BAB V PENDANAAN DAERAH

BAB V PENDANAAN DAERAH

Dampak dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, adalah terjadinya pergeseran dan perubahan paradigma yang sangat mendasar tentang tatanan pemerintah berkaitan dengan hubungan hierarkhi kewenangan serta organisasi pemerintahan. Dalam hal desentralisasi kewenangan atau kekuasaan, maka pada hakekatnya otonomi daerah merupakan refleksi dari Power Sharing yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana ada 5 urusan pusat yang tidak diserahkan kepada daerah yakni : politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, agama, moneter dan fiskal. Hal ini mengandung pengertian bahwa di luar 5 urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tersebut, maka urusan pemerintahan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah pusat beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya desentralisasi kewenangan tersebut juga diikuti dengan desentralisasi fiskal sebagai bagian dari penyerahan tugas dan kewenangan kepada daerah. Sementara itu, banyak negara – negara yang sedang berkembang beralih pada berbagai bentuk desentralisasi fiskal sebagai satu cara untuk keluar dari pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memadai (Bird, 1993:207). Sejalan dengan itu bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia telah menciptakan perubahan yang sangat besar dan mendasar dalam manajemen keuangan publik khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah. Desentralisasi telah mensyaratkan pemerintah pusat untuk mentransfer sejumlah dananya seiring dengan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Munurut Laode Ida dalam Saragih (2003:16) terdapat paling sedikit ada tiga esensi dari otonomi daerah, yakni : 1. Pengelolaan kekuasaan berpusat pada tingkat lokal yang berbasis pada rakyat 2. Dimensi ekonomi, dimana dengan otonomi daerah maka daerah-daerah diharapkan mampu menggali dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayahnya yang mendorong kemampuan daerah untuk membiayai daerahnya sendiri paling tidak memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat 3. Dimensi budaya, artinya dengan otonomi daerah masyarakat lokal harus diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam mengembangkan kebudayaan Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

V-1

lokal. Disinilah pentingnya memikirkan kembali strategi pembangunan secara mendasar, yakni pada upaya membangun ekonomi berbasis komunitas lokal. Oleh karenanya momentum otonomi luas tersebut memberikan diskresi yang tinggi kepada daerah untuk menentukan pengembangan otonominya sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal dalam batas wilayahnya sendiri.

Konsekuensi logis dari

manifestasi otonomi luas tersebut adalah bahwa daerah harus mampu membangun kemandirian terutama dalam membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan maupun

membiayai

program-program

penyediaan pelayanan publik. fiskal itu sendiri adalah

pembangunan

daerah,

dalam

rangka

Hal tersebut dikarenakan tujuan dari desentralisasi

untuk memberikan kontribusi pada penyediaan pelayanan

publik lokal yang lebih efisien dengan memungkinkan penyelarasan yang lebih baik antara pengeluaran dengan prioritas dan preferensi lokal. Untuk

melaksanakan

pembangunan,

penyelenggaraan

pemerintahan

serta

pelayanan publik lainnya di daerah, maka diperlukan sejumlah pendapatan dan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sumber pendapatan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 1) Pajak Daerah 2) Retribusi Daerah 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2. Dana Perimbangan terdiri dari : 1) Dana Bagi Hasil A. Bagi Hasil Pajak B. Bagi Hasil Bukan Pajak 2) Dana Alokasi Umum 3) Dana Alokasi Khusus 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 1) Hibah 2) Dana darurat 3) Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5) Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemeirntah Daerah Lainnya 5.1.

Arah Pengelolaan APBD

5.1.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dari

Komponen-komponen

pendapatan

tersebut,

pada

hakekatnya

yang

mencerminkan kekuatan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah atau dikenal dengan Local Taxing Power.

Untuk itu pemerintah daerah harus mampu

Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

V-2

meningkatkan

penerimaan

daerah

dari

komponen

PAD

sebagai

konsekuensi

pemberlakuan otonomi daerah. Hal itu sejalan dengan adanya UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah memberikan ruang gerak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi untuk mengumpulkan pajak dan retribusinya. Meskipun demikian, ruang tersebut dirasakan masih

sangat terbatas dan

lebih

menguntungkan daerah dengan ciri perkotaan yang lebih besar. Hal

tersebut

dibuktikan

dimana

hampir

semua

daerah

otonom memiliki

ketergantungan sangat tinggi terhadap penerimaan Pemerintah Pusat, demikian juga dialami oleh pemerintah Kabupaten Subang. Berikut disajikan berturut-berturut peran PAD, Dana Perimbangan dan Bantuan Propinsi dibanding penerimaan pendapatan secara menyeluruh selama kurun waktu 6 tahun (2003-2008). Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang selama kurun waktu 6 tahun (2003-2008), rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 12,08%, sebagaimana Tabel 5.1. Tabel 5.1 Perkembangan Rencana dan Realisasi PAD Kabupaten Subang Tahun 2003-2008 Tahun

Rencana PAD

Realisasi

Pertumbuhan

PAD

Pertumbuhan

2003

34,799,350,954

-

36,766,590,775

-

2004

38,959,402,146

11.95%

38,713,504,975

5.30%

2005

43,933,658,651

12.77%

45,794,386,764

18.29%

2006

47,639,652,395

8.44%

58,782,413,974

28.36%

2007 2008

50,351,940,278 61,200,511,067

5.69% 21.55%

55,690,532,118 -

-5.26%

Rata-rata Per Tahun 12.08% Sumber : Realisasi APBD Tahun 2003 -2007 dan Perda APBD-P 2008

11.67%

Berdasarkan tabel 5.1, apabila dilihat dari pertumbuhan realisasi PAD selama kurun waktu 2003-2007 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 11,67%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dan realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun yang sama memperlihatkan bahwa rata-rata terjadi under target artinya target yang ditetapkan selalu dapat tercapai bahkan melampaui target. Hal ini berarti bahwa sumbersumber potensi pendapatan daerah masih cukup banyak yang dapat digali dan dikembangkan sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Memperhatikan kemampuan keuangan dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang dengan rata-rata kontribusi per tahun terhadap APBD sebesar 7,19% (Tabel 5.2), dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Subang termasuk dalam kategori tidak mampu, sehingga berakibat pada ketergantungan terhadap penerimaan yang bersumber pada dana perimbangan. Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

V-3

Tabel 5.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dibandingkan dengan APBD Kab. Subang Tahun 2003 – 2008 Realisasi Realisasi Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PAD 36,766,590,775 38,713,504,975 45,794,386,764 58,782,413,974 55,690,532,118 61,200,511,067

Pertumbuhan 5.30% 18.29% 28.36% -5.26%

APBD 478,305,832,761 492,036,511,042 510,248,005,661 754,910,210,116 1,030,846,970,569 1,122,729,459,036

proporsi 7.69% 7.87% 8.97% 7.79% 5.40% 5.45%

(rencana)


7.19%

Secara keseluruhan, struktur pendapatan Kabupaten Subang termasuk tidak kokoh, karena ketergantungan terhadap dana perimbangan dari Pusat terlalu besar. Ratarata proporsi PAD terhadap Penerimaan APBD adalah 7,22%, Dana Perimbangan sekitar 85,07% dan Pendapatan Lain Yang Sah termasuk yang bersumber dari APBD Propinsi sekitar 7,71%. Tabel 5.3 Total Realisasi Pendapatan Pemerintah kabupaten Subang Tahun 2003-2008 JUMLAH URAIAN PENDAPATAN 2003-2008

NO

A

4

PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1 2 3

Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak DAU DAK

1 2 3

B

C

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 1 2 3

Bagi Hasil pajak dan Bantuan Propinsi Bantuan dana kontingensi dari Pemerintah Bantuan Keuangan dari propinsi

296,947,939,652 80,089,663,029 159,432,283,632 14,915,003,670 42,510,989,321 3,499,021,460,901 616,771,084,901 2,678,430,376,000 203,820,000,000

317,327,936,963 850,000,000 172,006,199,498 52,434,618,129 92,037,119,336

PENDAPATAN DAERAH 4,113,297,337,516 Sumber : Realisasi APBD Tahun 2003 -2007 dan Perda APBD-P 2008

%

7.22% 1.95% 3.88% 0.36% 0.00% 1.03% 85.07% 14.99% 65.12% 4.96%

7.71% 0.02% 4.18% 1.27% 2.24% 100.00%

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa sebetulnya sumber penerimaan dominan bagi APBD Kabupaten Subang adalah dari DAU sekitar 65,12 %, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sekitar 14,99 % bagi hasil dan Bantuan Keuangan Propinsi sekitar 6,42 %, sedangkan dari Pajak Daerah hanya menyumbang 1,95 %. Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

V-4

Struktur penerimaan yang tidak kokoh ini sangat rentan untuk mempertahankan kapasitas pembangunan Kabupaten Subang, apabila fix cost dalam hal ini belanja pegawai tidak di jaga seketat mungkin, bahkan lebih parahnya akan menimbulkan ketidak konsistenan terhadap Perda-perda perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah maupun pendek. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan dari bagi hasil pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan menunjukkan peningkatan terus setiap tahunnya,

memiliki prospek yang

cukup baik untuk lebih ditingkatkan dengan memperbanyak Wajib Pajak. Sementara untuk bagi hasil bukan pajak yang berupa bagi hasil sumber daya alam yang saat ini menunjukkan kecenderungan stagnasi memerlukan perhatian yang cukup serius dari pemerintah daerah untuk lebih dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal (fiscal gap) antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang, berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya diharapkan apabila dari Tahun ke Tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya, namun diharapkan Pemerintah dalam melakukan operasi formula DAU sesuai undangundang bersifat transparan. Berdasarkan perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Subang selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Subang dapat dikategorikan mendekati kearah tidak mandiri. Adapun perkembangan realisasi dana perimbangan selama Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008 sebagaimana Tabel 5.4 berikut ini. Tabel 5.4 Perkembangan Rencana dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Subang Tahun 2003-2008 Rencana Realisasi Tahun Pertumb Pertum Perimbangan uhan Perimbangan buhan 2003 403,572,200,000 413,110,142,322 2004 410,502,727,000 1.72% 436,036,874,150 5.55% 2005 396,121,860,000 -3.50% 425,826,186,976 -2.34% 2006 634,762,910,700 60.24% 670,237,718,982 57.40% 2007 785,156,117,852 23.69% 807,065,866,636 20.41% 2008 855,770,111,400 (rencana)

Rata-rata Per Tahun 20.54% Sumber : Realisasi APBD Tahun 2003 -2007 dan Perda APBD-P 2008 Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

20.25%

V-5

Perkembangan target dari dana perimbangan secara total selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2003-2008) rata-rata pertumbuhannya per tahun adalah sebesar 20,54%. Sementara perkembangan berdasarkan realisasi selama kurun waktu 2003-2007 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 20,25%.

Realisasi kontribusi dana

perimbangan terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 83,62% sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 5.5 Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Dibandingkan dengan APBD Kab. Subang Tahun 2003 – 2008 Realisasi

Realisasi

Tahun Perimbangan 413,110,142,322 436,036,874,150 425,826,186,976 670,237,718,982 807,065,866,636 855,770,111,400

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pertumbuhan 5.55% -2.34% 57.40% 20.41%

APBD 478,305,832,761 492,036,511,042 510,248,005,661 754,910,210,116 1,030,846,970,569 1,122,729,459,036

proporsi 86.37% 88.62% 83.45% 88.78% 78.29% 76.22%

(rencana)


83.62%

Perkembangan target dari dana APBD Propinsi secara total selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2003-2008) rata-rata pertumbuhannya per tahun adalah sebesar 40,39%. Sementara perkembangan berdasarkan realisasi selama kurun waktu 2003-2007 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar

36,23%.

Realisasi kontribusi dana

perimbangan terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 4,66%. Tabel 5.6 Perkembangan Bantuan APBD Propinsi Dibandingkan dengan APBD Kabupaten Subang Tahun 2003 – 2008 Rencana

Realisasi

Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008

APBD PROP 10,050,000,000 16,240,318,000 34,401,783,181 39,026,873,536 29,144,117,852 70,737,935,853

Pertumbuhan 61.60% 111.83% 13.44% -25.32%

APBD PROP 16,373,194,309 17,286,131,917 38,627,431,921 25,890,077,160 38,537,726,246

Pertumbuhan 5.58% 123.46% -32.97% 48.85%

(rencana)



36.23%

V-6

Tabel 5.7 Perkembangan Realisasi Bantuan APBD Propinsi Dibandingkan dengan APBD Kab. Subang Tahun 2003 – 2008 Realisasi Realisasi Tahun APBD PROP 16,373,194,309 17,286,131,917 38,627,431,921 25,890,077,160 38,537,726,246 70,737,935,853

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pertumbuhan 5.58% 123.46% -32.97% 48.85%

APBD 478,305,832,761 492,036,511,042 510,248,005,661 754,910,210,116 1,030,846,970,569 1,122,729,459,036

proporsi 3.42% 3.51% 7.57% 3.43% 3.74% 6.30%

(rencana)


4.66%

Perkembangan realisasi total pendapatan Kabupaten Subang yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam kurun waktu 2003-2007 mengalami peningkatan sebesar 19,14% per tahun dan kontribusinya terhadap APBD sebesar 95,48% per tahun sebagaimana Tabel 5.8 tersebut di bawah ini. Tabel 5.8 Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Kab. Subang Tahun 2003 - 2008 Realisasi Realisasi Tahun PENDAPATAN 466,249,927,406 492,036,511,042 510,248,005,661 754,910,210,116 901,294,125,000 987,708,558,320

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pertumbuhan 5.53% 3.70% 47.95% 19.39%

APBD 478,305,832,761 492,036,511,042 510,248,005,661 754,910,210,116 1,030,846,970,569 1,122,729,459,036

proporsi 97.48% 100.00% 100.00% 100.00% 87.43% 87.97%

(rencana)


95.48%

5.1.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan.

Belanja tersebut diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangundangan. Perkembangan target alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Subang Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

V-7

selama kurun waktu 6 tahun terakhir (2003-2008) mengalami kenaikan sebesar 20,56%, sementara perkembangan realisasi alokasi belanja daerah selama kurun waktu 2003-2007 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 18,15% sebagaimana Tabel 5.9. Tabel 5.9 Perkembangan Rencana dan Realisasi Belanja Kabupaten Subang Tahun 2003-2008 Rencana Realisasi Tahun BELANJA 478,305,832,761 474,828,118,210 501,913,221,521 710,127,076,188 895,676,069,639

Pertumbuhan -0.73% 5.70% 41.48% 26.13%


18.15%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

BELANJA 478,305,832,761 493,283,773,594 516,866,021,112 735,496,952,380 970,994,923,134 1,072,229,459,036

Pertumbuhan 3.13% 4.78% 42.30% 32.02%

(rencana)

Tabel 5.10 Perkembangan Alokasi Belanja Daerah Tahun 2003 - 2008 Dibandingkan dengan APBD Tahun 2003 – 2008 Realisasi Realisasi Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BELANJA 478,305,832,761 474,828,118,210 501,913,221,521 710,127,076,188 895,676,069,639 1,072,229,459,036

Pertumbuhan -0.73% 5.70% 41.48% 26.13%

APBD 478,305,832,761 492,036,511,042 510,248,005,661 754,910,210,116 1,030,846,970,569 1,122,729,459,036

proporsi 100.00% 96.50% 98.37% 94.07% 86.89% 95.50%

(rencana)


95.22%

Sesuai Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Subang selama kurun waktu 5 tahun (2003-2007) rata-rata pertumbuhan per Tahun belanja SKPD mengalami kenaikan sebesar 18,72%, belanja langsung naik sebesar 15,27%, belanja pegawai naik sebesar 17,18%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 408,77% dan 122,68%, dan belanja tidak terduga naik sebesar 39,22%. Sedangkan proporsi masingmasing belanja terhadap total belanja rata-rata per Tahun belanja langsung SKPD meningkat sebesar 41,02%, belanja pegawai naik sebesar 48,77%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan naik sebesar 2,91% dan 3,54%, dan belanja tidak terduga naik sebesar 0,19%, perkembangannya sebagaimana Tabel 5.11. Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

V-8

Tabel 5.11 Perkembangan Rincian Belanja Tahun 2003 – 2008

No

1

Uraian

2004

2005

2006

2007

2008

Rata2 Proporsi per Tahun (%)

Belanja

478,305,832,761

474,828,118,210

501,913,221,521

710,127,076,188

970,803,007,085

1,072,229,459,036

18.72%

96.42%

Belanja Tidak Langsung

257,596,253,468

290,199,914,983

293,512,288,845

364,010,844,964

543,476,304,007

686,460,711,399

22.69%

55.40%

241,400,817,868

268,060,111,988

273,719,992,175

351,275,930,501

420,600,030,299

524,374,448,856

17.18%

48.77%

6,458,755,500

6,415,545,895

9,773,317,670

2,980,218,700

64,135,504,708

70,328,000,000

408.77%

2.91%

8,742,665,100

14,539,790,200

9,229,585,000

8,926,951,666

55,808,122,000

90,258,262,543

122.68%

3.54%

994,015,000

1,184,466,900

789,394,000

827,744,097

2,932,647,000

1,500,000,000

39.22%

0.19%

Belanja Langsung

220,709,579,293

184,628,203,227

208,400,932,676

346,116,231,224

427,326,703,078

385,768,747,637

15.27%

41.02%

Volume APBD

478,305,832,761

492,036,511,042

510,248,005,661

754,910,210,116

1,031,803,007,085

1,122,729,459,036

20.00%

Belanja Pegawai Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Belanja Tidak terduga 2

2003

Rata2 Pertumbu han per Tahun(%)

Sumber : Realisasi APBD Tahun 2003 -2006 dan Perda APBD-P 2007 dan 2008


V-9

5.1.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. APBD Kabupaten Subang setiap tahun mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan pembiayaan, pertumbuhan defisit anggaran tersebut rata-rata per tahun selama kurun waktu 5 tahun (2003-2007) mengalami peningkatan sebesar 50,96 %, untuk menutupi anggaran defisit tersebut yaitu dari penerimaan pembiayaan dengan ratarata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 92,44%, begitu pula pengeluaran pembiayaan rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan sebesar 9,7%. Tabel 5.12 Perkembangan Realisasi Pembiayaan Tahun 2003 s/d 2008

Tahun

Pembiayaan Pertumbuhan Pengeluaran Penerimaan

Penerimaan

2003

-

2004

30.503.972.189

2005

79.450.013.521

160.49%

87.684.797.661

2006

52.370.806.395

-34.08%

2007 2008 target

129.552.845.569

47.38%

134.170.900.716

3.56%

Pertumbuhan Pengeluaran

47.712.365.032

Surplus/Defisit

Pertumbuhan Defisit

(17.208/392.843) 83.78%

(8.234.784.140)

-52.15%

97.153.940.323

10.80%

(44.783.133.928)

443.83%

71.000.000.000

-26.92%

58.552.845.569

-230.75%

50.500.000.000

-28.87%

83.670.900.716

42.90%

9.70% 50.96% Rata-Rata per Tahun 92.44% Sumber : Data Tahun 2003 s.d 2007 Perda tentang Perhitungan/Realisasi APBD dan Perda tentang APBD-P Tahun 2008

5.2.

Arah Kebijakan APBD

5.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2009-2014, senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;

2.

Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.


V - 10

Kebijakan pendapatan daerah untuk APBD Tahun Anggaran 2009-2014 disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 kelompok, yaitu: 1.

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :

a. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, menghitung potensi pajak melalui formulasi pajak yang jelas dan terukur, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan.

b. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya.

c. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;

d. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan SKPD Penghasi dan wajib pajak

f. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

g. Meningkatkan

pelayanan

dan

perlindungan

masyarakat

sebagai

upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;

h. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah. 2.

Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiscal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut: a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB; b. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; c. Meningkatkan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Pusat

dan

propinsi

dalam

pelaksanaan Dana Perimbangan. Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

V - 11

3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga serta Bantuan dari APBD Propinsi , untuk itu perlu ditingkatkan kordinasi dengan pihak-pihak tersebut

5.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2009-2014 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan

belanja

daerah

tahun

2009-2014

diarahkan

untuk

mendukung

pencapaian Visi dan Misi 5 tahun ke depan sesuai kebijakan – kebijakan yang tertuang dalam Bab sebelumnya. Kebijakan

belanja

daerah

tahun

anggaran

2009-2014

diarahkan

dengan

pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah: 1.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;

2.

Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan skala prioritas dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan;

3.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Subang;

4.

Belanja daerah diarahkan dalam rangka melaksanakan 16 kebijakan pembangunan melalui strategi pembangunan “Desa / Kelurahan Mandiri Gotong Royong” sebagaimana tertuang dalam Bab IV;

5.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja fix cost, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

b. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; Lampiran 1. Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009-2014

V - 12

c. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok masyarakat yang secara spesifik akan ditetapkan peruntukannya;

d. Mengalokasikan belanja bagi Hasil kepada Desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. Mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan kelurahan yang digunakan baik bersifat umum atau khusus dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan desa dan kelurahan

f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 5.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah kebutuhan pembangunan daerah yang semakin besar serta penambahan belanja tidak langsung yang diakibatkan penambahan personil PNS, kenaikan tunjangan PNS dan lainlain. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pinjaman. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto.

Jumlah pembiayaan netto tersebut yang akan menjadi

penutup terhadap defisit anggaran. A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pembiayaan, kebijakan pembiayaan tahun 2009-2014 adalah : 1. Penerimaan Piutang Daerah dari lembaga Keungan Bank dilakukan dalam rangka menjaga likuiditas kebutuhan pengeluaran belanja daerah 2. Menghindari

pinjaman

daerah

yang

tidak

jelas

dan

tidak

terukur

potensi

pengembaliannya


V - 13

B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Sebagai upaya mengefisiensikan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pembiayaan tahun 2009-2014 adalah : 1. Efisensi penyertaan modal kepada BUMD di Kabupaten Subang dengan menilai kinerja BUMD 2. Menghindari pembentukan dana cadangan, mengingat kebutuhan prioritas masih banyak yang belum terpenuhi 3. Penyimpanan Deposito ke lembaga Keuangan atau Bank dilakukan dalam rangka menjaga likuiditas kebutuhan pengeluaran belanja daerah

5.2.4 Perkiraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan mempertimbangkan trend pencapaian pendapatan daerah dan kondisi ekonomi makro secara nasional dan regional Jawa Barat serta Kabupaten Subang, maka diperkirakan penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Subang rata-rata secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan. Hal ini dengan asumsi bahwa dalam kurun waktu lima tahun ke depan, upaya-upaya penggalian potensi pendapatan daerah termasuk didalamnya pendayagunaan asset daerah masih belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.13)


V - 14

Tabel 5.13. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah NO I

URAIAN

2009

2010

2011

2012

2013

2014

PENDAPATAN DAERAH

1,030,615,420,247

1,016,110,682,757

1,032,939,945,053

1,058,598,933,530

1,088,062,270,541

1,120,293,083,359

68,800,635,851

69,638,429,027

73,329,798,773

78,103,669,635

83,679,749,919

90,094,157,528

901,553,994,396

884,768,890,588

893,844,147,995

909,656,753,428

927,729,134,250

946,976,423,607

60,260,790,000

61,703,363,142

65,765,998,285

70,838,510,467

76,653,386,372

83,222,502,225

39,700,000,000

39,086,494,142

40,887,442,385

43,472,098,977

46,550,333,733

50,109,144,322

20,560,790,000

22,616,869,000

24,878,555,900

27,366,411,490

30,103,052,639

33,113,357,903

1,045,615,420,247

1,016,110,682,757

1,032,939,945,053

1,058,598,933,530

1,088,062,270,541

1,120,293,083,359

1

PAD

2

Dana Perimbangan

3

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

-

Dana Bagi Hasil Pajak dari

-

Propinsi Bantuan Keuangan dari Propinsi

II

BELANJA

1

BELANJA TDK LANGSUNG

715,183,335,737

729,487,002,452

744,076,742,501

758,958,277,351

774,137,442,898

789,620,191,756

2

BELANJA LANGSUNG

330,432,084,510

286,623,680,305

288,863,202,552

299,640,656,179

313,924,827,643

330,672,891,604

III

DEFISIT

(15,000,000,000)

-

-

-

-

-

Sumber : DPPKAD dan Bappeda Kab. Subang


V - 15

BAB V PENDANAAN DAERAH

Recommend Documents