KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014 I.
Ruang lingkup pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi antara lain : Pelaksanaan pengarusutamaan gender Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG/Anak Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak
II.
Strategi
pelaksanaan
pembangunan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak Penyerasian hukum dan peraturan perundang-undangan Penguatan kelembagaan PUG dan anak Penguatan jejaring kelembagaan Peningkatkan koordinasi dan kemitraan III.
Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan
Gender,
Kesejahteraan/Perlindungan
Perempuan
dan
Anak,
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan perempuan kelompok rentan, serta pemenuhan hak anak dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. IV.
Untuk melaksanakan urusan wajib Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di Pemerintah Kabupaten Malang telah membentuk Organisasi Perangkat Daerah
yang secara khusus
menangani
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas dan tanggungjawab : 1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program/kegiatan; 2. perencanaan strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3. perumusan
kebijakan teknis bidang pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak; 4. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 5. penyelenggaraan masyarakat,
dan
Lembaga
pelaksanaan Swadaya
kerjasama
Masyarakat,
dengan
Perguruan
kelompok Tinggi
dan
Lembaga lainnya dibidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 7. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 8. pelaksanaan program atau kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 9. penyelenggaraan pengembangan partisipasi perempuan; 10. penyelenggaraan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; 11. penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 12. pelaksanaan
strategi
Pengarusutamaan
Gender
untuk
mewujudkan
Kesetaraan dan Keadilan Gender; 13. penyelenggaraan koordinasi dan pengembangan jejaring kerja (networking) kelembagaan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 14. penyelenggaraan
penyuluhan,
sosialisasi,
advokasi
dan
pelatihan
pengarusutamaan gender ; 15. Penyelenggaraan ketersediaan
data terpilah menurut jenis kelamin, dan
inventarisasi lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak; 16. pelaksanaan
sarasehan/forum
komunikasi/workshop
antar
lembaga/organisasi dan Instansi terkait bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak; 17. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. V.
Untuk
melaksanakan
pembangunan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak didasarkan pada : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindun gan Anak. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1
tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2
tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3
tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 4
tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Peran Serta Lembaga Masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten / Kota Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan Peraturan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak ( KIBLLA ); Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang HIV dan AIDS; Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Adinistrasi Kependudukan; Peraturan
Daerah
Nomor
7
tahun
2009
tentang
Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013
tentang Penyelenggaran
Pemenuhan Hak Anak; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan. Peraturan Bupati Malang No. 8 Tahun 2011 tentang Susunan dan Tata Kerja P2TP2A Peraturan Bupati Malang Nomor 19 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak Peraturan Bupati Malang Nomor 33 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penganggaran Responsif Gender; VI.
Untuk mewujudkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak langkah – langkah yang terus diupayakan antara lain sebagai berikut : A.
Aspek Kelembagaan 1. Penguatan kelembagaan:
Gugus Tugas Kota Layak Anak (Surat Keputusan Bupati Malang Nomor:180/489/KEP/421.013/2011);
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Surat Keputusan Bupati Malang
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Forum Anak Kabupaten Malang
Gugus Tugas pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan
orang
(SK
Bupati
Malang
No.180/291/KEP/421.011/2009)
Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung operasional shelter;
2. Mengejawantahkan dengan mempedomani berbagai peraturan yang terkait Pengarusutamaan Gender;
3. Meningkatkan
kualitas
bahan
–
bahan
Advokasi
dan
Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain : Website, leaflet, poster, buku, kalender, eks banner, baliho. 4. Menyusun buku data terpilah gender dan anak setiap tahunnya. 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga pemerhati perempuan dan anak. B.
Aspek Pemberdayaan Meningkatkan kemampuan kinerja Pemerintah Daerah
melalui
peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan manusia dalam pelaksanaan
pembangunan
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak ( Peningkatan kapasitas Anggota: Gender Focal Point, Pokja PUG, Gugus tugas KLA, tenaga konselor, kader: Kesehatan, posyandu, GSI, PPKBD, Lansia, pengurus forum anak,dan kader masyarakat peduli perempuan dan anak ). Mengefektifkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Memanfaatkan dan mengefektifkan peran Perguruan Tinggi terutama PSW,PSG, PPGK
maupun lembaga masyarakat peduli perempuan
dan anak dalam Meningkatkan
pengetahuan
dan
kemampuan
perempuan
untuk
berperan aktif dalam mekanisme perencanaan tingkat desa dan membangun mekanisme perencanaan khusus perempuan sejalan dengan mekanisme program yang menjadi mainstreamnya. Perlindungan perempuan kelompok rentan ( perempuan lanjut usia, perempuan
penyandang
disabilitas,
perempuan
tuna
wisma,
perempuan pekerja rumahan, perempuan pekerja rumahan, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan kepala keluarga, perempuan tenaga kerja
indonesia,
perempuan
mantan
warga
binaan
lembaga
permasyarakatan, perempuan korban bencana, dan perempuan pekerja seks komersial) Meningkatkan peran dunia usaha di dalam mendukung program– program
tumbuh
kembang
anak
dan
pemberdayaan
ekonomi
perempuan melalui kemitraan usaha Menciptakan kemandirian, daya saing, dalam rangka memberdayakan ekonomi
perempuan
melalui
Bimbingan
Managemen
Usaha,
Peningkatan Pelatihan Keterampilan pada Kelompok Perempuan potensial
