membuat akte permohonan PK setelah pihak pemohon membayar biaya PK kepada pemegang kas.
-
Memberi dan mencatat no. urut permohonan PK secara berurutan, dalam buku register PK.
-
Mengisi buku register PK secara tertib dan lengkap.
-
Membuat pemberitahuan kepada pihak lawan tentang adanya permohonan PK.
-
Membuat tanda terima memori PK yang ditandatangani oleh Panitera.
-
Menyiapkan berkas perkara PK berupa bundel A dan B untuk dikirim ke Mahkamah Agung RI.
-
Mengirim biaya perkara PK melalui Bank BRI foto copy pengiriman dilampirkan dalam berkas PK tsb.
-
Membungkus perkara PK yang sudah lengkap diserahkan ke bagian umum untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI.
-
Membuat pemberitahuan tentang isi putusan PK apabila perkara PK telah diputus Mahkamah Agung.
c.
Mengirimkan foto copy relas pemberitahuan putusan PK ke Mahkamah Agung
Keuangan Perkara Biaya perkara terdiri dari: -
Biaya
proses
perkara,
penyelenggaraan
meliputi
peradilan
pengeluaran
seperti
biaya
yang
panggilan,
diperlukan
untuk
pemberitahuan,
pemeriksaan setempat, sumpah, saksi, ahli, penerjemah, eksekusi dan lainlain. -
Hak-hak kepaniteraan, terdiri dari biaya materai, redaksi, leges, pencatatan banding, pencatatan kasasi, pencatatan PK, dan lain-lain.
d.
Pemberkasan dan kearsipan -
Pemberkasan terdiri dari Bundel A dan Bundel B : 1.
Bundel A Merupakan himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan dan semua kegiatan proses penyidangan/pemeriksaan perkara tersebut yang selalu disimpan di Pengadilan TUN.
2.
Bundel B Berkaitan dengan permohonan banding/Kasasi/PK adalah merupakan
himpunan
surat-surat
perkara
yang
diawali
dengan
permohonan pernyataan banding/Kasasi/PK serta semua kegiatan yang berkenaan dengan adanya permohonan banding/Kasasi/PK. -
Pengarsipan Setelah putusan dikirim kepada para pihak, maka petugas meja ke tiga menyimpan berkas perkara untuk keperluan arsip Berkas perkara yang masih aktif dikelola pada kepaniteraan perkara/petugas meja ke tiga, sementara arsip berkas perkara yang sudah tidak aktif pengelolaannya dilakukan oleh kepaniteraan hukum.
f.
Pelaporan Pengadilan TUN wajib membuat laporan, dengan jenis laporan : -
Laporan keadaan perkara
-
Laporan perkara yang dimohonkan banding
-
Laporan perkara yang dimohonkan kasasi
-
Laopran perkara yang dimohonkan PK
-
Laporan perkara yang dimohonkan eksekusi serta pelaksanaannya
Administrasi Umum Pengelolaan Administrasi Umum meliputi Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Kepegawaian pada PTUN Jakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi sehari-hari berpedoman pada uraian tugas kerja dan program kerja (job description) yang direncanakan dan disusun setiap tahunnya. Pelaksanaan tugas dijajaran kesekretariatan atau Administrasi adalah sebagai berikut : I.
Keuangan Rumusan tugas: Melakukan urusan keuangan kecuali uang panjar perkara untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas sehari-hari pada Sub. Bag. Keuangan dilakukan oleh 7 (tujuh) orang pegawai yang terdiri dari:
1.1. Kasub Keuangan 1.
Menetapkan Rencana Kerja menggunakan aplikasi RKA-KL
2.
Mengendalikan Pengeluaran Anggaran Pada DIPA
3.
Mengawasi dan Meneliti pelaksanaan DIPA
4.
Menentukan langkah-langkah pembinaan pegawai
1.2. Bendahara Pengeluaran 1.
Melakukan Pengadministrasian Keuangan Bendahara
2.
Bendahara Penerima
3.
Melakukan Pengadministrasian pendapatan Negara
4.
menyetor pendapatan ke BANK
5.
membuat laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1.3. Pembuat Daftar Gaji 1.
Membuat dokumen pembayaran gaji setiap bulan
2.
Program Aplikasi GPP (Gaji Pokok Pegawai)
3.
Pembuatan daftar usulan pelakasana pekerjaan lembur pegawai
4.
Membuat rapel gaji pegawai
1.4. Pembuat Laporan SAI (Sistim Akuntansi Instansi) 1.
Membuat Laporan Keuangan pada program Aplikasi SAI dan di kirimkan Ke KPPN, Kantor Koordinator Wilayah yaitu: Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
2.
Melakukan Rekonsiliasi tentang penyerapan anggaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (KPPN)
3.
Melakukan
Pengirimin
Dokumen-dokumen
Surat
Permintaan
Pembayaran (SPM) ke KPPN Jakarta I. 1.5. Pembuat Catatan Pemotongan Gaji Pegawai Permintaan gaji pegawai yang disetujui KPPN, akan dicatat kembali dalam buku besar kemudian dikurangi potongan yang ada seperti potongan cicilan bank, potongan koperasi dan lain-lain. 1.6. Pembuat Surat Perintah Membayar (SPM) 1.
Membuat dokumen Surat Permintaan uang yang akan digunakan kantor, pada Aplikasi SPM.
2.
Petugas Pengadministrasian Surat.
3.
Surat-surat masuk dan surat-surat yang telah selesai diproses yang berhubungan dengan tugas-tugas keuangan di catat dan disimpan.
Pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas didukung oleh beberapa instrumen/bahan kerja antara lain : 1.
Program Aplikasi RKA-KL Digunakan untuk membuat dokumen Rencana Kerja Anggaran Kantor tahun depan.
2.
Program Aplikasi GPP (Gaji Pokok Pegawai) -
Membuat Gaji Pokok Pegawai
3.
4.
-
Membuat Gaji Susulan, Rapel Pegawai
-
Membuat Lembur Pegawai
Program Aplikasi SAI (Sistim Akuntansi Instansi) -
Membuat Laporang Realisasi Anggaran Belanja
-
Membuat Neraca
Program Aplikasi SPM -
5.
Membuat Dokumen Surat Permintaan Membayar
Aplikasi Peran -
Digunakan untuk memperkirakan/rencana penarikan anggaran pada tahun berjalan
6.
Buku Kas Umum, Buku Kas Bantu, Buku Bank, Buku Pajak -
Digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengadministrasian seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan.
7.
Buku Tabelaris -
Mencatat gaji bersih yang benar-benar diterima setiap Pegawai.
Tugas-tugas yang telah dilaksanakan Sub. Bag. Keuangan tahun anggaran 2011: 1.
Membuat Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) untuk sebagai dasar pengesahan DIPA tahun 2011.
2.
Melaksanakan proses pembuatan dan pembayaran gaji pegawai, lembur pegawai, dan rapel pegawai.
3.
Melakukan Pengelolaan DIPA tahun 2010.
4.
Mengkoordinir Pengendalian pengeluaran keuangan (pembayaran gaji cleaning servis, satpam, pembayaran tagihan listrik, tagihan telfon, pembayaran perjalanan dinas).
5.
Membuat laporan keuangan Anggaran.
6.
Membuat Laporan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
7.
Melakukan Pengadministrasian Surat masuk dan surat selesai proses’
8.
Memproses
pembuatan
hingga
pendistribusian/pembayaran
uang
Remunerasi.
Umum Sub Bagian Umum telah melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tupoksi sbb: 1.
Meng-agenda-kan surat masuk maupun surat keluar
2.
Mendistribusikan dan mengirimkan surat-surat
3.
Pembuatan KIB
4.
Pengurusan STNK kendaraan roda 4 dan roda 2
5.
Pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2
6.
Pemeliharaan barang inventaris kantor
7.
Pemeliharaan rumah dinas dan gedung kantor
8.
Melakukan perluasan gedung dgn pembangunan Musholla seluas 56 M2
9.
Melakukan Pengecatan Gedung bagian depan
makan
dan
10. Perbaikan kamar mandi diseluruh lantai 2 dan lantai 3 11. Penambahan Daya Listrik sebesar 23.000 watt 12. Pemeliharaan Instalasi Air 13. Penggantian Keramik yang sudah rusak di lantai 2 14. Penambahan Septiktank baru dan pembuatan bak sampah yang lebih baik 15. Perbaikan/pembaharuan saluran-saluran air di sebagian besar kamar mandi. 16. Penggantian kunci-kunci pintu yang sudah tidak dapat dipakai baik pintu kamar mandi maupun ruang kerja. 17. Pengadaan ATK 18. Pengadaan jasa konstruksi (rehab rumah dinas) 19. Pengadaan baju seragam 20. Pengadaan barang inventaris kantor 21. Pengembangan IT 22. Penataan perpustakaan Petugas perpustakaan telah melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut : -
Menginventarisir buku-buku yang ada diperpustakaan ke dalam buku register induk
-
Membuat dan mengisi kartu peminjam
-
Membuat kartu katalog
-
Pelebelan buku-buku
-
Penyampulan buku-buku
Kepegawaian Sub bagian kepegawaian telah melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan Tupoksi sbb: 1.
Daftar Urut Kepangkatan
2.
Daftar hadir (absensi)
3.
Laporan bulanan kehadiran
4.
Kenaikan Pangkat
5.
Kenaikan gaji berkala dan impassing
6.
Pembuatan DP3, KP4 dan cuti
7.
Usulan PNS/ karpeg
8.
Permintaan KARIS/KARSU, ASKES, TASPEN
9.
Bezetting
10. Sumpah PNS, Sumpah Jabatan dan Pelantikan 11. Surat Pernyataan masih menduduki jabatan dan melaksanakan tugas Administrasi pada Sub Bagian kepegawaian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dilaporkan melalui :
APLIKASI DATA BASE KEPEGAWAIAN Melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).
BEZETING Merupakan bentuk laporan berupa daftar urut berdasarkan jabatan, yang dibuat 6 ( enam) bulan sekali, yaitu pada Bulan Juli dan Desember setiap tahunnya.
DAFTAR URUT KEPANGKATAN. Merupakan bentuk laporan berupa daftar urut berdasarkan kepangkatan, yang memuat 19 kolom dan dibuat 1 ( satu ) kali setiap tahunnya dibuat pada Bulan Desember. Pada tahun 2010 sesuai dengan program Badan Kepegawaian Negara
yaitu program
penggantian Nomor Induk Kepegawaian, maka dari keseluruhan jumlah pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 92 orang, yang telah memiki Nomor Induk Pegawai baru sebanyak 86 orang, sisanya 6 orang dalam proses penyesuaian.
III.
PENGAWASAN 1.
Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Menteri Kehakiman RI dan sebagainya antara lain : a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/006/SK/II/94 dan juklak tentang Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan. b. Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1994 Nomor MA/Kumdil/207/VIII/K/ 1994. c.
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Th. 1993 tanggal 11 Mei 1993 (tentang Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan).
d. Surat Ketua MA-RI Nomor: MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang menginstruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (di Pengadilan tingkat Banding) dan penunjukan Hakim Pengawas Bidang (di Pengadilan tingkat pertama). e. Keputusan Ketua MARI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan Tgl. 24 Agustus 2006. 2.
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengkoordinasi Hakim-Hakim Pengawas Bidang.
3.
Penunjukan Hakim Pengawas bagi Sub Kepaniteraan Perkara, Sub Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Keuangan, Sub Bag.Kepegawaian dan Sub Bagian Umum.
4.
Pengawasan secara kontinyu dan berkala berupa permintaan laporan bulanan ataupun triwulan kepada masing-masing sub bagian, Hakim dan Panitera Pengganti.
5.
Pengawasan pokok sesuai ketentuan yang ada terhadap bidang masing-masing (Waskat
oleh
pejabat
yang
bersangkutan
lebih
diaktifkan)
yaitu
oleh
Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera Muda Perkara,
Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bag. Kepegawaian, Kepala Sub Bag.Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum.
C.
Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KETUA WAKIL KETUA
MAJELIS HAKIM
WAPAN PANITERA /SEKRETARIS WAPAN
SUB KEPANITERAAN PERKARA
SUB KEPANITERAAN HUKUM
WASEK
SUB . BAG. KEPEGAWAIAN
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN
Ket
: Garis Komando : Garis Koordinasi
SUB. BAG. KEUANGAN
SUB. BAG. UMUM
A.
Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta seluruhnya berjumlah 91 (Sembilan Puluh satu) orang, diluar tenaga honorer terdiri dari : I.
Pejabat Teknis Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
=
15
Orang
Panitera/Sekretaris
=
1
Orang
Wakil Panitera
=
1
Orang
Panitera Muda Perkara
=
1
Orang
Panitera Muda Hukum
=
1
Orang
Panitera Pengganti
=
26
Orang
Juru Sita Pengganti
=
4
Orang
Wakil Sektretaris
=
1
Orang
Kepala Sub Bagian Umum
=
1
Orang
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
=
-
Orang
Kepala Sub Bagian Keuangan
=
1
Orang
III.
Calon Hakim
=
4
Orang
IV.
Staf
=
34
Orang
I
=
2
Orang
Golongan II
=
11
Orang
Golongan III
=
62
Orang
Golongan IV
=
13
Orang
II.
V.
Pejabat Struktural
Pegawai Menurut Golongan : Golongan
B.
Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan Tenaga Honorer berjumlah 10 (sepuluh) Orang
D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Mahkamah Agung dalam tahun anggaran 2010, dengan bentuk sajian seperti berikut : Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan tentang LAKIP, yang berisikan antara lain: a. Latar Belakang, b. Tugas dan fungsi, c. Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan, d. Sistematika Penyajian. Bab II, menguraikan Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Program Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam tahun anggaran 2011 yang berisikan antara lain, a. Rencana Strategis, b. Tujuan Strategis, c. Sasaran Strategis dan d. IKU PTUN Jakarta, e. Rencana Kinerja PTUN Jakarta Tahun 2011 dan f. Penetapan Kinerja PTUN Jakarta Tahun 2011. Bab III. Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja PTUN Jakarta yang terdiri dari, a. Realisasi IKU, b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011, c. Analisis Kinerja di PTUN Jakarta, dan d. Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan. Bab IV. Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di masa datang, yang berisikan antara lain: a. Kesimpulan dan b. Saran. Bab V. Lampiran, yang berisi antara lain; 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011, 3. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011, 4. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA A.
Rencana Strategis Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang
timbul antara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dengan warga masyarakat oleh akibat pelaksanaan atau penggunaan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa dengan warga masyarakat. Sesuai dengan Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 yaitu berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/Kota. Sebagai organisasi yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mempunyai visi dan misi, yaitu : V i s i : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung agar Terwujudnya Pengadilan yang Modern, Independen, Bertanggung jawab, Kredibel, Menjunjung Tinggi Hukum dan Keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1.
Menjaga Kepercayaan Penegakkan Hukum Kepada Badan Peradilan.
2.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum Bagi Pencari Keadilan.
3.
Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Peradilan.
4.
Meningkatkan serta Menjaga Kredibilitas dan Tranparansi Badan Peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan tujuan dan sasaran
terhadap visi dan misi yang terarah guna menghasilkan suatu rencana strategi yang tepat dan efektif. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat mewujudkan terciptanya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa, dihormati dan tegaknya supremasi hukum.
B.
Tujuan Strategis
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. 1.
Mewujudkan Keadilan bagi Pencari Keadilan.
2.
Mewujudkan Sarana Pelayanan Hukum yang Terjangkau (Murah) dan Terpadu (Cepat & Tepat).
3.
Meningkatkan Profesionalitas melalui Pembinaan Pelatihan/Pendidikkan/Seminar.
4.
Meningkatkan Mutu dan Kinerja Pelayanan Publik secara Prima.
5.
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Administrasi Hukum (Khusus Konsumsi Publik).
C.
Sasaran Strategis
Sasaran Strategis merupakan penjabaran (keseluruhan) dari tujuan yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek seperti tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran lebih bersifat nyata, jelas dan terarah karena berorentasi pada hasil periode 1 (satu) tahun. 1.
Penyelesaian Perkara (Tunggakkan)
2.
Kemandirian
D.
Indikator Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
E.
Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
F.
Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
Realisasi Indikator Kinerja Utama
B.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2010
C.
Analisis Kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
D.
Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat
utama bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berdayaguna dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah pun kini mulai menggalakan penerapan pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik dan percepatan pemberantasan korupsi. Adapun salah satu sistem dalam penerapan pemerintahan yang baik (good governance) adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi individu/instansi yang dipercayakan mengelola sumber daya untuk dapat mempertanggung jawabkan hasil pencapaian pada pelayanan publik secara transparan. Sesuai dengan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 yang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun suatu laporan akuntabilitas. Oleh karena itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini disusun guna mempertanggung jawabkan pencapaian hasil selama 1 (satu) tahun anggaran dan juga untuk mengevaluasi peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.
BAB IV PENUTUP
A.
Kesimpulan
B.
Saran-saran
BAB V LAMPIRAN
1.
Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2.
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3.
SK Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
4.
Rencana Kinerja Tahun 2011
5.
Penetapan Kinerja Tahun 2011
6.
Pengukuran Kinerja Tahun 2011
7.
Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2011
