BISNIS PROGRAM DAN KEMITRAAN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 1
Latar Belakang Dalam lima tahun mendatang Pemerintah mengupayakan peningkatan kontribusi UMKM dalam perekonomian. Tujuan KUR adalah : • Meningkatkan dan memperluas penyaluran kredit kepada usaha produktif • Meningkatkan kapasitas daya saing UMKM • Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2
1. Tepat Segmen
TEPAT SASARAN 2. Tepat Sektor
3. Tepat Kriteria
MADU
Vs
1. Debitur yang dapat dilayani dengan KUR adalah Pengusaha Mikro dan Kecil dengan kriteria: a. Mikro: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bengunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan (Omset) tahunan paling banyak Rp. 300 juta. b. Kecil: Memiliki kekayaan bersih antara Rp. 50 juta s.d Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bengunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan (Omset) tahunan paling banyak Rp 300 juta s.d Rp 2,5 Milyar. c. Menengah: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta s.d Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bengunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan (Omset) tahunan lebih dari Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 50 Milyar.*)
RACUN
3. Kriteria pengusaha yang dapat diberikan KUR Ritel adalah: a. Memiliki Usaha Produktif b. Lama usaha minimal 6 bulan c. Perizinan yang berlaku
2. Kategori sektor yang dapat dibiayai oleh KUR adalah sektor ekonomi yang tercantum di dalam Permenko No.8 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.
3
Latar Belakang 1.
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2.
Kepres Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
3.
Permenko Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR diubah dengan Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
4.
SE KUR Ritel : S.22-DIR/ADK/08/2015 tanggal 18 Agustus 2015*
5.
Surat Kemenko Perekonomian RI Nomor S-52/D.I.M.EKON/09/2015 tentang Penjelasam Ketentuan Penyaluran KUR RItel
4
Ruang Lingkup Sektor Ekonomi yang dapat dibiayai KUR Ritel sebagai berikut : a. Seluruh usaha di sektor Pertanian (Sektor 1). b. Seluruh usaha di sektor Perikanan (Sektor 2). c. Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (Sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang usaha media rekaman, film, dan video. d. Seluruh usaha di sektor perdagangan (Sektor 7). e. Seluruh usaha di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (Sektor 8). f. Seluruh usaha di sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi (sektor 9). g. Seluruh usaha di sektor real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan (sektor 11) h. Seluruh usaha di sektor jasa pendidikan (sektor 13).
Keterangan : Sesuai ketentuan dalam Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
5
Ketentuan Umum
6
Ketentuan Umum 1.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur di bidang usaha yang produktif dan layak dengan plafond kredit secara total eksposure di atas Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin.
2.
Setiap Debitur hanya dapat menerima KUR Ritel dengan total akumulasi plafond termasuk suplesi atau perpanjangan maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur dari Perbankan yang menyalurkan KUR.
3.
Sumber dana KUR Ritel berasal sepenuhnya dari dana BRI.
7
Ketentuan Umum 4.
Calon debitur KUR Ritel adalah individu/badan usaha yang melakukan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Koperasi, dan Kelompok Usaha berbadan hukum yang memiliki usaha produktif dan layak.
5.
Calon Debitur KUR Ritel diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI).
6.
Putusan pemberian kredit sepenuhnya menjadi wewenang BRI sesuai ketentuan yang berlaku di BRI.
8
Syarat dan Ketentuan Kredit
9
Persyaratan Calon Debitur 1.
Mempunyai usaha produktif dan layak.
2.
Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dari perbankan dan/atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah kecuali Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel, dan dapat sedang menikmati kredit konsumtif seperti Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit serta KUR Ritel dengan kolektibilitas Lancar yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI). Calon debitur yang sedang menerima KUR Ritel diperbolehkan mendapatkan fasilitas tambahan kredit dengan total akumulasi pinjaman sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
3.
a. Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja. b. Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dapat dilakukan bersamaan. 4.
Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, 10
Perijinan/Lagalitas Usaha Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK yaitu sebagai berikut : On Farm 1. Untuk kredit dengan plafond di atas Rp 100 juta, calon debitur wajib memiliki perijinan/legalitas usaha sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pihak/Dinas berwenang didaerah masing-masing. 2. Untuk kredit dengan plafond sampai dengan Rp 100 juta perijinan/legalitas usaha sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pihak/Dinas berwenang didaerah masing-masing dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa yang mencantumkan lama usaha telah berjalan. PERIJINAN/L EGALITAS
SIUP/ SITU
TDP
IUMK
11
Perijinan/Lagalitas Usaha Memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat atau surat ijin usaha lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK yaitu sebagai berikut : Off Farm 1.
Untuk kredit dengan plafond di atas Rp 100 juta, calon debitur wajib memiliki ijin usaha seperti TDP, SIUP, dan SITU.
2.
Untuk kredit dengan plafond sampai dengan Rp 100 juta ijin usaha seperti TDP, SIUP, dan SITU dapat digantikan dengan Surat Keterangan Usaha dari Lurah/Kepala Desa/Dinas Teknis terkait yang mencantumkan lama usaha telah berjalan. PERIJINAN/L EGALITAS
SIUP/ SITU
TDP
IUMK
12
Jangka Waktu Kredit OFF FARM KREDIT MODAL KERJA Maksimal 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi, atau restrukturisasi menjadi maksimal 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal
KREDIT INVESTASI Maksimal 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi, atau restrukturisasi menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal
13
Jangka Waktu Kredit KREDIT MODAL KERJA NO
POLA ANGSURAN
ON FARM
JANGKA WAKTU
KETERANGAN Diberikan untuk 1 (satu) siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 24 bulan, khusus untuk tanaman. Contoh : budidaya tebu dan singkong.
1
Sekali Lunas
1 (satu) siklus budidaya/usaha
2
Bulanan
Maksimal 48 bulan
Penurunan pokok proporsional setiap bulan.
3
Sesuai Siklus Budidaya/Usaha
Maksimal 12 Bulan
Penurunan pokok proporsional setiap siklus budidaya/usaha.
KREDIT INVESTASI Maksimal 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang dalam rangka suplesi, atau restrukturisasi menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal 14
Suku Bunga, Bentuk Kredit, Provisi dan Administrasi Suku Bunga Suku bunga yang dikenakan maksimal sebesar 9 % (sembilan persen) efektif/tahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat/annuitas yang setara. Apabila terdapat perubahan dan pengaturan lebih lanjut perihal suku bunga akan disampaikan dalam surat tersendiri.
Bentuk Kredit a.
Kredit Modal Kerja (KMK) : Maksimum CO menurun
b.
Kredit Investasi : Maksimum CO menurun
Ketentuan KUR bersifat aflopend/menurun dan dilarang balloon payment CO Menurun
Provisi dan Administrasi Biaya administrasi dan biaya provisi tidak dipungut.
CO Tetap CO Menurun
KMK KI
15
16
Suku Bunga KUR Ritel Annuitas setara 9% effektif per tahun
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jangka Waktu (bulan)
Suku Bunga Annuitas
Setara Flat Pertahun (Hanaya digunakan Sebagai Bahasa Pemasaran)
12 18 24 30 36 42 48 54 60
8.88% 8.82% 8.76% 8.70% 8.64% 8.58% 8.53% 8.47% 8.42%
4.88% 4.75% 4.69% 4.65% 4.63% 4.61% 4.59% 4.58% 4.58%
17
Sektor Ekonomi KUR SEKTOR PERTANIAN
18
Sektor Ekonomi KUR SEKTOR PERTANIAN
19
Sektor Ekonomi KUR SEKTOR PERTANIAN
20
Sektor Ekonomi KUR SEKTOR PERIKANAN
21
Sektor Ekonomi KUR SEKTOR PERIKANAN
22
Sektor Ekonomi KUR SEKTOR PERDAGANGAN
23
Sektor Ekonomi KUR SEKTOR PERDAGANGAN
24
Sektor Ekonomi KUR SEKTOR PERDAGANGAN
25
Sektor Ekonomi KUR SEKTOR PERDAGANGAN
26
Perluasan KUR SEKTOR PERDAGANGAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
27
Perluasan KUR SEKTOR PERDAGANGAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
28
Perluasan KUR SEKTOR PERDAGANGAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
29
Perluasan KUR SEKTOR PERDAGANGAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
30
Perluasan KUR SEKTOR PERDAGANGAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
31
Perluasan KUR SEKTOR PERDAGANGAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
32
Perluasan KUR SEKTOR PERDAGANGAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
33
Perluasan KUR SEKTOR PERDAGANGAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
34
Perluasan KUR SEKTOR PERDAGANGAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
35
Perluasan KUR SEKTOR PERDAGANGAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
36
Perluasan KUR SEKTOR PERDAGANGAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
37
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
38
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
39
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
40
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
41
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
42
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
43
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
44
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
45
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
46
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
47
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
48
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
49
Sektor Ekonomi Perluasan KUR SEKTOR JASA PENDIDIKAN
Catatan : Sesuai Permenko Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR
50
KUR Ritel Annuitas
51
