MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ( KESEPAKATAN BERSAMA ) ANTARA KEPOLISIAN RESORT MATARAM DENGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM
No.Pol.. : B / 02 / II / 2015 Nomor
: 1 TAHUN 2015
TENTANG PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
Mataram, 6 Pebruari 2015
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPOLISIAN RESORT MATARAM DENGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM No.Pol.. : B / 02 / II / 2015 Nomor
: 1 TAHUN 2015
TENTANG PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT Pada hari ini Sabtu tanggal Enam bulan Pebruari tahun Dua Ribu Lima Belas, yang bertanda tangan dibawah ini
:
1. BAMBANG SUMITRO, SH.,SIK.,MSi, selaku KAPOLRES MATARAM, dalam hal ini bertindak untuk KEPOLISIAN RESORT MATARAM ( POLRI ), berkedudukan di Jalan Langko No. 17 Kota Mataram, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. H. AHYAR ABDUH, selaku WALIKOTA MATARAM, dalam hal ini bertindak untuk PEMERINTAH KOTA MATARAM, berkedudukan di Jalan Pejanggik selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut 1.
:
Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara tugas Kepolisian yang memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada publik, perlu menjaga dan memelihara stabilitas kamtibmas di wilayah hukumnya.
2.
Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pelindung,pengayom dan pelayan serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, bertanggung jawab melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus seirama dengan tuntutan pembangunan daerah.
3.
Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai pelindung, pengayom dan pelayan serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas sesuai tugas pokoknya memberikan pembinaan dan penyuluhan secara umum dan khususnya memberikan binluh kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta tokoh – tokoh lainnya terkait dengan kamtibmas secara umum dan radikalisme keagamaan secara khusus.
4.
Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagai pendukung pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat wilayah adminitrasi kota mataram bertanggung jawab membantu PIHAK PERTAMA dalam hal penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan memperhatikan perundang undangan sebagai berikut 1.
:
Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2.
Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman.
3.
STR Kapolda NTB Nomor : OPS.4.5 / 262 / III / 2011 tentang mengintensifkan kegiatan kemitraan dengan Toga, Toma, dan Element masyarakat. Berdasarkan hal – hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama
/ memorandum of understanding ( MoU ) dalam rangka pembinaan dan penyuluhan untuk
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui kesepakatan bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut
:
BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 Maksud kesepakatan bersama ini adalah (1)
:
Sebagai pedoman bagi Polri khususnya Polres Mataram dan Instansi pemerintah khususnya Walikota Mataram dalam rangka menciptakan dan memelihara rasa aman dan kenyamanan warga masyarakat untuk mencapai dan menunjang tujuan pembangunan
(2)
Sebagai landasan dalam menyelenggarakan pembinaan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga mampu bersikap profesional ( mahir dan terampil ) dapat saling percaya sebagai mitra dalam meyelesaikan berbagai masalah kamtibmas di wilayah hukum Polres Mataram.
Pasal 2 Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah (1)
:
Menciptakan situasi yang kondusif di wilayah hukum Polres Mataram sehingga dapat terlaksananya pembangunan daerah sebagai mana mestinya.
(2)
Mencegah dan menangkal terjadinya gangguan kamtibmas.
(3)
Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umumnya serta element – element masyarakat lainnnya tentang keamanan dan ketertiban masyarakat.
BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 3 Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi (1)
:
Polri khususnya Polres Mataram, memberikan penerangan, pembinaan dan pelayanan bagi
Instansi
Pemerintah
dimana
mencakup
semua
komponen
antara lain : tokoh agama, tokoh masyarakat. LSM dan masyarakat serta element – element masyarakat lainnya. (2)
Satuan Binmas Polres Mataram selaku fungsi pembina Bhabinkamtibmas, menempatkan 1 (satu) orang Bhabinkamtibmas sebagai perpanjangan tangan pimpinan dalam menyerap informasi – informasi yang ada dan berkembang di masyarakat.
(3)
Walikota Mataram bertugas membantu Pihak Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memfasilitasi Polri khususnya Satuan Binmas Polres Mataram dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat kepada tokoh agama, tokoh masyarakat. LSM dan masyarakat serta element – element masyarakat lainnya.
(4)
Walikota Mataram wajib memberikan informasi dan data yang menyangkut tentang keamanan dan ketertiban masyarakat baik yang akan ataupun yang sedang berkembang yang sekiranya bisa menimbulkan kerawanan gangguan kamtibmas.
(5)
PARA PIHAK bersedia memberikan informasi dan data yang sifatnya tidak rahasia untuk menunjang kelancaran tugas PARA PIHAK.
BAB III PELAKSANAAN Pasal 4 (1)
PARA PIHAK memahami dan mematuhi segala hal yang tertuang dalam pasal 3 (tiga) BAB II.
(2)
Hal – hal yang tidak tertuang dalam pasal 3 (tiga) BAB II akan dilaksanakan dan diselesaikan secara musyawaran mufakat.
BAB IV
PEMBIAYAAN Pasal 5 Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan di musyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.
BAB V KETENTUAN LAIN Pasal 6 (1)
Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK senantiasa berupaya memelihara hubungan baik, berkomunikasi secara intensif serta mengedepankan jalan musyawarah dalam penyelesaian perbedaan pendapat untuk mencapai tujuan bersama.
(2)
Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK akan menunjuk mediator.
(3)
Putusan yang dihasil oleh mediator bersifat final dan mengikat.
Pasal 7 (1)
Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.
(2)
Masa berlaku Kesepakatan Bersama ini, dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan memberitahukan terlebih dahulu minimal 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
(3)
Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan bersama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(4)
PARA PIHAK sepakat apabila terjadi Force Majeure sehingga berakibat tidak bisa dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA
PIHAK sepakat untuk memberikan kelonggaran atau kesempatan kepada masingmasing pihak untuk menyelesaikan kewajibannya. (5)
Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal dan keadaan lain yang sejenis diluar perkiraan PARA PIHAK.
BAB VI PENUTUP Pasal 8 Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, rangkap pertama dan kedua masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MATARAM
KEPALA KEPOLISIAN RESORT MATARAM
H. AHYAR ABDUH
BAMBANG SUMITRO, SH.,SIK.,MSi. AKBP NRP 69040512
