BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 2012

1. 2. 3.

2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

2015

2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

2013

2. 3. 4. 5.

Peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana wilayah. Peningkatan pendapatan daerah yang berpihak pada masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam mendukung program Bali Deso Mbangun Desa dan Bangga mBangun Desa. Peningkatan SDM baik aparatur maupun masyarakat. Penurunan Angka Kemiskinan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan SDM Peningkatan Pendapatan Daerah Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Pemanfaatan SDA Secara Berkelanjutan Peningkatan Upaya Penegakan Hukum Meningkatkan pembangunan yang semakin merata, dan meningkatkan infrastruktur pada wilayah tertinggal dan perbatasan melalui infrastuktur yang memadai Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Memberdayakan masyarakat melalui sektor pertanan dalam arti luas dan UMKM Meningkatkan kualitas SDM dan Demokratisasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik Meningkatkan kualitas LH secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dalam arti luas dan UMKM Peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan demokratisasi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ Akuntabilitas Kinerja berisi : kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai A. Pengukuran Kinerja untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, B. Capaian IndikatorUtama hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan Tahun 2014 prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan C. Evaluasi dan Analisis menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan Capaian Kinerja telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan D. Pencapaian Kinerja layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh Lainnya E. Akuntabilitas anggaran masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban F. Akuntabilitas Kinerja terhadap Anggaran program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. 36

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 A. PENGUKURAN KINERJA Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Cilacap dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut : 1.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus : Realisasi

Capaian indikator kinerja =

x 100% target

2.

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus : Target - ( Realisasi -Target )

Capaian indikator kinerja =

x 100% Target Atau

( 2x Target) - Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Target

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu : Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal

Predikat / Kategori

>85

Sangat Berhasil

51 s.d. < 70

Cukup Berhasil

70 s.d. <85 < 51

Berhasil

Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian 37

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut. Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian Sasaran =

x 100% Jumlah indikator kinerja sasaran

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil

:

92.5

Cukup Berhasil

:

60.5

Berhasil

Tidak Berhasil

: :

77.5 25.5

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Secara umum Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melaksanakan Capaian Indikator tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kinerja Utama Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Cilacap 060/28/11/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cilacap Nomor 166/11/Tahun 2014 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Cilacap Tahun 2014 sebagai berikut : N 0

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA

Tahun 2014

Capaia n 2013

Target

Realisasi

Capaian

Kategori

Target Akhir RPJMD Tahun 2017 74.43

%

100.80

73.18

73.34*

100.22

Sangat Berhasil

Opini pemriksaan BPK

Opini

WDP

WTP

WDP

-

Tidak Berhasil

WTP

Nilai EKPPD

Nilai

100

tinggi

tinggi

100

Sangat Berhasil

tinggi

1

Indeks Pembangunan Manusia ( %)

2 3

Satu an

38


CC ( cukup baik )

100

Sangat Berhasil

B ( Baik )

100

CC ( cukup baik ) 92.03

95.61

103.89

Sangat Berhasil

92.86

Tahu n

100

6.88

7.10

103.19

Sangat Berhasil

6.9

Angka Kematian Bayi (AKB).

Angk a

100

9.30

9.46

98.28

Sangat Berhasil

9.00

8

Angka Kematian Ibu (AKI).

Angk a

100

26

36

61.54

Cukup Berhasil

21

9

Usia Harapan Hidup

Tahu n

92.68

77.71

77.72

100.01

Sangat Berhasil

78.97

10

Presentase Gizi Buruk

%

100

0.02

0.02

100

Sangat Berhasil

0.015

11

Angka Pengangguran ( % )

%

100

7.83

6,76

113.67

Sangat Berhasil

5

12

penguatan cadangan pangan pokok %

%

100

89

86

96.63

Sangat Berhasil

95

13

Ketersediaan energi per kapita

%

98

98

98

100

Sangat Berhasil

100

14

Ketersediaan protein per kapita

%

98

98

98

100

Sangat Berhasil

100

15

Persentase koperasi aktif

%

100

82.23

82.40

100.21

Sangat Berhasil

83.97

16

Indeks Gini

Point

78.21

0.2787

0.3700

67.24

Cukup Berhasil

0.2032

17

Indeks kedalaman kemiskinan

Point

113.08

2.15

2.06

104.19

Sangat Berhasil

1.5

18

Indeks keparahan kemiskinan

Point

120.37

0.49

0.46

106.12

Sangat Berhasil

0.31

19

Pertumbuhan PDRB per kapita

%

120.05

4.63

4.69

101.3

Sangat Berhasil

5.51

20

prosentase penduduk miskin

%

99.21

14.11

15.24

91.99

Sangat Berhasil

11.06

21

Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total panjang Proporsi jalan jaringan irigasi terhadap

%

100

51.75

51.85

100.19

Sangat Berhasil

60

%

100

77.71

78.13

100.54

Sangat Berhasil

78.97

5 6 7

22

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda

Nilai

100

%

Rata-rata Lama Sekolah

Angka Melek Huruf

luas lahan budidaya pertanian ( tersier sekunder primer ) 23

Cakupan daerah yang teraliri listrik (%)

%

100

84

87.02

103.60

Sangat Berhasil

90

24

Cakupan daerah yang teraliri air bersih (%)

%

100

77.4

76.4

98.71

Sangat Berhasil

80

25

Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM ( % )

%

100

87.7

78.93

90

Sangat Berhasil

100

26

Prosentase penurunan lahan kritis ( %)

%

100

67.7

69.1

102.7

Sangat Berhasil

76.1

27

Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik ( % )

%

100

20

14.4

72

Berhasil

20

* Angka Sementara BPS Februari 2015

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 27 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 23 indikator (85.19%) dikategorikan "sangat berhasil", 1 indikator (3.703%) dikategorikan "Berhasil", 2 indikator (7.405 %) dikategorikan "Cukup Berhasil", dan 1 indikator (3.703%) dikategorikan " Tidak berhasil". Berarti masih terdapat indikator yang capaiannya belum sesuai apa yang diharapkan sehingga perlu adanya perhatian pada tahun berikutnya.

39

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014

Capaian Kinerja Sasaran

N 0

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata-rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data kelompok, maka dari 11 sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2014

SASARAN STRATEGIS

Jumlah Indikator

Ratarata

Rincian Kategori untuk indikator

Kategori

Tidak Cukup Berhasil Berhasil 1< 51 51s.d.< 70 0 0

Berhasil Sangat 70s.d.<85 Berhasil >85 0 1

1

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1

92.5

Sangat Berhasil

2

Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan individu Meningkatnya daya serap lapangan kerja

3

70.17

Berhasil

1

0

0

2

2

92.5

0

0

0

2

4

84.5

Sangat Berhasil Berhasil

0

1

0

3

1

92.5

Sangat Berhasil

0

0

0

1

6

Terpeliharanya ketahanan pangan

3

92.5

Sangat Berhasil

0

0

0

3

7

Meningkatnya peranan UMKM dalam perekonomian

1

92.5

Sangat Berhasil

0

0

0

1

8

Meningkatnya pendapatan perkapita secara berkelanjutan Menurunnya tingkat kemiskinan

4

76.5

Berhasil

0

1

0

3

1

92.5

Sangat Berhasil

0

0

0

1

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang semakin merata Meningkatnya kelestarian

5

92.5

Sangat Berhasil

0

0

0

5

2

77.5

0

0

1

1

2

2

0

23

3 4 5

9 1 0 1 1

Berhasil

lingkungan Rata-rata Capaian Sasaran Strategis

88.5

Sangat Berhasil

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 88.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Capaian dari 11 (sebelas) sasaran strategis, sebanyak 7 sasaran (63.64%) dengan kategori Sangat Berhasil. Sebanyak 4 sasaran (36.36%) dengan kategori Berhasil. .

Capaian kinerja menurut Misi

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja sasaran menurut misi, maka dari 27 indikator kinerja sasaran menurut misi sebagai berikut :

Tabel 3.4 Persentase Kategori capaian indikator kinerja sasaran menurut misi

40


No 1

2

3

4

5

MISI / Kategori

Persentase

MISI 1

1

100

Sangat Berhasil

1

100

Berhasil

-

-

Cukup Berhasil

-

-

Tidak Berhasil

-

-

MISI 2

3

100

Sangat Berhasil

2

66.67

Berhasil

-

-

Cukup Berhasil

-

-

Tidak Berhasil

1

33.33

MISI 3

6

100

Sangat Berhasil

5

83.33

Berhasil

-

-

Cukup Berhasil

1

16.67

Tidak Berhasil

-

-

MISI 4

4

100

Sangat Berhasil

4

100

Berhasil

-

-

Cukup Berhasil

-

-

Tidak Berhasil

-

-

MISI 5

1

100

Sangat Berhasil

1

100

Berhasil

-

-

Cukup Berhasil

-

-

Tidak Berhasil 6

Jumlah Indikator

-

-

MISI 6

12

100

Sangat Berhasil

10

83.34

Berhasil

1

8.33

Cukup Berhasil

1

8.33

Tidak Berhasil

-

-

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut : Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

41


N o

1.

Indikator Kinerja Utama

Indeks Pembangunan Manusia ( %)

Satuan

%

Tahun 2014

Realisasi Tahun 2013

Target

Realisasi

Capaian (%)

73.34

73.18

73.34*

100.22

Kategori

Sangat Berhasil

Target Tahun 2017

Realisasi s.d. 2014 terhadap target 2017 ( %)

74.43

98.53

Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Akhir-akhir ini hasil-hasil pembangunan dirasakan terdapat suatu kesenjangan (gap) yang cukup besar antara pembangunan fisik dan pembangunan di bidang manusia. Padahal keberhasilan pembangunan dibidang manusia juga akan menguatkan sendi-sendi perekonomian secara meyeluruh, karena pembangunan manusia yang baik mempunyai side efect ke berbagai bidang. Side effect yang dimaksud adalah efek penyebaran yang ditimbulkan dari suatu kegiatan yang berdampak pada kegiatan lain karena kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lain, misalnya keberhasilan dibidang pendidikan akan meningkatkan pendapatan masyarakat. IPM adalah indikator yang mencerminkan keberhasilan Pemerintah atas layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yeng terdiri atas 3 indeks, yaitu : 1. Indeks harapan hidup, sebagai perwujudan dimensi umur panjang dan sehat (longevity) 2. Indeks pendidikan, sebagai perwujudan dimensi pengetahuan (knowledge) 3. Indeks standar hidup layak, sebagai perwujudan dimensi hidup layak (decent living).

Tabel 3.6. Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kab Cilacap Tahun 2009-2013 TAHUN

Indeks Harapan Hidup

Indeks Pendidikan

Indeks Pengeluaran

IPM (%)

2009

75,82

75,12

63,20

71,39

2010

76,37

75,41

63,41

71,73

2011

76,87

76,23

63,92

72,34

2012

77,38

76,25

64,67

72,77

2013

77,72

77,00

65,30

73,34

Sumber : Buku Indikator Pembangunan Cilacap 2014

Menurut hasil perhitungan hasil Susenas (tabel 3.5), pada tahun 2014 IPM Kabupaten Cilacap sebesar 73,34 ( data sementara ) masih dibawah IPM Jawa Tengah (74,05). Kabupaten CIlacap berada pada peringkat 21 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan masih di bawah IPM Nasional. Selama periode 2009 hingga 2013, nilai IPM Kabupaten Cilacap meningkat sekitar 1,95. Pencapaian hasil IPM merupakan hasil pencapaian jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM pada prisipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), semakin meningkat intelektual (bidang pendidikan) dan semakin meningkatnya kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain ; semakin bertambahnya usia harapan hidup penduduk, meningkatnya 42

Gambar 3.1. Perbandingan IPM Kab.Cilacap, IPM Prov. Jawa Tengah, dan IPM Nasional 20112-2013 Sumber : RKPD Prov. Jateng 2015 ; Jawa Tengah Dalam Angka 2014

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk pada usia > 15 tahun ke atas, dan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk.

Meskipun dinilai sangat berhasil, namun masih dijumpai beberapa kendala antara lain ; masih tingginya Angka Buta Buruf ( per 2013 sesuai susenas masih 8%), masih banyaknya siswa yang putus sekolah/DO, masih banyaknya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya PHBS. Untuk itu Pemkab Cilacap mempunyai Strategi/Upaya pemecahan masalah yaitu :  Diperlukan kebijakan konkrit yang mendukung langsung pada upaya pemberantasan buta huruf dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti menekan angka putus sekolah melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah ) dan BSM ( Beasiswa Siswa Miskin); mensukseskan wajib belajar 9 tahun; mendorong lembaga pendidikan non formal untuk menciptakan iklim pembelajaran yang lebih kompetitif;  Perluasan pendidikan vokasi sekolah menengah;  Meningkatkan peran aktif pihak swasta, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan masyarakat dalam pembangunan lapangan kerja seluas-luasnya;  Memperluas kesadaran masyarakat akan pentingnya program PHBS; Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 12 program sebagai berikut : 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Pendidikan Non Formal 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 12. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Sasaran

2 :

Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 70.17% dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.7. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 N o


Satuan


Tahun 2014

Target

Realisasi -

1.

Opini pemriksaan BPK

Opini

WDP

WTP

2

Nilai EKPPD

Nilai

tinggi

tinggi

C ( Cukup )*

CC ( cukup baik )

3

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda

Nilai

tinggi CC ( cukup baik )

Capaian (%) -

100 100

Kategori Tidak Berhasil Berhasil Sangat

WTP

Realisasi s.d. 2014 terhadap 2017 ( %) 66.67

tinggi

100

Target Tahun 2017

Berhasil Sangat Berhasil

B( Baik )

75

1. Opini Pemeriksaan BPK Sasaran ke-2 meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government) salah satu indikatornya dapat dilihat dari hasil penilaian atas laporan keuangan 43

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 yang dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang objektif dapat dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari aspek pengelolaan keuangan.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberi Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan capaian yang belum berhasil. Target yang ditetapkan dalam mendukung sasaran meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi realisasinya Pemerintah Kabupaten Cilacap mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2013 Pemerintah Kabupaten Cilacap mendapat opini WDP. ( BPK-RI belum mengeluarkan opini untuk tahun 2014 ). Hal ini dimotivasi pula oleh Pemerintah Provinsi yang sudah mendapat WTP tahun 2013-2014. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tidak tercapainya opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) antara lain pengelolaan dan penyajian Aset Tetap dalam Neraca Daerah yang belum memadai, penyajian nilai persediaan dalam neraca yang tidak diyakini kewajarannya dan belum optimalnya pengendalian internal di masing-masing SKPD.

Berdasarkan hambatan-hambatan sebagaimana diuraikan di atas, maka strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap antara lain : 1. Berupaya untuk membenahi dan menyelesaikan proses inventarisasi Aset milik Pemerintah Daerah yang selama ini masih banyak masalah 2. Melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan baik dalam bidang Penatausahaan keuangan maupun perbaikan Sistem Pengendalian Intern. 2. Nilai EKPPD Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan adalah suatu proses pengumpulan dan analisi data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2012, nilai EKPPD yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam kinerja penyelenggaraan 2010 pemerintah adalah tinggi. Hal ini menunjukkan pada tahun 2012 tersebut kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah baik, oleh karenanya target yang ingin 2011 dicapai pada tahun 2013 dan 2014 yang hasil penilaiannya sampai saat ini belum ada tentu Pemerintah Kabupaten Cilacap ingin mempertahankan kondisi Gambar 3.2 Grafik Nilai EKPPD Kab. Cilacap 2010-2012 tersebut sebagai upaya untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya derajat pemerintah yang bersih dan akuntabel (clean government) 44


3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data hasil evaluasi selama tahun 2012 sampai tahun 2014 menunjukkan bahwa hasil evaluasi yang diperoleh dapat dilihat dari tabel berikut : No a. b. c. d. e.

Tabel 3.8 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komponen yang dinilai

Bobot

Perencanaan Kinerja 35 Pengukuran Kinerja 20 Pelaporan Kinerja 15 Evaluasi Kinerja 10 Capaian Kinerja 20 Nilai hasil Evaluasi 100 Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Nilai 2012

Nilai 2013

Nilai 2014

12,30 7,70 7,38 0,54 11,36 39,28 C

17,53 9,11 7,31 1,32 8,78 44,04 C

19,01 10,78 8,07 4,78 9,41 52,05 CC

Dari data sebagaimana dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi atas target yang telah ditetapkan capaiannya adalah berhasil. Pencapaian nilai CC ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang nilainya adalah C. Adapun nilai hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 3 tahun terakhir ( 2012-2014 ) adalah B ( Baik ). Sementara Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah belum ada yang mencapai nilai B. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian keberhasilan Pemerintah kabupaten Cilacap antara lain karena telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya serta berupaya meningkatkan kapasitan sumber daya manusia penyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Meskipun capaian realisasi sudah sesuai dengan yang ditargetkan, akan tetapi masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dan disempurnakan lagi. Beberapa strategi untuk mendukung upaya penyempurnaan antara lain sebagai berikut : a. Perencanaan Kinerja 1) Melakukan review dan perbaikan terhadap RPJMD, Renstra SKPD dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Daerah dan SKPD khususnya terkait dengan kualitas tujuan/sasaran strategis yang belum berorientasi hasil (outcome) dan kualitas indikator kinerja yang baik 2) Melakukan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target kinerja dalam PK Pemda dan SKPD dan memanfaatkan hasil monitoring evaluasi untuk pengendalian dan pengarahan impinan dalam meningkatkan capaian target kinerja b. Penguran Kinerja 1) Melakukan review dan perbaikan terhadap indikator kinerja utama pada tingkat Pemerintah Daerah dan SKPD, khususnya terkait dengan kualitas IKU yang belum berorientasi pda hasil (outcome) dan pemenuhan kriteria indikator yang baik 2) Membangun sistem pengumpulan data kienerja yang baik, pda tingkat Pemerintah Derah dan SKPD secara berkala 3) Memanfaatkan IKU yang telah diperbaiki dalam perencanaan kinerja (RPJM/Renstra/Renja/RKT), penganggaran (RKA), pengukuran Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja (LAKIP) c. Pelaporan Kinerja 45

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 1) Melakukan perbaikan penyajian informasi kinerja dalam LAKIP, terkait dengan substansi akuntabilitas kinerja antara lain harus fokus pada menjawab pencapaian target kinerja yang diperjanjikan dalam PK, analisis atas pencapaian target kinerja sasaran yang perlu dipertajam dengan mengungkapkan adanya hambatan atau kendala dan usulan untuk penyelesaian, pembandingan data kinerja harus diperkaya minimal pembanding dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah 2) Mengupload LAKIP ke dalam website Pemerintah Kabupaten Cilacap 3) Meningkatkan pemanfaatan informasi pencapaian kinerja dalam LAKIP untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan d. Evaluasi Kinerja 1) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi para evaluator akuntabilitas kinerja dan evaluator program 2) Melakukan monitoring dan evaluasi serta review secara berjenjang atas proses pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan evaluasi program 3) Meningkatkan pemanfaatan secara nyata hasil evaluasi akuntabilitas kienrja dan evaluasi program untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan serta penilaian kinerja Pemerintah daerah dan SKPD berkelanjutan e. Capaian Kinerja Capaian Kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP Pemerintah Kabupaten Cilacap akan ditingkatkan dengan menyajikan informasi kinerja yang berorientasi pada outcome dan didukung dengan data kinerja yang akurat. Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 17 program sebagai berikut : Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Pengembangan Data/Informasi, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Sasaran 3 : Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : N o

Tabel 3.9. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja Utaa

1.

Angka Melek Huruf

2

Rata-rata Lama Sekolah

Satuan


Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian (%)

Kategori

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

%

91.76

92.03

95.61

103.89

Tahun

6.92

6.88

7.10

103. 19

Target Tahun 2017

Realisasi sd 2014 terhadap 2017 ( %)

92.86

102.96

6.9

102.89

46


1. Angka Melek Huruf Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin dan huruf lainnya. Realisasi tahun 2014 sebesar 95.61% telah menunjukan hasil yang positif karena telah melampui target tahun 2017 yaitu sebesar 92.86%. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sasaran ini antara lain adanya kesadaran akan pentingnya baca tulis dan adanya perasaan malu apabila disebut "buta aksara". Peran pemerintah yang sangat tinggi dan kontribusi penting dari pihak swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi penyelenggara pendidikan di berbagai jenjang. Sebagaimana tabel 3. pada tahun 2012 Angka Melek Huruf di Kabupaten Cilacap (91.49%) Gambar 3..3 Angka Melek Huruf di Kabupaten CIlacap, kabupaten diatas Angka Melek Huruf Provinsi sekitar , Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 dan Nasional Jawa Tengah 90.45%. Namun masih Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2014 berada di bawah rata-rata nasional dan jika dibandingkan dengan angka melek huruf di kabupaten sekitar, masih berada di bawah Kabupaten Banyumas, Purbalingga, dan Kebumen. Tetapi masih di atas Kabupaten Banjarnegara. Nasional 2014, 91.71%. Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain masalah geografis wilayah Kabupaten Cilacap yang kurang terjangkau akses pendidikan. Adapun Strategi/upaya pemecahan masalah yang dilakukan Pemkab Cilacap yaitu memberikan penyuluhan dan penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, maupun Paket C. 2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP 9 tahun dan seterusnya.

Gambar 3.4. Diagram Rata-rata lama sekolah penduduk Cilacap 2010-2014 Sumber : Disdikpora Kab Cilacap 2014

Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditentukan.

47

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2 di atas bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 baru mencapai 7,10 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas baru mencapai kelas 1 SMP (kelas VII), yaitu baru mencapai jenjang tamat SD. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain; semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan, semakin meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, terjangkaunya akses layanan pendidikan dan menurunnya angka putus sekolah di Kabupaten Cilacap. Pada tahun 2012 Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cilacap masih lebih rendah daripada ratarata di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai angka 7.39 tahun dan Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Kebumen. Namun lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara. Tahun 2014 Nasional sebesar 7.43 tahun. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasala Gambar 3.5. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cilacap, kabupaten han/hamb sekitar, Provinsi jawa Tengah tahun 2012 dan Nasional atan yaitu Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2014 masih banyak warga yang belum sadar akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi, masih tingginya angka kemiskinan Penduduk Cilacap yang mengakibatkan anak usia sekolah lebih memilih bekerja, dan kondisi geografis beberapa wilayah yang masih jauh/sulit menjangkau pendidikan. Adapun Gambar 3.6. Siswa SDN 02 Bojong Kawunganten bersemangat ikuti Sosialisasi Tertib Lalu Lintas di Polres strategi/upaya pemecahan masalah yang Cilacap, meskipun letak sekolah di pelosok dan jauh dari dilaksanakan Pemerintah pusat kota. Kabupaten Cilacap antara lain meningkatkan akses/jangkauan layanan pendidikan ke masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menuntasan Buta Huruf. Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 6 program sebagai berikut :  Program Pendidikan Anak Usia Dini  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  Program Pendidikan Menengah  Program Pendidikan Non Formal  Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Sasaran 4: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan individu Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 84.5% dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.10. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 48


N o 1.


Satuan


Tahun 2014 Target

Realisasi

Capaian (%)

Angka

9.30

9.30

9.46

98.28

2

Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka

29

26

36

61.54

3

Indek Harapan Hidup

Tahun

71.63

77.71

77.72

100

4

Presentase Gizi Buruk

%

0.07

0.02

0.02

100

Kategori Sangat Berhasil Cukup Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Target Tahun 2017

Realisasi sd.2014 terhadap2017 ( %)

9.00

94.89

21

28.57

78.97

90.70

0.015

66.67

1. Angka Kematian Bayi (AKB). Masalah AKB di Kabupaten Cilacap ditinjau dari penyebab kematian dibagi menjadi kematian bayi yang terjadi pada masa neonatal dan kematian pada masa postnatal. Menurut tabel di atas dan Gambar disamping, Target tahun 2014 sebesar 9,3/1.000 KH, terealisasi sebesar 9,46/1.000KH, masuk kategori sangat berhasil meskipun nilai capaian indikator sasaran tidak mencapai 100% hanya sebesar 98,28% namun capaian ini meningkat dibanding capaian 2013 ( 82.15%.) dan capaian 2012 (77.42%). Gambar 3.7.Target dan Realisasi AKB Kab Cilacap 2012-2014 dibandingkan realisasi AKB Prov Jateng 2012-2014 Menurut gambar 3.4. Realisasi Sumber : Dinas Kesehatan Kab Cilacap; RKPD Jawa Tengah 2015 2014 menunjukan angka lebih baik dibanding AKB di Prov Jawa Tengah 10.08% meskipun realisasi 2013 dan 2012 berada di bawah angka realisasi Jawa Tengah. Jumlah bayi (berumur <1 tahun) yang meninggal tahun 2014 sebanyak 284 bayi. Realisasi tahun 2012 yaitu 11,4/1.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 351 bayi, jika dibandingkan tahun 2013 realisasi sebesar 10,96/1.000 KH dengan kematian sebanyak 325 bayi berarti terjadi penurunan sebanyak 26 bayi pada tahun 2013, sedangkan tahun 2013 dibandingkan tahun 2014 realisasi angka kematian bayi sebesar 9,46/1.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 284 bayi berarti terjadi penurunan sebanyak 41 bayi pada tahun 2014. Pada akhir RPJMD tahun 2017 realisasi angka kematian bayi diharapkan dapat ditekan sehingga mencapai 9/1.000 KH. 2. Angka Kematian Ibu (AKI).

Pengukuran indikator sasaran ini adalah sebagai gambaran kualitas pelayanan material prenatal di institusi pelayanan kesehatan. Target tahun 2014 sebesar 9,3/1.000 KH, terealisasi sebesar 9,46/1.000KH, masuk kategori sangat berhasil meskipun nilai capaian indikator sasaran tidak mencapai 100% hanya sebesar 98,28% namun capaian ini meningkat dibanding capaian 2013 ( 82.15%.) dan capaian 2012 (77.42%). Menurut gambar 3. Realisasi 2014 meun jukan angka lebih baik dibanding AKB di Prov Jawa Tengah 10.41% meskipun realisasi 2013 dan 2012 berada di bawah angka realisasi Jawa Tengah. Menurut tabel di atas dan Gambar disamping, Target tahun 2014 49 Gambar 3.8.Target dan Realisasi AKI Kab Cilacap 2012-2014 dibandingkan realisasi AKI Prov Jateng 2012-2014 Sumber : Dinas Kesehatan Kab Cilacap; RKPD Jawa Tengah 2015

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 sebesar 26 kasus dan terjadi 36 kasus (119,9/100.000KH), maka nilai capaian indikator sasaran ini sebesar 61,54% dengan kategori cukup berhasil. Realisasi tahun 2012 sebesar 114/1.000.000 KH dengan jumlah kematian sebanyak 34 kasus, jika dibandingkan tahun 2013 dengan 114,6/100.000 KH, jumlah kematian ibu sebanyak 34 kasus, berarti tidak terjadi kenaikan kematian. Namun capaian 2013 ( 86.67%) menunjukan kenaikan dari 2012 (82.76%). Tahun 2014 terjadi peningkatan sebanyak 2 kasus dibanding 2013. Yang artinya capaian 2014 menurun menjadi (61.54%). Meski demikian, capaian tersebut masih menunjukan angka yang lebih baik dibandingkan AKI di Provinsi Jawa Tengah dalam 3 tahun terakhir 2012-2014.

Seluruh kejadian kematian ibu di Kabupaten Cilacap telah dilakukan Audit Maternal Perinatal yang diselenggarakan dalam rangka mengkaji hal–hal yang terkait dengan riwayat serta kondisi ibu sejak ibu masih hamil, proses dan penatalaksanaan persalinan serta kronologis kasus sampai dengan terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di Rumah Sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai, pada akhirnya menyebabkan kematian ibu. Selain itu dari hasil kajian audit didapatkan kematian ibu yang disebabkan oleh adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung atau hipertensi. Indikator sasaran ini belum tercapai 100% (hanya 61.54%) karena belum berjalannya jejaring tenaga kesehatan dengan baik. Upaya pemecahan terhadap permasalahan dengan peningkatan kualitas SDM dalam kegiatan pengenalan tanda bahaya dan cara pencegahan kematian selama kehamilan, bersalin dan nifas, perawatan kesehatan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kegawatdaruratan serta peningkatan program kesehatan pra kehamilan termasuk kesehatan remaja, Gambar 3.9 Pelayanan KB dan Pemeriksaan Kesehatan anak usia sekolah dan calon pengantin. untuk Ibu Hamil, menyusui, dan nifas guna menekan AKI dan AKB

3. Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup manusia di Kabupaten Cilacap rata-rata tahun 2014 terealisasi 77.72 dari target sebesar rata-rata 77.71 dengan capaian 100.01%. Usia Harapan Hidup merupakan dimensi umur panjang dan sehat yang dipengaruhi oleh angka anak lahir hidup dan anak masih hidup. Usia Harapan Hidup Kabupaten Cilacap tahun 2014 mengalami peningkatan dari target 77.71 terealisasi 77.72 dengan capaian 100.01%. Adapun UHH mengalami kenaikan dari 2012-2014 sebagaimana gambar di atas. Gambar 3.10.Grafik Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Faktor yang mempengaruhi Kab Cilacap 2014 Sumber : Indikator Pembangunan Kab Cilacap 2014 keberhasilan pencapaian ini 50 Gambar 3.11 Penyuluhan dan Perawatan Kesehatan dari Dokter Puskesmas pada Posyandu Lansia

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 antara lain adanya peningkatan perawatan kesehatan melalui puskesmas, peningkatan daya beli masyarakat yang akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh penghasilan yang memadai yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang Usia Harapan Hidup. Permasalahan/Hambatan yang ditemui antara lain yang paling utama adalah masih sulitnya akses layanan kesehatan di masyarakat khususnya masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau dan kurangnya kesadaran akan hidup sehat. Strategi/Upaya pemecahan masalah tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap di antaranya adalah mencukupi sarana prasarana kesehatan terutama di pedesaan. Selain itu dilakukan penyuluhan dan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat.

4. Presentase Gizi Buruk Persentase gizi buruk tahun 2014 mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 0,02% terealisasi 0,02%, atau 100% dengan kategori Sangat Berhasil. Balita dengan gizi buruk berjumlah 116 jiwa. Sesuai gambar 3. Persentase gizi buruk di Kabupaten Cilacap selama tahun 2012-2014 menunjukan angka yang semakin membaik dan angka ini masih jauh lebih buruk dibanding dengan Prov Jawa Tengah. Adapun data prevalensi gizi buruk dapat dilihat pada gambar 3.6. Penanganan gizi buruk sudah 100% atau semua balita gizi buruk sudah dilakukan penanganan hingga akhir tahun, tetapi setelah dilakukan validasi data, balita yang terkena gizi buruk sebagian besar merupakan kasus 'kambuhan' yaitu balita yang sudah pernah menderita gizi buruk dan dilakukan penanganan, setelah itu menjadi penderita lagi. Ini perlu perhatian dari seluruh komponen masyarakat terutama kesadaran akan keluarga sadar gizi. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang Gambar 3.12.Grafik Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Cilacap 2012telah ditetapkan. Program 2014 di bandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah perbaikan gizi masyarakat pada Sumber Dinas Kesehatan Kab CIlacap; RKPD Jawa Tengah 2015 tahun 2014 salah satu kegiatannya digunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi Balita gizi buruk, diantaranya melalui pemberian kapsul vitamin A, keluarga sadar gizi (Kadarzi) dan pemantauan penimbangan balita. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan derajad kesehatan masyarakat. Pada tahun 2014, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari 16 (enam belas) program sebagai berikut : 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 51

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Program Lingkungan Sehat Perumahan

Sasaran 5: Meningkatnya daya serap lapangan kerja Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.11 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 N o

1.


Angka Pengangguran ( % )

Satuan

%


6.76

Tahun 2014

Target

7.83

Realisasi

6,76

Capaian (%)

113.67

Kategori

Sangat Berhasil

Target Tahun 2017

5.00

Realisasi s.d. 2014 terhadap 2017 ( %)

66.67

Angka Pengangguran ( % ) Pembangunan bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat. Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan Gambar 3. 13 Usaha pembuatan batu bata dalam berdampak pada perluasan kesempatan kerja keluarga salah satu penciptaan lapangan usaha sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri karena keterbatasan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pencari kerja yang pada umumnya berpendidikan SLTA ke bawah. Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job/jabatan yang dibutuhkan. 52

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (open unployment) merupakan masalah yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Tingkat pengangguran di Kabupaten Cilacap tahun 2014 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 6,76% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 7,83% dengan capaian sebesar 113,67% sehingga menunjukkan kinerja Sangat Berhasil . Keberhasilan capaian indikator ini secara lengkap dapat dilihat dari data-data empiris terkait dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TPAK adalah ukuran yang menggambarkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPT adalah ukuran yang menunjukkan besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran yang dihitung dari perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK di Kabupaten Cilacap tahun 2013 tercatat sebesar 66,42%. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 66 orang termasuk angkatan kerja. Atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 664 orang diantaranya aktif secara ekonomi. Tabel :3.12. Penduduk Usia kerja, Angkatan Kerja dan TPAK di Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 – 2013

Uraian

2011

2012

2013

Penddk Usia Kerja

L 590.185

P 598.643

L+P 1.188.828

L 587.593

P L+P L 594.680 1.182.273 585.082

P L+P 592.073 1.177.155

Angkatan Kerja

494.399

358.738

853.137

490.616

283.071

305.873

781.886

83,77

59,93

71,76

83,50

47,60

51.66

66.42

TPAK

773.687 476.013 65,44

81.36

Gambar 3.14. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2013 Sumber BPS Cilacap

Gambar 3.15. TPAK Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 201153

Sumber BPS


Sumber BPS Cilacap

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, dinyatakan dalam persen. TPT di Kabupaten Cilacap tahun 2013 tercatat sebesar 6,76% yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 7 orang yang menganggur. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi dari pada TPT perempuan, tercatat masing-masing sebesar 7,35% dan 5,83%. TPT sebagai indikator makro, di Kabupaten Cilacap capaian tahun 20132014 ( 6.76%) menunjukan angka yang tidak lebih baik daripada di Prov. Jawa Tengah pada tahun yang sama( 6.02% pada 2013 dan 5.68% pada 2014 ) dan Nasional (5.94%.) Uraian

Tabel 3.13. Angkatan Kerja, Pencari Kerja dan TPT di Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013 2011

2012

2013

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

Angkatan Kerja

494.399

358.738

853.137

490.616

283.071

773.687

476.013

305.873

781.886

Pengangguran

27.842

27.777

55.619

35.725

21.497

57.222

35003

17.873

52.827

5,63

7,74

6,52

7,28

7,59

7,40

7,35

5,83

6,76

TPT

Gambar 3.16. Angkatan Kerja dan pengangguran Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2013 Gambar 3.17. TPT Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2013

54

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Tingkat kesempatan kerja (TKK) mengindikasi kan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah. TKK diukur sebagai persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja. Tabel 3.14. Angkatan Kerja, Pekerja dan TKK di Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013 2011 2012

Uraian

2013

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

Angkatan Kerja

494.399

358.738

853.137

490.616

283.071

773.687

476.013

305.873

781.886

Pekerja

466.557

330.961

797.518

454.891

261.574

716.465

441.010

288.049

729.059

94,37

92,26

93,48

92,72

92,41

92,60

92,65

94,17

93,34

TKK

Gambar 3.18.Angkatan Kerja, Pekerja Kab Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2013

Gambar 3.19. TKK Kabupaten Cilacap menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013 Sumber BPS Cilacap

Di Kabupaten Cilacap, TKK tahun 2013 sebesar 93,34%, berarti bahwa dari 100 orang angkata kerja, sekitar 93 orang mempunyai kegiatan bekerja atau sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu. Pengamatan berdasarkan jenis kelamin, TKK laki-laki sedikit lebih kecil dibanding TKK perempuan, yaitu masing-masing sebesar 92,65% dan 94,17%. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait menurunnya tingkat pengangguran. Pada tahun 2014, program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis ini terdiri dari 7 (tujuh) program yaitu : 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 55

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Sasaran 6 : N o

1. 2 3



penguatan cadangan pangan pokok % Ketersediaan energi per kapita Ketersediaan protein per kapita

Satua Realisasi Tahun n 2013 % % %

87

100 100

Target 89 98 98

Tahun 2014

RealisasiCapaian (%) Kategori 86

96.63

98

100

98

100

Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Target Tahun 2017 95


100

98

100

98

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 6 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6

1. Penguatan cadangan pangan pokok % Penguatan Cadangan Pangan pokok menunjukan keberhasilan pada tahun 2014 meskipun belum mencapai 100%, capaian kinerja sebesar 96.63%. Dari target 89% realisasi tahun 2014 menunjukkan bahwa tingkat penguatan cadangan pangan pokok mencapai 86% dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan pencapaian ini pula telah mencapai 90.53% dari target yang akan dicapai pada akhir RPJMD tahun 2017. Meskipun realisasi 2014 (86%) mengalami penurunan dari tahun 2013 (87%) namun angka capaian pada tahun 2013 masih lebih baik dibanding cadangan pangan pokok di Prov Jawa Tengah (83.93%). Perbandingan realisasi cadangan pangan pokok di Kabupaten Cilacap dengan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar 3. 20 Pada tahun 2014 produksi gabah Kabupaten Cilacap sebanyak 773.135 ton GKG setara dengan 485.065 ton beras sedang penjualan ke luar daerah mencapai 239.900 ton, pembelian dari luar daerah 245.165 ton, selisih stok awal dan akhir di Dolog Kabupaten/Kota terdapat 266.065 ton. Kecukupan konsumsi beras/kapita per hari 362 gram dengan jumlah penduduk Kabupaten Cilacap 1.768.502 jiwa, total konsumsi beras per tahun 233.442 ton sehingga terdapat kecukupan cadangan beras sebesar 32.623 ton atau sebesar 89,4%. Keberhasilan ini didukung adanya beberapa hal antara lain : a. Adanya potensi alam sektor pertanian dan kehutanan/ perkebunan di Kabupaten Cilacap yang sangat mendukung Gambar 3.20 Realisasi Cadangan Pangan Pokok Kab b. Dukungan pemerintah pada kegiatan penyuluhan pertanian, Cilacap danperikanan, Prov Jateng 2013-2014 kehutanan dan ketahanan pangan,

56

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 c.

Adanya Pendampingan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani oleh para penyuluh lapangan dalam Jml Cadangan Pangan Item budidaya padi dan No Satuan 2013 2014 komoditi pangan 1. Produksi gabah ( GKG ) Ton 771,500 773.135 lainnya. Apalagi 2. Produksi beras Ton 484,039 485.065 Ton 240,000 239.900 saat ini petani 3. Penjualan ke luar daerah - Jumlah beras setelah penjualan Ton 244,039 145.165 sudah didekatkan 4. Pembelian beras dari luar daerah Ton - Jumlah beras setelah pembelian Ton 244.039 245.265 dengan penyuluh 5. Selisih stock awal – stok akhir di Dolog Kab/Kota Ton 21.000 20.900 yang tersebar di 22 - Jumlah Persediaan beras Ton 265.039 266.065 Balai Penyuluhan 6. Kecukupan konsumsi beras / kapita / hari Gram 362 362 - Jumlah penduduk Jiwa 1.764.003 1.768.502 sehingga mudah - Total konsumsi beras per tahun Ton 232.848 233.442 dalam 7. Jumlah Kecukupan Cadangan Beras / Tahun Ton 32.191 32.623 - Jumlah kecukupan Cadangan Beras / Hari Ton 88 89.40 berkoordinasi atau menyampaikan Tabel 3.16. Jumlah Cadangan Pangan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013 dan 2014 Sumber :Neraca Bahan Makanan Kabupaten Cilacap permasalahan serta mencari solusinya. Disamping keberhasilan tersebut diatas, dalam pencapaiannya mengalami kendala yaitu : a. Kecenderungan petani berperilaku konsumtif, b. Sikap petani yang cenderung apatis c. Adanya petani yang terjerat sistem ijon karena terdesak kebutuhan/ keinginan hidup. Beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk penguatan ketersediaan pangan yaitu : a. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia petani melalui berbagai pelatihan dan pendidikan melalui penyuluhan penyuluhan petani-petani, agar mereka tahu, mau dan mampu mengembangkan potensi lumbung pangan dengan meningkatkan produksi petani terutama program dengan sistem agrobisnis secara berkelanjutan. b. Penguatan modal usaha tani agar petani mampu mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mencapai kapasitas ketahanan pangan.

2. Ketersediaan energi per kapita Tingkat ketersediaan energi per kapita menunjukkan keberhasilan pada tahun 2014 capaian kinerjanya 100% dengan kategori Sangat Berhasil. Dari target 98%, realisasi tahun 2014 menunjukkan angka tingkat ketersediaan energi 98%. Dengan pencapaian ini pula telah mencapai 98% dari target pada akhir RPJMD tahun 2017, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. Dengan Angka Kecukupan energi sebesar 2.417 Kkal/Kap/Hr maka capaian ini sudah diatas Standar Nasional ( 2.200 Kkal/Kap/hr). Stabilisasi harga berperan pada saat panen agar harga tidak turun/rendah sampai dibawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) untuk gabah/beras dan HRD (Harga Referensi Daerah) untuk jagung, kedelai dan ubikayu. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga pembelian pemerintah untuk komoditas gabah/ beras sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014 atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan Harga Referensi Daerah (HRD) adalah harga referensi daerah untuk komoditas jagung, kedelai dan ubi kayu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur setempat.

57

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 No. 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jenis Bahan Makanan Padi-padian Makanan Berpati Gula Buah Biji Berminyak Buah-buahan Sayur-sayuran Daging Telur Susu Ikan Minyak dan Lemak Total

Tahun 2013 KKal 2.054 56 26 28 55 51 58 68 9 15 6 2.421

% 93,36 2,55 1,18 1,27 2,50 2,32 2,64 2,86 0,41 0,68 0,27 110,05

Tahun 2014 Kkal 2.061 55 26 28 56 53 58 63 11 17 6 2.424

% 93,68 2,50 1,18 1,27 2,55 2,41 2,64 2,86 0,50 0,77 0,27 110,64

Tabel 3.17. Data Ketersedia an Energi per Kapita per Hari Tahun 2013 dan 2014

Sumber : Neraca Bahan Makanan Kabupaten Cilacap

Keberhasilan ini didukung antara lain Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi, dan penyuluhan berbasis teknologi yang selalu berkembang mengikuti penerapan teknologi anjuran spesifik lokalita (SLPTT, SRI, hasil Pengembangan a Karangkandri Kec. Perbaikan Irigasi) sehingga dari tahun ke tahun produksi beras di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan. Disamping itu kesadaran masyarakat dalam mengembangkan pertanian dan menyerap teknologi yang dianjurkan serta pengembangan lumbung desa dan lumbung kelompok tani cukup besar. 3. Ketersediaan protein per kapita Tingkat ketersediaan protein per kapita menunjukkan keberhasilan pada tahun 2014 capaian kinerjanya 100%. Dari target 98%, realisasi tahun 2014 menunjukkan angka 98% dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan pencapaian ini pula telah mencapai 98% dari target capaian pada akhir RPKMD tahun 2017, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. No.

1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tabel 3.18. Data Ketersediaan Protein per Kapita per Hari / Tahun. Jenis Bahan Makanan Padi-padian Makanan Berpati Gula Buah Biji Berminyak Buah-buahan Sayur-sayuran Daging Telur Susu Ikan Minyak dan Lemak Total

Tahun 2013 Gram % 43,65 76,58 0,41 0,41 0 0 1,96 3,44 0,68 1,19 2,59 4,54 4,14 7,26 4,54 7,96 0,36 0,63 2,68 4,71 0 0,01 61,02 107,05

Gram 44,03 0,40 0 1,96 0,68 2,59 4,14 4,54 0,36 2,72 0,01 61,42

Tahun 2014 % 77,25 0,70 0,00 3,44 1,19 4,54 7,26 7,96 0,63 4,77 0,01 107,76

Sumber : Neraca Bahan Makanan Kabupaten Cilacap

Angka kecukupan Gizi merupakan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir 58

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 semua orang sehat (97,5%) menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh aktifitas fisik, genetik dan keadaan fisiologi untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Ratarata kecukupan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 57 gram protein per orang per hari pada tingkat konsumsi. Dengan Angka Kecukupan protein sebesar 60,97Gr/Kap/hr maka konsumsi ketersediaan protein Kabupaten Cilacap memang telah memenuhi rekomendasi konsumsi protein per kapita per hari dan sudah diatas Standar Nasional( 57 Gr/Kap/hr). Keberhasilan ini didukung adanya program peningkatan ketahanan pangan dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan lumbung pangan desa dan pengembangan diversifikasi pangan. Ketersediaan protein per kapita di Kabupaten Cilacap yang terdiri dari padi-padian, makanan berpati, gula, buah biji berminyak, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan, minyak dan lemak sudah sangat mencukupi bagi pemenuhan penduduk di Kabupaten Cilacap.

Disamping keberhasilan tersebut diatas dalam pencapaiannya masih ada beberapa kendala antara lain : a. Masih tingginya konsumsi karbohidrat dari bahan baku beras dan terigu, namun rendah konsumsi protein hewani, umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayur. b. Masih rendahnya pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal oleh masyarakat seperti aneka umbi, jagung, sayur-sayuran. Beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk penguatan ketersediaan energi dan protein antara lain : a. Penganekaragaman konsumsi pangan b. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dengan memberikan fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) pangan lokal, advokasi dan sosialisasi serta penerapan Standar Mutu dan keamanan pangan. Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 17 ( tujuh belas) program yaitu : 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. ProgramPemberdayaanMasyarakatdalamPengawasanPengendalian SDKelautan 4. Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 7. ProgramPeningkatanKegiatanBudayaKelautanWawasanMaritimpada Masyarakat 8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 12. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 13. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 14. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 15. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 16. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 17. Program Peningkatan Produksi Peternakan Sasaran 7:

Meningkatnya Peranan UMKM dalam Perekonomian

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 7 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : 59

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Tabel 3.19. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja Utama N o 1.


Satua Realisasi n Tahun 2013 %

82.39

Tahun 2014

Target

Realisasi Capaian (%) Kategori

82.23

82.40

100.21

Sangat Berhasil

Target Tahun 2017 83.97



Keberadaan koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya oleh masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Terdapat 3 (tiga) tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat. Pertama, koperasi Gambar 3.22 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Cilacap dipandang sebagai lembaga yang Tahun 2010-2014 dan di provinsi Jawa Tengah menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki anggotanya, dimana faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan terhadap berbagai kondisi yang sulit karena mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan Sumber : Disperindagkop UMK Kabupaten Cilacap Tahun 2014 anggota untuk bersama-sama koperasi BPS Prov. Jawa Tengah menghadapi kesulitan tersebut.

Sejarah telah membuktikan bahwa koperasi mampu bertahan ditengah-tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi benarbenar merupakan ‘sokoguru’ perekonomian bangsa sebagaimana telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa. Perkembangan koperasi di Kabupaten Cilacap selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Tercatat pada tahun 2010 jumlah koperasi adalah 464 unit dan terus berkembang menjadi 513 unit (2011), 532 unit (2012), 545 unit (2013) dan 546 Tabel 3.20. Data Koperasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014 unit di tahun 2014. Dari N JENIS DAN JUMLAH jumlah koperasi yang o 2010 2011 2012 2013 2014*) KOPERASI . terdata selama 5 tahun 1 Jumlah Koperasi 464 513 532 545 546 (2010-2014), rata-rata 1. KUD 24 24 24 24 24 yang aktif mencapai 2. KOPTAN 45 45 46 48 48 81,72%. 3. PERIKANAN 2 2 2 2 2 Tahun 2014, jumlah 4. KOPPONTREN 2 22 23 23 23 5. KPRI 82 83 82 82 82 koperasi yang ada di 6. KOPKAR 73 73 73 74 74 Kabupaten Cilacap adalah 7. KOSPIN 10 13 13 14 23 546 unit dan yang aktif 8. KOP TNI 3 3 3 3 3 menjalankan usahanya 9. KSU 114 132 146 144 144 10. KOPPAS 12 12 12 12 12 mencapai 450 unit 11. KOP WANITA 8 8 8 9 9 (82,40%) dari target dalam 12. KOP PENSIUNAN 8 8 8 8 8 13. KOP PKL 17 17 17 17 17 RPJMD sebesar 82,23%. 14. KOPINKRA 3 3 3 3 4 Dengan demikian 15. KOP SEKUNDER 3 3 3 3 3 persentase capaian kinerja 16. KOP ANGKUTAN 1 1 1 1 2 17. KOP LAINNYA 57 64 68 78 68 koperasi aktif di Kabupaten 2 Jumlah koperasi aktif 393 421 430 449 450 Cilacap adalah sebesar 3 Prosentase koperasi 80,29 81,58 81,95 82,39% 82,40 100,21% atau sangat aktif % % % % berhasil. * data sementara Sumber : Disperindagkop UMK Kab Cilacap 2014

60


Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan program sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM 7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sasaran 8 : Meningkatnya pendapatan perkapita secara berkelanjutan Indikator Kinerja Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 8 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 76.5% dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : N o

Tabel 3.21. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8


Satua Realisasi n Tahun 2013

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian %

Kategori Cukup Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

1.

Indeks Gini

Point

0.3700

0.2787

0.3700*

67.24

2

Indeks kedalaman kemiskinan

Point

2.06

2.15

2.06

104.19

3

Indeks keparahan kemiskinan Pertumbuhan PDRB per kapita

Point

0.45

0.49

0.46

106.12

%

5.21

4.63

4.69

101.30

4



1.5

62.67

0.31

51.61

5.51

84.03

1. Indeks Gini

Salah satu indikator yang menjadi penanda ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0-1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Tren indeks gini dari tahun 2009 sampai tahun 2014 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indeks gini mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2014, hal ini berarti ketimpangan pendapatan semakin tinggi atau distribusi pendapatan semakin tidak merata. Indeks Gini Kabupaten Cilacap tahun 2013 (0.37) tidak lebih baik dari Prov Jawa tengah. Namun pada tahun Gambar 3.15. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Cilacap 2014 ( data sementara 0.37) sudah lebih Tahun 2009-2013 dan Provinsi jawa Tengah baik dari Prov Jawa Tengah, tabel 3.15. Oshima menetapkan sebuah kriteria yang Gambar 3.23 Perkembangan Indeks Gini Kab Cilacap tahun digunakan untuk menentukan apakah 2009-2014 dan Prov Jateng 2013-2014 pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut : a. Ketimpangan taraf rendah, bila GR < 0,35 b. Ketimpangan taraf sedang, bila GR antara 0,35 - 0,5 c. Ketimpangan taraf tinggi, bila GR > 0,5 Meskipun tergolong rendah, kecenderungan angka indeks gini yang meningkat menunjukkan ketimpangan yang cenderung meningkat. Adanya perubahan angka Gini Rasio 61

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 mengindikasikan adanya perubahan distribusi pendapatan penduduk. Peningkatan angka Gini ratio ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan penduduk tidak mengalami perbaikan, secara umum dikatakan tingkat pemerataan pendapatan mengalami penurunan. 2.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Adalah merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks makin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada periode 2009-2014 ( tabel 3.16 ) Indeks Kedalaman Indeks Kedalaman Kemiskinan semakin membaik.

3.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Adalah memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 3.24. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2010 - 2014 Sumber BPS Kab. Cilacap 2014

Gambar 3.17. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 2010-2014 Sumber : BPS Kab CIlacap 2014

4.

Pertumbuhan PDRB per kapita Secara umum sektor Pertanian masih menjadi sektor yang memberikan andil terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap pada tahun 2014, yaitu sebesar 28,56 persen (tanpa migas). Meskipun setiap tahun kontribusi sektor pertanian terus menurun terhadap PDRB. Yaitu Tahun 2010 kontribusinya sebesar 32,3%, tahun 2011 sebesar 31,34%, tahun 2012 sebesar 30,36% dan tahun 2013 kontribusinya sebesar 29,40%. Sektor lain yang memberikan andil terbesar setelah sektor Pertanian adalah sektor Perdagangan (22,22%) dan Industri Pengolahan (20,25%). Sektor Listrik dan Air Bersih memberikan andil terkecil atas pembentukan PDRB Kabupaten Cilacap yaitu sebesar 0,86%. PDRB perkapita atas tanpa migas baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 sebagaimana Gambar 3.25 Adapun Pertumbuhan/ pencapaian PDRB perkapita tanpa migas Kabupaten Cilacap tahun 2011-2014 dibandingkan dengan Gambar 3.25. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2010 pencapaian PDRB perkapita tanpa migas 2014 Sumber BPS Kab. Cilacap 2014 Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014 terlihat pada tabel 3. 25. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tahun 2014 mengalami penurunan 5.98 tetapi angka PDRB per kapita tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp 16.300.423,00 dari Rp 15.381.061,00 pada tahun 2013

62


Gambar 3.26 Pertumbuhan PDRB perkapita tanpa migas Kab Cilacap dan Prov Jateng 20112014 dan Nasional 2014

Sumber : BPS Prov. Jateng 2015

Pertumbutan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu penanda keberhasilan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Walaupun pendekatan pembangunan telah mengalami perkembangan yang lebih melihat pada pentingnya pengembangan kapabilitas manusia, namun aspek ekonomi yang diwakili antara lain oleh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tetaplah menjadi bagian kunci dalam pembangunan itu sendiri. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap 2011-2013 bila dibanding dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tabel 3.26 Gambar 3.27 .Grafik PDRB per kapita tanpa migas 2010-2014

Sumber Cilacap Dalam Angka 2014; BPS Kabupaten Cilacap

Pemerataan pendapatan juga menggambarkan bagaimana manfaat terhadap akses pembangunan telah dirasakan oleh warga negara. Namun demikian,penting untuk diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya banyak capaian pembangunan dan pemerataan pendapatan juga bukan hanya merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau negara sendiri.

63


Tabel 3.22. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Cilacap (Tanpa Migas)

No.

2010

Sektor

2011

2012

2013

2014

(Juta) Rp. 3.120,36

% 32,3

(Juta) Rp. 3.187,50

% 31,34

(Juta) Rp. 3.256,22

% 30,36

(Juta) Rp. 3.327,05

% 29,4

(Juta) Rp. 3,388.20

% 28,56

301,28

3,12

320,25

3,15

342,97

3,2

366,00

3,23

391.49

3,30

1.859,17

19,24

1.992,15

19,59

2.137,41

19,93

2.290,55

20,24

2,402.35

20,25

78,54

0,81

81,53

0,8

87,87

0,82

95,24

0,84

102.03

0,86

478,19

4,95

517,18

5,09

557,10

5,19

601,09

5,31

644.19

5,43

2.038,18

21,1

2.173,85

21,38

2.317,95

21,61

2.474,86

21,87

2,636.06

22,22

1.

Pertanian

2.

Pertambangan & Penggalian/

3.

Industri Pengolahan/

4.

Listrik dan Air Minum/

5.

Bangunan

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7.

Angkutan dan Komunikasi/

556,16

5,76

597,51

5,88

640,07

5,97

680,54

6,01

718.93

6,06

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

484,24

5,01

512,68

5,04

547,69

5,11

600,36

5,31

637.07

5,37

9.

Jasa-jasa

744,47

7,71

787,31

7,74

838,78

7,82

880,47

7,78

928.91

7,83

PDRB

9.660,59

100

10.169,96

100

10.726,06

100

11.316,16

100

11,863.46

100

Jumlah Penduduk

1.746.417

1.751.867

1.761.056

1.765.852

1.771.005

PDRB Per Kapita (Rupiah)

5.531.660

5.805.212

6.090.698

6.408.329

6.698.712

Sumber : Cilacap Dalam Angka 2014; BPS Kabupaten Cilacap


Tabel 3.23. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 – 2014 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Cilacap (Tanpa Migas) No.

2010

Sektor

2011

2012

2013

2014

(Juta) Rp. 5.766,72

% 29,12

(Juta) Rp. 6.192,32

% 28,25

(Juta) Rp. 6.580,02

% 27,18

(Juta) Rp. 7.190,39

% 26,47

7,549.02

% 26,15

616,68

3,11

676,30

3,09

753,13

3,11

855,69

3,15

932.44

3,23

3.912,64

19,76

4.309,37

19,66

4.793,05

19,8

5.421,73

19,96

5,750.53

19,92

Listrik dan Air Minum

192,61

0,97

207,39

0,95

232,50

0,96

270,88

1

294.45

1,02

5.

Bangunan

932,80

4,72

1.062,59

4,85

1.203,72

4,99

1.362,40

5,02

1,498.26

5,19

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

4.197,32

21,2

4.776,26

21,79

5.402,60

22,32

6.110,21

22,5

6,515.54

22,57

7.

Angkutan dan Komunikasi/

1.589,96

8,03

1.825,38

8,33

2.043,78

8,44

2.336,04

8,6

2,485.55

8,61

8.

Keuangan, Perusahaan

991,92

5,01

1.093,65

4,99

1.211,09

5

1.387,81

5,11

1.

Pertanian

2.

Pertambangan & Penggalian

3.

Industri Pengolahan

4.

9.

Persewaan

dan

Jasa

(Juta) Rp.

5,12 1,478.05

Jasa-jasa / Services

1.600,25

8,08

1.773,84

8,09

1.985,57

8,2

2.225,52

8,19

2,367.19

8,20

PDRB

19.800,91

100,00

21.917,10

100,00

24.205,46

100,00

27.160,68

100,00

28,868.13

100,00

Jumlah Penduduk

1.746.417

1.750.916

1.761.052

1.765.852

1,771,005

PDRB Per Kapita (Rupiah)

11.338.020

12.517.498

13.744.886

15.381.061

16,300.423

Sumber : Cilacap Dalam Angka 2014; BPS Kabupaten Cilacap

65

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 18 program sebagai berikut : 1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4. ProgramPengembngan&PengelolaanJaringnIrigasi,RawadanJaringnPengairan Lainnya 5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 12. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Sasaran 9:

Menurunnya tingkat kemiskinan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 9 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.24. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9

N o


1.

prosentase penduduk miskin

Satua Realisasi n Tahun 2013 %

15.52

Tahun 2014

Target

Realisasi

14.11

15.24

Capaian %

Kategori

91.99

Sangat Berhasil



Prosentase Penduduk Miskin Prosentase kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiahpengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Secara umum Prosentase kemiskinan Kabupaten Cilacap menurun, tetapi laju penurunan itu melambat. Angka kemiskinan Kabupaten Cilacap pada Tahun 2014 adalah 15,24%, angka ini lebih baik daripada 2013 dimana prosentase penduduk miskin terhadap jumlah total penduduk sebesar 15,52%. Namun persentase kemiskinan pada Tahun 2014 ini masih belum memenuhi target dalam RPJMD yaitu sebesar 14,11%. Sasaran ini mendapat kategori Sangat Berhasil. Hal ini dilihat dari pencapaian indikator persentase jumlah penduduk miskin dengan capaian 91,99% dari target yang ditetapkan sebesar 11,06%. Capaian ini menyumbangkan sebesar 62,21% dari target RPJMD Tahun 2017. Program Gambar 3.28.Persentase Penduduk Miskin Kab Cilacap kegiatan penanganan kemiskinan yang 2010-2014, Prov.Jawa Tengah 2013-2014 dan Nasional dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumber : BPS 2015 Cilacap dari tahun ke tahun telah

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin menurunnya prosentase penduduk miskin. Adapun jumlah penduduk miskin di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 (per September) sebanyak 4.81 juta jiwa dan 4.56 juta jiwa pada tahun 2014 (per September).

Faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah : a. Penggalakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka penurunan kemiskinan b. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan berpendapatan rendah seperti pertanian, perdagangan, industri dan jasa, Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 8 program sebagai berikut: 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 6. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8. Program Transmigrasi Regional Sasaran 10 :

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang semakin merata

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 10 dengan 5 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 92.5% dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.26. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10 Indikator Kinerja Utama

1. 2 3 4 5

Sat Realisasi ua Tahun 2013 n

Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian %

Proporsi panjang jalan dengan kondisi % baik terhadap total panjang jalan Proporsi jaringan irigasi thp luas lahan % budidaya pertanian

49.01

51.75

51.85

100.19

77.29

77.71

78.13

100.54

Cakupan daerah yang teraliri listrik (%) Cakupan daerah yang teraliri air bersih (%)

%

83

84

87.02

103.60

%

70

77.4

76.4

98.71

Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM ( % )

%

82.23

87.7

78.93

90

Kategori

Target Tahun 2017

Realisasi s.d. 2014 terhadap 2017 ( %)


60

86.42

78.97

98.94


90

96.69

80

95.5

Sangat Berhasil

100

78.93

1. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Berbagai program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu infrastruktur yang penting untuk menunjang kegiatan perekonomian adalah jalan. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan, maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Sejak 2010 panjang jalan di Kabupaten Cilacap mencapai 1.181,173km dengan kondisi jalan yang bervariasi dan menurut kelas jalan seluruhnya termasuk jalan kelas III C. 67


Tabel 3.27. Data Panjang Jalan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014 N O 1

2

3

4

5

6

JENIS DATA Panjang Jalan Nasional (m) 1. Kondisi Baik (m) 2. Kondisi Rusak Ringan (m) 3. Kondisi Rusak Berat (m) Panjang Jalan Provinsi (m) 1. Kondisi Baik (m) 2. Kondisi Rusak Ringan (m) 3. Kondisi Rusak Berat (m) Panjang Jalan Kabupaten (km) 1. Kondisi Baik (km) 2. Kondisi Sedang/ Rusak Ringan (km) 3. Kondisi Rusak Berat (km) Panjang Jalan Desa (km) 1. Jalan Beraspal (km) 2. Jalan Makadam (km) 3. Jalan Tanah (km) Panjang JLSS (Km) 1. Pembebasan Tanah 2. Pembangunan Jalan 3. Yang belum di bangun Proporsi Jalan Baik Terhadap Total Panjang Jalan di Kab.Cilacap

2010

2011

2012

2013

128.405 128.405 123.320 123.320 1.181,17 508,51 398,25 274,41 3.726,27 1.671,42 1.439,33 615,53 100 18 5 95

186.974 144.182 30.642 93.120 82.410 10.710 0 1.181.17 546,37 241,66 393,14 3.726,27 1.671,42 1.439,33 615,53 100 18 5 95

186.974 36.819 140.771 9.384 93.120 45.900 47.220 0 1.181.17 637,45 346,80 196,92 3.726,27 1.671,42 1.439,33 615,53 57,90 15,90 0 57,90

186.974 27.676 135.664 23.634 93.120 40.660 52.460 0 1.181,17 637,45 348,23 195,49 5.426,02 2.343,22 1.758,69 1.324,11 57,90 31,80 19,90 38,00

0,43

0,50

0,46

0,49

2014*) 186.974 67.350 109.724 9.900 93.120 35.000 58.120 0 1.181,173 644.902 319.095 217.176 5.426,02 2.343,22 1.758,69 1.324,11 57,90 0,52

Sumber : Dinas Bina Marga, SDA, ESDM Tahun 2014

Panjang jalan Kabupaten Cilacap yang kondisinya baik 644,902 km atau sekitar 54,60%. Angka ini meningkat dibanding tahun 2012 yang tercatat 637.458 km (53,97%). Diharapkan pada tahun-tahun mendatang persentase jalan yang berkondisi baik akan semakin tinggi. Jalan dengan kondisi sedang sepanjang 147,825 km, jalan dengan kondisi rusak sepanjang 171,270 km dan yang rusak berat sepanjang 217,176 km. Gambar 3.29 Perbandingan Proporsi panjang jalan Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik kondisi baik terhadap total panjang jalan di terhadap total panjang jalan Kabupaten Cilacap Kab.Cilacap dan Prov. Jateng 2013-2014 Tahun 2014 adalah sebesar 51.85% melampaui target dalam RPJMD sebesar 51,75 %. Dengan demikian capaian kinerja sasaran tersebut mencapai 100,19% (sangat berhasil). 2. Proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah penyangga ketahanan pangan di Jawa Tengah. Setiap tahun Kabupaten Cilacap mengalami surplus hasil pertanian tanaman pangan khususnya padi/beras yang mencapai 820.438 ton/tahun (terdiri dari padi sawah 793.337 ton dan padi gogo 27.101 ton). Keberhasilan ini salah satunya ditopang dengan penyediaan jaringan irigasi yang membentang luas ke seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Luas wilayah Kabupaten Cilacap terbagi dalam dua bagian yaitu lahan sawah seluas 64.744 Ha atau 30.27 persen, lahan bukan sawah seluas 60.084 Ha atau 28.10 persen dan 68

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 89.022 Ha atau 41,63 persen merupakan lahan bukan pertanian. Lahan sawah terdiri dari : irigasi tehnis, irigasi setengah tehnis, irigasi sederhana, irigasi desa/non PU, tadah hujan, lebak polder dan lainnya. Sedangkan Lahan bukan sawah terdiri dari : pekarangan yang ditanami tanaman pertanian, tegal/kebun, ladang/huma, penggembalaan/padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan, ditanami pohon/hutan rakyat, perkebunan, tambak, kolam/empang. Keberadaan jaringan irigasi sangat penting dalam meningkatkan produksi sektor pertanian tanaman pangan yang meliputi tanaman padi sawah, padi gogo, ketela pohon, jagung, ketela rambat, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Produksi padi sawah tahun 2013 tercatat sebesar 793.337 ton dengan luas panen 131.851hektar. Produksi padi gogo 27.101 ton dengan luas panen 6.437 hektar. Luas panen tanaman jagung 3.538 hektar dan produksinya mencapai 20.844 ton.Tanaman ketela pohon berproduksi sebesar 126.123 ton dengan luas panen 5.055 hektar. Produksi ketela rambat di tahun 2013 sebanyak 4.272 ton dengan luas panen 344 Ha. Produksi kedelai sebesar 2.315 ton dengan luas panen 1.587 hektar, tanaman kacang tanah di tahun 2013 berproduksi sebanyak 1.951 ton dengan luas panen 1.364 hektar. Sementara produksi kacang hijau sebesar 2.258 ton dengan luas panen 1.773 hektar. Dari delapan komoditas ada empat komoditas yang mengalami kenaikan produksi yaitu padi sawah, jagung, ketela pohon dan ketela rambat dikarenakan luas tanamnya bertambah. Kenaikan keempat komoditas tersebut karena ada kenaikan luas panen yaitu untuk padi sawah luas panen tahun 2012 seluas 122.989 hektar naik menjadi 131.851 hektar, jagung dengan luas 3.310 hektar di tahun 2012 menjadi 3.538 hektar di tahun 2013, ketela pohon dengan luas 2.998 hektar di tahun 2012 menjadi 5.055hektar dan ketela rambat tahun 2012 seluas 307 hektar naik menjadi 344 hektar di tahun 2013. Disamping itu, faktor tersediannya jaringan irigasi (primer dan sekunder) juga turut berpengaruh terhadap pencapaian hasil produksi tanaman pangan di Kabupaten Cilacap. Panjang jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 mencapai 1.593.813 m2 (terdiri dari jaringan irigasi primer 1.528.075 m2 dan jaringan irigasi sekunder 65.738 m2). Sedangkan luas lahan sawah yang beririgasi pada tahun 2014 tercatat 69.866 Ha. Dengan demikian proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian di Kabupaten Cilacap mencapai 78,13% atau mencapai kinerja 100,54% dengan kategori Sangat Berhasil. Tabel 3.28. Data Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014

NO

JENIS DATA

2010

2011

2012

2013

2014*)

Jaringan Irigasi 1.

Kewenangan Propinsi Jateng 1. Panjang Jaringan Primer (m’) - Kondisi baik (m’)

-

-

8.744

8.744

-

-

-

1.865

1.865

- Kondisi rusak ringan (m’)

20%

20%

-

4.978

4.978

- Kondisi rusak berat (m’)

20%

20%

-

1.901

1.901

-

-

-

37.742

37.742

-

-

-

22.214

22.214


20%

20%

-

7.689

7.689


2. Panjang Jaringan Sekunder (m’) - Kondisi baik (m’)

2.

-

20%

20%

-

7.389

7.389

Kewenangan Kabupaten Cilacap

-

-

-

-

-

1. Panjang Jaringan Primer (m’)

-

-

159.045

1.528.075

1.528.075

- Kondisi baik (m’)

-

-

51.689,70

29.779

38.202

- Kondisi sedang (m')

-

-

10.736

18.147

30.562

20%

20%

57.767

251.496

313.256


69

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 - Kondisi rusak berat (m’)

20%

20%

38.852,30

1.228.653

1.146.056

-

-

429.588,60

65.738

65.738

- Kondisi baik (m’)

-

-

135.012

17.125

19.721

- Kondisi sedang (m')

-

-

32.623

2.408

6.574


20%

20%

141.576

25.180

23.008


30%

25%

120.377,60

21.025

16.435

2. Panjang Jaringan Sekunder (m’)

3.

Luas Lahan Sawah Beririgasi (Ha)

-

1. Luas Lahan Sawah Irigas Teknis 2. Luas Lahan Sawah Irigasi Setengah Teknis 3. Luas Lahan Sawah Irigasi Sederhana 4. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 5. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi sedang

4.

6. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi rusak 7. Persentase Luas Irigasi Teknis terhadap Luas Pertanian Padi Sawah Jumlah Cek Dam (Buah) 2. Kondisi rusak ringan

5. 6.

-

-

-

20%

20%

1.668

44.670

44.670

20%

20%

3.576

3.451

3.451

25%

25%

16.501

21.745

21.745

-

-

-

1.793

1.793

20%

20%

-

3.451

3.451

30%

25%

-

16.501

16.501

0,33%

37,00%

37,00%

69,13%

69,13%

-

-

5

5

30%

30%

3

3 2 -

5

1. Kondisi baik 3. Kondisi rusak berat Persentase luas irigasi teknis terhadap luas pertanian padi sawah

-

3 2

30%

30%

-

2 -

33,00%

37,00%

37,00%

40,00%

43,00

-

-

-

64.622

64.622

-

-

-

44.670

34.896

-

-

-

19.952

29.726

Daerah Irigasi Kab. Cilacap (Ha) 1. Total Luas Daerah Irigasi Kab. Cilacap 2. Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik 3. Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Rusak


3. Cakupan daerah yang teraliri listrik (%) Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten terluas di Jawa Tengah, dengan jumlah desa sebanyak 269 dan 15 kelurahan. Total jumlah rumah tangga pada tahun 2013 (Hasil sensus BPS) tercatat sebanyak 453.469 rumah tangga dengan jumlah penduduk mencapai 1.764.003 jiwa yang tersebar di 284 Desa/Kelurahan. Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga, SDA, ESDM Kabupaten Cilacap Tahun 2014, jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik/teraliri listrik sebanyak 389.582 KK dengan sumber daya listrik dari supplay PLN sebanyak 389.362 KK dan supplay dari listrik tenaga surya (khusus Desa di Kecamatan Kampung Laut) sebanyak 220 KK . Realisasi indikator kinerja sasaran cakupan daerah yang teraliri listrik di Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 mencapai 87,02% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 84%, atau dengan kata lain capaian kinerjanya adalah 103,5% (sangat berhasil). Tabel 3.29. Data Pelanggan Listrik di Kabupaten Cilacap 2011 - 2014 N O 1

JENIS DATA

2011

Jumlah Pelanggan Listrik dan /Kwh a. Jumlah Pelanggan (orang) b. Jumlah Daya (VA) c. Jumlah Pemakaian (Kwh) d. Jumlah Penjualan (Rp.)

362.257.850 VA/bulan 755.104.231 Kwh/tahun 471.589.849.105,00

2012

2013

2014*)

379.472,00

86.102,00

390.551,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 2 3

4 5 6

Prosentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik Rumah Tangga menggunakan listrik

82,10

86,47%

87,02%

379.572

386.322

389.582

a. Listrik PLN (KK)

-

379.472

386.102

389.362

b. Listrik Tenaga Surya (KK)

-

100

220

220

c. Listrik Tenaga Mikro Hidro (KK)

-

d. Listrik Tenaga Diesel (KK)

-

-

-

-

Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Unit) Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Unit) Jumlah Pembangkit Tenaga Diesel (unit)

-

2

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

-

2

3

3

7

Jumlah Potensi (lokasi) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Buah)

8

Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Unit) Persentase Rumah Tangga pengguna listrik

9

79,62

79,62

82,10

83,00

83,00


4. Cakupan daerah yang teraliri air bersih (%) Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan air bersih khususnya untuk air minum juga turut bertambah. Berdasarkan data dari DCKTR Kabupaten Cilacap Tahun 2014, total jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih tercatat sebanyak 466.542 KK yang tersebar di 284 Desa/Kelurahan. Dari jumlah tersebut, 33,50% air bersih disuplay dari Perusda PDAM Tirta Wijaya sedangkan sisanya menggunakan sumber-sumber air bersih (sumur, mata air) lainnya. Realisasi indikator kinerja sasaran cakupan daerah yang teraliri air bersih di Kabupaten Cilacap pada tahun 2014 mencapai 76,4% dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 77,4%, atau dengan kata lain capaian kinerjanya adalah 98,71% (sangat berhasil). Tabel 3.30. Data Pengguna Air Bersih di Kabupaten Cilacap 2011 - 2014

N O

JENIS DATA

1

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (wil kota)

33.529

35.233

36.298

35.228

35.535

2

Persentase Rumah Tangga (RT) pengguna air 57,97 bersih/teraliri air bersih Persentase Rumah Tangga menggunakan Air Bersih 24,98 pada PDAM terhadap Penduduk Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih 268.600 (Kab.Cilacap) Volume Kebutuhan Rumah Tangga yang menggunakan 5.973.817 air minum PDAM (M3)

65,66

68,00

70,00

76,4

26,57

27,67

33,50

33,50

329.910

391.220

461.640

466.542

7.284.48 4

8.883.517

10.482.5 50

10.593.87 4

3 4 5

2010

2011

2012

2013

2014*)

Sumber : DCKTR Kabupaten Cilacap Tahun 2014

5. Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM ( % ) Salah satu prioritas pembangunan tahun 2014 di Kabupaten Cilacap adalah untuk mewujudkan perumahan/pemukiman yang layak huni bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan masyarakat Cilacap yang sejahtera secara merata. Berdasarkan data dari DCKTR Tahun 2014, jumlah rumah tinggal layak huni di Kabupaten Cilacap adalah 322.905 unit, sedangkan rumah tinggal tidak layak huni sejumlah 71.028 unit. Cakupan rumah dan pemukiman layak huni di Kabupaten Cilacap mencapai 78.93% sesuai target dalam RPJMD 87.7%. Dengan demikian realisasi indikator sasaran dimaksud, tercapai 90% atau sangat berhasil. 71


Tabel 3.31 Data Perumahan/Fasilitas Perumahan di Kabupaten Cilacap Tahun 2010 - 2014 NO

JENIS DATA

2010

2011

2012

2013

2014*)

460.078

482.470

496.036

503.669

508.271

1. Jumlah Perumahan (Cor Beton )/ Permanen

209.986

220.659

227.328

229.407

231.490

2. Jumlah Perumahan Semi Permanen

122.014

128.016

131.683

133.507

134.725

Perumahan 1

Jumlah rumah tinggal

2

Type Tempat Tinggal (Buah) :

3. Jumlah Perumahan Tidak Permanen

128.078

133.795

137.025

140.755

142.056

3

Jumlah rumah tinggal layak huni (unit)

396.039

415.573

427.524

320.741

322.906

4

Jumlah rumah tinggal tidak layak huni (unit)

64.039

66.898

68.513

70.378

71.028

5

Luas perumahan kumuh (Ha)

37

39

40

39

39

6

Jumlah rumah kumuh (KK)

6.313

6.766

7.108

6.763

6.820

7

Luas pemukiman layak huni

33.529

35.233

36.298

36.360

36.687

8

Luas pemukiman

36.267

38.110

39.262

39.621

39.980

9

Jumlah rumah tinggal bersanitasi

33.529

35.233

36.298

36.630

36.962

10

Jumlah Tempat Ibadah

-

5.599

7.678

7.083

7.141

11

Jumlah pemakaman umum

26

26

26

26

26

12

Rasio tempat ibadah terhadap penduduk /1.000

4,25

4,68

4,68

4,82

4,86

13 14

Persentrase rumah tangga bersanitasi Rasio pemakaman umum per satuan penduduk

76,72

83,97

82,79

88,43

89,28

67.258

67.510

67.846

67.846,27

68.456,00

15

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) terhadap penduduk (per 1.000)

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

16

Rasio rumah layak huni (%)

77,68

77,27

78,09

82,23

92,7

17

Rasio permukiman layak huni

0,925

0,925

0,925

1,04

1,05

Sumber : DCKTR Kab.Cilacap 2014

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 13 program sebagai berikut : 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Perencanaan Tata Ruang 3. Program Pemanfaatan Ruang 4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 10. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 12. Program Pengembangan&PengelolaanJaringan Irigasi,Rawa &Jaringan Pengairan 13. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Sasaran 11 : Meningkatnya Kelestaria Lingkungan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 11 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 77.5% dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut : Tabel 3.32.Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11

N o

1. 2


Satuan

Prosentase penurunan lahan kritis ( %) Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik ( % )

%

Realisasi Tahun 2013 62.1

%

10

Tahun 2014

67.7

69.1

Capaian (%) 102.7

20

14.4

72

Target

Realisasi

Kategori Sangat Berhasil Berhasil



20

72

72

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 1. Prosentase penurunan lahan kritis ( %) Lahan kritis adalah lahan yang tidak produktif atau lahan yang telah mengalami kerusakan secara fisik, kimia dan biologis bias, dan bisa dikatakan lahan yang tidak mempunyai nilai ekonomis. Meskipun dikelola, produktivitas lahan kritis sangat rendah, bahkan dapat terjadi jumlah produksi yang diterima jauh lebih sedikit daripada biaya pengolahannya. Lahan ini bersifat tandus, gundul, tidak dapat digunakan untuk pertanian karena tingkat kesuburannya sangat rendah. Prosentase penurunan lahan kritis di Kabupaten Cilacap menunjukkan keberhasilan, pada tahun 2014 capaian kinerja sebesar 102.7% (Sangat Berhasil) dari target yang telah ditetapkan 67.7%, realisasi tahun 2014 menunjukkan bahwa prosentase penurunan lahan kritis mencapai 69,1%. Dengan realisasi ini pula telah mencapai 90.80% dibandingkan dengan target pada akhir RPKMD tahun 2017. Gambar 3.30.Foto Penyerahan 5.700 bibit pohon secara simbolis dari pertemina RU IV kepada Bupati Cilacap untuk mengurangi lahan kritis dalam acara Hari Menanam Pohon Indonesia yang diselenggarakan di Desa Karang Anyar, Kecamatan Gandrungmangu, Kegiatan yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Penanaman 1 Milyar Pohon. 10 Desember 2014

Keberhasilan ini didukung adanya kesadaran masyarakat yang meningkat akan pentingnya penanganan lahan kritis, tersedianya bahan, sarana dan prasarana penurunan luasan lahan kritis, dukungan anggaran dan optimalnya peran serta kelompok masyarakat dalam penanganan lahan kritis.

Disamping keberhasilan sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa penyebab atau kendala dalam rangka penurunan prosentase lahan kritis yaitu adanya kekeringan karena kemarau panjang, genangan air yang terus menerus, erosi tanah dan pengolahan lahan yang kurang memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mengurangi lahan kritis adalah : a. Lahan tanah dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha lainnya. b. Erosi tanah perlu dicegah, usaha perluasan penghijauan tanah milik dan reboisasi lahan hutan. c. Perlu reklamasi lahan buatan bekas pertambangan d. Perlu adanya usaha kearah program kali bersih, pengolahan wilayah terpadu di wilayah lautan dan daerah aliran sungai. e. Menghilangkan unsur-unsur yang dapat mengganggu kesuburan lahan pertanian f. Pemupukan dengan pupuk Organik atau alami, yaitu pupuk kandang atau pupuk hijau secara tepat dan terus menerus. 2. Prosentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik ( %)

Kabupaten Cilacap merupakan kota industri yang rentan terhadap pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu perlu upaya untuk mengurangi dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Salah satunya dengan memperbanyak Luasan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada suatu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Undang-undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa pemerintah harus menyediakan RTH pada kawasan perkotaan paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan. Selain sebagai sarana lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfir serta menunjang kelestarian air dan tanah. 73

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2014 dari target 20%, realisasi tahun 2014 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik mencapai 14.4% dengan capaian 72% dari target kinerja atau mencapai kinerja yang Sangat Berhasil. Realisasi 2014 ini mencapai 72% dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD tahun 2017. Keberhasilan ini didukung adanya Gambar 3. 31 Salah satu RTH di pusat kota beberapa hal yaitu Kualitas lahan untuk RTH yang meningkat, yang semula lahan/RTH yang tutupan vegetasinya kurang menjadi RTH yang tertanami penghijauan. Luasan lahan RTH meningkat dengan partisipasi pihak swasta terutama dalam pembuatan RTH berupa sabuk hijau, ditepi jalan dan perempatan /pertigaan jalan, kesadaran masyarakat yang meningkat akan pentingnya RTH, tersedianya bahan, sarana dan prasarana pengembangan RTH, seperti Bibit tanaman dan pupuk, tersedianya anggaran pemeliharaan RTH dan adanya metode pemeliharaan RTH yang tepat, yaitu melibatkan kelompok masyarakat serta terselenggaranya pelaksanaan Penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Salah satu bukti komitmen terhadap RTH yaitu diraihnya Trofi dan Piagam Raksaniyata, yang didukung oleh para pelaku usaha melalui kegiatan CSR dan seluruh komponen masyarakat mendukung peningkatan tutupan vegetasi dan penanaman pohon di wilayah Kabupaten Cilacap. Ruang lingkup penilaian Raksaniyata meliputi sejumlah aspek, di antaranya aspek fisik dengan parameter tutupan vegetasi dan keanekaragaman hayati, aspek manajemen meliputi pendanaan, kelembagaan, kebijakan, program, dan kegiatan, aspek peran serta masyarakat meliputi kearifan lokal, masyarakat, dan dunia usaha peduli lingkungan, serta aspek program dan kegiatan plus yang meliputi taman keanekaragaman hayati, perlindungan mata air, inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca, kajian risiko adaptasi perubahan iklim, dan pemulihan kerusakan pesisir. Gambar 3.32.Penyerahan trofi dan Piagam dalam program Menuju Indonesia Hijau (MIH) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan diterima oleh Wakil Bupati Cilacap Akhmad Edi Susanto pada peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) di Jakarta, 22 Desember 2014

Disamping keberhasilan sebagaimana tersebut diatas, sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan yang berdampak terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan yaitu tidak bertambahnya area Ruang Terbuka Hijau, yang ada hanya peningkatan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, keterbatasan data kualitas lingkungan dan SDM pengelola data lingkungan, penyelesaian izin lingkungan membutuhkan waktu relatif lama dan kecepatan penyelesaian tergantung dari konsultan penyusun dengan persyaratan yang cukup ketat. Strategi sebagai upaya pemecahan masalah yaitu : a. Dengan pembuatan taman bermain atau Ruang Terbuka Hijau dengan program satu 74


b.

taman satu RW, Pembuatan pengendali banjir dan Intrusi air laut yang berupa taman dan waduk system folder di komplek jalan Dr. Sutomo Cilacap.

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan 11 (sebelas) program sebagai berikut : 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 10. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) C. PENCAPAIAN INDIKATOR LAINNYA 1.

Pencapaian Target MDGs

Analisis kondisi capaian MDG’s menjadi dasar dalam menyusun target-target capaian pertahun dan capaian tujuan MDG’s pada tahun 2015. Analisis capaian ini didasarkan pada indikator-indikator MDG’s yang telah ada. Data yang digunakan untuk menganalisis pencapaian tujuan MDG’s didasarkan pada data-data sekunder seperti Rencana Aksi Daerah Kabupaten Cilacap Untuk Percepatan Pencapaian Target MDG’s 2015, RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2012–2017, data-data dari BPS dan SKPD Kabupaten Cilacap. Berikut disampaikan kond isi pencapaian tujuan MDG’s Kabupaten Cilacap : Tabel 3.33. Target dan Capaian MDG’s Kabupaten Cilacap 2014

Indikator

Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014

Target Capaian Kinerja Tahun 2014

Target RPJMD Tahun 2017

SKPD / Pengampu

Status

Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1A: Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk Dengan Tingkat Pendapatan Kurang Dari US$ 1 (PPP) Per Hari Dalam Kurun Waktu 1990-2015 Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Garis 18,11 15,24 13,00 11,00 Belum tercapai BPS Kemiskinan Nasional Indeks Kedalaman Kemiskinann 2,59 2,06* 2,15 1,5 Belum tercapai BPS Penduduk di atas garis kemiskinan 82,85 89,76* 85,90 88,94 Tercapai BPS Penduduk di bawah garis kemisknan 17,15 10,24* 14,11 11,06 Belum tercapai BPS Indeks Keparahan Kemiskinan 0,60 0,45* 0,49 0,31 Belum tercapai BPS Target 1B : Mewujudkan Kesempatan Kerja Penuh Dan Produktif Dan Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua, Termasuk Perempuan dan Kaum Muda Pertumbuhan PDRB per kapita tanpa Migas ADHK 5,27 5,08 5,43 5,67 Belum Tercapai BPS Pertumbuhan PDRB per kapita 4,05 4,69 4,63 5,51 Tercapai BPS Dinsosnakertr Daya serap lapangan kerja (Elastisitas 0,51 0,76 0,57 0,65 Tercapai ans Kesempatan Kerja) Dinsosnakertr Cakupan pekerja/buruh yang menjadi peserta 55,70 51,1 33,20 55,00 Tercapai ans Program Jamsostek Aktif (%) Dinsosnakertr Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,75 6,76 7,83 5,00 Belum tercapai Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan 0,90 71,4 40,0 60,0 Tercapai pelatihan berbasis masyarakat (%) Rasio angkatan kerja yang bekerja (%) atau 90,25 93,34 92,17 95,00 Tercapai Persentase penduduk yang bekerja Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 Prevalensi balita dengan berat badan rendah /

75

ans Dinsosnakertr ans Dinsosnakertr ans


Indikator

kekurangan gizi : Prevalensi balita gizi buruk (%) Prevalensi balita gizi kurang (%) Presentase Gizi Buruk Cakupan Pelayanan Anak Balita (%)

Kondisi Kinerja Awal Tahun 2012

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2014

Target Capaian Kinerja Tahun 2014

Target RPJMD Tahun 2017

SKPD / Pengampu

Status

0,07 2,41 0,07 85,40

0,09 2,33 0,02 84,75

0,3 4,5 0,02 89,00

0,3 4,9 0,015 100,00

Belum tercapai Belum tercapai Tercapai Belum tercapai

DKK DKK DKK DKK

60,80 94,00

58,62 100,00

61,08 98,00

61,50 100,00

Belum tercapai Tercapai

DIPERTANAK DIPERTANAK

86,20

88,20

87,00

90,00

Tercapai

DIPERTANAK

Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) 86,00 Penguatan Cadangan Pangan 87,00 Tujuan 2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

89,00 86,00

87,00 89,00

89,00 91,00

Tercapai Belum tercapai

DIPERTANAK DIPERTANAK

Produktivitas padi (Kw/HA) Ketersediaan Protein dan Energi per Kapita Angka Kecukupan Gizi (%) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)

Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar Prosentase melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki : 99,34 - Laki-laki 99,26 - Perempuan Angka Melek Huruf diatas 15 tahun 91,48 96,61 Angka Rata-rata Lama Sekolah 6,86 7,10 Rasio Siswa SD terhadap anak Usia 7 – 12 tahun 98,19 99,00 Rasio Siswa SLTP terhadap anak sia 13–15 tahun 85,50 89,00 Angka Partisipasi Kasar SD 105,3 100,36 Angka Partisipasi Murni SD 90,85 93,35 Tujuan 3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

100 100 92,03 6,88 98,92 91,30 106,35 92,97

100 100 92,86 6,90 100 100 108,33 96,15

Belum tercapai Belum tercapai Tercapai Tercapai Tercapai Belum tercapai Tercapai Tercapai

DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA DISDIKPORA

Target 3A: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari 2015 Proporsi kursi yg di duduki wanita di DPRD (orang) 7 9 9 9 Tercapai Sekret DPRD BAPERMAS Indeks Pembangunan Gender (IPG) 58,41 60,69 58,81 59,41 Tercapai Indeks Pemberdayaan Gender (IGG)

68,15

55,17

68,45

68,9

Belum tercapai

PP,PA, KB BAPERMAS PP,PA, KB

Tujuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4A: Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015 Angka Kematian Balita (AKBa) / 1.000 kelahiran hidup (kh) Angka kematian bayi (AKB )/ 1.000 kh Persentase anak usia 1 th yang di imunisasi campak Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tujuan 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu

10,14

11,09

10,50

9,80

Tercapai

DKK

9,30 101,80

9,46 100,43

9,30 95,00

9,00 95,00

Tercapai Tercapai

DKK DKK

90,7

90,54

90,7

91,0

Belum tercapai

DKK

21 45,02 2,83 100 97,00

Tercapai Belum tercapai Belum tercapai Belum tercapai Tercapai

DKK DKK DKK DKK DKK

100

Tercapai

DKK

Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990-2015 Angka kematian Ibu (AKI) 35 36 26 Bidan per 100.000 Penduduk 44,7 36,31 44,83 Bidan per Desa 2,76 2,26 2,79 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas(%) 97,40 85,86 94,00 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga 96,27 99,62 94,00 Kesehatan(%) Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%) 95,34 95,56 95,00 Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015

Cakupan Pasangan Usia Subur yang menjadi 72,77 73,45 74,4 77,00 Belum tercapai DKK peserta KB Aktif (%) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB 15,40 12,72 5,00 0,00 Tercapai DKK Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%) Cakupan Alat Kontrasepsi / Akseptor KB (%) 73,07 73,45 74,00 77,00 Belum tercapai DKK Angka Pernikahan Dini 0,75 14,93 0,65 0,50 Belum Tercapai DKK Tujuan 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 6A: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/ AIDS pada tahun 2015 yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015 Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun 79 100 <0,5 Target 6B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua Penemuan dan tata laksana kasus HIV/AIDS (VCT, CST, akses ARV, PMPCT) (%)

20

70

70

100

Tercapai

DKK

76

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Kondisi Realisasi Target Target Kinerja Capaian Capaian RPJMD SKPD / Indikator Awal Kinerja Kinerja Status Tahun Pengampu Tahun Tahun Tahun 2017 2012 2014 2014 Target 6C: Menegendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015 Proporsi kasus tuberculosis yang berhasil di obati 92,00 96,00 90,00 90,00 Belum tercapai DKK dalam program DOTS ( success rate ) (%) Angka penemuan kasus malaria per 1.000 0,015 0,013 < 1,00 < 1,00 Tercapai DKK penduduk Cakupan Penanganan Penderita Penyakit TBC 100 100 100 100 Tercapai DKK BTA+ (%) Penyakit lainnya Angka kesakitan DBD per 100.000 Penduduk 1,2 2,5 <2 <2 Tercapai DKK Angka kematian DBD (%) 0,9 1,3 <1 <1 Belum tercapai DKK Penderita DBD yang ditangani (%) 100 100 100 100 Tercapai DKK Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang 100 100 100 100 Tercapai DKK Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 Jam (%) Tujuan 7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta pengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang Meningkatnya jumlah rumah dan pemukiman layak 77,70 78,93 87,7 102,7 Tercapai DCKTR huni sesuai SPM (%) Berkurangnya luasan permuliman kumuh di 20,00 15,00 15,00 10,00 Tercapai DCKTR kawasan perkotaan Tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik sesuai 7,00 15,00 15,00 20,00 Tercapai DCKTR SPM (%) Luas lahan sawah lestari (HA) 59.000 54.000 59.000 59.000 Emisi Gas Buang (CO2), ton 30.894.708 32.495.032 32.495.032 34.895.518 Tercapai BLH Prosentase penurunan emisi gas buang 12,39 16,78 16,78 21,98 Tercapai BLH Kerusakan hutan yang direhabilitasi (HA) 33.262,5 1.571 1.500 40.862,5 Tercapai DISHUTBUN Target 7B : Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang siginfikan pada 2010 Persentase Lahan Kritis yang direhabilitasi 62,10 67,70 67,70 76,10 Tercapai BLH Kawasan lindung terhadap luas daratan (%) 0,48 0,001 0,566 0,802 Belum Tercapai DISHUTBUN Laju konservasi lahan (%) 0,014 0,014 0,014 Target 7C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 Proporsi penduduk yg menggunakan air minum PDAM 27,17 31,11 31,11 37,02 Tercapai DCKTR Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih 65,66 68,00 70,00 80,00 Belum Tercapai DCKTR Persentase Rumah Tangga ber sanitasi 57,36 61,58 61,58 67,91 Tercapai DCKTR Target 7D : Mencapai peningkatan yang sidnifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di Kawasan Perkotaan (%)

20

15

15

10

Tercapai

DCKTR

Tujuan dan target MDG’s di Kabupaten Cilacap : 1.

Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Tujuan ke satu MDGs difokuskan kepada upaya menanggulangi kemiskinan dan kelaparan yang terdiri dari tiga target terkait dengan penurunan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan penanggulangan kelaparan. Secara umum pada tujuan ini terdapat beberapa indikator yang perlu mendapatkan perhatian serius yaitu : a. Persentase tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskian nasional, Indeks kedalaman kemiskinan, Penduduk di bawah garis kemiskinan dan Indeks keparahan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan merupakan tantangan berat yang memerlukan perhatian khusus. b. Pertumbuhan PDRB per kapita tanpa migas dan Tingkat pengangguran terbuka. Ini menunjukkan bahwa pemertaan pendapatan dan tingkat pengangguran masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dari Pemkab Cilacap. c. Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang, Cakupan pelayanan anak balita, produktivitas pasi dan penguatan cadangan makanan, masih memerlukan penanganan yang lebih seriuas dalam rangka mengantisipasi terjadinya penduduk 77


2.

3.

4.

5.

6.

7.

(balita) yang kurang gizi dan kelaparan.

Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Tujuan ke dua mencapai pendidikan dasar untuk semua, dimaksudkan sebagai upaya menjamin bahwa pada tahun 2015 semua anak-anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Indikator pada tujuan ke dua yang masih menjadi perhatian serius adalah : Prosentase melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki- laki dan Rasio siswa SLTP terhadap anak usia 13-15 tahun. Dari target yang dicanangkan pada tahun 2014, ternyata penanganan melek huruf di Kabupaten Cilacap sudah cukup bagus yaitu sudah mencapai sebesar 99,34% dan 99,26%. Sedangkan rasio siswa SLTP terhadap anak usia 13–15 tahun dengan terget 2014 sebesar 91,30% sudah terealisasi sebesar 89,00%. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan ke tiga dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong adanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan terget menghilangkan ketimpangan gender, mempunyai tiga indikator. Dari ke tiga indikator masih terdapat satu indikator yang belum tercapai, yaitu Indeks pemberdayaan gender dengan target tahun 2014 sebesar 68,45% baru terealisasi sebesar 55,17%.

Menurunkan Angka Kematian Anak Tujuan ke empat dimaksudkan untuk menurunkan angka kematian anak, dengan target mengurangi Angka Kematian Balita (AKBa) sebesar dua per tiganya, mempunyai empat indikator, dan terget yang belum tercapai pada tahun 2014 adalah angka kelamgsungan hidup bayi, dimana antara target dan realisasinya hanya terpaut 0,16% dan diharapkan tahun 2015 kelangsungan hidup bayi dapat lebih ditingkatkan.

Meningkatkan Kesehatan Ibu Tujuan ke lima difokuskan kepada upaya meningkatkan kesehatan ibu dengan target menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015. Pada target ke lima ini terdapat sepuluh indikator, dan yang sudah tercapai baru empat indikator, sedangkan enam indikator lainnya belum dapat tercapai. Indikator yang masih belum tercapai dan perlu perhatian serius adalah Bidang per desa, Cakupan pelayanan ibu nifas, Cakupan pasangan usia subur, Cakupan alat kontrasepsi dan pengendalian pernikahan dini. Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya Tujuan ke enam difokuskan kepada upaya memerangi HIV dan AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya dengan tiga target yaitu : (1) Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV dan AIDS pada 2015 yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015, (2) Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV DAN AIDS bagi semua, dan (3) Mengendalikan penyakit penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit lainnya (Tuberculosis) hingga tahun 2015. Indikator pada tujuan enam yang masih masih belum tercapai dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius adalah kasus tuberculosis yang berhasil diobati dalam program DOTS danangka kematian Demam Berdarah.

Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan ke tujuh difokuskan kepada upaya memastikan kelestarian lingkungan hidup, mempunyai empat target: (1) Memadukan prinsip - prinsip pembangunan berkesinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang, (2) Menanggulangi kerusakan keaneka ragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang signifikan pada tahun 2010, (3) Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 dan (4) Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh 78


2.

pada tahun 2020. Indikator pada tujuan tujuh yang masih belum tercapai dari target MDGs 2014 adalah Kawasan lindung terhadap luas daratan dan Persentase rumah tangga pengguna air bersih, sedangkan Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan belum terdukung dengan data. Pencapaian Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada Tahun 2014 Indeks Harapan Hidup (IHH) Kabupaten Cilacap mencapai 77,72 tahun. Angka tersebut masih sama dibanding tahun 2013 yaitu sebesar 77,72 tahun, tetapi bila dibanding tahun 2012 sebesar 76,87 masih lebih Gambar 3.33. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2012-2014 tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Cilacap sudah baik dan perlu untuk terus di tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yaitu suatu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan dari segi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kondisi IPM di Kabupaten Cilacap dari tahun 2012-2013 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 sebesar 72,77 menjadi 73,34 pada tahun 2013. 3.

Pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kesetaraan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih relatif cukup rendah. Solusi yang dilakukan diantaranya yaitu dengan memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG di Kabupaten Cilacap serta melaksanakan sosialisasi dan diklat tentang PUG bagi stakeholder . 4.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM )

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM).

Dari 15 (lima belas) SPM yang wajib dilaksanakan/diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Cilacap sejak tahun 2012 telah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan dan Rencana Pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sejalan dengan perubahan regulasi SPM Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui kementerian teknis terkait, maka regulasi penerapan SPM di Kabupaten Cilacap juga turut mengalami perubahan dengan menetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2014. Hasil capaian indikator SPM di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 dari 15 (lima belas) SPM yang telah diterapkan berdasarkan Perbup Nomor 85 Tahun 2014 mencapai angka 85,62%. Dengan demikian kinerja pencapaian SPM di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 masuk dalam kategori Sangat Berhasil. 79

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Tabel 3.34.Capaian Indikator SPM di Kabupaten Cilacap Tahun 2014 No

1 2 3 4 5

SPM

JUMLAH INDIKATOR

TARGET REALISASI CAPAIAN RATA-RATA (RATA-RATA)

11 3 7 18 8

74.32 26.33 61.03 78.73 80.95

76.58 72.94 52.4 86.79 70.87

103.04 277.02 85.86 110.24 87.55

6 7

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri SPM Bidang Perumahan Rakyat SPM Bidang Sosial SPM Bidang Kesehatan SPM Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang dan penghapusan eksploitasi seksual pada anak dan remaja dan Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan SPM Bidang Lingkungan Hidup SPM Bidang Keluarga Berencana danKeluarga Sejahtera

4 9

100 55.82

100 42

100.00 75.24

8

SPM Bidang Pendidikan Dasar

27

76.67

71

92.60

9 10 11 12 13 14 15

SPM Bidang Ketenagakerjaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SPM Bidang Ketahanan Pangan SPM Bidang Kesenian SPM Bidang Komunikasi dan Informatika SPM Bidang Perhubungan Daerah SPM Bidang Penanaman Modal

7 16 7 7 6 26 7

50.71 53.46 78.57 61.43 100 45.5 100

56.22 49.36 94.36 208.01 104.57 99.03 100

110.87 92.33 120.10 338.61 104.57 217.65 100.00

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

M

anajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Penyerapan belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 89,11%, sedangkan rata-rata pencapaian sasaran sebesar 85,91%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja belum efektif jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 90,56%, sedangkan realisasi untuk program/ kegiatan pendukung sebesar 88,25%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang semakin Merata (96.21%) sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatknya Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (37.61%). Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagai berikut :

80


N 0

Sasaran Strategis

Tabel 3.35. Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2014 Kinerja

Anggaran

Program

73.18

73.34*

100.80

178.105.042.400

66.984.865.641

Capaian (%) 37,61

WTP

WDP

66.67

34.565.699.000

29.479.221.215

85,28

tinggi

tinggi

100

CC (cukup baik )

CC (cukup baik )

100

Target

1

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 2. Program Pendidikan Menengah 3. Program Pendidikan Non Formal 4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 11. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 12. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2

Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government)

1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 6. Program Pengembangan Data/Informasi 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 11. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 16. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Realisasi Capaian ( %)

Target

Realisasi


N 0

Kinerja

Sasaran Strategis

Anggaran

Program Target


Target

Realisasi

Capaian (%)

Pelaksanaan Kebijakan KDH 17. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3

4

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan individu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 11. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 13. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 15. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 16. Program Lingkungan Sehat Perumahan

92.03

91.97

99.93

6.88

7.01

102.62

9.30

9.46

98.28

26

36

61.54

77.71

71.63

92.18

0.03

0.09

-100

82

135.102.417.400

53.482.263.111

39,59

217.488.752.900

164.393.504.111

75,59


Kinerja

N 0

Sasaran Strategis

5

Meningkatnya daya serap lapangan kerja

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah 4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

6


1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 4. Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 7. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 12. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 13. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 14. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 15. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 16. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 17. Program Peningkatan Produksi Peternakan

Anggaran

Program Target


Target

Realisasi

Capaian (%)

7.83

6,76

113.67

4.890.559.000

4.379.518.132

89,55

89

89.4

100.45

54.803.695.700

51.158.716.298

93,35

98

100

102.04

98

100

102.04

83


Kinerja

N 0

Sasaran Strategis

7

Meningkatnya pendapatan perkapita secara berkelanjutan

1. 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 6. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasI

Menurunnya tingkat kemiskinan

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 3. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 9. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 12. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 13. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

8

9

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang semakin merata

Anggaran

Program Target

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 5. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 6. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8. Program Transmigrasi Regional


Target

Realisasi

Capaian (%)

82.23

80.9

98.38

18.554.962.000

16.022.605.950

86,35

0.2787

0.3700 *

67.24

214.871.731.300

203.657.606.770

94,78

2.15

2.06*

104.19

0.49

0.43*

112.24

4.63

4.53

97.84

14.11

15.24*

91.99

3.266.500.000

3.142.702.428

96,21

84


N 0

Sasaran Strategis

10

Meningkatnya kelestarian lingkungan

11

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Kinerja

Anggaran

Program Target 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Perencanaan Tata Ruang 3. Program Pemanfaatan Ruang 4. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan& Pemanfaatan Tanah 6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 10. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan &Jembatan 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 13. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 6. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 9. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 10. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


51.75

51.85

100.19

77.71

78.13

100.54

84

87.02

103.60

77.4

76.4

98.71

92.7

92.7

100.00

65.1

69.1

106.14

20

18.2

91.00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

85

Target

Realisasi

Capaian (%)

287.355.674.300

245.159.597.145

85,31

16.406.246.400

15.196.933.175

92,63

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014

Recommend Documents