BAB V PENDANAAN DAERAH

BAB V PENDANAAN DAERAH

5.1 Gambaran Kondisi Keuangan Daerah Selama 5 Tahun (2005-2009) Peraturan perundangan tentang keuangan daerah dalam kurun waktu 2005 - 2009 terjadi perubahan.

Hal tersebut cukup mempengaruhi kinerja

penyelenggaraan pemerintahan khusus dalam pengelolaan APBD. Pada tahun 2005 dan 2006 Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam pengelolaan keuangan daeraH mengacu pada Kepmemdagri 29 Tahun 2002 dimana pengelolaan keuangan daerah menggunakan pola sentralisasi. Selanjutnya pada tahun 2007 mengacu pada Permendagri 13 Tahun 2006, dimana Kepala Daerah selaku pemegang

kekuasaan

pengelolaan

keuangan

daerah

melimpahkan

kewenangannya kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang tapi baru sebatas pada SKPD non kecamatan. Sedangkan untuk kecamatan baru secara keseluruhan pada tahun 2009. Dalam masa transisi tersebut, terjadi interpretasi substansi dalam penyusunan APBD. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang komprehensif, maka pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sukabumi mulai menerapkan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi yaitu program aplikasi SIMDA.

5.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Kinerja APBD Kabupaten Sukabumi

ditinjau dari pendapatan daerah

selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2009 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Target pendapatan yang ditetapkan setiap tahun, dalam

I-1

Bab V Pendanaan Daerah

V-2

realisasinya terlampaui. Realisasi tertinggi pada tahun 2009 sebesar 106,6 % dan terendah pada tahun 2008 sebesar 100,9 %. Kenaikan / pertumbuhan realisasi pendapatan setiap tahun rata-rata sebesar sebesar 24 %. Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Sukabumi selama tahun anggaran 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 5.1 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2005 – 2009 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Pendapatan Target 610,371,171,000 885,621,383,000 1,052,084,304,000 1,210,743,928,000 1,342,855,120,000

Realisasi 626,160,761,971 897,128,900,646 1,106,308,945,430 1,222,160,912,785 1,432,336,118,445

Bertambah/ (Berkurang) 15,789,590,971.00 11,507,517,646.00 54,224,641,430.31 11,436,984,785.00 88,851,773,101.00

% 102.6% 101.3% 105.2% 100.9% 106.6%

Sumber : DPPKAD, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2005-2009 Berdasarkan kontribusinya, sumber pendapatan Kabupaten Sukabumi sebagian besar dari Dana Perimbangan/Transfer Pemerintah Pusat, kemudian diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi Dana Perimbangan sebesar 83 % dari seluruh pendapatan daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 11 % dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6 %. Pendapatan yang diterima dari 3 (tiga) sumber pendapatan setiap tahun mengalami peningkatan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2010 – 2015


V-3

Rp (000.000.000)

1.200 1.000 800 600 400 200 2005 PAD

2006

2007

DANA PERIMBANGAN

2008

2009

LAIN PEND. DAERAH YANG SAH

Gambar 5.1 Grafik Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2009 Berdasarkan Sumber Penerimaan 1. Dana Perimbangan Penerimaan pendapatan dari Dana Perimbangan/Transfer Pemerintah Pusat rata-rata setiap tahun meningkat sebesar 24 %, peningkatan terbesar pada tahun 2006 sebesar 56 % dan terendah pada tahun 2008 sebesar 7 %. Komponen terbesar dari Dana Perimbangan/Transfer Pemerintah Pusat yaitu penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan alokasi rata-rata setiap tahun sebesar 83%, kemudian alokasi dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 11 %. Sebelum tahun 2008 nomenklatur komponen penerimaan ini terbagi dua yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Komponen lainnya yaitu Dana Alokasi Khusus dengan jumlah rata-rata sebesar 6 % dari total keseluruhan penerimaan dana perimbangan/transfer setiap tahunnya.



V-4

Tabel 5.2 Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2005-2009 Tahun

DAU

DAK

DBH

Jumlah

2005

446,400,000,000

-

53,161,404,089

499,561,404,089

2006 2007 2008 2009

684,475,000,000 759,683,000,000 827,153,450,000 855,787,030,000

38,050,000,000 72,215,800,000 96,746,000,000 105,026,000,000

56,059,932,812 100,239,076,016 81,442,812,092 181,645,811,028

778,584,932,812 932,137,876,016 1,005,342,262,092 1,142,458,841,028

Sumber : DPPKAD, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2005-2009 Dana perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan; b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan; c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan; d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;



V-5

e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. 2. Pendapatan Asli Daerah Penerimaan dari PAD dari tahun 2005 – 2008 rata-rata setiap tahun dapat meningkat 29,1 %, namun pada PAD tahun 2009 turun sebesar 8 % dari PAD tahun 2008, hal ini dikarenakan pada tahun 2008 Kabupaten Sukabumi mendapatkan insentif lunas PBB. Komponen penerimaan yang berasal dari PAD sebagian terbesar diperoleh dari retribusi daerah atau 55 % dari total PAD. Kemudian diikuti dari penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 21 %, Pajak Daerah sebesar 18 % dan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 6 %. Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2009 Tahun

Pajak

Retribusi

2005 2006 2007 2008 2009

8,787,705,735 9,845,572,312 11,234,399,206 13,596,928,718 14,779,112,925

21,477,302,604 29,612,291,075 37,158,476,507 44,617,421,393 46,766,679,208

Hasil Peng. Kekayaan 2,260,319,208 3,254,297,624 3,803,358,207 5,852,965,675 4,685,945,386

Lain2 PAD yg Sah 8,107,686,184 10,933,022,140 14,603,110,873 23,335,108,765 13,854,350,874

Jumlah 40,633,013,731 53,645,183,151 66,799,344,793 87,402,424,551 80,086,088,393

Sumber : DPPKAD, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2005-2009 Dalam tahun 2008 kontibusi PAD mencapai 7 % dari jumlah pendapatan daerah. Hal ini menunjukan kemandirian fiskal dalam APBD Kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan. Kemandirian fiskal merupakan salah satu penilaian dalam Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2009 Kabupaten Sukabumi merupakan 1 (satu) dari 40 (empat puluh) Kabupaten/Kota Seluruh Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2010 – 2015


V-6

Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sementara untuk penerimaan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kecenderungannya berfluktuatif, tahun 2006 penerimaan turun 25 % dari penerimaan tahun 2005, kemudian tahun 2007 – 2009 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 48,6 %. Penerimaan terbesar dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu bersumber dari Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Barat rata-rata sebesar 66,21 %, selanjutnya penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Jawa Barat ratarata sebesar 31,64 %, Siasanya penerimaan dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Pendapatan Lain-Lain. Tabel 5.4 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2005-2009

Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 53,188,764,151 64,898,784,683 31,558,789,055 48,490,174,301 55,347,197,195

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Lain-lain 32,777,580,000

5,000,000,000 7,002,252,000 2,000,000,000

73,830,066,361 151,813,303,100

70,812,935,566 113,733,480 1,463,385

Jumlah

85,966,344,151 64,898,784,683 107,371,724,621 129,436,226,142 209,161,963,680

Sumber : DPPKAD, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2005-2009



V-7

5.1.2 Target dan Realisasi Belanja Komponen Belanja Daerah dalam APBD diarahkan dalam rangka untuk melayani dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah dikelompokan ke dalam 2 jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dalam mengalokasikan anggaran belanja langsung dan tidak langsung didasarkan pada fungsi ekonomi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja operasi dan pemeliharaan (dalam permendagri 13/2006 dirubah menjadi belanja barang dan jasa) dan belanja modal dengan menggunakan prinsip anggaran kinerja bagi seluruh pengguna anggaran dan barang daerah. Pengelolaan belanja diarahkan pada : a. Anggaran belanja langsung diarahkan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan

umum

pemerintahan

secara

berkesinambungan

dalam

mendukung penyempurnaan maupun memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja SKPD yang mengisi kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. b. Anggaran Belanja Tidak langsung diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



V-8

Tabel 5.5 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2005 - 2009 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Belanja Target 638,471,504,000 929,232,477,000 1,107,464,140,735 1,313,290,679,000 1,415,979,538,000

Realisasi 608,974,526,042 880,227,989,488 1,059,044,638,952 1,245,147,219,131 1,274,679,473,955

Bertambah/ (Berkurang) (29,496,977,958) (49,004,487,512) (48,419,501,783) (68,143,459,869) (141,079,464,233)

% 95.4% 94.7% 95.6% 94.8% 90.0%

Sumber : DPPKAD, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2005-2009 Anggaran belanja dalam periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 alokasinya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata kenaikan realisasi belanja pertahun sebesar 21 %. Kenaikan tertinggi pada tahun 2006 sebesar 45 % dan kenaikan terendah pada tahun 2009 sebesar 2 %. Dalam hal penyerapan anggaran antara target belanja dan realisasi belanja tidak sama. Berdasarkan tabel 5.2 realisasi dan target belanja antara 90,00 % - 95,6 %, kondisi ini menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada akhir tahun. Berdasarkan peruntukannya belanja daerah sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai/aparatur. Pada tahun 2009 Jumlah pegawai di Kabupaten Sukabumi yaitu 16,000 orang. Kenaikan anggaran pegawai, hal ini terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Honor Daerah menjadi PNS. Semakin bertambahnya belanja pegawai dapat dilihat pada APBD tahun 2008 – 2009. Kondisi terbalik dengan alokasi belanja publik atau belanja langsung yang semakin menurun, sebagaimana terlihat dalam grafik.



V-9

1000 800 600 400 200 0 2006

2007

2008

Aparatur/BTL

2009

Publik/BL

Gambar 5.2 Perkembangan Belanja Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 – 2009 Kebijakan belanja daerah selama tahun anggaran 2006 - 2009 mengacu kepada kebijakan umum yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten sukabumi (RPJMD) tahun 2006-2010. Prioritas belanja tersebut sebagai berikut : 1. Penanggulangan

kemiskinan

berbasis

wilayah,

difokuskan

untuk

meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan daya beli. 2. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, difokuskan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, PLS, dan pendidikan kedinasan, serta didukung sarana dan prasarana penunjangnya. 3. Peningkatan kualitas kehidupan beragama, difokuskan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas sarana peribadatan dan peningkatan pelayanan keagamaan. 4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial, difokuskan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial, serta didukung sarana dan prasarana penunjangnya. 5. Penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan sektor unggulan daerah,

difokuskan untuk meningkatkan minat investasi dalam rangka



pengembangan

V - 10

potensi

pertanian

dalam

arti

luas,

pertambangan,

perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. 6. Penataan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi, difokuskan untuk memfasilitasi agar kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi dapat tumbuh-kembang secara sehat dan optimal dengan bertumpu pada sumber daya lokal. 7. Pengembangan

sentra-sentra

agroindustri,

difokuskan

untuk

mengembangkan sentra-sentra agroindustri potensial secara optimal. 8. Peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah, difokuskan untuk peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah. 9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, difokuskan untuk pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 10. Peningkatan infrastruktur, difokuskan untuk penyediaan dan pemeliharaan berbagai sarana dan prasarana dalam rangka mendukung berbagai kebijakan/ prioritas pembangunan daerah. Rata-rata persentase belanja berdasarkan kebijakan dalam periode 2006 – 2010, yang tertinggi adalah Kebijakan Peningkatan Akses Pendidikan dengan persentase rata-rata belanja 33,29 % per tahun, kemudian Kebijakan Peningkatan Infrastruktur sebesar 21,71 %, disusul berturut-turut Kebijakan Peningkatan Kinerja Pemerintah 13,39 %, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 10,36%, dan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pelayanan Sosial 9,32 %. Kebijakan lainnya persentase rata-rata belanja nya di bawah 4 %.



V - 11

Tabel 5.6 Prioritas Belanja Langsung Tahun 2006-2009 Prioritas Belanja 1. Penanggulangan Kemiskinan 2. Peningkatan Akses Pendidikan 3. Peningkatan Kehidupan Beragama 4. Peningkatan Kesehatan dan Pelayanan Sosial 5. Peningkatan Kinerja Pemerintah 6. Peningkatan Peranserta Masyarakat 7. Peningkatan Iklim Investasi 8. Peng. Kelompok Usaha 9. Peng. Sentra Agro Industri 10. Peningkatan Infrastruktur

2006

Belanja (Jutaan Rupiah) 2007 2008 2009

29,069

47,872

36,116

9,871

122,929

67,258

73,444

129,994

118,697

389,394

10,291

12,577

2,525

602

25,996

10,584

51,554

50,249

12,024

124,413

45,597

34,787

41,722

25,951

148,058

4,659

14,817

21,246

2,440

43,164

13,691,

9,585

9,287

6,753

39,317

3,165, 4,800 7,006

7,613 6,275 76,218

3,535 3,295 128,605

1,117 618 77,534

15,432 14,990 289,364

Jumlah

Sumber : Hasil Analisis

5.1.3 Target dan Realisasi Pembiayaan Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud mencakup: 1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya; 2) pencairan dana cadangan; 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) penerimaan pinjaman; dan 5) penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup: 1) pembentukan dana cadangan; 2) penyertaan modal pemerintah daerah; 3) pembayaran pokok utang; dan 4) pemberian pinjaman.



V - 12

Target dan realisasi pembiayaan tahun 2005-2009 dapat disampaikan dalam tabel berukut : Tabel 5.7 Target dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2005-2009 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009

Pembiayaan Target 47,258,718,000 59,066,826,000 102,546,751,000 73,124,418,000

Realisasi

Bertambah/ (Berkurang)

%

51,361,027,287 59,066,826,869 98,660,725,174 (2,550,000,000)

4,102,309,287.00 869.00 (3,886,025,826.00) (75,674,418,000.00)

0.0% 108.7% 100.0% 96.2% -3.5%

Sumber : DPPKAD, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2005-2009 Dalam Anggaran tahun 2005 tidak ada alokasi untuk pembiayaan atau nihil. Pada Tahun 2006-2009 terdapat penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) dan untuk tahun 2009 tidak terdapat penerimaan pembiayaan karena terjadi surplus, dan pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan dalam APBD 2007 dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada Perusahaan Daerah dari tahun 2007-2009.

5.1.4

Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi

1. Dana Tugas Pembantuan Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan Pemerintah (Kementrian/ Lembaga) kepada Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) dan/ atau Desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN.



V - 13

Pemerintah Pusat mendistribusikan anggaran Dana Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang tersebar pada 12 (Dua Belas) OPD yang meliputi Badan Pemerintahan Desa (Bapemdes), Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan, RSUD Sekarwangi, RSUD Palabuhanratu, RSUD Jampangkulon, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluh Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan (BP4K) dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Rekapitulasi penerimaan dana tugas pembantuan adalah sebagai berikut : Tebel 5.8 Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Sukabumi T.A 2007-2009 No 1

2

Nama Instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

Alokasi Dana 2008

2009

15,050,000,000

34,039,500,000

71,324,830,000

Ditjen PMD Depdagri

1,480,000,000

6,087,830,000

8,141,870,000

Ditjen Tanaman Pangan

13,683,365,000

10,629,852,000

3

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1,181,927,000

251,080,000

793,544,000

4

Dinas Peternakan

1,656,000,000

2,339,800,000

1,861,000,000

5

RSUD Sekarwangi

5,000,000,000

2,178,716,000

4,525,000,000

6 7

8

RSUD Palabuhanratu RSUD Jampangkulon Disnakertrans

Asal Bantuan

2007

1,500,000,000 1,500,000,000

115,000,000


Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Perkebunan Deptan Ditjen Peternakan Deptan Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi


V - 14

9

Dinas Pendidikan

2,214,000,000

10

Dinas Kelautan dan Perikanan

8,000,000,000

11

BP4K

3,929,952,000

12

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air JUMLAH

416,924,000

2,305,659,250

3,876,000,000

974,366,000

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Departemen Kelautan dan Perikanan Departemen Pertanian Ditjen Pengelolaan SDA Dep.PU

41,583,216,000 61,346,537,250 102,126,462,000

2. Dana Dekonsentrasi Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi. Distribusi alokasi dana APBN berupa dana dekonsentrasi yang diterima Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi Jawa Barat disampaikan secara langsung ke OPD-OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

5.2 Strategi Pendanaan Daerah Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam kerangka desentralisai serta mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2011 – 2015. Dukungan sumber daya merupakan factor yang cukup menentukan dalam mewujudkan visi dan misi dan arah kebijakan. Sumber pendanaan adalah salah satu instrumen penting dalam sumber daya. Pendanaan daerah secara umum mengindikasikan



V - 15

perkiraan besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber pendanaan tidak dibatasi oleh sumber pendanaan yang berasal dari dana pemerintah tetapi sumber yang berasal dari masyarakat dan swasta yang memenuhi prinsip-prinsip penganggaran. Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan RPJMD Tahun 2010-2015 yaitu : 1. Peningkatan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya

intensifikasi

maupun

ektensifikasi

berdasarkan

peraturan

perundangan yang ada, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki; 2. Pembinaan untuk mewujudkan suatu iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, anatara masyarakat dengan swasta atau ketiganya. 5.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (PDRD) merupakan langkah yang strategis dan fundamental dalam memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang lebih ideal. UU PDRD ini paling tidak memperbaiki 3 (tiga) hal, yaitu: penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (local taxing empowerment), dan peningkatan efektifitas pengawasan. Ketiga hal tersebut berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan tetap sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan tepat, dan diperkenankan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Penguatan local taxing power dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, memperluas basis pajak Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2010 – 2015


V - 16

daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan memberikan diskresi (keleluasaan) kepada daerah untuk menetapkan tarif. Disamping itu, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah juga dinaikkan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah sesuai kebijakan dan kondisi daerahnya. Kebijakan pendapatan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2011-2015 terbagi berdasarkan 3 (tiga) komponen pendapatan, yaitu: 1.

Pendapatan

Asli

Daerah

yang

merupakan

hasil

penerimaan

dari

sumbersumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan daerah. Kebijakan pendapatan asli daerah sebagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi : a.

Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sumber pajak dan retribusi dengan cara: 1) Meningkatkan Basis Pajak dan Retribusi melalui :  Identifikasi wajib pajak dan retribusi yang baru/potensial  Penyusunan database obyek pajak dan retribusi  Penilaian atas obyek kena pajak dan retribusi  Perhitungan secara rasional kapasitas penerimaan dari tiap-tiap sumber penerimaan sehingga memperoleh tarif yang optimal 2) Meningkatkan Pengendalian melalui :  Audit khusus sebagai komplemen dari prosedur self-assesment  Perbaikan prosedur pengendalian untuk mengurangi kebocoran  Penerapan hukuman berupa denda yang signifikan atas ketidakpatuhan membayar pajak.  Pemberian sangsi bagi pegawai yang menimbulkan kebocoran 3) Pengelolaan Administrasi melalui :



V - 17

 Penyederhanaan prosedur perpajakan  Upaya untuk menghitung tingkat efisiensi pemungutan tiap-tiap jenis penerimaan  Pengurangan biaya pemungutan dalam rangka efisiensi  Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah; b.

Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan OPD Penghasil;

c. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; d.

Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;

f. 2.

Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Dana Perimbangan merupakan pemberian sumber keuangan negara (APBN) kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana Perimbangan terdiri atas 1) Dana Bagi Hasil; 2) Dana Alokasi Umum; dan 3) Dana Alokasi Khusus. Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut: a.

Memperbaharui data-data yang diperlukan dalam penghitungan formulasi DAU, seperti jumlah PNS yang up to date, kebutuhan fiscal yang memang sesuai perhitungan yang benar;

b.

Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;



c.

V - 18

Memperbaharui data teknis bidang untuk memenuhi kriteria teknis dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK)

d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan. 3.

Komponen lain-lain pendapatan yang sah meliput hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan otnomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Selama ini komponen yang memiliki kontribusi kepada pendapatan Kabupaten Sukabumi dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan akurasi data potensi Bagi hasil pajak propinsi seperti data kendaraan bermotor, jumlah transaksi kendaraan bermotor. Konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor.

b.

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kaitan Bantuan keuangan kepada Kabupaten Sukabumi.

c.

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam kaitan Dana penyesuaian.

5.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2011-2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan public serta dapat memberikan dukungan pada program-program strategis daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Prioritas pembangunan pada RPJMD tahapan kedua ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM pada segala bidang



V - 19

serta akselerasi pembangunan wilayah-wilayah tertinggal dan atau wilayah pengembangan khusus; menumbuhkembangkan ekonomi berbasis pedesaan; pemanfaatan teknologi tepat guna,

penguatan pranata sosial, peningkatan

infrastruktur sampai pedesaan. Upaya tersebut bertujuan untuk menyiapkan kemandirian masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dalam pengalokasian belanja daerah dilakukan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis dengan mengacu kepada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi tahun 2010-2015. Arah pengelolaan belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan indeks relevansi anggaran yang menekankan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Arah kebijakan pengalokasian belanja tidak langsung dan belanja langsung adalah sebagai berikut : 1. Arah Kebijakan Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan Jenis belanja yang tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dialokasikan dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi. Arah kebijakan belanja tidak langsung meliputi : a.

Belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Kepala Daerah//Wakil dan Legislatif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

Belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada



masyarakat

V - 20

yang

bertujuan

untuk

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat; c.

Belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

d.

Belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya

tidak

biasa

atau

tidak

diharapkan

berulang

seperti

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnyayang telah ditutup. g.

Belanja bagi hasil yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dialokasikan pada pemerintahan desa sebagai bagi hasil pajak dan retribusi daerah;

h.

Belanja bantuan keuangan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk desa diperuntukan bagi Dana Perimbangan (Alokasi Dana Desa).

2. Arah Kebijakan Belanja Langsung Belanja langsung merupakan Jenis belanja yang langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2010 – 2015


V - 21

efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil. Belanja langsung diarahkan dalam rangka mencapai target-target pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD 2010-2015. Kebijakan Belanja Langsung diarahkan kepada : a. Belanja Peningkatan Kualitas Perilaku dan Modal Sosial Masyarakat diarahkan dalam rangka Perlindungan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya, Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Bencana Alam, Peningkatan Toleransi Kehidupan Beragama, Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Keagamaan, Penguatan Lembaga-lembaga Sosial dan Lembaga Pendidikan Keagamaan,

Pengembangan Nilai-nilai Budaya

Lokal, Penguatan Lembaga Kebudayaan,

Pemeliharaan Keamanan,

Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat, Penguatan Kelembagaan Sosial dan Organisasi Massa Program Penjalinan Koordinasi dan Komunikasi dengan Kelembagaan Politik, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Peningkatan Budaya Baca Masyarakat,

Peningkatan Kualitas Pelayaanan

Perpustakaan b. Belanja Peningkatan Akses Layanan dan Kualitas Pendidikan difokuskan pada

Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun, Pemerataan

Kesempatan Pendidikan bagi Masyarakat yang Tidak Mampu, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar,

Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah,

Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal, Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan Kualitas Guru c. Belanja Peningkatan Akses Layanan dan Derajat Kesehatan diarahkan dalam rangka Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Perbaikan dan Peningkatan Gizi Masyarakat, Peningkatan Kualitas Lingkungan, Peningkatan Pengetahuan,



V - 22

Sikap, dan Perilaku Sehat, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan d. Belanja Pengendalian

Penduduk,

Penanggulangan

Kemiskinan, dan

Pengangguran diarahkan pada Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Keluarga Sakinah, Transmigrasi e. Belanja Pembangunan Etos Kerja dan Produktivitas diarahkan pada Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

dan Prestasi Olahraga,

Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan Tenaga Kerja, Penguatan Lembaga Tenaga Kerja f. Belanja Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintahan yang Bersih, Peduli, dan Profesional diarahkan pada Penjalinan Komunikasi dan Kerjasama Media Massa Peningkatan Publikasi dan Informasi Daerah, Peningkatan Komunikasi Data Online Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi. g. Belanja Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik diarahkan pada Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Intensifikasi

dan

Diversifikasi

Sumber-sumber

Penerimaan

Daerah,

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah, Ketatalaksanaan, Peningkatan Kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Penegakan Supremasi Hukum, Pengelolaan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Desa, Pendidikan Kedinasan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur, Pengelolaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur,

Pembangunan

Budaya Organisasi Pemerintah yang Bersih, Peduli, dan Profesional,



Peningkatan

Kualitas

V - 23

Pelayanan

Publik,

Penataan

Administrasi

Kependudukan Berbasis IT, Penataan Sistem Pertanahan Berbasis GIS dan Pengelolaan Pertanahan, Peningkatan Kualitas Statistik Daerah, Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Tata Kearsipan. h. Belanja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan diarahkan pada Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Desa i.

Belanja Penyiapan Infrastruktur dan Suprastruktur Pemekaran diarahkan pada Persiapan Infrastruktur dan Suprastruktur Pemekaran

j.

Belanja Peningkatan Daya Beli dan Ketahanan Pangan Masyarakat diarahkan pada Peningkatan Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan,

Peningkatan Produktivitas Hasil Kelautan dan Perikanan,

Pemberdayaan Masyarakat Petani, Peningkatan Produktivitas Pertanian, Pengembangan Agrobisnis k. Belanja Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Lembaga Keuangan Mikro diarahkan pada Penciptaan Iklim yang Kondusif untuk KUKM dan Peningkatan Kualitas KUKM

l.

Belanja Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Daerah diarahkan pada Pembangunan Jalan dan Jembatan, Peningkatan Pemantapan Jalan Desa,

Peningkatan Pemantapan Jalan Kabupaten, Peningkatan

Pemantapan Jembatan, Peningkatan Cakupan Jaringan Irigasi, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Peningkatan Sistem Pelayanan Air Minum, Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah, Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Sistem Drainase, Penataan Keselamatan Bangunan,

Peningkatan Sistem Pengelolaan

Pertamanan, Peningkatan Sistem Pemakaman, Ketenagalistrikan dan Energi, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2010 – 2015


V - 24

Perumahan Rakyat, Peningkatan Kualitas Permukiman, Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih m. Belanja Penciptaan iklim investasi yang kondusif

dan Pembangunan

Industri di Berbagai Sektor yang Memiliki Daya Saing dan Berwawasan Lingkungan

diarahkan

pada

Peningkatan

Promosi

Potensi

Daerah,

Peningkatan Kerjasama dan Realisasi Investasi, Penciptaan Iklim Investasi yang

Kondusif,

Pengelolaan

dan

Kelancaran

Transportasi

Darat,

Pembangunan dan Pemelihaaan Sarana Prasarana Transportasi Darat, Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Industri Rumah Tangga / UKM, Promosi dan Pemasaran Industri Unggulan, Perlindungan Konsumen, Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar serta Sarana Perdagangan Lainnya, Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Sumber Daya Mineral dan Energi Berwawasan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat Kawasan

Hutan

dan

Perlindungan

Hutan

Konservasi,

Peningkatan

Produktivitas Kehutanan, Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Hidup,

Pengelolaan

Kualitas

Lingkungan

Hidup,

serta

Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang. 3. Arah Kebijakan Pembiayaan Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-



V - 25

tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan tahun 2011-2015 mengoptimalkan Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan pembentukan SilPA diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. b. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan tahun 2011-2015 meliputi 1) penyertaan modal BUMD. 2) Pembentukan dana cadangan

4. Arah Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi Dana Badan Usaha dan Dana Masyarakat Dana tugas pembantuan dan Dana Dekonsentrasi yang pengalokasiannya diarahkan kepada daerah dengan tujuan mewujudkan prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Kebijakan Kabupaten Sukabumi dalam pengelolaan dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi diarahkan pada pencapaian program-program RPJMD yang bersinergi dengan program-program nasional di daerah. Sementara dana yang berasal dari badan usaha dan masyarakat merupakan potensi daerah yang masih perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan. Potensi dana dunia usaha dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi 2010 – 2015


V - 26

masyarakat yang masih dapat dikembangkan seperti CSR dan Zakat. Pelaksanan CSR oleh badan usaha yang beroperasi di Indonesia telah diamanatkan dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. CSR selanjutnya lebih diarahkan kepada peningkatan keselarasan kegiatannya dengan program pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional, antara lain termasuk pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Mengingat potensi CSR cukup besar dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan, maka harus dilakukan upaya harmonisasi kebijakan lembaga/perusahaan dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Skema pendanaaan pembangunan lain yang semakin berkembang adalah yang terkait dengan keagamaan, seperti zakat. Beberapa badan pengelola zakat sudah mulai mengembangkan sistem pengelolaan zakat secara lebih profesional dan juga berpotensi untuk mendukung program pemerintah. Untuk itu, sumber dana ini terus didorong agar semakin meningkat, antara lain melalui penguatan lembaga dan manajemen pengelolaan dana berbasis keagamaan serta pemanfaatannya selaras dengan pembangunan daerah. Selain sumber dan skema pendanaan di atas, terdapat skema global yang berpotensi sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah seperti : UNICEF, WISMP, PNPM Carbon Trade dan lain sebagainya. Dalam upaya pemanfaatan sumber pendanaan tersebut, dilakukan pengembangan dan penguatan kebijakan dan kapasitas kelembagaan yang dapat mendukung pemanfaatan dana-dana tersebut.

5.3 Perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan tinjauan terhahap kecenderungan (trend) pencapaian pendapatan daerah selama tahun 2005 – 2009 dan proyeksi pendapatan dalam RPJM Nasional dan RPJM Propinsi Jawa Barat serta kapasitas dinas penghasil, maka diperkirakan penerimaan pendapatan Kabupaten Sukabumi dari PAD



V - 27

mengalami pertumbuhan 15% dan dari dana Perimbangan dan Pendapatan lain tumbuh 8%. Secara keseluruhan pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 8 - 9 %. Asumsi ini sudah termasuk kenaikan gaji PNS yang setiap tahun ditetapkan pemerintah pusat. Dengan struktur BTL : BL sebesar 60 % : 40 %, disusun proyeksi APBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 5.9 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Dalam Rupiah)

2012

Tahun Rencana 2013

2014

2015

1.682.444.358.511,00

1.824.453.876.825,00

1.978.936.252.049,00

2.147.056.127.053,00

2.330.096.338.282,00

92.099.001.652,00

105.913.851.900,00

121.800.929.685,00

140.071.069.137,00

161.081.729.508,00

185.243.988.934,00

1.233.855.548.310,00

1.332.563.992.175,00

1.439.169.111.549,00

1.554.302.640.473,00

1.678.646.851.711,00

1.812.938.599.848,00

225.894.920.774,00

243.966.514.436,00

263.483.835.591,00

284.562.542.439,00

307.327.545.834,00

331.913.749.500,00

1.551.849.470.736,00

1.682.444.358.511,00

1.824.453.876.825,00

1.978.936.252.049,00

2.147.056.127.053,00

2.330.096.338.282,00

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

931.109.682.442,00

1.009.466.615.106,00

1.094.672.326.095,00

1.187.361.751.229,00

1.288.233.676.231,00

1.398.057.802.969,00

2. BELANJA LANGSUNG

620.739.788.294,00

672.977.743.405,00

729.781.550.730,00

791.574.500.819,00

858.822.450.822,00

932.038.535.313,00

APBD I. PENDAPATAN 1. PAD 2. PERIMBANGAN 3. PENDAPATAN LAIN

II. BELANJA

2010 (Eksisting)

2011

1.551.849.470.736,00

BAB V PENDANAAN DAERAH

Recommend Documents