BAB V PERUMUSAN KEBIJAKAN KESEPAKATAN PEMBIAYAAN KOMPONEN PENDANAAN BERSAMA
Pendanaan bersama pemilukada merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh daerah yang akan menyelenggaraan pemilukada bersama dalam melaksanakan ketentuan yang diatur oleh Permendagri No. 57 tahun 2009 sebagai ketentuan yang merevisi Peraturan menteri dalam negeri no 44 tahun 2007 sebagai pedoman penyusunan pengelolaan Belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, ketentuan pasal 8A permendagri no 57 tahun 2009 mengatur bahwa (1) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melakukan pendanaan bersama dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan menetapkan besaran dana yang akan dibebankan kepada masing - masing pemerintah daerah. (2) Penetapan besaran dana yang akan dibebankan kepada masing – masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional sesuai dengan beban kerja. Dan terakhir (3) Beban kerja masing masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Dengan diamanatkannya beban pendanaan yang harus disepakati dalam bentuk kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi bersama sebagaimana yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka bahwa proses kebijakan diawali dari permasalahan – permasalahan dan diantara permasalahan tersebut ada yang permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini pemerintah
Kota Sukabumi, dengan akan memasuki periode akhir masa jabatan Walikota dan Wakl Walikota Sukabumi pada Tanggal 13 Mei 2013, pada tanggal 8 Desember 2011 dilaksanakan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk tahun 2012 bersama Pansus APBD DPRD Kota Sukabumi sekaitan dengan telah diterimanya ajuan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi berdasarkan surat mengenai perihal Permohonan Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Hibah Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp. 19.455.946.000,- kepada Walikota Sukabumi. Dimana hasil pembahasan tersebut menghasilkan Keputusan yaitu : 1. Pansus DPRD Kota Sukabumi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, memahami pengajuan anggaran yang cukup besar itu untuk mendanai tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang tahapan nya akan dilaksanakan pada tahun 2012, dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahapan yang terdiri dari : a. Pra Tahapan sebesar Rp. 1.407.258.750,b. Tahapan Pelaksanaan sebesar Rp. 11.417.736.800,c. Tahapan Putaran II dan atau PSU sebesar 6.630.950.100,2. Namun dengan minimnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi dalam APBD dengan hanya menyediakan anggaran yang dicadangkan untuk kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walkota Sukabumi yang hanya sebesar 8 miliar Rupiah agar TAPD dan KPU Kota Sukabumi merasionalisasi kembali anggaran tersebut/.
3. Mengoptimalkan sumber pendanaan lain yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yaitu pendanaan bersama sebagaimana diatur dalam permendagroi no 57 tahun 2009 dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan bersama dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabum. 4. Pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut akan dipenuhi secara bertahap yaitu pada pembahasan anggaran APBD tahun 2012, Pembahasan Anggaran Perubahan 2012, dan pembahasan Anggaran APBD Tahun 2013.1 Dengan adanya pembahasan antara KPU Kota Sukabumi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Assisten I (satu) Pemerintahan dan Pansus APBD menempatkan besarnya anggaran yang harus dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang dilaksanakan bersama dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Sukabumi, dan juga diamanatkan untuk dilakukan pendanaan bersama sebagai permasalahan yang menjadi agenda kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi. Sebagai bagian dari proses kebijakan yang merupakan tahap awal sebagaimana di kemukakan Anderson (2003, 28) tentunya agenda kebijakan tersebut dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses perumusan kebijakan, Anderson memisahkan antara proses perumusan kebijakan (policy formulation) dengan pembuatan kebijakan (Policy Adoption), proses perumusan kebijakan merupakan proses awal dimana permasalahan yang menjadi agenda kebijakan dirumuskan alternatif – alternatif 1
Risalah Rapat Pansus DPRD Kota Sukabumi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 dengan pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Sukabumi tentang APBD tahun Anggaran 2012
kebijakan yang akan diputuskan sebagai kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dan kemudian rumusan tersebut dibuatkan sebuah kebijakan yang secara sah untuk selanjutnya di implementasikan (policy implementation) sampai pada proses akhir kebijakan tersebut dievaluasi (policy evaluation) Perumusan kebijakan menurut Anderson (2003, 27) menyangkut upaya menjawab dua hal yaitu : pertama bagaimana alternatif yang dibangun dalam menentukan
kesepakatan
beban
komponen
pendanaan
bersama
dengan
mempertimbangkan hal - hal diantaranya yaitu :
Apakah usulan kesepakatan beban pembiayaan pendanaan bersama tersebut memadai secara tekhnis? Apakah proposal diarahkan kepada penyebab permasalahan? Sejauhmana proposal akan menyelesaikan atau mengurangi permasalahan?
Apakah anggaran yang diusulkan untuk pembiayaan komponen pendanaan bersama tersebut masuk akal atau dapat diterima?
Apakah secara politik usulan beban pembiayan komponen pendanaan bersama dapat diterima? Dapatkah usulan tersebut mendapatkan dukungan dari anggota anggota Dewan atau pejabat publik?
Bagaimana sikap publik Jika Usulan besaran beban pembiayaan komponen tersebut disepakati, dapatkah juga disetujui oleh Publik? Kemudian yang kedua dalam perumusan kebijakan juga tidak terlepas dari Siapa dan bagaimana aktor – aktor resmi maupun tidak resmi yang mempengaruhi dalam memainkan peran menentukan alternatif yang diambil dalam permasalahan pendanaan bersama.
Untuk mengetahui bagaimana Perumusan Kebijakan Pendanaan Bersama pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Bersama DiKota Sukabumi setelah mengumpulkan berbagai keterangan dan data dari beberapa informan dan dokumen - dokumen yang relevan penulis sajikan dalam pembahasan sebagaimana diuraikan dibawah ini 5.1 Alternatif - alternatif Usulan kesepakatan Pembiayaan Komponen Komponen pendanaan bersama 5.1.1
Memadainya secara tekhnis usulan proposal pendanaan bersama
dalam menyelesaikan atau mengurangi permasalahan pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama Di Kota Sukabumi 1) Alternatif - Alternatif atau pilihan - pilihan yang diusulkan untuk pembiayaan komponen Pendanaan Bersama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bersama di Kota Sukabumi Usulan atau proposal untuk kesepakatan pendanaan.bersama sebagaimana tergambar dalam bagan alur gambar 3. Diawali dari usulan penyelenggara pemilihan baik utuk pemilihan gurbernur dan wakil gurbernur maupun pemilihan walikota dan wakil walikota yang dalam hal ini yaitu KPU Provinsi Jawa Barat untuk pemilihan Gurbernur dan Wakil Gurbernur dan KPU Kota Sukabumi untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, masing - masing menyampaikan usulan kebutuhan pembiayaan pemilihan sesuai dengan tingkatannya yang tentunya berpedoman terhadap ketentuan Peraturan menteri dalam negeri no 44 tahun 2007 sebagai pedoman pen usunan pengelolaan
Belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang diubah dengan permendagri no 57 tahun 2009. Usulan KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Bagian Program, Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat yang mewakili Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat ketika dimintai keterangan dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis yang menyatakan bahwa : "KPU Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2011 mengusulkan anggaran sebesar 1,4 Triliun dengan Asumsi Kebutuhan Anggaran untuk Pra Tahapan, Tahapan Pelaksanaan, kemungkinan Tahapan Pelaksanaan Putaran ke 2 dan antisipasi Pemungutan Suara Ulang sebagai bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi" Besaran anggaran tersebut merupakan untuk kebutuhan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di tingkat Provinsi Jawa Barat, 26 Kabupaten dan Kota,yang terdiri dalam 17 kabupaten dan 9 kota, 626 kecamatan, 5.285 desa, serta 638 kelurahan se-Jawa Barat. Dengan perhitungan jumlah penduduk 44.286.519 jiwa dengan komposisi 22.534.319 jiwa penduduk laki-laki dan 21.752.200 jiwa penduduk perempuan dan diasumsikan jumlah penduduk yang berpotensi menjadi pemilih pemilih ±35.juta pemilih di Jawa Barat. Dengan berpedoman pada Permendagri 57 tahun 2009 komponen - komponen kebutuhan pembiayaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan pula oleh Kepala Bagian Program, Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat bahwa :
"Usulan anggaran kebutuhan pemilihan Gurbernur dan Wakil Gurbernur mengacu dan berpedoman pada Permendagri 57 tahun 2009 dengan komponen — komponen pembiayaan yang diatur oleh ketentuan tersebut" Begitu pula dengan Kota Sukabumi untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi sebagimana dinyatakan Sekretaris KPU Kota Sukabumi yang menyatakan bahwa : "KPU Kota Sukabumi menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sukabumi telah menyusun dan mengusulkan kebutuhan anggaran untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013 dengan berpedoman terhadap Permendagri 57 tahun 2009 sebesar ± 19 miliar yang terdiri dari kebutuhan anggaran pra tahapan sebesar 1,4 Miliar kemudian tahapan pelaksanaan 11,6 Miliar dan antisipasi pelakansanaan tahapan putaran ke 2 (dua) sebesar 3,3 Miliar serta Pemungutan Suara Ulang sebesar 3;3 Miliar sehingga total kebutuhan anggaran yang diusulkan sebesar ± 19 miliar. Dengan melihat kebutuhan anggaran yang diusulkan menurut Dedi perkiraan - perkiraan yang dijadikan asumsi yaitu jumlah pemilih di kota sukabumi sebanyak 300.000 pemilih dengan jumlah penduduk sebanyak 356.000 jiwa, yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan serta 600 TPS. Dari keterangan - keterangan mengenai usulan kebutuhan anggaran masing - masing penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota masing - masing pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi melakukan pembahasan - pembahasan untuk merumuskan pola pendanaan bersama sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan pasal 8 Permendagri no 57 tahun 2009, dimana ada 6 komponen yaitu honorarium, uang lembur, pengangkutan pemutakhiran data pemilih, perlengkapan kpps dan perjalanan
dinas. Dari keterangan Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi mengawali perumusan pola pendanaan bersama untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan meminta usulan yang di inginkan dari daerah, hal ini sebagaimana pernyataan Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat yang menyatakan : "Pemerintah Provinsi dalam menentukan kesepakatan pendanaan bersama tidak memutuskan begitu saja, namun melalui proses pembahasan — pembahasan yang dilakukan bersama daerah dengan terlebih dahulu menyerap bagaimana keinginan daerah serta kemampuan daerah dalam penganggaran pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerahnya. Lalu kemudian meminta usulan secara tekhnis pola pendanaan bersama untuk disepakati bersama." Hal tersebut diperkuat oleh keterangan Assisten I Pemerintahan Kota Sukabumi yang menyampaikan keterangan bahwa : "perumusan kesepakatan pendanaan bersama untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilukada bersama Jawa Barat dan Kota Sukabumi dilakukan beberapa kali rapat pembahasan, dan Pemerintah Kota Sukabumi mengusulkan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran Provinsi Jawa Barat dengan usulan awal agar komponen komponen Pendanaan Bersama di danai sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat" Menyikapi hal tersebut, forum pembahasan dalam merumuskan pola pendanaan bersama menyerap usulan yang disampaikan oleh daerah dalam upaya untuk memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi dan terdapat pernyataan menarik dari Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat bahwa:
“usulan tersebut (didanainya sepenuhnya komponen pendanaan bersama) tentunya tidak mungkin bias diterapkan walaupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu untuk mendanai seluruh komponen pendanaan bersama untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Di Kota Sukabumi, hal tersebut kurang sesuai dengan ketentuan permendagri 57 tahun 2007 yang artinya pendanaan bersama adalah beban bersama bukan beban sepihak saja, yang dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berarti pendanaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pemilukada Bersama dan itu tentunya kurang sesuai dengan makna pendanaan bersama” oleh karenanya forum pembahasan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi dalam merumuskan beban pendanaan bersama dilakukan kajian secara proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Yang akhirnya rumusan usulan itu memunculkan alternatif usulan yang dijelaskan Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai berikut : “perumusan pendanaan bersama mempertimbangkan proporsionalitas kemampuan daerah dengan menentukan bahwa pendanaan bersama dirumuskan berdasarkan komponen pendanaan bersama. Yang mana untuk Honorarium dan Uang Lembur sebagai komponen yang paling besar kebutuhan pembiayaannya menjadi beban pemerintah provinsi sedangkan komponen pengangkutan alat — alat kelengkapan TPS yang relatif kecil kebutuhan anggarannya menjadi beban Pemerintah Kota. Disamping itu untuk komponen perjalanan dinas dan pemutakhiran data pemilih dibagi menjadi beban bersama pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dengan memisahkan sub — sub komponen nya, ada keseimbangan beban antara APBD Provinsi dan APBD Kota hal ini merupakan rumusan yang dianggap cukup memadai secara tekhnis”. Dengan keterangan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa alternatif usulan kesepakatan pendanaan bersama tidak terlalu banyak alternatif dikarenakan masing–masing pihak baik pemerintah Provinsi dan pemerintah kota mempertimbangkan aspek kemampuan daerah secara proporsional.
2) Apakah Usulan kesepakatan beban pembiayaan pendanaan bersama diarahkan untuk mengatasi besarnya beban Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama di Kota Sukabumi Besarnya usulan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tentunya menjadi persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah kebijakan pendanaan bersama yang tertuang dalam Permendagri 57 tahun 2009 tentunya diharapkan ddapat mengatasi persoalan tersebut, namun tentunya perumusan kesepakatan pendanaan bersama dalam penyelenggaraan Pemilukada Bersama akan mempengaruhi bagi penyelesaian persoalan besarnya beban anggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, hal tersebut tentunya juga diawali dari "apakah usulan kesepakatan pendanaan bersama tersebut diarahkan untuk mengatasi persoalan besarnya beban pendanaan
penyelenggaraan
Pemilukada".
Dari
keterangan
Kepala
Biro
Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai pimpinan rapat dalam perumusan kesepakatan pendanaan bersama untuk pembiayaan pemilukada bersama menjelaskan bahwa : "Dengan usulan yang dirumuskan dalam persoalan pendanaan bersama pembagian beban komponen – komponen dan sub – sub komponen yang menjadi beban masing – masing permerintah daerah tidak akan terjadi duplikasi anggaran, tentunya ini akan memuncu lkan efisiensi dikarenakan tidak terjadinya dua penganggaran untuk komponen pembiayaan yang sama. dan jelas dengan begitu usulan kesepakatan tersebut diarahkan untuk menghemat anggaran". Mencermati keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dengan usulan kesepakatan pendanaan bersama yang dirumuskan tersebut dapat diperoleh
gambaran bahwa ada komponen - komponen dan sub - sub komponen yang tentunya tidak harus dialokasikan oleh masing - masing pemerintah daerah sehingga diarahkan untuk mengatasi besarnya beban anggaran pemilukada bersama di Kota Sukabumi. Adapun untuk besaran anggaran yang diusulkan dijelaskan lebih lanjut oleh Endjang dikarenakan telah dikeluarkannya SK Gubernur dengan NO : 910/Kep.1770/Admbang/2011 tentang tentang Standar Honorarium, Uang Lembur, Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga Atas Barang/Jasa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, besaran anggaran yang diusulkan harus menyesuaikan terhadap standar yang ditetapkan. 3) Sejauh mana Usulan kesepakatan beban pembiayaan 6 (enam) komponen pendanaan bersama terhadap upaya menyelesaikan atau mengurangi beban kebutuhan pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama di Kota Sukabumi. Dengan adanya persoalan besaran anggaran usulan kesepakatan beban pembiayaan 6 (enam) komponen Pendanaan bersama dinilai oleh semua pihak dalam hal ini pemerintah Kota Sukabumi , KPU Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi mengakui bahwa dengan usulan kesepakatan pendanaan bersama tersebut mengurangi beban pembiayaan penyelenggaran pemilukada bersama di Kota Sukabumi, hal ini dapat dilihat dari sisi komponen honorarium dan uang lembur, dengan menjadi beban pendanaan Provinsi Jawa Barat tentunya akan meringankan beban Pemerintah Kota Sukabumi yang tidak lagi hams menganggarkan komponen
Honorarium dan Uang Lembur tersebut sehingga untuk pembiayaan komponen honorarium dan uang lembur yang awalnya diusulkan oleh KPU Kota Sukabumi untuk pembiayaan honor penyelenggara dari tingkat KPU Kota Sukabumi yang berjumlah 41 (empat puluh satu) personil kemudian 7 (tujuh) PPK dengan 10 (sepuluh) Personil dan 33 PPS dengan @ 6 (enam) serta 600 TPS dengan @ 7 (personil) anggota KPPS dengan jumlah kebutuhan anggaran ± 4 miliar2 tidak perlu dialokasikan oleh pemerintah Kota Sukabumi karena telah menjadi beban anggaran Provinsi Jawa Barat. Belum lagi ditambah dengan sub — sub Komponen yang menjadi beban pendanaan pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya besaran penghematan anggaran tentunya akan mengurangi beban pendanaan pemilukada bersama di Kota Sukabumi. 5.1.2
Rasionalitas
dan
Penerimaan
usulan
anggaran
untuk
beban
Pendanaan bersama Pemilukada Bersama di Kota Sukabumi 1) Apakah usulan kesepakatan Pendanaan Bersama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut masuk akal ? Mengenai rasionalitas usulan kesepakatan Pendanaan Bersama penulis mendapatkan keterangan dari beberapa pihak baik eksekutif serta keterangan dari legislatif dalam hal ini DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat dan anggota Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi yang juga merangkap Badan Anggaran, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat yang menyatakan bahwa :
2
Dokumen RKA KPU Kota Sukabumi
"Usulan pendanaan bersama yang telah dirumuskan oleh KPUD dan TAPD cukup rasional dalam kerangka untuk mengefisiensikan anggaran kebutuhan penyelenggaraan pemilukada bersama, Provinsi Jawa Barat dengan kemampuan anggaran yang cukup memadai tentunya harus proporsional dalam mengalokasikan anggaran kebutuhan pemilukada dan bagi daerah tentunya akan sangat terbantu oleh kesepakatan pendanaan bersama ini".
Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa usulan kesepakatan pendanaan bersama yang mempedomani ketentuan Permendagri No. 57 tahun 2009 tersebut
cukup
masuk
akal
dan
rasional,
dengan
semangat
mengefisiensikan anggaran dinilai usulan tersebut dapat mengurangi beban daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilukada di daerah. Hal ini pun di perkuat oleh pernyataan anggota Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi yang menyatakan : "Dewan dengan hak budget nya tentunya memiliki keinginan kuat untuk mendorong pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota bersama dengan pemilihan gurbernur berjalan dengan lancar sehingga tidak boleh ada hambatan dalam hal apapun tidak terkecuali anggaran. Kami siap mensupport KPUD dalam hal anggaran, dengan adanya usulan kesepakatan pendanaan bersama yang dirumuskan oleh eksekutif baik ditingkat Provinsi maupun Kota Sukabumi tentunya menjadi upaya untuk menanggulangi itu dan kami melihat usulan tersebut cukup rasional dan proporsional sesuai dengan kemampuan daerah". Usulan kesepakatan pendanaan bersama yang dirumuskan dengan memperhatikan pernyataan - pernyataan tersebut cukup menggambarkan bahwa rasionalitas tersebut atas pertimbangan proporsionalitas kemampuan daerah. Rumusan usulan pendanaan bersama yang dilakukan ditingkat eksekutif yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan daerah yang otorisasinya sesuai dengan
struktur organisasi perangkat daerah pada Asisten Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota Sukabumi yang juga sama - sama merangkap sebagai unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) cukup masuk akal. 2) Apakah usulan kesepakatan Anggaran beban Pendanaan Bersama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bersama Tersebut dapat diterima ? Usulan kesepakatan beban Pendanaan Bersama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bersama sebagaimana diungkapkan sebelumnya relatif dipandang masuk akal dengan komposisi besaran anggaran yang mengacu kepada SK Gubernur dengan NO : 910/Kep.1770/Admbang/2011 tentang tentang Standar Honorarium, Uang Lembur, Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga Atas Barang/Jasa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, dan komponen — komponen pembiayaan yang berpedoman pada Permendagri No. 57 Tahun 2009, sehingga sebagamaina dinyatakan oleh Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat : "usulan anggaran untuk beban pendanaan bersama rasional dan dapat diterima walaupun usulan anggaran yang diusulkan besar kondisinya memang membutuhkan anggaran yang besar, yang penting disini adalah anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada ketentuan, sehingga proses pembahasan dengan kami tidak terjadi tawar menawar, namun memang ada beberapa pengurangan dari anggaran yang diusulkan" Mencermati pernyataan tersebut bagi DPRD Jawa Barat besaran anggaran yang diusulkan untuk pendanaan bersama yang cukup besar yang menjadi beban Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama mengacu pada ketentuan yang ada relatif bisa terima setelah dilakukan pembahasan dan ada sedikit
pengurangan terhadap anggaran yang diusulkan. Sedangkan untuk Kota Sukabumi anggota Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi menyampaikan bahwa : "Dengan Usulan Kesepakatan Pendanaan Bersama yang membagi beban komponen Honorarium dan Uang Lembur serta sub Komponen Perjalanan Dinas dan Pemutakhiran data Pemilih menjadi beban daerah bagi Kota Sukabumi sangat terbantu dan tentunya kita terima. ada proporsionalitas kemampuan daerah dalam usulan kesepakatan ini." Keterangan tersebut menegaskan bahwa kemampuan keuangan Kota Sukabumi dalam APBD yang tentunya diorientasikan untuk berjalannya roda pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung - jawab mensejahterakan masyarakat Kota Sukabumi berbeda dengan kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat, oleh karenanya dengan prinsip proporsionalitas pembagian beban dengan besaran anggaran yang diusulkan oleh KPU Jawa Barat dan KPU Kota Sukabumi dan dibahas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan Pemerintah Kota Sukabumi melalui TAPD masing - masing tentunyan memperhitungkan dan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk didalamnya aspek kemampuan anggaran sehingga rumusan yang dihasilkan relatif dapat diterima oleh semua pihak. 5.1.3
Penerimaan secara Politik terhadap beban pendanaan bersama
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Sukabumi 1) Penerimaan secara politik usulan kesepakatan beban pembiayaan pendanaan bersama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama di Kota Sukabumi ? Sebagaimana telah diuraikan dalam beberapa pernyataan dan keterangan dari anggota dewan yang masuk dalam alat kelengkapan DPRD dalam hal ini komisi yang membidangi masalah pemerintahan umum dan juga merangkap Badan
Anggaran yang merumuskan APBD di masing - masing daerah yaitu Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat dan Anggota Komisi A DPRD Kota Sukabumi secara tegas tersirat bahwa usulan kesepakatan pendanaan bersama cenderung dapat diterima secara politik, hal ini dikarenakan aspek - aspek perumusan usulan kesepakatan beban pendanaan bersama dari sisi besaran anggaran dan pembagian pembiayaan komponen - komponen pendanaan bersama yang menjadi beban pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi berpedoman kepada ketentuan - ketentuan yang mengatur pendanaan bersama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara proporsional, serta sesuai dengan kebutuhan. Ada hal yang menarik yang dinyatakan oleh Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat yaitu : "pertimbangan politis kami, apabila diberikan anggaran kecil ada kekhawatiran penyelenggara dapat di intervensi oleh pihak - pihak yang berkepentingan dan tergoda oleh anggaran yang tidak sah (penyuapan) dan terjadi hal - hal yang tidak diinginkan tersebut." 2) Dukungan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan Anggota DPRD Kota Sukabumi ? Sebagai sebuah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan besarnya beban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Kepala Daerah, tentunya dalam perumusannya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama dukungan dari DPRD sebagai representasi perwakilan masyarakat. Dukungan dari anggota DPRD Jawa Barat terhadap usulan kesepakatan pendanaan bersama dapat dicermati dari keterangan Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat yang menyampaikan bahwa :
"secara politik sikap fraksi - fraksi di DPRD Jawa Barat tidak ada masalah dalam pandangan fraksi - fraksi secara umum menerima dan mendukung usulan kesepakatan tersebut, namun pada awalnya ada dari beberapa anggota dewan yang mengkritisi usulan kesepakatan tersebut, akan tetapi pada akhirnya dapat menerima setelah mendapatkan penjelasan - penjelasan mengenai pertimbangan - pertimbangan yang ada dalam merumuskan usulan kesepakatan tersebut." Dari keterangan tersebut dapat dicermati bahwa dukungan dari DPRD Provinsi Jawa — Barat muncul setelah dilakukan pembahasan - pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini TAPD yang memberikan gambaran mengenai usulan kesepakatan pendanaan bersama dengan dasar pertimbangan - pertimbangan yang ada baik dari sisi kesesuaian dengan ketentuan, kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan penyelenggara. Demikian pula dengan sikap DPRD Kota Sukabumi sebagai pihak yang lebih banyak mendapatkan manfaat dari kesepakatan pendanaan bersama ini dukungan secara politik dari DPRD Kota Sukabumi terhadap usulan kesepakatan pendanaan bersama ini tercermin dari pernyataan Anggota Komisi A DPRD Kota Sukabumi yang menyatakan : "Kita (Komisi A DPRD Kota Sukabumi) mendukung terhadap usulan kesepakatan pendanaan bersama ini disamping karena memperhatikan kemampuan daerah Kota Sukabumi yang tentunya ada penghematan beban biaya yang harus dikeluarkan APBD Kota Sukabumi juga karena penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota Sukabumi harus berjalan sukses dan lancar, dengan disepakatinya pendanaan bersama diharapkan hambatan permasalahan pembiayaan dapat dim inimalisir." Pernyataan dan keterangan yang disampaikan para anggota DPRD baik DPRD Jawa Barat maupun Kota Sukabumi yang memberikan dukungan terhadap usulan kesepakatan pendanaan bersama penyelenggaran pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tentunya akan memberikan akan memberikan pengaruh dan dampak positif terhadap kebijakan pendanaan penyelenggaraan pemilukada sehingga dengan dirumuskannya kebijakan kesepakatan pendanaan bersama diharapkan dalam tataran implementasinya dapat berjalan secara efektif dan efisien, besarnya beban pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah dapat diminimalisir.
5.1.4
Sikap publik terhadap kesepakatan pendanaan bersama Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama di Kota Sukabumi ketika menjadi kebijakan bersama 1) Bagaimana
sikap
publik
Ketika
kesepakatan
pendanaan
bersama
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama di Kota Sukabumi telah disepakati dan menjadi kebijakan. Dalam
suatu
kebijakan
publik
tentunya
kondisi
lingkungan
harus
diperhatikan, sikap publik dalam menyikapi suatu kebijakan tentunya akan sangat mempengaruhi
terhadap
keberhasilan
kebijakan
tersebut
pada
saat
di
implementasikan. Dalam perumusan kebijakan kesepakatan pendanaan bersama tentunya sikap publik juga secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap berhasilnya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan besarnya beban pemerintah daerah, terhadap usulan kesepakatan pendanaan bersama menurut Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat dan Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat tidak ada elemen - elemen yang
merepresentasikan publik yang menyikapinya, demikian pula di kota sukabumi berdasarkan keterangan Assisten I bidang pemerintahan Pemerintah Kota Sukabumi dan anggota Komisi A DPRD Kota Sukabumi menyampaikan hampir tidak ada yang menyikapi usulan kesepakatan pendanaan bersama, namun para informan tidak juga berani untuk menyimpulkan bahwa dengan tidak adanya komentar dan penyikapan dari publik menandakan bahwa publik menyetujui atas usulan kesepakatan pendanaan bersama ini. karena untuk usulan anggaran yang disampaikan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Sukabumi ada beberapa komentar yang muncul dari publik, sebagaimana disampaikan oleh Assisten I bidang pemerintahan pemerintah Kota Sukabumi yang menyampaikan : "Pada saat penyuluhan pendidikan politik pada masyarakat, saya mendapat pernyataan dari salah satu tokoh masyarakat yang tentunya menjadi bagian dari publik bahwa usulan anggaran pemilihan walikota dan pemilihan gurbernur terlalu `wah' seandainya itu digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat tentunya akan lebih bermanfaat." Dari pernyataan tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa sebagian publik ternyata ada yang mencermati bahwa besarnya pembiayaan penyelenggaraan
pemilihan
kepala
daerah
secara
langsung
terlalu
berlebihan dan keinginan dari sebagian publik kebijakan anggaran pemerintah lebih mengutamakan pembangunan yang berorientasi terhadap kepentingan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Namun disamping itu ada pernyataan yang disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa : "Biaya untuk Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dinilai oleh
Publik terlalu besar, akan tetapi dalam rangka pengembangan demokrasi khususnya pemilihan langsung ini merupakan konsekuensi logis dan nampaknya karena telah menjadi kesepakatan dan kebijakan mau tidak mau harus diterima oleh publik." Dengan pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan dan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan merupakan konsekuensi logis atas penerapan ketentuan yang telah disepakati bersama dan menjadi kebijakan yang dipilih oleh pemerintah.
5.2 Aktor - Aktor Dalam Menentukan Alternatif Kesepakatan Pembiayaan Komponen - Komponen Pendanaan Bersama. 5.2.1 Aktor - aktor resmi yang menentukan usulan alternatif alternatif
kesepakatan
pembiayaan
komponen-
komponen
pendanaan bersama 1) Siapa saja aktor - aktor resmi yang dilibatkan dalam menentukan usulan alternatif kesepakatan pendanaan bersama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama di Kota Sukabumi ? Perumusan kebijakan dalam prakteknya akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor pemerintah maupun aktor non Pemerintah atau nyang disebut oleh Anderson (2003, 46-67) sebagai pembuat kebijakan resmi (official policy makers) dan peserta non pemerintahan (nongovernmental participants). Pembuatan kebijakan resmi adalah mereka yang memiliki kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik. Mereka ini menurut Anderson (2006, 46-57) terdiri atas legislatif; eksekutif; badan administratif; serta
pengadilan. Legislatif merujuk kepada anggota kongres/dewan yang seringkali dibantu oleh para staffnya. Adapun eksekutif merujuk kepada Presiden dan jajaran kabinetnya yang dalam konteks kelembagaan daerah yaitu Gubernur dan Walikota / Bupati. Sementara itu, badan administratif menurut Anderson merujuk kepada lembaga-lembaga pelaksana kebijakan. Dipihak lain menurut Anderson, Pengadilan juga merupakan aktor yang memainkan peran besar dalam perumusan kebijakan melalui kewenangan mereka untuk mereview kebijakan serta penafsiran mereka terhadap undang-undang dasar. Dengan kewenangan ini, keputusan pengadilan bisa mempengaruhi isi dan bentuk dari sebuah kebijakan publik. Dalam perumusan kebijakan kesepakatan beban pendanaan bersama untuk penyelenggaraan Pemilukada Bersama di kota Sukabumi aktor — aktor resmi yang terlibat dalam perumusan kesepakatan tersebut mencakup pemerintahan ditingkat Provinsi Jawa Barat dan Pemerintahan Kota Sukabumi, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat yaitu: "pada tahap awal rumusan usulan kesepakatan pendanaan bersama disusun oleh dinar instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilukada diantaranya yaitu : KPU Provinsi Jawa Barat yang menugaskan Kepala Bagian Program, Data Organisasi dan SDM dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang didalamnya terdiri dari Assisten Pemerintahan, Hukum dan HAM yang secara tekhnis menugaskan Biro Pemerintahan Umum, Biro Otonomi dan Kerjasama Daerah. Kemudian dari Assisten Perekonomian dan Pembangunan yang secara tekhnis mendelegasikan kepada Biro Administrasi Pembangunan, dan Assisten Administrasi yang secara tekhnis mendelegasikan kepada Biro Keuangan, Biro Pengelolaan Barang daerah serta melibatkan unsur pemerintahan daerah dalam hal ini Assisten Pemerintahan dan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) Pemerintah Kota Sukabumi yang kemudian usulan tersebut disampaikan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan kajian sebagai bahan kebijakan pengambil keputusan dalam hal ini Gubernur Jawa barat dan Walikota Sukabumi."
usulan yang dirumuskan oleh para badan pelaksana administrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi tersebyt dilakukan kajian oleh TAPD yang kemudian hasil kajiannya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk kemudian dijadikan kebijakan mengenai kesepakatan beban Pendanaan Bersama yang sebelkum
kesepakatan
tersebut
disahkan
dengan
ditanda
tanganinya
kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama tahun 2013 yang didalamnya juga Pemerintah Kota Sukabumi, usukan kesepakatan tersebut disampaikan pula kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan anggara sehingga actor – actor resmi yang terlibat dalam merumuskan kebijakan kesepakatan pendanaan bersama disamping pihak eksekutif yang terdiri unsur – unsur yang berada di Sekietariat Daerah Provinsi Jawa barat dan TAPD juga melibatkan unsur legislatif dalam hal ini Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Jawa Barat yang menyatakan : "Dalam pembahasan anggaran yang dilakukan di Badan Anggaran dengan TAPD pembahasan anggaran termasuk pembahasan anggaran pemilukada bersama juga meminta pertimbangan dan masukan dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat yang diundang dalam pembahasan anggaran di Badan Anggaran." Dengan keterangan ini aktor - aktor resmi Pembuat Kebijakan yang memberikan tugas dalam merumuskan kesepakatan pendanaan bersama kepada badan - badan pelaksana administrasi untuk merumuskan usulan
kesepakatan pendanaan bersama juga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat untuk mendapatkan masukan dan pertimbangannya hal ini tentunya memberikan pengaruh positif terhadap implementasi kebijakan namun juga perumusan tersebut juga sedikit banyaknya mendapatkan evaluasi terhadap kebijakan yang akan dibuat oleh pengambil kebijakan. Setelah
mendapatkan
persetujuan
DPRD
Provinsi
Jawa
Barat
Kesepakatan Pendanaan bersama tersebut kemudian ditanda — tangani oleh para aktor resmi pembuat kebijakan dalam hal ini oleh Gurbernur Jawa Barat dan Walikota Sukabumi pada tanggal 17 Juli 2012 dengan nomor : 03/PERJ/TAPEM/2012 yang membagi beban pembiayaan pendanaan bersama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 6 kesepakatan pendanaan bersama tersebut yaitu : 1) Pihak Kesatu bertanggung jawab atas pendanaan yang meliputi pembayaran : a. Honorarium b. Uang lembur c. Pemutakhiran Data Pemilih; dan .Perjalanan Dinas, meliputi perjalanan dari Provinsi ke Kabupten/ Kota, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat 2) Pihak Kedua Bertanggung jawab atas Pendanaan yang meliputi : a. Perlengkapan KPPS/TPS b. Pengangkutan Logistik Pemilihan; dan c. Perjalanan Dinas yang tidak tercantum dalam ayat (1) huruf c dan perjalanan dinas dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan/desa di wilayahnya masing - masing. (Sumber : Dokumen Kesepakatan Pendanaan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Walikota Sukabuminomor : 03/PERJ/TAPEM/2012)
Dimana pihak kesatu dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat dan Pihak Kedua adalah Walikota Sukabumi sebagai pihak - pihak yang bersepakat dalam kesepakatan pendanaan bersama tersebut. Kemudian secara tekhnis kesepakatan bersama tersebut ditindak - lanjuti dengan penandatangan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama pada tahun 2013 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. H. Lex Lexmana dan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Dr. H. Hanafie
Zein
melalui
perjanjian
kerjasama
dengan
Nomor
:
04/PERETAPEIVI/2012 yang menguraikan besaran alokasi beban pendanaan masing — masing pihak secara rinci sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat satu (1) dan ayat dua (2) mengenai beban alokasi anggaran pendanaan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini : Tabel 13. Alokasi Anggaran Pendanaan Dari Provinsi Jawa Barat
NO
KOMPONEN
Besaran Alokasi Anggaran Dari Pihak Ke Satu Kepada Kota Sukabumi
1
Honorarium
2
Uang Lembur
Rp.
704.620.000,-
3
Pemutakhiran Data Pemilih Rp.
62.284.800,-
4
Perjalanan Dinas Jum lah
Rp. 3.926.050.000,-
Rp.
458.400.000,Rp. 5.151.364.800,-
Sumber Dokumen Kesepakatan Pendanaan Bersama Nomor 04/PERJ/TAPEM/2012
TOTAL
Tabel 14. Alokasi Anggaran Pendanaan Dari Kota Sukabumi
NO
KOMPONEN
Besaran Alokasi Anggaran Dari Kota Sukabumi
1
Perlengkapan KPPS/TPS
Rp.
122.120.700,-
2
Angkutan Logistik
Rp.
278.500.000,-
3
Pemutakhiran Data Pemilih .Rp.
555.288.000,-
J um lah
Rp.
TOTAL
955.908.700,-
Sumber Dokumen Kesepakatan Pendanaan Bersama Nomor : 04/PERJ/TAPEM/2012 Kesepakatan pendanaan bersama yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kota sukabumi yang dikeluarkan oleh aktor - aktor resmi pembuat kebijakan yaitu Gubernur dan Walikota sukabumi yang dijabarkan secara tekhnis besaran rincian alokasi beban pendanaan bersama oleh perjanjian kerjasama yang ditanda - tangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi tentunya melalui proses perumusan kebijakan yang tentunya melibatkan banyak pihak dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dalam tataran implementasinya dapat dijalankan oleh para pelaksana kebijakan untuk mengatasi perosalan - persoalan yang muncul sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
5.2.2
Aktor - aktor tidak resmi yang ikut mempengaruhi terhadap usulan
alternatif - alternatif kesepakatan pembiayaan komponen — komponen pendanaan bersama
1) Apakah ada aktor - aktor tidak resmi yang ikut mempengaruhi terhadap usulan kesepakatan pendanaan bersama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama di Kota Sukabumi ? Siapa saja aktor aktor tidak resmi tersebut ? Selain pembuat kebijakan resmi, terdapat pula peserta lain yang terlibat dalam proses kebijakan yang meliputi diantaranya kelompok kepentingan; partai politik; organisasi penelitian; media komunikasi; serta individu masyarakat. Mereka ini yang disebut oleh Anderson sebagai peserta non pemerintahan (nongovernmental participants) karena penting atau dominannya peran mereka dalam sejumlah situasi kebijakan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat. Peranan mereka biasanya adalah dalam menyediakan informasi; memberikan tekanan; serta mencoba untuk mempengaruhi (Anderson, 2006, 57-67). Proses perumusan biasanya dilakukan di ruang kerja dan para aktor perumus tersebut.meskipun pada akhirnya perumusan alternatif kebijakan dilakukan lebih banyak oleh para aktor tersebut, menurut Jann dan Wegrich (dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007; 49), tidak sepenuhnya bisa dipisahkan dari masyarakat umum dalam perumusan kebijakan. Para perumus menurut Jann dan Wegrich senantiasa berinteraksi dengan aktor sosial dan membentuk pola hubungan kebijakan (policy networks) yang stabil diantara mereka. Jadi meskipun pada akhirnya kebijakan ditentukan oleh institusi yang berwenang, keputusan diambil setelah melalui proses informal negosiasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian keterlibatan aktor lain dalam
pemberian ide terhadap proses perumusan kebijakan tetap atau sangat diperlukan. Aktor –aktor tidak resmi ini dalam perumusan kebijakan kesepakatan beban pendanaan bersama untuk pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan oleh Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai berikut : "Aktor tidak resmi yang dominan menyikapi usulan kesepakatan bersama adalah pers dalam pembentukan opini melalui pemberitaan pemberitaan tentang pendanaan bersama dan setiap pemberitaan yang muncul langsung di kaji dan di evaluasi." Melihat pernyataan ini dapat dianalisa bahwa para perumus usulan kesepakatan beban pendanaan bersama juga memperhatikan dan mencermati kondisi lingkungan khususnya melalui pemberitaan - pemberitaan yang menyangkut pendanaan bersama setiap pembentukan opini yang dilakukan oleh Pers melalui pemberitaan yang tentunya dapat membentuk opini publik yang mungkin saja membawa dampak positif dan mungkin juga negatif. Oleh karenanya setiap pemberitaan yang muncul mengenai pendanaan bersama, para perumus usulan kebijakan kesepakatan beban pendanaan bersama melakukan kajian dan evaluasi, walaupun pada akhirnya setiap pemberitaan yang muncul tersebut tidak ada yang mempengaruhi secara negatif sehingga penanda tanganan kesepakatan pendanaan bersama dan perjanjian kerjasama pendanaan bersama tersebut dapat ditanda - tangani bersama oleh para pembuat kebijakan. Di kota sukabumi sendiri Assisten I bidang pemerintahan pemerintah Kota Sukabumi
menyampaikan bahwa hampir tidak
ada
yang mengkritisi
kesepakatan pendanaan bersama, hal ini dikarenakan memang ada penghematan
anggaran yang diusulkan oleh KPU Kota Sukabumi dari ± 11,5 miliar terjadi penghematan sebesar ± 4 miliar sehingga menjadi hanya 7,4 miliar kebutuhan penyelenggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tentunya penghematan anggaran tersebut meringankan Pemerintah Kota Sukabumi dalam memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pemilukada di Kota Sukabumi. Namun dan sisi penyelenggara Pemilihan baik itu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara dan juga KPU Kota Sukabumi sebagaimana dinyatakan oleh Sekretaris KPU Kota Sukabumi yang menyatakan : "Usulan anggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota memang besar namun itu merupakan kebutuhan yang berpedoman pada permendagri 57 tahun 2009 dan besarannya setia rincian kegiatan mengacu pada standar biaya (SB) yang dikeluarkan Walikota. Dengan adanya kesepakatan pendanaan bersama memang meringankan beban pemerintah Kota Sukabumi namun bagi penyelenggaran pemilihan mereka harus melakukan 2 (dua) pekerjaan dengan hanya diberikan 1 (satu) honorarium yang hanya dan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur saja bagi KPU Kota Sukabumi tidak ada persoalan namun bagi para petugas ad hoc kita di tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat kelurahan (PPS) dikhawatirkan menjadi persoalan yang membuat kinerja mereka kurang maksimal" Pernyataan tersebut mensiratkan bahwa para petugas penyelenggara pemilihan yang bersifat sementara yang dipilih dan diangkat oleh KPU Kota Sukabumi
pada
saat
kebijakan
pendanaan
bersama
tersebut
di
implementasikan dikhawatirkan tidak bekerja secara optimal dikarenakan hanya mendapatkan satu sumber honorarium saja, namun kekhawatiran ini di upayakan untuk tidak terjadi melalui upaya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yang dinyatakan oleh Kepala Bagian Program, Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :
"Mengenai hak para petugas pemilihan yang bersifat ad hoc tidak perlu dibesar – besarkankarena bagaimanapun ketentuan mengatur bahwa honorarium tidak boleh terjadi duplikasi anggaran. oleh karenanya, dari awal dalam rumusan kesepakatan pendanaan bersama bagi daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Daerah bersama dibedakan besaran honorarium nya sebesar 30 % dengan penyelenggara pemilihan yang hanya pemilihan gubernur saja, itu adalah upaya kita mendorong agar para penyelenggara pemilihan dapat bertugas secara profesional." Besaran anggaran Honorarium 30 % yang dilebihkan untuk para penyelenggara pemilihan yang bersifatr ad hoc yang berada di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di tingkat kelurahan yaitu Panitia Pemungutan Suara merupakan standart pembiayaan yang mengacu pada kebijakan
yang
tertuang
dalam
SK
Gubernur
dengan
NO
:
910/Kep.1770/Admbang/2011 tentang tentang Standar Honorarium, Uang Lembur, Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga Atas Barang/Jasa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013. Sehingga pengaruh dari aktor tidak resmi terhadap kesepakatan pendanaan bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi yang ditanda - tangani oleh Gubernur Jawa Barat dan Walikota Sukabumi pada tanggal pada tanggal 17 Juli 2012, berupa pemberitaan - pemberitaan di media massa oleh kalangan pers dapat membentuk opini - opini yang tentunya memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap profesionalisme penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama di Kota Sukabumi, yang sebetulnya dari proses awal perumusan kesepakatan pendanaan bersama tersebut sudah diantisipasi oleh para perumus kebijakan dan pembuat kebijakan.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas penulis dan berdasarkan keterangan - keterangan informan serta data - data dokumen yang diperoleh dapat diperoleh kesimpulan sebagaimana yang akan penulis uraikan sebagai berikut : Kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Barat dan Walikota Sukabumi pada tanggal 17 Juli 2012 dengan nomor : 03/PERJ/TAPEM/2012 tentang pendanaan bersama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 merupakan suatu kebijakan yang dapat disimpulkan termasuk kepada model perumusan kebijakan Penambahan (incrementalisme) dan dihasilkan dari proses tahapan – tahapan kebijakan dengan diawali dari adanya permasalahan besarnya anggaran yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Jawa Barat untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sehingga dijadikan sebagai agenda kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Jawa Barat untuk merumuskan kesepakatan pembiayaan beban pendanaan bersama. Dalam pelaksanaannya kesepakatan tersebut berhasil disepakati dan berhasil mengefisiensikan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan bersama dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi dikarenakan dalam tahap
perumusan kebijakan kesepakatan pembiayaan komponen pendanaan bersama tersebut mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana yang dinyatakan Anderson (2003, 104) yaitu: pertama usulan kesepakatan beban pembiayaan pendanaan bersama tersebut memang memadai secara tekhnis, dan diarahkan kepada
penyebab
permasalahan
yaitu
besarnya
kebutuhan
anggaran
penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi yang dilaksanakan bersama dengan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, dan usulan
kesepakatan
tersebut
mampu
mengefisiensikan
anggaran
serta
bmeminimalisir terjadinya duplikasi anggaran. Kedua, anggaran yang diusulkan untuk pembiayaan komponen pendanaan bersama tersebut dinilai masuk akal (rasionality) dan dapat diterima (acceptability). Ketiga, usulan tersebut dapat diterima secara politik dan mendapat dukungan dari para anggota Dewan dan Pejabat Publik. Keempat, terakhir sikap publik yang tidak memberikan tekanan untuk menggagalkan kesepakatan tersebut dan kritikan yang mempengaruhi kepada para aktor yang merumuskan kesepakatan tersebut yang hampir tidak ada, sehingga diasumsikan secara tidak langsung publik bisa menerima rumusan usulan kesepakatan tersebut. Disamping hal-hal tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa aktor resmi maupun tidak resmi dalam perumusan kesepakatan tersebut prinsipnya menerima rumusan kesepakatan pembiayaan komponen pendanaan bersama yang diusulkan dan menjadi kesepakatan pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi untuk kebutuhan anggaran Pemilukada Bersama di Kota Sukabumi. `
6.2 Saran Dengan uraian pembahasan dan kesimpulan diatas penulis memperoleh kajian - kajian yang dapat dijadikan saran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Bersama khususnya menyangkut unsur sumber daya dalam penyelenggaraan Pemilukada Bersama yaitu unsur pendanaan penyelenggaraan Pemilukada Bersama yang saat ini menjadi persoalan bagi daerah - daerah dengan kemampuan keuangan daerah yang minim dan terbatas dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan komponen komponen pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu sebagai berikut : 1) Pemilukada Bersama dengan diatur untuk memenuhi kebutuhan anggarannya melalui pendanaan bersama merupakan upaya yang tepat untuk diterapkan tidak hanya bagi daerah yang masa akhir jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya dalam kurun waktu 90 hari saja, namun disarankan bagi seluruh
kabupaten
dan
kota
se-Indonesia
pelaksanaan
Pemilukada
dilaksanakan bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan anggarannya juga melalui pendanaan bersama, hal ini dapat mengefisiensikan dan meringankan beban anggaran daerah. 2) Dalam komponen pendanaan bersama disarankan tidak hanya ke enam komponen pendanaan bersama saja yaitu honorarium, uang lembur, pengangkutan, alat kelengkapan TPS, perjalanan dinas dan pemutakhiran data pemlih, namun komponen yang lain yang diatur dalam Permendagri no 57 tahun 2009 masih memungkinkan untuk dimasukan kedalam komponen pendanaan bersama.
3) Dalam perumusan kesepakatan pendanaan bersama tentunya tahapan – tahapan perumusannya banyak pihak yang terlibat, namun lebih didominasi oleh aktor – aktor resmi baik pemerintah (eksekutif) maupun DPRD (legislative), karena menyangkut dengan kepentingan publik karena sumber anggarannya dari APBD, disarankan memberikan ruang bagi publik untuk secara aktif memberikan masukan (input) terhadap perumusan kesepakatan pendanaan bersama tersebut, sehingga diharapkan hal – hal yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan kesepakatan pendanaan bersama tersebut dapat lebih terjaga akuntabilitas publik nya.
