RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang
dibentuk berdasarkan Perda No. 15 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 1.2.
Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana yang menjadi landasan hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang N0. 12 Tahun2008 4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peratuaran Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalaian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014 9. Peraturan daerah No. 18 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kota Padang Tahun 2004-2020 10. Peraturan daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang Tahun 2009 - 2014
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja ini adalah : 1. Memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mencapai visi dan misi BPMPKB Kota Padang untuk Tahun 2015. 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BPMPKB Kota Padang dalam mencapai arah
dan
tujuan
pelaklsanaan
kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan dan Keluarga Berencana 2015. 3. Sebagai pedoman dan acuan bagi masing-masing pelaksana dalam melakukan operasional kegiatan selama tahun 2015 . 1.4.
Sistematika Penyusunan Rencana kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I
BAB II
: PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 1.1.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD
1.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
1.3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
1.4.
Review Terhadap Rancanagan Awal RKPD
1.5.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III
BAB IV
: TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 1.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
1.2.
Tujuan dan sasaran Renja SKPD
1.3.
Program dan Kegiatan
: PENUTUP
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KERJA TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2014 dan Capaian Renstra BPMP KB Penyelenggaraan
Program
dan
Kegiatan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana sampai dengan bulan Maret 2014 yang telah dilaksakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi BPMP KB kota Padang adalah : “ Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Menuju Keluarga Sejahtera dan Berkualitas, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Perlindungan Anak di Kota Padang “ dengan Misi Sebagai berikut : 1. Pemantapan Kelembagaan Serta Pengembangan Partisipasi Dan Keswadayaan Masyarakat 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat 4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan 5. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Sesuai Kebutuhan Masyarakat 6. Menggerakkan Masyarakat Untuk Membangun Keluarga Yang Sejahtera Dan Berkualitas 7. Meningkatkan
Ketahanan
Keluarga
Serta
Meningkatkan
Kualitaspelayanan
Keluarga
Berencana Dan Kesehatan Reproduksi. 8. Menyiapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Potensi Sejak Pembuahan Dalam Kandungan Sampai Usia Lanjut. 9. Menyediakan Data Dan Informasi Berskala Mikro Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Program Keluarga Berencana Nasional Dan Pengarusutamaan Gende 10. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Melalui Program Keluarga
Berencana. Meningkatkan Pertisipasi
Masyarakat.
Dalam usaha memujudkan Visi dan Misi tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
meyelenggarakan
kegiatan
yang
berkaitan
dengan
peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan Capaian Renjana Kerja Tahun berjalan
sampai keadaan bulan Februari 2014 secara umum baru dapat diselesaikan persiapan
administrasi dengan persentase pencapai 6,18 % dengan Dana Belanja Langsung sebesar Rp. 15.873.196.555,55 sampai bulan Februari baru dananya terrealisasi sebesar Rp. 238.456.485,- ( 3,53 % ), sedangkan secara fisik baru dapat terealisasi sebanyak 6.18 % , sebagaimana Daftar terlampir.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerahdi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), Badan pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Kepegawaian
c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengumpulan dan pengolahan Data 2. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) d. Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari : 1. Subbidang pemberdayaan ekonomi masyarakat 2. Subbidang peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna e. Bidang Bidang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari : 1. Subbidang perencanaan dan analisa program 2. Subbidang koordinasi dan pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan
f. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Adat Dan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari : 1. Subbidang pengembangan kelembagaan partisipasi masyarakat 2. Subbidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat. g. Bidang
Pengarusutamaan
Gender,
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak terdiri dari : 1. Subbidang pemberdayaan organisasi dan peran aktif perempuan 2. Subbidang advokasi, fasilitasi, perlindungan perempuan dan anak h. Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera terdiri dari : 1. Subbidang pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 2. Subbidang penguatan keluarga kecil berkualitas i.
Kelompok Jabatan Fungsional, seperti : kelompok jabatan fungsional penyuluh KB
j.
Unit Pelaksanaan Teknis 1. Kepala UPT, Eselon IV/ a 2. Kasubag tat usaha, Eselon IV/b
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4.
Review Terhadap Rncangan Awal RKPD
2.5.
Penalahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya komunikasi yang baik sesama lembaga, instansi dan masyarakat 2. Tersedianya kendaraan dinas yang taat aturan 3. Terciptanya kantor yang representatif untuk melaksanakan tupoksi 4. Terpasangnya instalasi listrik dan air 5. Terciptanya pembangunan yang partisipasitif, berperannya lembaga kemasyarakatan 6. Terciptanya peningkatan pendapat dan kesejahteraan keluarga 7. Terwujudnya pengelolaan BP-SPAMs yang mandiri 8. Tersedianya alat TTG yang bermanfaat bagi masyarakat 9. Terwujudnya Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN) yang mandiri 10. Terwujudnya Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM- SP) yang mandiri dan UEM-SP Unggulan Kota Padang 11. Terciptanya peningkatan motivasi, potensi anak, pendapatan masyarakat sekitar dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan anak serta berkurangnya anak putus sekolah (drop out) 12. Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap gizi dan kesehatan ibu dan anak 13. Terpenuhinya tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan meningkatkan status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak 14. Terciptanya pembangunan yang parti dibidang pembangsipatif serta terwujudnya masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab 15. Terciptanya partisipasi masyarakat dibidang pembangunan 16. Terciptanya guru PAUD yang profesional 17. Mampunya masyarakat kita kembali memahami adat dan budaya 18. Terciptanya pembangunan yang partisipatif, berperannya lembaga kemasyarakatan sesuai tupoksi 19. Terwujudnya data profil yang lengkap secara on line dan terintegrasi 20. Terciptanya data dinding yang akurat sebagai media informasi & publikasi 21. Terpenuhinya data yang berbasis gender 22. Meningkatnya wawasan perempuan di bidang IPTEK
23. Bertambahnya wawasan remaja tentang reproduksi remaja 24. Terwujudnya kesehatan Ibu dan Bayi dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan anak 25. Meningkatnya peran perempuan untuk meningkatkan kualitas dalam masyarakat 26. Bertambahnya wawasan kebangsaan pada perempuan Kota Padang 27. Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Layak Anak melalui Kelurahan Ramah Anak 28. Terwujudnya produktivitas ekonomi perempuan binaan P2WKSS 29. Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak 30. Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan lansia 31. Meningkatnya peran perempuan untuk meningkatkan kualitas dalam masyarakat 32. Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan forum anak 33. Terwujudnya PPM Keluarga Sejahtera dan KS I menjadi PB dan PA 34. Terwujudnya alat kontrasepsi implant dan obat side efek 35. Terpilihnya unggulan pemenang lomba tingkat Kota Padang 36. Termotivasinya PUS menjadi peserta KB 37. Terwujudnya pelayanan KB yang berkualitas 38. Terwujudnya pelayanan KB untuk PUS yang belum terjangkau oleh pelayanan KB rutin 39. Meningkatnya partisipasi dan peran serta kader dalam mengelola program KKB 40. Meningkatnya motivasi kader IMP dalam mengelola KKB di lapangan 41. Terwujudnya kemitraan dan peningkatan hasil produksi UPPKS 42. Bertambahnya wawasan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok UPPKS 43. Meningkatnya kualitas pengelolaan program KKB di tingkat lini lapangan 44. Meningkatnya pelayanan KB/KS pada tingkat lini lapangan di Kecamatan melalui wadah PPKS 45. Meningkatnya kualitas pelayanan KB pada masyarakat 46. Termotivasinya tokoh masyarakat dalam menggerakkan program KB 47. Meningkatnya pengetahuan wawasan dan keterampilan kader BKB 48. Meningkatnya pengetahuan wawasan PPKBD/Sub dalam mengelola program KKB 49. Terhimpunnya data perencanaan KB dan data keluarga pra sejahtera dan KS I setiap bulannya ke BKKBN Pusat 50. Tersedianya data keluarga yang akurat tentang keluarga Pra S dan KS I untuk mendapatkan pelayanan gratis sebagai bahan penyusunan program KB/KR dan KS/PK setiap tahun yang dilaksanakan secara Nasional yang berbasis kepada semua lapisan masyarakat.
3.3. Program dan Kegiatan PROGRAM : 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor
3.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
6.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
7.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
8.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
9.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
10. Program Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 11. Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak 12. Program Keluarga Berencana 13. Program Pelayanan Kontrasepsi 14. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 15. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 16. Program Data Dan Informasi KEGIATAN : Adapun rencana kegiatan sebagai penjabaran dari program di atas sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : 1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.
Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Kantor
7.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
9.
Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 11. Penyediaan Alat Kebersihan 12. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor, terdiri dari : 1. Pengadaan Meubelair 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor 5. Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Listrik, Air dan Telepon 3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur, terdiri dari : 1.
Bimbingan Tekhnis Pembuatan Laporan Bagi PPKBD dan Sub PPKBD
2.
Penataan Administrasi dan Penilaian Angka Kredit Petugas KB Fungsional
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, terdiri dari : 1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, terdiri dari : 1. Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan Kota Padang 2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembenahan Sanitasi di Lingkungan Masyarakat (PAMSIMAS) 3. Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, terdiri dari : 1. Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Kota Tk. Nasional di Padang 2. Pendukung Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari /Kelurahan (SPMN) 3.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Wawasan dan Evaluasi Kegiatan (UEM-SP)
4. Penunjang Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro KJKS BMT Kelurahan 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, terdiri dari : 1.
Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
2.
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah
3.
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokjanal
4.
Penunjang Bulan Bhakti Gotong Royong
5.
Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Se Kota Padang
6.
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Melalui
Kader-kader
Kemiskianan
Melalui
PAUD
Terintegrasi 7.
Pemberdayaan Adat dan Budaya
8.
Penunjang
Kegiatan
Penanggulangan
Penataan
Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) 9.
Unit Pengaduan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
10. Penunjang
Kegiatan
Penanggulangan
Kemiskinan
Melalui
Program
Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas ( PRB-PK) 11. Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, terdiri dari : 1.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Melalui Lomba Kelurahan
2.
Monitoring dan Bimbingan Teknis Profil Kelurahan Bagi aparatur Kecamatan
3.
Penunjang Kelembagaan RT/RW
4.
Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW
5.
Pembuatan Data Dinding Monografi Kelurahan
9. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, terdiri dari : 1. Prespektif Data Berbasisis Gender dan Perlindungan Anak 10. Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdiri dari : 1.
Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita
2.
Pembinaan KRR Melalui PKBI
3.
Revitalisasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu ( GSI )
4.
Pembinaan,Penilaian Lomba-Lomba Peringatan Hari Kartini
5.
Pembinaan dan Pelatihan bagi Perempuan di Bidang Politik
11. Program Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari : 1.
Peningkatan Kreatifitas Anak
2.
Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
3.
Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Keluarga Binaan P2WKSS
4.
Sosialisasi P2TP2A dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
5.
Pembinaan Produktifitas Lansia yang Mandiri dalam rangka Peringatan Hari Lansia
6.
Seminar Peran Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Hidup
7.
Peningkatan Kapasitas Forum Anak
12. Program Keluarga Berencana, terdiri dari : 1. Pelayanan KB Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I 2. Pengadaan Alat Kontrasepsi Sususk KB/ Implan dan Obat Side Efek 3. Peringatan Hari Keluarga Tahun 2015 4. Pelayanan KIE KB 13. Program Pelayanan Kontrasepsi, terdiri dari 1. Pelayanan KIB Kes Bhakti IBI Tahun 2015 2. Pelayanan KB Kes PKK Tahun 2015 3. Pelayanan KB Melalui KB TNI Manunggal KB Kes Tahun 2015 14. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, terdiri dari : 1.
Pemberdayaan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)
2.
Jambore Terpadu Kader IMP
3.
Perberdayaan Kelompok UPPKS
4.
Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Anggota Kelompok UPPKS
5.
Pembinaan Operasional Lini Lapangan
6.
Sosialisasi dan Pembinaan PPKS ( Pusat Perberdayaan Kesejahteraan Keluarga )
7.
Pertemuan Medis Teknis
8.
Seminar Kependudukan dan KB
15. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, terdiri dari : 1. Revitalisasi BKB Terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD 2. Revitalisasi PPKBD dan Sub PPKBD 16. Program Data Dan Informasi, terdiri dari :
1. Siduga, Pengumpulan Data Serta Penyusunan dan Perencanaan 2. Pendataan Keluarga Tahun 2015
BAB IV PENUTUP
Padang,
Maret 2014
KEPALA BPMPKB KOTA PADANG
Drs. WEDISTAR, MM Pembina TK. I, Nip.19630303 198210 1 003
