.· MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
an tara KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA dan ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND e.V tentang
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA And ARBEITER SAMARITER BUND DEUTSCHLAND e.V concerning
PROGRAM PENGEMBANGAN SOSIAL EKONOMIMASYARAKATPERDESAAN SECARA TERPADU DAN BERKELANJUTAN
SUSTAINABLE AND INTEGRATED RURAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAM
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Kemendagri dan Arbeiter Samariter Bund Deutschland e. V, untuk selanjutnya disebut ASB, selanjutnya masing-masing disebut pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.
The Ministry of Home Affairs of the Republic Indonesia hereinafter referred as the MoHA and Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V, referred to as "ASB", hereinafter referred to singularly as the party and collectively to as The Parties.
MEMPERHATIKAN bahwa ASB adalah suatu lembaga internasional non pemerintah, yang bersifat kemanusiaan, non sektarian, non politik dan nirlaba yang mendapat dukungan dari berbagai lembaga internasional dari luar negeri.
NOTING that ASB is an international non governmental development organization (NGO) that is humanitarian, non sectarian, non political and non profitable and development organization which is supported by various international organizations from abroad.
MENIMBANG tujuan dan kepentingan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan melalui program pengembangan wilayah dan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
CONSIDERING their mutual concern and purpose to improve community welfare and poverty alleviation efforts through regional development and community socio economic program in Indonesia.
MENGGANTIKAN Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Arbeiter Samariter Bund Deutschland e. V mengenai kerjasama dalam Program Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Perdesaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2007.
SUPERSEDING the Memorandum of Understanding between the Ministry of Home Affairs of the Republic Indonesia and Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V concerning Sustainable and Integrated Rural SocioEconomic Development Program, signed at Jakarta on March 15th, 2007.
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundangan, dan kebijakan-kebijakan serta prosedur Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku mengenai kerjasama teknik luar negeri.
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as policies and procedures of the government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation.
TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebagai berikut:
HAVE REACHED follows:
an
understanding
as
1
PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA
ARTICLE 1 OBJECTIVE COOPERATION
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian, untuk selanjutnya disingkat MSP ini adalah
The objective of this Memorandum of Understanding hereinafter referred to as MoU
membantu program pembangunan Pemerintah
is to support the development programs of the
Indonesia melalui kontribusi dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan Program Pembangunan Nasional.
Government of Indonesia through contribution in poverty alleviation and social welfare of community improvement which is in line with National Development Program.
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terintegrasi di bidang :
The Parties agree to cooperate in implementing poverty alleviation and improving community social welfare programs through an integrated community development in the sectors of:
1. Pengembangan usaha mikro dan kecil;
1. Small and micro enterprises development;
2. Pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan di perdesaan;
2. Community capacity building and institutional development in rural areas;
3. Bantuan kemanusiaan .
3. Humanitarian assistance.
PASAL 3 WILAYAH KERJASAMA
ARTICLE 3 GEOGRAPHICAL AREAS OF COOPERATION
1. Para Pihak sepakat bekerjasama di wilayah kerja yang meliputi Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Barat.
1. The Parties agree to work together in regional working areas covering the Provinces of Special Territory of Yogyakarta, Central Java, West Java and West Sumatera .
2.
Setiap perubahan wilayah kerja, harus mendapat persetujuan secara tertulis oleh Kemendagri.
2. Any change of working areas has to be agreed in writing by MoHA.
3. Apabila terjadi bencana alam di luar wilayah kerjasama sebagaimana disebut pad a ayat 1. dan 2., ASB dapat menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana melalui kerjasama dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah, serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Kemendagri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah bantu an pertama disalurkan.
3. Should there be any natural disaster occurring outside of the areas of cooperation set forth in paragraphs 1. and 2., ASB may provide assistance for disaster affected community by cooperating with relevant agencies at the central and regional levels, and by informing the same to MoHA not later than one month after the first delivery of assistance.
2~
PASAL4 MITRA KERJASAMA
ARTICLE 4 COUNTERPART
Untuk melaksanakan MSP ini, Para Pihak wajib menunjuk lembaga pelaksana sebagai berikut:
To implement this MoU, The Parties shall appoint the following executing agency:
1. Untuk Kemendagri menunjuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD).
1. For the MoHA: the Directorate General of Community and Village Empowerment.
2. ASS menunjuk Arbeiter Samariter Bund e. V, Indonesia yang Deutschland selanjutnya disebut ASS Indonesia.
2. ASS appoints Arbeiter Samariter Sund Deutschland e.V, Indonesia, hereinafter referred to as ASS Indonesia.
PASAL 5 ARAHAN PROGRAM
ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION
1. ASS bersama Kemendagri menyusun Arahan Program yang memuat fokus lingkup program, program, ruang manajemen program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan publikasi dan penutup, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
1. ASS along with the MoHA shall prepare a Programme Direction, containing program focus, program scope, program management, program funding, the locations for program implementation, mechanism for implementation, monitoring and evaluation, reporting and publication, and conclusion that constitutes an integral part of the MoU.
2. Semua program yang akan dilaksanakan dalam kerangka kerjasama ini harus sejalan dengan strategi pembangunan nasional dan daerah.
2. All programs to be implemented in this cooperation shall be aligned with the national and local development strategies.
3. Penjelasan terperinci dari setiap program diatur dalam Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Tiga Tahunan) dan Rencana KegiatanTahunan.
3. Detailed descriptions of each program are stated in a Master Plan of Operation (Three year plan) and Annual Plan of Operations.
PASAL 6 RENCANA KEGIATAN
ARTICLE 6 PLAN OF OPERATION
1. ASS menyusun dan mengajukan usulan Rancangan Rencana lnduk Kegiatan yang memuat keseluruhan program selama tiga tahun kepada Ditjen PMD.
1. ASS shall prepare and submit a Master Plan of Operation draft containing the overall three year programs to the Directorate General of Community and Village Empowerment.
2. Rencana lnduk Kegiatan ditanda tangani oleh ASS dan Ditjen PMD
2. Master Plan of Operation has to be signed by ASB and the Directorate General of Community and Village Empowerment.
3. Dengan difasilitasi Ditjen PMD, ASS bersama dengan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kegiatan Tahunan
3. Facilitated by the Directorate General of Community and Village Empowerment, ASS together with local government prepares an
3
rencana
Annual Plan of Operation containing the overall annual planned activities of ASB.
4. Rencana Kegiatan Tahunan ditanda tangani oleh ASB dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta diketahui oleh Pemerintah Provinsi dan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
4. Annual Plan of Operation has to be signed by ASB and regenUcity government, and known by provincial government and the Directorate General of Community and Village Empowerment.
PASAL 7 KEWAJIBAN
ARTICLE 7 OBLIGATION
yang memuat keseluruhan kegiatan ASB selama satu tahun.
1. Kemendagri akan:
1. The MoHA shall:
a. Memfasilitasi ASB dalam mendapatkan ijin kerja bagi perwakilan nasional ASB (Country Director/Head of Program! Program Development Advisor/ Financial Controller) dan tenaga ahli asing ASB yang disetujui untuk bekerja di sektor-sektor kerjasama dalam MSP dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
a.
Facilitate ASB in obtaining working stay for ASS's national representative staff (Country Director/Head of Program/ Program Development Advisor/ Controller) and foreign Financial experts that have been endorsed to work in the collaborative sectors by the MoU and in accordance with the prevailing procedures and regulations.
b. Memfasilitasi ASB dalam mengurus visa, perijinan tinggal di Indonesia, dan ijin ke luar dan masuk ke Indonesia bagi perwakilan nasional ASB (Country Director! Head of Program/ Program Development Advisor/Financial Controller) dan tenaga ahli asing ASB yang disetujui untuk bekerja di sektorsektor kerjasama dalam MSP sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
b.
Facilitate ASB in obtaining visa, stay and exit permit to Indonesia for ASB's national representative staff (Country Director/ Head of Program/ Program Development Advisor/ Financial Controller) and foreign experts that have been endorsed to work in the collaborative sectors by the MoU in accordance with the prevailing procedures and regulations.
c. Memfasilitasi ASB dalam mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.
c.
Facilitate ASB in obtaining customs release, and tax exemptions in accordance with the prevailing tax laws and regulations in Indonesia.
d. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dan ASB dalam menyusun Rencana Kegiatan Tahunan.
d.
Facilitate local government and ASB in preparing an Annual Plan of Operation.
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama yang telah disepakati yang melibatkan instansi pemerintah terkait di tingkat Pusat dan Daerah.
e.
Monitor and evaluate the implementation of the cooperation program that has been agreed, which involve related central and local government institutions.
2. ASB akan: a. Melaksanakan program sesuai dengan yang sudah disepakati dalam MSP dan
2. ASB shall: a.
Conduct the program that has been agreed-upon this MoU and Program
4
Direction with fundings from ASB.
Arahan Program dengan dana dari ASB. b. Menyediakan tenaga ahli asing hanya bila tenaga ahli Indonesia tidak tersedia dalam rangka transfer pengetahuan dan teknologi kepada stat lokal dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Setiap perubahan dari tenaga ahli asing wajib mendapat persetujuan secara tertulis oleh Kemendagri;
b.
Provide foreign experts only in so far as Indonesian experts are not available, in the framework of transfer of knowledge and technology to the local staff and communities in accordance with the prevailing Indonesian laws and regulations. Any changes of foreign experts shall be approved in writing by MoHA;
c. Mengutamakan penggunaan produkproduk buatan lokal yang ramah lingkungan bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program;
c.
Put priority on the use of locally made and environmental friendly products for all equipment and materials used in implementing the program activities;
d. Menyediakan bantuan pelatihan dan teknis dalam rangka melaksanakan program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat;
d.
Provide training and technical assistance in implementing the programs focused on community and building the capacity of human resources as well as increasing the welfare of the beneficiaries;
e. Membatasi jumlah tenaga ahli asing dalam struktur manajemen, sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang;
e.
Limit the number of foreign expert staff in the management structure, up to as many as 3 (three) persons;
f.
f.
Require all foreign staff of ASB to follow an orientation held by MoHA;
g. Mewajibkan semua tenaga kerja asing ASB untuk mematuhi undang-undang keimigrasian yang berlaku di Indonesia;
g.
Require all foreign staff of ASB to comply with immigration regulations in Indonesia;
h. Melaporkan kepada Kemendagri untuk mendapatkan persetujuan tertulis tentang setiap perubahan atau penghapusan lokasi atau program yang telah disepakati;
h.
Inform any changes or om1ss1on of agreed locations and programs through written approval by MoHA;
Mewajibkan semua staf tenaga asing ASB mengikuti orientasi yang dilakukan oleh Kemendagri;
i.
Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat di wilayah kerjasama dalam mendesain, merencanakan, dan melaksanakan program/ proyek;
i.
Support and strengthen communities and institutions capacity in designing, arranging, and implementing the program/ project in the area of cooperation;
j.
Menjaga citra baik Indonesia di mata lnternasional dan tidak segala bentuk mempublikasikan informasi negatif yang bertujuan untuk merusak nama baik Indonesia;
j.
Maintain Indonesia's good image in the International forum and refrain from publishing any negative information that may intentionally damage Indonesian reputation;
5
k.
Kemendagri Berkoordinasi dengan persetujuan mendapatkan untuk terhadap segala bentuk publikasi tentang Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh ASB;
k.
Coordinate with and to be approved by MoHA regarding any national or international publication on Indonesia initiated by ASB;
I.
Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur akunting ASB, untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh Kemendagri bersama-sama dengan instansi terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
I.
Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to ASB's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the project conducted by MoHA together with related institutions minimum one time per year;
m. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah dalam rangka memperlancar pelaksanaan program;
m. Consult and coordinate with MoHA and Local Government in order to ensure smooth program implementation;
n. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal ASB dan melaksanakan audit terhadap mitra lokal tersebut jika dibutuhkan;
n.
Monitor and evaluate program implementation by ASB local partners and auditing those partners, if necessary;
o. Menyampaikan laporan perkembangan per semester kepada Pemda Kabupaten/ Kota yang tembusannya disampaikan kepada Provinsi dan Kemendagri;
o.
Submit progress reports to the Local Government per semester which copied to the Province and MoHA;
p. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Kemendagri dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan.
p.
Submit annual progress reports including financial statements audited by Certified Public Accountants to MoHA and additional reports as needed.
q. Mencantumkan logo Kemendagri /Pemda dalam setiap publikasi dan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh ASB.
q.
Include MoHA's I Local Governments logo in every publication and infrastructure development undertaken by ASB.
PASAL 8 BATASAN AKTIFITAS ASB DAN STAFNYA
ARTICLE 8 LIMITATION OF ASB'S ACTIVITIES AND ITS STAFFS
1. ASB menjamin bahwa semua kegiatan dan tenaga kerja asing yang bekerja berdasarkan MSP ini harus:
1. ASB assures that all activities and staff assigned under this MoU, shall:
a. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.
a. Be in line with Indonesian national interest.
6
b. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi peraturan perundangan, dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
b. Observe, respect and comply with the laws and regulations, and policies of the Government of the Republic of Indonesia.
c. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun.
c. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements.
d. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat dan kepercayaan masyarakat lokal.
d. Respect the customs, traditions, and culture, religions, and beliefs of the local community.
e. Tidak melakukan kegiatan selain yang telah disepakati oleh Para Pihak.
e. Refrain from conducting any activities other than those jointly decided by The Parties.
f. Tidak terlibat dalam intelejen/klandestin apapun.
kegiatan
f. Refrain from involvement in any intelligence I clandestine activities.
g. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun.
g. Refrain from engaging in any political and commercial activities.
h. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun dan atau aliran kepercayaan yang dapat menganggu stabilitas kehidupan beragama di Indonesia.
h. Refrain from conducting any religious and or belief propagation that potentially sabotage the religious stability condition in Indonesia.
i. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu, lembaga maupun organisasi swasta Indonesia untuk mendukung program dan kegiatannya.
i. Not raise any funds from Indonesia individuals, institutions and private organizations to support its programs and activities.
2. Pelanggaran terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) akan mengakibatkan pencabutan izin lain sesuai serta tindakan-tindakan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia kepada yang bersangkutan dan penghentian program dan kegiatan.
2. Any violation of the things referred in paragraph (1) may result the revocation of permit and other measures in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia for the personnel concerned and termination of the cessation programs and activities.
PASAL 9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG
Article 9 PROGRAM SUPPORT EQUIPMENT AND MATERIALS
1. Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan oleh ASB dalam rangka pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program.
1. All supporting program equipment and materials produced by ASB for the program implementation shall be used solely for the purpose of the implementation of the program itself.
2. Apabila
2. If there is a change of purpose and or
sebelum
berakhirnya
program
7
.· terjadi perubahan pemanfaatan dan atau penghapusan atas pe~engkapan dan material pendukung, maka perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan Kemendagri.
abolition of the equipment and materials before the end of the program, then this will be discussed first with MoHA
3. Setelah berakhirnya kerjasama, semua peralatan dan material tersebut akan diserahkan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Penerima peralatan dan material tersebut didiskusikan bersama Para Pihak dan Pemerintah Daerah di wilayah kerjasama.
3. After completion of the cooperation, the aforementioned materials and equipment will be hand-over for the community development. The beneficiaries of which will be discussed by mutual concerns of The Parties and local government in the cooperation area.
4. Serah terima perlengkapan dan material pendukung dimaksud dituangkan dalam dokumen Berita Acara Serah Terima yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. The handover of the aforementioned materials and equipment will be stated in a Handover Minutes accordance with the laws and regulations.
PASAL10 DOMISILI
Article 10 DOMICILE
1. Untuk Kemendagri: a. Kemendagri berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110, Indonesia. b. Ditjen PMD berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Km 19, Jakarta Selatan.
2. Untuk ASS: a. ARBEITER SAMARITER BUND e.V mempunyai kantor pusat di Sulzburgstrasse 50937 Koln, Deutschland, b. ASS Indonesia berdomisili di ..11. Kaliurang KM.1 0, Nglaban RT.4 I RW.15, Sinduharjo, Ngaglik, Yogyakarta-55581, c. Apabila terjadi perubahan domisili, wajib memberitahukan kepada Kemendag ri.
1. For MoHA: a. The MoHA is located at Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat 10110, Indonesia. b. The Directorate General of Community and Village Empowerment is located at Jalan Raya Pasar Minggu Km 19, South Jakarta. 2. For ASS: a. ARBEITER SAMARITER BUND e.V having its headquarters lacated in Sulzburgstrasse 50937 Koln, Deutschland, b. ASS has representative office in Indonesia at Jl. Kaliurang KM.1 0, Nglaban RT.4 I RW.15, Sinduharjo, Ngaglik,Yogyakarta-55581, c. Any change of domiciles shall be informed to MoHA.
PASAL11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Article 11 SETTLEMENT OF DISPUTES
Setiap perbedaan terhadap penafsiran dan/atau penerapan MSP ini diselesaikan secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat diantara Para Pihak.
Any differences arising out of the interpretation and/or implementation of this MoU shall be settled amicably through deliberation to reach consensus between The Parties.
8
Article 12 AMENDMENT
PASAL12 PERU BAHAN
1. MSP ini dapat diubah dengan kesepakatan tertulis bersama dari Para Pihak.
1. This MoU may be amended by mutual written consent of The Parties.
2. Setiap perubahan atas MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak.
2. Any amendments of this MoU shall come into force on the date as may be determined by The Parties.
PASAL13 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
Article 13 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun .
1. This MoU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a period of 3 (three) years .
2. MSP ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan sebelumnya.
2.
Either party may terminate this MoU by sending a written notification at least 6 (six) months in advance .
3.
Dalam hal MSP ini berahkir, ASB harus menyelesaikan kegiatan yang sedang berlangsung dibawah MSP ini dalam waktu 3 bulan setelah pengahkiran MSP ini, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
3.
In terms of this MoU has been terminated, ASB must complete ongoing activities under this MoU within 3 months after the termination of this MoU, unless otherwise determined by The Parties.
SEBAGAI BUKTI , yang bertanda tangan di
IN
WITNESS WHEREOF, the undersigned
bawah ini telah menandatangani MSP .
have signed this MoU .
DITETAPKAN di Jakarta pada tanggal 3 September 2012 dalam rangkap 2 (dua) asli , masing-masing dalam bah a sa Indonesia dan bahasa lnggris, keduanya mempunyai nilai keabsahan yang sama . Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
DONE in duplicate at Jakarta on the 31h of September 2012 in 2 (two) originals, each in Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation , the document in Bahasa Indonesia shall prevail.
a.n. SEKRETARIS JENDERAL KE.M~-RlAN DALAM NEGERI,
KEPALA PU~AT ADMINISTRASI ~ RJASAM t.. LUAR NEGERI,
Signed lr
COUNTRY DIRECTOR ARBEITER SAMARITER BUND e.V,
Signed
~UN AWAN, MA
9
ARAHAN PROGRAM
PROGRAM DIRECTION
I.
PROGRAM
I.
PROGRAM
A.
FOKUS PROGRAM
A.
PROGRAM FOCUS
Fokus utama dari kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Kemendagri") dengan Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e. V., (selanjutnya disebut "ASB") adalah untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, mempromosikan inklusif dan mengurangi kemiskinan melalui pelaksanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan program-program pengembangan sosial ekonomi yang berfokus pada masyarakat.
The primary focus of the cooperation between the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia (hereinafter to be referred to as the "MoHA") and Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (hereinafter referred to as "ASB") is to improve community welfare, resilience, promote inclusion and alleviate poverty through the implementation of regional development and community-focused socioeconomic development programs.
B.
B.
RUANG LINGKUP PROGRAM
Ruang lingkup program kerjasama meliputi: 1. Peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan untuk membangun dan meningkatkan usaha mikro dan kecil, meliputi: a. Pengembangan kegiatan produksi untuk meningkatkan kualitas produksi usaha mikro dan kecil berdasarkan potensi dan sumber daya lokal. b. Pengembangan kegiatan pasca produksi dan akses pasar untuk kelompok usaha mikro dan kecil. c. Perluasan akses layanan keuangan termasuk pengembangan kelompok dan koperasi serta keuangan mikro. d. Penguatan kapasitas penyediaan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil 2.
dan teknis
Mendukung institusi lokal dan pemerintah untuk membangun ketahanan, mengurangi kemiskinan dan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, meliputi: a. Bantuan teknis penguatan kapasitas lembaga dan aparat kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program-program di daerah.
PROGRAM SCOPE
The scope of the program will cover: 1. Capacity building within rural communities to establish and improve micro and small enterprise activities, including: a. Production development to increase the quality of production of micro and small scale enterprises based on local potential and available resources. b. Post production and market access development and improvement for micro and small scale enterprises. c. Widening access to financial services including group and cooperative development and micro-finance access. d. Technical capacity building and assistance for micro and small scale enterprises. 2. Support local institutions and government to more effectively build resilience, alleviate poverty and deliver social welfare services to communities, including: a. Technical capacity building and assistance to local institutions and government officer to build linkages and improve local programmes delivery.
b. Service delivery development (ORR, Livelihoods & Inclusion) for local government in line with national objectives.
b. Pengembangan tingkat pelayanan (dalam Pengurangan Risiko Bencana, Mata Penghidupan dan lnklusi) untuk pemerintah daerah sesuai dengan tujuan skala nasional. 3.
3. Humanitarian assistance, amomg others: a. Distribution of non-food relief items and in large scale emergencies provision of emergency medical supplies and services.
Bantuan kemanusiaan, antara lain: a. Distribusi bantuan non makanan dan suplai serta pelayanan medis pada situasi darurat dengan skala besar.
b. Mendukung pemerintah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan penyediaan hunian sementara.
C.
MANAJEMEN PROGRAM
b. Support government reconstruction and recovery through the provision of temporary/transitional shelter.
C.
PROGRAM MANAGEMENT
1. Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun)
1. Master Plan of Operation (Three-year Plan)
a. ASB bersama Mitra Kerjasama (selanjutnya disebut "Ditjen PMD") menyiapkan Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program yang memuat: 1) Pendahuluan; 2) Tujuan; 3) Sasaran; 4) Hasil yang diharapkan; 5) Kegiatan: 6) Tenaga KerjafTenaga Ahli; 7) Lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat; 8) Pembiayaan; dan 9) Penutup.
a. ASB together with its Counterpart (hereinafter referred to as "Ditjen PMD") shall prepare a Master Plan of Operation (a Three-Year Plan) as a reference for the program implementation, containing:
b. Rencana lnduk Kegiatan ditandatangani oleh ASB Indonesia dan Ditjen PMD.
b. The Master Plan shall be signed by both ASB and Ditjen PMD.
c. Rencana lnduk Kegiatan dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan, dan disampaikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah di wilayah kerja .
c. The Master Plan shall be used as terms of reference to prepare Annual Work Plans, and shall be submitted to the Local Governments in each respective working area.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Introduction; Goals; Objectives; Expected Outputs; Activities; Employees/Experts; Locations and Groups/Beneficiaries; 8) Funding; and 9) Closing.
Target
2
2. Rencana Kegiatan Tahunan
2.
Annual Work Plan
a. ASB shall prepare Annual Work Plans as terms of reference for the implementation of program in each respective working area, containing:
a. ASB menyiapkan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program di masingmasing wilayah kerja, yang memuat: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Pendahuluan; Tujuan; Sasaran; Hasil yang diharapkan; Kegiatan; Tenaga Kerjarrenaga Ahli; Peran serta Pihak Ketiga; Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat; 9) Pembiayaan; 10) Jadwal Pelaksanaan Program dan; 11) Penutup.
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Introduction; Goals; Objectives; Expected Outputs; Activities; Employees/Experts; Third Party's Participation; Locations and Target Groups/Beneficiaries;
9) Funding; of 10) Schedule Implementation and; 11) Closing.
Program
b. Rencana Kegiatan Tahunan dikonsultasikan oleh ASB kepada Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Ditjen PMD.
b. The Annual Plan of Operation shall be consulted by ASB to the Local Government, facilitated by the Diijen PMD.
c. Rencana Kegiatan Tahunan oleh ASB dan ditandatangani Pemerintah Kabupaten/Kota, serta diketahui oleh pemerintah Provinsi dan Ditjen PMD.
c. The Annual Work Plan shall be signed by ASB Indonesia and District I City Governments and acknowledged by provincial governments and Ditjen PMD.
Tahunan d. Rencana Kegiatan dijadikan rujukan bagi ASB dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan di masingmasing wilayah kerja.
d. The Annual Work Plan shall be used as terms of reference for ASB Indonesia and Local Governments in the implementation of activities in the respective working area.
3. Pembiayaan Program
3.
Program Financing
Pembiayaan pelaksanaan program kerjasama ini bersumber dari anggaran ASB yang diperkirakan sebesar 3 juta Euro selama 3 (Tiga) tahun, mencakup:
The financing for the implementation of ASB Indonesia programs is resourced from ASB and estimated at 3 million Euro over 3 (three) years, including:
a. Peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan untuk membangun dan meningkatkan usaha mikro dan kecil diperkirakan sebanyak 20o/o anggaran.
a. Capacity building within rural communities to establish and improve micro and small enterprise activities estimated 20°/o of budget.
3
4.
b. Mendukung
institusi lokal dan pemerintah untuk membangun ketahanan, mengurangi kemiskinan dan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat diperkirakan sebanyak 60°/o anggaran.
b. Support local institutions and government to more effectively build resilience, alleviate poverty and deliver social welfare services to communities estimated 60°/o of budget.
c. Bantuan kemanusiaan diperkirakan sebanyak 20°/o anggaran.
c. Humanitarian assistance estimated
Lokasi Pelaksanaan Program
4. Locations of Program Implementation
a.
Lokasi pelaksanaan program ASB meliputi Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Barat.
a.
The locations of program implementation of ASB shall cover the Provinces of Special Territory of Yogyakarta, Central Java, West Java, and West Sumatra.
b.
Lokasi pelaksanaan program di Kabupaten/Kota dalam masing-masing Provinsi sebagaimana disebut dalam butir 4.a, terdiri dari:
b.
The locations in terms of district/cities for implementation of programs within each particular Province mentioned in point 4.a. shall consist of:
Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta, meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantu I, Sleman, Gunung Kidul dan Kulon Progo.
1) The Province of Special Territory
2)
Provinsi Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Klaten.
2)
Province of Central Java, covering the district of Klaten.
3)
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis.
meliputi
3)
Province of West Java, covering the district of Ciamis.
4)
Provinsi Sumatera Barat, meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4)
Province of West Sumatra, covering the district of the Mentawai islands.
1)
II.
PELAKSANAAN
A. Tingkat Pusat 1.
2.
20°/o of budget.
Kemendagri melalui Ditjen PMD bertanggungjawab dalam mengefektifkan pelaksanaan program kerjasama. Dalam rangka penempatan dan perpanjangan tenaga ahli asing ASB, maka DITJEN PMD bersama dengan
of Yogyakarta, covering the city of Yogyakarta, the districts of Bantul, Sleman, Gunung Kidul and Kulon Progo.
II.
IMPLEMENTATION
A.
Central Level 1.
2.
The MoHA through the Ditjen PMD shall be responsible to make the implementation of the cooperation effective. For the placement and extension of ASB foreign experts, the Ditjen PMD shall jointly with the authorized agency facilitate the processing of necessary 4
instansi berwenang memfasilitasi pengurusan administrasi yang diperlukan.
documents.
3.
DITJEN PMD membantu Pemerintah wilayah kerja dalam Daerah di mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.
3.
The Ditjen PMD assist the Local Government in the respective working areas to optimize the implementation of annual activities.
4.
Dalam pelaksanaan program, Tim Koordinasi Pusat mengadakan pertemuan berkala untuk membahas perkembangan pelaksanaan program.
4.
During the implementation of programs, the Central Coordinating Team shall organize a routine meeting to discuss the progress of program implementation.
B.
Tingkat Provinsi
B.
Provincial Level
1.
Gubernur melalui Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam bertanggungjawab mengefektifkan pelaksanaan program kerjasama dengan ASB di daerahnya.
1.
The Governor through the Community and Rural Empowerment Agency shall be responsible for making the implementation of the cooperation program with ASB effective in his/her region.
2.
Dalam rangka perpanjangan penugasan ahli asing ASB, tenaga Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa menyiapkan dan menyampaikan rekomendasi dan dokumen hasil evaluasi kinerja tenaga ahli tersebut kepada DITJEN PMD.
2.
For the extension of ASB foreign experts' tenure, the Community and Rural Empowerment Agency shall prepare and submit recommendation and documents of such foreign experts General of to the Directorate Community and Rural Empowerment as the Ditjen PMD.
3.
Gubernur melalui Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa membina Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja ASB dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.
3.
The Governor through the Community and Rural Empowerment Agency assist the District/City Government in ASB working area(s) to optimize the implementation of annual activities.
4.
Dalam rangka memfasilitasi program, Pemerintah pelaksanaan Provinsi dapat mernbentuk Tim Koordinasi Provinsi yang terdiri dari unsur instansi terkait.
4.
In order to facilitate program Provincial implementation, the Government may establish a Provincial Coordinating Team consisting of related institutions.
C.
Tingkat Kabupaten/Kota 1.
Bupati/Walikota melalui Badan/Dinas/ Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam bertanggungjawab mengefektifkan pelaksanaan program kerjasama dengan ASB di daerahnya.
C.
District/City Level 1.
The Regent/Mayor through the Community and Rural Empowerment Agency shall be responsible for making the implementation of the cooperation program with ASB effective in his/her region. 5
2.
Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa memfasilitasi tenaga ahli asing dan staf nasional ASB dalam melaksanakan kegiatan tahunan.
2.
The Community and Rural Empowerment Agency shall facilitate ASB foreign experts and national staff in implementing annual activities.
3.
Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama-sama dengan staf lokal ASB memfasilitasi peran serta masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur instansi terkait.
3.
The Community and Rural Empowerment Agency together with ASB local staff shall facilitate community participation in the implementation ASB planned activities.
4.
In order to facilitate program implementation, the DistricUCity shall establish a Governments DistricUCity Coordinating Team, consisting of related institutions.
4.
D.
Peran serta Pihak Ketiga
D.
Third Party Participation
1.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, ASB dapat melibatkan kelompokmasyarakat, Perguruan kelompok Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan yang berbadan hukum dan secara sah terdaftar di KESBANGPOL di Pemerintah Pusat dan Daerah . Bilamana ASB akan melibatkan Badanbadan Khusus PBB atau LSM asing yang telah resmi terdaftar dan beroperasi di Indonesia, harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia.
1. In order to implement its activities, ASB may involve local Indonesia communities, universities, NGOs and foundations officially registered with KESBANGPOL at the Central Government and Local Governments. When ASB works in partnership with UN special agencies or foreign NGOs operating in Indonesia, ASB shall inform the MOHA. Any such international organizations/NGOs must officially be registered with the Government of Indonesia.
2.
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, ASB Indonesia dapat melibatkan badan atau organisasi internasional non pemerintah yang terdaftar secara sah di Pemerintah Republik Indonesia.
2. In order to implement its activities, ASB Indonesia may involve International non-governmental organization legally registered with the Government of the republic of Indonesia.
3.
ASB Indonesia memberitahukan kepada Pemerintah Daerah tentang peran serta pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama.
3. ASB Indonesia shall inform Local Governments of participation of a third party in the implementation of the cooperation activities.
6
Ill. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Ill.
MONITORING AND EVALUATION
A.
A.
MONITORING
PEMANTAUAN
1.
ASB, Ditjen PMD dan Pemerintah Daerah menyepakati program/proyek dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau.
1.
ASB, the Ditjen PMD and the Local shall agree upon Government programs/projects and locations to be monitored.
2.
Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program/proyek ASS paling sedikit sekali dalam setahun pada lokasi program/proyek yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada butir A.1 atas beban biaya ASB yang sesuai dengan prosedur keuangan dan akunting ASB. Tim Koordinasi Pusat dapat melakukan pemantauan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atas be ban biaya APBN.
2.
The Central Coordinating Team shall undertake monitoring of the progress of ASS program/project implementation at least once a year in the agreed upon locations of the program/project as mentioned in point A.1 above at ASS's expense in accordance with ASS's "financial and accounting procedures.
3.
The Central Coordinating Team may undertake incidental monitoring as needed at the expense of the National Budget.
4.
Apabila diperlukan, ASB dapat mengundang perorangan atau lembaga independen untuk melakukan pemantauan.
4.
ASB may invite certain individual(s) or independent institution(s) to undertake monitoring of the program implementation, if necessary.
5.
Tim Koordinasi Pusat yang melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan program/proyek, melaporkan hasil pemantauan kepada Menteri Dalam Negeri, serta Gubernur dan Supati/Walikota di wilayah kerja yang dipantau, dan memberikan umpan balik kepada ASB.
5.
The Central Coordinating Team undertaking the monitoring of program/project implementation progress shall submit a report of the monitoring result to the Minister of Home Affairs, as well as to the Governor and RegenUMayor of the working areas monitored, and shall provide feedback to ASB.
6.
Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan secara berkala dan atau sewaktu-waktu terhadap perkembangan pelaksanaan program ASB atas beban biaya APBD, yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen PMD.
6.
Provincial and/or DistricUCity Governments shall undertake regular and/or incidental monitoring of ASB program implementation progress at the expense of the Local Government Budget, the result of which shall be reported to the Minister of Home Affairs through the Ditjen PMD.
3.
B.
EVALUASI
1.
Kegiatan Evaluasi dapat dilakukan melalui evaluasi lapangan atau forum pertemuan.
B.
EVALUATION
1.
The evaluation activities may be conducted through field evaluation or forum of meeting(s).
••
2.
Kegiatan Evaluasi Lapangan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pusat sebanyak 3 (tiga) kali yang meliputi Evaluasi Persiapan Program, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Evaluasi Akhir Program atas beban biaya ASB yang sesuai dengan prosedur keuangan dan akunting ASB.
2.
The Field Evaluation shall be undertaken by the Central Coordinating Team 3 (three) times covering Program Preparation, Implementation and Closure at the expenses of ASB in accordance with ASS's financial and accounting procedures.
3.
Tim Koordinasi Pusat dapat melakukan kegiatan evaluasi sewaktu-waktu sesuai kebutuhan atas beban APBN .
3.
The Central Coordinating Team may undertake incidental evaluation activities as needed at the expenses of the National Budget.
4.
Apabila diperlukan, ASB dapat mengundang perorangan atau lembaga independen untuk melakukan evaluasi.
4.
ASB may invite certain individual(s) or to independent institution(s) undertake evaluation of the program implementation, if necessary.
5.
Tim Koordinasi Pusat yang melakukan kegiatan evaluasi program melaporkan hasil evaluasi melalui Ditjen PMD kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota di wilayah kerja yang dipantau, dan memberikan umpan balik kepada ASB.
5.
The Central Coordinating Team undertaking the evaluation of the program shall submit a report of the evaluation result through the Ditjen PMD to the Minister of Home Affairs, Governor and Regent/Mayor of the working areas monitored, and shall provide feedback to ASB.
6.
Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan program ASB atas beban biaya APBD, yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen PMD.
6. Provincial and/or District/City Governments shall undertake regular and incidental evaluation of ASB program implementation progress at the expense of the Local Government Budget, the result of which shall be reported to the Minister of Home Affairs through the Ditjen PMD.
IV. PELAPORAN DAN PUBLIKASI
IV. REPORTING AND PUBLICATION
A.
A.
PELAPORAN
REPORTING
1. ASB menyusun dan menyampaikan Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan kepada Ditjen PMD dan Tim Koordinasi Pusat.
1.
ASB shall prepare and submit Sixmonth and Annual Reports to the PMD and the Central Ditjen Coordinating Team.
2. Materi Laporan Enam Bulanan dan Laporan Tahunan memuat: a. Pendahuluan b. Tujuan c. Sasaran d. Keluaran/Hasil yang Dicapai e. Lokasi Pelaksanaan dan Penerima
2.
The Six-month and Annual Reports shall contain: a. Introduction b. Objectives c. Goals d. Outputs e. Location and Beneficiaries/ Target Group
8
..
..:
f. g. h. i. j. k.
Manfaat/Kelompok Sasaran Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Tenaga Kerjaffenaga Ahli yang Digunakan Peran Serta Pihak Ketiga Pembiayaan Permasalahan dan Upaya Pemecahannya Penutup.
f. g.
Implemented Activities Employees/Experts
h. i. j.
Third Parties Participation Financing Problems and Solutions
k.
Closing.
3.
Apabila diperlukan, ASB dapat menyampaikan laporan insidental sesuai kebutuhan kepada Ditjen PMD.
3. ASB may, if necessary, submit an incidental report on a need to basis to the Ditjen PMD.
4.
Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Perkembangan dan/atau Laporan Kinerja pelaksanaan program/ proyek kepada Ditjen PM D.
4. Local Government(s) shall submit Progress Report(s) and/or Performance Report(s) of the implementation of program/ project to the Ditjen PMD.
B.
V.
PUBLIKASI
B.
PUBLICATION
1. ASB melakukan konsultasi dengan Ditjen PMD dalam melakukan publikasi tentang hasil pelaksanaan program kerjasama.
1. ASB shall consult with the Ditjen PMD regarding publications outside the scope of cooperation as stated in the MoU.
2. ASB bersama-sama dengan Ditjen PMD serta Pemerintah Daerah dapat melakukan publikasi bersama tentang hasil pelaksanaan program kerjasama.
2. ASB together with the Ditjen PMD, and the Local Government may publish the results of the cooperation program.
PENUTUP
Arahan Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Arbeiter-SamariterBund Deutschland e. V.
V.
CLOSING
This Program Direction constitues an integral part of the Memorandum of Understanding between the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia and Arbeiter-SamariterBund Deutschland e.V.
9
