LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014


Kata Pengantar

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Cilacap Tahun 2014 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan LKj IP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2014, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Disamping itu, penyusunan LKj IP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi pokok LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2014 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap selama tahun 2014, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya solusi penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap 2012-2017. Namun demikian, dalam penyusunan LKj IP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKj IP dimasa mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran SKPD dan aparatur pemerintah Kabupaten Cilacap mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan masing-masing. Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj IP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh masing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Cilacap secara lebih sinergis. Cilacap,

Maret 2015

BUPATI CILACAP H. TATTO SUWARTO PAMUJI


Ikhtisar Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean goverment dan good governance, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2014 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2014 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Cilacap “MENJADI KABUPATEN CILACAP YANG SEJAHTERA SECARA MERATA”. Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKj IP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2014, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada di dalam LKj IP tersebut diharapkan segenap stakeholders di Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat secara bersamasama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cilacap di tahun-tahun selanjutnya. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 dapat dikatakan Sangat Baik/ Sangat Berhasil. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemkab Cilacap 2014 dan Penetapan Kinerja (PK) Pemkab Cilacap 2014. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 11 sasaran strategis dengan 27 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 menunjukkan bahwa : ¾ nilai rata‐rata capaian kinerja sasaran strategis dari 11 sasaran strategis adalah 88.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Capaian dari 11 (sebelas) sasaran strategis, sebanyak 7 sasaran (63.64%) dengan kategori Sangat Berhasil. Sebanyak 4 sasaran (36.36%) dengan kategori Berhasil. ¾ Capaian indikator kinerja utama dari 27 indikator kinerja utama adalah 23 indikator kinerja utama atau (83,33% ) dikategorikan sangat berhasil, 1 indikator (3.703%) dikategorikan "Berhasil", 2 indikator (7.405 %) dikategorikan "Cukup Berhasil", dan 1 indikator (3.703%) dikategorikan " Tidak berhasil". Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup berhasil dan tidak berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014, antara lain: 1. Kurang adanya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam RPJMD. Umumnya dalam 3


pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan SKPD masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian sasaran yang telah tertuang didalam RPJMD ataupun sasaran strategis. Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relatif besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas daerah. 2. Kurang pemahaman SDM aparatur dalam mensikapi perubahan aturan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain : 1. Perlu adanya pemahaman kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang didalam RPJMD. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi Kabupaten Cilacap. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarannya. 2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh agar segera diterapkan dimasing-masing SKPD sehingga terjalin suatu keterkaitan antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, sehingga perencanaan program dan kegiatan mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi RPJMD. 3. Perlu segera dibangun Sistem Pengelolaan Data Kinerja yang meliputi sistem pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Hal ini dimaksudkan agar ukuran kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan dapat benar-benar dipahami oleh masing-masing SKPD. Untuk efektifitas perlu adanya suatu sistem pengumpulan data base secara elektronik melalui jaringan intranet maupun internet untuk validasi dan mempermudah dalam analisa kebijakan. Disamping upaya diatas, terkait dengan delapan isu strategis Kabupaten Cilacap pada tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2012-2017 telah dirumuskan Strategi Dasar yaitu " Bangga Mbangun Desa" sesuai Peraturan Bupati Cilacap Nomor 76 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan "Bangga Mbangun Desa". Sebagai strategi dan kebijakan dasar, Gerakan "Bangga Mbangun Desa" diimplementasikan melelui jalur Empat Pilar yang kemudian diterjemahkan ke dalam Enam Misi yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten CIlacap 2012-2017. Empat Pilar tersebut adalah Pilar Pendidikan, Pilar Kesehatan, Pilar Ekonomi, dan Pilar Lingkungan Sosial Budaya. Semoga, LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kabupaten Cilacap Yang Sejahtera Secara Merata.

4


Daftar Tabel Tabel 1.1. Tabel 2.1. Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 3.6 Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18 Tabel 3.19 Tabel 3.20 Tabel 3.21 Tabel 3.22 Tabel 3.23 Tabel 3.24 Tabel 3.26 Tabel 3.27 Tabel 3.28 Tabel 3.29 Tabel 3.30 Tabel 3.31 Tabel 3.32 Tabel 3.33 Tabel 3.34 Tabel 3.35

Indikator Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 ........................................... 15 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab Cilacap Tahun 2012-2017menurut Misi Kab Cilacap ........... 26 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ........................................................................................ 27 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2014............................................. 34 Revisi Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2014 ........................................................................... 35 Revisi Penetapan Kinerja ( Tapkin ) Tahun 2014 .................................................................................... 36 Tema Musrenbang RKPD Kurun waktu 2012 - 2015 ............................................................................. 37 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kurun waktu 2012 - 2015 ............................................. 37 Pengukuran dengan Skala Ordinal ................................................................................................................. 39 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014.......................................................................................... 40 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2014 .................................................................................................. 41 Persentase Kategori capaian indikator kinerja sasaran menurut misi ........................................... 42 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 ....................................................................................................... 43 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kab Cilacap Tahun 2009-2013 .............................................. 43 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 ....................................................................................................... 45 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ................................................................... 46 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 ....................................................................................................... 48 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 ....................................................................................................... 50 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 ....................................................................................................... 53 Penduduk Usia kerja, Angkatan Kerja dan TPAK di Kab. Cilacap Menurut Jenis Kelamin ...... 55 Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan TPT di Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin........... 55 Angkatan Kerja, Pekerja dan TKK di Kab. Cilacap menurut Jenis Kelamin 2011-2013 ........... 56 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6 ....................................... 5Error! Bookmark not defined. Jumlah Cadangan Pangan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013 dan 2014 ....................................... 58 Data Ketersediaan Energi per Kapita per Hari Tahun 2013 dan 2014 ........................................... 59 Data Ketersediaan Protein per Kapita per Hari / Tahun. ..................................................................... 59 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7 ....................................................................................................... 61 Data Koperasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014.................................................................... 61 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8 ....................................................................................................... 62 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Cilacap (Tanpa Migas) ........................................................................................ 65 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Cilacap (Tanpa Migas) .................................................................................................................. 66 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9 ....................................... 6Error! Bookmark not defined. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10 .................................................................................................... 68 Data Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014 ...................... 69 Data Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014Error! Bookmark not d Data Pelanggan Listrik di Kabupaten Cilacap 2011 - 2014 Error! Bookmark not defined.1 Data Pengguna Air Bersih di Kabupaten Cilacap 2011 - 2014Error! Bookmark not defined.2 Data Perumahan/Fasilitas Perumahan di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014Error! Bookmark n Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11 .................................... Error! Bookmark not defined.3 Target dan Capaian MDG’s Kabupaten Cilacap 2014 ............. Error! Bookmark not defined.6 Capaian Indikator SPM di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 ................................................................. 81 Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2014 ................................. 82

5


Daftar Gambar Gambar 1.1. Gambar 1.2. Gambar 1.3. Gambar 1.4. Gambar 1.5 Gambar 1.6. Gambar 1.7. Gambar 1.8. Gambar 2.1 Gambar 2.2. Gambar 2.4. Gambar 2.5 Gambar 2.6 Gambar 2.7 Gambar 2.8 Gambar 2.9 Gambar 2.10 Gambar 2.11 Gambar 2.12 Gambar 2.13 Gambar 2.14 Gambar 2.15 Gambar 2.16 Gambar 2.17 Gambar 2.18 Gambar 2.19 Gambar 2.20 Gambar 3.1 Gambar 3.2 Gambar 3.3. Gambar 3.4. Gambar 3.5. Gambar 3.6 Gambar 3.7 Gambar 3.8. Gambar 3.9. Gambar 3.10 Gambar 3.11 Gambar 3.12. Gambar 3.13. Gambar 3.14. Gambar 3.15. Gambar 3.16 Gambar 3.17 Gambar 3.18 Gambar 3.19. Gambar 3.20 Gambar 3.21 Gambar 3.22 Gambar 3.23 Gambar 3.24

Peta Kabupaten Cilacap ............................................................................................................................. 12 Pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap 2010-2013. ........................................................... 13 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin 2010-2014. ........................................................ 13 Kepadatan Penduduk per kecamatan tahun 2014 ........................................................................ 14 PNS Pemkab Cilacap Tahun 2014 per jenjang pendidikan ......................................................... 14 Jumlah Pejabat Struktural di Lingkungan Pemkab Cilacap Tahun 2014 ........................ 14 Luas Panen dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2014 (Kw/Hektar ) .................. 15 Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap ....................................................... 18 Aplikasi Simda Keuangan ......................................................................................................................... 21 Aplikasi SIM Pelaporan Pembangunan Daerah ................................................................................ 21 Login Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) ................................................... 22 SIM Puskesmas (SIMPUS) ........................................................................................................................ 22 Aplikasi SIM Kepegawaian ....................................................................................................................... 23 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenbangda)/ ePlaning ............................. 24 Siswa SDN 02 Bojong Kawunganten Sosialisasi Tertib Lalu Lintas .......................................... 28 Gedung Sekolah SMAN I Jeruklegi ......................................................................................................... 28 Lingkungan Bersih dan Sehat mencerminkan perilaku sehat masyarakat .......................... 29 Peninjauan Layanan Kesehatan di RSUD Cilacap ........................................................................... 29 Pemeriksaan Body Fat Analizer Posbindu Sehat Sejahtera Sidanegara ................................. 29 Kegiatan Penanaman di lahan pertanian ........................................................................................... 30 Sidak pasar dan perdagangan oleh Bupati Cilacap ........................................................................ 30 Berbagai Produk unggulan Cilacap ....................................................................................................... 30 Gerbang wilayah Kota Cilacap ................................................................................................................ 31 Budaya Tradisi Sedekah Laut dan Pulau Nusakambangan .......................................................... 31 Pelabuhan Tanjung Intan dan Bandara Tunggul Wulung ............................................................ 31 Keselarasan Pilar Bangga Mbangun Desa dengan Misi Kabupaten Cilacap ......................... 32 Korelasi Program-program Prioritas terhadap Misi Kabupaten Cilacap 2012-2017 ....... 33 Perbandingan IPM Kab Cilacap, Prov Jateng dan Nasional ......................................................... 44 Grafik Nilai EKPPD Kab. Cilacap 2010-2012 ..................................................................................... 46 Angka Melek Huruf di Kab Cilacap, kabupaten sekitar, Prov Jateng dan Nasional ........... 48 Diagram Rata-rata lama sekolah penduduk Cilacap Tahun 2010-2013 ................................. 49 Rata-rata lama sekolah di Kab Cilacap, kabupaten sekitar, Prov Jateng dan Nasional .... 49 Siswa SDN 02 Bojong Kac. Kawunganten ikuti sosialisasi tertib lalu lintas ......................... 49 Diagram AKB Kab Cilacap 2012-2014 ................................................................................................. 50 Diagram AKI Kab Cilacap 2012-2014 .................................................................................................... 51 Pelayanan KB dan Pemeriksaan kesehatan ibu hamil, menyusui dan nifas.......................... 51 Grafik Target dan Realisasi Indeks Harapan Hidup Kabupaten Cilacap 2014...................... 52 Penyuluhan dan perawatan kesehatan dokter puskesmas posyandu lansia ....................... 52 Grafik Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Cilacap 2012-2014 ...................................................... 53 Usaha pembuatan batu bata ...................................................................................................................... 54 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin 2011-2013 ................... 55 TPAK Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2013 ...................................... 55 Angkatan Kerja dan pengangguran Kab. Cilacap menurut Jenis Kelamin 2011-20135Error! Bookm TPT Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-20135Error! Bookmark not define Angkatan Kerja, Pekerja Kab Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-20135Error! Bookmark TKK Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013 ........................................ 57 Realisasi Cadangan Pangan Pokok Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014....................................................................................................................................................... 58 Panen Raya Hasil Pengembangan Varietas Padi Bawor 9 ............................................................ 59 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Cilacap ............... Error! Bookmark not defined.1 Perkembangan Indeks Gini Tahun 2010-2014 ................... Error! Bookmark not defined.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2010-2014 Error! Bookmark not defined.3 6


Gambar 3.25 Gambar 3.26 Gambar 3.27 Gambar 3.28 Gambar 3.29. Gambar 3.30 Gambar 3.31 Gambar 3.32 Gambar 3.33

Indeks KeparahanKemiskinan (P2) 2010-2014 ............. Error! Bookmark not defined.3 Pertumbuhan PDRB Perkapita tanpa migas Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 .......................... Error! Bookmark not defined.4 Grafik PDRB perkapita tanpa migas di Kabupaten Cilacap Error! Bookmark not defined.4 Persentase Penduduk Miskin Kab Cilacap 2010-2014 dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014 ........................................................................ Error! Bookmark not defined.7 Perbandingan Proporsi Panjang Jalan Baik Terhadap Total Panjang Jalan di Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014Error! Bookmark not defined.9 Foto Penyerahan 5.700 Bibit Pohon Secara Simbolis dari Pertamina RU IV kepada Bupati Cilacap ............................................................................................................................................... 74 Salah satu RTH di Pusat Kota Cilacap ................................................................................................. 75 Penyerahan trofi dan Piagam dalam program Menuju Indonesia Hijau (MIH) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan...................................................................................... 75 Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2012-2014 ............................................................ 80

7


Daftar Isi Halaman Judul ................................................................................................................................................................................1 Kata Pengantar ...............................................................................................................................................................................2 Ikhtisar Eksekutif ..........................................................................................................................................................................3 Daftar Tabel .....................................................................................................................................................................................5 Daftar Gambar ................................................................................................................................................................................6 Daftar Isi ...........................................................................................................................................................................................8 BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................. 10 A. GAMBARAN UMUM .................................................................................................................................................... 10 1. KONDISI GEOGRAFIS...................................................................................................................................... 11 2. KONDISI DEMOGRAFI .................................................................................................................................... 12 a.

Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk ................................................................................... 12

b.

Penyebaran dan Kepadatan Penduduk ...................................................................................... 12

3. SDM PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP .......................................................................................... 13 4 POTENSI DAERAH 13 a. Pertanian Tanaman Pangan ................................................................................................................ 13 b.

Perkebunan.......................................... .................................................................................................. 14

c.

Peternakan................................. ........................................................................................................... 14

d.

Perikanan..................................... ........................................................................................................... 14

5. KEDUDUKAN, TUPOKSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, .................................................................... 15 a. Kedudukan dan Tupoksi ....................................................................................................................... 15 b.

Susunan Organisasi ............................................................................................................................ 16

B. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................................................................... 18 C. SISTEMATIKA PENULISAN .................................................................................................................................. 18 BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................................................................................ 19 INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA ........................................................................ 19 B. RENCANA STRATEGIS ............................................................................................................................................... 24 1. VISI DAN MISI KABUPATEN CILACAP....................................................................................................... 24 2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................................................................... 25 3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.......................................................................................................... 27 8


C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN .................................................................................................... 33 D. REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2014 .................................................................................. 33 E. REVISI PERJANJIAN/ PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 ...................................................................... 35 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................................................... 37 A. PENGUKURAN KINERJA ........................................................................................................................................... 37 B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ............................................................................................. 399 C. PENCAPAIAN INDIKATOR LAINNYA ................................................................................................................ 76 D. AKUNTABILITAS ANGGARAN ............................................................................................................................. 81 BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................................................................... 87 Lampiran ....................................................................................................................................................................................... 88

9


BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM

D

itetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan paradigma baru telah memberikan perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi kewenangan urusan pemerintahan yang luas, nyata dan bertanggungjawab

Pendahuluan berisi : A. Gambaran Umum 1. Kondisi Geografis : 2. Kondisi Demografi 3. SDM Pemkab Cilacap 4. Potensi Daerah 5. Kedudukan Tupoksi Susunan Organisasi B. Maksud dan Tujuan

bukan hanya sekedar peluang (oportunity), tetapi juga merupakan tantangan yang harus dihadapi secara cerdas dan bertanggung jawab oleh seluruh pihak yang terkait di dalamnya. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk lebih mampu menyusun kebijakan yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

C. Sistematika Penulisan

Hakekat otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Disamping itu, otonomi daerah juga harus dapat mewujudkan keserasian hubungan antar daerah dan antara Daerah dengan Pemerintah (Pusat) dalam kerangka membangun kerjasama yang harmonis melalui prinsip take and give dan win‐win solution guna meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan antar daerah sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat senantiasa terjaga. Dengan demikian sasaran strategis yang ingin dicapai dalam otonomi daerah dapat dimaknai sebagai upaya untuk membangun pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan mandiri sehingga mampu menyejahterakan masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang prima dan mampu mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) serta Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance). Mengingat adanya kewenangan “lebih” sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi di Daerah berdasarkan asas desentralisasi, maka fungsi kontrol dari seluruh elemen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus lebih dikedepankan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan sesuatu hal yang musti diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) menuju Kepemerintahan yang baik (Good Governance). Sejalan dengan hal tersebut, isu strategis yang mengemuka dewasa ini dan tengah berkembang disektor publik yaitu semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik oleh lembaga publik termasuk Pemerintahan di Daerah. Seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah harus menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed) dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan kinerjanya. Unit kerja di lingkungan instansi pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan kinerja kepada pemerintahan atasannya (managerial 10


accountability), akan tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada masyarakat secara luas (public accountability). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karenannya, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) tahun 2014 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi dan misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2014. 1.

KONDISI GEOGRAFIS Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten yang terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 225.360,84 Ha (termasuk Pulau Nusakambangan) dimana secara geografis letaknya berada di antara 108o4’30” – 109o30’30” BT dan 7o30’ – 7o45’20” LS, dan secara administratif letaknya berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas di sebelah Timur, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Kuningan (Propinsi Jabar) di sebelah Barat, Kabupaten Brebes di sebelah Utara serta Samudera Hindia di sebelah Selatan. Wilayah Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 Kecamatan, 269 Desa dan 15 Kelurahan. Wilayah terluas adalah kecamatan Wanareja (19.063 ha) dan terkecil adalah kecamatan Cilacap Selatan (911 Ha). Ibukota kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten adalah Dayeuhluhur (107km).

Gambar 1.1. Peta Kabupaten CIlacap Sumber ; Bappeda Kab. Cilacap

11


2. KONDISI DEMOGRAFI a.

Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Penduduk Kabupaten Cilacap menurut hasil registrasi penduduk ( data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap, Oktober 2014) mencapai 2.135.275 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.082.670 jiwa dan perempuan 1.052.605 jiwa. Selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,34 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 (0,50 persen), dan terendah pada tahun 2010 dan 2013 (0,26 persen), yang merupakan pertumbuhan penduduk terendah sejak tahun 1993. Gambar 1.2. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap 2010-2013

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin 2010-2014

Sumber : BPS Cilacap

b.

Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Sementara itu dari distribusi penduduk menurut kecamatan, memperlihatkan Kecamatan Majenang adalah yang paling banyak penduduknya yaitu sebesar 127.769 jiwa (7,24 persen), diikuti Kecamatan Gandrungmangu sebesar 105.426 jiwa (5,95 persen). Kecamatan yang berpenduduk paling kecil adalah Kecamatan 12


Kampunglaut, yaitu sebesar 17.126 jiwa (3,69 persen). Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk untuk setiap km2 . Adapun kepadatan penduduk antar kecamatan bisa dilihat sebagaimana gambar 1.4. Pada tahun 2014 kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Cilacap Selatan (8.550 penduduk per km2.) dan Kecamatan Kampunglaut sebagai kecamatan paling jarang penduduk ( 117 jiwa per km2 ). Gambar 1.4. Kepadatan Penduduk per kecamatan tahun 2014

Sumber : Cilacap Dalam Angka 2014

3. SDM PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki SDM yang beragam. Jumlah PNS tahun 2014 seluruhnya sebanyak 13.510 orang yang terdiri dari PNS lakilaki sebanyak 7.242 orang dan PNS perempuan sebanyak 6.268 orang. Menurut tingkat pendidikan sebagian besar PNS berpendidikan S-1.

Gambar 1.5. PNS Pemkab Cilacap Tahun 2014 per jenjang pendidika Sumber : BKD Kab. Cilacap

Pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap tahun 2014 sebanyak 1.076 orang dengan rincian pejabat struktural sebagaimana gambar disamping.

4

POTENSI DAERAH

Gambar 1.6. Jumlah Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 a. Pertanian Tanaman Pangan Sumber : BKD Kab. Cilacap

13


Sektor pertanian tanaman pangan meliputi tanaman padi sawah, padi ladang, jagung, ubi jalar, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 19,56% terhadap komoditas pertanian (tanpa migas). Adapun rincian produksi tahun 2014 tercatat sebagaimana tabel 1.7.

Gambar 1.7 Luas Panen dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2014 (Kw/Hektar ) Sumber : Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap 2014

b. Perkebunan Jenis tanaman perkebunan rakyat tahun 2014 memberikan kontribusi 2,8% terhadap komoditas pertanian di Kabupaten Cilacap (tanpa migas) yang terdiri antara lain : kelapa dalam, kelapa deres, kelapa hibrida, aren, cengkeh, kopi, kapuk, jambu mete, panili, sereh wangi, kakao, lada, karet, kapulogo, pala, dan nipah. c. Peternakan Memberikan kontribusi sebesar 3,3% dari komoditas pertanian (tanpa migas ). Jenisjenis ternak besar dan kecil yang diusahakan di Kabupaten Cilacap antara lain : sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, kuda, babi, dan kelinci. Dari jenis-jenis tersebut kambing, domba dan sapi potong adalah yang paling dominan diternakkan oleh masyarakat. Masing-masing: 97.936 ekor untuk kambing, 23.150 ekor untuk domba dan 15.717 ekor untuk sapi potong. d. Perikanan Data tentang perikanan, khususnya tentang produksi penangkapan ikan menunjukkan bahwa nilai produksi penangkapan ikan di laut adalah terbesar, disusul oleh nilai produksi penangkapan ikan di air tawar/kolam, penangkapan ikan di tambak, penangkapan ikan di sungai, penangkapan ikan di genangan air serta penangkapan ikan di rawa. (Tabel1.1). Memberikan kontibusi sebasar 1,72% terhadap komoditas pertanian. Tabel 1.1 Indikator Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Capaian

Uraian 2011

2012

2013

2014

Rasio Jumlah produksi ikan (ton) terhadap target daerah (ton)

1,69

1,03

0,77

0.41

Rasio jumlah konsumsi ikan (kg) terhadap target daerah ( kg )

0,88

0,83

0,97

0.85

-

14,40

14,29

44

76

75

77

75

Persentase kelompok nelayan yg mendapatkan bantuan Persentase jumlah produksi ikan kontribusi hasil klompok nelayan terhadap jumlah produksi ikan di daerah

Sumber : Indikator Pembangunan Kab. Cilacap Tahun 2014 dan DKP2SKSA Kab. Cilacap

14


5. KEDUDUKAN, TUPOKSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, a.

Kedudukan dan Tupoksi Pemerintah Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Cilacap dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Adapun tugas dan wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan kewajiban Bupati diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Disamping kewajiban tersebut, Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cilacap maka dibentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan membantu Bupati dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya melalui Peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagai berikut : a.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.

b.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

c.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.

d.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap.

e.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap.

Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati). Sedangkan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, sedangkan Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah (Bupati) dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Bupati) melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah organisasinya dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah.

15


Pemerintahan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Sedangkan lembaga lain adalah merupakan unsur pelaksana kebijakan pemerintah (pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya) sebagai bagian dari Perangkat Daerah. b.

Susunan Organisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Cilacap yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 terlihat sebagaimana bagan organisasi perangkat daerah kabupaten Cilacap sebagaimana Gambar 1.8.

16


Gambar 1.8. Bagan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab Cilacap

Bupati

DPRD

Wakil Bupati

Sekretariat Daerah

Dinas Daerah : 1. Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 10. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pengelolaan SD Kawasan Segara Anakan 11. Dinas Bina Marga, SDE dan SD Mineral 12. Dinas Pertanian dan Peternakan 13. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Lembaga Teknis Daerah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Diklat Arsip dan Perpusda Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB Badan Lingkungan Hidup Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Kabupaten Bappeda RSUD Cilacap RSUD Majenang BPMPT Satpol PP

Lembaga Lain : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Staf Ahli Bupati

Kecamatan : 1. Cilacap Selatan 2. Cilacap Tengah 3. Cilacap Utara 4. Kesugihan 5. Adipala 6. Jeruklegi 7. Binangun 8. Nusawungu 9. Kroya 10. Maos 11. Sampang 12. Bantarsari 13. Kawunganten 14. Gandrungmangu 15. Sidareja 16. Cipari 17. Karangpucung 18. Kedungreja 19. Patimuan 20. Wanareja 21. Majenang 22. Cimanggu 23. Dayeuhluhur 24. Kampung Laut

Kelurahan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Karangtalun Kebon manis Gumilir Mertasinga Tritihkulon Gunungsimping Sidanegara Donan Lomanis Kutawaru Cilacap Tegalreja Tambakreja Tegalkamulyan Sidakaya

Sekretariat DPRD


B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2014 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Tujuan Penyusunan LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2014 sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj IP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj IP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayan publik. C. SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2014 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi. BAB II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

2.

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

3.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

4.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

5.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

6.

Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran. Pada lampiran berisi SK Bupati Cilacap tentang Tim Penyusun LKjIP, Review atas Lakip Kabupaten Cilacap Tahun 2014 dan prestasi/ Pernghargaan yang diraih.


BAB II PERENCANAAN KINERJA Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan Bab II Perencanaan Kinerja : SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang A. Instrumen guna mendukung berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 pengelolaan kinerja (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan B. Rencana Strategis memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis C. Program untuk Pencapaian harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif Sasaran sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta .D. Rencana Kinerja Tahunan 2014 dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam E. Perjanjian/ Penetapan kinerja kerangka sistem pembangunan nasional, maka seluruh Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan RPJPD Kabupaten Cilacap 2005-2025 dengan Perda Nomor 23 Tahun 2008 dan RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013. A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah : 1. SIMDA Keuangan Pemkab Cilacap sudah menerapkan aplikasi Simda Keuangan sejak TA 2014. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Output aplikasi ini antara lain: 1) Penganggaran Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 2) Penatausahaan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainya. 3) Akuntansi dan Pelaporan Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas dan Neraca Laporan Realisasi Anggaran), Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

19


Gambar 2.1 Aplikasi Simda Keuangan

2. SIM Pelaporan Pembangunan Daerah Aplikasi membantu dalam pengendalian terhadap pelaksanaan fisik keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung SKPD serta pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh SKPD. Adapun data diinput setiap bulan paling lambat tanggal 5 sebagai laporan pelaksanaan fisik dan keuangan pada masing-masing SKPD. Gambar 2.2. Aplikasi SIM Pelaporan Pembangunan Daerah

20


3. Program Aplikasi SIMDA Barang M ilik Daerah (BMD) Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Output aplikasi ini antara lain : 1) Perencanaan Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah. 2) Pengadaan Daftar Hasil Pengadaan,Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan. 3) Penatausahaan Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang. 4) Penghapusan SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan, Daftar Barang yang Dihapuskan 5) Akuntansi Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD. 4. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Gambar 2.4 Login Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

Gambar 2.3 Aplikasi Pelaporan Pembangunan

Gambar 2.5 SIM Puskesmas (SIMPUS)

21


Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) mulai digunakan pada tahun 2008 guna menunjang manajemen kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dan UPT Puskesmas. Pengembangan SIKDA saat ini akan difokuskan pada integrasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) merupakan fasilitas untuk mencatat dan mengolah data hasil kegiatan program Puskesmas, Sistem Informasi Manajemen Program (SPTP) merupakan fasilitas untuk mencatat dan mengolah data hasil kegiatan program di Dinas Kesehatan (tingkat Kabupaten), Sistem Informasi Manajemen Obat (SIMO) merupakan fasilitas untuk mencatat dan memonitor stok obat, serta Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) merupakan fasilitas untuk mencatat dan mengolah data pegawai yang ada di Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas. Manfaat dari pelayanan kesehatan SIMPUS berbasis website : 1. Bagi Masyarakat. a. Pelayanan kesehatan menjadi cepat dan efisien. Pelayanan kesehatan menggunakan teknologi informasi akan mempercepat pelayanan karena setiap unit saling terhubung dengan komputer sehingga alur pasien berobat langsung terdeteksi ke setiap unit. b. Pasien tidak direpotkan dengan kartu berobat. Setiap pasien yang akan berobat idealnya harus membawa kartu berobat agar di tempat pelayanan kesehatan mempermudah pencarian rekam medisnya. Dengan menggunakan SIMPUS pasien bisa langsung dicari dengan cepat sehingga pelayanan bisa cepat, cermat dan terdokumentasi dengan baik. 2. Bagi Pemerintah. a. Secara Epidemiologi penyebaran penyakit dapat diakses pada setiap saat. Dalam SIMPUS Online dapat diketahui peta penyebaran penyakit perwilayah yang mempermudah dalam intervensi program kesehatan di daerah dengan kasus tertentu. b. Pengeluaran Obat dapat diakses secara cepat pada setiap saat, di setiap unit. Dalam SIMPUS ini juga termonitor jumlah pengeluaran obat dan stok obat di setiap unit pelayanan hal ini memudahkan pengawasan obat dari tingkat UPT. Puskesmas dan tingkat kabupaten. c. Dapat mengetahui kunjungan pasien di UPT. Puskesmas dan unit-unit lainnya dan menurut jenis kelompoknya. d. Jumlah tenaga setiap UPT Puskesmas dengan mudah dapat dilihat dalam SIMKA. e. Output Laporan sesuai kebutuhan program.

5. SIM Kepegawaian Gambar 2.6. Aplikasi SIM Kepegawaian

22


6. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenbangda)/e‐Planning Secara garis besarnya keberlangsungan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dari sistem perencanaan yang baik, karena semua pelaksanaan kegiatan harus diawali dari perencanaan. Untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap, maka Bappeda Kabupaten Cilacap telah melaksanakan sistem perencanaan dengan SIMRENBANGDA yang dimulai dari Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Penyusunan Rancangan Renja SKPD, Penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan KUA–PPAS yang mudah diakses oleh publik dengan cara digital. Selama ini kegiatan perencanaan masih dilaksanakan secara konvensional atau manual. Dengan sistem manual ternyata banyak kelemahan-kelemahan yang muncul diantaranya lamanya waktu dalam melakukan pengolahan data sehingga timbul masalah keterlambatan dalam penyajian informasi, kurang akuratnya dokumen bila perlukan perubahan sewaktuwaktu, serta dokumentasi yang lemah dan tidak berstruktur sehingga sulit melakukan pencarian kembali sewaktu-waktu dibutuhkan. Diharapkan dengan diterapkannya perencanaan secara SIMRENBANGDA, maka akan dapat mengatasi segala persoalan tersebut, juga diharapkan dapat dilaksanakan efisiensi penggunaan anggaran, peningkatan kepasitas kinerja, akuntabilitas aparatur dan dapat mencegah terjadinya korupsi serta yang terpenting dapat meningkatkan kualitas pelayanan Gambar 2.7. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenbangda)/ ePlaning publik di Kabupaten Cilacap. Manfaat yang bisa diperoleh dengan pelaksanaan SIMRENBANGDA, antara lain: 1. Penyusunan hasil Musrenbang, Renja KPD, RKPD, KUA-PPAS lebih terstruktur dan efektif. 2. Perbaikan penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPAS yang diukur dengan kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan secara teknis. 3. Proses penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPAS lebih efisien dari segi biaya, waktu maupun biaya sumber daya manusia. 4. Pengendalian, kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan SKPD sejak mulai penyusunan perencanaan yang lebih cepat dan lebih baik. 5. Mengurangi penyimpangan praktek pengangaran yang akan timbul kemudian hari. 6. Semua data perencanaan dapat tersusun rapi tidak berantakan. 7. Pelaksanaan proses penyusunan perencanaan lebih transparan, akuntabel dan dapat diakses oleh publik. Pelaksanaan SIMRENBANGDA secara efektif dilaksanakan dimulai Tahun Anggaran 2015 untuk menyusun Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016. Sosialisasi sudah dilakukan padaTahun 2014 kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Aplikasi SIM Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBANGDA) ini berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat

23


digunakan kapanpun dan dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC), laptop, netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.

B. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, karena dengan adanya rencana strategis akan membantu para Kepala Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif. Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Cilacap dimanifestasikan dalam bentuk dokumen RPJMD Tahun 2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diuraikan dalam bab ini, sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2014 beserta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan tersendiri dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014. VISI

1. VISI DAN MISI KABUPATEN CILACAP Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Cilacap terpilih periode tahun 2012-2017 adalah “Menjadi Kabupaten Cilacap yang Sejahtera Secara Merata”

MISI

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Cilacap ditetapkan misi sebagai berikut: 1) 2)

3) 4)

5)

6)

Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan Demokratisasi dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan yang Bersifat Entrepreneur, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government. Meningkatkan dan Memperbaiki Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Meningkatkan Derajat Kesehatan Individu dan Masyarakat. Mengembangkan Perekonomian yang Bertumpu pada Pengembangan Potensi Lokal dan Regional Melalui Sinergi Fungsi-Fungsi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Industri dan dengan Penekanan pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Penciptaan Lapangan Kerja. Memberdayakan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal. Memeratakan dan Menyeimbangkan Pembangunan Secara Berkelanjutan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Rasional, Efektif dan Efisien.

24


2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataanpernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Rumusan tujuan yang dijabarkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cilacap sebagaimana berikut.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab Cilacap Tahun 2012‐2017 menurut Misi Kab Cilacap Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan 1.1

1.2

Sasaran

Meningkatkan Kualitas SDM

Meningkatkan Ketakwaan kepada Tuhan YME

1 2

Meningkatnya indeks pembangunan manusia Meningkatnya kemampuan baca-tulis dan tingkat pendidikan masyarakat

3 4

Lestari dan berkembangnya nilai – nilai budaya Meningkatnya partisipasi pemuda dalam berbangsa dan bernegara

5

Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

6

Meningkatnya produktivitas masyarakat

7 8

Meningkatnya peran perempuan Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk

9

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

10

Meningkatnya aspek ke-beragama-an (dimensi ketakwaan) sumber daya manusia Cilacap

Misi 2: Mewujudkan Demokratisasi dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Penerintahan yang bersifat Entrepreneur, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Goverment. Tujuan 2.1

Meningkatkan kualitas Demokratisasi

2.2

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

3.1

Meningkatkan kualitas layanan pendidikan masyarakat

3.2

Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat

Sasaran 1

Meningkatnya partisipasi politik

2

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik

3 4 5

Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih ( clean Goverment ) Meningkatnya kualitas tenaga pelayanan publik ( Good Governance) Meningkatnya kewirausahaan pemerintah ( Goverment Entrepreneurship ) 6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik ( Good Governance) Misi 3: Meningkatkan dan Memperbaiki Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Derajat Kesehatan Individu dan Masyarakat. Tujuan

Sasaran 1 2 3

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Meningkatnya peran pendidikan vokasi Meningkatnya jumlah dan kualitas pelatihan

4

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

5 6

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan individu Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Misi 4: Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal dan regional melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan Sasaran 1 Meningkatnya pendapatan perkapita secara berkelanjutan 4.1 Meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan 2 Terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang Misi 5: Memberdayakan Masyarakat dan seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, terutama 3 Meningkatnya daya serap lapangan kerjaUsaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal. 4 Meningkatnya investasi yang lebih inklusif Tujuan 5 Memelihara stabilitas harga Sasaran 5.1

Menumbuhkembangkan Peran UMKM dan koperasi Berbasis Kekuatan Lokal

61

Meningkatnyanilai peranan Meningkatnya tukar UMKM petani dalam perekonomian

72

Memelihara ketahanan pangandalam perekonomian Meningkatnya peran koperasi

3

Meningkatnya akses pembiayaan UMKM

4

Meningkatnya akses pasar produk-produk lokal

5

Meningkatnya peran aktif kelembagaan ekonomi perdesaan

25


Misi 6:

6.1

6.2

Memeratakan dan Menyeimbangkan Pembangunan Secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dgn Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien. Tujuan Meningkatkan Pemerataan Pendapatan 1 Antar Kelompok Masyarakat dan Antar 2 Wilayah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 3 secara Berkelanjutan

Sasaran Meningkatnya pembangunan yang semakin merata Meningkatnya infrastruktur wilayah tertinggal dan perbatasan Meningkatnya kelestarian lingkungan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cilacap ditetapkan dalam Keputusan Bupati Cilacap 060/28/11/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cilacap Nomor 166/11/Tahun 2014 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 2012-2017 N0

SASARAN STARTEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia ( %)

2

Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government)

1. Opini pemriksaan BPK 2. Nilai EKPPD 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda

3

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

1. Angka Melek Huruf 2. Rata-rata Lama Sekolah

4

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan individu

1. Angka Kematian Bayi (AKB). 2. Angka Kematian Ibu (AKI). 3. Indeks Angka Harapan Hidup 4. Presentase Gizi Buruk

5

Meningkatnya daya serap lapangan kerja

1. Angka Pengangguran ( % )

6

Terpeliharanya ketahanan pangan

1. penguatan cadangan pangan pokok % 2. Ketersediaan energi per kapita 3. Ketersediaan protein per kapita

7

Meningkatnya peranan UMKM dalam perekonomian

1 Persentase koperasi aktif

8

Meningkatnya pendapatan perkapita secara berkelanjutan

1. Indeks Gini 2. Indeks kedalaman kemiskinan 3. Indeks keparahan kemiskinan 4.Pertumbuhan PDRB per kapita

9

Menurunnya tingkat kemiskinan

1. prosentase penduduk miskin

10

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang semakin merata

1. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan 2. Proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian (tersier sekunder primer) % 3. Cakupan daerah yang teraliri listrik ( %) 4. Cakupan daerah yang teraliri air bersih (%) 5. Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM ( %

26

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 11

Meningkatnya kelestarian lingkungan

1. Prosentase penurunan lahan kritis ( %) 2. Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik ( % )

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Kabupaten Cilacap 2012-2017. Ada delapan isu strategis yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi. Pada saat sama, suatu strategi yang dipilih dapat menjadi jalur penyelesaian masalah yang berkaitan dengan lebih dari satu isu strategis. Sementara itu, arah kebijakan dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah tepat, optimal dan bersinergi satu sama lain, sehingga setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan delapan isu strategis Kabupaten Cilacap pada pembangunan jangka menengah 2012-2017, telah dirumuskan Strategi Dasar yaitu “Bangga Mbangun Desa”, sesuai dengan Peraturan Bupati No.76 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan “Bangga Mbangun Desa”. “Bangga Mbangun Desa” adalah strategi dan arah kebijakan yang dimaksudkan sebagai panduan bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi di perdesaan. Dengan demikian “Bangga Mbangun Desa” merupakan spirit dasar orientasi pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 yang kemudian diterjemahkan lebih mendalam menjadi strategi-strategi yang lebih rinci sesuai isu strategis Kabupaten Cilacap. Spirit “Bangga Mbangun Desa” ini menjadi semangat dasar pembangunan Kabupaten Cilacap yang diwujudkan ke dalam Enam Misi Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017. Sebagai strategi dasar, Gerakan “Bangga Mbangun Desa” diimplementasikan melalui jalur Empat Pilar dan yang kemudian diterjemahkan ke dalam Enam Misi Bupati Cilacap Periode Tahun 2012-2017 yang telah dicantumkan pada Bab IV RPJMD Tahun 2012-2017. Empat Pilar tersebut : (1) Pilar Pendidikan, (2)Pilar Kesehatan (3) Pilar Ekonomi, dan (4) Pilar Lingkungan Sosial Budaya. Pilar Pendidikan. Pilar Pendidikan ini selaras dengan Misi 1 dan Misi 3 Bupati Periode Tahun 2012-2017 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Pendidikan menjadi dasar dan sumber tumbuh berkembangnya kualitas manusia. Untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Cilacap, strategi dasarnya adalah dengan meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat ini diukur dalam dua aspek. Pertama, rata-rata lama pendidikan masyarakat yang dalam hal ini paling kurang penduduk kabupaten Cilacap harus mencapai pendidikan dasar 9 (sembilan tahun),dan kedua pemerataan dalam memperoleh pendidikan dasar tersebut, baik merata secara wilayah, mutu maupun usia. Pilar Pendidikan ini juga terkait dan sekaligus akan mampu menjawab masalah-masalah dan isu strategis kabupaten Cilacap bidang pendidikan dan sumber daya

Gambar 2.8 Kegiatan Belajar Mengajar Leaders Class tingkat SMP. Leaders Clas merupakan program unggulan di Kabupaten Cilacap bidang Pendidikan

Gambar 2.9. Gedung Sekolah SMAN I Jeruklegi

27


manusia yang telah dituangkan dalam Bab IV RPJMD 2012-2017. Selaras dengan pemetaan masalah dan isu strategis pendidikan, Pilar Pendidikan dalam Gerakan “Bangga Mbangun Desa” ini akan menjawab masalah kependidikan dan pengembangan sumber daya manusia ,yang memang secara fisik lebih banyak tersebar di wilayah perdesaan. Pencapaian indikator-indikator dalam Pilar Pendidikan ini, akan menjadi sumber kekuatan pembangunan yang akan mempunyai basis luas dan tersebar di wilayah Kabupaten Cilacap. Pilar Kesehatan. Pilar Kesehatan ini selaras dengan Misi-1 dan Misi-3 Bupati Periode Tahun 2012-2017 yang dituangkan dalam RPJMD 2012-2017. Kesehatan individu dan masyarakat, merupakan sumber dan akselerator dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat merupakan indikator strategis lain berkaitan dengan peningkatan mutu SD Manusia. Peningkatan derajat kesehatan ini mencakup dua unsur yaitu kesehatan individual dan kesehatan masyarakat. Kesehatan individual diukur dengan menggunakan indikator-indikator kesehatan individu, baik kesehatan ibu, kesehatan anak, kejangkitan penyakit, dan layanan kesehatan. Sementara, kesehatan masyarakat diukur dengan menggunakan indikator kesehatan lingkungan, sanitasi, pencegahan penyakit dan perilaku sehat masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan Gambar 2.10 Lingkungan Bersih dan Sehat masyarakat juga mencakup dimensi pemerataan mencerminkan perilaku sehat masyarakat layanan, baik mutu layanan, antar kelompok masyarakat maupun cakupan antar wilayah. Pilar Kesehatan dalam Gerakan “Bangga Mbangun Desa” ini merupakan strategi untuk menjawab dan menyelesaikan masalah dan isuisu strategis bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Bab IV RPJMD ini. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus juga merupakan strategi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan isu-isu kemiskinan. Sebagaimana juga dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs), dimensi-dimensi kemiskinan bukan hanya menyangkut aspek pendapatan, melainkan juga aspek kesehatan. Keterjangkauan terhadap layanan kesehatan merupakan ukuran kemiskinan. Semakin mudah akses terhadap layanan kesehatan, semakin besar kemungkinan untuk keluar dari tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pencapaian derajat kesehatan masyarakat melalui Pilar Kesehatan dalam Gerakan “Bangga Mbangun Desa” akan menjadi dasar dan akan mengakselerasi dalam pencapaian tujuan pembangunan kabupaten Cilacap sebagai mana tertuang dalam misi Kabupaten Cilacap dalam RPJMD Tahun 2012-2017.

28


Pilar Ekonomi. Pilar Ekonomi ini selaras dengan Misi-4, Misi-5 dan Misi-6 Bupati periode Tahun 2012-2017 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Inti dari Pilar Ekonomi dalam Gerakan “Bangga Mbangun Desa” adalah strategi untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat secara berkelanjutan dan merata. Karena itu pula, tujuan pembangunan melalui Pilar Ekonomi ini kemudian diterjemahkan kedalam 3 (tiga) misi utama dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Hakekat dari peningkatan pendapatan riil secara berkelanjutan adalah peningkatan produktivitas orang-per-orang dan masyarakat dari waktu ke waktu. Sementara hakekat peningkatan produktivitas secara merata adalah peningkatan produktivitas yang mencakup semua lapisan dan kelompok masyarakat, dan meluas di semua wilayah Kabupaten Cilacap; yang muaranya akan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah di Kabupaten Cilacap.

Gambar 2.13 Kegiatan Penanaman di lahan pertanian

Gambar 2.14 Sidak pasar dan perdagangan oleh Bupati Cilacap

Peningkatan produktivitas adalah outcome dari adanya peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Artinya, pencapaian dan tercapainya tujuan Pilar Pendidikan dan Pilar Kesehatan merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan Pilar Ekonomi. Modal dasar berupa sumber daya manusia yang berkualitas itulah yang akan melahirkan sumber daya manusia yang kreatif, professional, bertanggungjawab dan berbudaya, yang kemudian akan mampu mengelola potensi yang dimiliki dan sumberdaya lainnya; baik yang ada di Kabupaten Cilacap maupun di daerah hinterland-nya, untuk semakin meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Kabupaten Cilacap Gambar 2.15 Berbagai Produk unggulan Cilacap antara lain gula semut (brown sugar), serat sabut kelapa karet (sebutret), sale pisang, kerajinan bambu, batik tulis, serta beragam olahan hasil laut seperti ikan asin, kerupuk udang, abon ikan dan kerajinan kerang. Produk-produk asli Kabupaten Cilacap dan IKM ini diapresiasi oleh Pemkab Cilacap dengan mengharuskan setiap pasar/toko modern memberikan ruang pamer kepada publik.

29


secara keseluruhan. Tumbuh dan berkembangnya kekuatan riil ekonomi yang berbasis pada keunggulan yang dimiliki Kabupaten Cilacap secara merata, dan kemampuan untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan potensi lingkungan kelembagaan untuk kemudian mengakselerasikannya menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, akan menjadikan masyarakat kabupaten Cilacap mempunyai daya tahan ekonomi yang kuat, semakin mandiri, sekaligus akan mempunyai daya saing yang kuat. Pencapaian tujuan Pilar Ekonomi dalam Gerakan “Bangga Mbangun Desa” ini merupakan jawaban dan solusi atas berbagai masalah dan isu strategis yang berkaitan dengan Misi-4, Misi-5 dan Misi-6 yang telah dituangkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2012-2017. Berdasarkan pemetaan masalah dan isu strategis pula, tujuan Pilar Ekonomi ini dapat dicapai melalui fokus pada bidang-bidang yang mempunyai basis keunggulan kuat, khususnya pada bidang pertanian, Usaha Kecil dan Mikro (UKM), dan bidang perdagangan dan pemasaran. Pilar Lingkungan Sosial Budaya dan Infrastruktur. Pilar Lingkungan Sosial Budaya dan Infrastruktur ini selaras dengan Misi-1, Misi-2, Misi-3 dan Misi6, Bupati Periode Tahun 2012-2017 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Inti capaian pengembangan melalui Pilar Lingkungan Sosial Budaya dan Infrastruktur adalah semakin tumbuh, berkembang dan kokohnya modal sosial (social capital) sebagai modal pembangunan, yang didukung dengan infrastruktur yag memadai. Modal sosial berfungsi sebagai perekat dan sekaligus akselerator proses pembangunan yang berbasis nilai-nilai budaya: khususnya budaya lokal yang ada dan hidup dalam suatu masyarakat.

Gambar : 2.16 Gerbang wilayah Kota Cilacap

Gambar 2.17. Pantai Rancah Babakan di Pulau Nusakambangan dan Budaya Tradisi Sedekah Laut

Modal sosial mencakup faktor kelembagaan formal berupa institusi, aparatur pemerintahan dan peraturan, maupun faktor kelembagaan nonformal dan informal seperti norma-norma yang berlaku, adat-istiadat dan kebiasaan, nilai-nilai tradisi, seni dan budaya yang ada dan hidup dalam suatu masyarakat. Penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal akan menjadi energi dan kekuatan untuk tetap terjaminnya pembangunan secara holistik.. Pembangunan secara holistik adalah konsep pembangunan yang berbasis pada prinsip keserasian, kelestarian lingkungan hidup, ekonomi dan sosial, keharmonisan dan kesimbangan antar unsur pembangunan. Semua ini merupakan kekayaan budaya dan sekaligus menjadi modal untuk mencapai tujuan pembangunan.

30


Dukungan kelembagaan seperti terciptanya iklim birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel merupakan strategi pembangunan yang berbasis pada Pilar Lingkungan Sosial Budaya dan Infrastruktur.

Gambar 2.18. Pelabuhan Tanjung Intan dan Bandara Tunggl Wulung

Gambar 2.19 Keselarasan Pilar Bangga Mbangun Desa dengan Misi Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017

Misi 1:

Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

PILAR PENDIDIKAN Misi 2:

Mewujudkan Demokratisasi dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan yang Bersifat entrepreneur, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government.

PILAR KESEHATAN

Misi 3:

Meningkatkan dan Memperbaiki Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Derajat Kesehatan Individu dan Masyarakat.

Misi 4:

PILAR EKONOMI

Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal dan regional melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Misi 5:

Memberdayakan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal.

PILAR LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA DAN INFRASTRUKTUR

Misi 6:

Memeratakan dan 31 Menyeimbangkan Pembangunan Secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dgn Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Rasional, Efektif


Program-program yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Cilacap meliputi 11 program. Adapun korelasinya terhadap misi Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 sebagai berikut : Gambar 2.20. Korelasi Program-program Prioritas terhadap Misi Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Misi 1:

Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi 2: 2. derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government)

Mewujudkan Demokratisasi dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan yang Bersifat entrepreneur, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government.

3. pendidikan

Misi 3: 4. kesehatan

5. Penurunan angka pengangguran dan daya serap lapangan kerja

6. ketahanan pangan

7. UMKM dan Koperasi

8. Peningkatan pendapatan perkapita secara berkelanjutan

Meningkatkan dan Memperbaiki Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Derajat Kesehatan Individu dan Masyarakat.

Misi 4:


Misi 5:

Memberdayakan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal.

32

9. Pengentasan Kemiskinan

Misi 6:

Memeratakan

dan


C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2014 adalah : Tabel 2.3. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2014 N0 1

SASARAN STRATEGIS

Didukung Jumlah Program


12

2


17

3


6

4


16

5


7

6


17

7


8

8


13

9


8

10


13

11


11

D. REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2014 Uraian prioritas pembangunan ini kemudian dirurunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target 33


pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah ( 5 tahunan ). Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2014. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel 2.4. Revisi Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2014 N 0

SASARAN STARTEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Satuan

Target

Misi 1 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1 Indeks Pembangunan Manusia ( %) % Meningkatnya Indeks 73.18 Pembangunan Manusia (IPM)

Misi 2 Mewujudkan Demokratisasi dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan yang Bersifat entrepreneur, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government. 2


1. Opini pemriksaan BPK 2. Nilai EKPPD

Nilai

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda

Nilai

Misi 3: Meningkatkan dan Memperbaiki Layanan Pendidikan dan Pelatihan, dan Masyarakat. 3 4

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan individu

1. Angka Melek Huruf

WTP tinggi CC ( cukup baik )

Peningkatan Derajat Kesehatan Individu %

2. Rata-rata Lama Sekolah 1. Angka Kematian Bayi (AKB).

Tahun Angka

2. Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka

3. Indeks Angka Harapan Hidup

Tahun

4. Presentase Gizi Buruk

Misi 4:

Opini

%

92.03 6.88 9.30 26 77.71 0.02


5



%

7.83

6


1. penguatan cadangan pangan pokok %

%

2. Ketersediaan energi per kapita

%

3. Ketersediaan protein per kapita

%

89 98 98

Misi 5: 7

Memberdayakan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal. 1 Persentase koperasi aktif % Meningkatnya peranan 82.23 UMKM dalam perekonomian

Misi 6: 8

Memeratakan dan Menyeimbangkan Pembangunan Secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dgn Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam


1. Indeks Gini

Point

2. Indeks kedalaman kemiskinan

Point

3. Indeks keparahan kemiskinan

Point

4.Pertumbuhan PDRB per kapita

Point

0.2787 2.15 0.49 4.63 34

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 9 10

11

Menurunnya tingkat kemiskinan Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang semakin merata



%

14.11

1. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan 2. Proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian ( tersier 3. Cakupan daerah yang teraliri listrik (%)

%

51.75

%

77.71

%

4. Cakupan daerah yang teraliri air bersih

%

5. Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM ( % ) 1. Prosentase penurunan lahan kritis ( %)

%

84 77.4 87.7

2. Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik ( % )

%

%

67.7 20

E. REVISI PERJANJIAN/ PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Cilacap tahun 2014 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2012-2017, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Kinerja Tahun 2014 berikut ; Tabel 2.5. Revisi Penetapan Kinerja ( Tapkin ) Tahun 2014 N 0 1 2

SASARAN STARTEGIS Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government)

3


4


INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Pembangunan Manusia ( %)

Satuan

Target

%

73.18

1. Opini pemriksaan BPK

Opini

WTP

2. Nilai EKPPD

Nilai

tinggi

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda

Nilai

CC ( cukup baik )

1. Angka Melek Huruf 2. Rata-rata Lama Sekolah 1. Angka Kematian Bayi (AKB). 2. Angka Kematian Ibu (AKI).

% Tahun Angka Angka

92.03 6.88 9.30 26

3. Indeks Angka Harapan Hidup

Tahun

77.71

4. Presentase Gizi Buruk

%

0.02

5



%

7.83

6


1.penguatan cadangan pangan pokok %

%

89

2. Ketersediaan energi per kapita

%

98

3. Ketersediaan protein per kapita

%

98

7 Meningkatnya peranan UMKM dalam perekonomian

1 Persentase koperasi aktif

%

82.23

8

1. Indeks Gini 2. Indeks kedalaman kemiskinan

Point Point

0.2787 2.15

3. Indeks keparahan kemiskinan

Point

0.49

4.Pertumbuhan PDRB per kapita

Point

4.63


35




%

14.11

10


1. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan

%

51.75

2. Proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian ( tersier sekunder primer ) 3. Cakupan daerah yang teraliri listrik (%) 4. Cakupan daerah yang teraliri air bersih (%)

%

77.71

% %

84 77.4

5. Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM ( % ) 1. Prosentase penurunan lahan kritis

%

87.7

%

67.7

2. Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau

%

20

11

Meningkatnya lingkungan

kelestarian

Jumlah APBD Kab Cilacap pada Tahun 2014 sebesar Rp. 2.286.312.709.600,00

Tabel 2.6.Tema Musrenbang RKPD Kurun waktu 2012 - 2015 2012 Melalui Musrenbang Kita Wujudkan Bali Ndeso Mbangun Desa Menuju Kabupaten Cilacap Yang Sejahtera

2013 Dengan Musrenbang RKPD Tahun 2014, Kita Rencanakan Program dan Kegiatan Untuk Mengimplementasikan Gerakan Bangga Mbangun Desa “Menjadi Kabupaten Cilacap Yang Sejahtera Secara Merata”

2014 Dengan Musrenbang RKPD, Kita Optimalkan Program dan Kegiatan Tahun 2015 Untuk Mengimplementasikan dan Mensinergikan Gerakan Bangga Mbangun Desa Serta Tercapainya Visi “Menjadi Kabupaten Cilacap Yang Sejahtera Secara Merata”

2015 Menyinergikan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 Dengan Bangga Mbangun desa, Menuju Masyarakat Sejahtera Secara Merata.

Tabel 2.7 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kurun waktu 2012 - 2015 2012

1. 2. 3.

2013

2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana wilayah. Peningkatan pendapatan daerah yang berpihak pada masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam mendukung program Bali Deso Mbangun Desa dan Bangga mBangun Desa. Peningkatan SDM baik aparatur maupun masyarakat. Penurunan Angka Kemiskinan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan SDM Peningkatan Pendapatan Daerah Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Pemanfaatan SDA Secara Berkelanjutan Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Meningkatkan pembangunan yang semakin merata, dan meningkatkan infrastruktur pada wilayah tertinggal dan perbatasan melalui infrastuktur yang memadai Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Memberdayakan masyarakat melalui sektor pertanan dalam arti luas dan UMKM Meningkatkan kualitas SDM dan Demokratisasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan kualitas LH secara berkelanjutan.

36


2015

1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dalam arti luas dan UMKM Peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan demokratisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ Akuntabilitas Kinerja berisi : kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai A. Pengukuran Kinerja untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, B. Capaian IndikatorUtama hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan Tahun 2014 prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan C. Evaluasi dan Analisis menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan Capaian Kinerja telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan D. Pencapaian Kinerja layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh Lainnya E. Akuntabilitas anggaran masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban F. Akuntabilitas Kinerja terhadap Anggaran program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. A. PENGUKURAN KINERJA Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Cilacap dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% target

2.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus : 37


Target - ( Realisasi -Target ) Capaian indikator kinerja =

x 100% Target Atau ( 2x Target) - Realisasi

Capaian indikator kinerja =

x 100% Target

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal

Predikat / Kategori

>85

Sangat Berhasil

70 s.d. <85

Berhasil

51 s.d. < 70

Cukup Berhasil

< 51

Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian Sasaran =

x 100% Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

38


Sangat Berhasil

:

92.5

Berhasil

:

77.5

Cukup Berhasil

:

60.5

Tidak Berhasil

:

25.5

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Secara umum Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Capaian Indikator tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kinerja Utama Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Cilacap 060/28/11/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cilacap Nomor 166/11/Tahun 2014 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cilacap Tahun 2014 sebagai berikut : Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 N 0

INDIKATOR KINERJA

Satu an

Tahun 2014

Capaia n 2013 Target

Realisasi

Capaian

Kategori

Target Akhir RPJMD Tahun 2017 74.43

%

100.80

73.18

73.34*

100.22

Sangat Berhasil

Opini pemriksaan BPK

Opini

WDP

WTP

WDP

-

Tidak Berhasil

WTP

3

Nilai EKPPD

Nilai

100

tinggi

tinggi

100

Sangat Berhasil

tinggi

4

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda

Nilai

100

CC ( cukup

CC ( cukup baik )

100

Sangat Berhasil

B ( Baik )

%

100

92.03

95.61

103.89

Sangat Berhasil

92.86

Rata-rata Lama Sekolah

Tahu n

100

6.88

7.10

103.19

Sangat Berhasil

6.9

Angka Kematian Bayi (AKB).

Angk a

100

9.30

9.46

98.28

Sangat Berhasil

9.00

8

Angka Kematian Ibu (AKI).

Angk a

100

26

36

61.54

Cukup Berhasil

21

9

Usia Harapan Hidup

Tahu n

92.68

77.71

77.72

100.01

Sangat Berhasil

78.97

10

Presentase Gizi Buruk

%

100

0.02

0.02

100

Sangat Berhasil

0.015

11

Angka Pengangguran ( % )

%

100

7.83

6,76

113.67

Sangat Berhasil

5

12

penguatan cadangan pangan pokok %

%

100

89

86

96.63

Sangat Berhasil

95

1


2

5 6 7

Angka Melek Huruf

39


Ketersediaan energi per kapita

%

98

98

98

100

Sangat Berhasil

100

14

Ketersediaan protein per kapita

%

98

98

98

100

Sangat Berhasil

100

15

Persentase koperasi aktif

%

100

82.23

82.40

100.21

Sangat Berhasil

83.97

16

Indeks Gini

Point

78.21

0.2787

0.3700

67.24

Cukup Berhasil

0.2032

17

Indeks kedalaman kemiskinan

Point

113.08

2.15

2.06

104.19

Sangat Berhasil

1.5

18

Indeks keparahan kemiskinan

Point

120.37

0.49

0.46

106.12

Sangat Berhasil

0.31

19

Pertumbuhan PDRB per kapita

%

120.05

4.63

4.69

101.3

Sangat Berhasil

5.51

20

prosentase penduduk miskin

%

99.21

14.11

15.24

91.99

Sangat Berhasil

11.06

21

Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total

%

100

51.75

51.85

100.19

Sangat Berhasil

60

22

Proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian ( tersier sekunder primer )

%

100

77.71

78.13

100.54

Sangat Berhasil

78.97

23

Cakupan daerah yang teraliri listrik (%)

%

100

84

87.02

103.60

Sangat Berhasil

90

24

Cakupan daerah yang teraliri air bersih (%)

%

100

77.4

76.4

98.71

Sangat Berhasil

80

25

Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM ( % )

%

100

87.7

78.93

90

Sangat Berhasil

100

26

Prosentase penurunan lahan kritis ( %)

%

100

67.7

69.1

102.7

Sangat Berhasil

76.1

27

Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik ( % )

%

100

20

14.4

72

Berhasil

20

* Angka Sementara BPS Februari 2015

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 23 indikator (85.19%) dikategorikan "sangat berhasil", 1 indikator (3.703%) dikategorikan "Berhasil", 2 indikator (7.405 %) dikategorikan "Cukup Berhasil", dan 1 indikator (3.703%) dikategorikan " Tidak berhasil". Berarti masih terdapat indikator yang capaiannya belum sesuai apa yang diharapkan sehingga perlu adanya perhatian pada tahun berikutnya.

Capaian Kinerja Sasaran

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata-rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data kelompok, maka dari 11 sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2014 N 0

SASARAN STRATEGIS

Jumlah Indikator

Ratarata

Rincian Kategori untuk indikator Kategori

Tidak Cukup Berhasil Berhasil 1< 51 51s.d.< 70 0 0

Berhasil Sangat 70s.d.<85 Berhasil >85 0 1

1


1

92.5

Sangat Berhasil

2

Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

3

70.17

Berhasil

1

0

0

2

2

92.5

Sangat Berhasil

0

0

0

2

3

40


Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan individu Meningkatnya daya serap lapangan kerja

4

84.5

Berhasil

0

1

0

3

1

92.5

Sangat Berhasil

0

0

0

1

6


3

92.5

Sangat Berhasil

0

0

0

3

7


1

92.5

Sangat Berhasil

0

0

0

1

8

Meningkatnya pendapatan perkapita secara berkelanjutan Menurunnya tingkat kemiskinan

4

76.5

Berhasil

0

1

0

3

1

92.5

Sangat Berhasil

0

0

0

1

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang semakin t Meningkatnya kelestarian

5

92.5

Sangat Berhasil

0

0

0

5

2

77.5

0

0

1

1

2

2

0

23

5

9 1 0 1 1

Berhasil

lingkungan Rata-rata Capaian Sasaran Strategis

88.5

Sangat Berhasil

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 88.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Capaian dari 11 (sebelas) sasaran strategis, sebanyak 7 sasaran (63.64%) dengan kategori Sangat Berhasil. Sebanyak 4 sasaran (36.36%) dengan kategori Berhasil. .

Capaian kinerja menurut Misi

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja sasaran menurut misi, maka dari 27 indikator kinerja sasaran menurut misi sebagai berikut :

Tabel 3.4 Persentase Kategori capaian indikator kinerja sasaran menurut misi

41


No 1

2

3

4

5

MISI / Kategori

Persentase

MISI 1

1

100

Sangat Berhasil

1

100

Berhasil

-

-

Cukup Berhasil

-

-

Tidak Berhasil

-

-

MISI 2

3

100

Sangat Berhasil

2

66.67

Berhasil

-

-

Cukup Berhasil

-

-

Tidak Berhasil

1

33.33

MISI 3

6

100

Sangat Berhasil

5

83.33

Berhasil

-

-

Cukup Berhasil

1

16.67

Tidak Berhasil

-

-

MISI 4

4

100

Sangat Berhasil

4

100

Berhasil

-

-

Cukup Berhasil

-

-

Tidak Berhasil

-

-

MISI 5

1

100

Sangat Berhasil

1

100

Berhasil

-

-

Cukup Berhasil

-

-

Tidak Berhasil 6

Jumlah Indikator

-

-

MISI 6

12

100

Sangat Berhasil

10

83.34

Berhasil

1

8.33

Cukup Berhasil

1

8.33

Tidak Berhasil

-

-

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut : Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

42

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Tahun 2014 N o

1.

Indikator Kinerja Utama


Satuan

%

Realisasi Tahun 2013

Target

Realisasi

Capaian (%)

73.34

73.18

73.34*

100.22

Kategori

Sangat Berhasil

Target Tahun 2017

Realisasi s.d. 2014 terhadap target 2017 ( %)

74.43

98.53

Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Akhir-akhir ini hasil-hasil pembangunan dirasakan terdapat suatu kesenjangan (gap) yang cukup besar antara pembangunan fisik dan pembangunan di bidang manusia. Padahal keberhasilan pembangunan dibidang manusia juga akan menguatkan sendi-sendi perekonomian secara meyeluruh, karena pembangunan manusia yang baik mempunyai side efect ke berbagai bidang. Side effect yang dimaksud adalah efek penyebaran yang ditimbulkan dari suatu kegiatan yang berdampak pada kegiatan lain karena kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain, misalnya keberhasilan dibidang pendidikan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. IPM adalah indikator yang mencerminkan keberhasilan Pemerintah atas layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yeng terdiri atas 3 indeks, yaitu : 1. Indeks harapan hidup, sebagai perwujudan dimensi umur panjang dan sehat (longevity) 2. Indeks pendidikan, sebagai perwujudan dimensi pengetahuan (knowledge) 3. Indeks standar hidup layak, sebagai perwujudan dimensi hidup layak (decent living).

Tabel 3.6. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kab Cilacap Tahun 2009‐2013 TAHUN

Indeks Harapan Hidup

Indeks Pendidikan

Indeks Pengeluaran

IPM (%)

2009

75,82

75,12

63,20

71,39

2010

76,37

75,41

63,41

71,73

2011

76,87

76,23

63,92

72,34

2012

77,38

76,25

64,67

72,77

2013

77,72

77,00

65,30

73,34

Sumber : Buku Indikator Pembangunan Cilacap 2014

Menurut hasil perhitungan hasil Susenas (tabel 3.5), pada tahun 2014 IPM Kabupaten Cilacap sebesar 73,34 ( data sementara ) masih dibawah IPM Jawa Tengah (74,05). Kabupaten CIlacap berada pada peringkat 21 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan masih di bawah IPM Nasional. Selama periode 2009 hingga 2013, nilai IPM Kabupaten Cilacap meningkat sekitar 1,95. Pencapaian hasil IPM merupakan hasil pencapaian jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM pada prisipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), semakin meningkat intelektual (bidang pendidikan) dan semakin meningkatnya kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain ; semakin bertambahnya usia harapan hidup penduduk, meningkatnya 43 Gambar 3.1. Perbandingan IPM Kab.Cilacap, IPM Prov. Jawa Tengah, dan IPM Nasional 20112‐2013 Sumber : RKPD Prov. Jateng 2015 ; Jawa Tengah Dalam Angka 2014


angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk pada usia > 15 tahun ke atas, dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. Meskipun dinilai sangat berhasil, namun masih dijumpai beberapa kendala antara lain ; masih tingginya Angka Buta Buruf ( per 2013 sesuai susenas masih 8%), masih banyaknya siswa yang putus sekolah/DO, masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya PHBS. Untuk itu Pemkab Cilacap mempunyai Strategi/Upaya pemecahan masalah yaitu : • Diperlukan kebijakan konkrit yang mendukung langsung pada upaya pemberantasan buta huruf dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti menekan angka putus sekolah melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah ) dan BSM ( Beasiswa Siswa Miskin); mensukseskan wajib belajar 9 tahun; mendorong lembaga pendidikan non formal untuk menciptakan iklim pembelajaran yang lebih kompetitif; • Perluasan pendidikan vokasi sekolah menengah; • Meningkatkan peran aktif pihak swasta, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan masyarakat dalam pembangunan lapangan kerja seluas-luasnya; • Memperluas kesadaran masyarakat akan pentingnya program PHBS; Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 12 program sebagai berikut : 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Pendidikan Non Formal 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 12. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Sasaran

2 :


Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 70.17% dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.7. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 N o


Satuan


Tahun 2014 Target

Realisasi ‐

1.

Opini pemriksaan BPK

Opini

WDP

WTP

2

Nilai EKPPD

Nilai

tinggi

tinggi

C ( Cukup )*

CC ( cukup baik )

3

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda

Nilai

tinggi CC ( cukup baik )

Capaian (%) ‐

100 100

Kategori Tidak Berhasil B h il Sangat

WTP

Realisasi s.d. 2014 terhadap 2017 ( %) 66.67

tinggi

100

Target Tahun 2017

Berhasil Sangat Berhasil

75

B( Baik )

1. Opini Pemeriksaan BPK

Sasaran ke-2 meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government) salah satu indikatornya dapat dilihat dari hasil penilaian atas laporan keuangan 44


yang dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang objektif dapat dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari aspek pengelolaan keuangan. Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberi Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan capaian yang belum berhasil. Target yang ditetapkan dalam mendukung sasaran meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi realisasinya Pemerintah Kabupaten Cilacap mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2013 Pemerintah Kabupaten Cilacap mendapat opini WDP. ( BPK-RI belum mengeluarkan opini untuk tahun 2014 ). Hal ini dimotivasi pula oleh Pemerintah Provinsi yang sudah mendapat WTP tahun 2013-2014. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) antara lain pengelolaan dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca Daerah yang belum memadai, penyajian nilai persediaan dalam neraca yang tidak diyakini kewajarannya dan belum optimalnya pengendalian internal di masing-masing SKPD. Berdasarkan hambatan-hambatan sebagaimana diuraikan di atas, maka strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap antara lain : 1. Berupaya untuk membenahi dan menyelesaikan proses inventarisasi Aset milik Pemerintah Daerah yang selama ini masih banyak masalah 2. Melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan baik dalam bidang Penatausahaan keuangan maupun perbaikan Sistem Pengendalian Intern.

2. Nilai EKPPD

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan dan analisi data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2012, nilai EKPPD yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam kinerja penyelenggaraan 2010 pemerintah adalah tinggi. Hal ini menunjukkan pada tahun 2012 tersebut kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah baik, oleh karenanya target yang ingin 2011 dicapai pada tahun 2013 dan 2014 yang hasil penilaiannya sampai saat ini belum ada tentu Pemerintah Kabupaten Cilacap ingin mempertahankan kondisi Gambar 3.2 Grafik Nilai EKPPD Kab. Cilacap 2010-2012 tersebut sebagai upaya untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya derajat pemerintah yang bersih dan akuntabel (clean government) 45


3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data hasil evaluasi selama tahun 2012 sampai tahun 2014 menunjukkan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut : Tabel 3.8 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No a. b. c. d. e.

Komponen yang dinilai

Bobot

Perencanaan Kinerja 35 Pengukuran Kinerja 20 Pelaporan Kinerja 15 Evaluasi Kinerja 10 Capaian Kinerja 20 Nilai hasil Evaluasi 100 Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Nilai 2012

Nilai 2013

Nilai 2014

12,30 7,70 7,38 0,54 11,36 39,28 C

17,53 9,11 7,31 1,32 8,78 44,04 C

19,01 10,78 8,07 4,78 9,41 52,05 CC

Dari data sebagaimana dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi atas target yang telah ditetapkan capaiannya adalah berhasil. Pencapaian nilai CC ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang nilainya adalah C. Adapun nilai hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 3 tahun terakhir ( 2012-2014 ) adalah B ( Baik ). Sementara Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah belum ada yang mencapai nilai B. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian keberhasilan Pemerintah kabupaten Cilacap antara lain karena telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya serta berupaya meningkatkan kapasitan sumber daya manusia penyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Meskipun capaian realisasi sudah sesuai dengan yang ditargetkan, akan tetapi masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dan disempurnakan lagi. Beberapa strategi untuk mendukung upaya penyempurnaan antara lain sebagai berikut : a. Perencanaan Kinerja 1) Melakukan review dan perbaikan terhadap RPJMD, Renstra SKPD dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Daerah dan SKPD khususnya terkait dengan kualitas tujuan/sasaran strategis yang belum berorientasi hasil (outcome) dan kualitas indikator kinerja yang baik 2) Melakukan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target kinerja dalam PK Pemda dan SKPD dan memanfaatkan hasil monitoring evaluasi untuk pengendalian dan pengarahan impinan dalam meningkatkan capaian target kinerja b. Penguran Kinerja 1) Melakukan review dan perbaikan terhadap indikator kinerja utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan SKPD, khususnya terkait dengan kualitas IKU yang belum berorientasi pda hasil (outcome) dan pemenuhan kriteria indikator yang baik 2) Membangun sistem pengumpulan data kienerja yang baik, pda tingkat Pemerintah Derah dan SKPD secara berkala 3) Memanfaatkan IKU yang telah diperbaiki dalam perencanaan kinerja (RPJM/Renstra/Renja/RKT), penganggaran (RKA), pengukuran Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja (LAKIP) c. Pelaporan Kinerja 46


1)

Melakukan perbaikan penyajian informasi kinerja dalam LAKIP, terkait dengan substansi akuntabilitas kinerja antara lain harus fokus pada menjawab pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam PK, analisis atas pencapaian target kinerja sasaran yang perlu dipertajam dengan mengungkapkan adanya hambatan atau kendala dan usulan untuk penyelesaian, pembandingan data kinerja harus diperkaya minimal pembanding dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah 2) Mengupload LAKIP ke dalam website Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Meningkatkan pemanfaatan informasi pencapaian kinerja dalam LAKIP untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan d. Evaluasi Kinerja 1) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi para evaluator akuntabilitas kinerja dan evaluator program 2) Melakukan monitoring dan evaluasi serta review secara berjenjang atas proses pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi program 3) Meningkatkan pemanfaatan secara nyata hasil evaluasi akuntabilitas kienrja dan evaluasi program untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan serta penilaian kinerja Pemerintah daerah dan SKPD berkelanjutan e. Capaian Kinerja Capaian Kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP Pemerintah Kabupaten Cilacap akan ditingkatkan dengan menyajikan informasi kinerja yang berorientasi pada outcome dan didukung dengan data kinerja yang akurat. Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 17 program sebagai berikut : Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Pengembangan Data/Informasi, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Sasaran 3 : Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.9. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 N o

Indikator Kinerja Utaa

1.

Angka Melek Huruf

2

Rata‐rata Lama Sekolah

Satuan


Tahun 2014

%

91.76

92.03

Tahun

6.92

6.88

Target

Capaian (%)

Kategori

95.61

103.89

7.10

103. 19

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Realisasi

Target Tahun 2017

Realisasi sd 2014 terhadap 2017 ( %)

92.86

102.96

6.9

102.89

47


1. Angka Melek Huruf Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin dan huruf lainnya. Realisasi tahun 2014 sebesar 95.61% telah menunjukan hasil yang positif karena telah melampui target tahun 2017 yaitu sebesar 92.86%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran ini antara lain adanya kesadaran akan pentingnya baca tulis dan adanya perasaan malu apabila disebut "buta aksara". Peran pemerintah yang sangat tinggi dan kontribusi penting dari pihak swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang. Sebagaimana tabel 3. pada tahun 2012 Angka Melek Huruf di Kabupaten Cilacap (91.49%) Gambar 3..3 Angka Melek Huruf di Kabupaten CIlacap, kabupaten diatas Angka Melek Huruf Provinsi sekitar , Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 dan Nasional Jawa Tengah 90.45%. Namun masih Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2014 berada di bawah rata-rata nasional dan jika dibandingkan dengan angka melek huruf di kabupaten sekitar, masih berada di bawah Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Kebumen. Tetapi masih di atas Kabupaten Banjarnegara. Nasional 2014, 91.71%. Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain masalah geografis wilayah Kabupaten Cilacap yang kurang terjangkau akses pendidikan. Adapun Strategi/upaya pemecahan masalah yang dilakukan Pemkab Cilacap yaitu memberikan penyuluhan dan penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, maupun Paket C. 2. Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP 9 tahun dan seterusnya.

Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditentukan. Gambar 3.4. Diagram Rata‐rata lama sekolah penduduk Cilacap 2010‐2014 Sumber : Disdikpora Kab Cilacap 2014

48


Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2 di atas bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 baru mencapai 7,10 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai kelas 1 SMP (kelas VII), yaitu baru mencapai jenjang tamat SD. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain; semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, semakin meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, terjangkaunya akses layanan pendidikan dan menurunnya angka putus sekolah di Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2012 Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cilacap masih lebih rendah daripada ratarata di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai angka 7.39 tahun dan Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Kebumen. Namun lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara. Tahun 2014 Nasional sebesar 7.43 tahun. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasala Gambar 3.5. Rata‐rata lama sekolah di Kabupaten Cilacap, kabupaten han/hamb sekitar, Provinsi jawa Tengah tahun 2012 dan Nasional atan yaitu Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2014 masih banyak warga yang belum sadar akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi, masih tingginya angka kemiskinan Penduduk Cilacap yang mengakibatkan anak usia sekolah lebih memilih bekerja, dan kondisi geografis beberapa wilayah yang masih jauh/sulit menjangkau pendidikan. Adapun Gambar 3.6. Siswa SDN 02 Bojong Kawunganten bersemangat ikuti Sosialisasi Tertib Lalu Lintas di Polres strategi/upaya pemecahan masalah yang Cilacap, meskipun letak sekolah di pelosok dan jauh dari dilaksanakan Pemerintah pusat kota Kabupaten Cilacap antara lain meningkatkan akses/jangkauan layanan pendidikan ke masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menuntasan Buta Huruf. Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 6 program sebagai berikut : • Program Pendidikan Anak Usia Dini • Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun • Program Pendidikan Menengah • Program Pendidikan Non Formal • Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Sasaran 4: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan individu Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 84.5% dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.10. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 49

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 N o 1.


Satuan


Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori Sangat Berhasil Cukup Berhasil Sangat Berhasil

Angka

9.30

9.30

9.46

98.28

2

Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka

29

26

36

61.54

3

Indek Harapan Hidup

Tahun

71.63

77.71

77.72

100

4

Presentase Gizi Buruk

%

0.07

0.02

0.02

100

Sangat Berhasil

Target Tahun 2017

Realisasi sd.201 terhadap2017 ( %

9.00

94.89

21

28.57

78.97

90.70

0.015

66.67

1. Angka Kematian Bayi (AKB). Masalah AKB di Kabupaten Cilacap ditinjau dari penyebab kematian dibagi menjadi kematian bayi yang terjadi pada masa neonatal dan kematian pada masa postnatal. Menurut tabel di atas dan Gambar disamping, Target tahun 2014 sebesar 9,3/1.000 KH, terealisasi sebesar 9,46/1.000KH, masuk kategori sangat berhasil meskipun nilai capaian indikator sasaran tidak mencapai 100% hanya sebesar 98,28% namun capaian ini meningkat dibanding capaian 2013 ( 82.15%.) dan capaian 2012 (77.42%). Gambar 3.7.Target dan Realisasi AKB Kab Cilacap 2012-2014 dibandingkan realisasi AKB Prov Jateng 2012-2014 Menurut gambar 3.4. Realisasi Sumber : Dinas Kesehatan Kab Cilacap; RKPD Jawa Tengah 2015 2014 menunjukan angka lebih baik dibanding AKB di Prov Jawa Tengah 10.08% meskipun realisasi 2013 dan 2012 berada di bawah angka realisasi Jawa Tengah. Jumlah bayi (berumur <1 tahun) yang meninggal tahun 2014 sebanyak 284 bayi. Realisasi tahun 2012 yaitu 11,4/1.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 351 bayi, jika dibandingkan tahun 2013 realisasi sebesar 10,96/1.000 KH dengan kematian sebanyak 325 bayi berarti terjadi penurunan sebanyak 26 bayi pada tahun 2013, sedangkan tahun 2013 dibandingkan tahun 2014 realisasi angka kematian bayi sebesar 9,46/1.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 284 bayi berarti terjadi penurunan sebanyak 41 bayi pada tahun 2014. Pada akhir RPJMD tahun 2017 realisasi angka kematian bayi diharapkan dapat ditekan sehingga mencapai 9/1.000 KH. 2. Angka Kematian Ibu (AKI). Pengukuran indikator sasaran ini adalah sebagai gambaran kualitas pelayanan material prenatal di institusi pelayanan kesehatan. Target tahun 2014 sebesar 9,3/1.000 KH, terealisasi sebesar 9,46/1.000KH, masuk kategori sangat berhasil meskipun nilai capaian indikator sasaran tidak mencapai 100% hanya sebesar 98,28% namun capaian ini meningkat dibanding capaian 2013 ( 82.15%.) dan capaian 2012 (77.42%). Menurut gambar 3. Realisasi 2014 meun jukan angka lebih baik dibanding AKB di Prov Jawa Tengah 10.41% meskipun realisasi 2013 dan 2012 berada di bawah angka realisasi Jawa Tengah. Menurut tabel di atas dan Gambar disamping, Target tahun 2014 50 Gambar 3.8.Target dan Realisasi AKI Kab Cilacap 2012-2014 dibandingkan realisasi AKI Prov Jateng 2012-2014 Sumber : Dinas Kesehatan Kab Cilacap; RKPD Jawa Tengah 2015


sebesar 26 kasus dan terjadi 36 kasus (119,9/100.000KH), maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 61,54% dengan kategori cukup berhasil. Realisasi tahun 2012 sebesar 114/1.000.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 34 kasus, jika dibandingkan tahun 2013 dengan 114,6/100.000 KH, jumlah kematian ibu sebanyak 34 kasus, berarti tidak terjadi kenaikan kematian. Namun capaian 2013 ( 86.67%) menunjukan kenaikan dari 2012 (82.76%). Tahun 2014 terjadi peningkatan sebanyak 2 kasus dibanding 2013. Yang artinya capaian 2014 menurun menjadi (61.54%). Meski demikian, capaian tersebut masih menunjukan angka yang lebih baik dibandingkan AKI di Provinsi Jawa Tengah dalam 3 tahun terakhir 2012-2014.

Seluruh kejadian kematian ibu di Kabupaten Cilacap telah dilakukan Audit Maternal Perinatal yang diselenggarakan dalam rangka mengkaji hal–hal yang terkait dengan riwayat serta kondisi ibu sejak ibu masih hamil, proses dan penatalaksanaan persalinan serta kronologis kasus sampai dengan terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di Rumah Sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai, pada akhirnya menyebabkan kematian ibu. Selain itu dari hasil kajian audit didapatkan kematian ibu yang disebabkan oleh adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung atau hipertensi. Indikator sasaran ini belum tercapai 100% (hanya 61.54%) karena belum berjalannya jejaring tenaga kesehatan dengan baik. Upaya pemecahan terhadap permasalahan dengan peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara pencegahan kematian selama kehamilan, bersalin dan nifas, perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawatdaruratan serta peningkatan program kesehatan pra Gambar 3.9 Pelayanan KB dan Pemeriksaan Kesehatan kehamilan termasuk kesehatan remaja, untuk Ibu Hamil, menyusui, dan nifas guna menekan anak usia sekolah dan calon pengantin. AKI dan AKB

3. Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup manusia di Kabupaten Cilacap rata-rata tahun 2014 terealisasi 77.72 dari target sebesar rata-rata 77.71 dengan capaian 100.01%. Usia Harapan Hidup merupakan dimensi umur panjang dan sehat yang dipengaruhi oleh angka anak lahir hidup dan anak masih hidup. Usia Harapan Hidup Kabupaten Cilacap tahun 2014 mengalami peningkatan dari target 77.71 terealisasi 77.72 dengan capaian 100.01%. Adapun UHH mengalami kenaikan dari 2012-2014 sebagaimana gambar di atas. Gambar 3.10.Grafik Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Faktor yang mempengaruhi Kab Cilacap 2014 Sumber : Indikator Pembangunan Kab Cilacap 2014 keberhasilan pencapaian ini 51

Gambar 3.11 Penyuluhan dan Perawatan Kesehatan dari Dokter Puskesmas pada Posyandu Lansia


antara lain adanya peningkatan perawatan kesehatan melalui puskesmas, peningkatan daya beli masyarakat yang akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh penghasilan yang memadai yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang Usia Harapan Hidup. Permasalahan/Hambatan yang ditemui antara lain yang paling utama adalah masih sulitnya akses layanan kesehatan di masyarakat khususnya masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau dan kurangnya kesadaran akan hidup sehat. Strategi/Upaya pemecahan masalah tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap di antaranya adalah mencukupi sarana prasarana kesehatan terutama di pedesaan. Selain itu dilakukan penyuluhan dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat.

4. Presentase Gizi Buruk Persentase gizi buruk tahun 2014 mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 0,02% terealisasi 0,02%, atau 100% dengan kategori Sangat Berhasil. Balita dengan gizi buruk berjumlah 116 jiwa. Sesuai gambar 3. Persentase gizi buruk di Kabupaten Cilacap selama tahun 2012-2014 menunjukan angka yang semakin membaik dan angka ini masih jauh lebih buruk dibanding dengan Prov Jawa Tengah. Adapun data prevalensi gizi buruk dapat dilihat pada gambar 3.6. Penanganan gizi buruk sudah 100% atau semua balita gizi buruk sudah dilakukan penanganan hingga akhir tahun, tetapi setelah dilakukan validasi data, balita yang terkena gizi buruk sebagian besar merupakan kasus 'kambuhan' yaitu balita yang sudah pernah menderita gizi buruk dan dilakukan penanganan, setelah itu menjadi penderita lagi. Ini perlu perhatian dari seluruh komponen masyarakat terutama kesadaran akan keluarga sadar gizi. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang Gambar 3.12.Grafik Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Cilacap 2012telah ditetapkan. Program 2014 di bandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah perbaikan gizi masyarakat pada Sumber Dinas Kesehatan Kab CIlacap; RKPD Jawa Tengah 2015 tahun 2014 salah satu kegiatannya digunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi Balita gizi buruk, diantaranya melalui pemberian kapsul vitamin A, keluarga sadar gizi (Kadarzi) dan pemantauan penimbangan balita. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan derajad kesehatan masyarakat. Pada tahun 2014, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 16 (enam belas) program sebagai berikut : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 52


7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Lingkungan Sehat Perumahan

Sasaran 5: Meningkatnya daya serap lapangan kerja Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 N o


Satuan

1.

Angka Pengangguran ( % )

%


6.76

Tahun 2014 Target

7.83

Realisasi

Capaian (%)

Kategori

6,76

113.67

Sangat Berhasil

Target Tahun 2017

Realisasi s 2014 terhad 2017 ( %)

5.00

66.67

Angka Pengangguran ( % ) Pembangunan bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat. Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan Gambar 3. 13 Usaha pembuatan batu bata dalam berdampak pada perluasan kesempatan kerja keluarga salah satu penciptaan lapangan usaha sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri karena keterbatasan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pencari kerja yang pada umumnya berpendidikan SLTA ke bawah. Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan. 53


Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (open unployment) merupakan masalah yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Tingkat pengangguran di Kabupaten Cilacap tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 6,76% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 7,83% dengan capaian sebesar 113,67% sehingga menunjukkan kinerja Sangat Berhasil . Keberhasilan capaian indikator ini secara lengkap dapat dilihat dari data-data empiris terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TPAK adalah ukuran yang menggambarkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPT adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran yang dihitung dari perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK di Kabupaten Cilacap tahun 2013 tercatat sebesar 66,42%. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 66 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 664 orang diantaranya aktif secara ekonomi.

Tabel :3.12. Penduduk Usia kerja, Angkatan Kerja dan TPAK di Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 – 2013 Uraian

2011

2012

2013

Penddk Usia Kerja

L 590.185

P 598.643

L+P 1.188.828

L 587.593

P L+P L 594.680 1.182.273 585.082

P L+P 592.073 1.177.155

Angkatan Kerja

494.399

358.738

853.137

490.616

283.071

305.873

781.886

83,77

59,93

71,76

83,50

47,60

51.66

66.42

TPAK

773.687 476.013 65,44

81.36

Gambar 3.14. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011‐2013 Sumber BPS Cilacap Gambar 3.15. TPAK Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011‐ 54

Sumber BPS


2013 Sumber BPS Cilacap

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persen. TPT di Kabupaten Cilacap tahun 2013 tercatat sebesar 6,76% yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang yang menganggur. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi dari pada TPT perempuan, tercatat masing-masing sebesar 7,35% dan 5,83%. TPT sebagai indikator makro, di Kabupaten Cilacap capaian tahun 20132014 ( 6.76%) menunjukan angka yang tidak lebih baik daripada di Prov. Jawa Tengah pada tahun yang sama( 6.02% pada 2013 dan 5.68% pada 2014 ) dan Nasional (5.94%.)

Tabel 3.13. Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan TPT di Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013

Uraian

2011

2012

2013

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

Angkatan Kerja

494.399

358.738

853.137

490.616

283.071

773.687

476.013

305.873

781.886

Pengangguran

27.842

27.777

55.619

35.725

21.497

57.222

35003

17.873

52.827

5,63

7,74

6,52

7,28

7,59

7,40

7,35

5,83

6,76

TPT

Gambar 3.16. Angkatan Kerja dan pengangguran Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2013

Gambar 3.17. TPT Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2013

55


Tingkat kesempatan kerja (TKK) mengindikasi kan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah. TKK diukur sebagai persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja. Tabel 3.14. Angkatan Kerja, Pekerja dan TKK di Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013 2011 2012

Uraian

2013

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

Angkatan Kerja

494.399

358.738

853.137

490.616

283.071

773.687

476.013

305.873

781.886

Pekerja

466.557

330.961

797.518

454.891

261.574

716.465

441.010

288.049

729.059

94,37

92,26

93,48

92,72

92,41

92,60

92,65

94,17

93,34

TKK

Gambar 3.18.Angkatan Kerja, Pekerja Kab Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2013

Gambar 3.19. TKK Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013 Sumber BPS Cilacap

Di Kabupaten Cilacap, TKK tahun 2013 sebesar 93,34%, berarti bahwa dari 100 orang angkata kerja, sekitar 93 orang mempunyai kegiatan bekerja atau sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu. Pengamatan berdasarkan jenis kelamin, TKK laki-laki sedikit lebih kecil dibanding TKK perempuan, yaitu masing-masing sebesar 92,65% dan 94,17%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait menurunnya tingkat pengangguran. Pada tahun 2014, program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis ini terdiri dari 7 (tujuh) program yaitu : 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 56


2. 3. 4. 5. 6. 7.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Sasaran 6 : N o 1. 2 3


Indikator Kinerja Utama penguatan cadangan pangan pokok % Ketersediaan energi per kapita Ketersediaan protein per kapita

Satua Realisasi Tahun n 2013

Tahun 2014 Target

RealisasiCapaian (% Kategori

%

87

89

86

96.63

%

100

98

98

100

%

100

98

98

100

Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Target Tahun 2017 95


100

98

100

98

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 6 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6 1. Penguatan cadangan pangan pokok % Penguatan Cadangan Pangan pokok menunjukan keberhasilan pada tahun 2014 meskipun belum mencapai 100%, capaian kinerja sebesar 96.63%. Dari target 89% realisasi tahun 2014 menunjukkan bahwa tingkat penguatan cadangan pangan pokok mencapai 86% dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan pencapaian ini pula telah mencapai 90.53% dari target yang akan dicapai pada akhir RPJMD tahun 2017. Meskipun realisasi 2014 (86%) mengalami penurunan dari tahun 2013 (87%) namun angka capaian pada tahun 2013 masih lebih baik dibanding cadangan pangan pokok di Prov Jawa Tengah (83.93%). Perbandingan realisasi cadangan pangan pokok di Kabupaten Cilacap dengan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 3. 20 Pada tahun 2014 produksi gabah Kabupaten Cilacap sebanyak 773.135 ton GKG setara dengan 485.065 ton beras sedang penjualan ke luar daerah mencapai 239.900 ton, pembelian dari luar daerah 245.165 ton, selisih stok awal dan akhir di Dolog Kabupaten/Kota terdapat 266.065 ton. Kecukupan konsumsi beras/kapita per hari 362 gram dengan jumlah penduduk Kabupaten Cilacap 1.768.502 jiwa, total konsumsi beras per tahun 233.442 ton sehingga terdapat kecukupan cadangan beras sebesar 32.623 ton atau sebesar 89,4%. Keberhasilan ini didukung adanya beberapa hal antara lain : a. Adanya potensi alam sektor pertanian dan kehutanan/ perkebunan di Kabupaten Cilacap yang sangat mendukung Gambar 3.20 Realisasi Cadangan Pangan Pokok Kab b. Dukungan pemerintah pada kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan Cilacap dan Prov Jateng 2013‐2014 ketahanan pangan,

57


c.

Adanya Pendampingan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani oleh para penyuluh lapangan dalam Jml Cadangan Pangan budidaya padi dan No Item Satuan 2013 2014 komoditi pangan 1. Produksi gabah ( GKG ) Ton 771,500 773.135 lainnya. Apalagi 2. Produksi beras Ton 484,039 485.065 Ton 240,000 239.900 saat ini petani 3. Penjualan ke luar daerah - Jumlah beras setelah penjualan Ton 244,039 145.165 sudah didekatkan 4. Pembelian beras dari luar daerah Ton - Jumlah beras setelah pembelian Ton 244.039 245.265 dengan penyuluh 5. Selisih stock awal – stok akhir di Dolog Kab/Kota Ton 21.000 20.900 yang tersebar di 22 - Jumlah Persediaan beras Ton 265.039 266.065 Balai Penyuluhan 6. Kecukupan konsumsi beras / kapita / hari Gram 362 362 - Jumlah penduduk Jiwa 1.764.003 1.768.502 sehingga mudah - Total konsumsi beras per tahun Ton 232.848 233.442 dalam 7. Jumlah Kecukupan Cadangan Beras / Tahun Ton 32.191 32.623 - Jumlah kecukupan Cadangan Beras / Hari Ton 88 89.40 berkoordinasi atau menyampaikan Tabel 3.16. Jumlah Cadangan Pangan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013 dan 2014 Sumber :Neraca Bahan Makanan Kabupaten Cilacap permasalahan serta mencari solusinya. Disamping keberhasilan tersebut diatas, dalam pencapaiannya mengalami kendala yaitu : a. Kecenderungan petani berperilaku konsumtif, b. Sikap petani yang cenderung apatis c. Adanya petani yang terjerat sistem ijon karena terdesak kebutuhan/ keinginan hidup. Beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk penguatan ketersediaan pangan yaitu : a. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia petani melalui berbagai pelatihan dan pendidikan melalui penyuluhan penyuluhan petani-petani, agar mereka tahu, mau dan mampu mengembangkan potensi lumbung pangan dengan meningkatkan produksi petani terutama program dengan sistem agrobisnis secara berkelanjutan. b. Penguatan modal usaha tani agar petani mampu mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mencapai kapasitas ketahanan pangan. 2. Ketersediaan energi per kapita Tingkat ketersediaan energi per kapita menunjukkan keberhasilan pada tahun 2014 capaian kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Berhasil. Dari target 98%, realisasi tahun 2014 menunjukkan angka tingkat ketersediaan energi 98%. Dengan pencapaian ini pula telah mencapai 98% dari target pada akhir RPJMD tahun 2017, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Dengan Angka Kecukupan energi sebesar 2.417 Kkal/Kap/Hr maka capaian ini sudah diatas Standar Nasional ( 2.200 Kkal/Kap/hr). Stabilisasi harga berperan pada saat panen agar harga tidak turun/rendah sampai dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) untuk gabah/beras dan HRD (Harga Referensi Daerah) untuk jagung, kedelai dan ubikayu. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/ beras sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014 atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan Harga Referensi Daerah (HRD) adalah harga referensi daerah untuk komoditas jagung, kedelai dan ubi kayu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur setempat.

58

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 No. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Bahan Makanan Padi-padian Makanan Berpati Gula Buah Biji Berminyak Buah-buahan Sayur-sayuran Daging Telur Susu Ikan Minyak dan Lemak Total

Tahun 2013 KKal 2.054 56 26 28 55 51 58 68 9 15 6 2.421

% 93,36 2,55 1,18 1,27 2,50 2,32 2,64 2,86 0,41 0,68 0,27 110,05

Tahun 2014 Kkal 2.061 55 26 28 56 53 58 63 11 17 6 2.424

% 93,68 2,50 1,18 1,27 2,55 2,41 2,64 2,86 0,50 0,77 0,27 110,64

Tabel 3.17. Data Ketersedia an Energi per Kapita per Hari Tahun 2013 dan 2014

Sumber : Neraca Bahan Makanan Kabupaten Cilacap

Keberhasilan ini didukung antara lain Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, dan penyuluhan berbasis teknologi yang selalu berkembang mengikuti penerapan teknologi anjuran spesifik lokalita (SLPTT, SRI, hasil Pengembangan a Karangkandri Kec. Perbaikan Irigasi) sehingga dari tahun ke tahun produksi beras di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan. Disamping itu kesadaran masyarakat dalam mengembangkan pertanian dan menyerap teknologi yang dianjurkan serta pengembangan lumbung desa dan lumbung kelompok tani cukup besar. 3. Ketersediaan protein per kapita Tingkat ketersediaan protein per kapita menunjukkan keberhasilan pada tahun 2014 capaian kinerjanya 100%. Dari target 98%, realisasi tahun 2014 menunjukkan angka 98% dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan pencapaian ini pula telah mencapai 98% dari target capaian pada akhir RPKMD tahun 2017, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Tabel 3.18. Data Ketersediaan Protein per Kapita per Hari / Tahun. No. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Bahan Makanan Padi-padian Makanan Berpati Gula Buah Biji Berminyak Buah-buahan Sayur-sayuran Daging Telur Susu Ikan Minyak dan Lemak Total

Tahun 2013 Gram % 43,65 76,58 0,41 0,41 0 0 1,96 3,44 0,68 1,19 2,59 4,54 4,14 7,26 4,54 7,96 0,36 0,63 2,68 4,71 0 0,01 61,02 107,05

Gram 44,03 0,40 0 1,96 0,68 2,59 4,14 4,54 0,36 2,72 0,01 61,42

Tahun 2014 % 77,25 0,70 0,00 3,44 1,19 4,54 7,26 7,96 0,63 4,77 0,01 107,76

Sumber : Neraca Bahan Makanan Kabupaten Cilacap

Angka kecukupan Gizi merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir

59


semua orang sehat (97,5%) menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh aktifitas fisik, genetik dan keadaan fisiologi untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Ratarata kecukupan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 57 gram protein per orang per hari pada tingkat konsumsi. Dengan Angka Kecukupan protein sebesar 60,97Gr/Kap/hr maka konsumsi ketersediaan protein Kabupaten Cilacap memang telah memenuhi rekomendasi konsumsi protein per kapita per hari dan sudah diatas Standar Nasional( 57 Gr/Kap/hr). Keberhasilan ini didukung adanya program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan lumbung pangan desa dan pengembangan diversifikasi pangan. Ketersediaan protein per kapita di Kabupaten Cilacap yang terdiri dari padi-padian, makanan berpati, gula, buah biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan, minyak dan lemak sudah sangat mencukupi bagi pemenuhan penduduk di Kabupaten Cilacap. Disamping keberhasilan tersebut diatas dalam pencapaiannya masih ada beberapa kendala antara lain : a. Masih tingginya konsumsi karbohidrat dari bahan baku beras dan terigu, namun rendah konsumsi protein hewani, umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayur. b. Masih rendahnya pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal oleh masyarakat seperti aneka umbi, jagung, sayur-sayuran. Beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk penguatan ketersediaan energi dan protein antara lain : a. Penganekaragaman konsumsi pangan b. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dengan memberikan fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) pangan lokal, advokasi dan sosialisasi serta penerapan Standar Mutu dan keamanan pangan. Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 17 ( tujuh belas) program yaitu : 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. ProgramPemberdayaanMasyarakatdalamPengawasanPengendalian SDKelautan 4. Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 7. ProgramPeningkatanKegiatanBudayaKelautanWawasanMaritimpada Masyarakat 8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 12. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 13. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 14. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 15. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 16. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 17. Program Peningkatan Produksi Peternakan

Sasaran 7:

Meningkatnya Peranan UMKM dalam Perekonomian

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 7 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

60


Tabel 3.19. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7 Indikator Kinerja Utama N o 1.

Persentase koperasi aktif

Satua Realisasi n Tahun 2013 %

82.39

Tahun 2014 Target

Realisasi Capaian (%

82.23

82.40

100.21

Kategori Sangat Berhasil

Target Tahun 2017 83.97


Persentase koperasi aktif Keberadaan koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Terdapat 3 (tiga) tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat. Pertama, koperasi Gambar 3.22 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Cilacap dipandang sebagai lembaga yang Tahun 2010-2014 dan di provinsi Jawa Tengah menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki anggotanya, dimana faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan terhadap berbagai kondisi yang sulit karena mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan Sumber : Disperindagkop UMK Kabupaten Cilacap Tahun 2014 anggota untuk bersama-sama koperasi BPS Prov. Jawa Tengah menghadapi kesulitan tersebut. Sejarah telah membuktikan bahwa koperasi mampu bertahan ditengah-tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi benarbenar merupakan ‘sokoguru’ perekonomian bangsa sebagaimana telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Perkembangan koperasi di Kabupaten Cilacap selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Tercatat pada tahun 2010 jumlah koperasi adalah 464 unit dan terus berkembang menjadi 513 unit (2011), 532 unit (2012), 545 unit (2013) dan 546 Tabel 3.20. Data Koperasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014 unit di tahun 2014. Dari N JENIS DAN JUMLAH jumlah koperasi yang o 2010 2011 2012 2013 2014*) KOPERASI . terdata selama 5 tahun 1 Jumlah Koperasi 464 513 532 545 546 (2010-2014), rata-rata 1. KUD 24 24 24 24 24 yang aktif mencapai 2. KOPTAN 45 45 46 48 48 81,72%. 3. PERIKANAN 2 2 2 2 2 Tahun 2014, jumlah 4. KOPPONTREN 2 22 23 23 23 5. KPRI 82 83 82 82 82 koperasi yang ada di 6. KOPKAR 73 73 73 74 74 Kabupaten Cilacap adalah 7. KOSPIN 10 13 13 14 23 546 unit dan yang aktif 8. KOP TNI 3 3 3 3 3 menjalankan usahanya 9. KSU 114 132 146 144 144 10. KOPPAS 12 12 12 12 12 mencapai 450 unit 11. KOP WANITA 8 8 8 9 9 (82,40%) dari target dalam 12. KOP PENSIUNAN 8 8 8 8 8 13. KOP PKL 17 17 17 17 17 RPJMD sebesar 82,23%. 14. KOPINKRA 3 3 3 3 4 Dengan demikian 15. KOP SEKUNDER 3 3 3 3 3 persentase capaian kinerja 16. KOP ANGKUTAN 1 1 1 1 2 17. KOP LAINNYA 57 64 68 78 68 koperasi aktif di Kabupaten 2 Jumlah koperasi aktif 393 421 430 449 450 Cilacap adalah sebesar 3 Prosentase koperasi 80,29 81,58 81,95 82,39% 82,40 100,21% atau sangat aktif % % % % berhasil. * data sementara Sumber : Disperindagkop UMK Kab Cilacap 2014

61


Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sasaran 8 : Meningkatnya pendapatan perkapita secara berkelanjutan Indikator Kinerja Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 8 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 76.5% dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.21. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8 N o


Satua n


Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian %

Kategori Cukup Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

1.

Indeks Gini

Point

0.3700

0.2787

0.3700*

67.24

2

Indeks kedalaman kemiskinan

Point

2.06

2.15

2.06

104.19

3

Indeks keparahan kemiskinan Pertumbuhan PDRB per kapita

Point

0.45

0.49

0.46

106.12

%

5.21

4.63

4.69

101.30

4



1.5

62.67

0.31

51.61

5.51

84.03

1. Indeks Gini Salah satu indikator yang menjadi penanda ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0-1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Tren indeks gini dari tahun 2009 sampai tahun 2014 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks gini mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2014, hal ini berarti ketimpangan pendapatan semakin tinggi atau distribusi pendapatan semakin tidak merata. Indeks Gini Kabupaten Cilacap tahun 2013 (0.37) tidak lebih baik dari Prov Jawa tengah. Namun pada tahun Gambar 3.15. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Cilacap 2014 ( data sementara 0.37) sudah lebih Tahun 2009‐2013 dan Provinsi jawa Tengah baik dari Prov Jawa Tengah, tabel 3.15. Oshima menetapkan sebuah kriteria yang Gambar 3.23 Perkembangan Indeks Gini Kab Cilacap tahun digunakan untuk menentukan apakah 2009‐2014 dan Prov Jateng 2013‐2014 pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut : a. Ketimpangan taraf rendah, bila GR < 0,35 b. Ketimpangan taraf sedang, bila GR antara 0,35 - 0,5 c. Ketimpangan taraf tinggi, bila GR > 0,5 Meskipun tergolong rendah, kecenderungan angka indeks gini yang meningkat menunjukkan ketimpangan yang cenderung meningkat. Adanya perubahan angka Gini Rasio 62


mengindikasikan adanya perubahan distribusi pendapatan penduduk. Peningkatan angka Gini ratio ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan penduduk tidak mengalami perbaikan, secara umum dikatakan tingkat pemerataan pendapatan mengalami penurunan. 2.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Adalah merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks makin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada periode 2009-2014 ( tabel 3.16 ) Indeks Kedalaman Indeks Kedalaman Kemiskinan semakin membaik.

3.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Adalah memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 3.24. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2010 ‐ 2014 Sumber BPS Kab. Cilacap 2014

Gambar 3.17. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2010‐2014 Sumber : BPS Kab CIlacap 2014

4.

Pertumbuhan PDRB per kapita Secara umum sektor Pertanian masih menjadi sektor yang memberikan andil terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap pada tahun 2014, yaitu sebesar 28,56 persen (tanpa migas). Meskipun setiap tahun kontribusi sektor pertanian terus menurun terhadap PDRB. Yaitu Tahun 2010 kontribusinya sebesar 32,3%, tahun 2011 sebesar 31,34%, tahun 2012 sebesar 30,36% dan tahun 2013 kontribusinya sebesar 29,40%. Sektor lain yang memberikan andil terbesar setelah sektor Pertanian adalah sektor Perdagangan (22,22%) dan Industri Pengolahan (20,25%). Sektor Listrik dan Air Bersih memberikan andil terkecil atas pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 0,86%. PDRB perkapita atas tanpa migas baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 sebagaimana Gambar 3.25 Adapun Pertumbuhan/ pencapaian PDRB perkapita tanpa migas Kabupaten Cilacap tahun 2011-2014 dibandingkan dengan Gambar 3.25. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2010 ‐ pencapaian PDRB perkapita tanpa migas 2014 Sumber BPS Kab. Cilacap 2014 Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014 terlihat pada tabel 3. 25. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tahun 2014 mengalami penurunan 5.98 tetapi angka PDRB per kapita tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp 16.300.423,00 dari Rp 15.381.061,00 pada tahun 2013

63


Gambar 3.26 Pertumbuhan PDRB perkapita tanpa migas Kab Cilacap dan Prov Jateng 20112014 dan Nasional 2014

Sumber : BPS Prov. Jateng 2015

Pertumbutan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pada pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi yang diwakili antara lain oleh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap 2011-2013 bila dibanding dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel 3.26

Gambar 3.27 .Grafik PDRB per kapita tanpa migas 2010-2014

Sumber Cilacap Dalam Angka 2014; BPS Kabupaten Cilacap

Pemerataan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian,penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan dan pemerataan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri.

64


Tabel 3.22. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Cilacap (Tanpa Migas) No.

2010

Sektor

2011

2013

2014

(Juta) Rp. 3.120,36

% 32,3

(Juta) Rp. 3.187,50

% 31,34

(Juta) Rp. 3.256,22

% 30,36

(Juta) Rp. 3.327,05

% 29,4

(Juta) Rp. 3,388.20

% 28,56

301,28

3,12

320,25

3,15

342,97

3,2

366,00

3,23

391.49

3,30

1.859,17

19,24

1.992,15

19,59

2.137,41

19,93

2.290,55

20,24

2,402.35

20,25

78,54

0,81

81,53

0,8

87,87

0,82

95,24

0,84

102.03

0,86

478,19

4,95

517,18

5,09

557,10

5,19

601,09

5,31

644.19

5,43

2.038,18

21,1

2.173,85

21,38

2.317,95

21,61

2.474,86

21,87

2,636.06

22,22

1.

Pertanian

2.

Pertambangan & Penggalian/

3.

Industri Pengolahan/

4.

Listrik dan Air Minum/

5.

Bangunan

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7.

Angkutan dan Komunikasi/

556,16

5,76

597,51

5,88

640,07

5,97

680,54

6,01

718.93

6,06

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

484,24

5,01

512,68

5,04

547,69

5,11

600,36

5,31

637.07

5,37

9.

Jasa-jasa

744,47

7,71

787,31

7,74

838,78

7,82

880,47

7,78

928.91

7,83

PDRB

9.660,59

100

10.169,96

100

10.726,06

100

11.316,16

100

11,863.46

100

Jumlah Penduduk

1.746.417

1.751.867

1.761.056

1.765.852

1.771.005

PDRB Per Kapita (Rupiah)

5.531.660

5.805.212

6.090.698

6.408.329

6.698.712

Sumber : Cilacap Dalam Angka 2014; BPS Kabupaten Cilacap

2012


Tabel 3.23. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Cilacap (Tanpa Migas)

No.

2010

Sektor

2011

2012

2013

2014

(Juta) Rp. 5.766,72

% 29,12

(Juta) Rp. 6.192,32

% 28,25

(Juta) Rp. 6.580,02

% 27,18

(Juta) Rp. 7.190,39

% 26,47

7,549.02

% 26,15

616,68

3,11

676,30

3,09

753,13

3,11

855,69

3,15

932.44

3,23

3.912,64

19,76

4.309,37

19,66

4.793,05

19,8

5.421,73

19,96

5,750.53

19,92

Listrik dan Air Minum

192,61

0,97

207,39

0,95

232,50

0,96

270,88

1

294.45

1,02

5.

Bangunan

932,80

4,72

1.062,59

4,85

1.203,72

4,99

1.362,40

5,02

1,498.26

5,19

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

4.197,32

21,2

4.776,26

21,79

5.402,60

22,32

6.110,21

22,5

6,515.54

22,57

7.

Angkutan dan Komunikasi/

1.589,96

8,03

1.825,38

8,33

2.043,78

8,44

2.336,04

8,6

2,485.55

8,61

8.

Keuangan, Perusahaan

991,92

5,01

1.093,65

4,99

1.211,09

5

1.387,81

5,11

1.

Pertanian

2.

Pertambangan & Penggalian

3.

Industri Pengolahan

4.

9.

Persewaan

dan

Jasa

(Juta) Rp.

5,12 1,478.05

Jasa-jasa / Services

1.600,25

8,08

1.773,84

8,09

1.985,57

8,2

2.225,52

8,19

2,367.19

8,20

PDRB

19.800,91

100,00

21.917,10

100,00

24.205,46

100,00

27.160,68

100,00

28,868.13

100,00

Jumlah Penduduk

1.746.417

1.750.916

1.761.052

1.765.852

1,771,005

PDRB Per Kapita (Rupiah)

11.338.020

12.517.498

13.744.886

15.381.061

16,300.423

Sumber : Cilacap Dalam Angka 2014; BPS Kabupaten Cilacap

66


Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 18 program sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4. ProgramPengembngan&PengelolaanJaringnIrigasi,RawadanJaringnPengairan Lainnya 5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 12. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Sasaran 9:


Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 9 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.24. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9 N o


1.

prosentase penduduk miskin

Satua Realisasi n ahun 2013 %

15.52

Tahun 2014 Target

Realisasi

14.11

15.24

Capaian %

Kategori

91.99

Sangat Berhasil



Prosentase Penduduk Miskin Prosentase kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiahpengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Secara umum Prosentase kemiskinan Kabupaten Cilacap menurun, tetapi laju penurunan itu melambat. Angka kemiskinan Kabupaten Cilacap pada Tahun 2014 adalah 15,24%, angka ini lebih baik daripada 2013 dimana prosentase penduduk miskin terhadap jumlah total penduduk sebesar 15,52%. Namun persentase kemiskinan pada Tahun 2014 ini masih belum memenuhi target dalam RPJMD yaitu sebesar 14,11%. Sasaran ini mendapat kategori Sangat Berhasil. Hal ini dilihat dari pencapaian indikator persentase jumlah penduduk miskin dengan capaian 91,99% dari target yang ditetapkan sebesar 11,06%. Capaian ini menyumbangkan sebesar 62,21% dari target RPJMD Tahun 2017. Program Gambar 3.28.Persentase Penduduk Miskin Kab Cilacap kegiatan penanganan kemiskinan yang 2010‐2014, Prov.Jawa Tengah 2013‐2014 dan Nasional dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumber : BPS 2015 Cilacap dari tahun ke tahun telah


menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin menurunnya prosentase penduduk miskin. Adapun jumlah penduduk miskin di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 (per September) sebanyak 4.81 juta jiwa dan 4.56 juta jiwa pada tahun 2014 (per September). Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah : a. Penggalakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penurunan kemiskinan b. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan berpendapatan rendah seperti pertanian, perdagangan, industri dan jasa, Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 8 program sebagai berikut: 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 6. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8. Program Transmigrasi Regional

Sasaran 10 :


Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 10 dengan 5 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.26. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10 Indikator Kinerja Utama

1. 2 3 4 5

Sat Realisasi ua Tahun 2013 n

Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian %

Proporsi panjang jalan dengan kondisi % baik terhadap total panjang jalan Proporsi jaringan irigasi thp luas lahan % budidaya pertanian

49.01

51.75

51.85

100.19

77.29

77.71

78.13

100.54

Cakupan daerah yang teraliri listrik (%) Cakupan daerah yang teraliri air bersih (%)

%

83

84

87.02

103.60

%

70

77.4

76.4

98.71

Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM ( % )

%

82.23

87.7

78.93

90

Kategori

Target Tahun 2017

Realisasi s.d. 2014 terhadap 2017 ( %)


60

86.42

78.97

98.94


90

96.69

80

95.5

Sangat Berhasil

100

78.93

1. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Berbagai program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu infrastruktur yang penting untuk menunjang kegiatan perekonomian adalah jalan. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan, maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Sejak 2010 panjang jalan di Kabupaten Cilacap mencapai 1.181,173km dengan kondisi jalan yang bervariasi dan menurut kelas jalan seluruhnya termasuk jalan kelas III C.

68


Tabel 3.27. Data Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014 N O 1

2

3

4

5

6

JENIS DATA Panjang Jalan Nasional (m) 1. Kondisi Baik (m) 2. Kondisi Rusak Ringan (m) 3. Kondisi Rusak Berat (m) Panjang Jalan Provinsi (m) 1. Kondisi Baik (m) 2. Kondisi Rusak Ringan (m) 3. Kondisi Rusak Berat (m) Panjang Jalan Kabupaten (km) 1. Kondisi Baik (km) 2. Kondisi Sedang/ Rusak 3. Kondisi Rusak Berat (km) Panjang Jalan Desa (km) 1. Jalan Beraspal (km) 2. Jalan Makadam (km) 3. Jalan Tanah (km) Panjang JLSS (Km) 1. Pembebasan Tanah 2. Pembangunan Jalan 3. Yang belum di bangun Proporsi Jalan Baik Terhadap Total Panjang Jalan di Kab.Cilacap

2010

2011

2012

2013

2014*)

128.405 128.405 123.320 123.320 1.181,17 508,51 398,25 274,41 3.726,27 1.671,42 1.439,33 615,53 100 18 5 95

186.974 144.182 30.642 93.120 82.410 10.710 0 1.181.17 546,37 241,66 393,14 3.726,27 1.671,42 1.439,33 615,53 100 18 5 95

186.974 36.819 140.771 9.384 93.120 45.900 47.220 0 1.181.17 637,45 346,80 196,92 3.726,27 1.671,42 1.439,33 615,53 57,90 15,90 0 57,90

186.974 27.676 135.664 23.634 93.120 40.660 52.460 0 1.181,17 637,45 348,23 195,49 5.426,02 2.343,22 1.758,69 1.324,11 57,90 31,80 19,90 38,00

186.974 67.350 109.724 9.900 93.120 35.000 58.120 0 1.181,173 644.902 319.095 217.176 5.426,02 2.343,22 1.758,69 1.324,11 57,90

0,43

0,50

0,46

0,49

0,52

Sumber : Dinas Bina Marga, SDA, ESDM Tahun 2014

Panjang jalan Kabupaten Cilacap yang kondisinya baik 644,902 km atau sekitar 54,60%. Angka ini meningkat dibanding tahun 2012 yang tercatat 637.458 km (53,97%). Diharapkan pada tahun-tahun mendatang persentase jalan yang berkondisi baik akan semakin tinggi. Jalan dengan kondisi sedang sepanjang 147,825 km, jalan dengan kondisi rusak sepanjang 171,270 km dan yang rusak berat sepanjang 217,176 km. Gambar 3.29 Perbandingan Proporsi panjang jalan Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik kondisi baik terhadap total panjang jalan di terhadap total panjang jalan Kabupaten Cilacap Kab.Cilacap dan Prov. Jateng 2013-2014 Tahun 2014 adalah sebesar 51.85% melampaui target dalam RPJMD sebesar 51,75 %. Dengan demikian capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 100,19% (sangat berhasil). 2. Proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Jawa Tengah. Setiap tahun Kabupaten Cilacap mengalami surplus hasil pertanian tanaman pangan khususnya padi/beras yang mencapai 820.438 ton/tahun (terdiri dari padi sawah 793.337 ton dan padi gogo 27.101 ton). Keberhasilan ini salah satunya ditopang dengan penyediaan jaringan irigasi yang membentang luas ke seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Luas wilayah Kabupaten Cilacap terbagi dalam dua bagian yaitu lahan sawah seluas 64.744 Ha atau 30.27 persen, lahan bukan sawah seluas 60.084 Ha atau 28.10 persen dan 69


89.022 Ha atau 41,63 persen merupakan lahan bukan pertanian. Lahan sawah terdiri dari : irigasi tehnis, irigasi setengah tehnis, irigasi sederhana, irigasi desa/non PU, tadah hujan, lebak polder dan lainnya. Sedangkan Lahan bukan sawah terdiri dari : pekarangan yang ditanami tanaman pertanian, tegal/kebun, ladang/huma, penggembalaan/padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan, ditanami pohon/hutan rakyat, perkebunan, tambak, kolam/empang. Keberadaan jaringan irigasi sangat penting dalam meningkatkan produksi sektor pertanian tanaman pangan yang meliputi tanaman padi sawah, padi gogo, ketela pohon, jagung, ketela rambat, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Produksi padi sawah tahun 2013 tercatat sebesar 793.337 ton dengan luas panen 131.851hektar. Produksi padi gogo 27.101 ton dengan luas panen 6.437 hektar. Luas panen tanaman jagung 3.538 hektar dan produksinya mencapai 20.844 ton.Tanaman ketela pohon berproduksi sebesar 126.123 ton dengan luas panen 5.055 hektar. Produksi ketela rambat di tahun 2013 sebanyak 4.272 ton dengan luas panen 344 Ha. Produksi kedelai sebesar 2.315 ton dengan luas panen 1.587 hektar, tanaman kacang tanah di tahun 2013 berproduksi sebanyak 1.951 ton dengan luas panen 1.364 hektar. Sementara produksi kacang hijau sebesar 2.258 ton dengan luas panen 1.773 hektar. Dari delapan komoditas ada empat komoditas yang mengalami kenaikan produksi yaitu padi sawah, jagung, ketela pohon dan ketela rambat dikarenakan luas tanamnya bertambah. Kenaikan keempat komoditas tersebut karena ada kenaikan luas panen yaitu untuk padi sawah luas panen tahun 2012 seluas 122.989 hektar naik menjadi 131.851 hektar, jagung dengan luas 3.310 hektar di tahun 2012 menjadi 3.538 hektar di tahun 2013, ketela pohon dengan luas 2.998 hektar di tahun 2012 menjadi 5.055hektar dan ketela rambat tahun 2012 seluas 307 hektar naik menjadi 344 hektar di tahun 2013. Disamping itu, faktor tersediannya jaringan irigasi (primer dan sekunder) juga turut berpengaruh terhadap pencapaian hasil produksi tanaman pangan di Kabupaten Cilacap. Panjang jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 mencapai 1.593.813 m2 (terdiri dari jaringan irigasi primer 1.528.075 m2 dan jaringan irigasi sekunder 65.738 m2). Sedangkan luas lahan sawah yang beririgasi pada tahun 2014 tercatat 69.866 Ha. Dengan demikian proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian di Kabupaten Cilacap mencapai 78,13% atau mencapai kinerja 100,54% dengan kategori Sangat Berhasil. Tabel 3.28. Data Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014 NO

JENIS DATA

2010

2011

2012

2013

2014*)

Jaringan Irigasi 1.

Kewenangan Propinsi Jateng 1. Panjang Jaringan Primer (m’) - Kondisi baik (m’)

-

-

8.744

8.744

-

-

-

1.865

1.865

- Kondisi rusak ringan (m’)

20%

20%

-

4.978

4.978

- Kondisi rusak berat (m’)

20%

20%

-

1.901

1.901

-

-

-

37.742

37.742

-

-

-

22.214

22.214


20%

20%

-

7.689

7.689


2. Panjang Jaringan Sekunder (m’) - Kondisi baik (m’)

2.

-

20%

20%

-

7.389

7.389

Kewenangan Kabupaten Cilacap

-

-

-

-

-

1. Panjang Jaringan Primer (m’)

-

-

159.045

1.528.075

1.528.075

- Kondisi baik (m’)

-

-

51.689,70

29.779

38.202

- Kondisi sedang (m')

-

-

10.736

18.147

30.562

20%

20%

57.767

251.496

313.256


70

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 - Kondisi rusak berat (m’) 2. Panjang Jaringan Sekunder (m’)

3.

20%

38.852,30

1.228.653

1.146.056

-

-

429.588,60

65.738

65.738

- Kondisi baik (m’)

-

-

135.012

17.125

19.721

- Kondisi sedang (m')

-

-

32.623

2.408

6.574


20%

20%

141.576

25.180

23.008


30%

25%

120.377,60

21.025

16.435

Luas Lahan Sawah Beririgasi (Ha)

-

1. Luas Lahan Sawah Irigas Teknis 2. Luas Lahan Sawah Irigasi Setengah Teknis 3. Luas Lahan Sawah Irigasi Sederhana 4. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 5. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi sedang

4.

20%

6. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak 7. Persentase Luas Irigasi Teknis terhada Luas Pertanian Padi Sawah Jumlah Cek Dam (Buah)

-

-

6.

-

20%

20%

1.668

44.670

44.670

20%

20%

3.576

3.451

3.451

25%

25%

16.501

21.745

21.745

-

-

-

1.793

1.793

20%

20%

-

3.451

3.451

30%

25%

-

16.501

16.501

0,33%

37,00%

37,00%

69,13%

69,13%

5

5

3

3 2 -

5

1. Kondisi baik

5.

-

3

2. Kondisi rusak ringan

30%

30%

2

3. Kondisi rusak berat Persentase luas irigasi teknis terhadap luas pertanian padi sawah

30%

30%

-

2 -

33,00%

37,00%

37,00%

40,00%

43,00

-

-

-

64.622

64.622

-

-

-

44.670

34.896

-

-

-

19.952

29.726

Daerah Irigasi Kab. Cilacap (Ha) 1. Total Luas Daerah Irigasi Kab. Cilacap 2. Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik 3. Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Rusak


3. Cakupan daerah yang teraliri listrik (%) Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten terluas di Jawa Tengah, dengan jumlah desa sebanyak 269 dan 15 kelurahan. Total jumlah rumah tangga pada tahun 2013 (Hasil sensus BPS) tercatat sebanyak 453.469 rumah tangga dengan jumlah penduduk mencapai 1.764.003 jiwa yang tersebar di 284 Desa/Kelurahan. Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga, SDA, ESDM Kabupaten Cilacap Tahun 2014, jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik/teraliri listrik sebanyak 389.582 KK dengan sumber daya listrik dari supplay PLN sebanyak 389.362 KK dan supplay dari listrik tenaga surya (khusus Desa di Kecamatan Kampung Laut) sebanyak 220 KK . Realisasi indikator kinerja sasaran cakupan daerah yang teraliri listrik di Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 mencapai 87,02% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 84%, atau dengan kata lain capaian kinerjanya adalah 103,5% (sangat berhasil). Tabel 3.29. Data Pelanggan Listrik di Kabupaten Cilacap 2011 - 2014 N O 1

JENIS DATA

2011

Jumlah Pelanggan Listrik dan /Kwh a. Jumlah Pelanggan (orang) b. Jumlah Daya (VA) c. Jumlah Pemakaian (Kwh) d. Jumlah Penjualan (Rp.)

362.257.850 VA/bulan 755.104.231 Kwh/tahun 471.589.849.105,00

2012

2013

2014*)

379.472,00

86.102,00

390.551,00

-

-

-

-

-

-

-

-

71

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 2 3

4 5 6

Prosentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik Rumah Tangga menggunakan listrik

82,10

86,47%

87,02%

379.572

386.322

389.582

a. Listrik PLN (KK)

-

379.472

386.102

389.362

b. Listrik Tenaga Surya (KK)

-

100

220

220

c. Listrik Tenaga Mikro Hidro (KK)

-

d. Listrik Tenaga Diesel (KK)

-

-

-

-

2

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

-

2

3

3

Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Unit) Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Unit) Jumlah Pembangkit Tenaga Diesel (unit)

7

Jumlah Potensi (lokasi) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Buah)

8

Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Unit) Persentase Rumah Tangga pengguna listrik

9

79,62

79,62

82,10

83,00

83,00


4. Cakupan daerah yang teraliri air bersih (%) Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan air bersih khususnya untuk air minum juga turut bertambah. Berdasarkan data dari DCKTR Kabupaten Cilacap Tahun 2014, total jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih tercatat sebanyak 466.542 KK yang tersebar di 284 Desa/Kelurahan. Dari jumlah tersebut, 33,50% air bersih disuplay dari Perusda PDAM Tirta Wijaya sedangkan sisanya menggunakan sumber-sumber air bersih (sumur, mata air) lainnya. Realisasi indikator kinerja sasaran cakupan daerah yang teraliri air bersih di Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 77,4%, atau dengan kata lain capaian kinerjanya adalah 98,71% (sangat berhasil). Tabel 3.30. Data Pengguna Air Bersih di Kabupaten Cilacap 2011 - 2014 N O

JENIS DATA

1

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (wil kota)

33.529

35.233

36.298

35.228

35.535

2

Persentase Rumah Tangga (RT) pengguna air 57,97 bersih/teraliri air bersih Persentase Rumah Tangga menggunakan Air Bersih 24,98 pada PDAM terhadap Penduduk Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih 268.600 (Kab.Cilacap) Volume Kebutuhan Rumah Tangga yang menggunaka 5.973.817 air minum PDAM (M3)

65,66

68,00

70,00

76,4

26,57

27,67

33,50

33,50

329.910

391.220

461.640

466.542

7.284.48 4

8.883.517

10.482.5 50

10.593.87 4

3 4 5

2010

2011

2012

2013

2014*)

Sumber : DCKTR Kabupaten Cilacap Tahun 2014

5. Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM ( % ) Salah satu prioritas pembangunan tahun 2014 di Kabupaten Cilacap adalah untuk mewujudkan perumahan/pemukiman yang layak huni bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan masyarakat Cilacap yang sejahtera secara merata. Berdasarkan data dari DCKTR Tahun 2014, jumlah rumah tinggal layak huni di Kabupaten Cilacap adalah 322.905 unit, sedangkan rumah tinggal tidak layak huni sejumlah 71.028 unit. Cakupan rumah dan pemukiman layak huni di Kabupaten Cilacap mencapai 78.93% sesuai target dalam RPJMD 87.7%. Dengan demikian realisasi indikator sasaran dimaksud, tercapai 90% atau sangat berhasil.

72


Tabel 3.31 Data Perumahan/Fasilitas Perumahan di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014 NO

JENIS DATA

2010

2011

2012

2013

2014*)

460.078

482.470

496.036

503.669

508.271

1. Jumlah Perumahan (Cor Beton )/ Permanen

209.986

220.659

227.328

229.407

231.490

2. Jumlah Perumahan Semi Permanen

122.014

128.016

131.683

133.507

134.725

Perumahan 1

Jumlah rumah tinggal

2

Type Tempat Tinggal (Buah) :

3. Jumlah Perumahan Tidak Permanen

128.078

133.795

137.025

140.755

142.056

3

Jumlah rumah tinggal layak huni (unit)

396.039

415.573

427.524

320.741

322.906

4

Jumlah rumah tinggal tidak layak huni (unit)

64.039

66.898

68.513

70.378

71.028

5

Luas perumahan kumuh (Ha)

37

39

40

39

39

6

Jumlah rumah kumuh (KK)

6.313

6.766

7.108

6.763

6.820

7

Luas pemukiman layak huni

33.529

35.233

36.298

36.360

36.687

8

Luas pemukiman

36.267

38.110

39.262

39.621

39.980

9

Jumlah rumah tinggal bersanitasi

33.529

35.233

36.298

36.630

36.962

10

Jumlah Tempat Ibadah

-

5.599

7.678

7.083

7.141

11

Jumlah pemakaman umum

26

26

26

26

26

12

Rasio tempat ibadah terhadap penduduk /1.000

4,25

4,68

4,68

4,82

4,86

13 14

Persentrase rumah tangga bersanitasi Rasio pemakaman umum per satuan penduduk

76,72

83,97

82,79

88,43

89,28

67.258

67.510

67.846

67.846,27

68.456,00

15

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) terhadap penduduk (per 1.000)

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

16

Rasio rumah layak huni (%)

77,68

77,27

78,09

82,23

92,7

17

Rasio permukiman layak huni

0,925

0,925

0,925

1,04

1,05

Sumber : DCKTR Kab.Cilacap 2014

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 13 program sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Perencanaan Tata Ruang 3. Program Pemanfaatan Ruang 4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 10. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 12. Program Pengembangan&PengelolaanJaringan Irigasi,Rawa &Jaringan Pengairan 13. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Sasaran 11 : Meningkatnya Kelestaria Lingkungan Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 11 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 77.5% dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.32.Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11 N o 1. 2

Indikator Kinerja Utama Prosentase penurunan lahan kritis ( %) Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik ( % )

%

Realisasi Tahun 2013 62.1

%

10

Satuan

Tahun 2014 Target

Realisasi

67.7

69.1

Capaian (%) 102.7

20

14.4

72

Kategori Sangat Berhasil Berhasil



20

72

73


1. Prosentase penurunan lahan kritis ( %) Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif atau lahan yang telah mengalami kerusakan secara fisik, kimia dan biologis bias, dan bisa dikatakan lahan yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Meskipun dikelola, produktivitas lahan kritis sangat rendah, bahkan dapat terjadi jumlah produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya pengolahannya. Lahan ini bersifat tandus, gundul, tidak dapat digunakan untuk pertanian karena tingkat kesuburannya sangat rendah. Prosentase penurunan lahan kritis di Kabupaten Cilacap menunjukkan keberhasilan, pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 102.7% (Sangat Berhasil) dari target yang telah ditetapkan 67.7%, realisasi tahun 2014 menunjukkan bahwa prosentase penurunan lahan kritis mencapai 69,1%. Dengan realisasi ini pula telah mencapai 90.80% dibandingkan dengan target pada akhir RPKMD tahun 2017.

Gambar 3.30.Foto Penyerahan 5.700 bibit pohon secara simbolis dari pertemina RU IV kepada Bupati Cilacap untuk mengurangi lahan kritis dalam acara Hari Menanam Pohon Indonesia yang diselenggarakan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kegiatan yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Penanaman 1 Milyar Pohon. 10 Desember 2014

Keberhasilan ini didukung adanya kesadaran masyarakat yang meningkat akan pentingnya penanganan lahan kritis, tersedianya bahan, sarana dan prasarana penurunan luasan lahan kritis, dukungan anggaran dan optimalnya peran serta kelompok masyarakat dalam penanganan lahan kritis.

Disamping keberhasilan sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa penyebab atau kendala dalam rangka penurunan prosentase lahan kritis yaitu adanya kekeringan karena kemarau panjang, genangan air yang terus menerus, erosi tanah dan pengolahan lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mengurangi lahan kritis adalah : a. Lahan tanah dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha lainnya. b. Erosi tanah perlu dicegah, usaha perluasan penghijauan tanah milik dan reboisasi lahan hutan. c. Perlu reklamasi lahan buatan bekas pertambangan d. Perlu adanya usaha kearah program kali bersih, pengolahan wilayah terpadu di wilayah lautan dan daerah aliran sungai. e. Menghilangkan unsur-unsur yang dapat mengganggu kesuburan lahan pertanian f. Pemupukan dengan pupuk Organik atau alami, yaitu pupuk kandang atau pupuk hijau secara tepat dan terus menerus.

2. Prosentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik ( %) Kabupaten Cilacap merupakan kota industri yang rentan terhadap pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu perlu upaya untuk mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Salah satunya dengan memperbanyak Luasan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada suatu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Undang-undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa pemerintah harus menyediakan RTH pada kawasan perkotaan paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan. Selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfir serta menunjang kelestarian air dan tanah. 74


Tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2014 dari target 20%, realisasi tahun 2014 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik mencapai 14.4% dengan capaian 72% dari target kinerja atau mencapai kinerja yang Sangat Berhasil. Realisasi 2014 ini mencapai 72% dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD tahun 2017. Keberhasilan ini didukung adanya Gambar 3. 31 Salah satu RTH di pusat kota beberapa hal yaitu Kualitas lahan untuk RTH yang meningkat, yang semula lahan/RTH yang tutupan vegetasinya kurang menjadi RTH yang tertanami penghijauan. Luasan lahan RTH meningkat dengan partisipasi pihak swasta terutama dalam pembuatan RTH berupa sabuk hijau, ditepi jalan dan perempatan /pertigaan jalan, kesadaran masyarakat yang meningkat akan pentingnya RTH, tersedianya bahan, sarana dan prasarana pengembangan RTH, seperti Bibit tanaman dan pupuk, tersedianya anggaran pemeliharaan RTH dan adanya metode pemeliharaan RTH yang tepat, yaitu melibatkan kelompok masyarakat serta terselenggaranya pelaksanaan Penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Salah satu bukti komitmen terhadap RTH yaitu diraihnya Trofi dan Piagam Raksaniyata, yang didukung oleh para pelaku usaha melalui kegiatan CSR dan seluruh komponen masyarakat mendukung peningkatan tutupan vegetasi dan penanaman pohon di wilayah Kabupaten Cilacap. Ruang lingkup penilaian Raksaniyata meliputi sejumlah aspek, di antaranya aspek fisik dengan parameter tutupan vegetasi dan keanekaragaman hayati, aspek manajemen meliputi pendanaan, kelembagaan, kebijakan, program, dan kegiatan, aspek peran serta masyarakat meliputi kearifan lokal, masyarakat, dan dunia usaha peduli lingkungan, serta aspek program dan kegiatan plus yang meliputi taman keanekaragaman hayati, perlindungan mata air, inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca, kajian risiko adaptasi perubahan iklim, dan pemulihan kerusakan pesisir. Gambar 3.32.Penyerahan trofi dan Piagam dalam program Menuju Indonesia Hijau (MIH) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan diterima oleh Wakil Bupati Cilacap Akhmad Edi Susanto pada peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) di Jakarta, 22 Desember 2014

Disamping keberhasilan sebagaimana tersebut diatas, sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan yang berdampak terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan yaitu tidak bertambahnya area Ruang Terbuka Hijau, yang ada hanya peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, keterbatasan data kualitas lingkungan dan SDM pengelola data lingkungan, penyelesaian izin lingkungan membutuhkan waktu relatif lama dan kecepatan penyelesaian tergantung dari konsultan penyusun dengan persyaratan yang cukup ketat. Strategi sebagai upaya pemecahan masalah yaitu : a. Dengan pembuatan taman bermain atau Ruang Terbuka Hijau dengan program satu 75


b.

taman satu RW, Pembuatan pengendali banjir dan Intrusi air laut yang berupa taman dan waduk system folder di komplek jalan Dr. Sutomo Cilacap.

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 11 (sebelas) program sebagai berikut : 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 10. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

C. PENCAPAIAN INDIKATOR LAINNYA 1.

Pencapaian Target MDGs

Analisis kondisi capaian MDG’s menjadi dasar dalam menyusun target-target capaian pertahun dan capaian tujuan MDG’s pada tahun 2015. Analisis capaian ini didasarkan pada indikator-indikator MDG’s yang telah ada. Data yang digunakan untuk menganalisis pencapaian tujuan MDG’s didasarkan pada data-data sekunder seperti Rencana Aksi Daerah Kabupaten Cilacap Untuk Percepatan Pencapaian Target MDG’s 2015, RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2012–2017, data-data dari BPS dan SKPD Kabupaten Cilacap. Berikut disampaikan kond isi pencapaian tujuan MDG’s Kabupaten Cilacap : Tabel 3.33. Target dan Capaian MDG’s Kabupaten Cilacap 2014

Indikator

Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014

Target Capaian Kinerja Tahun 2014

Target RPJMD Tahun 2017

SKPD / Pengampu

Status

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1A: Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk Dengan Tingkat Pendapatan Kurang Dari US$ 1 (PPP) Per Hari Dalam Kurun Waktu 1990-2015 Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Garis 18,11 15,24 13,00 11,00 Belum tercapai BPS Kemiskinan Nasional Indeks Kedalaman Kemiskinann 2,59 2,06* 2,15 1,5 Belum tercapai BPS Penduduk di atas garis kemiskinan 82,85 89,76* 85,90 88,94 Tercapai BPS Penduduk di bawah garis kemisknan 17,15 10,24* 14,11 11,06 Belum tercapai BPS Indeks Keparahan Kemiskinan 0,60 0,45* 0,49 0,31 Belum tercapai BPS Target 1B : Mewujudkan Kesempatan Kerja Penuh Dan Produktif Dan Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua, Termasuk Perempuan dan Kaum Muda Pertumbuhan PDRB per kapita tanpa Migas ADHK 5,27 5,08 5,43 5,67 Belum Tercapai BPS Pertumbuhan PDRB per kapita 4,05 4,69 4,63 5,51 Tercapai BPS Dinsosnakertr Daya serap lapangan kerja (Elastisitas 0,51 0,76 0,57 0,65 Tercapai ans Kesempatan Kerja) Dinsosnakertr Cakupan pekerja/buruh yang menjadi peserta 55,70 51,1 33,20 55,00 Tercapai ans Program Jamsostek Aktif (%) Dinsosnakertr Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,75 6,76 7,83 5,00 Belum tercapai Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan 0,90 71,4 40,0 60,0 Tercapai pelatihan berbasis masyarakat (%) Rasio angkatan kerja yang bekerja (%) atau 90,25 93,34 92,17 95,00 Tercapai Persentase penduduk yang bekerja Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 Prevalensi balita dengan berat badan rendah /

76

ans Dinsosnakertr ans Dinsosnakertr ans


Indikator

kekurangan gizi : Prevalensi balita gizi buruk (%) Prevalensi balita gizi kurang (%) Presentase Gizi Buruk Cakupan Pelayanan Anak Balita (%) Produktivitas padi (Kw/HA) Ketersediaan Protein dan Energi per Kapita Angka Kecukupan Gizi (%) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)

Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014

Target Capaian Kinerja Tahun 2014

Target RPJMD Tahun 2017

SKPD / Pengampu

Status

0,07 2,41 0,07 85,40

0,09 2,33 0,02 84,75

0,3 4,5 0,02 89,00

0,3 4,9 0,015 100,00

Belum tercapai Belum tercapai Tercapai Belum tercapai

DKK DKK DKK DKK

60,80 94,00

58,62 100,00

61,08 98,00

61,50 100,00

Belum tercapai Tercapai

DIPERTANAK DIPERTANAK

86,20

88,20

87,00

90,00

Tercapai

DIPERTANAK

Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) 86,00 Penguatan Cadangan Pangan 87,00 Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

89,00 86,00

87,00 89,00

89,00 91,00

Tercapai Belum tercapai

DIPERTANAK DIPERTANAK

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar Prosentase melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki : 99,34 ‐ Laki-laki 99,26 ‐ Perempuan Angka Melek Huruf diatas 15 tahun 91,48 96,61 Angka Rata-rata Lama Sekolah 6,86 7,10 Rasio Siswa SD terhadap anak Usia 7 – 12 tahun 98,19 99,00 Rasio Siswa SLTP terhadap anak sia 13–15 tahun 85,50 89,00 Angka Partisipasi Kasar SD 105,3 100,36 Angka Partisipasi Murni SD 90,85 93,35 Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

100 100 92,03 6,88 98,92 91,30 106,35 92,97

100 100 92,86 6,90 100 100 108,33 96,15

Belum tercapai Belum tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Belum tercapai Tercapai Tercapai

DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari 2015 Proporsi kursi yg di duduki wanita di DPRD (orang) 7 9 9 9 Tercapai Sekret DPRD BAPERMAS Indeks Pembangunan Gender (IPG) 58,41 60,69 58,81 59,41 Tercapai Indeks Pemberdayaan Gender (IGG)

68,15

55,17

68,45

68,9

Belum tercapai

PP,PA, KB BAPERMAS PP,PA, KB

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4A: Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015 Angka Kematian Balita (AKBa) / 1.000 kelahiran hidup (kh) Angka kematian bayi (AKB )/ 1.000 kh Persentase anak usia 1 th yang di imunisasi campak Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

10,14

11,09

10,50

9,80

Tercapai

DKK

9,30 101,80

9,46 100,43

9,30 95,00

9,00 95,00

Tercapai Tercapai

DKK DKK

90,7

90,54

90,7

91,0

Belum tercapai

DKK

21 45,02 2,83 100 97,00

Tercapai Belum tercapai Belum tercapai Belum tercapai Tercapai

DKK DKK DKK DKK DKK

100

Tercapai

DKK

Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990-2015 Angka kematian Ibu (AKI) 35 36 26 Bidan per 100.000 Penduduk 44,7 36,31 44,83 Bidan per Desa 2,76 2,26 2,79 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas(%) 97,40 85,86 94,00 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga 96,27 99,62 94,00 Kesehatan(%) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%) 95,34 95,56 95,00 Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

Cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi 72,77 73,45 74,4 77,00 Belum tercapai DKK peserta KB Aktif (%) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB 15,40 12,72 5,00 0,00 Tercapai DKK Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%) Cakupan Alat Kontrasepsi / Akseptor KB (%) 73,07 73,45 74,00 77,00 Belum tercapai DKK Angka Pernikahan Dini 0,75 14,93 0,65 0,50 Belum Tercapai DKK Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/ AIDS pada tahun 2015 yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun 79 100 <0,5 Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua Penemuan dan tata laksana kasus HIV/AIDS (VCT, CST, akses ARV, PMPCT) (%)

20

70

70

100

Tercapai

DKK

77

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Kondisi Realisasi Target Target Kinerja Capaian Capaian RPJMD SKPD / Indikator Awal Kinerja Kinerja Status Tahun Pengampu Tahun Tahun Tahun 2017 2012 2014 2014 Target 6C: Menegendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015 Proporsi kasus tuberculosis yang berhasil di obati 92,00 96,00 90,00 90,00 Belum tercapai DKK dalam program DOTS ( success rate ) (%) Angka penemuan kasus malaria per 1.000 0,015 0,013 < 1,00 < 1,00 Tercapai DKK penduduk Cakupan Penanganan Penderita Penyakit TBC 100 100 100 100 Tercapai DKK BTA+ (%) Penyakit lainnya Angka kesakitan DBD per 100.000 Penduduk 1,2 2,5 <2 <2 Tercapai DKK Angka kematian DBD (%) 0,9 1,3 <1 <1 Belum tercapai DKK Penderita DBD yang ditangani (%) 100 100 100 100 Tercapai DKK Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang 100 100 100 100 Tercapai DKK Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 Jam (%) Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta pengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang Meningkatnya jumlah rumah dan pemukiman layak 77,70 78,93 87,7 102,7 Tercapai DCKTR huni sesuai SPM (%) Berkurangnya luasan permuliman kumuh di 20,00 15,00 15,00 10,00 Tercapai DCKTR kawasan perkotaan Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik sesuai 7,00 15,00 15,00 20,00 Tercapai DCKTR SPM (%) Luas lahan sawah lestari (HA) 59.000 54.000 59.000 59.000 Emisi Gas Buang (CO2), ton 30.894.708 32.495.032 32.495.032 34.895.518 Tercapai BLH Prosentase penurunan emisi gas buang 12,39 16,78 16,78 21,98 Tercapai BLH Kerusakan hutan yang direhabilitasi (HA) 33.262,5 1.571 1.500 40.862,5 Tercapai DISHUTBUN Target 7B : Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang siginfikan pada 2010 Persentase Lahan Kritis yang direhabilitasi 62,10 67,70 67,70 76,10 Tercapai BLH Kawasan lindung terhadap luas daratan (%) 0,48 0,001 0,566 0,802 Belum Tercapai DISHUTBUN Laju konservasi lahan (%) 0,014 0,014 0,014 Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 Proporsi penduduk yg menggunakan air minum PDAM 27,17 31,11 31,11 37,02 Tercapai DCKTR Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih 65,66 68,00 70,00 80,00 Belum Tercapai DCKTR Persentase Rumah Tangga ber sanitasi 57,36 61,58 61,58 67,91 Tercapai DCKTR Target 7D : Mencapai peningkatan yang sidnifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan (%)

20

15

15

10

Tercapai

DCKTR

Tujuan dan target MDG’s di Kabupaten Cilacap : 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Tujuan ke satu MDGs difokuskan kepada upaya menanggulangi kemiskinan dan kelaparan yang terdiri dari tiga target terkait dengan penurunan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan penanggulangan kelaparan. Secara umum pada tujuan ini terdapat beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu : a. Persentase tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskian nasional, Indeks kedalaman kemiskinan, Penduduk di bawah garis kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan merupakan tantangan berat yang memerlukan perhatian khusus. b. Pertumbuhan PDRB per kapita tanpa migas dan Tingkat pengangguran terbuka. Ini menunjukkan bahwa pemertaan pendapatan dan tingkat pengangguran masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dari Pemkab Cilacap. c. Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang, Cakupan pelayanan anak balita, produktivitas pasi dan penguatan cadangan makanan, masih memerlukan penanganan yang lebih seriuas dalam rangka mengantisipasi terjadinya penduduk 78


(balita) yang kurang gizi dan kelaparan. 2.

Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Tujuan ke dua mencapai pendidikan dasar untuk semua, dimaksudkan sebagai upaya menjamin bahwa pada tahun 2015 semua anak-anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Indikator pada tujuan ke dua yang masih menjadi perhatian serius adalah : Prosentase melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki- laki dan Rasio siswa SLTP terhadap anak usia 13-15 tahun. Dari target yang dicanangkan pada tahun 2014, ternyata penanganan melek huruf di Kabupaten Cilacap sudah cukup bagus yaitu sudah mencapai sebesar 99,34% dan 99,26%. Sedangkan rasio siswa SLTP terhadap anak usia 13–15 tahun dengan terget 2014 sebesar 91,30% sudah terealisasi sebesar 89,00%.

3.

Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan ke tiga dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan terget menghilangkan ketimpangan gender, mempunyai tiga indikator. Dari ke tiga indikator masih terdapat satu indikator yang belum tercapai, yaitu Indeks pemberdayaan gender dengan target tahun 2014 sebesar 68,45% baru terealisasi sebesar 55,17%.

4.

Menurunkan Angka Kematian Anak Tujuan ke empat dimaksudkan untuk menurunkan angka kematian anak, dengan target mengurangi Angka Kematian Balita (AKBa) sebesar dua per tiganya, mempunyai empat indikator, dan terget yang belum tercapai pada tahun 2014 adalah angka kelamgsungan hidup bayi, dimana antara target dan realisasinya hanya terpaut 0,16% dan diharapkan tahun 2015 kelangsungan hidup bayi dapat lebih ditingkatkan.

5.

Meningkatkan Kesehatan Ibu Tujuan ke lima difokuskan kepada upaya meningkatkan kesehatan ibu dengan target menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015. Pada target ke lima ini terdapat sepuluh indikator, dan yang sudah tercapai baru empat indikator, sedangkan enam indikator lainnya belum dapat tercapai. Indikator yang masih belum tercapai dan perlu perhatian serius adalah Bidang per desa, Cakupan pelayanan ibu nifas, Cakupan pasangan usia subur, Cakupan alat kontrasepsi dan pengendalian pernikahan dini.

6.

Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya Tujuan ke enam difokuskan kepada upaya memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya dengan tiga target yaitu : (1) Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS pada 2015 yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015, (2) Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV DAN AIDS bagi semua, dan (3) Mengendalikan penyakit penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015. Indikator pada tujuan enam yang masih masih belum tercapai dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius adalah kasus tuberculosis yang berhasil diobati dalam program DOTS danangka kematian Demam Berdarah.

7.

Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan ke tujuh difokuskan kepada upaya memastikan kelestarian lingkungan hidup, mempunyai empat target: (1) Memadukan prinsip - prinsip pembangunan berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang, (2) Menanggulangi kerusakan keaneka ragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010, (3) Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 dan (4) Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh

79


pada tahun 2020. Indikator pada tujuan tujuh yang masih belum tercapai dari target MDGs 2014 adalah Kawasan lindung terhadap luas daratan dan Persentase rumah tangga pengguna air bersih, sedangkan Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan belum terdukung dengan data. 2.

Pencapaian Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada Tahun 2014 Indeks Harapan Hidup (IHH) Kabupaten Cilacap mencapai 77,72 tahun. Angka tersebut masih sama dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 77,72 tahun, tetapi bila dibanding tahun 2012 sebesar 76,87 masih lebih Gambar 3.33. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2012-2014 tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Cilacap sudah baik dan perlu untuk terus di tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yaitu suatu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kondisi IPM di Kabupaten Cilacap dari tahun 2012-2013 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 sebesar 72,77 menjadi 73,34 pada tahun 2013. 3.

Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kesetaraan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih relatif cukup rendah. Solusi yang dilakukan diantaranya yaitu dengan memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG di Kabupaten Cilacap serta melaksanakan sosialisasi dan diklat tentang PUG bagi stakeholder . 4.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM )

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM). Dari 15 (lima belas) SPM yang wajib dilaksanakan/diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Cilacap sejak tahun 2012 telah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan dan Rencana Pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sejalan dengan perubahan regulasi SPM Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui kementerian teknis terkait, maka regulasi penerapan SPM di Kabupaten Cilacap juga turut mengalami perubahan dengan menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2014. Hasil capaian indikator SPM di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 dari 15 (lima belas) SPM yang telah diterapkan berdasarkan Perbup Nomor 85 Tahun 2014 mencapai angka 85,62%. Dengan demikian kinerja pencapaian SPM di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 masuk dalam kategori Sangat Berhasil. 80


Tabel 3.34.Capaian Indikator SPM di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 No

1 2 3 4 5

SPM

JUMLAH INDIKATOR

TARGET REALISASI CAPAIAN RATA‐RATA (RATA‐RATA)

11 3 7 18 8

74.32 26.33 61.03 78.73 80.95

76.58 72.94 52.4 86.79 70.87

103.04 277.02 85.86 110.24 87.55

6 7

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri SPM Bidang Perumahan Rakyat SPM Bidang Sosial SPM Bidang Kesehatan SPM Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksua pada anak dan remaja dan Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan SPM Bidang Lingkungan Hidup SPM Bidang Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera

4 9

100 55.82

100 42

100.00 75.24

8

SPM Bidang Pendidikan Dasar

27

76.67

71

92.60

9 10 11 12 13 14 15

SPM Bidang Ketenagakerjaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SPM Bidang Ketahanan Pangan SPM Bidang Kesenian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika SPM Bidang Perhubungan Daerah SPM Bidang Penanaman Modal

7 16 7 7 6 26 7

50.71 53.46 78.57 61.43 100 45.5 100

56.22 49.36 94.36 208.01 104.57 99.03 100

110.87 92.33 120.10 338.61 104.57 217.65 100.00

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

M

anajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Penyerapan belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 89,11%, sedangkan rata-rata pencapaian sasaran sebesar 85,91%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja belum efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 90,56%, sedangkan realisasi untuk program/ kegiatan pendukung sebesar 88,25%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang semakin Merata (96.21%) sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatknya Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (37.61%). Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :

81


Tabel 3.35. Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2014

N 0

Sasaran Strategis

Kinerja

73.18

73.34*

100.80

178.105.042.400

66.984.865.641

Capaian (%) 37,61

WTP

WDP

66.67

34.565.699.000

29.479.221.215

85,28

tinggi

tinggi

100

CC (cukup baik )

CC (cukup baik )

100

Target

1


1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Pendidikan Non Formal 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 12. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2


1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 6. Program Pengembangan Data/Informasi 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 16. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Anggaran

Program Realisasi Capaian ( %)

Target

Realisasi

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 N 0

Kinerja

Sasaran Strategis

Anggaran

Program Target

Realisasi Capaian ( %)

Target

Realisasi

Capaian (%)

Pelaksanaan Kebijakan KDH 17. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3

4



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 13. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 15. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 16. Program Lingkungan Sehat Perumahan

92.03

91.97

99.93

6.88

7.01

102.62

9.30

9.46

98.28

26

36

61.54

77.71

71.63

92.18

0.03

0.09

-100

83

135.102.417.400

53.482.263.111

39,59

217.488.752.900

164.393.504.111

75,59

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Kinerja

N 0

Sasaran Strategis

5


1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah 4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

6


1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 4. Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 7. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 12. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 13. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 14. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 15. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 16. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 17. Program Peningkatan Produksi Peternakan

Anggaran

Program Target


Target

Realisasi

Capaian (%)

7.83

6,76

113.67

4.890.559.000

4.379.518.132

89,55

89

89.4

100.45

54.803.695.700

51.158.716.298

93,35

98

100

102.04

98

100

102.04

84

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Kinerja

N 0

Sasaran Strategis

7


1. 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasI


1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 12. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

8

9


Anggaran

Program Target

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 6. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8. Program Transmigrasi Regional


Target

Realisasi

Capaian (%)

82.23

80.9

98.38

18.554.962.000

16.022.605.950

86,35

0.2787

0.3700 *

67.24

214.871.731.300

203.657.606.770

94,78

2.15

2.06*

104.19

0.49

0.43*

112.24

4.63

4.53

97.84

14.11

15.24*

91.99

3.266.500.000

3.142.702.428

96,21

85

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 N 0

Sasaran Strategis

10


11


Kinerja

Anggaran

Program Target 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Perencanaan Tata Ruang 3. Program Pemanfaatan Ruang 4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan& Pemanfaatan Tanah 6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 10. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan &Jembatan 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 13. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 10. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


51.75

51.85

100.19

77.71

78.13

100.54

84

87.02

103.60

77.4

76.4

98.71

92.7

92.7

100.00

65.1

69.1

106.14

20

18.2

91.00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

86

Target

Realisasi

Capaian (%)

287.355.674.300

245.159.597.145

85,31

16.406.246.400

15.196.933.175

92,63


BAB IV PENUTUP ¾

¾

¾

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 secara keseluruhan sangat berhasil dengan nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 88.5%. Adapun berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 23 indikator (83.33% ) dikategorikan "sangat berhasil", 1 indikator (3.703%) dikategorikan "Berhasil", 2 indikator (7.405 %) dikategorikan "Cukup Berhasil", dan 1 indikator (3.703%) dikategorikan " Tidak berhasil". Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja instansional yang ditunjukan oleh seluruh SKPD Kabupaten Cilacap yaitu ; Dinas, Lemtekda, Setda, Sekretariat DPRD, Kecamatan, dan Kelurahan yang telah memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Cilacap 2012-2017 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten CIlacap Tahun 2014.nilai rata‐rata capaian kinerja sasaran strategis dari 11 sasaran strategis adalah 88.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Capaian dari 11 (sebelas) sasaran strategis, sebanyak 7 sasaran (63.64%) dengan kategori Sangat Berhasil. Sebanyak 4 sasaran (36.36%) dengan kategori Berhasil. Capaian indikator kinerja utama dari 27 indikator kinerja utama adalah 23 indikator kinerja utama atau (83,33% ) dikategorikan sangat berhasil, 1 indikator (3.703%) dikategorikan "Berhasil", 2 indikator (7.405 %) dikategorikan "Cukup Berhasil", dan 1 indikator (3.703%) dikategorikan " Tidak berhasil".

Disadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan menyangkut sumber daya yang ada di Pemerintah Kabupaten Cilacap, maka Rencana Kinerja Tahun 2014 belum sepenuhnya dapat terealisir sesuai target yang telah ditetapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Tetapi mengingat persentase indikator kinerja sasaran yang tidak berhasil tersebut sangatlah kecil (11.11% ), maka dapat dikatakan hal tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian target kinerja tahun 2014 secara keseluruhan. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 khususnya untuk Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Bupati Cilacap 060/1314/11/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cilacap Nomor 166/11/Tahun 2014 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.


Lampiran I.

Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor 060/54/11/2015 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahun 2014 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten CIlacap Tahun 2015;

II.

Pernyataan Telah Direview

II.

Penghargaan dan Piagam Penghargaan yang diraih Kabupaten Cilacap Tingkat Nasional Tahun 2014 :

1.

Sertifikat Wahana Tata Nugraha atas keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan Wahana Tata Nugraha tahun 2014. Penghargaan “WAHANA TATA NUGRAHA” Penghargaan Keberhasilan dalam Penataan Transportasi Perkotaan dari Kementerian Perhubungan

2.

Penghargaan Trophy Adipura Tingkat Nasional untuk Kategori Kota Sedang. Piagam “ ADIPURA”

Dari Kementerian Lingkungan Hidup RI, atas upaya terbaik dalam

meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan, 3.

Trofi dan Piagam Raksaniyata dari Kementrian Lingkungan Hidup, diberikan kepada Kabupaten yang dinilai memiliki kinerja yang sangat baik dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan, dan pengendalian perubahan iklim.

4.

Penghargaan Menteri Pekerjaan Umum atas Pencapaian Kinerja terbaik ke-2 Tahun 2014 sub bidang Cipta Karya Penyelenggaraan Pemukiman Kategori kabupaten

5.

Tanda Kehormatan Bakti Koperasi dan UMKM Tahun 2014 dari Kemenkop dan UKM RI kepada Bupati Cilacap Tatto Suwanto Pamuji, H. Casan Hasan Ashari, SE (Manajer KUD Triwijayasari Kab Cilacap), H. Sundoro Ribudhy, S.St (Ketua Koperasi Pekerja Pertamina Wijaya Kusuma Kab Cilacap )

6.

Penghargaan sebagai

Badan

Publik kategori KELEMBAGAAN dalam

ketaatan

melaksanakan keterbukaan informasi publik tahun 2014. 7.

Penghargaan sebagai Badan Publik kategori PELAYANAN INFORMASI PUBLIK dalam ketaatan melaksanakan keterbukaan informasi publik tahun 2014.

8.

Juara 3 Kinerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kebun Bibit Rakyat (RHL–KBR) Tingkat Balai Pengelolaan DAS Cimanuk–Citanduy (Tingkat Regional).

9.

Juara 1 Bupati Peduli Penanaman Satu Milyar Pohon (Tingkat Provinsi Jawa Tengah);

88

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014

Recommend Documents