BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Provinsi Kalimantan Selatan

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Provinsi Kalimantan Selatan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2015 disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dan tingkat capaian sasaran, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang ditetapkan sejak tahun 2011 - 2015 dengan realisasi kinerja yang dihasilkan hingga akhir tahun 2015. Dalam Laporan Kinerja SKPD ini kami berusaha secara maksimal melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga tujuan kinerja dapat tercapai secara baik dengan mengacu pada : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Nomor 239/IX/6/2003 Tanggal 25 Maret 2003, tentang Pedoman Penyusuan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi SKPD Provinsi Kalimantan Selatan. Atas bantuan dan partisipasi semua pihak kami ucapkan banyak terima kasih. Banjarmasin, 20 Januari 2016 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan

Dra. Hj. HERIYATI,MM Pembina Utama Madya NIP. 19580905 198609 2 001

LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015

i

RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam pembangunan SDM, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak, yakni pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk di Kalimantan Selatan, baik laki-laki maupun perempuan dan pembangunan yang dapat mewujudkan daerah yang layak bagi seluruh anak di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, program kerja BPPPA diarahkan pada upaya mewujudkan kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, program kerja BPPPA , juga didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD 2011-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2015, penetapan kinerja (PK) 2015, dan Renstra BPPPPA Tahun 2011-2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis BPPPA tahun 2015, termasuk capaian pelaksanaan tahun kelima RPJMD 2011-2015, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk melaksanakan keseluruhan program, pada Tahun Anggaran 2011, BPPPA mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.564.846.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.797.596.663 dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 83,19%. Pada tahun 2012, jumlah anggaran mengalami penurunan sebesar 47,0% dibanding tahun 2011 atau menjadi sebesar 2.418.224.000 dan dapat direalisasikan sebesar 2.048.200.770 (84,70%). Pada tahun 2013, jumlah anggaran mengalami peningkatan sebesar 23,3% dibanding tahun 2012 atau mencapai Rp 2.980.585.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2.521.308.171 (84,59%). Selanjutnya pada Pada tahun 2014, jumlah anggaran mengalami peningkatan sebesar 24,6% dibanding tahun 2013 atau mencapai Rp 3.481.000.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 3.142.034.019 (90,26%). Pada tahun 2015 BPPPA mendapat anggaran sebesar Rp. 4.123.500.000 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 18,5% dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.430.957.390 (83,20%). Dari hasil pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rata-rata capaian sebesar 101,5 untuk Tahun Anggaran 2015 dikategorikan Sangat Berhasil. Selanjutnya berdasarkan pengukuran ketiga sasaran strategis yang ditetapkan dapat berhasil dilaksanakan dengan baik yakni dengan capaian kinerja 98,5%. LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015

ii

DAFTAR ISI

Hal KATA PENGANTAR .........................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................

ii

DAFTAR ISI ......................................................................................

iii

DAFTAR TABEL ..............................................................................

iv

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN ..............................................................

1

A.

Latar Belakang ............................................................

1

B. Landasan Hukum........................................................

2

C. Tujuan Penyusunan ....................................................

5

D. Gambaran Umum SKPD..............................................

5

E. Sistematika Penyusunan ............................................

11

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

12

A.

Perencanaan Kinerja ...................................................

12

B. Perjanjian Kinerja .......................................................

22

AKUNTABILITAS KINERJA................................................

26

A.

Capaian atas Indikator Kinerja Utama.........................

27

B. Capaian Sasaran Organisasi........................................

30

C. Akuntabilitas Keuangan...............................................

65

PENUTUP..........................................................................

69

A.

69

Kesimpulan..................................................................

B. Kendala yang dihadapi atas capaian kinerja organisasi ...................................................................

70

C. Komitmen Langkah Perbaikan ke depan......................

70

LAMPIRAN-LAMPIRAN


iii

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia BPPPA Prov. Kalsel.......

9

Tabel 1.2. Jenjang Pendidikan SDM BPPPA.......................

10

Tabel 1.3. SDM BPPPA Berdasarkan Jabatan....................

10

Tabel 2.1. Rencana Kinerja BPPPA Tahun 2015................

21

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

23

Tabel 2.3. Pagu Anggaran Per-program ............................................................. 24 Tabel 3.1. Realisasi Indiktor Kinerja Utama (IKU) dari tahun 2011 s.d 2015 dan Capaian Kinerja terhadap Target 2015.......................................

27

Tabel 3.2. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran I dari tahun 2011 s.d 2015 dan Capaian Kinerja Terhadap Target 2015......................................

32

Tabel 3.3. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II dari tahun 2011 s.d 2015 dan Capaian Kinerja Terhadap Target 2015......................................

42

Tabel 3.4. Bentuk Hasil (outcome) Rintisan KLA di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan...........

45

Tabel 3.5. Kelembagaan P2TP2A di Kalimantan Selatan Menurut Kab./Kota dan SK Berdirinya............

48

Tabel 3.6. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak........................

51

Tabel 3.7. Bentuk Hasil (outcome) pembentukan gugus tugas TPPO Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan............................................................

53

Tabel 3.8. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran III dari tahun 2011 s.d 2015 dan Capaian Kinerja Terhadap Target 2015......................................

54

Tabel 3.9. Bentuk Hasil (outcome) Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.......

56


iv

Daftar Tabel (Lanjutan) Tabel 3.10. Bentuk Hasil (outcome) Gugus Tugas KLA di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan..........

58

Tabel 3.11. SKPD Provinsi yang telah membentuk Focal Point PUG sampai dengan Desember 2015.......

61

Tabel 3.12. Jumlah kebijakan daerah perlindungan perempuan dan anak yang telah dikeluarkan oleh BPPPA Prov. Kalsel...................................

63

Tabel 3.13. Alokasi dan Realisasi Anggaran BPPPA TA. 2015................................................................

65

Tabel 3.14. Realisasi Fisik dan Keuangan BPPPA TA. 2015

66


v

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan (BPPPPA) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPPPA sebagai salah satu instansi penyelenggara pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan diwajibkan untuk menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai sebagai wujud good governance instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi no 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010, Laporan Kinerja SKPD adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis 2011-2015, dan Rencana Kerja tahun 2015, serta sebagai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun yang akan datang dan berbagai kebijakan yang diperlukan. Kinerja BPPPA merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2015 dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2015. Pengukuran kinerja BPPPA ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan dan bertanggung


1

jawab bagi setiap pemangku kepentingan di lingkungan instansi BPPPA. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja SKPD ini didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis BPPPA Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Landasan Hukum 1)

Undang-Undang Dasar 1945;

2)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW;

4)

Undang-Undang Nomor3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

5)

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

6)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika;

7)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;

8)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial

9)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182;

10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 11) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 13) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 15) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 16) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;


2

18) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025; 19) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 20) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 21) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 22) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemidanaan terhadap pornografi anak; 23) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi; 24) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL); 25) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak; 26) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara; 27) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 28) PP No. 8 Th. 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 29) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 30) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 31) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 32) PP No.8 Th. 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


3

33) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 34) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploatasi Seksual Komersial Anak; 35) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking; 36) Keputusan Presiden Nomor59 Tahun 2002 tentang Pekerjaan Terburuk Anak; 37) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 38) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, 39) Inpres No. 5 Th. 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 40) Peraturan Menteri Dalam Negari No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah; 41) Permendagri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan PP No.8 Th. 2008 42) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 43) Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 44) Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 45) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 46) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 096 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.


4

C. Tujuan Penyusunan 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 2) Sebagai

upaya

perbaikan

berkesinambungan

bagi

instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. D. Gambaran Umum SKPD 1. Tugas dan Wewenang Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 096 tahun 2012 Pasal 2, BPPPA Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan Daerah diBidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara rinci tugas BPPPA Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pemberdayaaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan

oleh

Gubernur

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; 2) Merumuskan

dan

menetapkan

kebijakan

operasional,

memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan

dan

pelaksanaan

fasilitasi

program

pengarusutamaan gender; 4) Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi program perlindungan perempuan dan anak; 5) Merumuskan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi program peningkatan tumbuh kembang anak;


5

6) Mengendalikan pengelolaan kesekretariatan; dan 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, BPPPA Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1) Perumusan

kebijakan

teknis

di

Perempuan dan Perlindungan Anak yang

ditetapkan

oleh

Bidang

Pemberdayaan

sesuai dengan kebijakan

Gubernur

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; 2) Fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi pengarusutamaan gender; 4) Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesejahteraan,perlindungan perempuan dan anak; 5) Perumusan kebijakan operasional, pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan 6) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan 2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi dan tata kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris c. Kepala Bidang Pangarustamaan Gender d. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak e. Kepala Bidang Tumbuh Kembang


6

Selanjutnya Sekretaris membawahi Sub Bagian dan Kepala Bidang membawahi para sub-sub Bidang adalah sebagai berikut: a. Sekretaris 1) Sub Bagian Program 2) Sub Bagian Keuangan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender 1) Sub Bidang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 2) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan c. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak 1) Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data 2) Sub Bidang Perlindungan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak d. Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak 1) Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak 2) Sub Bidang Partisipasi Anak e. Kelompok Jabatan Fungsional 1) Sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang

keahlian. 2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh senior ditunjuk Gubernur dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 3) Jumlah dan jenis jabatan ditentukan berdasarkan keperluan dan beban kerja. 4) Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


7

Bagan 1.1. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KEPALA

Kelompok Jabatan Fungsional

`

SEKRETARIAT

Sub.Bagian Program

Sub. Bagian Keuangan

Sub. Bag.Umum & Kepegawaian

Bidang Perlindungan Perempuan dan anak

Bidang Pengarusutamaan Gender

Bidang Tumbuh Kembang Anak

Sub Bidang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Sub Bidang Penemnuhan Hak Anak

Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data

Sub Bidang Partisipasi Anak

Sub Bidang Perlindungan dan Tindak kekerasan Perempuan dan Anak

Sub Bidang pemberdayaan perempuan

3. Sumber Daya Manusia. Sumberdaya Manusia BPPPA Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 25 orang yang disebar pada sekretariat dan 3 bidang sebagai berikut :


8

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia BPPPA Prov. Kalsel No.

Gol/ Ruang

SET.

PUG

TKA

PPA

Jumlah

1.

IV/d

1

0

0

0

1

2.

IV/c

0

0

0

0

0

3.

IV/b

1

1

1

1

4

4.

IV/a

1

1

1

0

3

Jumlah

3

2

2

1

8

5.

III/d

1

0

1

3

5

6.

III/c

1

0

0

0

1

7.

III/b

5

1

1

0

7

8.

III/a

1

1

1

0

3

Jumlah

8

2

3

3

16

9.

II/d

0

0

0

1

1

10.

II/c

0

0

0

0

0

11.

II/b

0

0

0

0

0

12.

II/a

0

0

0

0

0

Jumlah Jumlah

Struktur

0

0

0

1

1

11

4

5

5

25

daya

manusia

Badan

pendidikan

sumber

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana (S1), Lebih lanjut dapat dilihat

pada

Tabel 1.2. sebagai berikut :


9

Tabel 1.2. Jenjang Pendidikan SDM BPPPA No

Jenjang Pendidikan

Jumlah(orang)

1.

SLTP ke bawah

0

2.

SLTA

2

3.

Diploma

0

4.

Sarjana

14

5.

Master/Pasca Sarjana

8

6.

Doktor/S3

1

Jumlah

25

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPPA dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dibantu sekretaris serta 3 orang Kepala Bidang yang masing-masing dibantu oleh 2 orang Kepala Sub Bidang dan 1 orang sekretaris yang dibantu oleh 3 orang Kepala sub Bagian. Skala jabatan Kepala BPPPA adalah eselon IIa,

Kepala

Bidang dan Sekretaris adalah eselon IIIa serta Kasubid dan Kasubag adalah eselon IVa. Masing-masing Kasubag dan Kasubid dibantu oleh tenaga pelaksana Tahun 2015 dengan sebaran sebagai berikut: Tabel 1.3. SDM BPPPA Berdasarkan Jabatan No.

Sekretariat/ Bidang

Kabid

Subag/ Subid

Tenaga Pelaksana

Jumlah

1

Sekretariat

1

3

6

10

2

Bidang PUG

1

2

1

4

3

Bidang TKA

1

2

2

5

4

Bidang PPA

1

2

2

5

Jumlah

3

9

12

24


10

E.

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPPA tahun 2014 ini menjelaskan

pencapaian kinerja BPPPA selama tahun 2014. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Hasil capaian kinerja terhadap rencana kinerja dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan ini sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPPA tahun 2014 adalah: BAB I.

PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas dan wewenang, struktur organisasi, landasan hukum, dan sistematika penyajian

BAB II.

PERENCANAAN KINERJA Memuat Uraian ringkasan/iktisar perjanjian kinerja tahun 2015

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA Uraian

capaian

kinerja

organisasi

untuk

setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasir pengukuran kinerja organisasi dan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja, BAB IV.

PENUTUP Uraian kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja


11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja 1. Rencana Strategis Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011-2015 ada 4 fokus prioritas program pembangunan Untuk Mewujudkan Misi Kedua Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program-program sebagai berikut : a. Peningkatan Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas Anak dan Perempuan. b. Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak. c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. d. Peningkatan

Peran

Serta

dan

Kesetaraan

gender

dalam

pembangunan. Guna

mewujudkan

urusan

pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) No. 188.47/23/BPPPA/2012

Tanggal 8 Agustus 2012

tentang Pengesahan Rencana Strategis BPPPA Prov.Kalsel tahun 20112015. a. Visi Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi (BPPPA) Kalimantan Selatan dirumuskan berdasarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan dan tugas fungsinya. Pernyataan visi BPPPA Provinsi Kalimantan Selatan adalah:


12

“Mewujudkan Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Anak “. Adapun makna visi tersebut adalah sebagai berikut: 1) Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampunyai akses, kesempatan, berpartisipasi, dan kontrol dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 2) Kesejahteraan Anak adalah tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social b. Misi Visi

BPPPA

Prov.

Kalsel

instrumental dalam melaksanakan

dijabarkan

menjadi

nilai-nilai

agenda pemerintahan daerah di

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berupa Misi sebagai berikut: 1) Meningkatkan

Peran

Perempuan

dalam

Berbagai

Bidang

Pembangunan. 2) Meningkatkan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Lansia. 3) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak. c. Tujuan dan Sasaran Rumusan tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Perencanaan Strategis BPPPA Prov. Kalsel Tahun 2011-2015 adalah:


13

1) Meningkatkan

Peran

Perempuan

dalam

Berbagai

Bidang

Pembangunan dengan Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pemantauan

dan

evaluasi

kebijakan

program

pembangunan yang responsif gender. 2) Meningkatkan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Lansia dengan meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pemenuhan hak-hak anak dalam tumbuh kembang anak dan meningkatkan penguatan kelembagaan dan koordinasi antara

instansi

terkait

dalam

penanggulangan

kekerasan

perempuan dan anak. 3) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak dengan membina LSM dan ormas serta membentuk kelembagaan pemerhati perempuan dan anak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sasaran yang akan dicapai adalah: 1) Meningkatnya

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan yang responsif gender: 2) Meningkatnya

perlindungan

perempuan

dan

anak

serta

meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dalam tumbuh kembang anak: 3) Terwujudnya

Kelembagaan

dan

peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan PUG dan PUHA d. Arah Kebijakan dan Strategi. Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan tersebut melalui Strategi dan arah kebijakan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :


14

Misi Pertama: Meningkatkan Peran Perempuan dalam Berbagai Bidang Pembangunan Strategi: Strategi untuk mencapai misi pertama tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Mengembangkan penerapan Anggaran responsef gender (ARG) 2) Mengembangkan SDM sebagai fasilitator PPRG di setiap SKPD Prov.Kalsel. 3) Mengembangkan SDM sebagai fasilitator PPRG di kab/Kota. 4) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. 5) Mendorong tingkat pendapatan ekonomi dan layanan kesehatan dalam mempertinggi kualitas hidup perempuan. 6) Mengembangkan data terpilah gender Provinsi Kalimantan Selatan. Arah kebijakan: Arah kebijakan untuk mencapai misi pertama tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Membentuk

Pokja

PUG

dan

focal

Point

PUG

SKPD

dalam

mengembangkan penerapan Anggaran responsef gender (ARG). 2) Melaksanakan Sosialisasi/ workshop peningkatan SDM sebagai fasilitator PPRG di setiap SKPD Prov.Kalsel. 3) Melaksanakan Sosialisasi/workshop Meningkatkan SDM sebagai fasilitator PPRG di kab/Kota. 4) Melaksanakan Sosialisasi Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. 5) Melaksanakan

Bintek

Peningkatan

pendapatan

ekonomi

dan

layanan kesehatan dalam mempertinggi kualitas hidup perempuan. 6) Menyusun data terpilah gender Provinsi Kalimantan Selatan.


15

Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Lansia Strategi: Strategi untuk mencapai misi kedua tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Mengembangkan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum. 2) Mengembangkan Gugus tugas anak berhadapan dengan hukum yang terbentuk di setiap kab/ kota. 3) Mengembangkan P2TP2A yang terbentuk di Kab/Kota dalam memberikan fasilitasi / Advokasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4) Mengembangkan Kab/Kota yang membentuk gugus tugas TPPO. Arah kebijakan: Arah kebijakan untuk mencapai misi kedua tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Membentuk Gugus tugas anak berhadapan dengan hukum di setiap kab/ kota. 2) Melaksanakan Bintek SDM P2TP2A yang terbentuk di Kab/Kota dalam memberikan fasilitasi / Advokasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3) Melaksanakan Bintek peningkatan Kab/Kota yang membentuk gugus tugas TPPO. Misi Ketiga : Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak Strategi :


16

Strategi untuk mencapai misi ketiga tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Mengembangkan Kab/Kota membentuk Pokja PUG. 2) Mengembangkan Kab/Kota Membentuk Pokja PUHA. 3) Mengembangkan SKPD Provinsi Kalimantan yang telah membentuk Focal Point. 4) Mengembangkan LSM atau ormas serta PSG/PSW di Kalimantan selatan terbina kerjasama. Arah kebijakan: Arah kebijakan untuk mencapai misi kedua tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Melaksanakan Sosialisasi dan Bintek SDM Pokja PUG Kab/Kota. 2) Melaksanakan Sosialisasi Kab/Kota Membentuk Pokja PUHA. 3) Melaksanakan Sosialisasi dan bintek Meningkatkan SDM

SKPD

Provinsi Kalimantan yang telah terbentuk Focal Point. 4) Melaksanakan Sosialisasi LSM atau ormas serta PSG/PSW di Kalimantan selatan terbina kerjasama. f. Program dan kegiatan Selaras dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

dalam

pemberdayaan

Rencana

Perempuan

dan

Strategis

(Renstra)

Perlindungan

Anak

Badan (BPPPA)

Provinsi Kalsel Tahun 2011-2015, BPPPA melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana APBD pada tahun 2015 sebagai berikut: 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan a. Sosialisasi/Workshop Anggaran Responsif Gender/PUG;


17

b. Temu Forum Anak Provinsi; c. Pembinaan PPRG di Daerah; d. Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) PUG; e. Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak; f. Evaluasi Capaian Indikator Kota Layak Anak; g. Seleksi Forum Anak ke Tk. Nasional; h. Sosialisasi Anak Bersih Pornografi; i. Sinergitas Program dan Kegiatan Kab/Kota, Provinsi dan Kementerian PP dan PA; j. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan KLA; 2) Program

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender &

Anak Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A); b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; c. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak; d. Rapat Koordinasi Teknis Badan PP dan PA se Kalsel; e. Sistem Informasi Web BPPPA di Hosting Kalsel.go.id

3) Program Peningkatan Perempuan Kegiatan-kegiatan

Kualitas untuk

Hidup

dan

melaksanakan

Perlindungan Program

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan: a. Pembinaan dan Evaluasi P2W-KSS dan GSI; b. Bimbingan Tekhnis Model Desa Prima; c. Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak;


18

d. Pengembangan Usaha Rumahan; 4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan-kegiatan peningkatan

peran

untuk serta

dan

melaksanakan kesetaraan

Program gender

dalam

pembangunan adalah sebagai berikut: a. Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun keluarga sejahtera; b. Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan; c. Pelaksanaan Sosialisasi yang Berkaitan Dengan Kesetaraan Gender PP dan PA; d. Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender. 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran: a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik; c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor; f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; g. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Kantor; h. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan; i. Penyediaan Makanan dan minuman; j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; k. Rapat Koordinasi Dalam Daerah; l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;


19

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan-kegiatan

untuk

melaksanakan

Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer; 7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan utama untuk melaksanakan

Program Peningkatan

Disiplin aparatur adalah penyediaan pakaian kerja lapangan. 8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan utama untuk melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah. Kursus ,Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kinerja SKPD bagi aparatur BPPPA. 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan utama untuk melaksanakan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Rencana Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahun (RKT) BPPPA 2015 yang disusun berdasarkan

renstra

BPPPA

2011-2015

adalah

sebagaimana

diperlihatkan pada Tabel 2.1.


20

Tabel 2.1. Rencana Kinerja BPPPA Tahun 2015 No. (1) 1

Tujuan

Sasaran Strategis

(2)

Indikator Kinerja

(3)

Meningkatkan Peran Meningkatnya Perempuan dalam perencanaan, Berbagai Bidang penganggaran, Pembangunan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan yang responsif gender

(4) Persentase SKPD Provinsi yang menerapkan PPRG/ (ARG)

2

Jumlah Ketersediaan fasilitator PPRG di SKPD Prov.Kalsel

20 orang

3

Jumlah ketersediaan fasilitator PPRG di Kab/Kota

20 orang

Persentase keterwakilan perempuan di parlemen dan jabatan publik 5 78Jumlah kelompok usaha perempuan yang diberikan pembinaan manajemen usaha pendapatan

Meningkatkan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak serta Lansia.

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak-hak anak dalam tumbuh kembang anak


(5)

1

4

2

Target

50%

10 %

78 Klpk

6

Jumlah data sektor 14 sektor terpilah gender Provinsi Kalimantan Selatan

1

Persentase penurunan anak yang berhadapan dengan hukum

10%

2

Jumlah Kab/Kota yang membentuk rintisan Kab/Kota Layak Anak

3 Kab/Kota

21

Tabel 2.1. (Lanjutan) (1)

3

(2)

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak.

(3)

Terujudnya Kelembagaan dan peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Pemenuhan Hak Anak

(4)

(5)

3

Jumlah P2TP2A 13 yang terbentuk di Kab/Kota Kab/Kota dalam memberikan fasilitasi/ Advokasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

4

Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

100%

5

Jumlah Kab/Kota yang membentuk Gugus Tugas TPPO

2 Kab/Kota

1

Jumlah Kab/Kota membentuk Pokja PUG

13 Kab/Kota

2

Jumlah Kab/Kota membentuk Gugus Tugas KLA

13 Kab/Kota

3

Jumlah SKPD 10 SKPD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah membentuk Focal Point PUG

B. Perjanjian Kinerja 1. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pada tahun 2015, BPPPA telah menetapkan tiga sasaran strategis.

dengan lima Indikator Kinerja Utama

(IKU) disamping

indikator kinerja lainnya yang harus dicapai dalam setiap pencapaian sasaran.

IKU beserta cara pengukurannya pada masing-masing

sasaran serta penanggung-jawabnya diperlihatkan pada Tabel 2.1 berikut ini.


22

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis

No 1.

2.

3.

Indikator Kinerja Utama

Cara Perhitungan Indikator

Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan yang responsif gender

1. Persentase penerapan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG)

Persentasi SKPD Provinsi melaksanakan PPRG/ARG = Jml SKPD Prov. Penerapan PPRG dibagi Jml SKPD Prov. dikali 100

2. Persentase Kab/Kota yg difasilitasi PPRG

Persentase Kab/Kota melaksanakan PPRG/ARG = Jml Kab/Kota Yg difasilitasi PPRG dibagi Jml kab/Kota dikali 100

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, meningkatkan pemenuhan hak-hak anak dalam tumbuh kembang anak

1. Persentase kab/kota yang membentuk rintisan kab/kota layak anak (KLA) dalam upaya pemenuhan hakhak anak

Mewujudkan Kelembagaan dan peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan PUHA

3. Persentase Peningkatan lembaga perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan

2. Persentase pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Persentase kab/kota Yg membentuk rintisan kab/kota KLA= Jml Kab/Kota Yg difasilitasi KLA dibagi Jml Kab/Kota Prov. Kalsel dikali 100 Persentase pelayanan tindak kekerasan Jml kasus tindak kekerasan yang ditangani dibagi Jml pengaduan tindak kekerasan dikali 100

PENANG GUNG JAWAB Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Tumbuh Kembang Anak

Bidang Perlindung an Perempuan dan Anak

1. Persentase P2TP2A Kab/Kota Yang Terbentuk = P2TP2A Kab/Kota Terbentuk dibagi Kab/Kota Prov. Kalsel dikali 100 2. Persentase Gugus Tugas TPPO yang terbentuk = Gugus Tugas TPPO Kab/Kota dibagi Kab/Kota Prov. Kalsel dikali 100

Sumber : Renstra BPPPA Prov. Kalsel Tahun 2015 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 20112015, terlebih

Sebelum melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2015 dahulu

ditetapkan

perjanjian

kinerja

antara

Gubernur

Kalimantan Selatan sebagai pemberi tugas dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) sebagai


23

penerima

tugas,

sebagai

bentuk

komitmen

dalam

pelaksanaan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator yang yang telah ditetapkan dalam Renstra sesuai dengan rencana kinerja tahun 2015.

Perjanjian kinerja antara

Gubernur Kalimantan Selatan dengan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan

dan

Perlindungan

Anak

(BPPPA)

disajikan

dalam

Lampiran 1. 2. Rencana Anggaran Alokasi anggaran BPPPA tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam

perjanjian

kinerja

(sebelum

APBD-Perubahan)

sebesar

Rp 3.994.000.000,-- dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 9

(sembilan) program dengan besaran nominal masing-masing

program sebagaimana diperlihatkan Tabel 2.3 berikut. Tabel 2.3. Pagu Anggaran Per-program No. Program (1) (2) 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. 6.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


Rp

Anggaran (3) 829.810.000,-

Keterangan (4) APBD

Rp

249.200.000,-

APBD

Rp

3.000.000,-

APBD

Rp

80.000.000,-

APBD

Rp

20.000.000,-

APBD

Rp 1.060.580.000,-

APBD

24

Tabel 2.3 (Lanjutan) (1) (2) 7. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 8. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 9. Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Jumlah Anggaran


Rp

(3) 572.940.000,-

(4) APBD

Rp

806.710.000,-

APBD

Rp

371.760.000,-

APBD

Rp 3.994.000.000,-

25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan. BPPPA selaku pelaksana sebagian kebijakan Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Aministrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja BPPPA diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian

Kinerja

Sasaran

yang

diperoleh

dengan

cara

membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan

tugas

pokok

dan


fungsi

BPPPA.

Untuk

mempermudah

26

interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : 1.

> 100%

= Sangat Berhasil

2. > 90 – 100%

= Berhasil

3. > 80 – 90%

= Cukup berhasil

4.

= Kurang

≤ 80%

A. Capaian atas Indikator Kinerja Utama BPPPA menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih IKU yang dominan. IKU dominan tersebut dinilai signifikan bagi BPPPA dalam mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran strategis secara langsung. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis juga meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Capaian atas IKU BPPPA yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini: Tabel 3.1. Realisasi Indiktor Kinerja Utama (IKU) dari tahun 2011 s.d 2015

dan Capaian Kinerja terhadap Target 2015 No 1

1

2

3

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 Persentase SKPD Provinsi yang menerapkan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender (PPRG) Persentase Kab/Kota yg difasilitasi PPRG/ARG Persentase kab/kota yang membentuk rintisan kab/kota layak anak (KLA) dalam upaya pemenuhan hakhak anak

Satuan

Realisasi 2012 2013 2014 5 6 7 15 20 40

%

2011 4 10

%

0

25

50

75

100

100

100

%

25

50

75

100

100

100

100

3


2015 8 54

Target % Capaian 2015 2015 9 10 50 108

27

Tabel 3.1. (Lanjutan) 1 4

2 Persentase pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

3 %

4 100

5 100

6 100

7 100

8 100

5

Persentase Peningkatan lembaga perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan

%

7

35

45

100

100

9 100

100

Rata-rata capaian

10 100

100

101,5

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian IKU adalah sebesar 101,5 % yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Berhasil”. Hasil pengukuran realisasi kinerja dari tahun 2011 s.d 2015 dan capaian kinerja terhadap target 2015 masing-masing indikator IKU dijelaskan secara ringkas sebagai berikut 1. Indikator persentase SKPD yang menerapkan penyusunan perencanaan dan penganggaran

yang responsif gender (PPRG),

tahun

2015 dari 46 SKPD yang didampingi dalam penyusunan PPRG terealisir sebanyak 54%, lebih besar dari target sebanyak 50% dengan capaian kinerja 108%. Realisasi kinerja tahun 2015 ini lebih besar dibandingkan realisasi kinerja tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011. 2. Indikator persentase Kab/Kota yg difasilitasi PPRG/ARG)

tahun

2015 terealisir sebanyak 100% (13 kabupaten/kota) sama dengan yang ditargetkan dalam tahun 2015 ini yaitu sebanyak 100%, dengan capaian kinerja 100,0. Realisasi kinerja tahun 2015 ini lebih besar dibandingkan realisasi kinerja tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011.

Pembinaan yang diberikan berupa sosialisasi, bintek,


28

pelatihan dan workshop PPRG. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai tahun 2015 seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan,

khususnya

pada

SKPD

Penggerak

(Bappeda,

Badan

Keuangan, Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Perempuan) telah memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan PPRG. 3. Indikator persentase kab/kota yang membentuk rintisan kab/kota layak anak (KLA) dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, tahun 2014 telah dari

target

sampai

terealisir sebanyak 100% (13 Kabupaten/Kota)

sebanyak

100%.

Pada

tahun

2015,

BPPPA

melaksanakan sosialisasi untuk lebih memantapkan rintisan KLA di Kota Banjarbaru, Kab. HSS dan Kab. Barito Kuala dengan capaian kinerja 100%. 4. Indikator persentase pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, tahun 2015 terealisir sebesar 100%, artinya jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sama dengan yang dilaporkan. Persentase layanan sebesar 100% ini sama dengan target yang ditetapkan, dengan demikian capaian kinerja indikator ini 100%.

Realisasi kinerja tahun 2015 ini tetap atau sama dengan

realisasi kinerja tahun 2014, 2013, 2012, dan 2011. Dalam mengukur capaian perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan ini dilakukan melalui evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Berdasarkan Peraturan Menteri PP-PA No. 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, jenis layanan yang diberikan kepada korban kekerasan adalah: a) Penanganan pengaduan/ laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. b) Pelayanan

kesehatan

bagi

perempuan

dan

anak

korban

kekerasan. LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015

29

c) Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. d) Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. e) Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 5. Indikator

persentase peningkatan lembaga perlindungan terhadap

perempuan dan anak dari tindak kekerasan,

sampai tahun 2014

telah terealisir sebanyak 100% (1 Provinsi dan 13 Kabupaten/Kota) dari target sebesar 100%.

Dengan demikian sampai tahun 2014

telah terbentuk sebanyak 14

lembaga perlindungan terhadap

perempuan dan anak dari tindak kekerasan berupa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat provinsi dan 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2015 ke-13 P2TP2A ditargetkan memperoleh pembinaan dari BPPPA dan dapat direalisir sebesar 100%.

Pembinaan yang dilakukan

berupa peningkatan kapasitas pengelola lembaga perlindungan. B. Capaian Sasaran Organisasi Pengukuran capaian kinerja tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan BPPPA. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2015 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Tapkin tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor

29

Tahun

2010,

yang

menitikberatkan

pada

pengukuran pencapaian sasaran strategis. Hingga akhir tahun 2015, yang merupakan tahun ke lima atau tahun terakhir dari pencapaian rencana strategis, BPPPA telah melaksanakan

seluruh

program

dan

kegiatan

yang

menjadi

tanggungjawabnya.


30

Untuk mengukur sejauhmana pencapaian tujuan sebagaimana yang telah dituangkan dalam rencana strategis BPPPA 2011 - 2015 telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran, yaitu sasaran kesatu adalah “Meningkatnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program pembangunan yang responsif gender”; sasaran kedua adalah “Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak,

meningkatnya

pemenuhan

hak-hak

anak

dalam

tumbuh

kembang anak”; dan sasaran ketiga adalah “Terwujudnya Kelembagaan dan peningkatan Lembaga PUG dan PHA”. Selanjutnya

evaluasi

dan

analisis

capaian

kinerja

BPPPA

sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan pada hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran sebagaimana terdapat dalam perjanjian kinerja.

Hasil pengukuran, evaluasi dan analisis

capaian kinerja masing-masing sasaran dijelaskan sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan kebijakan

program

evaluasi

pembangunan

yang

responsif gender Keberhasilan pencapaian sasaran I ini diukur melalui pencapaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kegiatan yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja ahun 2015. Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran I beserta target dan realisasi diuraikan dalam Tabel 3.2. berikut


31

Tabel 3.2. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran I dari tahun 2011 s.d 2015 dan Capaian Kinerja Terhadap Target 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

Target

1 1

2 Persentase SKPD Provinsi yang menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG)

3 %

2

Jumlah Ketersediaan fasilitator PPRG di SKPD Prov.Kalsel

Orang

0

15

17

20

20

20

100

3

Jumlah ketersediaan fasilitator PPRG di Kab/Kota

Orang

0

0

26

26

26

26

100

4

Persentase keterwakilan perempuan di parlemen

%

11,0

11,0

16,4

10

164

5

Jumlah kelompok usaha perempuan yang diberikan pembinaan manajemen usaha pendapatan

Klpk

8

78

78

78

100

6

Jumlah data sektor terpilah gender Provinsi Kasel

sektor

15

15

100

2011 2012 2013 2014 2015 2015 4 5 6 7 8 9 10 15 20 40 54 50

12

12

11,0 14,5

78

13

78

15

Rata-rata capaian

% Capaian 2015 10 108

112

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa rata-rata capaian indikator sasaran I adalah sebesar 112 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil. Hasil pengukuran realisasi indikator kinerja dari tahun 2011 s.d 2015 dan

capaian kinerja terhadap target 2015

masing-masing indikator secara detil dijelaskan sebagai berikut


32

a. Persentase SKPD Provinsi yang menerapkan Gender (ARG) Instruksi

Presiden

(Inpres)

No.

9

Anggaran Responsif

tahun

2000

tentang

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menjadi

bagian

komponen

tersendiri

masyarakat

dalam

dalam

rangka

pelibatan

pembangunan

yang

seluruh dilakukan

didaerah. Inpres ditindaklanjuti dengan Kemendagri No. 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang telah direvisi sebanyak dua kali dengan terbitnya Permendagri No.15 Tahun 2008 dan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Berdasarkan

Permendagri

No.

67

tahun

2011

tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Umum di Daerah Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD, (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana ayat 1 dilakukan melalui analisis gender. memenuhi

ketentuan

melaksanakan

ini,

pembinaan

BPPPA berupa

sejak

tahun

pendampingan,

2011

Untuk telah

sosialisasi,

workshop tentang PPRG/ARG. Dari jumlah SKPD Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 46 SKPD, persentase SKPD Provinsi yang menerapkan

Anggaran

Responsif Gender (ARG) dari tahun 2011 - 2015 secara berturutturut adalah sebesar 10%, 15%, 20%, 40% dan 54%.

Jika

dibandingkan dengan target dari tahun 2011 - 2015, sebagaimana tercantum dalam renstra sebesar 10%, 15%, 20%, 40% dan 50% maka dapat diperoleh capaian kinerja dari tahun 2011 - 2014 masing-masing sebesar 100% sedangkan di tahun 2015 diperoleh capaian kinerja sebesar 108%. LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015

33

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan dan kendala dalam penerapan ARG di SKPD Provinsi antara lain adalah sebagai berikut: 1) keterbatasan aparatur perencana pada SKPD Provinsi yang memahami

tentang

Perencanaan

dan

Penganggaran

yang

Responsef Gender (PPRG); 2) masih

adanya

kesalahan

persepsi

aparatur

SKPD

dalam

memahami ARG; 3) peran dan fungsi Pokja PUG, Focal point PUG SKPD belum optimal. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) pendampingan penyusunan GAP, GBS dan TOR (Term of Reference) yang responsif gender ke SKPD Provinsi; 2) sosialisasi, workshop tentang PPRG bagi SDM perencana; 3) pertemuan/rapat pokja PUG, SKPD penggerak PPRG dan peningkatan kapasitas SDM SKPD Penggerak PPRG. b. Jumlah Ketersediaan fasilitator PPRG di SKPD Prov.Kalsel Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan PPRG di SKPD, perlu tersedia fasilitator PPRG yang andal di masing-masing SKPD. Hal ini sangat penting untuk memfasilitasi para pelaksana kegiatan SKPD dalam merencanakan pembangunan dan pelaksanaan PPRG yang merupakan satu kesatuan dengan proses perencanaan yang selama ini sudah dilakukan dibeberapa SKPD Provinsi Kalimantan Selatan. Para fasilitator tersebut dalam proses pelaksanaan PPRG ini dibekali dengan 2 (dua) instrumen yaitu Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai alat analisis perencanaan dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai acuan dalam merencanakan sebuah program dan kegiatan dalam mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender. LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015

34

Dari jumlah SKPD Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 46 SKPD diperlukan minimal sebanyak 46 fasilitator PPRG, atau 1 orang

di

setiap

SKPD.

Fasilitator

ini

diharapkan

dapat

mempromosikan dan mendampingi para pelaksana di setiap SKPD dalam menganalisis program dan kegiatan yang responsif gender dengan

menggunakan

GAP

(Gender

Analysis

Pathway)

menyusun dokumen GBS (Gender Budget Statement).

dan

Untuk

menyiapkan fasilitator PPRG yang handal dan mampu menjadi fasilitator

BPPPA telah melaksanakan berbagai kegitan seperti

Sosialisasi, Workshop, TOT Calon fasilitator dan TOT Fasilitator PPRG dari tahun 2012 - 2015. Sejak tahun 2012 sampai 2015,

BPPPA telah melaksanakan

serangkaian workshop, bimbingan teknis dan pelatihan calon fasilitator PPRG dan telah menghasilkan sebanyak 20 orang fasilitator PPRG berasal dari beberapa SKPD di lingkungan Pemprov. Kalsel.

Realisasi ini sama dengan target yang telah ditetapkan

dalam renstra dan Renja 2015 dengan capaian sebesar 100%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan dan kendala dalam menyediakan fasilitator yang PPRG yang handal di SKPD Provinsi antara lain adalah sebagai berikut: 1) kurangnya

minat

dari

aparatur

di

SKPD

Provinsi

untuk

mempelajari gender dan PPRG secara lebih jauh; 2) belum optimalnya peran focal point PUG SKPD, selain itu belum semua SKPD membentuk focal point PUG; 3) belum adanya penugasan/penetapan sebagai fasilitator oleh pimpinan. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) pelatihan bagi calon fasilitator dan fasilitator PPRG; 2) pembinaan PPRG di SKPD;


35

3) membuat surat perihal pembentukan focal point PUG bagi SKPD yang belum membentuk. c. Jumlah ketersediaan fasilitator PPRG di Kab/Kota Sama halnya di tingkat Provinsi,

sejak tahun 2013 BPPPA

telah melaksanakan serangkaian workshop, bimbingan teknis dan pelatihan calon fasilitator PPRG

dari Kabupaten/Kota di Provinsi

Kalimantan Selatan khususnya bersal dari SKPD penggerak PPRG (BEPPEDA, BPP&KB, Inspektorat, dan Badan Keuangan). Dari

target

Kabupaten/Kota

26 dapat

orang

fasilitator

direalisasikan

yang

sebanyak

tersedia 100%

di

yaitu

sebanyak 26 orang, yang dengan demikian capaian kinerjanya adalah sebesar 100% (baik). Hal ini menunjukkan bahwa sampai tahun 2015 capaian kinerja indikator ketersediaan fasilitator PPRG di Kabupaten/Kota dapat dipenuhi. Berdasarkan

hasil

monitoring

dan evaluasi,

yang

masih

menjadi hambatan dan kendala dalam meningkatkan ketersediaan fasilitator PPRG di Kabupaten/Kota antara lain adalah sebagai berikut: 1) terbatasnya aparatur perencana pada SKPD di Kabupaten/Kota yang memahami tentang Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); 2) terbatasnya kapasitas SDM pada SKPD menangani urusan PP dan PA di kabupaten/kota. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) pembinaan PPRG di kabupaten/kota; 2) sebagai narasumber pada kegiatan pelatihan/sosialisasi PPRG. d. Persentase keterwakilan perempuan di parlemen Keanggotaan DPRD Kalsel pada periode 2009-2014 terdiri dari 55 orang anggota DPRD terpilih yang diantaranya terdapat enam


36

orang perempuan (11%), yaitu dari Partai Golar dua, serta PDIP, PKB, Demokrat, dan PBR masing-masing satu orang, sedangkan keterwakilan

perempuan

di

DPRD

Kalsel

periode

2014-2019

sebanyak delapan orang (14,5%) terdiri dari Partai Golkar empat, kemudian PAN, Hanura, Gerindra dan Partai NasDem masingmasing satu orang. Sehubungan dengan adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) empat anggota DPRD Kalsel 29 Oktober 2015, seorang di antaranya politisi perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) maka jumlah perempuan di DPRD Kalsel bertambah menjadi sembilan orang. Hal ini menunjukkan di Tahun 2015 capaian kinerja mencapai 164% dari realisasi capaian sebesar 16,4% dibanding target semula 10%. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan

dan

kendala

dalam

meningkatkan

keterwakilan

perempuan di parlemen antara lain adalah sebegai berikut: 1) Minimnya

kegiatan

kemasyarakatan

dari

organisasi

perempuan/organisai

dalam mendorong partisipasi perempuan di

bidang politik. 2) Belum terjalinnya kemitraan yang memadai dengan organisasi perempuan/organisasi kemasyarakatan peduli perempuan, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) melakukan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa; 2) meningkatkan

jejaring

kerjasama

penanganan

kekerasan

berbasis gender dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti BKOW, TP PKK, organisasi perempuan, tokoh masyarakat dan tokoh agama


37

e. Jumlah kelompok usaha perempuan yang diberikan pembinaan

manajemen usaha Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di pedesaaan di bidang ekonomi, BPPPA melalui program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sejak tahun 2011 sampai 2014 melakukan pembinaan berupa pemberian dana stimulan dan bimbingan teknis desa prima terhadap 78 kelompok usaha perempuan

di 13 Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja

100%. Pada tahun 2015, target pembinaan adalah sebanyak 78 kelompok

usaha

perempuan

dengan

capaian

kinerja

100%.

Pembinaan yang dilakukan berupa bimbingan teknis desa prima di 6 Kabupaten/Kota (Balangan, HST, HSU, Batola, Banjarmasin, Banjarbaru) dan pelatihan usaha rumahan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan

dan

kendala

dalam

pembinaan

kelompok

usaha

perempuan antara lain adalah sebagai berikut: 1) keterampilan dalam manajemen usaha bagi kelompok usaha perempuan di sektor usaha rumahan di pedesaan masih rendah; 2) terbatasnya

modal

yang

dimiliki

oleh

kelompok

usaha

perempuan untuk memulai atau mengembangkan usaha; 3) belum terpetakan dengan baik data perempuan kepala keluarga miskin sebagai sasaran kegiatan pemberdayaan perempuan. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan keterampilan

dan

manajemen usaha bagi kelompok/pelaku usaha perempuan; 2) koordinasi dengan badan yang menangan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten/kota dalam pengembangan usaha rumahan.


38

f. Jumlah data sektor terpilah gender Provinsi Kalsel Peraturan Menteri PP dan PA No. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, mempunyai tujuan meningkatkan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda dalam penggunaan data terpilah dan statistik gender. Data terpilah dan statistik gender merupakan sumber inspirasi gender bagi K/L dan Pemda dalam pembuatan kebijakan/program yang responsif gender untuk percepatan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pada tahun 2011 dan 2012, BPPPA dapat merealisasikan penyusunan

data

sektor

terpilah

gender

pada

12

sektor.

Selanjutnya tahun 2013 jumlah sektor data terpilah adalah 13 sektor. Tahun 2014, terdapat 15 sektor. Di tahun 2015, dari target sebanyak 15 sektor data, dapat direalisasikan sebanyak 15 sektor, yang berarti capaian kinerjanya adalah sebanyak 100 %. Sektor-sektor data terpilah yang disajikan dalam buku data gender dan anak tahun 2015 selengkapnya adalah sebagai berikut: 1) Sektor kesehatan, 2)

Sektor pendidikan,

3) Sektor ekonomi, 4) Sektor ketenagakerjaan, 5) Sektor politik, 6) Sektor pengambilan keputusan, 7) Sektor hukum, 8) Sektor sosial budaya, 9) Data kekerasan terhadap perempuan, 10) Tindak pidana perdagangan orang, 11) Data perlindungan dan tumbuh kembang anak 12) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 13) Upacara adat budaya lokal 14) Data kelembagaan PUG 15) Data kelembagaan pengarusutamaan anak


39

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan dan kendala dalam penyediaan data sektor terpilah gender di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai berikut: 1) minimnya ketersediaan data terpilah di SKPD provinsi, kabupaten dan kota. 2) kurangnya pemanfaatan data sektor terpilah gender dalam perencanaan dan penganggaran di SKPD provinsi, kabupaten dan kota. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan data sektor terpilah gender dalam perencanaan dan penganggaran di SKPD provinsi, kabupaten dan kota; 2) pertemuan forum data provinsi; 3) pembuatan buku gender dan anak. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran I, tidak terlepas dari

dukungan

program-program

dan

kegiatan

utama

yang

dilaksanakan, khususnya selama tahun 2015 yaitu berupa: a) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak, dengan kegiatan utama: (1) Sosialisasi/Workshop Anggaran Responsif Gender/PUG (2) Pembinaan PPRG di Daerah (3) Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) PUG Provinsi b) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan kegiatan utama: (1) Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan gender; (2) Pelaksanaan Sosialisasi yang Berkaitan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;


40

(3) Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan (4) Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga sejahtera c)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindugan Perempuan dan Anak, dengan kegiatan utama: (1) Pembinaan dan Evaluasi P2W-KSS dan KSI (2) Bimbingan Teknis Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa Prima) (3) Pengembangan Usaha Rumahan

d)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, dengan kegiatan utama: (1) Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), Bidang Tumbuh Kembang Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Badan PP dan PA se Kalimantan Selatan (2) Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) PUG Kabupaten/Kota (3) Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

2.

Sasaran Strategis II: Meningkatnya

perlindungan perempuan

dan anak, meningkatnya pemenuhan hakhak anak dalam tumbuh kembang anak. Keberhasilan pencapaian sasaran 2 ini diukur melalui pencapaian 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015. Indikator kinerja sasaran 2 beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.3 berikut:


41

Tabel 3.3. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II dari tahun 2011 s.d 2015 dan Capaian Kinerja Terhadap Target 2015 No

Indikator Kinerja

Satuan 2011 2012 4 5 173 81

Realisasi 2013 2014 6 7 183 315

2015 8 162

Target % Capaian 2015 2015 9 10 275 169

1 1

2 Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum

3 Orang

2

Jumlah Kab/Kota yang membentuk rintisan Kab/Kota Layak Anak

Kab/ Kota

3

3

4

3

3

3

100

3

Jumlah P2TP2A yang terbentuk di Kab/Kota dalam memberikan fasilitasi/ Advokasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Prov Kab/K ota

1

5

6

13

13

13

100

4

Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

%

100

100

100

100

100

100

100

5

Jumlah Kab/Kota yang membentuk Gugus Tugas TPPO

Kab/ Kota

0

1

1

3

2

2

100

Rata-rata capaian

113,8

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas bahwa rata-rata capaian indikator adalah sebesar 113,8% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Berhasil”. Hasil pengukuran realisasi kinerja dari tahun 2011 s.d 2015 dan

capaian kinerja terhadap target 2015 masing-masing

indikator sasaran II dijelaskan secara ringkas sebagai berikut a. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum Berdasarkan UU SPPA No. 11 tahun 2012 yang di katakan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai korban, saksi dan anak sebagai pelaku.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak

yang telah berusia 12 tahun ke atas sampai di bawah 18 tahun.


42

Jumlah ABH apabila di lihat dari Tabel 3.6 dari tahun 2011 s/d 2015 berturut-turut adalah sebanyak 173, 81, 183, 315 dan 162 orang.

Di tahun 2012 jumlah ABH mengalami penurunan sebesar

53,2% dari sebelumnya 173 orang ABH di tahun 2011, tetapi mengalami peningkatan 125,9% di tahun 2013 dan 72,1% di tahun 2014 dan selanjutnya di tahun 2015 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 48,6%.

Jika dibandingkan dengan

target dari tahun 2011 - 2015 sebagaimana tercantum dalam renstra BPPPA yaitu 500, 450, 375, 350 dan 275, maka realisasi jumlah ABH ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan target dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini berhasil dalam menekan angka ABH. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan dan kendala dalam mengurangi ABH antara lain adalah sebagai berikut: 1) kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang penanganan ABH 2) semakin meningkatnya pengaruh negatif dari lingkungan dan kemajuan teknologi komunikasi terutama bgi anak-anak. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) mengintensifkan koordinasi dengan lintas sektor terkait Pencegahan dan Penanganan ABH; 2) pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO dan kekerasan lainnya; 3) melaksanakan temu forum anak daerah


43

b. Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk rintisan Kabupaten/Kota Layak Anak Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia berkewajiban memenuhi

seluruh

hak

anak

sebagaimana

tercantum

KHA,

melindungi seluruh anak serta mendengarkan pandangan/pendapat anak.

Dengan jumlah populasi anak yang cukup besar dan

besarnya potensi anak Indonesia yang menjadi generasi masa depan, pemerintah telah bekerja keras dalam upaya meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak, memenuhi hak anak serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah. Sehingga di tahun 2006 dibuatlah strategi pengembangan KLA

sebagai

bukti

keseriusan

pemerintah

RI

untuk

ikut

menciptakan sebuah dunia yang layak bagi anak. Rintisan

KLA dengan fasilitasi dari BPPPA berupa kegiatan

sosialisasi terntang KLA, pembentukan Forum Anak dan lain-lain sudah dimulai sejak tahun 2011 yang dilaksanakan di tiga Kabupaten/Kota yaitu Kab. Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Tahun 2012 rintisan KLA dilaksanakan Kab. HSS. Kab. Batola.

di Kab. Tala,

Tahun 2013 rintisan KLA dilaksanakan

oleh Kab. Tapin, Kab. HST, Kab. HSU, Kab. Tabalong. Tahun 2014 rintisan KLA dilaksanakan di Kab. Banjar, Kab. Tanbu, Kab. Kotabaru.

Dengan demikian sampai akhir tahun 2014, semua

kabupaten/kota telah membuat rintisan KLA.

Pada tahun 2015,

BPPPA melaksanakan sosialisasi untuk lebih memantapkan rintisan KLA di Kota Banjarbaru, Kab. HSS dan Kab. Barito Kuala, dengan capaian kinerja 100%. Bentuk hasil (outcome ) dari

Rintisan

KLA berupa kebijakan

Pemerintah Kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak di masing-masing kabupaten/kota diperlihatkan pada Tabel 3.4.


44

Tabel 3.4. Bentuk Hasil (outcome) Rintisan KLA di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan No

Kabupaten/Kota

(1)

(2)

1

Kab. Tanah Laut

Bentuk Hasil (Outcome) (3) -

5

Kab. Tapin

-

6

Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah

-

8

Kab. Hulu Sungai Utara

-

9

Kab. Tabalong

-

10

Kab. Tanah Bumbu

-

Membuat Perda Kab.Tala No. 13 ttg Penyelenggaraan Perlindungan Anak. SK Bupati Tala NO.188.45/1196-KUM/2011 ttg Pembentukan Forum Anak. Sejak Tahun 2015 Perda No. 188.45/ KUM/2015 ttg Pemberian Kutipan Akta Kelahiran anak (0-19 Tahun) sudah di bebaskan dari bea (gratis) Belum membuat Perda yg berhubungan dengan anak Sudah ada Komitmen dari Beberapa SKPD ttg Pengembangan Kota Layak Anak. SK Bupati Batola No.188.45/91/KUM/2014 ttg Pembentukan Forum Anak Daerah Kab.Batola Sudah ada RAD ttg Pengembangan KLA Kab.Batola Sejak Tahun 2014 Pemberian Kutipan Akta Kelahiran Gratis Perda No. 01 Tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perda Kab.HSS No.1 Tahun 2014 ttg Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita SK Bupati Kab.HST ttg Perda Kab.HST No. 5 Tahun 2014 ttg Kesehatan, Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita SK Bupati Kab.HSU No.188.45/86 /KUM/Ttg Pembentukan Forum Anak Daerah Kab.HSU Thn 2015-2017 SK Bupati Tabalong No.188.45/128/2015 ttg Pembentukan Tim Pelaksana Rintisan Menuju Kota Layak Anak Tahun 2015-2019 Belum ada Perda ttg Anak

11

Kab. Balangan

-

Lagi dalam Proses (Perda Anak)

12

Kota Banjarmasin

-

Perda Walikota Banjarmasin No.44 Tahun 2013 ttg Pengembangan Kota Layak Anak

13

Kota Banjar Baru

-

Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014 Ttg Penyelenggaraan Perlindungan Anak. SK Walikota No.194 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Forum Anak Kota Banjarbaru Yhn 2012-2014

-

2

Kab. Kotabaru

-

3

Kab. Banjar

-

4

Kab. Barito Kuala

-

7

-

-


45

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan rintisan KLA di SKPD Provinsi antara lain adalah sebagai berikut: 1) masih belum optimalnya peran gugus tugas KLA provinsi, kabupaten/kota; 2) belum terpetakannya dengan baik data anak sebagai database dalam pengembangan KLA; 3) belum tersedianya data progres capaian indikator KLA per tahun dari masing-masing kabupaten/kota. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) koordinasi KLA dengan pemangku kepentingan/gugus tugas KLA 2) advokasi dan sosialisasi kebijakan pengembangan KLA; 3) pembinaan sekolah ramah anak (SRA) dan pelayanan kesehatan ramah anak di puskesmas; 4) mengikuti temu forum anak nasional c.

Jumlah P2TP2A yang terbentuk di Kab/Kota dalam memberikan fasilitasi/ Advokasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan Unit Layanan yang menjadi binaan BPPPA, dibentuk

oleh

pemerintah

dan

berbasis

masyarakat

dengan

memberikan pelayanan dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak. Dalam melaksanakan PP No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memandatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah satu urusan wajib bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Urusan wajib tersebut adalah layanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.


46

Dalam melaksanakan mandat tersebut KPPPA mengeluarkan Peraturan Menteri No 01 Tahun 2010 tentang SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang harus dilaporkan setiap tahunnya dengan format laporan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan indikator SPM adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu dengan nilai 100% sampai dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2014. Hal ini berarti setiap pengaduan/laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu harus ditindaklanjuti oleh unit layanan terpadu tersebut. Di Kalimantan Selatan, pembentukan P2TP2A dimulai sejak tahun

2011

di

tingkat

Provinsi

Kalimantan

Selatan,

Kota

Banjarmasin dan Kabupaten HSU. Tahun 2010, Pemerintah Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Barito Kuala dan Kotabaru membentuk P2TP2A,

Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Banjar

dan HSS membentuk P2TP2A,

Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten

Tapin, HST, Balangan dan Tala membentuk P2TP2A di daerah masing-masing dan pada tahun P2TP2A.

2013 Tanah Bumbu membentuk

Sampai tahun 2015 dari target 100% pembentukan

P2TP2A di semua Kabupaten/Kota berhasil direalisasikan sebesar 100%,

yang

berarti

capaian

kinerjanya

adalah

100%

(baik).

Kelembagaan P2TP2A di Kalimantan Selatan menurut Kab./Kota 5dan SK berdirinya selengkapnya disajikan pada Tabel 3.5.


47

Tabel 3.5. Kelembagaan P2TP2A di Kalimantan Selatan Menurut Kab./Kota dan SK Berdirinya No

Provinsi/Kabupaten / Kota

Alamat

Bentuk Hasil (Outcome)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Provinsi

Jl. Jend. Sudirman No. 14 Telpon (0511) 7106579 Banjarmasin. Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi I RT. 16 Telpon (0511)3301345, Fax (0511) 3305071 Banjarmasin Jl. P. Suriansyah Telpon (0511) 4779269, Fax (0511) 47722060 Banjarbaru Jl. Pendidikan Telpon (0511) 4721221, Fax (0511) 4781862 Martapura Jl. Pembangunan No. 7 Telpon / Fax (0511) 31052 Rantau

2

Banjarmasin

3

Banjarbaru

4

Banjar

5

Tapin

6

Hulu Sungai Selatan

Jl. A. Yani No. 18 (0517) 24023, Fax 21556 Kandangan

7

Hulu Sungai Tengah

8

Hulu Sungai Utara

SK Bupati HST 263/82/411.431/ Tahun 2012 SK Bupati H S U No.140 Tahun 2009

9

Balangan

Jl. Sibli Imansyah No. 42 Telpon/Fax (0217) 41459 Barabai Jl. Empu Mandastana No. 12 Telpon (0527) 61296, Fax (0527) 61288 Amuntai Jl. Jend. A. Yani Km. 4 Telpon (0526) 2021735, Fax (0526) 2028408 Paringin

10

Tabalong

SK Bupati Tabalong No.188.45/4/2010

11

Barito Kuala

12

Tanah Laut

13

Tanah Bumbu

Jl. Jend. A. Yani Km. 7,5 No. 203 Telpon/Fax (0526) 2021735 Tanjung Jl. AES. Nasution Telpon/Fax (0511) 4799812 Marabahan Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telpon/Fax (0512) 22855 Pelaihari Jl. Dharma Praja Gunung Tinggi Telpon / Fax (0518) 38023 Batulicin

14

Kotabaru

Telpon (0511)

Jl. Pangeran Indra Kusuma Negara (Gedung Abdi Negara Lantai II) Telpon/Fax (0518) 21033 Kotabaru


SK Gubernur Kalsel No. 188.44/0134/KUM/2009 SK Walikota B.Masin No. 126 Tahun 2009 SK Walikota B.Baru No. 128 Tahun 2010 SK Bupati Banjar No. 433 Tahun 2011 SK Bupati Tapin No. 188.45/069/KUM/2012 Tgl 08 Mei 2012 SK Bupati H S S No. 285 Tahun 2011

SK Bupati Balangan No. 188.45/11/Kum Tahun 2012

SK Bupati Batola No. 188.45/77/KUM/2010 SK Bupati Tanah Laut No. 188.45/280/KUM/2012 Tgl 09 April 2012 SK Bupati Tanah Bumbu No. 188.45/170/BKBP3A/201 3 Tgl 5Maret 2013 SK Bupati Kotabaru No. 188.45/362/KUM/2010

48

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan P2TP2A antara lain adalah sebagai berikut: 1) lemahnya kapasitas SDM P2TP2A yang terbentuk di Kab/Kota dalam memberikan fasilitasi/ Advokasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 2) Belum adanya layanan pemberdayaan yang memadai baik bagi keluarga maupun korban tindak kekerasan yang diberikan oleh P2TP2A Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan P2TP2A yang terbentuk di Kab/Kota; 2) memberikan

pelatihan

bagi

pengelola

P2TP2A

tentang

pemberdayaan baik bagi keluarga maupun korban tindak kekerasan. d. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Dalam Melaksanakan PP No 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan

pemerintah

daerah

kab/kota

yang

memandatkan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah satu urusan wajib bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Urusan wajib tersebut adalah layanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kab/kota. Dalam

melaksanakan

mandat

tersebut

KPPPA

mengeluarkan

Peraturan Menteri No 01 Tahun 2010 tentang SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang harus dilaporkan setiap tahunnya dengan format laporan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak


49

dengan indikator SPM adalah cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penaganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu dengan Nilai 100% sampai dengan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2014. Hal ini berarti setiap pengaduan/laporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu harus ditindaklanjuti oleh unit layanan terpadu tersebut. Pada tahun 2011 target jumlah korban yang melapor dan diselesaikan oleh P2TP2A adalah sebesar 100% atau sebanyak 664 orang, semua kasus dapat ditangani dan diselesaikan kasusnya sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2012 jumlah korban

yang

melapor

sebanyak

468

orang

atau

mengalami

penurunan, semua kasusnya dapat terselesaikan atau capaian kinerja 100%. Pada

tahun

2013

jumlah

korban

diselesaikan kasusnya sebanyak 648

yang

terlayani

dan

orang atau naik 180 orang

dari capaian tahun 2012, dari 648 kasus tersebut semuanya dapat diselesaikan dengan baik atau capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2014

jumlah korban yang terlayani dan diselesaikan

kasusnya sebanyak 714 orang atau naik 66 orang dari tahun 2013. Tahun 2015 jumlah korban yang terlayani dan diselesaikan kasusnya sebanyak 203 orang (100%).

Sedikitnya jumlah kasus

yang dilaporkan pada tahun 2015, dikarenakan data yang diperoleh hanya berasal dari Unit Layanan tingkat provinsi (P2TP2A provinsi, UPPPA Polda Kalsel dan LPA Prov. Kalsel) sedangkan data kekerasan yang berasal dari tingkat Kabupaten/Kota masih belum masuk. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun 2011 – 2015 diperlihatkan Tabel 3.6.


50

Tabel 3.6. Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak No

Tahun

Yang Melapor

Yang Ditangani

Persentase

1.

2011

664

664

100%

2.

2012

468

468

100%

3.

2013

648

648

100%

4.

2014

714

714

100%

5.

2015*

203

203

100%

Ket: *) Data belum termasuk dari Kab/Kota Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan

dan

kendala

dalam

penanganan

kasus

kekerasan

terhadap perempuan dan anak antara lain adalah sebagai berikut: 1) informasi

terkait

pencegahan

dan

pemberantasan

tindak

kekerasan dan infromasi tentang pengasuhan anak secara baik dan benar masih belum maksimal, 2) koordinasi dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum optimal. 3) Terbatasnya keberadaan lembaga perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Penguatan ketahanan keluarga melalui penyuluhan terkait pola pengasuhan anak dalam keluarga dan keharmonisan keluarga; 2) Mengoptimalkan koordinasi dalam pencegahan dan penanganan tindak

kekerasan

penyusunan

terhadap

kebijakan

dan

perempuan penyusunan

dan

anak

rencana

melalui aksi

pra

pemangku kepentingan; 3) Penguatan kapasitas kelembagaan P2TP2A kabupaten/kota.


51

e. Jumlah Kab/Kota yang membentuk Gugus Tugas TPPO UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(TPPO) pasal 58 menyebutkan bahwa setiap

pemerintah

wajib

daerah

mengambil

pencegahan dan penanganan tugas.

langkah-langkah

untuk

TPPO dengan membentuk gugus

Gugus tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas

mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPPO) yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, ormas, LSM, organisasi profesi dan peneliti/akademisi. Gugus tugas sebagai lembaga koordinatif mempunyai tugas: 1) mengkoordinasikan upaya penegakan dan penanganan masalah TPPO; 2) melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama; 3) memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial; 4) memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; 5) melaksanakan pelaporan dan evaluasi. Dalam melaksanakan amanah UU No. 21 tahun 2007 tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah membenuk Gugus tugas TPPO pada tahun 2012 dengan Pergub No 074 tahun 2012 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO dan kekerasan

lainnya.

Kemudian

pada

tahun

2013

BPPPA

melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ke Kab/Kota dalam pembentukan Gugus Tugas TPPO tersebut. Bentuk Hasil (outcome) pembentukan gugus tugas TPPO Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan diperlihatkan dalam Tabel 3.7.


52

Tabel 3.7. Bentuk Hasil (outcome) pembentukan gugus tugas TPPO Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan No

Kabupaten/Kota


1

Kab. Tanah Laut

Membentuk Gugus Tugas TPPPO SK Bupati No. 188.45/487-KUM/2014

2

Kab. Tapin

SK dalam proses

3

Kab. Hulu Sungai Selatan

Membentuk Gugus Tugas TPPPO SK Bupati No. 8 Tahun 2013

4

Kab. Hulu Sungai Tengah

Membentuk Gugus Tugas TPPPO SK Bupati No. 263/133/182/2014

5

Kab. Balangan

Membentuk Gugus Tugas TPPPO SK Bupati No. 188.45/525-KUM/2014

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan dan kendala dalam pembentukan dan pembinaan Gugus Tugas TPPPO antara lain adalah sebagai berikut: 1) implementasi tugas dan fungsi Gugus Tugas TPPO belum berjalan secara optimal; 2) tidak

semua

kabupaten/kota

menindaklanjuti

pembentukan

gugus tugas TPPO. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan kapasitas bagi anggota Gugus Tugas TPPO baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; 2) meningkatkan koordinasi gugus tugas TPPO dan kekerasan lainnya provinsi dan kabupaten/kota. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran II, tidak terlepas

dari

dukungan

program

dilaksanakan,

khususnya

selama

dan tahun

kegiatan 2015

utama yaitu

yang

Program

Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak, dengan kegiatan utama berupa: LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015

53

1) Sosialisasi Anak Bersih Pornografi 2) Seleksi Forum Anak ke Tingkat Nasional 3) Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan KLA 4) Sosialisasi Pembinaan rintisan menuju KLA 5) Temu Forum Anak Provinsi 6) Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak 7) Evaluasi Capaian Indikator Kota Layak Anak 3. Sasaran Strategis III: Terwujudnya Kelembagaan dan peningkatan Lembaga PUG dan PHA Keberhasilan pencapaian sasaran III ini diukur melalui pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015 dan 1 indikator kinerja yang tidak tertuang dalam PK. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam Tabel 3.8 berikut Tabel 3.8. Realisasi Indikator Kinerja Sasaran III dari tahun 2011 s.d 2015 dan Capaian Kinerja Terhadap Target 2015 No

Indikator Kinerja

1

2

1

Jumlah Kab/Kota membentuk Pokja PUG Jumlah Kab/Kota membentuk Gugus Tugas KLA Jumlah SKPD Prov. Kalsel yang telah membentuk Focal Point PUG Jumlah kebijakan daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak

2

3

4

Satuan

Realisasi 2013 2014 6 7

2012 5

Kab/ Kota

0

2

3

3

3

3

100

Kab/ Kota

0

0

1

7

4

5

80

SKPD

0

14

15

6

5

10

50

Dok.

0

3

1

3

2

2

100

3

Rata-rata capaian


2015 8

Target % Capaian 2015 2015 9 10

2011 4

85

54

Berdasarkan Tabel 3.8 terlihat bahwa rata-rata capaian indikator Sasaran III adalah sebesar 85 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Cukup Berhasil. Hasil pengukuran realisasi indikator kinerja dari tahun 2011 s.d 2015 dan

capaian kinerja terhadap target 2015

masing-masing indikator secara detil dijelaskan sebagai berikut a. Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk Pokja PUG Berdasarkan

Permendagri

No.

67

tahun

2011

tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Umum di Daerah Pasal 14 menyatakan bahwa: (1)

Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota.

(2)

Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.

(3)

Bupati/walikota menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten/kota dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota. Selanjutnya dalam pasal 15 dinyatakan bahwa Pokja PUG

kabupaten/kota mempunyai tugas : (1)

mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;

(2)

melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepala desa, dan lurah;

(3)

menyusun program kerja setiap tahun;

(4)

mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

(5)

menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;

(6)

bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/walikota;

(7)

merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;

(8)

menyusun Profil Gender kabupaten/kota;


kepada camat,

55

(9)

melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;

(10) menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah; (11) menyusun Rencana kabupaten/kota; dan

Aksi

Daerah

(RANDA)

PUG

di

(12) mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPD. (13) Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota baru dimulai pada tahun 2012 yang dilaksanakan di Kab. Balangan dan Kab. HSU Tahun 2013 Kab. Kotabaru, Barito Kuala, Tapin dan Kab. HST membentuk Pokja PUG. Kemudian tahun 2014 Kab. Banjar, Kab. Tanbu

dan

Kota

Banjarbaru

juga

membentuk

Pokja

PUG.

Selanjutnya tahun 2015 Kab. Tanah Laut, Tabalong dan Kota Banjarmasin membentuk Pokja PUG.

Dengan demikian sampai

akhir tahun 2015, semua kabupaten/kota telah membentuk Pokja PUG sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 67/2011. Berdasarkan target sebanyak 3

capaian

kinerja pada

Kabupaten/kota

tahun 2015,

dari

yang membentuk Pokja PUG

dapat direalisasikan sebanyak 3 kabupaten/kota dengan capaian kinerja 100%. Bentuk hasil (outcome) dari pembentukan Pokja PUG diperlihatkan pada Tabel 3.9. Tabel 3.9. Bentuk Hasil (outcome) Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan No

Kabupaten/Kota


(1)

(2)

(3)

1

Kab. Tanah Laut

2

Kab. Kotabaru

3

Kab. Banjar


Membentuk Pokja PUG dengan SK Bupati No. 188.45/275-lina/2015 Membentuk Pokja PUG dengan SK. SK Bupati No 188.45/633/kum/2013 Membentuk Pokja PUG dengan SK. Bupati No. 309 Tahun 2014

56

Tabel 3.9. (Lanjutan) (1)

(2)

(3)

4

Kab. Barito Kuala

5

Kab. Tapin

6


7


8

Kab. Hulu Sungai Utara

9

Kab. Tabalong

10

Kab. Tanah Bumbu

11

Kab. Balangan

12

Kota Banjarmasin

13

Kota Banjar Baru

Membentuk Pokja PUG dengan SK..../2013 Membentuk Pokja PUG dengan SK. Bupati No. 188.45/237/kum/2013 Membentuk Pokja PUG dengan SK. Bupati No. 108 Tahun 2015. Membentuk Pokja PUG dengan SK. Bupati No. 263/160/411.43/2013 Membentuk Pokja PUG dengan SK. 667 Tahun 2012 Membentuk Pokja PUG dengan SK. 188.45/241/2015 Membentuk Pokja PUG dengan SK../2014 Membentuk Pokja PUG dengan SK. Bupati No. 188.45/68/kum/2012 Membentuk Pokja PUG dengan SK. Walikota No. 26 Tahun 2015 Membentuk Pokja PUG dengan SK. Walikota No. 188.4.45/71/kum/2014

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan

dan

kendala

dalam

pembentukan

pokja

PUG

di

kabupaten/kota antara lain adalah sebagai berikut: 1) belum optimalnya peran pokja PUG dalam menerapkan PPRG; 2) rendahnya komitmen kepala SKPD dalam mengimplementasikan PPRG di SKPD nya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) melaksanakan pembinaan PPRG melalui rapat koordinasi Pokja PUG di kabupaten/kota; 2) Mengintensifkan pertemuan dan rapat koordinasi kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG). b. Jumlah Kabupaten/Kota membentuk Gugus Tugas KLA

Gugus

Tugas

KLA

adalah

lembaga

koordinatif

yang

beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, dunia usaha dan forum anak. Gugus Tugas KLA di Ketua oleh


57

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Bappeda)

untuk

menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA. Pembentukan Gugus Tugas KLA bertujuan untuk membantu kabupaten/kota dalam mewujudkan kota layak anak yang

sudah

dimulai sejak tahun 2013 oleh Pemerintah Kabupaten Batola. Selanjutnya pada tahun 2014 Gugus Tugas KLA dibentuk di tujuh kabupaten/kota

yaitu

Kabupaten

Banjar,

Tapin,

HSS,

HST,

Tabalong, Tanah Bumbu dan Kota Banjarbaru. Dari target sebanyak 5

Kabupaten/kota

yang membentuk

gugus tugas di tahun 2015 hanya 4 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tanah Laut, HSU, Balangan dan Kota Banjarmasin, sedangkan Kabupaten Kotabaru masih belum membentuk gugus tugas KLA, dengan demikian capaian kinerjanya di tahun 2015 hanya mencapai 80%. Bentuk hasil (outcome) dari

pembentukan

gugus tugas KLA diperlihatkan pada Tabel 3.10. Tabel 3.10. Bentuk Hasil (outcome) Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan No

Kabupaten/Kota


(1)

(2)

(3)

1

Kab. Tanah Laut

Membentuk Gugus Tugas KLA dengan SK Bupati Tala No. 188.45/ -KUM/2015

2

Kab. Kotabaru

Membentuk Gugus Tugas KLA dengan SK Bupati ...2015

3

Kab. Banjar

Membentuk Gugus Tugas KLA dengan SK Bupati Banjar No. 119 Tahun 2014

4

Kab. Barito Kuala

Membentuk Gugus Tugas KLA dengan SK Bupati Batola No.188.45/210/KUM/2013

5

Kab. Tapin

Membentuk Gugus Tugas KLA dengan SK Bupati Tapin No. /2014

6


Membentuk Gugus Tugas KLA dengan SK Bupati HSS No. 279/2014

7


Membentuk gugus Tugas KLA dengan SK Bupati HST No. 362/153/463/Tahun 2014


58

Tabel 3.10. (lanjutan) (1) 8

(2) Kab. Hulu Sungai Utara

(3) Membentuk Gugus Tugas KLA dengan SK Bupati HSU No. 188.45/357/KUM/2015

9 10

Kab. Tabalong

Membentuk Gugus Tugas KLA dengan SK Bupati HSS No. 279/2014

Kab. Tanah Bumbu

Membentuk Gugus Tugas KLA dengan SK Gugus Tugas Kab.Tanbu No.188.45/40/BKBP3A/2014

11

Kab. Balangan

Membentuk Gugus Tugas KLA dengan SK Bupati Balangan No. 188.45/327/KUM/2015

12

Kota Banjarmasin

Membentuk Gugus Tugas KLA dengan SK Walikota Banjarmasin No.117 Tahun 2015

13

Kota Banjarbaru

Membentuk Gugus Tugas KLA dengan SK Walikota Banjarbaru 188.4.45/317/KUM/2014

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan dan kendala dalam pembentukan gugus tugas KLA antara lain adalah sebagai berikut: 1) masih ada kabupaten yang belum membentuk gugus tugas KLA; 2) masih kurangnya pemahaman tentang peran dan tugas dari gugus tugas KLA. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan/pengembangan KLA; 2) menyediakan narasumber tentang KLA di kabupaten/kota sesuai permintaan kabupaten/kota; 3) memfasilitasi pertemuan gugus tugas KLA provinsi.


59

c.

Jumlah SKPD Provinsi Kalimantan membentuk Focal Point PUG Berdasarkan

Permendagri

No.

67

Selatan tahun

yang 2011

telah tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Umum di Daerah Pasal 17 menyatakan dalam ayat (1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari pejabat dan atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan atau program. Focal Point PUG mempunyai tugas: 1) mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja; 2) memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang responsif gender; 3) melaksanakan

pelatihan,

sosialisasi,

advokasi

pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD; 4) melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD; 5) mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan 6) memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD; Berdasarkan Renstra BPPPA 2011-2015, dari sebanyak 46 SKPD maka sebanyak 40 SKPD Provinsi Kalimantan Selatan ditargetkan sudah membentuk focal point PUG, namun hanya dapat direalisasikan sebanyak 75% atau hanya 30 SKPD yang telah membentuk focal point. Pada tahun 2011, tidak ada target pembentukan focal point dan tidak ada SKPD yang membentuk focal point, tahun 2012 ditargetkan sebanyak 10 SKPD,

dan dapat direalisasikan

sebanyak 15 SKPD (150%), tahun 2013 ditargetkan 10 SKPD dapat direalisasikan sebanyak 5 SKPD (50%) dan di tahun 2014 dari target sebanyak 10 SKPD dapat direalisasikan sebanyak 5


60

SKPD (50%). Selanjutnya pada tahun 2015 jumlah SKPD yang membentuk Focal Point PUG ditargetkan sebanyak 10 SKPD, namun hanya dapat direalisasikan sebanyak 5 SKPD atau capaian kinerja 50%. SKPD Provinsi yang telah membentuk Focal Point PUG sampai dengan Desember 2015 diperlihatkan pada Tabel 3.11. Tabel 3.11. SKPD Provinsi yang telah membentuk Focal Point PUG sampai dengan Desember 2015 No

SKPD

Bentuk Hasil

(1)

(2)

(3)

1

Dinas Sosial

2

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Biro Perlengkapan

3 4 5 6 7 8 9 10

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pendapatan Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Badan Kepegawaian Daerah

11

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dinas Pekerjaan Umum

12

Dinas Kesehatan

13

Badan Koordinasi Penyuluhan

14

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum

15

Dinas Pendidikan

16

Dinas Pertambangan dan Energi

17

Dinas Kehutanan

18

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi


Membentuk Focal Point dengan SK No. 1518 Tahun 2012 Membentuk Focal Point dengan SK No. 074/52-Set.1/Balitbangda/2012 Membentuk Focal Point dengan SK No. 1141/090/Ro. Kap/2015 Membentuk Focal Point dengan SK No. 111Tahun 2012 Membentuk Focal Point dengan SK No. 188.48/010/DISPENDA/2014 Membentuk Focal Point dengan SK No. 050/110/perindag.01.01/sk/VIII/2014 Membentuk Focal Point dengan SK No. 841.1/213/TU-1/2014 Membentuk Focal Point dengan SK No. 1957/diperta/2012 Membentuk Focal Point dengan SK No. 800.08/138-KUMKESJ.1/BKD/2012 Membentuk Focal Point dengan SK No. 40 Tahun 2012 Membentuk Focal Point dengan SK No. 080/0342/KPTS/Prog/XII/2012 Membentuk Focal Point dengan SK No. 442/2573-psdk/dinkes/2012. Membentuk Focal Point dengan SK No. 883/perencanaan.1/Bakorluh/2015 Membentuk Focal Point dengan SK No. 188.4/043-JANGMED/RSJ/2012 Membentuk Focal Point dengan SK No. 9 Tahun 2013 Membentuk Focal Point dengan SK No. 32 Tahun 2013 Membentuk Focal Point dengan SK No. 178/KPTS/Prog/dishut/2014 Membentuk Focal Point dengan SK No. 090/381/Disnakertrans/2012

61

Tabel 3.11 (Lanjutan) (1) 19

(2)

21

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

22

Dinas Perikanan dan Kelautan

23

BPPPA

24

Bappeda

25

BLHD

26

Dinas Koperasi Dan UKM

27

Inspektorat

28

Biro Hukum Setdaprov. Kalsel

29

Dinas Peternakan

30

Badan Ketahanan Pangan

20

(3) Membentuk Focal Point dengan SK 259 Tahun 2012 Membentuk Focal Point dengan SK 188.47/110/BPMPD/2012 Membentuk Focal Point dengan SK 31.a.Tahun 2012 Membentuk Focal Point dengan SK 16 Tahun 2013 Membentuk Focal Point dengan SK 188.48/35-PUG/BPPPA/2013 Membentuk Focal Point dengan SK 050/051/sk/Sos/Bappeda/2015 Membentuk Focal Point dengan SK 84/2014 Membentuk Focal Point dengan SK 518/2.a/KEP/22.1/Diskop/2012 Membentuk Focal Point dengan SK No.....2015 Membentuk Focal Point dengan SK 180/06/KUM/2015 Membentuk Focal Point dengan SK 525.01/30/Set/Disnak/2014 Membentuk Focal Point dengan SK 126/BKP/II/2013

No. No. No. No. No. No.. No. No.

No. No. No.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan dan kendala dalam pembentukan focal point PUG antara lain adalah sebagai berikut: 1) tugas dan fungsi focal point masih belum dipahami dan diimplementasikan secara baik di tingkat SKPD; 2) lemahnya kapasitas SDM anggota focal point SKPD dalam mengimplementasikan PPRG; Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) perlunya advokasi bagi kepala SKPD tentang tugas dan fungsi focal point dalam mendukung kegiatan PUG dan PPRG; 2) meningkatkan kapasitas SDM focal point SKPD melalui pelatihan dan workshop PPRG.


62

d. Jumlah kebijakan daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak Untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak

kekerasan,

pada

tahun

2015

ditargetkan

dan

dapat

direalisasikan sebanyak sebanyak 2 draft kebijakan daerah

di

bidang perlindungan perempuan dan anak, yaitu draft/bahan rumusan Rencana Aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kekerasan lainnya serta draft RAD

pencegahan dan pemberantasan anti kejahatan

seksual terhadap anak dengan melibatkan para pihak, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan forum anak kabupaten/kota. provinsi

Sebelumnya sejak tahun 2009, Pemerintah

Kalimantan

Selatan

telah

mengeluarkan

sejumlah

kebijakan daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.12. Tabel 3.12. Jumlah kebijakan daerah perlindungan perempuan dan anak yang telah dikeluarkan oleh BPPPA Prov. Kalsel No. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Peraturan Daerah (2) Peraturan Daerah Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2009 tentang PUG dalam Pembangunan Peraturan Gubernur Kalsel No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaran PUG dalam Pembangunan Peraturan Gubernur Kalsel No. 078 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaran Data Gender dan Anak

SK.Gubernur Kalsel No. 188.44/134/Kum/2009 tentang Pembentukan P2TP2A Prov. Kalsel Intan Biduri SK.Gubernur Kalsel No. 188.44/0295/KUM/2010 tentang Pembentukan Jejaring Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum SK.Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0552/KUM/2010 tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Prov. Kalsel Peraturan Gubernur Kalsel No. 074 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dan Kekerasan Lainnya di Prov. Kalsel SK.Gubernur Kalsel No. 0211 Tahun 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas PP-TPPO dan Kekerasan Lainnya


63

Tabel 3.12 (Lanjutan) (1) 9

(2)

Peraturan Gubernur Kalsel No. 084 Tahun 2012 tentang Pedoman PUHA dalam Pengembangan KLA Peraturan Daerah Prov. Kalsel No. 13 Thn 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Peraturan Gubernur Kalsel No. 034 Tahun 2014 tentang SOP Penanganan Korban Tindak Kekerasan pada P2TP2A Prov. Kalsel SK.Gubernur Kalsel No. 188.44/0297/KUM/2014 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengem-bangan Kab/Kota Layak Anak Surat Edaran Gubernur Kalsel No. 151 Tahun 2014 tentang Gerakan Daerah Perlindungan Anak

10 11 12 13

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, yang masih menjadi hambatan dan kendala dalam perumusan kebijakan daerah

di

bidang perlindungan perempuan dan anak antara lain adalah sebagai berikut: 1) terbatasnya kapasitas SDM BPPPA dalam membuat rumusan kebijakan daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak; 2) belum

tersosialisasikannya

secara

baaik

dan

meluas

di

masyarakat kebijakan daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak yang telah dibuat. Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) menyiapkan

draft/rumusan

kebijakan

daerah

melalui

penyusunan Rencana Aksi Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak 2) melaksanakan sosialisasi kebijakan daerah di provinsi maupun kabupaten/kota. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran III, tidak terlepas

dari

dukungan

program

dan

kegiatan

utama

yang

dilaksanakan, khususnya selama tahun 2015 yaitu Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015

serta Program Peningkatan Kualitas 64

Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan kegiatan Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan dan Anak C. Akuntabilitas Keuangan. Untuk melaksanakan keseluruhan program, pada Tahun Anggaran 2011, BPPPA mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.564.846.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.797.596.663 dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 83,19%.

Pada

tahun 2012, jumlah anggaran mengalami penurunan sebesar 47,0% dibanding tahun 2011 atau menjadi sebesar 2.418.224.000 dan dapat direalisasikan sebesar 2.048.200.770 (84,70%).

Pada tahun 2013,

jumlah anggaran mengalami peningkatan sebesar 23,3% dibanding tahun 2012 atau mencapai Rp 2.980.585.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 2014,

2.521.308.171 (84,59%).

jumlah

anggaran

mengalami

Selanjutnya pada Pada tahun peningkatan

dibanding tahun 2013 atau mencapai Rp direalisasikan sebesar Rp BPPPA

mendapat

Rp. 3.994.000.000, belanja

langsung

sebesar

24,6%

3.481.000.000 dan dapat

3.142.034.019 (90,26%). Pada tahun 2015

anggaran

belanja

langsung

(murni)

yang setelah mengalami perubahan, BPPPA

Tahun

2015

adalah

sebesar anggaran sebesar

Rp. 4.123.500.000 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 18,5% dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.430.957.390 (83,20%). Selanjutnya bila dilihat berdasarkan nilai rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun dari tahun 2011 sampai 2015 secara keseluruhan baik rata-rata pertumbuhan anggaran maupun realisasinya mengalami penurunan sebesar 2,01%. Anggaran dan Realisasi, Rasio antara realisasi dan anggaran serta rata-rata pertumbuhan

Pendanaan

Pelayanan BPPPA Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2011 - 2015 selengkapnya disajikan pada Lampiran 2.


65

Secara lebih spesifik alokasi dan realisasi anggaran BPPPA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.13

sedangkan

Realisasi

Keuangan BPPPA TA. 2015 belanja langsung untuk pembiayaan program/kegiatan diperlihatkan pada Tabel 3.14. Tabel 3.13. Alokasi dan Realisasi Anggaran BPPPA TA. 2015 Uraian

Jumlah Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

Ket

Belanja

6.876.363.000

6.614.954.554

711.408.446

89,65%

Belanja Tidak Langsung

2.752.863.000

2.733.997.164

18.865.836

99,31%

2.752.863.000

2.733.997.164

18.865.836

99,31%

4.123.500.000

3.430.957.390

692.542.610

83,20%

535.500.000

482.650.000

52.850.000

90,13%

3.483.000.000

2.873.247.990

609.752.010

82,49%

105.000.000

75.059.400

29.940.600

71,49%

Belanja Pegawai

Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 3.13 diatas terlihat bahwa realisasi belanja langsung pada tahun anggaran 2015 (83,20%) lebih rendah dibanding anggaran untuk belanja tidak langsung. Tabel 3.14. Realisasi Keuangan BPPPA TA. 2015

No

(1) 1

Nama Kegiatan

(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu Dana (Rp)

(3)

Serapan Dana

Sisa Dana

(Rp)

(%)

(Rp)

(4)

(5)

(6)

952.310.000

829.721.138

6.000.000

4.910.000

81,83

1.090.000

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik

185.000.000

102.532.480

55,42

82.467.520

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

119.200.000

114.377.200

95,95

4.822.800

10.000.000

9.999.800

100

200

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


87,13

122.588.862

66

Tabel 3.14 (Lanjutan) (1)

(2)

99,9

29.400

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

25.000.000

18.740.700

74,96

6.259.300

8.000.000

6.698.000

83,73

1.302.000

256.200.000

230.661.572

90,03

25.538.428

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

20.000.000

11.400.000

57

8.600.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

15.000.000

12.956.400

86,38

2.043.600

179.200.000

168.167.172

93,84

11.032.828

7.000.000

3.650.000

52,14

3.350.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

25.000.000

24.750.000

99

250.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

10.000.000

9.738.000

97,38

262.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.000.000

3.000.000

100,00

0

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

3.000.000

3.000.000

100

0

80.000.000

59.824.270

80.000.000

59.824.270

20.000.000

19.594.600

20.000.000

19.594.600

1.060.580.000

864.038.469

199.810.000

116.431.968

58,27

83.378.032

Temu Forum Anak Provinsi

98.000.000

93.206.100

95,11

4.793.900

Pembinaan PPRG di Daerah

55.000.000

37.950.000

69

17.050.000

Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (POKJA) PUG

97.300.000

71.335.100

73,31

25.964.900

Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak

95.810.000

82.746.200

86,36

13.063.800

Evaluasi Capaian Indikator Kota Layak Anak

35.000.000

19.534.825

55,81

15.465.175

Seleksi Forum Anak ke Tk. Nasional

97.350.000

90.533.168

93

6.816.832

Sosialisasi Anak Bersih Pornografi

68.510.000

67.839.000

99,02

671.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kursus,Pendidikan,Pelatihan,Sosialis asi dan Bimbingan Teknis Kinerja SKPD

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6

(6)

29.970.600

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

4

(5)

30.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3

(4)

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Kantor 2

(3)

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Sosialisasi/Workshop Anggaran Responsif Gender/PUG


74,78

74,78

97,97

97,97

81,47

20.175.730

20.175.730

405.400

405.400

196.541.531

67

Tabel 3.14 (Lanjutan) (1)

(2)

(3)

Sinergitas Program dan Kegiatan Kab/Kota, Provinsi dan Kementerian PP dan PA Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengembangan KLA 7

9

(5)

(6)

98.280.000

93.476.108

95,11

4.803.892

215.520.000

190.986.000

88,62

24.534.000

572.940.000

461.729.657

256.310.000

216.665.889

84,53

39.644.111

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

98.790.000

72.380.868

73,27

26.409.132

Pengembangan Sistem Gender dan Anak

98.140.000

87.148.200

88,8

10.991.800

Rapat Koordinasi Teknis Badan PP dan PA se Kalsel

49.700.000

34.831.700

70,08

14.868.300

Sistem Informasi Web BPPPA di Hosting Kalsel.go.id

70.000.000

50.703.000

72,43

19.297.000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pembinaan dan Evaluasi P2W-KSS dan GSI

806.710.000

635.329.068

293.150.000

229.562.000

78,31

63.588.000

Bimbingan Tekhnis Model Desa Prima Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak

216.260.000

157.341.068

72,76

58.918.932

98.510.000

87.759.000

89,09

10.751.000

Pengembangan Usaha Rumahan

198.790.000

160.667.000

80,82

38.123.000

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

371760000

327058616

Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun keluarga sejahtera Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan

150.000.000

119.043.000

79,36

30.957.000

50.000.000

46.600.000

93,2

3.400.000

98.180.000

97.270.948

99,07

909.052

73.580.000

64.144.668

87,18

9.435.332

4.123.500.000

3.430.957.390

83,2

692.542.610

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pember-dayaan Perempuan (P2TP2A)

8

(4)

Infor-masi

Pelaksanaan Sosialisasi yang Berkaitan Dengan Kesetaraan Gender PP dan PA Sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Jumlah


80,59

78,76

87,98

111.210.343

171.380.932

44701384

68

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BPPPA berkaitan dengan penyelenggaraan

pada tahun 2015 sebagai

bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil pengukuran dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

BPPPA dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian IKU

yang ditetapkan pada Rencana Strategi 2011-2015

dengan rata-rata

capaian sebesar 101,5 dikategorikan Sangat Berhasil. Berdasarkan uraian capaian Kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra BPPPA tahun 2011-2015, dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran I

: “Meningkatnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi kebijakan program

pembangunan yang responsif gender” dengan rata-rata capaian sebesar 112 % dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Sasaran II

: “Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, meningkatnya pemenuhan hak-hak anak dalam tumbuh kembang anak”

dengan rata-rata capaian

sebesar

113,8 % dapat dikategorikan Sangat Berhasil Sasaran III : Terwujudnya Kelembagaan dan peningkatan Lembaga PUG dan PHA dengan rata-rata capaian sebesar 85% dengan kategori Cukup Berhasil.


69

B. Kendala Yang Dihadapi Atas Capaian Kinerja Organisasi Secara umum beberapa kendala yang menjadi perhatian BPPPA dalam mencapai sasaran strategis, antara lain adalah: 1)

belum optimalnya kapasitas SDM, penyediaan data terpilah, kecukupan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, serta belum

semua

SKPD

Provinsi

dan

Kab/Kota

menggunakan

instrumen analisis yang responsif gender dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang menangani pemberdayaan perempuan; 2)

kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan data sektor terpilah gender dalam perencanaan dan penganggaran di SKPD provinsi, kabupaten dan kota;

3)

kurang memadainya jumlah fasilitator PPRG yang handal di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.

4)

lemahnya kapasitas kelembagaan PUG dan PHA di tingkat provinsi, kabupaten dan kota;

5)

belum

terjalinnya

kemitraan

dengan

lembaga/organisasi

kemasyarakatan dan dunia usaha dalam menyediakan layanan pemberdayaan dan perlindungan bagiu perempuan dan anak C. Komitmen Langkah Perbaikan Ke Depan Seluruh capaian kinerja di atas telah dilakukan evaluasi untuk mendaatkan umpan balik guna perbaikan kinerja di masa-masa mendatang. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi BPPPA untuk meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya. Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh BPPPA dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain: 1) meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan visi BPPPA yaitu “Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Kesejahteraan Anak” LAKIP BPPPA Prov. Kalsel 2015

70

2) meningkatkan

komitmen

antar

unit

kerja

dalam

penerapan

manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja yang responsif gender. 3) mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya khususnya dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome) sehingga tujuan dan sasaran bisa dirasakan oleh para pemangku kepentingan, termasuk kelompok usia anak. 4) konsisten melakukan kajian yang mendalam atas kualitas dan kuantitas target dari indikator kinerja sasaran maupun cara pengukuran dan evaluasi kinerja. Akhirnya, dengan disusunnya LAKIP BPPPA Tahun 2015 ini diharapkan

dapat

memberikan

informasi

yang

transparan

dan

akuntabel kepada semua pihak dan menjadi umpan balik untuk perbaikan kinerja BPPPA.


71

LAMPIRAN

Lampiran 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan (2011 - 2015)

Anggaran Pada Tahun Ke NO

Nama Program

(1) (2) 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realiasi Anggaran Pada Tahun Ke

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Rp

571,590,000

Rp

607,294,000

Rp

624,550,000

Rp716,225,000

Rp

952,310,000

Rp

493,833,546

Rp

485,146,931

Rp

560,171,286

Rp

661,032,022

Rp

829,721,138

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Rp

187,875,000

Rp

320,700,000

Rp

91,900,000

Rp930,700,000

Rp

256,200,000

Rp

162,066,884

Rp

297,794,489

Rp

71,346,050

Rp

876,169,860

Rp

230,661,572

3 Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Rp

600,000

Rp

22,800,000

Rp

10,300,000

Rp0

Rp

3,000,000

Rp

600,000

Rp

5,800,000

Rp

8,050,000

Rp0

Rp

3,000,000

Rp

165,000,000

Rp

110,000,000

Rp

34,500,000

Rp28,000,000

Rp

80,000,000

Rp

89,431,000

Rp

62,571,900

Rp

19,473,200

16,739,600

Rp

59,824,270

Rp

34,060,000

Rp

20,250,000

Rp

11,000,000

Rp30,200,000 Rp

6 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 7 Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Rp

384,713,000

Rp

455,479,000

Rp

670,838,000

Rp

8 Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan 9 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Rp

862,250,000

Jumlah

20,000,000

Rp

27,404,000

Rp

13,488,350

Rp 1,319,055,000

Rp737,265,000 Rp 1,060,580,000

Rp

317,133,502

Rp

425,040,000

Rp

304,080,000

Rp328,080,000 Rp

572,940,000

Rp

519,626,156

Rp

317,286,000

Rp

435,200,000

Rp560,530,000 Rp

806,710,000

Rp

674,562,500

Rp 1,687,920,000

Rp

139,375,000

Rp

150,000,000

Rp150,000,000 Rp

371,760,000

Rp 4,564,846,000

Rp 2,418,224,000

Rp

2,980,585,000

Rp 3,481,000,000

Rp 4,123,500,000

Rp

Rp

10,825,000

Rp

29,981,500

Rp

19,594,600

417,637,600

Rp 1,074,839,450

Rp

615,822,338

Rp

864,038,469

Rp

373,137,800

Rp

272,238,085

Rp

303,426,500

Rp

461,729,657

Rp

260,054,200

Rp

375,730,850

Rp

506,542,699

Rp

635,329,068

Rp 1,512,939,075

Rp

132,569,500

Rp

128,634,250

Rp

132,319,500

Rp

635,329,068

Rp 3,797,596,663

Rp 2,048,200,770

Rp 2,521,308,171

Rp 3,142,034,019

Rp 3,739,227,842

an Anak

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran

Rata-Rata

1

2

3

4

5

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Anggaran Realisasi (18)

(19)

86.40%

79.89%

89.69%

92.29%

87.13%

10.75%

10.94%

86.26%

92.86%

77.63%

94.14%

90.03%

6.40%

7.31%

100.00%

25.44%

78.16%

0.00%

100.00%

37.97%

37.97%

54.20%

56.88%

56.44%

59.78%

74.78%

-13.48%

-7.73%

80.46%

66.61%

98.41%

99.28%

97.97%

-10.10%

-6.49%

82.43%

91.69%

81.49%

83.53%

81.47%

22.48%

22.20%

77.46%

87.79%

89.53%

92.49%

80.59%

-3.11%

-2.33%

78.23%

81.96%

86.34%

90.37%

78.76%

-1.32%

-1.19%

89.63%

95.12%

85.76%

88.21%

170.90%

-26.11%

-15.93%

83.19%

84.70%

84.59%

90.26%

90.68%

-2.01%

-0.31%

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Provinsi Kalimantan Selatan

Recommend Documents