Rencana Kerja (RENJA) BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015

Rencana Kerja (RENJA) BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2015

KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014

TAHUN 2014(RENJA) RENCANA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015

KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2015 disusun. Sebagaimana Rencana Kerja tahun – tahun yang lalu, Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 ini juga masih menyimpan banyak kekurangan. Oleh karena itu, walaupun rencana yang Kami susun dalam buku ini belum seluruhnya memenuhi keinginan atau kebutuhan sebagaimana yang diharapkan, namun dapat menjadi panduan dan bermanfaat khususnya bagi para pengelola dan pelaksana program di lingkungan Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun, serta mitra terkait di luar sektor Instansi dan siapa saja yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap program-program KBDPP&PA termasuk masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan swasta dalam meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat. Akhirnya, terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses penyusunan Buku Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 ini hingga selesai. Tanjung Balai Karimun, April 2014 KEPALA BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH, PEMBERDYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN

Dra. ROSMAWATI, MM.Pub NIP . 19650814 199403 2 014 i

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ................................................................. (i) DAFTAR ISI .................................................... ..................... (ii)

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

:

:

:

:

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .......................................…… ...

1

1.2 Landasan Hukum ….......................………............

2

1.3 Maksud dan Tujuan .............................……….....

3

1.4 Sistematika Penulisan .............................………..

3

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu..........

5

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD..........................

10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi...

12

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD................

13

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

18

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional............... .

19

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..........................

23

3.3 Program dan Kegiatan............................... .......

27

PENUTUP 4.1 Penutup ........................................... ...........

32

LAMPIRAN

ii

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Kabupaten Karimun menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Keluarga Berencana Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Renja-SKPD Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, (Masih berbentuk Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Gabungan dari Keluarga Berencana yang ada pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana) antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang social budaya, ekonomi, politik dan keamanan.

Renja BKBDPP&PA Th 2015

2

Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan baik dilhat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrument pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan

pembangunan

yang

baik

akan

dapat

menghasilkan

pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana kerja (Renja) Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2015 mmperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain : 1.

Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;

2.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3.

Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;

4.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

6.

Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474)

7.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;


3

1.3

8.

Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploatasi Seksual Komersial Anak;

9.

Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking;

10.

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependuduan dan Keluarga Berencana.

11.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Profinsi.

12.

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;

13.

Peraturan daerah No. 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Traffiking);

14.

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.;

Maksud Dan Tujuan Sebagai Lembaga Teknis, Badan Keluarga Berencana daerah, Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun memiliki visi dan Misi yang tetap mengacu sepenuhnya pada Visi dan misi pemerintah Kabupatan Karimun yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Karimun Yang Maju, Mandiri, Adil dan berbudaya berlandaskan Iman dan Taqwa” dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi organisasi.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Kerja ini bertujuan untuk mempermudah pencapaian target kinerja Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Karimun tahun Anggaran 2015. Sedangkan pencapaian Kinerja (performance result) pada tahun Anggaran 2013 tersebut


4

akan menjadi perbandingan dengan Rencana Kerja (performance plan) Tahun Anggaran 2015, sehingga akan dijadikan tolak ukur pencapaian keberhasilan kinerja

tahunan Badan

Keluarga

Berencana

Daerah,

Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Karimun. Selain itu dilakukan analisis pencapaian kinerja sehingga akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah Celah Kinerja (performance gaps) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Adapun Penyusunan Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2015 secara sistematika disajikan dan diuraikan dalam setiap bab sebagai berikut : Bab I

berisi uraian latar belakang, landasan hokum penyusunan Renja, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja Tahun 2015.

Bab II

berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2013, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III berisi Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, menyampaikan usulan Program dan Kegiatan Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2015 Bab IV Penutup. Lampiran : Berisikan matrik rencana kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tahun 2014.


5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Hasil dari Evaluasi Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Karimun Tahun 2013 adalah gabungan dari hasil evaluasi pada Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretriat Daerah Kabupaten Karimun, dengan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten karimun. Sesuai dengan hasil penggabungan maka

evaluasi ini hanya Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana saja. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013 yang didukung program dan kegiatan yang telah mencapai sasaran, yang sekarang sedang berjalan dimana pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan sebagian besar telah mencapai 100%. Secara keseluruhan Rencana kerja tahun 2013 tingkat pencapaian program disesuaikan dengan peluang dan kekuatan, sehingga target yang disusun atau yang ingin dicapai tidak mayoritas 100%. Dari 8 Program yang dilaksanakan ada 17 (tujuh belas) kegiatan belanja langsung yang tingkat pencapaian program bila diukur dari Realisasi Keuangan dibawah 100% karena bersifat pelatihan dan pendataan. Review hasil

pelaksanaan Renja Badan Keluarga Berencana Daerah,

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Karimun tahun lalu dan realisasi Renstra Badan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan / realisasi anggaran. Berikut table tentang Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dengan Bagian Keluarga Berencana yang sebelumnya merupakan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil

Dan

Keluarga

Berencana


tahun

2012,

sebagai

berikut

:

6

Tabel : 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Tujuan Strategis : Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan, Pelatihan, Penelitian dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk, melalaui program kependudukan dan KB TAHUN 2013

N O

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

RUMUS

CAPA IAN 2013

REALISASI RUMUS 2013

Target

Reali sasi

Penca paian (%)

TARGET 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Tercapainya keluarga Kecil yang berkualitas dan sejahtera melalui pelayan KB serta Pemberday aan Keluarga.

Misi 1 : Meningkatkan pelaksanaan program KB Nasional dan kesehatan reproduksi Memajukan ekonomi dan ketahanan keluarga

1

Suksesnya keluarga berencana (KB) dan terciptanya keluarga berkualitas

1

Cakupan akseptor KB Baru

Jlh Peserta KB baru tahun berjalan X 100% Jlh PUS

10%

4316 x 100 43856

6%

10%

166,6

2

Cakupan peserta KB aktif (%)

Jlh Peserta KB Aktif tahun berjalan X 100% Jlh PUS

68%

29635 x 100 43856

66%

68%

103

10,52%

-

5%

10,52

210

Jlh Keluarga (P S & KS1) X 100% Jlh KK

21,62

17251 x 100 79794

20%

21,62

108,2

15% (RPJMD)

Jlh Keluarga (P S & KS1) + Usaha X 100% Jlh Keluarga (P S & KS1)

30,19 (782)

782 x 40 2590

40% (1036)

30,19

75,47

65% (RPJMD) (target BKKBN Prop 1036)

3

4

5

6

Unmeet Need (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I (%) Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I yang menjalankan usaha (%) Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga (Anak Orang/Kel)

Jlh IAT + TIAL X 100% Jlh PUS

Jlh Anak X 100% Jlh KK

75% (SPM BKKBN 2014 = 65%) 5% (SPM BKKBN 2014 = 5%)

104637 x 100 79794

JUMLAH


15% (SPM BKKBN 2014 = 6,5%)

Rata2 =

%

7

Tabel : 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Tujuan Strategis : Tercapainya pengembangan data terpilah dan kebijakan kelembagaan gender dan anak NO 1

1

TUJUAN

SASARAN

2

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

INDIKATOR SASARAN

3

1

Meningkatn ya kualitas hidup perempuan dan peran serta gender dalam bidang pembangun an

4

1

2

5

5

Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

4

5


Reali sasi

Pencapaian (%)

TARGET 2016

Target

6

7

8

9

10

11

66,10

61,74

93,40

67,00 (RPJMD)

50,05

50,14

100,17

52,00 (RPJMD)

Jlh siswi SLTP/MTS Perempuan X 100% Jlh Perempuan usia 13-15 th

15,61

-

18,35

15,61

19,00 (RPJMD)

Jlh siswi SLTA/MA Perempuan X 100% Jlh Perempuan usia 16-18 th

20,27

-

17,65

20,27

20,50 (RPJMD)

Pekerja perempuan di lembaga pem. X 100% Jlh pekerja perempuan

60,75

60,75

44.68

2280 x 100 3753

Pekerja perempuan di lembaga Swasta. X 100% Jlh pekerja perempuan JUMLAH


TAHUN 2012

CAPAI AN 2012

Misi 2 : Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG); Peningkatan Indeks 61,74 Pembangunan Gender (IPG) (%) Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender 50,14 (IDG) (%) Persentase Pendidikan SLTP/MTs/ Sederajat yang ditamatkan perempuan Persentase Pendidikan SLTA/MA/ Sederajat yang ditamatkan perempuan Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

3

RUMUS

Rata2 =

8

Tabel : 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Tujuan Strategis : mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan, TAHUN 2013

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

RUMUS

CAPAI AN 2013


Target

Reali sasi

Pencapaian (%)

TARGET 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,018

25 X 100 136.479

0,004

0,018

misi 3 : Meningkatkan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak 1

Tercapainya peningkatan perlindungan perempuan dan anak Serta Kebijakan Kepastian hukum bagi perempuan dan anak.

1

Meningkatn ya Perlindunga n Perempuan, anak dan pemenuhan hak-hak anak serta Kepastian hukum bagi perempuan dan anak;

1

Jumlah Kasus Kekerasan /Rasio KDRT (%)

Jlh KDRT X 100% Jlh Rumah tanga

2

Persentase Jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)

Pekerja anak usia 5-14 tahun X 100% Jlh pekerja usia 5 tahun keatas

-

JUMLAH


0,001 (RPJMD)

Rata2 =

9

Tabel : 2.4. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Tujuan Strategi : Peningkatan kualitas menajemen program TAHUN 2013

N O

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

RUMUS

CAPA IAN 2013


Target

Reali sasi

Penca paian (%)

TARGET 2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

100%

-

100%

100%

100

100%

-

100%

100%

100

1

1

1

100

1

1

1

100

Misi 4 : Meningkatkan profesionalisme pegawai dan kinerja yang tinggi 1

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

1 Meningkatnya

kualitas sumberdaya aparatur,

1

2

3

3

Peningkatan layanan administrasi yang tepat Waktu (%) Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (%) Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan (Dokumen) Laporan capaian kinerja tepat Waktu

JUMLAH


Rata2 =

10

2.2 Analisa kinerja pelayanan SKPD Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Keluarga Berencana Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keluarga Berencana Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berikut tabel 2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut :


11

TABEL 2.5 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARIMUN Target Renstra SKPD NO

Indikator *)

(1)

(2) 1 2

SPM/standar nasional

IKK (PP-6/2008)

(3)

(4)

6,5% SPM BKKBN 2010-2014

Cakupan akseptor KB Baru Cakupan peserta KB aktif (%)

65% BKKBN 2010-

2014

Realisasi Capaian

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2012 (tahun n-2) (tahun n-1) (tahun n) (tahun n+1) (tahun n-2)

Tahun 2013 (tahun n-1)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

10%

6%

6,5%

7%

14%

10%

6,5%

7%

56

66%

65%

70%

82%

68%

65%

70%

5%

5%

18 (RPJMD)

16 (RPJMD)

50

60

5% SPM BKKBN 20102014

5%

5%

5%

5%

9,47%

10,52%

4

Keluarga Pra sejahtera I (%)

16 % (RPJMD Kab Karimun 2011-2016)

20% (RPJMD)

20% (RPJMD)

18% (RPJMD)

16% (RPJMD)

21,84 %

21,62%

5

Keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I yang menjalankan usaha (%)

30 (RPJMD)

40 (RPJMD) (1036)

50 (RPJMD)

60 (RPJMD)

-

30,19% (782)

6

7

Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)

Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)

60% (RPJMD Kab Karimun 2011-2016)

67,00% (RPJMD Kab Karimun 2011-2016)

Tahun 2015 (tahun n+1)

(6)

Unmeet Need (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi dan

Tahun 2014 (tahun n)

(5)

3

sejahtera

Proyeksi

66,10

66,55

66,80

67,00

61,74

-

66,80

(13)

67,00

Capaian IPG hasil dari BPS tahun 2013 belum ada Capaian IPG hasil dari BPS tahun 2013 belum ada

52,00% (RPJMD Kab Karimun 2011-2016)

50,05

50,25

51,50

52,00

50,14

-

51,50

52,00

8

Persentase Pendidikan SLTP/MTs/ Sederajat yang ditamatkan perempuan

18,85 (RPJMD Kab Karimun 2011-2016)

18,15

18,35

18,50

18,85

50,86

50,39

18,50

18,85

9

Persentase Pendidikan SLTA/MA/ Sederajat yang ditamatkan perempuan


17,30

17,65

18,20

18,25

42,49

43,57

18,20

18,25

10

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

70 (Renstra BKBDPP&PA)

60,00

60,50

60,80

70

21,96

60,75

60,80

70

11

Jumlah Kasus Kekerasan /Rasio KDRT (%)


0,005

0,004

0,003

0,002

0,02

0,018

0,003

0,002


Catatan Analisis

12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah masyarakat) di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Secara garis besar isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan politik. 2. Masih adanya pola pikir di masyarakat yang kurang tepat mengenai keluarga berencana. 3. Berkembangnya sektor jasa di Kabupaten Karimun berpotensi mendorong eksploitasi anak, baik anak yang dipekerjakan maupun human trafficking. 4. Pemenuhan hak-hak anak masih belum menjadi agenda utama para pihak berwenang 5. Penanganan perempuan korban tindak kekerasan yang belum optimal diberikan. 6. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena faktor teknis (belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin) dan faktor kesiapan SDM. 7. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam mengusung pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak-hak anak.


13

8. Peningkatan kapasitas SDM BKBDPP&PA khususnya dalam hal-hal teknis terkait tupoksi 9. Peningkatan kesejahteraan keluarga melalui optimalisasi sumber daya lokal. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kabupaten Karimun tahun 2011-2016 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukanmasukan dari atas – bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Badan Keluarga Berencana Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011-2016 untuk mengasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berikut tabel 2.4 tujuan sasaran jangka menengah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kabupaten Karimun tahun

2011-2016


adalah

sebagai

berikut

:

14

TABEL : 5 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD KINERJA OUTPUT NO

PROGRAM / KEGIATAN TARGET

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Meubeleur

2

KINERJA KEUANGAN

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

REALISASI

FISIK

Berjalannya Pelayanan Umum Perkantoran

Tercapainya Pelayanan Umum Perkantoran dan Pelayanan Publik

100%

622,700,000

603,916,438

18,783,562

Tersedianya Meubeleur

1 Unit Meja Kerja Eselon II, 4 Unit Meja Eselon III, 10 Unit Eselon IV, 10 Unit Meja Kerja Staf, 1 Unit Kursi Kerja Eselon II, 4 Unit Kursi Eselon III, 10 Unit Kursi Eselon IV, 5 Unit Kursi Kerja Staf, 1 set Sofa

100%

100,000,000

99,875,000

125,000

100

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2 unit Laptop, 2 unit Printer, 1 unit penghancur kertas, 1 unit lemari, 1 unit meja komputer

100%

100,000,000

99,700,000

300,000

100

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Tersusunya Laporan Tercapainya Penyusunan Lakip Pemerintah (LAKIP) Badan Keluarga Berencana, Akuntabilitas yang akuntabel Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


0%

ANGGARAN

REALISASI

SILPA

%

-

97

######

15

1

Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun

Tersedianya Tenaga Pengelola Program KB yang Handal sampai ke Tingkat Lini Lapangan

Meningkatnya Cakupan Pencapaian Program KB di segala bidang

100%

499,370,000

494,198,000

5,172,000

99

2

Bulan Bakti Keluarga Kabupaten Karimun

Meningkatnya peran keluarga melalui pelaksanaan fungsi-fungsi dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas

100%

165,000,000

164,168,500

831,500

99

3

Pertemuan Pengelola KB Nasional Tingkat Nasional

Terlaksananya kerjasama para stakeholder dalam pelaksanaan Program KB Meningktnya pengetahuan dan ketrampilan pengelola Program KB

Meningkatnya kinerja pengelola Program KB dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam pencapaian program KB

100%

74,000,000

74,000,000

-

100

4

Pelayanan Keluarga Berencana Keliling Oleh Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK)

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Program KB

Meningkatnya Pencapaian Program KB di Wilayah Terpencil

100%

100,000,000

60,655,000

39,345,000

61

5

Evaluasi Program Keluarga Berencana (KB)

Tersedianya Data dan Informasi Pencapaian Program KB di Tingkat Lini Lapangan

Tersedianya Informasi sebagai Bahan Penyusunan Pelaksana Program KB

100%

165,000,000

164,074,000

926,000

99

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

100%

100,000,000

99,382,500

617,500

99

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Terlaksananya (KIE) Tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI) Penilaian Kecamatan Terbaik 2

Penyuluhan HIV / AIDS Bagi Ibu-Ibu Kabupaten Karimun

Terlaksananya Penyuluhan bagi IbuIbu di Kabupaten Karimun

Meningkatnya pemahaman dan Pengetahuan tentang Bahaya HIV/AIDS di Lingkungan Masyarakat terutama bagi Ibu- ibu

100%

100,000,000

92,914,000

7,086,000

93

3

Sosialisasi Pemahaman dan Kesadaran tentang Etika bagi Ibu-ibu PKK

Terlaksananya Sosialisasi tentang Etika bagi ibuibu PKK

Meningkatnya pemahaman dan Pengetahuan tentang Etika bagi Ibu- Ibu PKK

100%

200,000,000

191,687,400

8,312,600

96


16

4

Penyelenggaraan Hari Ibu Kabupaten Karimun Tahun 2013

Terlaksananya Hari Ibu Tahun 2013

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 1 Pelatihan Peningkatan Ekonomi Keluarga Bagi Terlaksananya Perempuan Suku Asli di Kabupaten Karimun Pelatihan Peningkatan Ekonomi Keluarga Bagi Perempuan Suku Asli di Kab. Karimun 2 Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender Tersusunya Anggaran (ARG) Bagi SKPD di Kabupaten Karimun Kegiatan tiap SKPD yang responsif Gender Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 Penyelenggaraan Hari Anak Nasional Adanya pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya Pemenuhan Hak-hak Anak, memberikan pembinaan bagi Anak jalanan dan memberikan informasi tentang dampak negatif seks bebas 2 Pengembangan Kota Layak Anak Terlaksananya Pengembangan Kota Layak Anak 3

Orientasi Kota Layak Anak

Terlaksanya Orientasi Kota Layak Anak


Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi

100%

Peningkatan Kemandirian dan berdayaguna bagi Perempuan Suku Asli di Kab. Karimun

100%

100,000,000

89,957,000

10,043,000

90

25 SKPD

100%

100,000,000

98,773,000

1,227,000

98.8

Terwujudnya perlindungan anak dan Pemenuhan hak-hak Anak

100%

200,000,000

198,436,000

Meningkatnya Pemahaman dan Terwujudnya Program Pengembangan Kota Layak Anak

100%

150,000,000

148,594,000

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kota layak anak

100%

200,000,000

199,831,000

250,000,000

249,750,000 250,000

1,564,000

1,406,000 169,000

99.90

99.22

99.06 99.92

17

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran dan Pawai Pembangunan

Terpublikasinya Kegiatan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatnya pemahaman Masyarakat

-

-

-

-

2

Penyusunan Renja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tersusunya Rencana Kerja

Terarahnya Kegiatan

100%

10,000,000

10,000,000

3

Penyusunan Renstra Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terbentuknya penyusunan Renstra BKBD,PP dan PA Kab. Karimun Tahun 2011 - 2016

Terarahnya Kegiatan dan diketahuinya capaian kinerja Tersusunnya Renstra BKBD, PP dan PA Kab. Karimun Tahun 2011 2016

100%

40,000,000

39,991,500

8,500

3,276,070,000

3,179,903,338

96,166,662

Jumlah


100

100

18

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada program ini mengusulkan adanya pembinaan organisasi perempuan untuk meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan melalui sosialisasi kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk program P2W-KSS & GSI, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). b. Bidang Keluarga Berencana Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk masyarakat menghendaki adanya pelayanan alat kontrasepsi gratis dalam pengaturan kelahiran diharapkan adanya jaminan ketersediaan kontrasepsi. Untuk membantu pendewasaan usia perkawinan masyarakat menghendaki suatu wadah yang menangani remaja dalam bentuk kelompok pusat informasi konseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-KRR) di desa, karang taruna, sekolah, pesantren, perguruan tinggi diharapkan adanya pelatihan-pelatihan masuk dalam pelayanan propinsi, program pembinaan ketahanan keluarga masyarakat menghendaki adanya wadah yang mengayomi ketahanan keluaga dalam bentuk kelompok bina-bina (BKB, BKL, BKR) pembinaan diharapkan masuk dalam pelayanan propinsi. c. Bidang Keluarga Sejahtera Dalam hal peningkatan pendapatan kesejahteraan keluarga masyarakat mengharapkan penyertaan modal usaha pada kelompok yang ada di desa yaitu kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) masuk dalam penyertaan modal dari propinsi/ pusat.


19

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Program Nasional 3.1.1. Telaahan Renstra K/L Terdapat dua kementerian/lembaga (K/L) di tingkat pusat yang menaungi BKBDPP&PA yaitu i) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenegPPPA), dan ii) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dua K/L inilah yang ditelaah Renstra-nya. 3.1.2. Renstra Kemeneg PPPA Visi Kemeneg PPPA hingga 2014 adalah “Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Untuk mencapai visi tersebut, ada empat misi yang ditetapkan: 1. Mewujudkan

kebijakan,

program,

dan

kegiatan

pembangunan

pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; 2. Memantapkan pelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; 3. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan 4. Meningkatkan tata kepemerintahan yang baik di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Tujuan yang ditetapkan untukdari pembangunan pemberdayaan perempuan adalah: 1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;


20

2. Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan; dan 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan dari pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Indonesia adalah: 1. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak; 2. Perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi; dan 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang akan dicapai hingga 2014 maka sasaran di bidang pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan meliputi: 1. Menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingka t nasional, provinsi dan kabupaten/kota; 2. Meningkatkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung penyelenggaraan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan 3. Meningkatkan

kemitraan

dan

kapasitas

pelaksana

kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.


pembangunan

21

Sasaran strategis di bidang pembangunan anak meliputi: 1. Menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; 2. Meningkatkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan 3. Meningkatkan

kemitraan

dan

kapasitas

pelaksana

pembangunan

kesejahteraan dan perlindungan anak. Salah satu program yang ditetapkan dalam Renstra KemenegPPPA untuk periode 2010-2014 adalah Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. 3.1.3. Renstra BKKBN Visi BKKBN adalah Penduduk Tumbuh Seimbang 2015. Visi ini merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah “Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”. Untuk melaksanakan misi, maka tujuan yang harus dicapai oleh BKKBN yaitu: 1.

Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.


22

2.

Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Sasaran yang harus dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) cara modern dari 57,4 persen (SDKI 2007) menjadi 65 persen. 2. Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need) dari 9,1 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 5 persen dari jumlah pasangan usia subur. 3. Meningkatnya usia kawin pertama (UKP) perempuan dari 19,8 tahun (SDKI 2007) menjadi sekitar 21 tahun. 4. Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun dari 35 (SDKI 2007) menjadi 30 per seribu perempuan. 5. Menurunnya kehamilan tidak diinginkan dari 19,7 persen (SDKI 2007) menjadi sekitar 15 persen. 6. Meningkatnya peserta KB baru pria dari 3,6 persen menjadi sekitar 5 persen. 7. Meningkatnya kesertaan ber KB pasangan usia subur (PUS) Pra-S dan KS I anggota kelompok Usaha Ekonomi Produktif dari 80 persen menjadi 82 persen, dan Pembinaan Keluarga menjadi sekitar 70 persen. 8. Meningkatnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak dan remaja dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dari 3,2 juta menjadi 5,5 juta keluarga balita dan Bina Keluarga Anak dan Remaja (BKR) dari 1,5 juta menjadi 2,7 juta keluarga remaja. 9. Menurunnya disparitas TFR, CPR dan unmet need antar wilayah dan antar sosial ekonomi (tingkat pendidikan dan ekonomi).


23

10. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk dengan pembangunan lainnya. 11. Terbentuknya BKKBD di 435 Kabupaten/Kota. 12. Meningkatnya jumlah Klinik KB yang memberikan pelayanan KB sesuai SOP (informed consent) dari 20 persen menjadi sebesar 85 persen. Renstra BKKBN 2010-2014 menetapkan satu program teknis yaitu Program Kependududukan dan Keluarga Berencana. Selain itu, terdapat tiga program generik, ialah program yang berlaku sama dengan kementerian/lembaga lainnya yaitu i) Program Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, ii) Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BKKBN, dan iii) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.2.1. Tujuan Secara praktis, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan (mission accomplished). Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja (verba) dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan –nya dan diturunkan untuk setiap tujuan. Tu juan dan sasaran Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Karimun menetapkan tujuan strategi sebagai berikut: a.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

b.

Tercapainya peningkatan perlindungan perempuan dan anak Serta Kebijakan Kepastian hukum bagi perempuan dan anak.

c.

Tercapainya keluarga Kecil yang berkualitas dan sejahtera melalui pelayan KB serta Pemberdayaan Keluarga.


24

d.

Tercapainya pengembangan data terpilah dan kebijakan kelembagaan gender dan anak

3.2.2. Sasaran Strategi SKPD Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan sasaran yang akan di capai selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai sebagai berikut: a.

Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur;

b. Meningkatnya kulitas hidup perempuan dan peranserta Gender dalam bidang pembangunan; c.

Meningkatnya Perlindungan Perempuan, anak dan pemenuhan hak-hak anak serta Kepastian hukum bagi perempuan dan anak;

d. Suksesnya keluarga berencana (KB) dan terciptanya keluarga berkualitas; e.

Mewujudkan ketersediaan data tepat waktu, dan terpilah serta pengembangan kebijakan kelembagaan gender dan anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 7

Tahun 2011 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Teknis, Badan

Keluarga

Berencana

daerah,

Pemberdayan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Kabupaten Karimun, serta telah dikeluarkannya Peraturan Bupati Karimun nomor : 16 Tahun 2012 tentang uraian tugas Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, maka Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan beban tugas dan fungsi sesuai dengan perananya, baik terhadap Pemerintah Daerah maupun terhadap masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2008 tentang susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun Kabupaten Karimun


25

yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang serta 8 (delapan) orang Sub Bidang, 2 (dua) orang Kasubbag, 10 Staf PNS dan 14 tenaga honorer. 1)

Badan Keluarga Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas

Pokok

membantu

Bupati

dalam

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah di Bidang Keluarga Brencana Daerah Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak 2)

Untuk

melaksanakan

tugas

pokok

Badan

Keluarga

Daerah,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud adalah : a.

Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana;

b. Melaksanakan penataan kependudkan dalam bidang kelahiran dan pembinaan keluarga berencana; c.

Menyusun evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penataan kependudukan dan keluarga berencana

d. Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan penataan kependudukan dan keluarga berencana; e.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan unit kerja lain dalam upaya pelaksanaan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana;

f.

Melaksanakan

pelayanan

teknis

keluarga

berencana

dan

melaksanakan kegiatan lain sejenis sesuai dengan kebijakan Bupati; g.

Merumuskan perencanaan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;


26

h. Melaksanakan

teknis

operasional

dibidang

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak; i.

Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;

j.

Melaksnakan kegiatanlain dibidang pemberdayaan perempauan dan perlindungan anak sesuai dengan kebijakan Bupati;

k.

Melaksanakan tugas laun yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3)

Susunan

organisasi

dan

tata

kerja

Badan

Keluarga

Daerah,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut: a. Kepala b. Sekretariat, membawahi: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi: 1) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi Remaja 2) Sub Bidang Pelayanan Keluarga dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak. d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Remaja, membawahi: 1) Sub Bidang Bina Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan ekonomi keluarga 2) Sub bidang bina keluarga Sejahtera dan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi. e. Bidang Pemberdayaaan Perempuan, membawahi: 1) Sub Bidang Pengembangan Organisasi wanita dan Pembinaan Kesejahteraan keluarga 2) Sub Bidang Kesejahteraan dan Peningkatan aktifitas Perempuan


27

f. Bidang

perlindungan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak,

membawahi: 1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan 2) Sub Bidang Perlindunagn Anak. g. Jabatan Fungsional. h. UPT 4)

Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga

Berencana Daerah,

Pemberdayaan Perempuan dan pelindungan Anak

3.3 Program Dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun tahun 2014 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan partisipasif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun penyusunan perencanaan pembangunan daeah. Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang Kecamatan, jaring asmara dan rencana kerja SKPD yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Karimun 2011 – 2016 serta sinkronisasi

dari berbagai usulan dengan memperhatikan

agenda pembangunan di pusat, Propinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun dimana pembangunan sarana & prasarana kesehatan perlu menjadi prioritas. Rencana pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan pembangunan urusan kesehatan dilakukan melalui program sebagai berikut : 3.3.1. Program a. Program pelayanan administrasi perkantoran, b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,


28

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, d. Program pengembangan sarana dan prasarana bagi KB, Perempuan dan Anak. e. Program pengembangan sistem pendukung kegiatan f.

Program penciptaan sebuah wadah, KB, Perempuan dan Anak dan

g. Program peningkatan kualitas sumber daya aparatur. 3.3.2. Kegiatan a. Program pelayanan administrasi perkantoran, 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum dan Operasional Perkantoran b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan RENJA 2016 2. Sosialisasi dan Publikasi Kegiatan SKPD melalui Pameran dan Pawai Pembangunan c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan LAKIP 2. Penyusunan Laporan Keuangan 3. Penyusunan d. Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Pembinaan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun 2. Penyuluhan kesehatan reproduksi bagi Pengelola KB Tk Kec. Desa/Kelurahan se Kabupaten Karimun 3. Peningkatan Kemampuan dan pengetahuan bidang klinik KB tentang pencatatan dan program KB 4. Pelayanan Keluarga Berencana Keliling Oleh Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) 5. Kesatuan Gerak PKK dalam pelayanan KB. 6. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pengelola KB Tk Kec. Desa/Kel 7. Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Program KB e. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB-KS YANG MANDIRI


29

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera ( P2KS ) Kabupaten Karimun Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Prasejahtera dan keluarga sejahtera 1 Pelatihan dan Pembekalan keterampilan bagi kepala keluargaperempuan Pra KS dan KS1 Bulan Bakti Keluarga Kabupaten Karimun Penilaian Pengelolaan UPPKS Monitoring Dan Evaluasi Program Ks

f. PROGRAM GENERASI BERENCANA 1. Pengembagan Pusat Pelayanan Informasi Konseling Remaja Mahasiswa (PIK-RM) 2. Pemilihan PIK-RM & Duta Mahasiswa TK. Kec/Kab./Prov 3. Fasilitasi Jambore PIK-RM & Temu Regional Program PK3 TK. Nasional 4. Monitoring & Evaluasi g. PROGRAM PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PK3) 1. Temu regional program PK3 Tk Nasional 2. Pemilihan Keluarga harmonis sejahtera tingkat Kabupaten Karimun h. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA 1. Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS 2. Pendewasaan Usia Perkawinan bagi Remaja i. PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS ( HIV / AIDS ) 1. Penyuluhan dan Penanggulangan Narkoba & PMS bagi Remaja - Mahasiswa j. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA 1. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga & UPPKS 2. Peningkatan kapasitas pengasuhan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja dan lansia bagi keluarga 3. Monitoring & Evaluasi k. PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB POSYANDU PADI 1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB posyandu padu l. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG 1. Pelatihan Forum PPRG (Perencanaan Penganggaran Rensponsif Gender Bagi SKPD se-Kabupaten Karimun) 2. Koordinasi dan Singkronisasi Pokja PUG dan focal Point PUG 3. Advokasi Penerapan PUG di Dunia Usaha dan SKPD


30

m. Program Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 1. Pelatihan Usaha Ekonomi KeluargaBagi Ibu-ibu Rumah Tangga 2. Pelatihan Kepemimpinan bagi kelompok usaha perempuan 3. Sosialisasi Tentang Pemahaman Berorganisasi Bagi BKMT Kecamatan di Kab. Karimun 4. Pembinaan dan Pengembangan Desa Prima n. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 1. Penilaian Kecamatan Sayang Ibu pada Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Gerakan Sayang Ibu 2. Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Tentang Gerakan Sayang Ibu 3. Seminar tentang Peranan Perempuan dalam mengisi pembangunan o. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Hari Anak Nasional 2. Pengembangan Kota Layak Anak 3. Sinkronisasi Perlindungan Anak 4. Monitoring & Evaluasi Kota Layak Anak 5. Forum Anak Kabupaten Karimun 6. Konvensi Hak Anak 7. Study Kelayakan Pembangunan Rumah Singgah/Penitipan bagi Anak dan Perempuan 8. Penyuluhan & Pembinaan Hak Anak bagi Anak Se-Kab-Karimun 9. Capacity Building bagi Guru dan Orang tua Anak 10. Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak 11. Sosialisasi tentang UU No 23 Tahun 2004 untuk Perempuan dan Laki-laki 12. Penyuluhan HIV/AIDS kabupaten Karimun Tahap II 13. Pelatihan Tim Gugus Tugas TPPO dan PKDRT 14. Sosialisasi Tentang Diskriminasi dan Eksploitasi Pe rempuan 15. Penyusunan Profil Gender 16. Survey Penunjang Sarana dan Prasarana Kota Layak Anak 17. Koordinasi Pengembangan dan Perlindungan Anak 18. Workshop Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten Karimun 19. Pembinaan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Orang Tua Anak Jalanan di Kabupaten Karimun 20. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi orang tua anak Jalanan Kab. Karimun 21. Study kelayakan pembangunan rumah penitipan anak 22. Fasilitas pembentukan Kecamatan & Kelurahan layak anak


31

p. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Peningkatan Pemahaman Pangan dan gizi bagi anak dan perempuan 2. Pengembangan edukasi/penyuluhan gizi pada masyarakat (keluarga Pra KS dan KS I) 3. Evaluasi Ruang Laktasi di Fasilitasi Umum Milik Pemerintah Daerah 4. Pengadaan Ruang Laktasi di Fasilitasi Umum Milik Pemerintah Daerah


32

BAB IV PENUTUP Rencana Kerja Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun tahun 2015 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan. Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidahkaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Karimun, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Badan Keluarga Berencana Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karimun. Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2015. Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Badan Keluarga Berencana Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapaisecara terukur, terarah, efektif dan efisien.


Rencana Kerja (RENJA) BADAN KELUARGA BERENCANA DAERAH, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2015

Recommend Documents