PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 911/0026 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan dan guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
1.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-27.
8.
9.
10.
11.
12
13
14.
15.
16
17.
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
-3-
19. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/018 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
:
Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab : 1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan disiapkan oleh PPTK; 2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 3. melakukan verifikasi SPP; 4. menyiapkan SPM; 5. melaksanakan akuntansi SKPD; 6. menyiapkan laporan keuangan SKPD; 7. melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran.
KETIGA
:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas : 1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan; 4. membantu PPK dalam pengadaan barang/jasa; 5. menandatangani bukti pengeluaran belanja (Bend 22) atas nama Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA; 6. mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah uang muka kerja/panjar diterima; 7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pegguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
KEEMPAT
:
Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- 4-
KELIMA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Semarang Pada tanggal : 5 Januari 2017 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
SRI KUSUMA ASTUTI
Lampiran
: Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang : 911/0026 Tahun 2017 : 5 Januari 2017
Nomor Tanggal
DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 No 1.
Nama Dra. PURWANINGSIH, MM
NIP 19600923 198503 2 006
Jabatan Sekretaris Dinas
2.
ISTININGRUM, SH
19621205 199103 2 003
Kepala Sub Bagian Keuangan
3.
DEDY SETIAWAN, S.STP, M.Si
19801123 199912 1 001
Kepala Sub Bagian Program
Kedudukan Pejabat Penatausahaan Keuangan
Kegiatan
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan
Makanan
dan
2.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah
dan
3.
Kegiatan Penyediaan Perkantoran
4.
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan
Kegiatan Minuman
Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
-24.
5.
6.
M. ZAENAL ARIEF, SE, MM
ISNAINI SULISTYAWATI, SH
Dra. BUDI DAYANTI, M.Si
19610608 199003 1 006
19591221 198203 2 002
19661222 199303 2 004
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.
Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor
4.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
7.
Kegiatan Pemeliharaan Perpustakaan
8.
Kegiatan Peningkatan Prasarana Kantor
9.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Rutin/Berkala
Buku-buku Sarana
dan
Kepala Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan
Kegiatan Advokasi Layanan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum
2.
Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Trafficking Terhadap Anak
Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dan PUG
2.
Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG Provinsi dan Kab/Kota
3.
Kegiatan Peningkatan Ekonomi Perempuan
Produktivitas
-3-
7.
Dra. SRI DEWI INDRAJATI, MM
19670128 198603 2 002
Kepala Seksi Perlindungan Perempuan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4.
Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Lembaga-lembaga Pengambilan Keputusan
5.
Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Implementasi Strategi PUG
6.
Kegiatan Advokasi Pelaksanaan Strategi PUG kepada DPRD
7.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas PSW/G Provinsi Jawa Tengah
8.
Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender
1.
Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi
2.
Kegiatan Peningkatan Layanan Terpadu Korban Kekerasan
3.
Penyelenggaraan Pengawasan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan di Provinsi dan Kab/Kota
4.
Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Trafficking
5.
Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan untuk Perempuan Penderita HIV-AIDS
6.
Kegiatan Pegembangan Sistem Perlindungan untuk Lansia Perempuan
7.
Kegiatan Pengembangan Perlindungan untuk Buruh Perempuan
Sistem Migran
-4-
8.
9.
10.
11.
SITI ASIYAH, SE, MM
YUDIARSI, SE
ENI PUJI RAHAYU, SH, MH
DJOKO BUDI HUTANTYA, SH, MM
19620612 198803 2 012
19611006 198103 2 001
19770127 200312 2 001
19600510 198903 1 016
Kepala Seksi Perlindungan Anak
Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak
Kepala Seksi Keluarga Berencana
Kepala Seksi Advokasi dan KIE
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan
Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Perda Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
2.
Kegiatan Advokasi Pengembangan Sistem Perlindungan Anak
3.
Kegiatan Perlindungan Anak Memerlukan Perlindungan Khusus
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan
yang
Peningkatan Pemahaman tentang Pengarusutamaan Hak Anak pada Seluruh Pengambil Kebijakan Eksekutif, Legislatif, dan Stakeholders
2.
Kegiatan Advokasi Responsif Anak
3.
Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak
4.
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Perempuan dan Anak
5.
Kegiatan Advokasi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Anak
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan
Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant bagi Keluarga Pra KS dan KS I
2.
Kegiatan Peningkatan Komitmen, Partisipasi dan Minat Institusi Masyarakat (IMP) terhadap KB-KS
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan 2.
Penganggaran
Pemenuhan Dasar bagi
Kegiatan Peningkatan Peran Perusahaan dan Masyarakat Program KB Kegiatan Pengembangan Model tentang KB-KS di Jawa Tengah
Serta dalam KIE
-5-
3.
Kegiatan Pengembangan Model KIE bagi Keluarga tentang NAPZA, PMS termasuk HIV/AIDS
12.
Drs. GATUT WIDJI ISMOJO
19620225 198503 1 008
Kepala Seksi Pengendalian Penduduk
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan
Kegiatan Penyusunan Publikasi dan Analisis Kebijakan Program KB-KS di Jawa Tengah
13.
Drs. ANWAR SETYAWARDAYA
19640107 199003 1 009
Kepala Seksi Keluarga Sejahtera
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelola KRR dan PIK KRR
2.
Kegiatan Peningkatan Kualitas Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
3.
Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan
Kegiatan Pengembangan Model Media KIE PUG dan PUHA di Jawa Tengah
2.
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) di Provinsi Jawa Tengah
3.
Kegiatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
Pejabat Pelaksana 1. Teknis Kegiatan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Masyarakat untuk PUG dan PUHA
2.
Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan P2TP2A
3.
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender
4.
Kegiatan Pengembangan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Penguatan Jejaring Kelembagaan Masyarakat dalam KB-KS
14.
15.
Drs. YULI ARSIANTO, MM
DARU KUNCORO, SE, M.Si
19680702 199803 1 004
19640507 198901 1 001
Kepala Seksi Data dan Informasi
Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat
-6-
5.
Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesetaraan KB Mandiri
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
SRI KUSUMA ASTUTI
