RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2015 -2019

RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

1

Kata Pengantar Dalam rangka perwujudan amanat Peraturan Presiden RI no 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 - 2019 bahwa Unit Organisasi Eselon I dapat menyusun Renstra-Unit Organisasi Eselon I sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yang merupakan salah satu Unit Eselon I pada, Kementerian Pariwisata telah menyusun Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 – 2019 (Renstra PDIP 2015 – 2019) yang memuat Kondisi umum, Potensi dan Masalah, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya manyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kepariwisataan nasional 2015 - 2019. Dengan berpedoman dengan Renstra ini, seluruh satuan kerja di lingkungan Unit Eselon I Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur. Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra PDIP 2015 – 2019 ini, semoga kerja sama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2015 Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata

DADANG RIZKI RATMAN, SH, MPA


2

Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Bab I. Pendahuluan 1.1. Kondisi Umum 1.2. Potensi dan Permasalahan Bab II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 2.1. Visi 2.2. Misi 2.3. Tujuan 2.4. Sasaran Strategis Bab III. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dalam UU no 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP no 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS tahun 2010 – 2025 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 - 2019 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 - 2019 3.4. Arah Kebijakan dan Startegi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019 3.5. Kerangka Regulasi 3.6. Kerangka Pendanaan Bab IV. Target Kinerja dan Pendanaan 4.1. Target Kinerja 4.2. Kerangka Pendanaan Bab V. Penutup Lampiran : Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Lampiran II. Matriks Kerangka Regulasi


1 2 3 3 44 48 48 49 50 50 51 51

54 55 56 70 78 79 79 84 85 86 87

3

Bab I Pendahuluan 1.1 Kondisi Umum A. Kondisi Umum Kepariwisatan Global dan Nasional -

United Nation World Tourism Organizations (UNWTO) mengakui bahwa sektor pariwisata adalah sektor unggulan (tourism is a leading sector) dan merupakan salah satu kunci penting untuk pembangunan wilayah di suatu negara dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Meningkatnya destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan sektor pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur.

Sektor Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi

berkelanjutan, dan menjadi salah satu

sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat

pertumbuhannya di dunia. Data Organisasi PBB untuk Pariwisata/United Nation World Tourism Organization/UNWTO (UNWTO Tourism Highlight, 2014), menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP dunia sebesar 9%, 1 dari 11 pekerjaan diciptakan oleh sektor pariwisata, kontribusi terhadap nilai ekspor dunia sebesar USD 1.4 trilliun atau setara dengan 5% ekspor yang terjadi di dunia. Meskipun krisis global terjadi beberapa kali, jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, ketika pada tahun 1950 pergerakan wisatawan internasional di dunia hanya 25 juta orang dan maka tahun 2014 pergerakan wisatawan internasional telah menembus jumlah 1 milyar lebih orang yang melakukan pergerakan untuk berkunjung ke destinasi pariwisata di seluruh dunia. UNWTO memperkirakan pada tahun 2030 jumlah pergerakan wisatawan internasional yang berkunjung ke destinasi pariwisata dunia akan mencapai jumlah 1,8 milyar orang dan pergerakan wisatawan domestik sebanyak 5 sampai 6 milyar orang.


4

Gambar 1.1. Diagram Sektor Pariwisata adalah Sektor Unggulan di Tingakt Global

-

Ditingkat nasional, pencapaian penting kinerja pembangunan kepariwisataan nasional pada periode tahun 2010-2014, antara lain kontribusi 4% terhadap PDB Nasional (peringkat 4 nasional penghasil devisa setelah minyak dan gas, batu bara, kelapa sawit), penyerapan 10,13 juta tenaga kerja, menghasilkan devisa nasional sebesar 10 milyar USD. Hal tersebut karena sektor Pariwisata mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 9,4 juta orang dan menggerakkan 250 juta perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) dengan perbelanjaan sebesar 177 triliun rupiah pada tahun 2014.


5

-

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2014 mencapai rekor tertinggi yaitu 9,4 juta wisman (tingkat pertumbuhan 7,2%). Pertumbuhan kedatangan wisman ke Indonesia tahun 2014 adalah 7,2%, lebih tinggi dari pada rata-rata pertumbuhan dunia yang hanya 4,7%. Apabila dilihat dari perhitungan per-bulan, maka rata-rata kedatangan wisatawan mancanegara pada Januari-November = 775,000 kedatangan, namun untuk pertama kalinya dalam sejarah pariwisata Indonesia jumlah kedatangan pada Desember 2014 mencapai lebih dari 900.000 kedatangan. Tabel 1.1. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Peroleh Devisa Pariwisata Tahun 2011 - 2015

-

Sedangkan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) senantiasa meningkat dari tahun ke tahun dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Pada tahun 2013, jumlah Wisatawan Nusantara mencapai 250 juta perjalanan dengan pertumbuhan 1,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah ini menghasilkan pengeluaran wisatawan nusantara sebesar Rp. 178 triliun. Gambar 1.2. Diagram Jumlah Wisatawan Nusantara Tahun 2001 - 2014


6

B. Kondisi dan Capaian Pembangunan Destinasi dan Industri Pariwisata Capaian kinerja Pengembangan Destinasi Pariwisata berdasarkan pada Penetapan Kinerja adalah dengan membandingkan target dengan realisasi. Analisis capaian kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata berdasarkan penetapan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Jumlah penerimaan devisa wisatawan Kondisi dan capaian pembangunan destinasi dan industri pariwisata didasarkan pada Permen No: PM.35/UM.001/MPEK/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012-2014. Dalam pengembangan destinasi wisata, terdapat beberapa masalah utama yang harus dihadapi, yaitu perubahan iklim dan bencana alam, ketidaksiapan masyarakat pada daerah yang menjadi destinasi wisat/ Pemberdayaan masyarakat di daerah destinasi Indonesia belum optimal, ketidaksiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur destinasi/ Ketersediaan dan konektivitas infrastruktur destinasi Indonesia, dan rendahnya nilai, jumlah dan pertumbuhan investasi, serta iklim usaha yang tidak kondusif. Berdasarkan atas permasalahan tersebut, maka destinasi dan industri pariwisata diberikan mandat untuk mengembangkan kepariwisataan berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pembangunan daerah. Dengan dua tujuan utama : (1) Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan Indonesia; (2) Peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia. Untuk peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 2 (dua) sasaran diampu oleh satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap pengembangan destinasi pariwisata yaitu : (1) Meningkatnya citra kepariwisataan Indonesia dan (2)

Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata. Meningkatnya citra

pariwisata Indonesia dapat dikenali antara lain dengan : Jumlah lokasi Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (Destination Management Organization/DMO). Jumlah lokasi Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi dihitung melalui lokasi yang difasilitasi dengan skema peningkatan gerakan kesadaran kolektif stakeholders, pengembangan manajemen destinasi, pengembangan bisnis, dan penguatan organisasi pengelolaan destinasi pariwisata. Peningkatan kualitas tata kelola destinasi (DMO) dilakukan dengan prinsip partisipatif, keterpaduan, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui pendekataan proses, sistematik, dan manajerial. Indikator lokasi DPN yang difasilitasi menunjukkan upaya Kemenparekraf untuk mewujudkan peningkatan aktivitas untuk fasilitasi dan pemberdayaan kepada pemangku kepentingan sehingga mewujudkan penerapan konsep tata kelola destinasi yang berkualitas di lokasi DPN.


7

Semakin banyak lokasi DPN yang difasilitasi maka semakin besar masyarakat yang terlibat dalam pengembangan destinasi wisata dengan tata kelola yang baik. Sedangkan agar terjadi penciptaan diversifikasi destinasi pariwisata maka Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata adalah: (1) Jumlah lokasi daya tarik di DPN yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata. Jumlah DPN adalah sebanyak 50 DPN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di setiap DPN terdapat Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang didalamnya terdapat beberapa daya tarik yang dapat dikembangkan. Setiap tahunnya Kemenparekraf akan mengembangkan daya tarik wisata baik yang bersifat rintisan, pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tarik wisata yang ada. (2) Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Desa wisata yang difasilitasi dihitung melalui jumlah desa yang dikembangkan melalui PNPM Mandiri. Pengembangan desa wisata dilakukan sebagai penerapan prinsip community based tourism untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata setempat. Semakin banyak desa yang dapat difasilitasi maka diharapkan desa tersebut dapat menjadi alternatif tujuan wisata dan dapat meningkatkan lama tinggal serta pengeluaran wisatawan di Indonesia. (3) Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan. Pola perjalanan pariwisata adalah struktur, kerangka, dan alur perjalanan wisata dari satu titik destinasi ke titik destinasi lainnya yang saling terkait yang berisi informasi tentang fasilitas, aktivitas, dan pelayanan yang memberikan berbagai pilihan perjalanan wisata bagi industri maupun individu wisatawan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melakukan perjalanan wisata. Semakin bervariasi pola perjalanan yang ditawarkan maka diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berwisata di Indonesia. Berdasarkan atas hal tersebut, sesuai Matriks Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah dan Tahunan Kemenparekraf tahun 2012 – 2014 maka dirumuskan sebagai berikut : Tujuan/Sasaran/Indikator

Satuan Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

Lokasi

2

15

15

15

15

Daerah

7

29

29

29

29

Desa

200

569

978

963

1.342

Pola

10

20

13

20

13

Meningkatnya Citra Kepariwisataan Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO)

Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata Jumlah lokasi daya tarik di DPN yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata Jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan

Sumber : Renstra Kemenparekraf 2010 -2014


8

Pengembangan Destinasi Pariwisata merupakan program utama Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata (Ditjen PDP). Dalam mengembangkan Destinasi Pariwisata, Ditjen PDP memiliki visi: “Mengembangkan Destinasi dan Industri Pariwisata Berkelas Dunia, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan serta Mampu Mendorong Pembangunan Daerah”, yang dijabarkan menjadi 3 misi utama, yaitu: 1. Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan melalui pengembangan destinasi; 2. Peningkatan daya saing kepariwisataan Indonesia melalui pengembangan destinasi; dan 3. Menciptakan tata pemerintahan Ditjen PDP yang responsif, transparan dan akuntabel. Program pengembangan destinasi pariwisata pada tahun 2012-2014, diimplementasikan melalui 6 kegiatan pokok, yaitu: (1) peningkatan perancangan destinasi dan investasi pariwisata; (2) pengembangan daya tarik wisata; (3) pengembangan industri pariwisata; (4) pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata; (5) pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif dan even; dan (6) dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan destinasi pariwisata lainnya. Tujuan pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah: 1. Peningkatan devisa dan pengeluaran wisatawan; 2. Peningkatan investasi di sektor pariwisata; 3. Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional; 4. Peningkatan citra kepariwisataan Indonesia; 5. Peningkatan diversifikasi destinasi pariwisata; 6. Peningkatan kualitas kinerja organisasi Ditjen PDP; dan 7. Penguatan dan peningkatan kualitas SDM Ditjen PDP. Kegiatan pokok dalam program pengembangan destinasi pariwisata tahun 2010–2014 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDP Kemenparekraf, meliputi: 1. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata, melalui: pemetaan kawasan strategis/KEK di pariwisata, penyusunan kriteria penetapan kawasan strategis/KEK pariwisata, identifikasi, assessment dan inventarisasi potensi kreatif masyarakat, penataan kawasan yang dapat menjadi zona kreatif (desa wisata, sentra cinderamata, padepokan seni), perancangan model pemanfaatan kreativitas masyarakat, perancangan model zona kreatif terintegrasi (integrated creative zone), bimbingan teknis produksi berbasis kreativitas, mendorong peningkatan iklim investasi pariwisata, penyusunan profil dan proposal investasi pariwisata daerah, partisipasi ASEAN tourism investment forum, partisipasi pada even investasi pariwisata, promosi investasi pariwisata melalui media, pelaksanaan ITID (Indonesia Tourism Investment Day), koordinasi penetapan kawasan pariwisata (KEK), fasilitasi koordinasi percepatan pembangunan fasilitas,


9

konektivitas dan bandara/pelabuhan/marina, penerapan tata kelola desitinasi pariwisata (DMO), Pelaksanaan Konferensi DMO

2. (Destination Managment Organization) dalam rangka peningkatan pengelolan destinasi, penyusunan masterplan destinasi, dan fasilitasi pengembangan kawasan strategis pariwisata. Pencapaian tahun 2010 -2014 : 1. Kawasan Ekonomi Khusus/ KEK Pariwisata sampai tahun 2015 telah ditetapkan 2 lokasi yaitu : (1) KEK Mandalika, NTB; (2) KEK Tanjung Lesung, Banten; 2. Tindak lanjut amanat PP no 50 Tahun 2011 tentang Ripparnas, telah disusun Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) : KSPN Toba Dskt; KSPN Komodo Dskt; KSPN Sanur Nusa Dua Kuta Dskt; KSPN Bromo Tengger Semeru dskt; KSPN Toraja dskt; KSPN Kepulauan Seribu Dskt. 3. Penerapan Program tata kelola desitinasi pariwisata (DMO) di 16 lokasi KSPN selama tahun 2010 -2014 : Toba; Weh; Kota Tua Jakarta; Pangandaran; Borobudur; Bromo Tengger Semeru; Tanjung Puting; Derawan; Toraja; Bunaken; Wakatobi; Raja Ampat; Flores; Rinjani;Batur; Sanur. 4. Penyusunan profil investasi dan promosi investasi sektor pariwisata : tersusun profil 19 lokasi potensial investasi sektor pariwisata di Indonesia. 3. Pengembangan

Daya

Tarik

Wisata,

melalui:

penilaian

kelayakan

dukungan

pembangunan fasilitas pariwisata di daerah, penyusunan dan penerapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata berwawasan lingkungan, penyusunan kebijakan pengembangan daya tarik wisata alam/bahari dan budaya, penyusunan penerapan pedoman dan kriteria pengembangan daya tarik wisata, fasilitasi kerjasama lintas sektor pengembangan daya tarik wisata, dukungan dan fasilitasi pengembangan daya tarik wisata di daerah, pengembangan pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan yang memiliki potensi pariwisata, bimbingan teknis pengembangan daya tarik wisata, desk study pengembangan daya tarik wisata, koordinasi regional pengembangan daya tarik wisata, pengenalan daya tarik wisata, pendukungan pembangunan daya tarik, mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata di daerah, fasilitasi kerjasama lintas sektor pengembangan daya tarik wisata di koridor V MP3EI, pemantauan dan evaluasi serta penataan manajemen produk dan kebijakan daya tarik wisata alam/bahari dan wisata budaya di 29 lokasi.


10

Pencapaian tahun 2010 -2014 : 1. Fasilitasi penataan daya tarik wisata melalui dana Tugas Pembantuan (TP) selama kurun waktu 2012 – 2014 telah difasilitasi 149 daya tarik wisata. 2. Tiga (3) tahun MP3EI di Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara dengan tema “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional” menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki nilai investasi yang tinggi (di luar infrastruktur) baik dari jumlah maupun nilai proyek. Jumlah proyek mencakup 14 kegiatan dengan nilai proyek Rp. 163.005 Miliar; 3. Pemberian penghargaan bagi pengelola daya tarik wisata berwawasan lingkungan dengan nama Penghargaan Cipta Pesona Wisata atau lebih dikenal CIPTA Award kurun waktu 2010 – 2013. Tahun 2013 diikuti peserta sebanyak 144 daya tarik wisata dari 27 Propinsi, dengan katagori yang dilombakan yaitu : pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan baik yang dikelola Pemerintah, Pemda, BUMN/D, BUMS/LSM atau perorangan. 4. Penataan daya tarik wisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan ekowisata di kawasan alami atau disebut CBET yang merupakan komitmen kerjasama regional dkawasan BIMP EAGA, adapun lokasi sasaran mencakaup di taman Nasional Tanjung Putting, Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Kayan Mentarang dan Kota Manado Tua.

4. Pengembangan Industri Pariwisata, melalui: melakukan konsolidasi akses transportasi mancanegara dan dalam negeri, terutama ke 10 tujuan pariwisata Indonesia, meningkatkan kerjasama dan keterpaduan pengembangan akses wisman dan wisnus, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan industri pariwisata, penyusunan standar usaha di sektor usaha daya tarik dan sarana pariwisata, penyusunan materi uji sertifikasi usaha sarana pariwisata, peningkatan kapasitas organisasi/asosiasi di sektor usaha sarana pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha sarana pariwisata, sosialiasai penerapan green hotel, fasilitasi work place auditor sektor usaha sarana pariwisata, dukungan penyelenggaraan ASEAN Green Hotel Awards, penyusunan standar usaha jasa pariwisata, penyusunan materi uji setifikasi usaha jasa pariwisata, penyusunan pedoman pelaksaaan sertifikasi usaha pariwisata, peningkatan kapasitas organisasi/asosiasi di sektor usaha jasa pariwisata, pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan usaha jasa pariwisata, fasilitasi work place auditor sektor usaha jasa pariwisata, pengembangan jaringan moda transportasi di 10 destinasi pariwisata, fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) sektor pariwisata, diseminasi standar usaha pariwisata, fasilitasi Tourist Guide Contest Nasional, review travel pattern nontematik, penyusunan travel pattern nontematik, koordinasi kebijakan CIQ, perpajakan dan PNBP, pelaksanaan bimtek pelayanan prima, gerakan Indonesia bersih di bandara/pelabuhan, pelaksanaan advokasi/pendampingan tata cara pendaftaran usaha pariwisata (TDUP).


11

Pencapaian tahun 2010 -2014 : 1. Penyelesaian kebijakan/regulasi peraturan menteri untuk : pendaftaran usaha pariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) dan sudah diterapkan sejak tahun 2010.(amanat UU no 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan) 2. Penyusunan kebijakan/regulasi standar usaha pariwisata, sampai tahun 2014 telah diselesaikan sebanyak 27 peraturan menteri terkait standar usaha pariwisata.(amanat UU 10 Tahun 2009 dan PP no 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata) 3. Pembentukan Komisi Lembaga Sertifikasi Usaha bidang pariwisata 4. Fasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) pariwisata 20 LSU 5. Fasilitasi pelatihan auditor sebanyak 485 orang untuk kebutuhan tenaga auditor di LSU pariwisata yang terbentuk 6. Penyusunan Travel Pattern melalui dana dekonsentrasi yang diterima di 33 provinsi selama kurun waktu 2010 – 2014. Dengan output dokumen Travel Pattern 33 provinsi.

4. Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, melalui: gerakan sadar wisata di media, penyusunan kebijakan sistem manajemen pengamanan di usaha pariwisata, penyusunan pedoman Indonesia Bersih, penyusunan review pedoman bahan sadar wisata, penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi, penyusunaan kajian pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata, penyusunan kajian program pembinaan sadar wisata, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pembentukan kelompok sadar wisata, pembinaan sadar wisata di kalangan pramuka, bimbingan teknis pengamanan di destinasi pariwisata, bimbingan teknis pencegahan eksploitasi seksual anak dan pencegahan HIV dan AIDS di lingkungan pariwisata, pencegahan penyakit zoonosis di lingkungan pariwisata, gerakan nasional sadar wisata dan aksi sapta pesona, pemanfaatan media tradisional dalam rangka sadar wisata, pemanfaatan media elektronik dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan media cetak dalam rangka pemberdayaan masyarakat, gerakan Indonesia Bersih, penghargaan sapta pesona toilet bersih, kegiatan lomba foto sadar wisata. Pencapaian tahun 2010 -2014 : 1. Tersusunya Peraturan Menteri tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel tahun 2011. 2. Pelaksanaan kegiatan sadar wisata dan sapta pesona di .... lokasi selama kurun waktu 2010 -2014. 3. Penyelenggaraan pemberian penghargaan Toilet Bersih di bandara, tempat wisata/rekreasi


12

5. Peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Sektor Pariwisata, melalui: penyerahan PNPM mandiri pariwisata di desa wisata, gelar karya pemberdayaan masyarakat, pembuatan bahan-bahan informasi PNPM pariwisata, pendampingan PNPM mandiri di sektor pariwisata, temu nasional PNPM mandiri pariwisata, penghargaan desa wisata (PNPM pariwisata), fasilitasi komunikasi jejaring desa wisata, fasilitasi pemanfaatan CSR dalam rangka pengembangan desa wisata, fasilitasi pemanfaatan KUR dalam rangka pengembangan desa wisata, bansos PNPM mandiri pariwisata. 6. Pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif dan even, melalui: Identifikasi produk wisata kuliner dan belanja, rekreasi dan hiburan, pengembangan wisata alam dan budaya, Pengembangan wisata konvensi, insentif dan even, penetapan standar pengembangan wisata kuliner dan belanja, rekreasi dan hiburan, pengembangan wisata alam bahari (yachting, cruise dan selam) dan budaya (heritage), pengembangan wisata konvensi, insentif dan even. Pencapaian tahun 2010 -2014 : 1

Terfasilitasi .... desa melalui program PNPM Mandiri Sektor pariwisata.

2

Terlaksananya .... kali penghargaan desa wisata

3

Terlaksananya fasilitasi pemanfaatan KUR di .... lokasi desa wisata.

Pencapaian tahun 2010 -2014 : 1.

Tersusunnya pedoman/NSPK pengembangan wisata minat khusus : kuliner, belanja, rekreasi dan hiburan, MICE dan wisata bahari (diving & yacth).

2.

Tersusunnya kebijakan/regulasi Peraturan Presiden no 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (yacht) asing ke Indonesia yang telah dirubah tahun 2014 dengan keluarnya Peraturan Presiden No 180 Tahun 2014.

3.

Pengembangan Wisata Kapal Pesiar (Cruise), Pengembangan dan Pemutakhiran Database Situs Selam (Dive Site) Indonesia, Fasilitasi Pengembangan Geopark Global dan Nasional, Pengembangan Even Wisata Olahraga Rekreasi (Sport Tourism Event), Pengenalan Produk Kuliner dan Spa Tradisional melalui Penetrasi Kuliner dan Spa Indonesia ke Mancanegara, Pemetaan Destinasi Wisata Belanja, Pengembangan dan Penataan 16 Destinasi MICE di Indonesia melalui Pemetaan dan Pengklasifikasian 16 Destinasi MICE Nasional, Penyusunan Strategi dan Action Plan Pengembangan Destinasi MICE Nasional dan Pengembangan Produk Special Event Carnival Indonesia

8. Dukungan manajemen dan dukungan teknis pengembangan destinasi pariwisata lainnya, antara lain melalui: administrasi pembangunan destinasi pariwisata, rapat kerja teknis pengembangan destinasi pariwisata, penyusunan rencana dan program pengembangan destinasi pariwisata, fasilitasi koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi daerah, kerjasama teknis dalam dan luar negeri, partisipasi pertemuan internasional, pendukungan even dan konferensi, monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan tahunan, penyusunan LAKIP, kajian penguatan pengembangan destianasi pariwisata, RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

13

statistik destinasi pariwisata, pencitraan destinasi, inventarisasi baseline dan destination assessment, koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor dalam pembangunan sarana dan prasarana di destinasi pariwisata, pendukungan peningkatan kapasitas pegawai, kerjasama teknis dalam dan luar negeri, peningkatan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan personalia, monitoring dan evaluasi akuntabilitas pembangunan destinasi pariwisata. Pencapaian tahun 2010 -2014 : 1. Rata-rata Persentase pencapaian target indikator program dan kegiatan .... 2. Rata-rata Persentase penyerapan anggaran belanja .... 3. Rata-rata Persentase pelimpahan barang milik negara ke daerah ..... 4. Jumlah fasilitasi diklat peningkatan kemampuan kerja dan pengetahuan dibidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 5. Jumlah pegawai

Beberapa capaian berdasarkan target dan perencanaan bidang destinasi dan industri pariwisata diatas antara lain : 1. Peningkatan devisa dan pengeluaran wisatawan, selama periode 2010 -2014 peningkatan devisa dari kunjungan wisatawan mancangera di destinasi pariwisata menunjukan peningkatan yang signifikan. Devisa (US$ juta) Rata- Rata Pembelanjaan Wisatawan di Destinasi Pariwisata (US$) Rata-rata Lama Tinggal Wisatan di Destinasi Pariwisata (Hari)

2010 7,603.45 1085,75

2011 8,554.39 1118,26

2012 9,120.85 1133,81

2013 10,054.15 1142,24

8,04

7,84

7,70

7,65

2014

Sumber : BPS dan Kempar, 2014

2. Peningkatan investasi di sektor pariwisata, selama periode 2010 -2014 peningkatan investasi sektor pariwisata di destinasi pariwisata menunjukan peningkatan yang signifikan. PMA (US$) PMDN (US$) TOTAL NILAI INVESTASI SEKTOR PARIWISATA (US$)

2010 346.40 39.00 385.40

2011 242.20 39.40 281.60

2012 768.30 101.50 869.80

2013 462.47 140.18 602.65

2014 511.81 173.08 684.89

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2015


14

3. Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja nasional, penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata menurut Laporan World Travel & Tourism Council (WTTC) dalam dokumen Travel & Tourism Economic Impat Indonesia 2015 dijelaskan sebgai berikut : Kontribusi Sektor Pariwisata untuk tenaga kerja dikelompokan dalam 2 jenis tenaga kerja, yaitu : (1) Sektor pariwisata mampu menarik tenaga kerja sebanyak 3.326.000 tenaga kerja langsung pada tahun 2014. Tenaga kerja langsung sektor pariwisata mencakup : tenaga kerja di sektor hotel, travel agent, airlines dan pelayanan penumpang lainnya, termasuk juga tenaga kerja di sektor usaha restoran dan tempat-tempat rekreasi yang langsung melayani wisatawan. (2) Total kontribusi sektor pariwisata untuk menarik tenaga kerja baik yang langsung, ikutan dan tidak langsung mencapai jumlah 9.814.000 atau 8,4% jumlah tenaga kerja seluruh sektor di Indonesia, diprediksi akan mencapai angka 10.140.500 orang pada tahun 2015. 2010

2011

2012

2013

2014

Tenaga Kerja Langsung Sektor Pariwisata

2,926.400

2,858.200

2,961.400

3,042.500

3,325.800

Total Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pariwisata

8,800.200

8,692.600

8,971.600

9,227.600

9,813.900

Sumber : Travel & Tourism Economic Impat Indonesia 2015, WTTC, 2015

4. Peningkatan citra kepariwisataan Indonesia, indikator kinerja peningkatan citra kepariwisataan Indonesia dinilai dari Indek Daya Saing Pariwisata Global yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum). Periode 2010 – 2014, WEF telah mengeluarkan 2 kali yaitu Travel & Tourism Competitiveness Index/TTCI 2011 dan 2013. Dengan tahun 2015 dikeluarkan untuk TTCI 2015. Adapun penilaian peringkat TTCI oleh WEF adalah sebagai berikut. 2011

2013

2015

Peringkat Indonesia

72

70

50

Total Negara

139

140

141


15

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas : penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, serta peningkatan daya saing industri pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata; e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata; f.

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

g. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam, dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; dan


16

i.

pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri atas: a. Sekretariat Deputi; b. Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem; c. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya; d. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan; e. Asisten Deputi Industri Pariwisata; dan f. Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat.


17

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata


17

1.2 Potensi dan Permasalahan Publikasi UNWTO: Tourism Towards 2030/Global Overview memprediksi pertumbuhan jumlah perjalanan wisata dunia rata-rata 3,3% setiap tahun untuk periode 2010-2030, tetapi untuk periode 2011-2013, telah melampaui prediksi tersebut. Jumlah wisman sebanyak 995 juta orang (2011), 1.035 juta orang (2012), dan mencapai 1.087 juta orang di tahun 2013. Artinya pertumbuhan jumlah wisman tahun 2011-2013 melebihi perkiraan yaitu: 4,96%; 4,02%; dan 5,02%. Tahun 2015 dan selanjutnya, tren pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara diperkirakan masih akan terus berlanjut. Tingkat pertumbuhan kunjungan wisman di negaranegara berkembang akan mengungguli tingkat kunjungan wisman negara-negara maju. Asia Pasifik akan mendapatkan sebagian besar kunjungan wisman, bahkan Asia Timur Laut akan menjadi wilayah paling sering dikunjungi melampaui Eropa Selatan dan Mediterania yang selama ini menjadi kawasan wisata favorit dunia. Pertumbuhan jumlah kunjungan wisman ke negara berkembang diperkirakan dua kali lebih cepat dibandingkan dengan Negara-negara maju. Tahun 2012 negara berkembang hanya menguasai 47% pangsa pasar wisman, tetapi pada tahun 2030 diperkirakan meningkat menjadi 57%, dengan jumlah kunjungan melampaui satu miliar orang. Penguasaan pangsa pasar Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika diperkirakan meningkat, sebaliknya pasar Eropa dan Amerika semakin menurun. Hal tersebut memberikan sinyal yang sangat prospektif bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk terus meningkatkan daya saing kepariwisataan dalam merebut pangsa pasar wisatawan mancanegara yang tumbuh signifikan di kawasan ini. Indonesia yang masih relatif kecil dalam menarik pangsa pasar di kawasan Asia Pasifik dibanding negara-negara tetangga, akan memiliki peluang yang sama untuk dapat menggerakkan lebih besar lagi wisatawan untuk dapat ke Indonesia. Lebih lanjut, UNWTO memperkirakan jumlah wisatawan domestik, yang melakukan perjalanan dalam negara sendiri di tahun 2012 mencapai 5 – 6 miliar orang, dengan kata lain 5 – 6 kali lebih banyak dari jumlah wisatawan yang keluar ke negara lain. Tingginya jumlah wisatawan domestik dunia disebabkan oleh faktor kemudahan akses ke destinasi, ragam produk, dan juga harga yang terjangkau. Sementara itu World Travel and Tourism Council (WTTC) memperkirakan jumlah wisatawan domestik dunia mencapai 10 kali lebih besar dari jumlah wisatawan mancanegara. Rasio tersebut bisa lebih besar lagi, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Tiongkok. Perjalanan luar negeri (outbound) di Amerika Serikat berjumlah 60 juta perjalanan untuk tahun 2010, sedangkan perjalanan dalam negeri (inbound) mencapai 2 miliar perjalanan, dengan perbandingan (1:33). Sementara perjalanan di Tiongkok menunjukkan angka yang lebih dramatis, sebanyak 57 juta perjalanan ke luar negeri, dan 2,1 miliar perjalanan di dalam negeri, dengan perbandingan (1:57).


18

Gambar 1. Daya Saing Kepariwisataan Indonesia

Laporan Travel and Tourism Competitivenmess Index (TTCI) 2015 yang diterbitkan oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan kenaikan peringkat Indonesia dari 70 ke 50 dari 141 negara. Sementara di ASEAN posisi Indonesia tetap rangking ke-4. Peringkat daya saing yang diterbitkan WEF memiliki beberapa kegunaan, yaitu :  Sebagai salah satu alat promosi yang efektif guna mendatangkan investor bidang pariwisata  Sebagai salah satu alat untuk meningkatkan citra pariwisata dan negara  Memiliki nilai untuk dijual kepada calon wisatawan mancanegara Penelitian World Travel & Tourism Council (WTTC) menunjukkan 70% kontribusi langsung PDB pariwisata dunia digerakkan oleh wisatawan domestik. Ahli ekonomi UNWTO memperkirakan secara global pariwisata domestik mewakili 73% dari total wisatawan yang menginap, 74% dari total kedatangan, dan 69% dari total menginap di hotel. Di Indonesia, wisatawan nusantara memegang peranan yang sangat penting sebagai pembangkit industri pariwisata nasional. Khususnya di tengah-tengah situasi ekonomi global yang tidak stabil, yang menyebabkan rendahnya perjalanan ke luar negeri dari negara-negara maju. Dalam situasi global seperti ini, perjalanan wisatawan nusantara telah mampu menjadi RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

19

penyelamat industri pariwisata nasional. Hasil penerimaan dari pembelanjaan wisatawan nusantara dalam hal ini merupakan distribusi pendapatan dalam negeri, yang tidak lain adalah sumber penghasilan untuk pendapatan daerah di Indonesia. Selain potensi pangsa pasar yang besar wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus), kekayaan sumberdaya alam dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sangatlah besar dan dapat diberdayakan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan nasional.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 95.181 km, 13.446 pulau, luas laut sekitar 3,1 juta km2, 1128 suku bangsa, dan memiliki 746 bahasa dan dialek serta dengan segala ekspresi budaya dan adat tradisinya merupakan laboratorium budaya terbesar di dunia. Sejumlah karya dan peninggalan budaya tersebut telah diakui dunia sebagai world cultural heritage sites (8 warisan budaya). Selain itu, Indonesia memiliki 51 taman nasional dengan keanekaragaman hayati; 35 spesies primata, 25% endemic; habitat dari 16% binatang reptil dan amphibi di dunia; habitat dari 17% burung di dunia, 26% endemic yang kesemuanya memberikan potensi yang sangat besar bagi pengembangan wisata alam (ecotourism dan green tourism) sebagai salah satu bentuk wisata alternatif yang menjadi tren dunia saat ini dan ke depan. Indonesia merupakan negara yang berada pada jalur cincin api (ring of fire) yang aktif di dunia dengan persebaran gunung yang paling banyak di dunia, dapat menjadi modal yang sangat besar bagi pengembangan wisata minat khusus, geo-wisata. Bahkan Gunung Api Batur di Bali telah diakui sebagai salah satu anggota Global Geopark Networks UNESCO pada tahun 2012. Indonesia memiliki kaitan dengan momentum-momentum penting dalam sejarah peradaban dunia, antara lain penjelajahan Laksamana Cheng Ho yang fenomenal, penjelajahan Sir Arthur Wallacea (Operation Wallacea), jalur pelayaran sutera (silk route), jalur rempah dunia (spice route), dimana kekayaan potensi momentum-momentum sejarah penting dunia tersebut menjadi modal yang sangat besar bagi pengembangan wisata minat khusus melalui pengembangan simpul-simpul dan koridor jejak perjalanan tersebut. Namun potensi yang besar tersebut belum dapat dioptimalkan dikarenakan adanya permasalahan pokok kepariwisataan yaitu rendahnya daya saing. Berdasarkan data Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (2015) yang diterbitkan oleh World Economic Forum RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

20

(WEF), Indonesia menempati peringkat 50 dari 141 negara. Masih jauh di bawah Singapura yang mencapai peringkat 11, Malaysia peringkat 25 dan Thailand peringkat 35. Singapura, Malaysia dan Thailand memiliki daya saing tertinggi pada kategori Kerangka Kebijakan dan kategori Lingkungan Bisnis dan Infrastruktur. Infrastruktur dan sistem transportasi Singapura merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Indonesia menunjukkan daya saing yang kuat pada pilar Sumber Daya Alam, Prioritas Pariwisata, dan Daya Saing Harga. Sementara itu, kelemahan terbesar dari daya saing kepariwisataan Indonesia berdasarkan ukuran TTCI terletak pada Infrastruktur Pariwisata (2.1), Infrastruktur ICT (2.7), dan Kesehatan dan Kebersihan (2.9). Terkait dengan infrastruktur pariwisata, kendala yang dihadapi antara lain meliputi: A. Keterbatasan penerbangan langsung, frekuensi penerbangan, dan seat capacity dari negara sumber pasar maupun dari hub regional Asia (Singapura) ke Indonesia; B. Kapasitas dan kualitas airport/seaport sebagai gerbang wisata ke Indonesia (airportseaport friendly); C. Penanganan keimigrasian dan fasilitas visa yang masih belum optimal; D. Masih rendahnya konektivitas antar destinasi di Indonesia; E. Keterbatasan jaringan, moda transportasi, dan konektivitas antar moda untuk mendukung kemudahan pergerakan wisata di destinasi; F. Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari sisi dukungan fasilitas wisata, prasarana umum dan fasilitas umum (akomodasi, rumah makan, pusat oleholeh/cinderamata dan belanja, biro perjalanan wisata, ketersediaan fasilitas, dan jaringan ICT, fasilitas air minum, sanitasi lingkungan/pengelolaan sampah, money changer, klinik kesehatan, pedestrian, sign and posting/informasi wisata, toilet umum, dsb.) serta kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang belum optimal (hospitality/sadar wisata); G. Kesiapan destinasi pariwisata yang belum merata dari sisi kebersihan dan kesehatan lingkungan.


21

Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis 2.1 Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015 - 2019 Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 , yaitu: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015 - 2019 yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Strategi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019 :


22

Berdasarkan atas strategi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019, maka pariwisata termasuk dalam salah satu dari 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu : dimensi pembangunan sektor unggulan. Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan pembangunan nasional tahun 2015 – 2019. Bersama dengan sektor industri rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut : Pariwisata dan industri : Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

Pembangunan sektor pariwisata dalam 9 Agenda Prioritas “Nawa Cita” diarahkan untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Sektor pariwisata bersama sektor maritim diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan potensi yang belum tergarap dengan baik tetapi memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbanhan ekonomi nasional. Dengan rumusan untuk sektor pariwisata dalam 9 Agenda Prioritas “Nawa Cita” adalaha sebagai berikut : Kami berkomitmen membangun karakter dan potensi pariwisata, melalui; (1) Pengembangan kawasan pariwisata berbasis pada segitiga emas (Golden Triangle) pariwisata di titik strategis kawasan Indonesia untuk membangun intersullar tourism dan budaya lokal, seperti Kawasan Bonaken-Wakatobi-Raja Ampat; (2) Memfasilitasi promosi dan keterlibatan rakyat dalam pendidikan kebudayaan, pengelolaan lokasi dan dukungan kebijakan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi kretaif berbasis pada eco-tourism; (3) Fasilitasi pengembangan infrastruktur pariwisata sebagai daya ungkit pembangunan nasional baik berupa akses transportasi, infrastruktur pengembangan budaya lokal, maupun akses informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan potensi ekonomi lokal; (4) Pemerintah merancang kebijakan anggaran pembangunan untuk peningkatan sektor pariwisata dengan target output kemampuan untuk mendatangkan jumlah wisatawan asing sejumlah 20 juta sampai dengan 2019 dan target outcome menggerakan sektor ekonomi lokal dan nasional.

2.2 Misi Pembangunan Pariwisata Tahun 2015 - 2019 Berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019 dan dalam 9 Agenda Prioritas “Nawa Cita” tersebut, disusunlah 4 (empat) Misi Pembangunan Pariwisata tahun 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan. Misi Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-209 adalah: RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

23

1. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri; 2. Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; 3. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan 4. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan

kerjasama

internasional

dalam

rangka

meningkatkan

produktifitas

pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

2.3 Tujuan Pembangunan Pariwisata Tahun 2015 - 2019 Berdasarkan misi Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan pembangunan pariwisata tahun 2015-2019 dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional ;

2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;

3. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif sehingga kinerja pemasaran pariwisata mencapai produktifitas maksimal; dan

4. Mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal

2.4 Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata Tahun 2015 – 2019 Sasaran strategis pembangunan pariwisata tahun 2015 – 2016 merupakan penjabaran sasaran strategis pembangunan pariwisata nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019. Adapun Sasaran Strategis dalam RPJMN 2015 -2019 untuk pembangunan pariwisata dirumuskan dalam 2 (dua) sasaran utama sebagai berikut :


24

1) Sasaran Pertumbuhan Tabel 2.1. Sasaran Pembangunan Pariwisata Uraian Sasaran

Baseline 2014 *)

2019

1.

Kontribusi terhadap PDB Nasional

4,0 %

9,2 %

2.

Wisatawan Mancanegara (Orang)

9,3 juta

20,0 juta

3.

Wisatawan Nusantara (Kunjungan)

251 juta

275 juta

4.

Devisa (Milliar USD)

10,69

20

Keterangan: *) Sumber: Kementerian Parekraf Sumber : Buku I RPJMN 2015 - 2019

2) Sasaran Pembangunan Inklusif Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan mening-katnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. Berdasarkan atas sasaran strategis pembangunan pariwisata tahun 2015 -2019 seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019 maka sasaran strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015 – 2019 seperti dalam tabel berikut. Tabel 2.2. Sasaran Strategis Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019 dalam Renstra Kemenpar 2015 - 2019 NO 1

TUJUAN Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata

SASARAN 1

Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata

INDIKATOR 1

2

3

2

3

2015

2016

TARGET 2017

2018

2019

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi) Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan (lokasi) Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat

27

34

34

34

34

15

15

25

25

20

34

34

34

34

34

Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional

2

Meningkatnya investasi di sektor pariwisata

4

Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase)

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

3

5

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

11,3

11,7

12,4

12,7

13,0

Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan

4

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

6

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)

4

5

6

7

8


25

NO

TUJUAN

SASARAN

strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif

4

Mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

INDIKATOR 2015

2016

TARGET 2017

2018

2019

5

Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)

7

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)

255

260

265

270

275

6

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)

8

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)

10

12

14

17

20

7

Meningkatnya jumlah penerimaan devisa Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan

9

Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)

144

151

182

223

240

10

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

25000

25000

25000

25000

25000

11

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja (orang)

1.750

1.800

1.900

1.950

12

Nilai Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (nilai)

70%

75%

80%

85%

90%

13

Opini keuangan Kemenpar (predikat)

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

8

9

10

11

2.000

Sumber : Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015 - 2019

Berdasarkan atas uraian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional maupun Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2015 – 2019. Maka tujuan dan sasaran strategis bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata tahun 2015 – 2019 dirumuskan sebagai berikut : Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata 2015 -2019 NO

URAIAN TUJUAN

URAIAN SASARAN

URAIAN INDIKATOR

1

1

Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata

1

Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata

2

3

2

2


3

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional

Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional

4

5

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi) Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan (lokasi) Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase) Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

2015

2016

TARGET 2017

2018

2019

27

34

34

34

34

15

15

25

25

20

34

34

34

34

34

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

11,3

11,7

12,4

12,7

13,0


26

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan pengembangan destinasi dan industri pariwisata tahun 2015 – 2019 secara substansial mengacu pada norma peraturan perundangan : (1) Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; (2) Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 ;(3) Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 serta (4) Peraturan Menteri tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 – 2019.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dalam UU no 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan PP no 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS tahun 2010 – 2025 Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu : (1) Destinasi Pariwisata; (2) Industri Pariwisata; (3) Pemasaran pariwisata; dan (4) Kelembagaan Kepariwisataan. Dalam konteks arah kebijakan dan strategi untuk pengembangan destinasi dan industri pariwisata, maka pengembangan destinasi pariwisata nasional (DPN) meliputi : a. Perwilayahan Pembangunan DPN; b. Pembangunan Daya Tarik Wisata; c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata; d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan;dan f.

pengembangan investasi di bidang pariwisata. Dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan destinasi pariwisata adalah upaya

terpadu dan sistematik seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata. Sedangkan untuk Pembangunan Industri Pariwisata Nasional meliputi : RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

27

a. penguatan struktur Industri Pariwisata; b. peningkatan daya saing produk pariwisata; c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan arah kebijakan dan strategi Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. Gambar 3.1. Pilar Pembangunan Kepariwisataan Nasional

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2010 -2025

DESTINASI PARIWISATA

INDUSTRI PARIWISATA

PEMASARAN PARIWISATA

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Pembangunan daya tarik wisata/atraksi

Pembangunan struktur industri pariwisata

Pengembangan pasar wisatawan

Pembangunan prasarana

Daya saing produk pariwisata

Pengembangan citra pariwisata

Pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, & masyarakat

Kemitraan usaha pariwisata

Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata

Kredibilitas bisnis

Pengembangan promosi pariwisata.

Penyediaan fasilitas umum Pembangunan fasilitas pariwisata Pemberdayaan masyarakat

Tanggung jawab terhadap lingkungan alam & sosial budaya

Menciptakan, meningkatkan kualitas produk & pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, & pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Pengembangan sumber daya manusia Pengembangan regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan

Mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan & penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di Destinasi Pariwisata.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dalam Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 - 2019 Arah kebijakan pembangunan destinasi dan industri pariwisata yang digariskan dalam RPJMN 2015 - 2019, yaitu: 1. Pembangunan Destinasi Pariwisata diarahkan untuk mening-katkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri melalui: (1) fasilitasi RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

28

pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus: (a) wisata alam terdiri dari wisata bahari, wisata petualangan dan wisata ekologi; (b) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) wisata buatan dan minat khusus yang terdiri dari wisata Meeting Incentive Conference and Exhibition (MICE) & Event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu; (2) meningkatkan citra kepariwisataan dan pergerakan wisatawan nusantara; (3) Tata Kelola Destinasi; serta (4) Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata.

Jenis pariwisata yang akan

dikembangkan khususnya untuk wisatawan manca negara mencakup: (a) wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan; (b) wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (c) wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, wisata kebugaran (wellness) berbasis budaya nusantara, serta wisata kawasan terpadu. 2. Pembangunan Industri Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/ jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran melalui: (a) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal; (b) fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata; serta (c) pengembangan standarisasi dan sertifikasi usaha dan produk pariwisata; serta (d) pengembangan intergrasi ekosistem industri pariwisata.

3.3

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 - 2019 Arah kebijakan dan strategi Kementrian Pariwisata dalam mencapai sasaran-sasaran

strategis tahun 2015 - 2019 untuk pengembangan destinasi dan industri pariwisata adalah : Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata, melalui : (1) Pengembangan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan antara lain meliputi perancangan destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional), peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata; (2) Pengembangan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing antara lain meliputi pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; (3) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di bidang pariwisata; (4) Pengembangan industri pariwisata antara lain meliputi peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata, pengembangan standar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata, peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata, dan pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal. RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

29

3.4 Arah Kebijakan dan Startegi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019 Berdasarkan atas arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan di atas, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata tahun 2015 – 2019 di tingkat eselon 1 pada Deputi Bidang Pengembanagn Destinasi dan Industri Pariwisata didasarkan atas pertimbangan pemahaman dasar sebagai berikut : 1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional yang diharapkan adalah : Terwujudnya destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat. Diwujudkan dengan pengembangan 6 pilar utama pengembangan destinasi pariwisata nasional yaitu : (1) perwilayah : di 50 DPN (Destinasi Pariwisata Nasional); 88 KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional); 222 KPPN (Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional; (2) daya tarik wisata : pengembangan Daya Tarik Wisata Alam; Daya Tarik Wisata Budaya; Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia; (3) Aksesibilitas: prasarana transportasi; sarana transportasi; sistem transportasi; (4) Amenitas: Prasarana Umum; Fasilitas Umum dan Fasilitas pariwisata; (5) Masyarakat : Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat; Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat; (6) Investasi : Insentif investasi; Kemudahan investasi; Promosi investasi. Produk wisata unggulan atau portfolio produk wisata yang akan dikembangkan berbasis alam; budaya dan buatan manusia diharapkan akan dapat mewujudkan tujuan pembangunan destinasi pariwisata yaitu : Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Indonesia. 2. Pengembangan Industri Pariwisata Nasional yang diharapkan adalah : Terwujudnya Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Diwujudkan dengan pengembangan 5 pilar industri pariwisata yaitu : (1) Penguatan Struktur Industri Pariwisata Nasional : Sinergitas antar mata rantai usaha dan Penguatan hubungan antar usaha pariwisata; (2) Daya Saing Produk Wisata : Daya saing DTW; Daya saing aksesibilitas; Daya saing fasilitas; (3) Kemitraan Usaha Pariwisata : Skema kerjasama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha & Masyarakat; (4) Kredibilitas bisnis : Standardisasi dan Sertifikasi Usaha; Regulasi & Fasilitasi jaminan usaha; (5) Tanggungjawab terhadap lingkungan : Standardisasi dan Sertifikasi Usaha; Regulasi & Fasilitasi jaminan usaha. Dengan fokus pada 13 jenis usaha pariwisata yaitu : (1). daya tarik wisata; (2). kawasan pariwisata; (3). jasa transportasi wisata; (4). jasa perjalanan wisata; (5). jasa makanan dan minuman; (6). penyediaan akomodasi; (7). penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (8). penyelenggaraan pertemuan, RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

30

perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; (9) jasa informasi pariwisata; (10) jasa konsultan pariwisata; (11) jasa pramuwisata; (12) wisata tirta; dan (13) spa. Tujuan pembangunan industri pariwisata adalah : mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Gambar 3.2. Pilar Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Gambar 3.3. Pilar Pembangunan Kepariwisataan Nasional


31

3.4.1 Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata tahun 2015 -2019 dirumuskan dan diimplementasikan sebagai berikut : 1. Rumusan Strategi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Strategi pengembangan destinasi pariwisata disusun berdasarkan atas peluang dan kendala pengembangan destinasi pariwisata Indonesia yang bersumber dari penilaian indek daya saing pariwisata di tingkat global (Travel & Tourism Competitiveness Index/TTCI) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) tahun 2015. Berdasarkan atas penilaian indek daya saing pariwisata tersebut maka destinasi pariwisata Indonesia memiliki 5 (lima) peluang/keunggulan yaitu : (1) Natural resources/sumber daya alam menunjukan bahwa potensi pariwisata berbasis alam di Indonesia memiliki daya saing yang tinggi; (2) Prioritization of T&T/prioritas kepariwisataan menunjukan bahwa pariwisata sudah menjadi prioritsa pengembangan di Indonesia; (3) Price competitiveness menunjukan bahwa Indonesia memiliki keunggulan dalam harga dimana harga yang dimaksud mencangkup: pajak, harga bahan bakar, indeks harga hotel, kekuatan/ daya beli, serta dampak dari pajak yang berlaku; (4) Human resources/sumber daya manusia ; (5) Safety & security/keselamatan dan keamanan menunjukan perkembangan yang baik dalam rangka pengembangan pariwisata. Disamping keunggulandestinasi pariwisata, terdapat beberapa kendala/kelemahan yaitu : (1) Infrastruktur pariwisata/ Tourism infrastructure; (2) ICT infrastructure/infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi; (3) Health & hygiene/ kesehatan dan kebersihan; (4) Air transport infrastructure dan Ground transport infrastructure/

Aksesbilitas

(connectivity, seat capacity, dan direct flight); (5) Policy rules & regulation/ Regulasi (ijin masuk kapal layar /yacht, visa, bea cukai). Berdasarkan atas peluang dan kendala tersebut, maka strategi pengembangan destinasi pariwisata dirumuskan sebagai berikut : 1) Pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata; 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata budaya, alam, dan buatan; 3) Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional; dan 4) Pemberdayaan masyarakat.


32

Gambar 3.4. Formulasi Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata

Gambar 3.5. Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata


33

Berdasarkan atas strategi pengembangan destinasi pariwisata maka pendekatan pengembangan produk destinasi pariwisata diwujudkan dalam “3A” : Atraksi – Aksesibilitas – Amenitas, yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Atraksi Wisata atau Daya Tarik Wisata, mencakup upaya-upaya mengembangkan keragaman/diversifikasi aktivitas wisata di daya tarik wisata; pengembangan interpertasi daya tarik wisata, pengembangan manajemen pengunjung (visitor management) dan peningkatan sadar wisata bagi masyarakat di sekitar daya tarik wisata; 2) Aksesibilitas, mencakup Sarana (moda transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan kereta api); Prasarana (pelabuhan laut, bandara, stasiun) dan Sistem Transportasi (informasi rute dan jadwal, ICT, kemudahan reservasi moda); 3) Amenitas, mencakup Prasarana umum (Listrik, Air, Telekomunikasi, pengelolaan limbah); Fasilitas Umum (keamanan, keuangan perbankan, bisnis, kesehatan, sanitasi dan kebersihan, khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia, rekreasi, lahan parkir dan ibadah); Fasilitas Pariwisata (akomodasi, rumah makan/restoran, informasi dan pelayan pariwisata, keimigrasian, TIC dan e-tourism kios, polisi pariwisata dan satuan tugas wisata, toko cinderamata, penunjuk arah-papan informasi wisata-rambu lalu lintas wisata, bentuk bentang lahan); Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata. Gambar 3.6. Pendekatan Produk Pengembangan Destinasi Pariwisata


34

Dimensi strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata mencakup antara lain : 1) Strategi finansial/Financial Strategy : pemerintah/Public Sector; swasta/Private (investasi); kerjasama pemerintah dan swasta/Public Private Partnership. 2) Strategi pemasaran/Marketing Strategy : Peningkatan Promosi Pariwisata; Pencitraan Destinasi Pariwisata; Penerapan Responsible Marketing. 3) Strategi Operasional/Operational Strategy : Koordinasi lintas sektor dan Daerah (Kelompok Kerja/Pokja,Nota Kesapahaman/MoU); Penyusunan norma standar prosedur kriteria/NSPK; Kajian perencanaan Detailed Engeneering Design/DED; Perumusan Konsep, Desain Prototipe, dan model/sistem pengelolaan; Pembangunan (konstruksi);

Pengelolaan

(unit

pelaksana

teknis/UPT,

badan

usah

milik

pemerintah/pemda/BUMN/BUMD, atau badan pengelola swasta; Evaluasi dan Monitoring. 4) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia/Human Capital Strategy : Penerapan sadar wisata bagi masyarakat; Sertifikasi kompetensi pelaku usaha dan produk pariwisata; Destination Champion dan Destination Manager. 5) Strategi Inovasi/Inovation Strategy : Riset dan intelejen destinasi/Destination intelligent dan research, Apresiasi/penghargaan, Penciptaan nilai tambah pariwisata/ Tourism value creation dan value chain di destinasi pariwisata. Gambar 3.7. Dimensi Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata


35

2. Implementasi Strategi (Strategy Implementation) Berdasarkan arah dan rumusan strategi pada bagian sebelumnya, maka implementasi strategi pengembangan destinasi dan industri pariwisata dijabarkan dalam Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 – 2019. Adapun Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 – 2019 diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata, melalui : 1. Pembangunan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata : (1) Perancangan destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata nasional dan kawasan pengembangan pariwisata nasional), (2) Peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata. 2. Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya, dan buatan : (1) Pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah

dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata

perdesaan dan perkotaan, (2) Pengembangan wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan pariwisata terpadu, serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi; 3. Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat : (1) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata; (2) Pemberdayaan masyarakat, antara lain meliputi peningkatan sadar wisata, dan pengembangan potensi usaha masyarakat di bidang pariwisata; 4. Pengembangan industri pariwisata : (1) Peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata; (2) Pengembangan standar dan sertifikasi usaha pariwisata; (3) Peningkatan keragaman dan daya saing produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata.


36

1. Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem a. Perancangan Destinasi melalui kegiatan Perencanaan dan Perancangan (desain dan prototyping) pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus bidang Pariwisata, Penyusunan Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail KSPN dan koordinasi pembangunan KSPN merupakan kegiatan penyusunan perancangan/perencanaan KSPN yang ditujukan sebagai referensi dalam rangka pembangunan KSPN dan memberikan arahan bagi pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan yang strategis

sesuai dengan

karakteristik dan fungsi kawasan strategis pariwisata nasional melalui skema dana Dekonsentrasi di 74 KSPN. Selain itu dilaksanakannya kegiatan koordinasi lintas sektor pusat dan daerah untuk mengharmonisasikan program K/L yang terkait pariwisata dan pemantauan/implementasi Rencana Induk dan rencana detail di 25 KSPN Fasilitasi

prototyping/percontohan

destinasi

pariwisata

berkelanjutan

dengan

pembentukan destinasi pariwisata berkelanjutan di 20 destinasi wisata yang bersertifikat, dan diakui secara internasional dan pembangunan sustainable tourism observatory di 3 lokasi. Fasilitasi KEK Pariwisata dengan kegiatan sinergitas dengan pemerintah provinsi dan Dewan KEK Nasional dalam mempersiapkan usulan/proposal penetapan 31 Kawasan Ekonomi Khusus Zonasi Pariwisata. b. Bidang Amenitas Pariwisata melalui kegiatan Fasilitasi pembangunan fasilitas pariwisata melalui Dana Alokasi Khusus sub Bidang Pariwisata di 59 lokasi dan koordinasi lintas sektor pendukung infrastruktur amenitas pariwisata dengan Kementerian terkait. Fasilitasi Daya Tarik wisata Nasional dengan penetapan daya tarik wisata nasional di 25 KSPN melalui Peraturan menteri Pariwisata c. Bidang Aksesibilitas Pariwisata melalui kegiatan Koordinasi pembangunan aksesibilitas transportasi prioritas Kantor Staf Presiden (KSP), Koordinasi dan Sinergi lintas sektor, Destination Scoping and Maping Pembangunan aksesibilitas dengan dilaksanakannya Koordinasi dan sinergitas dengan pemangku kepentingan terkait pengembangan infrastruktur aksesibilitas di destinasi pariwisata dengan mitra: Kementerian Perhubungan, Kementerian PU-PR, Kementerian Kominfo dan Kementerian BUMN dan berkoordinasi dengan Kantor staf presiden. d. Bidang Ekosistem Pariwisata melalui kegiatan Model integrasi ekosistem pariwisata, Kawasan percontohan pariwisata (Inklusif Tourism), Sustainable Tourism Destination Program Fasilitasi Kawasan Percontohan Ekonomi Inklusif Berbasis Sektor Pariwisata dan penerapan model integrasi ekosistem pariwisata dengan Kegiatan pembangunan RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

37

kawasan percontohan pariwisata berbasis ekonomi inklusif di 15 lokasi dan koordinasi model ekosistem pariwisata yang saling bermanfaat (mutualisme)

2. Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Pembangunan Daya Tarik Wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya. Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi tahapan perintisan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi. a. Bidang Pengembangan Wisata Kuliner dan Spa melalui kegiatan pemetaan dan inventarisasi potensi wisata kuliner dan spa, assessment destinasi wisata spa, pengembangan destinasi wisata gastronom, pengembangan destinasi wisata spa di tingkat regional, sosialisasi pedoman pengembangan destinasi wisata kuliner dan spa, inventarisasi kuliner tradisional Indonesia, fasilitasi dan konsolidasi pengembangan destinasi wisata kuliner dan spa, penetapan destinasi wisata kuliner dan spa, bimtek peningkatan kapasitas pengelola wisata kuliner, bimtek peningkatan kapasitas pengelola wisata spa.


38

b. Bidang Pengembangan Wisata Sejarah dan Religi melalui kegiatan penyusunan database wisata sejarah dan religi, finalisasi kriteria destinasi wisata sejarah dan religi, koordinasi pengembangan wisata sejarah dan religi di forum international, fasilitasi pengembangan wisata sejarah dan religi, seminar nasional wisata sejarah dan religi, sosialisasi pedoman wisata sejarah dan religi, peningkatan produk wisata sejarah dan religi, bimtek teknis pengelolaan wisata sejarah dan religi. c. Bidang Pengembangan Wisata Tradisi dan Seni Budaya melalui kegiatan finalisasi penyusunan kriteria wisata tradisi dan seni budaya, penyusunan database wisata tradisi dan seni budaya, koordinasi pengembangan wisata tradisi dan seni budaya di forum international, fasilitasi pengembangan wisata tradisi seni dan budaya, seminar nasional wisata tradisi seni dan budaya, sosialisasi pedoman wisata tradisi dan seni budaya, bimtek penyusunan produk wisata cultural and heritage ASEAN, bimtek pengelolaan wisata tradisi dan seni budaya. d. Bidang Pengembangan Wisata Perdesaan dan Perkotaan melalui kegiatan penetapan kriteria destinasi wisata perdesaan dan perkotaan, penyusunan database wisata perdesaan dan perkotaan, monitoring dan evaluasi Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Budaya, Admnistrasi Kegiatan, koordinasi pengembangan wisata perdesaan dan perkotaan diforum regional dan international, fasilitasi pengembangan destinasi wisata perdesaan dan perkotaan, seminar nasional pengembangan wisata perdesaan dan perkotaan, sosialisasi pedoman pengembangan destinasi wisata perdesaan dan perkotaan, peningkatan produk wisata perdesaan dan perkotaan, bimbingan teknis pengelolaan wisata perdesaan dan perkotaan.


39

3. Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Pembangunan Daya Tarik Wisata dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya. Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi tahapan perintisan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi. a. Bidang Pengembangan Wisata Bahari melalui kegiatan Penyusunan pedoman wisata berbasis pantai/pesisir, Penyusunan database titik labuh kapal wisata (yacht), Pemetaan kawasan pesisir Indonesia yang memiliki potensi wisata bahari, Sosialisasi perpres 79/2011 dan 180/2014 tentang kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia, Penyusunan pedoman pengembangan wisata bahari, Bimbingan teknis pemandu wisata selam rekreasi, Bimbingan teknis pengelolaan destinai titik labuh wisata kapal layar (yacht) b. Bidang Pengembangan Ekologi dan Petualangan melalui kegiatan Pemetaan potensi wisata di kawasan konservasi alam, Penyusunan kriteria wisata petualangan, Penyusunan kriteria wisata olahraga rekreasi c. Bidang Pengembangan Kawasan Wisata melalui kegiatan Penyusunan pedoman pengembangan kawasan pariwisata terpadu, Penyusunan pedoman kawasan pariwisata khusus, Koordinasi kawasan pariwisata yang akan menjadi KEK Pariwisata, Partisipasi forum kawasan ekonomi khusus d. Bidang Pengembangan Wisata Konvensi, Olahraga dan Rekreasi melalui kegiatan Penyusunan rencana aksi pengembangan destinasi wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran indonesia, Penyusunan pedoman umum tempat penyelenggaraan wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, Bimbingan teknis Branding destinasi wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran, Bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan kawasan selancar sungai, Bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan wisata olahraga rekreasi


40

4. Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata a. Bidang Kemitraan Usaha Pariwisata melalui kegiatan penerapan pedoman green hotel, koordinasi pengembangan usaha pariwisata daerah, forum kemitraan usaha pariwisata, forum komunikasi pengembangan usaha pariwisata lintas sektor dan daerah, advokasi penerapan tanda daftar usaha pariwisata di daerah b. Bidang Standar Usaha Pariwisata melalui kegiatan penyusunan SNI Usaha Jasa Pariwisata, penyusunan SNI Usaha Sarana Pariwisata, diseminansi standar usaha jasa pariwisata, diseminasi standar usaha sarana pariwisata, c. Bidang Sertifikasi Usaha Pariwisata melalui kegiatan fasilitasi sertifikasi usaha sarana pariwisata, fasilitasi sertifikasi usaha jasa pariwisata, percepatan sertifikasi usaha pariwisata d. Bidang Investasi Pariwisata melalui kegiatan pengembangan potensi investasi pariwisata, promosi investasi pariwisata,


41

5. Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat a. Bidang Tata Kelola Destinasi Pariwisata Prioritas b. Bidang Tata Kelola Destinasi Pariwisata Khusus c. Bidang Internalisasi dan Pengembangan Sadar Wisata melalui kegiatan Sosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Pariwisata, Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona, Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona, Dukungan Implementasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Pariwisata, Apresiasi Pengembangan Sadar Wisata dan Sapta Pesona, Bimbingan Teknis Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona, Administrasi Kegiatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Penyusunan Rencana Program Bidang Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Internalisasi dan Pengembangan Sadar Wisata, Penyusunan NSPK Pemberdayaan Masyarakat d. Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat melalui kegiatan Identifikasi Potensi Usaha Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata, Dukungan Peningkatan Kualitas Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata, Apresiasi Usaha Masyarakat Bidang Pariwisata, Pengembangan Sistem Sadar Wisata dan Peningkatan Kapasitas Usaha Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Bimbingan Teknis Peningkatan Akses Permodalan Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata, Bimbingan Teknis Penyuluh Pengembangan Sadar Wisata dan Potensi Masyarakat Destinasi Pariwisata, Monitoring Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitasi RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

42

Bidang Tata Kelola Destinasi Pemberdayaan Masyarakat di Forum Regional, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Potensi Masyarakat Destinasi Pariwisata, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata a. Bagian Perencanaan dan Keuangan melalui kegiatan Penyusunan Renstra Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Penyusunan rencana kerja dan program pengembangan destinasi dan Industri pariwisata, Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis dan Forum Komunikasi, Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Monitoring dan Evaluasi. b. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Umum melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai, Pengelolaan adminitrasi kepegawaian, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi, Koordinasi Kepegawaian, Penyusunan analisis jabatan, Penyusunan sasaran kinerja pegawai, Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Sistem pengendalian intern pemerintah, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Pencitraan dan kehumasan pengembangan destinasi dan insutri pariwisata, Fasilitasi penyempurnaan rancangan kebijakan destinasi pariwisata, Layanan bidang umum, Pengelolaan administrasi keuangan, Pengelolaan sistem akutansi keuangan pusat dan daerah, Fasilitasi Bimtek dan sosialisasi peraturan keuangan.


43

3.5 Kerangka Regulasi Kerangka regulasi yang akan disusun oleh Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan kepariwisataan tahun 2015-2019. Sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan kepariwisataan nasional. Proses penyusunan kerangka regulasi tergambar dalam bagan berikut ini. Gambar 3. Proses Penyusunan Kerangka Regulasi

Sumber: Buku I Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Pada Gambar di atas, merupakan langkah perumusan kebijakan diawali dengan kegiatan pengkajian dan penelitian. Pengkajian meliputi kegiatan perumusan masalah (problem definition) atau penetapan tujuan (objective setting) dan evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan substansi kebijakan. Langkah berikutnya adalah penyelenggaraan penelitian secara mendalam (indepth analysis) terhadap substansi kajian yang telah ditetapkan. Proses penelitian harus dilakukan dengan memperhitungkan konsep analisis dampak biaya-manfaat (Cost and Benefit Analysis dan Cost Effectiveness Analysis) untuk menjamin dukungan anggaran operasionalnya. Hasil akhir dari pengkajian dan penelitian adalah rekomendasi yang meliputi 3 (tiga) yaitu: a. Merevisi/membentuk/mencabut undang-undang; b. Merevisi/membentuk/mencabut peraturan pemerintah dan dibawahnya; dan, c. Menentapkan kebijakan dalam rangka melaksanakan undang-undang. RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

44

Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks kerangka regulasi Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.


45


46

Tabel 3.1. Matriks Penyusunan Regulasi di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 – 2019 1. Sekretariat Deputi SKALA PRIORITAS *)

ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI

1

Peraturan Menteri tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota

2

URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING KAJIAN DAN PENELITIAN

Permen tersebut merupakan perintah Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisatan Penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025

UNIT KERJA

KET

SEKRETARIAT DEPUTI SEKRETARIAT DEPUTI

2. Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata SKALA PRIORITAS *)


1

Keputusan Presiden Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016

3

Keputusan Presiden Kawasan Borobudur

4

Keputusan Presiden Kawasan Toba


Keputusan Presiden tersebut merupakan perintah Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS 2010 – 2025 : KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Tindak lanjut Peraturan Menteri Pariwisata No Tahun 2015 tentang Tim Pengembangan Pariwisata Borobudur


46

UNIT KERJA

Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Asdep Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata

KET

3. Pengembangan Destinasi Wisata Budaya SKALA PRIORITAS *)


1

Pedoman Pengembangan Wisata Kuliner, Spa dan Belanja

2

Pedoman Pengembangan Wisata Sejarah dan Wisata Religi

3

Pedoman Pengembangan Wisata Tradisi dan Seni Budaya

4

Pedoman Pengembangan Wisata Kota dan Desa


Menurut PP No.50 Tahun 2015 tentang RIPARNAS harus ada peraturan pelaksanaan turunan baru tentang pengembangan destinasi sebagai pedoman pemeliharaan pelaksanaan baik di pusat maupun daerah Menurut PP No.50 Tahun 2015 tentang RIPARNAS harus ada peraturan pelaksanaan turunan baru tentang pengembangan destinasi sebagai pedoman pemeliharaan pelaksanaan baik di pusat maupun daerah Menurut PP No.50 Tahun 2015 tentang RIPARNAS harus ada peraturan pelaksanaan turunan baru tentang pengembangan destinasi sebagai pedoman pemeliharaan pelaksanaan baik di pusat maupun daerah Menurut PP No.50 Tahun 2015 tentang RIPARNAS harus ada peraturan pelaksanaan turunan baru tentang pengembangan destinasi sebagai pedoman pemeliharaan pelaksanaan baik di pusat maupun daerah

UNIT KERJA

KET

Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

4. Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat SKALA PRIORITAS *)


1

Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata (NSPK)

2

Strategi Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata (NSPK)

3

Standar Clean Tourist City (NSPK)



UNIT KERJA

Asdep Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Asdep Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Asdep Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat

47

KET

5. Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan SKALA PRIORITAS *)


1

Pedoman Pengembangan Wisata Berbasis Pantai/Pesisir (NSPK)

2

Kriteria Wisata Petualangan (Pedoman)

3

Kriteria Tempat Penyelenggaraan (Venue) Wisata Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (NSPK) Kriteria Wisata Olahraga Rekreasi (NSPK)

4 5

6 7


Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

Pedoman Pengembangan Wisata Bahari (Penyusunan SOP Selam Rekreasi dan Panduan Tata Kelola Zonasi Pariwisata di Kawasan Konservasi Laut) Study Kelayakan, Study Lingkungan dan Masterplan Dermaga Wisata Sungai di Sungai Mahakam Pedoman Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu

8

Pedoman Kawasan Pariwisata Khusus

9

Kajian Titik Labuh dan Dermaga Sungai Pariwisata


UNIT KERJA

Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Asdep Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

48

KET

6. Pengembangan Industri Pariwisata SKALA PRIORITAS *)



1

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Bahari

Permen tersebut merupakan perintah Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata

2

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Dermaga Bahari


3

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Wisata Selancar

4

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Memancing

5

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Wisata Dayung

Permen tersebut merupakan perintah Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata Permen tersebut merupakan perintah Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata Permen tersebut merupakan perintah Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata

6

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Angkutan Sungai dan Danau Wisata


7

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Angkutan Laut Domestik Wisata

8

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata

Permen tersebut merupakan perintah Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata Permen tersebut merupakan perintah Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata

9

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami

10

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Pramuwisata



49

UNIT KERJA ASDEP INDUSTRI PARIWISATA

KET

11

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Taman Bertema


12

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Pengelolaan Objek Ziarah

13

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Pengelolaan Museum


14

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Rumah Bilyar


15

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Motel

16

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Gelanggang Renang


17

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Pusat Penjualan Makanan


18

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Bumi Perkemahan


19

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Persinggahan Karavan


20

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala berupa Candi, Keraton, Candi Pertilasan dan Bangunan Kuno



50

21

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat


22

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Sanggar Seni


23

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Lapangan Tenis


24

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Gelanggang Bowling


25

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Galeri Seni


26

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Gedung Pertunjukan Seni


27

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Angkutan Kereta Api Wisata

28

Peraturan Menteri tentang Standar Usaha Panti Pijat

29

Strategi dan Pedoman Pengembangan Investasi Pariwisata

Permen tersebut merupakan perintah Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata Permen tersebut merupakan perintah Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata Permen tersebut merupakan perintah Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata


51


52

3.6 Kerangka Kelembagaan Destination Management Organization (DMO) Karakteristik pembangunan pariwisata bersifat multisektoral dan multi dimensi sehingga pembangunan kepariwisataan di daerah tujuan wisata dituntut melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai institusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan Pariwisata; Asosiasi Profesi Pariwisata, Lembaga Swadaya Masyarakat; Perguruan Tinggi; Masyarakat; Investor/Developer; Pers dan Media massa. Dengan karakteristik pembangunan pariwisata yang bersifat multi sektor dan multi dimensi, dibutuhkan perangkat yang secara langsung dapat menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan di daerah dapat terjaga. Selama ini, Pemerintah membina lahirnya Destination Management Organization (DMO) yang tugasnya adalah melaksanakan perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata.Menghadapi berbagai perjanjian perdagangan bebas, kompleksitas pembangunan pariwisata di daerah akan meningkat. Untuk itu, perlu melakukan reposisi dan revitalisasi DMO yang saat ini sudah terbangun. Pilihan reposisi dan revitalisasi DMO adalah: 1. DMO tetap sebagai organisasi swasta namun kegiatannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Mekanisme pembiayaan DMO perlu dirumuskan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, LPKP, BPKP dan BPK. Tujuannya adalah menjaga konsistensi pelaksanaan progarm paling tidak selama lima tahun, dan tidak terganggu oleh aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 2. DMO menjadi bagian dari SPKD Provinsi untuk urusan Kepariwisataan tetapi dikhususkan menjalankan fungsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah. Dengan demikian, unit kerja DMO menjadi permanen dan tidak terganggu lagi dengan proses pengadaan. 3. DMO ditransformasi menjadi unit kerja Pemerintah Pusat di daerah yang melaksanakan tugas dalam satu regional yang terdiri dari beberapa provinsi. Sumber : Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 (Buku II) sub bab 3.5. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan, 3.5.7. Pariwisata (hal 3-138).


53

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 4.1 Target Kinerja Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebagai salah satu eselon I pada Kementerian Pariwisata sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 2019 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Adapun Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang ditandai dengan 4 (empat) indikator utama yaitu : a. Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem; b. Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan; c. Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi pariwisata; d. Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat. 2. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata yang ditandai dengan 1 (satu) indikator utama yaitu : Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional.

3. Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja pariwisata yang ditandai dengan 1 (satu) indikator utama yaitu : Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata.

NO 1

Tabel 4.1. Sasaran, Indikator dan Target Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019 SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM PROGRAM 2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi)

27

34

34

34

34

Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan (lokasi)

15

15

25

25

20


54

NO

2

3

SASARAN PROGRAM


Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja pariwisata

INDIKATOR PROGRAM

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi (provinsi)

25

25

25

25

25

Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat (provinsi)

34

34

34

34

34

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

11,3

11,7

12,4

12,7

13,0

Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase) Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator utama Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 – 2019 diatas, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 – 2019 adalah: d. Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, dengan sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata dengan 4 indikator kinerja yaitu : a. Tersusunya kebijakan dalam bentuk NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata yang mencakup : (1) NSPK bidang Perancangan Destinasi; (2) NSPK bidang Amenitas Pariwisata; (3) NSPK bidang Aksesibilitas Pariwisata dan (4) NSPK Bidang Ekosistem Pariwisata; b. Terwujudnya nota kesepahaman bersama di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata dengan kementerian/lembaga lain (seperti : perhubungan/transportasi; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; badan usaha milik negara dan lainnya) dan atau pemerintah daerah; b. Terwujudnya fasilitasi kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan kawasan pariwisata yang dikembangkan infrastruktur dan ekosistem pariwisata; c. Terlaksananya bimbingan teknis kepada provinsi tentang infrastruktur dan ekosistem pariwisata. e. Pengembangan Destinasi Wisata Budaya, dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Budaya dengan 4 indikator kinerja yaitu : a. Tersusunya kebijakan dalam bentuk NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) di di bidang destinasi wisata budaya yang mencakup : (1) NSPK bidang Pengembangan Destinasi Kuliner dan Spa; (2) NSPK bidang Pengembangan Destinasi Wisata Sejarah dan Religi; (3) NSPK bidang Pengembangan Destinasi Wisata Tradisi dan Seni Budaya dan (4) NSPK Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Perdesaan dan Perkotaan; RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

55

b. Terwujudnya nota kesepahaman bersama di bidang pengembangan destinasi wisata budaya dengan kementerian/lembaga lain, asosiasi/lembaga dan pemerintah daerah; c. Terwujudnya fasilitasi kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di bidang pengembangan destinasi wisata budaya; d. Terlaksananya bimbingan teknis kepada provinsi tentang pengembangan destinasi wisata budaya. f.

Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan, dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan Buatan dengan 4 indikator kinerja yaitu: a. Tersusunya kebijakan dalam bentuk NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) di di bidang destinasi wisata budaya yang mencakup : (1) NSPK bidang Pengembangan Wisata Bahari; (2) NSPK bidang Pengembangan Ekologi dan Petualangan; (3) NSPK bidang Pengembangan Kawasan Wisata dan (4) NSPK Bidang Pengembangan Wisata Konvensi, Olahraga dan Rekreasi; b. Terwujudnya nota kesepahaman bersama di bidang pengembangan destinasi wisata alam dan buatan dengan kementerian/lembaga lain, asosiasi/lembaga dan pemerintah daerah; c. Terwujudnya fasilitasi kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di bidang pengembangan destinasi wisata alam dan buatan; d. Terlaksananya bimbingan teknis kepada provinsi tentang pengembangan destinasi wisata alam dan buatan.

g. Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata, dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Kualitas Industri dan Investasi Pariwisata dengan 4 indikator kinerja yaitu: a. Tersusunya kebijakan dalam bentuk NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) di di bidang industri dan investasi pariwisata yang mencakup : (1) NSPK bidang Kemitraan Usaha Pariwisata; (2) NSPK bidang Standardisasi Usaha Pariwisata; (3) NSPK bidang Sertifikasi Usaha Pariwisata dan (4) NSPK Bidang Investasi Pariwisata; b. Terwujudnya nota kesepahaman bersama di bidang pengembangan industri dan investasi pariwisata dengan kementerian/lembaga lain, asosiasi/lembaga dan pemerintah daerah; c. Terwujudnya fasilitasi kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di bidang pengembangan industri dan investasi pariwisata; d. Terlaksananya bimbingan teknis kepada provinsi tentang pengembangan industri dan investasi pariwisata. h. Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 4 indikator kinerja yaitu: a. Tersusunya kebijakan dalam bentuk NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) di bidang Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat yang mencakup : (1) RENCANA STRATEGIS | Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

56

NSPK bidang Tata Kelola Destinasi Pariwisata Prioritas; (2) NSPK bidang Tata Kelola Destinasi Pariwisata Khusus; (3) NSPK bidang Internalisasi dan Pengembangan Sadar Wisata dan (4) NSPK Bidang Pengembangan Potensi Masyarakat; b. Terwujudnya nota kesepahaman bersama di bidang peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat

dengan kementerian/lembaga lain, asosiasi/lembaga dan

pemerintah daerah; c. Terwujudnya fasilitasi kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) di bidang peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat; d. Terlaksananya bimbingan teknis kepada provinsi tentang peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. i.

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan dengan 1 indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Manajemen dan Pelayanan. Tabel 4.2. Target Kinerja Kegiatan dalam Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019

NO

KEGIATAN

SASARAN

1.

Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

Meningkatnya Kualitas Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata di Destinasi Pariwisata

INDIKATOR KEGIATAN

2015

2016

2017

2018

2019

11

8

8

8

8

12

4

4

4

4

19

25

25

25

25

Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis tentang infrastruktur dan ekosistem pariwisata (lokasi)

5

34

34

34

34

1.

Jumlah NSPK di bidang destinasi wisata budaya (dokumen)

7

8

8

8

8

2.

Jumlah kesepahaman di bidang destinasi wisata budaya (dokumen)

11

4

4

4

4

3

Jumlah kab/kota/kawasan destinasi wisata budaya yang difasilitasi (lokasi)

16

27

33

33

33

4

Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis tentang destinasi wisata budaya (lokasi)

15

34

34

34

34

1.

Jumlah NSPK di bidang destinasi wisata alam dan buatan (dokumen)

8

8

8

8

8

2.

Jumlah kesepahaman di bidang destinasi wisata alam dan buatan (dokumen)

4

4

4

4

4

3.

Jumlah kab/kota/kawasan destinasi wisata alam dan buatan yang difasilitasi (lokasi)

25

25

25

25

25

1. 2.

3.

4.

2.

3.

Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Budaya

Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan Buatan

TARGET

Jumlah NSPK di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata (dokumen) Jumlah kesepahaman di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata (dokumen) Jumlah kab/kota/kawasan pariwisata yang difasilitasi infrastruktur dan ekosistem pariwisata (lokasi)


57

TARGET NO

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR KEGIATAN

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis tentang destinasi wisata alam dan buatan (lokasi)

34

34

34

34

34

1.

Jumlah NSPK di bidang industri dan investasi pariwisata (dokumen)

29

8

8

8

8

2.

Jumlah kesepahaman di bidang industri dan investasi pariwisata (dokumen)

6

4

4

4

4

3.

Jumlah kab/kota/kawasan yang difasilitasi industri dan investasi pariwisata (lokasi)

10

50

50

50

50

4.

Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis tentang industri dan investasi pariwisata (lokasi)

28

34

34

34

34

Jumlah NSPK di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat (dokumen)

6

8

8

8

8

Jumlah kesepahaman di bidangtata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat (dokumen)

1

4

4

4

4

Jumlah kab/kota/kawasan yang difasilitasi tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat (lokasi)

34

40

40

40

40

34

34

34

34

34

14

14

14

14

14

4.

4.

5

Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata

Meningkatnya Kualitas Industri dan Investasi Pariwisata

Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

1.

2.

3.

4.

6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan

1

Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat (lokasi) Jumlah Dokumen Manajemen dan Pelayanan (dokumen)


58

j.


59

4.2 Kerangka Pendanaan Tabel 4.3. Alokasi Anggaran Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015 - 2019 PROGRAM Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata NO

KEGIATAN

1

Alokasi (Rp. Ribu) 2015

2016

2017

2018

2019

351.535.245.500

388.994.697.000

409.444.431.850

431.016.653.443

453.777.486.115

Alokasi (Rp. Ribu) 2015

2016

2017

2018

2019


170.121.542.000

199.994.697.000

209.994.431.850

220.494.153.443

231.518.861.115

2


18.044.049.000

20.000.000.000

22.000.000.000

24.200.000.000

26.620.000.000

3


18.774.109.000

20.000.000.000

21.000.000.000

22.050.000.000

23.152.500.000

4


36.603.471.000

40.000.000.000

42.000.000.000

44.100.000.000

46.305.000.000

5


96.451.526.500

100.000.000.000

105.000.000.000

110.250.000.000

115.762.500.000

6

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

11.540.548.000

9.000.000.000

9.450.000.000

9.922.500.000

10.418.625.000


58


59

Bab V Penutup Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata sebagai salah satu eselon I pada Kementerian Pariwisata perlu menyusun Rencana Strategis/Renstra. Renstra Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata adalah dokumen perencanaan tingkat eselon I untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis pada tingkat Kementerian Pariwisata. Renstra Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mencakup materi antara lain : tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015 - 2019. Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019 ini sebagai rencana jangka menengah yang masih bersifat strategik dan indikatif diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (rolling plan) dalam kurun waktu lima tahun. Serta dimungkinkan adanya peninjauan ulang (review) sebagai salah satu sifat dari sebuah living document perencanaan, sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal di lingkup Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata. Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019 ini akan mampu diimplementasikan secara optimal diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal/antar eselon 1 Kementerian Pariwisata dan eksternal/antar sektor K/L serta dengan pihak pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan asosiasi/pelaku usaha pariwisata dan masyarakat luas. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata. Pelaksanaan Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Tahun

2015-2019 selama kurun waktu 5 tahun tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang di tingkat nasional maupun global sehingga pada waktunya diperlukan penyempurnaan.


59

LAMPIRAN


86

LAMPIRAN I : MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PARIWISATA No

A

TARGET

PROGRAM/KE GIATAN

ALOKASI (dalam juta rupiah)

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR 2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

2015 2,119,164

1 Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata 1

Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem

27

34

34

34

34

15

25

25

25

20

2 Meningkatnya kualitas destinasi 1

Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan

3 Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi dan partisipasi masyarakat 1

Jumlah fasilitasi pemberdayaan masyarakat

34

34

34

34

34

2

Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi

25

25

25

25

25

3.6

3.7

3.8

3.9

4

11.3

11.7

12.4

12.7

13

4

5

6

7

8

10

12

15

17

20

144

172

182

223

280

255

260

265

270

275

191.25

195

25,000

25,000 ###### ##### ######

4 Meningkatnya investasi di sektor pariwisata 1

Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional (persentase)

Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja 5 nasional 1

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)

6 Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 1

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase)

7 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 1

Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)

8 Meningkatnya jumlah penerimaan devisa 1

Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)

9 Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 1

Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)

10 Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (wisnus) 1

Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara (Triliun Rupiah)

198.75 202.5 206.25

11 Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata 1

Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (orang)

2

Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang tersalurkan di industri pariwisata (orang)

1,750

1,800

1,900

1,950

2,000

Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian 12 Pariwisata 1

Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

70%

75%

80%

85%

90%

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

A

A

A

A

A

13 Meningkatnya kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata 1

Opini keuangan Kemenparekraf (predikat)

2

Predikat SAKIP Kementerian Pariwisata (nilai)


87

2016 5,028,339

2017 5,531,173

2018 6,084,290

2019 6,692,719

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

K/L-N-BNS-BS

No

TARGET

PROGRAM/KE GIATAN

2015

A

PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

1


1

2



2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019


2,119,164

5,028,339

5,531,173

6,084,290

6,692,719

170,122

119,000

130,900

143,990

158,389

Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

18,044

57,000

62,700

68,970

75,867

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Budaya

18,774

53,000

58,300

64,130

70,543

Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata 1

Jumlah NSPK di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata (dokumen)

11

8

8

8

8

2

Jumlah kesepahaman di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata (dokumen)

12

4

4

4

4

3

Jumlah kab/kota/kawasan pariwisata yang difasilitasi infrastruktur dan ekosistem pariwisata (lokasi)

19

25

25

25

25

4

Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis tentang infrastruktur dan ekosistem pariwisata (lokasi)

5

34

34

34

34


1 Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Budaya

3

1

Jumlah NSPK di bidang destinasi wisata budaya (dokumen)

7

8

8

8

8

2

Jumlah kesepahaman di bidang destinasi wisata budaya (dokumen)

11

4

4

4

4

3

Jumlah kab/kota/kawasan yang difasilitasi pengembangan destinasi wisata budaya (lokasi)

16

27

33

33

33

4

Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis tentang pengembangan destinasi wisata budaya (lokasi)

15

34

34

34

34


1 Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan Buatan 1

Jumlah NSPK di bidang destinasi wisata alam dan buatan (dokumen)

12

8

8

8

8

2

Jumlah kesepahaman di bidang destinasi wisata alam dan buatan (dokumen)

7

4

4

4

4

3

Jumlah kab/kota/kawasan yang difasilitasi pengembangan destinasi wisata alam dan buatan (lokasi)

12

25

25

25

25

4

Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis tentang pengembangan destinasi wisata alam dan buatan (lokasi)

5

34

34

34

34


88

K/L-N-BNS-BS

No

PROGRAM/KE GIATAN

TARGET



2016

2017

2018

2019

A PROGRAM PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN 4


2015

2016

2017

2018

2019


2,119,164

5,028,339

5,531,173

6,084,290

6,692,719

36,603

60,995

67,094

73,804

81,184

Asisten Deputi Kemitraan Industri Pariwisata

96,452

160,000

176,000

193,600

212,960

Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

11,541

14,000

15,400

16,940

1 Meningkatnya Kualitas Industri dan Investasi Pariwisata

5

1

Jumlah NSPK di bidang industri dan investasi pariwisata (dokumen)

29

8

8

8

8

2

Jumlah kesepahaman di bidang industri dan investasi pariwisata (dokumen)

6

4

4

4

4

3

Jumlah kab/kota/kawasan yang difasilitasi industri dan investasi pariwisata (lokasi)

10

50

50

50

50

4

Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis tentang industri dan investasi pariwisata (lokasi)

28

34

34

34

34


1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

6

1

Jumlah NSPK di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat (dokumen)

6

8

8

8

8

2

Jumlah kesepahaman di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat (dokumen)

1

4

4

4

4

3

Jumlah kab/kota/kawasan yang difasilitasi tata kelola destinasi (lokasi)

25

25

25

25

25

4

Jumlah kab/kota/kawasan yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat (lokasi)

34

34

34

34

34

5

Jumlah provinsi yang memperoleh bimbingan teknis di bidang tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat (lokasi)

34

34

34

34

34

Sekretariat Deputi Bidang

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

18,634 Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

1 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Pelayanan 1

Jumlah dokumen perencanaan

5

5

5

5

5

2

Jumlah dokumen keuangan

1

1

1

1

1

3

Jumlah dokumen kepegawaian

9

9

9

9

9

4

Jumlah dokumen umum

2

2

2

2

2

5

Jumlah dokumen evaluasi (monev)

3

3

3

3

3

6

Jumlah Dokumen Hukum

1

1

1

1

1


89

K/L-N-BNS-BS

RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN

Recommend Documents