PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA JL. Pasir Merah – Tarempa email :
[email protected]
Kode Pos 29791
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG ADMINISTRASI FASILITASI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) TAHUN ANGGARAN 2017 KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, Menimbang
:
a. bahwa untuk mendorong pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan di Kabupaten Kepulauan Anambas maka perlu memfasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa ); b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa ) di Kabupaten Kepulauan Anambas dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Staf Pendukung Administrasi Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun Anggaran 2017; c.
Mengingat
:
bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukan dan Pengangkatan Staf Pendukung Administrasi Kegiatan Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53); 14. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017; 15. Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor 26/Kdh.KKA/SP/VII/2016 tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; MEMUTUSKAN Menetapkan :
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG ADMINISTRASI KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) TAHUN ANGGARAN 2017
KESATU
:
Menetapkan Staf Pendukung Administrasi Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun Anggaran 2017 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA
:
Nama–nama yang tercantum dalam Diktum KESATU diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Membantu Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan administrasi Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun Anggaran 2017; 2. Membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengadministrasian Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun Anggaran 2017; 3. Membantu membuat laporan tentang Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun Anggaran 2017;
KETIGA
:
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
KEEMPAT
:
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2017;
KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Tarempa pada tanggal 30 Januari 2017
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa, Sebagai Laporan; 2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa, Sebagai Laporan; 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa; 4. Yang bersangkutan; 5. Arsip
Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor : 07 Tahun 2017 Tanggal : 30 Januari 2017 Tentang : PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN STAF
PENDUKUNG ADMINISTRASI KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) TAHUN ANGGARAN 2017
SUSUNAN STAF PENDUKUNG ADMINISTRASI KEGIATAN FASILITASI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) TAHUN ANGGARAN 2017 NO
NAMA
JABATAN
1
2
3
1.
LEO F. SIMANJUNTAK, SE NIPTT. 05.0486.10
Staf Pendukung Administrasi
2.
YULIA NIPTT. 03.0487.10
Staf Pendukung Administrasi
