RENCANA STRATEGIS Tahun 2011 - 2015
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jl. Merdeka Timur 3 – Malang Telp (0341) - 346682
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang. Kantor (KP3A)
Pemberdayaan
Kabupaten
berdasarkan Organisasi
Malang
Peraturan Perangkat
melaksanakan
Perempuan merupakan
Daerah Daerah
penyusunan
dan
lembaga
Nomor
1
memiliki
dan
Perlindungan yang
Tahun
tugas
pelaksanaan
terbentuk
2008
pokok
Anak
tentang
dan
kebijakan
f ungsi daerah
dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati Malang sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk
lebih
mengapresiasikan
kebijakan
secara
nyata
dilapangan maka dengan kewenangan yang telah ditetapkan sesuai dengan Perbup Nomor 35 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Kantor
Pemberdayaan
dilengkapi
Perempuan
pengalokasian
dan
anggaran
Perlindungan
demi
Anak
terlaksananya
yang
program -
program kegiatan d i bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan/Anak di Kabupaten Malang. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan
Anak
memerlukan pedoman sebagai acuan pel aksanaan kegiatan selama 5(lima) tahun kedepan yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. Rencana
Strategis(RENSTRA)
Perempuan
dan
merupakan
suatu
Perlindungan dokumen
Kantor
Anak (KP3A)
perencanaan
Pemberdayaan
Kabupaten
jangka
Malang
menengah
yang
menjabarkan tentang Visi Misi, Tujuan dan sasaran KP3A mulai Tahun 2011-2015 yang mengacu pada Visi Misi Pemerintah Kabupaten Malang
”
MADEP
MANTEB
”
yang
ter jabarkan
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum pada Peraturaturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Dalam
proses
penyusunan
RENSTRA
KP3A
berdasarkan
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan Pembentukan Ti m Penyusun
Renstra,
menggali
informasi,
penyusunan
rancangan,
perumusan
rancangan,
pengolahan
data,
analisis
gambaran
pelayanan, perumusan issu -issu strategis, perumusan
visi misi
tujuan, merumuskan strategi kebijakan, program dan kegiatan selama 5(lima) tahun kedepan. Renstra KP3A Kabupaten Malang tahun 2011 -2015 merupakan integral dan tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Malang tahun 2011-2015 Rencana
yang
dalam
Kerja(RENJA)
pelaksanaannya Kantor
akan
dijabarkan
Pemberdayaan
dalam
Perempuan
dan
Perlindun gan Anak setiap tahun yang dimulai tahun 2011 sampai dengan 2015.
1.2
Landasan Hukum Dalam menyusun Renstra Kantor Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Malang berpedoman pada peraturan perundang-undangannyang
b erlaku
yaitu
:
1)
Landasan
Idiil
Pancasila, 2) Landasan Konstitusional UUD 1945, serta 3) landasan operasional : a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; b. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Pe merintah Pusat dan Daerah; c. Peraturan
Pemerintah
Organisasi Perangkat
Nomor Daerah
41
Tahun
2007
(Lembaran Negara
tentang Republik
Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474i); d. Instruksi
Presiden
Nomor
9
Tahun
2000
tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2007 g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2011; h. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
i. Peraturan
Pemerintan
Nomor
38
Tahun
2007
tentan
Kewenangan Pemerintah dalam menjalan Urusan W ajib dan Urusan Pilihan j. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam urusan pemerintahan wajib dan pilihan ( Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor 21/E); k. Peraturan
Bupati
Malang
Nomor
35
Tahun
2008
tentang
organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlin dungan Anak. l. Peraturan
Bupati
Malang
Nomor
15
Tahun
2011
tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Tahun 2012. 1.3
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Tahun 2010 -2015 : a. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 -2015 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan penyusunan
tahunan Rencana
dan
menjadi
Strategis
pedoman
Satuan
Kerja
dalam
Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah
melaksanakan
(Renja
Tugas
SKPD) ,dalam
Pokok
dan
menguraikan
Fungsi
dan
Organisasi
yaitu
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan P erlindungan
Anak
(KP3A) dikaitkan dengan Isue -Isue Strategis yang berkembang dan diperkirakan akan berdampak dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah an dan pembangunan di tahun 2010-2015, terutama di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai implementasi untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak. b. Sebagai
pedoman
dalam
pelaksanaan
program/kegiatan
selama 5 tahun. Adapun tujuannya sebagai berikut : a.
Tujuan Umum 1. Sebagai bentuk penjabaran dari RKPD Pemerintah Kabupaten Malang
yang
pembangunan
diantaranya daerah
untuk
memuai dap at
program
prioritas
diterjemahkan
dalam
pelaksanaan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindung anak untuk mewujudkan pengarusutamaan gender sehingga harus mampu menyusun rencana strategis untuk menyusun prioritas program kegiatan dengan indicator kinerja yang terukur. 2. Memberikan gambaran arah prioritas program dan kegiatan serta pengembangan bagi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode tahun 2011 s/d 2015. b.
Tujuan khusus Sedangkan secara khusus penyusunan Renstra ini bertujuan untuk: 1
Sebagai
acuan
penyusunan
rencana
kerja
Kantor
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak setiap tahunnya. 2
1.4
Sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja SKPD.
Sistematika Penulisan Rencana
Strategis
Kantor
Pemberdayaan
Pere mpuan
dan
Perlindungan Anak (KP3A )disusun dengan sistematika sebagai berikut : I.
II.
Pendahuluan 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
Gambaran Pelayanan 2.1
Tugas pokok dan fungsi
2.2
Sumberdaya
2.3
Kinerja Pelayanan
2.4
Tantangan dan Peluang
III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi
3.2
Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010 2015
3.3
Telaah Renstra
3.4
Penentuan Isu-Isu Strategis
IV.
V.
Visi Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan 4.1
Visi
4.2
Misi
4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah
4.4
Strategi
4.5
Kebijakan
Rencana
Program
dan
Kegiatan,
Indikator
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. VI.
Indikator Kinerja
VII.
Penutup
Kinerja,
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN 2.1
Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organiasasi
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ( TUPOKSI ) Tugas pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: a)
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
b)
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
Fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: a) Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan ; b) Perencanaan
strategis
bidang
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak. ; c) Perumusan kebijaksanaan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; d) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; f) Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; g) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; h) Pengkoordinasian,
integrasi
dan
sinkronisasi
kegiatan
bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; i) Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya ; j) Pelaksanaan program peningkatan kualitas kegiatan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) ; k) Penyelenggaraan pengembangan partisipasi perempuan ; l) Penyelenggaraan
pemberdayaan
perempuan,
tokoh
perempuan di masyarakat ; m) Pelaksanaan pengembangan kelembagaan / organisasi
/
pemimpin
perempuan ; n) Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan lembaga swadaya masyarakat yang peduli permasalahan perempuan ; o)
Penyelenggaraan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender ;
p)
Penyelenggaraan pelayanan terhadap lembaga dan organisasi;
q)
Penyelenggaraan networking ( jejaring kerja ) antar lembaga ;
r)
Penyelenggaraan koordinasi antar lembaga / organisasi dan instansi terkait dalam rangka pembentukan jaringan kerja lintas sektoral ;
s)
Pelaksanaan penelitian dan pengkajian data terpilah menurut jenis kelamin, inventarisasi lembaga / organisasi pemerhati perempuan dan anak ;
t)
Pelaksanaan fasilitasi terhadap organisasi peduli perempuan ;
u)
Pelaksanaan sarasehan / forum komunikasi / workshop anrat lembaga / organisasi dan instansi terkait ;
v)
Pelaksanaan perlindungan dan peningkatan harkat dan martrabat perempuan dan anak ;
w) Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi hak – hak perempuan dan anak dalam usaha penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam usaha penanggulangan traficking ; x)
Penyelenggaraan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan ;
y)
Penyelenggaraan koordinasi antar lembaga / organisasi dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak – hak perempuan dan anak ;
z)
Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program.
2.1.2 Struktur Organisasi Secara
organisasi
Kantor
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak memiliki struk tur organisasi terdiri dari 1 ( satu ) Kepala Kantor
yang membawahi 1 ( satu ) Sub Bagian Tata Usaha
dan 3 ( tiga ) Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing -masing sebagai berikut : a. Kepala Kantor 1. Memimpin, mengawasi, membina, melakukan koordinasi dan kerjasama
dalam
pelaksanaan
perencanaan
pemerintahan dan pembangunan daerah ;
tugas
2.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Sub Bagian Tata Usaha 1. Melaksanakan
pengelolaan
urusan
kepegawaian,
urusan
umum, yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, humas serta pengelolaan aset ; 2. Melaksanakan
urusan
penganggaran, proses
keuangan,
penatausahaan
pencairan
yang
dan
keuangandalam
meliputi
mengkoordinasikan rangka
pelaksanaan
program kegiatan ; 3. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program, penyusunan
anggaran
pelaksanaan
tahunan,
kegiatan
dan
melaksanakan
melaksanakan
evaluasi koordinasi
pelaporan pelaksanaan program kegiatan ; 4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor sesuai bidang tugasnya
c. Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan 1.
Menyelenggarakan pengembangan partisipasi perempuan ;
2.
Menyusun
program
Seksi
Pengembangan
Partisipasi
Perempuan ; 3.
Menyelenggarakan
pemberdayaan
perempuan,
tokoh
/
pemimpin perempuan di masyarakat ; 4.
Melaksanakan
pengembangan
lembaga
/
organisasi
perempuan ; 5.
Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan lembaga swadaya masyarakat yang peduli permasalahan perempuan;
6.
Menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender ;
7.
Melaksanakan program peningkatan kualitas kegiat an dan mendorong
kemajuan
kelembagaan
perempuan
serta
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) ; 8
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya
d. Seksi Partisipasi Hubungan Antar Lembaga 1.
Menyelenggarakan organisasi ;
pelayanan
terhadaplembaga
dan
2.
Menyusun
program
Seksi
Partisipasi
Hubungan
Antar
Lembaga ; 3.
Membangun networking (jejaring kerja ) antar lembaga ;
4.
Menyelenggarakan koordinasi antar lembaga / organisasi dan instansi terkait dalam rangka pembentukan jaringan kerja lintas sektoral ;
5.
Melaksanakan
penelitian
dan
pengkajian
data
terpilah
menurut jenis kelamin, inventarisasi lembaga / organisasi pemerhati perempuan / anak 6.
Fasilitasi terhadap organisasi peduli perempuan ;
7.
Melaksanakan sarasehan / forum komunikasi / workshop antar lembaga / organisasi dan instansi terkait ;
8.
Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Seksi Partisipasi Hu bungan Antar Lembaga ;
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya. e. Seksi Perlindungan Hak – hak Perempuan dan
Anak
1. Melaksanakan perlindungan dan peningkatan harkat dan martabat perempuan dan anak ; 2. Menyusun program Seks i Hak – hak Perempuan dan Anak; 3. Melaksanakan
penyuluhan
perempuan
anak
dan
dan
dalam
sosialisasi usaha
hak
–
hak
penanggulangan
kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sosialisasi Pencegahan
Tindak
Pidana
Perdagangan
Orang
da lam
usaha penanggulangan traficking ; 4. Menyelenggarakan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan ; 5. Menyelenggarakan kordinasi antar lembaga / organisasi dan dunia
usaha
dalam
rangka
meningkatkan
perlindungan
terhadap hak – hak perempuan dan anak ; 6. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Seksi Perlindungan Hak – hak Perempuan dan anak ; 7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala kantor sesuai bidang tugasnya.
f.
Kelompok Jabatan Fungsional 1.
Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2.
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugasnya.
2.2 Sumberdaya 2.2.1. Kepegawaian Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat, dan eselon Pendidikan Jenjang Jumlah S2 2 orang S1 13 orang SMA/SMK 5 orang SMP 1 orang
Jumlah
Pangkat Jenjang Pembina Penata Tingkat I Penata Penata Muda Tk I Penata Muda Pengatur Tk I Pengatur Pengatur Muda Tk I Pengatur Muda Juru Tk I Pegawai Kontrak
21 orang
Eselon Jumlah Jenjang Jumlah 1 orang III - a 1 orang 7 orang IV- a 4 orang 2 orang 3 orang 4 orang orang orang orang 1 orang orang 2 orang 21 orang
Tabel 2.2 PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Fungsional Jumlah No. Uraian (orang) A. Diklat Kepemimpinan
B.
1 PIM III
3 orang
2 PIM IV
5 orang
Diklat Fungsional 1 Bintek Percepatan Pemberantasan Buta Aksara
1
2 Bintek Sosialisasi Permendagri 54 Tahun 2010
2
3 Awareness Training ISO
5
4 Pelatihan Perancangan ISO
1
5 Diklat Barang dan Jasa
5
6 Iklat Analis Jabatan
3
7 Internal Quality Audit Training
1
8 Penerapan Simbada
2
2.2.2. Sarana dan Prasarana Peralatan Kerja Utama Adapun sarana dan peralatan pendukung kinerja pada Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sampai dengan Th 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana kantor Mobil 1 Toyota 1 Avanza 1 Avanza Komputer 2009 1 buah 2007 3 buah Scanner 2007 1 buah 2003 2007 2011
Sepeda Motor Honda 2006 2 buah 2005 1 buah
1 buah
Meja kursi eselon III 2009 1 set
Televisi 2 buah
2009
Laptop 4 buah
2008
Kamera 1 buah
Printer 2009 1 buah 2007 3 buah Handycam 2008 1 buah
2007
Telpon 2 buah
2007
2009
Scanner 1 buah
LCD 2009
2006
Faxsimile 1 buah
Meja Kursi staf 2009 20 set
Lain- lain : Meja Tamu, Lemari Arsip, brankas, Filling cabinet, Tabung Gas, Kompor Gas, Kulkas, AC, Mesin ketik manual & elektrik 2.2.3. Anggaran Th 2008- Th 2010
No 1
2
Tahun 2008 Program
Kegiatan
Jumlah
Program peningkatan - Penyusunan sistem kualitas hidup dan perlindungan bagi perlindungan perempuan perempuan - Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Rp. 186.525.000,-
Program peningkatan - Kegiatan pendidikan dan peran serta dan pelatihan peningkatan peran kesetaraan gender serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Rp. 412.350.000,-
- Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
Rp. 162.650.000,-
Rp. 175.990.000,-
Rp. 78.500.000,-
Tahun 2009 No 1
Program
Kegiatan
Program keserasian - Pelaksanaan sosialisasi kebijakan peningkatan yang terkait dengan kualitas anak dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan perempuan dan perlindungan anak
Jumlah Rp. 14RRj7.400 Rp.147.400.000,1. .0rrrrrrrrromRjjjjjfkj mdowocnnrei3989 3700,-
2
Program penguatan - Pemetaan potensi organisasi kelembagaan dan lembaga masyarakat pengarusutamaan yang berperan dalam pemberdayaan perempuan gender dan anak dan anak
Rp. 152.R006tkl Rp.152.000.000,kdwkndmkkkkmbghjj0.000, -
3
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Rp. Rp.170.774.000,.774.000,-
4
Program peningkatan - Kegiatan pendidikan dan peran serta dan pelatihan peningkatan peran kesetaraan gender serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelolah usaha
Rp. 128.300.000,Rp. 467.720.000,-0000 Rp. 188.500.000,-
Rp. 150.920.000,-
Tahun 2010 No
Program
Kegiatan
Jumlah
1
Program keserasian - Pelaksanaan sosialisasi kebijakan peningkatan yang terkait dengan kualitas anak dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan perempuan dan perlindungan anak
Rp. 147.400.000,-
2
Program penguatan - Pemetaan potensi kelembagaan organisasi dan lembaga pengarusutamaan masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan gender dan anak perempuan dan anak
Rp. 152.000.000,-
3
Program peningkatan - Fasilitasi upaya kualitas hidup dan perlindungan perempuan perlindungan terhadap tindak kekerasan perempuan
Rp. 170.774.000,-
4
Program peningkatan - Kegiatan pendidikan dan peran serta dan pelatihan peningkatan kesetaraan gender peran serta dan kesetaraan dalam pembangunan gender - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera - Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelolah usaha
Rp. 128.300.000,-
Rp. 188.500.000,-
Rp. 150.920.000
2.2.4. Realisasi Anggaran Tahun 2006 – 2010 dan Proyeksi Anggaran 20112015
Uraian
Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2009
Tahun 2010
Realisasi Anggaran
1.255.649.000
2.025.174.000
1.909.075.000
Kenaikan
-
60%
-0,05%
Rata-rata kenaikan (%)
-
29,99 %
-
Proyeksi
Kenaikan
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
2.263.828.000
2.422.295.960
2.591.856.677
2.773.286.644
2.967.416.709
18%
7%
7%
7%
7%
_
2.3 Kinerja Pelayanan Berpijak
pada tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak, yaitu menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan perlindungan
anak,
kebijakan
perlindungan
Peningkatan
Kualitas
perempuan, Hidup
kebijakan Perempuan,
Pengarusutamaan Gender, Penyelenggaraan data gender dan anak, memfasilitasi peran serta lembaga masyarakat (LSM, Kelompok profesi. Organisasi sosial politik, Organisasi Keagamaan) mendampingi pemerintah dalam melakukan assesmen penyusunan kebijakan daerah.
Tabel 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG
No.
Target Renstra ( Ribuan )
Indikator Kinerja 2006
1 2. 3. 4. 5
6
7
8
Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran Peningkatam Sarana dan Prasarana Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Tersedianya Laporan Keuangan Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
2007
Realisasi Capaian ( Ribuan )
2008
2009
2010
229.634
999.330
10.000
2006
2007
2008
2009
2010
2008
2009
2010
169.013,50
229.634
999.330
169.013.5
100
100
100
78.000
21.500
-
78.000
21.500
100
100
100
10.000
3.000
10.000
10.000
3.000
100
100
100
10.776
99,9
99,9
99,9
99,6
99,6
99,6
100
100
100
100
100
100
99,9
99,9
99,9
99,925
99,925
99,925
10.780
349.175
Rasio Capaian ( % )
147.350
152.000
170.774
330.800
349.175
167.300
147.350
152.000
95.250
170.774
666.840
467.720
282.000
666.840
1.255.649
2.025.174
1.909.075
1.255.649
2006
2007
329.780
167.300
95.250
467.720
281.900
2.025.174
1.909.075
2.4
Tantangan dan Peluang
2.4.1 Tantangan (Threath) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, beberapa ancaman yang dapat diidentifikasikan
pada
Kantor
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak sebagai berikut: a. Jumlah
penduduk
perempuan
setiap
tahunnya
mengalami
peningkatan, hal ini identik dengan persoalan yang melingkupi. b. Budaya Patriaki yang masih melekat di masyarakat serta adanya pemahaman terhadap ajaran suatu agama yang tidak menyeluruh (parsial). c. Ketidakadilan gender yang masih terjadi di lingkungan masyarakat seringkali tidak dianggap sebagai suatu masalah karena kurang adanya kesadaran dan sensitifitas. 2.4.2 Peluang ( Oportunities ): Adapun beberapa peluang pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut : a. Adanya penerapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan
dan
Perlindungan Anak yang berdampak pada KKG ( Keadilan dan Kesetaran Gender ) melalui Strategi Pengarusutamaan Gender dan Anak. b. Adanya kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
yang
dapat
mendorong
terwujudnya
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak secara optimal. c. Adanya
peran
serta
masyarakat
di
bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. d. Adanya konsentrasi persamaan hak (laki – laki dan perempuan) melalui
perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi,
pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan yang memasukkan dimensi gender
BAB III ISSUE- ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan : Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi sebagai dasar atau pembuka wawasan untuk menyusun program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan PerempuandanPerlindungan Anak, antara lain : I. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. a. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial politik, lingkungan hidup dan ekonomi. b. Masih rendahnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanganannya. c. Belum optimalnya pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. d. Masih
rendahnya
sistem
pencatatan
dan
pelaporan
dan
sistem
penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan/anak.
II. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. a.
Masih rendahnya kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan lembaga-lembaga peneliti, pemerhati dan pemberdayaan anak;
b. Masih rendahnya pemahaman dan kerjasama antar lembaga (baik pemerintah/non pemerintah); c. Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan , pemantau dan evaluasi PUG.
III. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. a. Analisis peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, bias gender dan belum peduli anak; b. Masih rendahnya kebijakan dan peraturan perundang – undangan yang ditujukan
untuk
meningkatkan
perlindungan perempuan/anak;
kualitas
hidup
perempuan
dan
c. Belum sempurnanya perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
IV. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan peraturan perundang-undangan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak di tingkat daerah dan nasional; b. Belum optimalnya materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender dan kesejahteraan dan perlindungan anak; c. Masih rendahnya peran masyarakat dan media dalam perlindungan perempuan / anak dan pemberdayaan masyarakat.
3.2. Telaah Visi Misi Untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak, terhadap perencanaan program kegiatan yang telah disusun dengan mengangkat isu-isu perempuan dan anak yang strategis membutuhkan perhatian dari semua pihak untuk menjawab kebutuhankebutuhan perempuan dan anak, melalui program pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak yang mempunyai dampak secara menyeluruh yang dapat berpengaruh terhadap permasalahan perempuan dan anak. yang diangkat menjadi isue-isue strategis dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak selama 5(lima) tahun kedepan dengan harapan dapat terselesaikan secara bertahap. Kondisi saat ini, yaitu jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2010 lebih kurang mencapai 2.419.887 jiwa. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Malang adalah nomor 2 jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur diantaranya adalah 1.230.461 jiwa laki-laki dan 1.189.426 jiwa perempuan (RPJMD, 2011). Jumlah penduduk yang sebesar itu merupakan asset dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bila dikelola dan diberdayakan secara optimal. Dari hasil yang dicapai selama ini, dalam pembangunan gender telah banyak dirasakan baik dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun dibidang politik, hukum dan jabatan publik. Seperti yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Kabupaten Malang 69,89 di tahun 2009,Indeks Harapan Hidup 72,56, Indeks
Pendidikan 74,40, Indeks Pemberdayaan Gender 67,4 serta Pembangunan Gender 65,0 di tahun 2009.
Kondisi ini juga yang diharapkan Pemerintah
Kabupaten Malang pada tahun 2012 nantinya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,1 Indeks Pembangunan Gender 67,8 dan Indeks Pemberdayaan Gender 69,5 serta Indeks Pendidikan 75,5. Anak adalah masa depan baik keluarga, masyarakat dan negara harus eksis dalam keadaan apapun. Oleh karena itu banyak hal yang harus dikerjakan terkait dengan tumbuh-kembang anak, dalam arti apakah lingkungan sekitar sudah kondusif terhadap tumbuh kembang anak, apakah sarana dan prasarana yang ada sudah dikatakan layak bagi anak, aksesibilitas dan keterjangkauan seperti terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
3.3. Penentuan Issue - Issue Strategis Permasalahan perempuan dan anak yang berkembang di masyarakat harus
menjadi
perhatian
semua
pihak
agar
tidak
menimbulkan
suatu
kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karenanya permasalahan ini menjadi issue strategis. Issue – issue strategis terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut: a.
Masih banyaknya kelompok perempuan yang marginal dan belum berdaya dari sisi ekonomi dan pendidikan
b.
Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
c.
Belum terpenuhinya pemenuhan hak – hak anak sesuai kebutuhannya baik dibidang hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
kesehatan
dasar
dan
kesejahteraan,
pendidikan
dan
pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus d.
Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak
e.
PUG belum dapat terimplementasi secara optimal karena belum adanya pemahaman yang sama tentang gender
f.
Bahwa program pemberdayaan perempuan belum memberikan dampak secara menyeluruh terhadap pengentasan kemiskinan;
BAB IV VISI MISI, TUJUAN, SASARAN ,STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.1. Visi dan Misi 4.1.1.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi Pemerintah. Keadaan masa depan tersebut haruslah kondisi yang diinginkan dan dapat memotivasi dan memberi inspirasi seluruh anggota organisasi dan mempengaruhi pengambailan keputusan. Selain itu pada saat bersamaan visi masa depan organisasi harus realistis dan kredibel, karena visi merupakan kerangka dari proses perencanaan organisasi. Dinamika tuntutan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan issue perempuan
dan
perlindungan anak
anak
khususnya
di
pemberdayaan
perempuan
dan
dan adanya kesenjangan gender sehingga penerapan
kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan pembangunan harus menitik beratkan pada pengarusutamaan gender dan anak. Sejalan dengan hal tersebut kejelasan visi KP3A menjadi sangat penting dalam menentukan arah pembangunan di bidang PP dan PA di Kabupaten Malang. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban KP3A maka Visi yang dirumuskan adalah sebagai berikut : “ Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,
pemberdayaan
perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ” 4.1.2 Misi : Misi adalah sesuatu yang harus dirumuskan, dan dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik. Dalam rangka untuk mewujudkan Visi tersebut maka telah ditetapkan Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan b. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik c. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak d. Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak e. Memperkuat kelembagaan PUG dan PUHA f.
Meningkatkan partisipasi masyarakat
4.2. Tujuan dan Sasaran 4.2.1. Tujuan : a. Mewujudkan
kualitas hidup perempuan dalam
bidang pendidikan,
kesehatan, ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan b. Mewujudkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik c. Mewujudkan pemenuhan hak - hak anak untuk tumbuh kembang d. Mengeliminir tindak kekerasan, ekploitasi dan dikriminasi terhadap perempuan dan anak e. Mewujudkan penguatan kelembagaan PUG dan PUHA f.
Mewujudkan partisipasi masyarakat terutama dalam bidang PP dan PA
4.2.2. Sasaran : a.
Terwujudnya perempuan yang berdaya, mandiri dan sejahtera
b. Terwujudnya keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik c.
Terwujudnya anak yang cerdas,kreatif,berkualitas dan berakhlaq mulia
d. Terwujudnya perempuan dan anak terhindar dari segala bentuk tindak kekerasan (ekploitasi dan dikriminasi) e.
Terwujudnya kelembagaan PUG dan PUHA yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal
f. Terwujudnya kesadaran partisipasi masyarakat yang memahami dan melaksanakan PP dan PA
4.3. Strategi dan Kebijakan 4.3.1. Strategi : Dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dirumuskan strategi pelaksanaan program yaitu Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak dengan penekanan : a.
Meningkatkan Penyerasian Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
b.
Meningkatkan koordinasi dan kemitraan
c. Melaksanakan penguatan kelembagaan PUG, PUHA dan jejaring di Pemerintah dan masyarakat
4.3.2. Kebijakan : a. Mengintegrasikan Startegi Pengarusutamaan Gender dan Anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemantauan dalam kebijakan/program/kegiatan yang terformulasi pada penganggaran di masingmasing SKPD b. Mendorong pemahaman kepada pemangku kepentingan, perencana, pelaksana terhadap konsep kesetaraan gender c. Mendorong terlaksananya Komitmen dari Pemerintah Daerah yang mengharuskan semua SKPD untuk menyusun program/kegiatan yang mendukung implementasi pelaksanaan PUG.
RENSTRA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2011-2015 NO 1
VISI 2
MISI 3
ISU STRATEGI 4
Terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan perempuan dan Anak, pemberdayaan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ø Meningkatkan kualitas hidup perempuan
Ø Masih banyaknya kelompok perempuan yang marjinal dan belum berdaya dari segi ekonomi dan pendidikan
Ø Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses poitik dan jabatan publik.
Ø Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
Ø Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
Ø Memperkuat kelembagaan PUG dan PUHA
TUJUAN 5
SASARAN 6
KEBIJAKAN 7
PROGRAM 8
KEGIATAN 9
Ø Meningkatnya kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan ketenagakerjaan.
Ø Terwujudnya perempuan yang berdaya, mandiri dan sejahtera.
Ø Mengintegrasikan Strategi Pengarusutamaan Gender dan Anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemantauan dalam kebijakan/program/kegiatan yang terformulasi pada penganggaran di masingmasing SKPD.
I. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
Ø Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial politik, lingkungan hidup dan ekonomi.
Ø Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
Ø Mewujudkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
Ø Terwujudnya keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
Ø Mendorong pemahaman kepada pemangku kepentingan, perencana, pelaksana terhadap konsep kesetaraan gender.
Ø Belum terpenuhinya pemenuhan hak – hak anak sesuai kebutuhannya baik dibidanghak sipil dan kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus. Ø Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak.
Ø Mewujudkan pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuhkembang.
Ø Terwujudnya anak yang cerdas, kreatif, berkualitas dan berakhlak mulia.
Ø Mendorong terlaksananya Komitmen dari Pemerintah Daerah yang mengharuskan semua SKPD untuk menyusun program/kegiatan yang mendukung implementasi pelaksanaan PUG.
Ø Mengeliminir tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
Ø Terwujudnya perempuan dan anak terhindar dari segala bentuk tindak kekerasan( eksploitasi dan diskriminasi )
Ø PUG belum dapat terimplementasi secara optimal karena belum adanya pemahaman yang sama tentang gender..
Ø Mewujudkan penguatan kelembagaan PUG dan PUHA
Ø Terwujudnya kelembagaan PUG dan PUHA yara optimal.ang dapat bersinergi dan berjalan sec
Ø Peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanganannya. Ø Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
II. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
Ø Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan/anak. Ø Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan lembaga-lembaga peneliti, pemerhati dan pemberdayaan anak;
Ø Meningkatkan partisipasi masyrakat
Ø Bahwa program pemberdayaan perempuan belum meberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan.
Ø Mewujudkan partisipasi masyrakat terutama dalam bidang PP dan PA.
Ø Terwujudnya kesadaran partisipasi masyarakat yang memahami dan melaksanakan PP dan PA.
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
IV. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
Ø Memahami dan membangun kerjasama yang kuat antar lembaga (baik pemerintah/non pemerintah); Ø Penyusunan mekanisme perencanaan , pemantau dan evaluasi PUG. Ø Analisis peraturan perundanga-undangan yang diskriminatif terhadap perempaun, bias gender dan belum peduli anak; Ø Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan lembaga-lembaga peneliti, pemerhati dan pemberdayaan anak; Ø Pengembangan dan penyempunaan perangkat hukumdan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan. Ø Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan peraturan perundangundangan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak di tingkat daerah dan nasional;
Ø Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender dan kesejahteraan dan perlindungan anak; Ø Peningkatan peran masyarakat dan media dalam perlindungan perempuan / anak dan pemberdayaan masyarakat.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Ø Meningkatnya kualitas hidup perempuan di berbagai kehidupan dan pembangunan
Ø Mengeliminir dan menurunnya tindak kekerasan ekploitasi dan dikriminasi terhadap perempuan dan anak
Sasaran
Ø Terlaksananya keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas perempuan/anak
Ø Terlaksananya penyusunan perencanaan penganggaran yang responsife gender
Indikator Sasaran
Ø Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaa n, sosial politik, lingkungan hidup dan ekonomi. Ø Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan lembagalembaga peneliti, pemerhati dan pemberdayaan anak;
Kode
1.11.17
1.11.16
Progra m dan Kegiata n
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)
2
3
4
Progra m Peningk atan Kualitas Hidup dan Perlind ungan Peremp uan
Meningkatny a kualitas hidup dan perlindunga n perempuan
10 kelompok di 33 kecamata n
Progra m Penguat an Kelemb agaan Pengar usutam aan Gender
Meningkatny a kapasitas kelembagaa n berbasis perempuan
Anggota POKJA PUG ( Orwan, LSM, PSW, WCC, Kaukus Perempua n, 30 SD/MI
Tahun 2011
Tahun 2012
Target Indikato r
Rp. (dlm jutaan )
Target Indika tor
5
6
7
20%
20%
351
487
20%
20%
Rp. (dlm jutaan) 8
421,2
584,4
Tahun 2013
Target Indika tor 9
20%
20%
Rp. (dlm jutaan) 10
505,44
701,28
Targ et Indi kato r
Rp. (dlm juta an)
Target Indika tor
Rp. (dlm jutaan )
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
11
12
13
14
15
16
727,83 3
Anggota HWPRI, 32 kelompok di 33 kecamatan
Kantor Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an anak
1.009, 84
Anggota PUG, Gender Focal Point, LM Pemerhati Perempuan , PSW, 30 SD/MI di 7 eks pembantu bupati
Kantor Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an anak
Tahun 2014
20%
20%
606, 528
841, 536
Tahun 2015
20%
20%
SKPD Penang gung Jawab
Ø Adanya eksistensi kelembagaan dalam melaksanakan strategi PUG yang dapat di integrasikan ke dalam kebijakan program/kegiat an SKPD
Ø Menguatnya eksisitensi kembagaan PUG
Ø Meningkatnya peran lembaga masyarakat (yang mampu melakukan strategi PUG dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan)
Ø Terwujudnya peningkatan peran lembaga masyarakat yang mampu melakukan strategi PUG dalam rangka Pemberdayaan Perempuan
Ø Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di daerah termasuk Pusat Studi Wanita/Gender dan lembagalembaga peneliti, pemerhati dan pemberdayaan anak; Ø Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender dan kesejahteraan dan perlindungan anak;
1.11.15
1.11.18
Progra m Keseras ian Kebijak an Peningk atan Kualitas Anak dan Peremp uan
Meningkatny a jumlah kebijakan pelaksanaan PUG
Progra m Peningk atan Peran Serta dan Kesetar aan Gender dalam Pemban gunan
Meningkatny a peran perempuan dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga menuju keluarga yang sehat, mandiri dan berkualitas
100 orang di 33 kecamata n
1 desa di setiap kecamata n
20%
20%
187
65
20%
20%
224,4
78
20%
20%
269,28
93,6
20%
20%
323, 136
112, 32
20%
20%
387,76 3
134,78 4
100 orang perempuan dan laki-laki di 10 Kecamatan
Kantor Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an anak
33 desa di 33 kecamatan
Kantor Pemberday aan Perempuan dan Perlindung an anak
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
NO.
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (akhir 2010)
1
2
3
1
Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan
10 kelompok di 33 kecamatan
2
Meningkatnya kapasitas kelembagaan berbasis perempuan
Anggota POKJA PUG ( Orwan, LSM, PSW, WCC, Kaukus Perempuan, 30 SD/MI
3
Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG
100 orang di 33 kecamatan
4
Meningkatnya peran perempuan dalam mewujudkan 8 fungsi keluarga menuju keluarga yang sehat, mandiri dan berkualitas
1 desa di setiap kecamatan
Tahun 2011 Rp. Target (dlm Indikator jutaan) 4 5 20%
20%
20%
20%
351
487
187
65
Tahun 2012 Rp. Target (dlm Indikator jutaan) 6 7 20%
20%
20%
20%
421,2
584,4
224,4
78
Tahun 2013 Rp. Target (dlm Indikator jutaan) 8 9 20%
20%
20%
20%
505,44
701,28
269,28
93,6
Tahun 2014 Rp. Target (dlm Indikator jutaan) 10 11 20%
20%
20%
20%
606,528
841,536
323,136
112,32
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
SKPD Penanggung Jawab
14
15
727,833
Anggota HWPRI, 32 kelompok di 33 kecamatan
Kantor Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan anak
1.009,84
Anggota PUG, Gender Focal Point, LM Pemerhati Perempuan, PSW, 30 SD/MI di 7 eks pembantu bupati
Kantor Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan anak
387,763
100 orang perempuan dan laki-laki di 10 Kecamatan
Kantor Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan anak
33 desa di 33 kecamatan
Kantor Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan anak
Tahun 2015 Rp. Target (dlm Indikator jutaan) 12 13 20%
20%
20%
20%
134,784
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Malang Tahun 2011-2015
adalah
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dan memperhitungkan potensi ( kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan ). Renstra SKPD diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi/SKPD. Renstra merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi. Rencana Strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kabupaten Malang tahun 2011-2015 merupakan penjabaran Visi Misi dari RPJMD Kabupaten Malang MADEP MANTEB yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan mengacu pada RKPD.
Malang,
Juli 2011
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dra. PANTJANINGSIH SR Pembina NIP. 19681207 198809 2 002
