MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN CARE INTERNATIONAL TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND CARE INTERNATIONAL ON INTEGRATED DEVELOPMENT PROGRAM
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Kemendagri", dan CARE International, selanjutnya disebut "CARE", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak".
The Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "MoHA", and CARE International, hereinafter referred to as "CARE", hereinafter jointly referred to as "The Parties".
MENCATAT bahwa CARE adalah suatu lembaga NOTING that CARE is an international nonpembangunan internasional non-pemerintah yang governmental development organization (NGO) bersifat kemanusiaan, non sektarian, non-politik that is humanitarian, non-sectarian, non political dan nir-laba. and non-profit, MEMPERHATIKAN kepentingan bersama untuk CONSIDERING mutual concern to improve the meningkatkan kesejahteraan masyarakat welfare of Indonesian people through integrated Indonesia melalui program bantuan dan relief and development program in supporting the pembangunan secara terpadu dalam mendukung national development program. program pembangunan nasional. MENGINGAT kerjasama sebelumnya dari Para Pihak dibawah kerangka Memorandum Saling Pengertian antara Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan CARE International di Indonesia tentang Kerjasama Pengelolaan Pembangunan Terpadu yang ditandatangani di Jakarta tanggal 24 Maret 2009.
BEARING IN MIND the previous cooperation of The Parties under the framework of the Memorandum of Understanding between Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia and CARE International in Indonesia on Cooperation in Integrated Development Management signed in Jakarta on 24 March 2009.
SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, IN ACCORDANCE WITH the prevailing laws, dan kebijakan-kebijakan serta prosedur regulations, policies and procedures of the Government of the Republic of Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku. TELAH MENYEPAKATI sebagai berikut:
HAVE AGREED as follows:
PASAL1 TUJUAN
ARTICLE 1 OBJECTIVE
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini, untuk selanjutnya disebut "MSP", adalah sebagai kerangka hukum bagi Para Pihak dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program pembangunan secara terpadu dan pemulihan pasca bencana.
The objective of this Memorandum of Understanding, hereinafter referred to as "MoU", is to provide a legal framework for The Parties to support the Government of the Republic of Indonesia to implement the integrated development program and post disaster relief.
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam bidang-bidang sebagai berikut:
The Parties agree to cooperate in the following fields:
(1 ). Pengembangan Masyarakat Perkotaan dan/atau Perdesaan yang berkesinambungan,
(1 ). Urban and/or Rural Sustainable Community Development, focused on Economic
1
berfokus pada pembangunan ekonomi, kesehatan dan lingkungan. (2). Program Tanggap Darurat dan Pengurangan Risiko Bencana.
Development, Health and Environment.
(2). Emergency Response and Disaster Risk
Reduction (ORR) Programs.
PASAL 3 WILAYAH KERJASAMA
ARTICLE 3 AREAS OF COOPERATION
(1 ). Para Pihak sepakat bekerjasama di wilayah Provinsi: Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur;
(1 ). The Parties agree to cooperate in the following provinces: West Sumatra, Banten, West Java, Central Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi, and East Nusa Tenggara;
(2). Untuk Provinsi Aceh dan Papua, kegiatan kerjasama hanya dilakukan untuk penyelesaian program yang sedang berjalan;
(2). For the province of Aceh and Papua, the cooperation activities carried out only for the completion of programs in progress;
(3). Setiap perubahan wilayah kerja seperti yang (3). Any change of the geographical working areas tertuang pada ayat (1) harus mendapat as set forth in paragraph (1) shall be made persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK; upon a written approval of The Parties; (4). Bila terjadi bencana alam di luar wilayah (4). Should there be any disaster occurring outside kerjasama sesuai ayat 1 dan 2, CARE dapat of the areas of cooperation as set forth in menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang paragraphs 1 and 2, CARE may provide terkena bencana dengan jumlah anggaran assistances for disaster-affected communities yang terbatas dalam waktu tidak melebihi 3 with limited budget for a period not exceeding 3 (tiga) bulan melalui kerja sama dengan instansi (three) months under cooperation with relevant agencies at the central and regional levels and terkait di tingkat pusat dan daerah, serta melaporkan kegiatan tersebut kepada report the same to MoHA no later than 1 (one) Kemendagri selambat-lambatnya dalam 1 month after the first delivery of assistance. bantuan pertama (satu) bulan setelah disalurkan. PASAL 4 LEMBAGA PELAKSANA
ARTICLE 4 IMPLEMENTING AGENCY
Untuk melaksanakan MSP 1rn, para pihak To implement this MoU, The Parties have menunjuk lembaga pelaksana sebagai berikut: appointed implementing agencies as follows: (1 ).Untuk Kemendagri menunjuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Ditjen Bina Bangda; dan
(1 ). the MoHA appoints the Directorate General of Regional Development, hereinafter referred to as Ditjen Bina Bangda; and
(2).Untuk CARE International menunjuk CARE International Indonesia yang selanjutnya disebut CARE Indonesia.
(2). CARE International appoints CARE International Indonesia, hereinafter referred to as CARE Indonesia.
PASAL 5 ARAHAN PROGRAM
ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION
(1 ). CARE Indonesia bersama Ditjen Bina Bangda menyusun arahan program yang memuat program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta pengakhiran program yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
(1 ). CARE Indonesia and Ditjen Bina Bangda shall prepare a Program Direction, containing programs, mechanisms of implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, as well as program termination, which constitute an integral part of this MoU. ,. L
·(2). Semua program yang akan dilaksanakan dalam kerangka kerjasama ini harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Nasional dan Rencana Menengah Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2). All programs to be implemented in this cooperation shall be in line with the MediumTerm National and Regional Development Plans.
(3). Perincian setiap program atau proyek diatur (3). Details of each program or project shall be set dalam Rencana lnduk Kegiatan (Rencana out in a Master Plan (Three-Year Plan) and in Kerja Tiga Tahun) dan Rencana Kegiatan Annual Working Plan. Tahunan (RKT); (4). Mekanisme rencana kerja diatur lebih lanjut (4). Mechanism of the work plan will be further dalam Arahan Program. formulated in the Program Direction. PASAL 6 RENCANA KEGIATAN
ARTICLE 6 PLAN OF OPERATION
(1). CARE Indonesia menyusun dan menyampaikan Rencana lnduk Kegiatan yang berisi keseluruhan program selama tiga tahun kepada Ditjen Bina Bangda untuk mendapat persetujuan.
(1 ). CARE Indonesia shall prepare and submit a Master Plan containing the overall three-year program to Ditjen Bina Bangda to get approval.
(2). Dengan difasilitasi Ditjen Bina Bangda, CARE Indonesia berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana kegiatan tahunan yang memuat keseluruhan rencana kerja selama setahun.
(2). CARE Indonesia, facilitated by Ditjen Bina Bangda, shall consult Local Governments to prepare an Annual Plan containing the overall annual work plan.
(3). Rencana lnduk Kegiatan harus ditanda tangani oleh Ditjen Bina Bangda dan CARE Indonesia.
(3). The Master Plan should be signed by Ditjen Bina Bangda and CARE Indonesia.
(4). Rencana Kegiatan Tahunan harus di tanda tangani oleh pemerintah kabupaten/kota dan diketahui oleh pemerintah provinsi dan Ditjen Bina Bangda, PASAL 7 KEWAJIBAN
1. Kemendagri akan:
(4). The Annual Work Plan shall be signed by district /city government and acknowledged by provincial governments and Ditjen Bina Bangda.
ARTICLE 7 OBLIGATIONS
1. The MoHA shall:
a. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan CARE Indonesia dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahunan.
a. Facilitate regional governments and CARE Indonesia in preparing an Annual Plan.
b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap semua pelaksanaan program kerjasama secara periodik dan dengan melibatkan instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
b. Perform integrated monitoring and evaluation of the implementation of all cooperation programs regularly by involving governmental institutions at the central and regional levels.
c. Memfasilitasi CARE Indonesia dalam mendapatkan visa, ijin kerja, ijin tinggal, ijin keluar dan masuk ke Indonesia bagi tenaga asing CARE Indonesia.
c. Facilitate CARE Indonesia in obtaining visa, working permit, stay permit, entry and reentry permit for CARE Indonesia's foreign staff. 3
d.
Memfasilitasi CARE Indonesia dalam mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan Indonesia yang berlaku.
2. CARE Indonesia shall:
2. CARE Indonesia akan: a. Melaksanakan program disepakati dalam MSP ini.
d. Facilitate CARE Indonesia in obtaining customs and tax exemption facilities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations.
yang
telah
a. Implement program that have mutually agreed under this MoU.
been
b. Menyediakan dana bagi kegiatan-kegiatan seperti yang tercantum dalam Arahan Progam sesuai dengan Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan sebagaimana disepakati dalam MSP ini.
b. Provide funds for activities as listed in the Program Direction in accordance with the Master Plan of Activities and Annual Plan as agreed in this MSP.
c. Menyediakan bantuan peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan semua program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang undangan Indonesia yang berlaku. Setiap perubahan tenaga ahli asing akan disetujui oleh Para Pihak secara tertulis.
c. Provide support equipment and facilities necessary for the implementation of all programs and provide foreign experts whose expertise is not available in Indonesia on the purpose of transfer of knowledge and technology to the local staffs and communities in accordance with the prevailing Indonesia laws and regulations. Any changes of foreign experts shall be agreed in writing by The Parties.
d. Mengutamakan penggunaan produkproduk buatan lokal bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program.
d. Put priority on the use of locally made products for all equipment and materials used in implementing the programs.
e. Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan program-program yang pad a masyarakat dan berfokus meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat.
e. Provide training and technical assistance in implementing the programs focused on community and capacity building of human resources as well as the welfare of the beneficiaries.
f.
Mewajibkan semua tenaga asing CARE Indonesia mengikuti orientasi yang dilakukan oleh Ditjen Bina Bangda.
f. Require all foreign staffs of CARE Indonesia to take part in orientation held by Ditjen Bina Bangda.
g. Mewajibkan semua tenaga asing CARE Indonesia memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing.
g. Require all foreign staffs of CARE Indonesia to comply with immigration regulations relating to permits and foreigners monitoring procedure.
h. Memberitahukan kepada Kemendagri tentang perubahan program yang tidak bisa dilaksanakan.
h. Inform to the MoHA any changes to programs which cannot be implemented.
i.
i. Support and strengthen capacity of rural and/or urban communities and institutions in designing, planning, and implementing
Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat di perdesaan dan/atau perkotaan dalam
4
mendesain, merencanakan melaksanakan program. j.
dan
programs.
Menjaga citra baik Indonesia di mata internasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang bertujuan untuk merusak nama baik Indonesia.
j. Keep lndonesian's good image in the International forum and refrain from publishing any . negative information that may intentionally damage Indonesian reputation.
k. Mengkoordinasikan kepada Kemendagri segala bentuk publikasi tentang Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh CARE Indonesia.
k. Coordinate with the MoHA regarding any national or international publication on Indonesia initiated by CARE Indonesia.
I.
Bertanggung jawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akuntasi CARE Indonesia, untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang diadakan oleh Ditjen Bina Bangda bersama-sama dengan instansi terkait.
I. Be responsible for all expenses previously agreed in writing according to CARE Indonesia's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the programs conducted by Ditjen Bina Bangda together with related institutions.
m. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dalam rangka memperlancar pelaksanaan program.
m. Consult and coordinate with the MoHA and Local Governments in order to ensure successful implementation of the programs.
n. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal yang didanai CARE Indonesia dan melaksanakan audit terhadap mitra tersebut jika dibutuhkan.
n. Monitor and evaluate implementaion of the program by local partners funded by the CARE Indonesia and, if necessary, audit those partners.
o. Menyampaikan laporan perkembangan tahunan kepada Ditjen Bina Bangda, dan, bila diperlukan, laporan tambahan sesuai kebutuhan.
o. Submit annual progress reports and, if needed, additional reports as needed to Ditjen Bina Bangda.
p. Mencantumkan logo Kemendagri I Pemda dalam setiap publikasi dan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh CARE.
p. To include MoHA's logo I Local Governments in every publication and infrastructure development undertaken by the CARE.
PASAL 8 BATASAN AKTIVITAS CARE INDONESIA DAN STAFNYA
ARTICLE 8 LIMITATIONS ON ACTIVITIES OF CARE INDONESIA AND ITS PERSONNEL
(1 ). CARE Indonesia menjamin bahwa semua program dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini harus:
(1 ). CARE Indonesia assures that its activities and staffs assigned in their official statuses under this MoU shall:
a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
a. Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia.
b. Sejalan dengan Indonesia.
b. Be in line with Indonesian national interest.
kepentingan
nasional
5
c. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun.
c. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements.
d. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat dan kepercayaan masyarakat lokal.
d. Respect to the customs, traditions, cultures, and beliefs of the local communities.
e. Tidak terlibat dalam intelijen/klandestin apapun.
e. Refrain from involving in intelligence/clandestine activities.
kegiatan
any
f. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun.
f. Refrain from engaging in any political and commercial activities.
g. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama.
g. Refrain from conducting any religious and or belief propagation that potentially undermine the religious stability condition in Indonesia.
h. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya.
h. Not carry out fund raising activities from individuals or local organizations in Indonesia to support its programs and activities.
(2). Pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) akan dapat diproses sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan dapat mengakibatkan pencabutan izin dan penghentian program.
(2) Violation of any of the matters referred to in paragraph (1) will be processed in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia and may lead to revocation license and termination of the program.
PASAL 9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG
ARTICLE 9 STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS SUPPORTER
1. Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli oleh CARE Indonesia dalam rangka pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program.
1. Program supporting equipment and materials provided/purchased by CARE Indonesia to support the implementation of the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program.
2. Apabila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan dan atau penghapusan atas perlengkapan dan material pendukung, maka perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan Ditjen Bina Bangda.
2. If, prior to the end of the program, there is a change to the purpose and or abolition of supporting equipment and materials, it shall be discussed first with Ditjen Bina Bangda.
3. Setelah berakhirnya program, penyelesaian peralatan dan material yang bebas pajak harus didiskusikan bersama-sama Para Pihak dan Pemerintah Daerah.
3. After the completion of the program, disposal of the tax exempted equipment and materials should be discussed by The Parties as well as Local Governments.
4. Serah terima peralatan dan material dimaksud, dituangkan dalam dokumen Serita Acara Serah- Terima yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. The said handover of the materials and equipment shall be documented in Handover Minutes accordance with the laws and regulations.
6
PASAL10 DOMISILI 1. Kemendagri berkedudukan di Jalan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat Indonesia dan Ditjen Bina Bangda JI. Makam Pahlawan no. 20, Kalibata, Selatan, Indonesia.
ARTICLE 10 DOMICILE Medan 10110, Taman Jakarta
1. The MoHA is domiciled at Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Central Jakarta 10110, Indonesia, and Ditjen Bina Bangda is domiciled at JI. Taman Makam Pahlawan no. 20, Kalibata, South Jakarta, Indonesia
2. CARE berkantor pusat di Gurdwara Road 9, Suite 200, Ottawa, Ontario, K2E 7X6, Canada dan mempunyai kantor perwakilan di Indonesia di Jalan Taman Margasatwa No. 26 D, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 - Indonesia.
2. CARE Indonesia has its headquarter at Gurdwara Road 9, Suite 200, Ottawa, Ontario, K2E 7X6, Canada and its representative office in Indonesia is at Jalan Taman Margasatwa No. 26 D, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 - Indonesia.
3. Apabila terjadi perubahan domisili, Para Pihak wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
3. Any changes to the address shall be informed to the other party.
PASAL11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
ARTICLE 11 DISPUTE SETTLEMENT
Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau penerapan MSP 1rn diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.
Any dispute arising from different interpretation and/or application of this MoU shall be settled amicably through consultation or negotiation between The Parties.
PASAL12 PERUBAHAN
ARTICLE 12 AMENDMENT
1. Setiap perubahan atas MSP ini hanya dapat dilakukan setelah diadakan konsultasi dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak.
1. Any amendment to or revision of this MoU shall be made after consultation and mutually agreed by The Parties in written.
2. Setiap perubahan atas MSP ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
2. Such amendment or revision shall come into force on the date of the signing of the amendment.
PASAL13 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
ARTICLE 13 ENTRY INTO FORCE, TERM AND TERMINATION
1. MSP m1 mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, kecuali diakhiri sebelum jangka waktu tersebut atau diganti dengan MSP yang baru.
1. Tr1is Mou shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a period of 3 (three) years, unless terminated before its due time or replaced by a new MoU.
2. MOU ini dapat diperpanjang setelah kesepakatan tertulis bersama Para Pihak.
2. This MOU may be extended by mutual written consent by The Parties.
ada
3. Apabila terjadi hal di luar dugaan yang mengakibatkan pihak CARE Indonesia tidak dapat melanjutkan MSP ini, maka CARE Indonesia wajib mengirimkan pernberitahuan tertulis dengan alasan yang kuat kepada Ditjen Bina Bangda tentang maksud pengakhiran MSP ini dalam waktu sekurang-kurangnya 6
3.
Either Party may terminate this MOU by giving written nitofication to the other Party at least 6 (six) months in advance. In the event thar CARE Indonesia incapable of containing this MOU, CARE Indonesia should submit to Ditjen Bina Bangda a written notification on appropriate reasons of this intention to
7
(enam) bulan sebelumnya . Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian bidang pekerjaan yang dilakukan oleh CARE Indonesia kecuali diputuskan lain dengan
terminate the MOU within period of at (six) months in advance. Termination MOU shall not affect the completion going programs performed by
least 6 of this of oinCARE
kesepakatan tertulis Para Pihak.
Indonesia unless detemined otherwise by The Parties .
SEBAGAI BUKTI, pejabat yang ditunjuk, perwakilan dari Para Pihak telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, the authorized representatives of The Parties, have signed this Memorandum of Understanding.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal 4 September 2012 dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, keduanya mempunyai nilai keabsahan yang sama . Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
DONE in duplicate at Jakarta on the 4th of September 2012 in 2 (two) originals, each in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the document in Bahasa Indonesia shall prevail.
8
PROGRAM DIRECTION
ARAHAN PROGRAM
I.
I.
PROGRAM
PROGRAM A. PROGRAM FOCUS
A. FOKUS PROGRAM
Fokus utama dari program kerjasama antara Kemendagri dan CARE International adalah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di wilayah kerjasama melalui program pembangunan secara terpadu.
B. RUANG LINGKUP
The primary focus of the cooperation between the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia (MoHA) and CARE International is to improve the living conditions of Indonesia communities in the cooperation areas through integrated development program. 8. SCOPE
Cakupan program kerjasama ini adalah: (1). Pengembangan Masyarakat Perkotaan
dan/atau Perdesaan yang berkesinambungan, berfokus pada pembangunan ekonomi, kesehatan dan lingkungan, meliputi: a. Program Pembangunan Ekonomi dan Akses kepada Pasar;
Scopes of the program shall be as follows: (1 ). Urban
and/or Rural Sustainable Community Development, focused on Economic Development, Health and Environment, including: a. Economic Development and Market Access Programs;
b. Program lingkungan dan Perubahan lklim;
b. Environment and Climate Change Programs;
c. Program Kesehatan, termasuk: Nutrisi, Air Bersih dan Sanitasi;
c. Health including: Programs Nutrition, Water and Clean Sanitation;
d. Program Pemberdayaan Masyarakat Sipil dan Remaja Terpapar Risiko.
d. Empowerment programs for Civil Societies and Risk-Exposed Youths.
(2). Program
Tanggap Darurat dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) secara terpadu.
C. MANAJEMEN 1. Rencana lnduk Kegiatan Kegiatan Tiga Tahun)
(2). Emergency
Response and Disaster Risk Reduction (ORR) Integrated Programs.
C. MANAGEMENT (Rencana
a. CARE International bersama Mitra Kerjasama (selanjutnya disebut "Ditjen Bina Bangda") menyiapkan Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program yang memuat: 1) Pendahuluan; 2) Tujuan; 3) Sasaran; 4) Hasil yang diharapkan; 5) Kegiatan:
1. Master Plan (Three-Year Plan)
a. CARE International together with its Partner (hereinafter referred to as "Ditjen Bina Bangda") shall prepare a Master Plan of Operation (a ThreeYear Plan) as a reference for the program implementation, containing: 1) Introduction; 2) Goals; 3) Objectives; 4) Expected Outputs; 5) Activities;
6) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli; 7) Lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat; 8) Pembiayaan; dan 9) Penutup.
6) Employees/Experts; 7) Locations and Groups/Beneficiaries; 8) Funding; and 9) Closing.
Target
b. Rencana Induk Kegiatan ditandatangani oleh CARE International dan Ditjen Bina Bangda.
b. The Master Plan shall be signed by both CARE International and Ditjen Bina Bangda.
c. Rencana lnduk Kegiatan dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan, dan disampaikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah di wilayah kerja.
c. The Master Plan shall be used as terms of reference to prepare Annual Work Plans, and shall be submitted to the Local Governments in each respective working area.
2. Rencana Kegiatan Tahunan a. CARE International menyiapkan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program di masing-masing wilayah kerja , yang memuat: 1) Pendahuluan; 2) Tujuan; 3) Sasaran; 4) Has ii yang diharapkan; 5) Kegiatan; 6) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli; 7) Peran serta Pihak Ketiga; 8) Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat; 9) Pembiayaan; 10) Jadwal Pelaksanaan Program dan; 11) Penutup
2. Annual Work Plan a. CARE International shall prepare Annual Work Plans as terms of reference for the implementation of program in each respective working area, containing: 1) Introduction; 2) Goals; 3) Objectives; 4) Expected Outputs; 5) Activities; 6) Employees/Experts; 7) Third Party's Participation; 8) Locations and Target Groups/Beneficiaries; 9) Funding; 10) Schedule of Program Implementation and; 11) Closing.
b. Rencana Kegiatan Tahunan dikonsultasikan oleh CARE International kepada Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Ditjen Bina Bangda.
b. The Annual Plan of Operation shall be consulted by CARE International to the Local Government, facilitated by the Counterpart.
c. Rencana Kegiatan Tahunan ditandatangani oleh CARE International dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta diketahui oleh pemerintah Provinsi dan Ditjen Bina Bangda.
c. The Annual Work Plan shall be signed by CARE International and District I City Governments and acknowledged by provincial governments and Ditjen Bina Bangda
d. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan rujukan bagi CARE International dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah kerja.
d. The Annual Work Plan shall be used as terms of reference for CARE International and Local Governments in the implementation of activities in the respective working area.
2
3. Pembiayaan
3. Funding
Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama ini bersumber dari anggaran CARE International yang diperkirakan sebesar USO 15,000,000 (Lima Belas Juta Dolar Amerika) dan dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan program selama 3 (tiga) tahun.
Fund for the implementation of these cooperation programs is resourced from CARE's budget estimated to reach USO 15,000,000 (Fifteen Millions US Dollar) and may be increased or decreased in line with program development for the period of 3 (three) years. 4. Locations
4. Lokasi
a. Lokasi pelaksanaan program CARE International meliputi Provinsi: Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Aceh dan Papua.
a. The CARE International programs shall be carried out in the following provinces: West Sumatra, Banten, West Java, Central Kalimantan; South Sulawesi; North Sulawesi, East Nusa Tenggara, Aceh and Papua.
b. Lokasi pelaksanaan program CARE International di Kabupaten/Kota dalam masing-masing Provinsi sebagaimana disebut pada butir 4.a, terdiri dari:
b. Locations for the implementation of CARE lnternational's programs in each District/ City in Provinces as mentioned in point 4.a, shall consist of:
1) Provinsi Aceh meliputi Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, untuk penyelesaian program: SHORE sampai dengan Juni 2013.
1) Province Aceh covers City Banda Aceh and District Aceh Besar, for completion of program: SHORE until June 2013.
2) Provinsi Banten meliputi Kota dan Kabupaten Tangerang.
2) Province Banten covers City and District Tangerang.
3) Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi.
3) Province West Java District Sukabumi.
meliputi
covers
Kalimantan Tengah 4) Provinsi meliputi Kabupaten Kapuas.
Kalimantan 4) Province Central covers District Kapuas.
5) Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten: Takalar, Bone, Wajo,
5) Province South Sulawesi covers District Takalar, Bone, Wajo,
Luwu,
Luwu
Utara,
Maros,
Jeneponto dan Kota Makassar.
Luwu,
North
Luwu,
Maros,
Makasar, and Jeneponto and City Makassar.
6) Provinsi Sulawesi Utara meliputi Kabupaten Minahasa dan Kota Manado.
6) Province North Sulawesi covers District Minahasa and City Manado.
7) Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi Kabupaten Timar Tengah Selatan, Sikka, Ende, Kupang dan Kota Kupang.
7) Province East Nusa Tenggara covers District TIS, Sikka, Ende, Kupang and City Kupang.
8) Provinsi Papua meliputi Kota dan Ka bu paten Jayapura, untuk penyelesaian program: KOTA-11 sampai dengan Desember 2012
8) Province Papua covers City and District Jayapura for completion of programs: KOTA-11 until December 2012 and WISE until
3
dan WISE sampai December 2013. c.
December 2013.
dengan
c. Any addition of District/City in the provinces set forth herein shall be approved by Provincial Governments and reported to Ditjen Bina Bangda.
Penambahan kabupaten/kota dalam satu provinsi yang sudah tersebut diatas harus disetujui Pemerintah Provinsi dan dilaporkan ke Ditjen Bina Bangda.
II. PELAKSANAAN A. Tingkat Pusat
II.
IMPLEMENTATION
A. Central Level
1. Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda memfasilitasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama, baik di tingkat pusat maupun daerah.
1. The MoHA through Ditjen Bina Bangda shall facilitate optimum implementation of cooperation programs at both central and local levels.
2. Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda menyebarluaskan informasi mengenai program kerjasama kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja.
2. The MoHA through Bina Bangda shall disseminate information on the cooperation programs to Provincial and District/City Governments in each respective working area.
3. Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda bersama dengan instansi terkait tingkat pusat memfasilitasi pengurusan penempatan dan perpanjangan izin kerja tenaga asing CARE International di tingkat pusat dan daerah.
3. MoHA through Ditjen Bina Bangda and relevant institutions at the central level shall facilitate placement and working permit extension of foreign staffs of CARE International at the central and regional levels.
4. Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda memfasilitasi dan membina Pemerintah Daerah di wilayah kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.
4. The MoHA through the Ditjen Bina Bangda shall facilitate and supervise Local Governments in the respective working area to optimize the implementation of annual activities.
5. Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda membentuk Tim Koordinasi Pusat untuk mengefektifkan pelaksanaan MSP.
5. The MoHA through Ditjen Bina Bangda shall establish a Central Coordination T earn to ensure effectiveness of the implementation of MoU.
6. Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama.
6. The Central Coordination Team will conduct monitoring and evaluation of the implementation of cooperation activities.
7. Ditjen Bina Bangda dengan memperhatikan masukan dari Tim Koordinasi Pusat menyampaikan laporan kegiatan tahunan CARE International kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri (AKLN).
7. Ditjen Bina Bangda by taking into consideration inputs from the Central Coordination Team shall submit CARE lnternational's Annual Reports to the Minister of Home Affairs through Center for Administration of International Cooperation (AKN). 4
B. Tingkat Provinsi
B. Provincial Level
1. Gubernur melalui Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggung-jawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama dengan CARE International di daerahnya.
1. Governors through the Regional Planning Boards (Bappeda) shall be responsible to optimize the implementation of the cooperation program with CARE International in respective working area.
2. Dalam rangka perpanjangan penugasan tenaga asing CARE International Indonesia, Bappeda menyiapkan dan menyampaikan rekomendasi dan dokumen hasil evaluasi kinerja tenaga asing CARE International tersebut kepada Ditjen Bina Bangda.
2. In order to extend the assignment period of foreign staffs of CARE International, Regional Planning Boards shall provide recommendations and documents on performance evaluation results of CARE lnternational's foreign staffs to Ditjen Bina Bangda.
3. Gubernur melalui Bappeda memfasilitasi Pemerintah Dae rah Kabupaten/Kota di wilayah kerja CARE International dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.
3. Governors through the Regional Planning Boards shall facilitate DistricUCity Governments within CARE lnternational's working areas to optimize the implementation of annual activities.
4. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi dapat membentuk Tim Koordinasi Provinsi yang terdiri dari unsur instansi terkait.
4. In order to facilitate the implementation of the program, Provincial Governments may establish a Provincial Coordinating Team consisting of related institutions.
C. Tingkat Kabupaten/Kota
C. District/City Level
1. Bupati/Walikota melalui Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bertanggungjawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerjasama dengan CARE International di daerahnya.
1. The District Leader/Mayor through the Regional Planning Board (Bappeda) shall be responsible to optimize the implementation of cooperation program with CARE International in their respective working area.
2. Bappeda memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan CARE International.
2. Regional Planning Board shall facilitate implementation of the cooperation program with CARE International.
3. Bappeda bersama-sama mitra lokal CARE International memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Regional Planning Board together with local partners of CARE International shall facilitate communities to participate in the implementation of the program.
4. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur instansi terkait.
4. In order to facilitate the implementation of the cooperation program, DistricUMunicipal Governments may establish a DistricUCity Coordinating Team, consisting of related institutions.
5
D. Peran serta Pihak Ketiga
D. Participation of Third Parties
1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, CARE International dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan yang berbadan hukum dan secara sah terdaftar di Kesbangpol di Pemerintah Pusat dan Daerah.
1. In order to implement its activities, CARE International may involve local communities, universities, NGOs and foundations officially registered with Kesbangpol at the Central Government and Local Governments.
2. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, CARE International dapat melibatkan badan atau organisasi internasional non pemerintah yang terdaftar secara sah di Pemerintah Republik Indonesia.
2. In order to implement its activities, CARE International may involve non-governmental International organization legally registered with the Government of the republic of Indonesia.
3. CARE International memberitahukan kepada Pemerintah Daerah tentang peran serta pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
3. CARE International shall inform Local Governments of participation of a third party in the implementation of the cooperation activities.
Ill. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Ill. MONITORING AND EVALUATION
1.
CARE International, Ditjen Bina Bangda, dan Pemerintah Daerah menyepakati program/kegiatan dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau dan di evaluasi.
1.
CARE International, Ditjen Bina Bangda, and Local Governments shall agree on programs/activities and selection of locations to be monitored.
2.
Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan CARE International tiga kali selama periode MSP atau sesuai kebutuhan dan kesepakatan pada lokasi program/kegiatan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada butir A.1 atas beban biaya CARE International.
2.
The Central Coordinating Team shall monitor and evaluate the development of the implementation of CAR E's programs/activities three times during the period of MoU or based on need and agreement in the agreed locations as contemplated in point A.1 above at CARE lnternational's expense.
3.
Tim Koordinasi Pusat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerjasama pada lokasi program/kegiatan, sesuai kebutuhan atas beban biaya APBN, dan dapat berkoordinasi dengan CARE International.
3.
The Central Coordinating Team may monitor and evaluate the cooperation activities in the program/activity locations on the National Budget funding, and may make coordination with CARE International.
4.
Apabila diperlukan, CARE International dapat mengundang perorangan atau lembaga independen untuk melakukan pemantauan, dan diinformasikan ke Ditjen Bina Bangda.
4.
CARE International may, if necessary, invite independent individuals or institutions to undertake monitoring, and they should be reported to Ditjen Bina Bangda.
5.
Tim Koordinasi Pusat yang melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan,
5.
The Central Coordinating Team which undertakes monitoring and evaluation progress of the implementation of the
6
memberikan umpan balik kepada CARE International.
programs I activities shall give feedbacks to CARE International.
Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemantauan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan CARE International, atas beban biaya APBD, yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda
Provincial and/or District/City Governments can undertake monitoring regularly and/or incidentally of the implementation of the CARE lnternational's programs/activities at the expense of Local Government's Budget, the result of which shall be reported to the Minister of Home Affairs through the Ditjen Bina Bangda.
Hasil evaluasi akhir dan Rapat Koordinasi Nasional dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperpanjang MSP.
Results of final valuation and National Coordination Meeting shall be put into consideration for MoU extension.
IV. REPORTING AND PUBLICATION
IV. PELAPORAN DAN PUBLIKASI A. PELAPORAN
A. REPORTING
1. CARE International menyusun dan La po ran tengah menyampaikan tahunan dan Tahunan kepada Ditjen Bina Bangda. 2. Laporan tengah tahun memuat ringkasan kegiatan kepada Ditjen Bina Bangda. 3. Materi Laporan Tahunan, memuat: a. Pendahuluan; b. Tujuan; c. Sasaran; d. Keluaran/Hasil yang dicapai; e. Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Penerima manfaat; f. Kegiatan yang telah dilaksanakan; g. Tenaga Kerja/Tenaga Ahli yang digunakan; h. Peran serta Pihak Ketiga; i. Pembiayaan; j.
Permasalahan
dan
Upaya
Pemecahannya; k. Penutup 4. Apabila diperlukan, CARE International dapat menyampaikan laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada Ditjen Bina Bangda. B. PUBLIKASI
1. CARE International melakukan koordinasi dengan Ditjen Bina Bangda mengenai publikasi selain dari ruang lingkup kerjasama sebagai mana diatur dalam MSP.
1. CARE International shall prepare and submit Mid-Year reports and Annual Reports to Ditjen Bina Bangda. 2. Mid-year reports shall summary of activities.
contain
a
3. The Annual Report shall contain: a. Introduction; b. Goals; c. Objectives; d. Expected Outputs; e. Locations and Target Groups/Beneficiaries; f. Implemented Activities; g. Employees/Experts; h. Participation of Third Parties; i. Funding; j.
Problems and Solutions;
k. Closing. 4. CARE International may, if necessary, submit incidental reports as needed to Ditjen Bina Bangda.
B. PUBLICATION
1. CARE International shall make coordination with Ditjen Bina Bangda on publication of anything out of the scope of the cooperation as stated in the Mou.
2. CARE International bersama-sama dengan Ditjen Bina Bangda, serta Pemerintah Daerah dapat melakukan publikasi bersama tentang hasil pelaksanaan program kerjasama. V. PENUTUP
Arahan Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan CARE International.
2. CARE International together with the Ditjen Bina Bangda and Local Governments may jointly publicize results of the cooperation program. V.
CLOSING
This Program Direction constitutes an integral part of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia and CARE International.
8
