BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA

RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2015

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA Rencana Kerja 2015

1

BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Surabaya. Sejalan dengan perkembangan organisasi maka Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 mengenai Organisasi Perangkat Daerah. Untuk mengakomodir perubahan tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 8 Tahun 2008. Untuk kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana terdapat penambahan satu bidang baru yaitu bidang ketahanan ekonomi. Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap pentingnya Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Surabaya sehingga berupaya dengan maksimal untuk mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat serta lebih transparan dalam menginformasikan kegiatan – kegiatan yang ada di Bapemas dan KB. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Keluarga Berencana perlu menyusun rencana kerja yang sejalan dengan Rencana Program Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Kota Surabaya sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan. 

Kelembagaan : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2005 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : 1.

Kepala Badan

2.

Sekretaris a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan

Rencana Kerja 2015

2

3.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

4.

Bidang Ketahanan Ekonomi a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat b. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

5.

Bidang Pemberdayaan Perempuan a. Sub Bidang Peran Aktif Perempuan b. Sub Bidang Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

6.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Sub Bidang Keluarga Berencana b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera



Tugas dan fungsi Berdasarkan Perwali Nomor 37 tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana

pelaksanaan

mempunyai

kebijakan

daerah

tugas yang

melaksanakan

bersifat

khusus,

penyusunan yaitu

di

dan

bidang

pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana. Untuk

menyelenggarakan

tugas

tersebut,

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut : a.

Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana

d.

Pengelolaan ketatausahaan

e.

Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja 2015

3

Selanjutnya untuk masing – masing bidang mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Sekretariat Sekretariat

mempunyai

mengkoordinasikan

tugas

merencanakan,

melaksanakan,

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.  Tugas : 

Pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi;



Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan badan;



Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;



Pengelolaan administrasi kepegawaian;



Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga dinas, kearsipan dan perpustakaan;



Pemeliharaan rutin gedung dan perlengkapan/peralatan kantor;



Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;



Penilaian angka kredit jabatan fungsional;



Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan alokon.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat  Tugas : 

Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;



Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota;



Pelaksanaan

koordinasi dan fasilitasi penguatan

kelembagaan

masyarakat skala kota; 

Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota;



Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

pelaksanaan

pelatihan

masyarakat skala kota; 

Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota;



Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

pelatihan masyarakat skala kota;

Rencana Kerja 2015

4



Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota;



Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota;



Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota; 

Penyusunan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kota;



Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota;



Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota;



Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota;



Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota;



Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

peningkatan kesejahteraan sosial skala kota; 

Pelaksanaan

pelatihan/bimbingan

teknis,

penyebarluasan

dan

penerapan Teknologi Tepat Guna skala kota; 

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kota;



Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi skala kota;



Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kota;



Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota;

Rencana Kerja 2015

5



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota;



Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi skala kota;



Pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga miskin.

3. Bidang Ketahanan Ekonomi  Tugas : 




Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kota;



Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

penyelenggaraan

pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota; 

Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota;



Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

penyelenggaraan

pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota; 

Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota;



Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

penyelenggaraan

pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota; 

Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro skala kota;



Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota;

Rencana Kerja 2015

6



Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota;



Pembinaan

teknis

peningkatan

pengetahuan,

keterampilan,

kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota; 

Pelaksanaan

pendampingan/magang

bagi

para

kader/anggota

kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota; 

Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan  Tugas : 




Pelaksanaan

koordinasi,

fasilitasi

dan

mediasi

pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kota; 

Pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme

Pengarusutamaan

pemerintahan,

Pusat

Studi

Gender Wanita,

(PUG) lembaga

pada

lembaga

penelitian

dan

pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota; 

Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kota;



Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kota;



Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG) skala kota;



Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia dan politik skala kota;

Rencana Kerja 2015

7



Pelaksanaan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota;



Penyelenggaraan

kebijakan

kota

peningkatan

kualitas

hidup

perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota; 

Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota;



Pelaksanaan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

kualitas

hidup

perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota; 

Penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan skala kota;



Pelaksanaan fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan kekerasan terhadap perempuan skala kota;



Pelaksanaan

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

perlindungan

perempuan terutama perlindungan kekerasan terhadap perempuan skala kota; 

Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;



Perumusan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;



Pengintegrasian hak-hak anak dalam

kebijakan dan

program

pembangunan skala kota. 

Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;



Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;

Rencana Kerja 2015

8



Pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga

masyarakat

dan

dunia

usaha

untuk

pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender (PUG), kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota; 

Pelaksanaan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala kota;



Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional;



Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kota;



Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak;



Pelaksanaan

analisis,

pemanfaatan,

penyebarluasan

dan

pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, spesifik perempuan dan anak skala kota; 

Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kota;



Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota;



Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota;



Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota;



Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

pemberdayaan perempuan skala kota; 

Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

pelaksanaan

gerakan

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kota; 

Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kota;



Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) skala kota.

Rencana Kerja 2015

9

5. Bidang Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera  Tugas : 

Pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;



Perumusan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota;



Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;



Penyusunan

bahan

penetapan

dan

pengembangan

jaringan

pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan Keluarga Berencana di rumah sakit skala kota; 

Perumusan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;



Penyerasian pelayanan

dan

perumusan

Keluarga

kriteria

Berencana

serta

dan

kelayakan

kesehatan

tempat

reproduksi,

peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota; 

Pelaksanaan

jaminan

dan

pelayanan

Keluarga

Berencana,

peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota; 

Pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana;



Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;



Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana;



Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;

Rencana Kerja 2015

10



Penyelenggaraan

dan

fasilitasi

upaya

peningkatan

kesadaran

keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndromes (AIDS) dan Infeksi Menular Seksual (IMS); 

Pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;



Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;



Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota;



Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota;



Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota;



Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota;



Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program Keluarga Berencana;



Penyelenggaraan

dukungan

operasional Kesehatan

Reproduksi

Remaja (KRR) skala kota. 

Perumusan perkiraan sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;



Penyerasian dan penyusunan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;



Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;



Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;

Rencana Kerja 2015

11



Penyusunan bahan penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;



Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;



Perumusan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;



Perumusan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) skala kota;



Pemanfaatan tenaga Sumber Daya Manusia pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;



Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;



Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;



Perumusan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota



Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pramelahirkan skala kota;



Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;



Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota;



Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota;



Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota;



Perumusan

perkiraan

sasaran

pengembangan

penguatan

pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota; 

Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana;

Rencana Kerja 2015

12



Perumusan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana nasional;



Penyusunan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana;



Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian;



Perumusan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program Keluarga Berencana nasional;



Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program Keluarga Berencana nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;



Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh Keluarga Berencana;



Penyediaan dukungan operasional penyuluh Keluarga Berencana;



Penyediaan dukungan operasional Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana nasional;



Pelaksanaan pembinaan teknis Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana nasional;



Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian;



Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program Keluarga Berencana nasional di kota



Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;



Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota;



Pendayagunaan Sumber Daya Manusia program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia program yang dibutuhkan kota;



Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia;



Penyelenggaraan operasional advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kota;

Rencana Kerja 2015

13



Perumusan perkiraan sasaran advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kota;



Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kota;



Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), serta konseling program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);



Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program Keluarga Berencana;



Pemanfaatan prototipe program Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.



Pelaksanaan promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndromes (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dan perlindungan hak-hak reproduksi;



Perumusan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota;



Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota;



Perumusan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota;



Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program Keluarga Berencana nasional;



Pemutakhiran,

pengolahan,

dan

penyediaan

data

mikro

kependudukan dan keluarga;

Rencana Kerja 2015

14

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada Bab ini, akan disajikan uraian hasil pelaksanaan kinerja dan evaluasi kinerja. Pelaksanaan kinerja ini dipergunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKPD. Adapun hasil pelaksanaan kinerja dari masing-masing kegiatan sampai dengan bulan April tahun 2014 adalah sebagai berikut : I. Program Keluarga Berencana Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan

meningkatkan

akses

pelayanan

kesehatan

yang

terjangkau

bagi

masyarakat. Hasil pelaksanaan kegiatan dalam Program Penanganan Bidang Kesehatan dan KB adalah : a. Fasilitasi Masyarakat Peduli KB Realisasi

anggaran

sampai dengan Bulan Maret 2014 sebesar

Rp. 301.613.000,- (25,54%) dari total anggaran sebesar Rp. 879.373.130,-. Sampai dengan bulan April 2014 Pelatihan IMP telah dilaksanakan selama 4 bulan untuk 1.577 institusi masyarakat perkotaan (IMP).

b. Pembinaan Keluarga Berencana Realisasi

anggaran

sampai dengan Bulan April 2014 sebesar

Rp. 72.594.820,- (16,47%) dari total anggaran sebesar Rp. 440.673.271,-. Sampai dengan bulan April 2014 terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain adalah Rapat Kerja Daerah Program KB (gelar program KB) dan Sosialisasi KB pada Kader IMP. Sedangkan kegiatan yang belum terlaksana adalah Sosialisasi KB Pria dan KB Lestari yang rencananya akan dilaksanakan bulan Mei, Sosialisasi dan Lomba PIK-KRR di bulan Juni serta Gebyar KB dalam rangka revitalisasi program KB yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan November 2014.

Rencana Kerja 2015

15

c. Penyediaan dan Pelayanan Alkon Bagi Gakin Realisasi

anggaran


Rp. 214.213.720,- (32,78%) dari total anggaran sebesar Rp. 653.554.953,Bentuk kegiatannya adalah memberikan pelayanan KB kepada keluarga miskin berupa pelayanan KB Implant, IUD, Pil, Suntik, Vasektomi (MOP), Tubektomi (MOW) serta kondom dimana anggarannya berasal dari APBD Kota Surabaya serta APBN. Sampai dengan bulan April 2014 untuk pelayanan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin telah dilaksanakan roadshow pelayanan KB sebanyak 8 kali dengan pencapaian sebanyak 73 akseptor MOW (100% dari target tahun 2014 sejumlah 73 akseptor MOW) dan 64 akseptor MOP (32% dari target tahun 2014 sejumlah 200 akseptor MOP) dengan total pencapaian 137 akseptor atau 68,5% dari target yang ditetapkan sebanyak 273 orang.

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang Didanai dari DAK Bidang KB Sampai

dengan bulan April 2014 dari total anggaran sebesar

Rp. 1.508.351.090,- anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 18.916.150,(1,25 %) sedangkan pengadaan BKB Kit, KIE Kit , Meja Gynecology serta Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Akseptor KB sedang dalam proses pengadaan.

e. Pelatihan Bina Keluarga Balita Realisasi

anggaran

Rp. 117.465.500,- (38,15 %)

sampai dengan Bulan April 2014 sebesar dari

total

anggaran

sebesar

Rp. 307.913.857,-. Bentuk kegiatannya adalah Pelatihan bina keluarga balita untuk keluarga yang memiliki anak usia dibawah 5 (lima) tahun.

II. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hasil pelaksanaan masing-masing kegiatan sampai dengan Bulan Juni tahun 2013 sebagai berikut :

Rencana Kerja 2015

16

a. Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Kota Layak Anak Realisasi

anggaran

sampai dengan bulan April 2014 sebesar

Rp. 179.201.070,- (20,27 %) dari total anggaran sebesar Rp. 885.199.030,-. Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan April 2014 antara

lain

Peringatan

Hari

Kartini

serta

Sosialisasi

Penanganan

Permasalahan Anak.

b. Fasilitasi Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan Realisasi

anggaran


Rp. 68.309.016,- (8,45 %) dari total anggaran sebesar Rp. 808.315.668,Sampai dengan bulan April 2014 kegiatan sosialisasi dan pendampingan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dari target 200 kasus, telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan sebanyak

89 kasus tindak

kekerasan, trafficking maupun kasus lainnya.

III. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak a. Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender Realisasi

anggaran


Rp. 62.501.290,- (19,31 %) dari total anggaran sebesar Rp. 323.592.570,Realisasi output kegiatan sampai dengan bulan April 2014 adalah sebagai berikut : waktu pelaksanaan pembinaan 85 lembaga dari target selama 12 bulan,

telah

dilaksanakan

selama

4

Bulan

kepada

55

lembaga.

Pengembangan materi pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender serta anak.

b. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Realisasi

anggaran


Rp. 12.477.500,- (3,21 %) dari total anggaran sebesar Rp. 389.071.325,Realisasi output kegiatan sampai dengan bulan April 2014 sebagai berikut : output kegiatan peningkatan kapasitas gender bagi masyarakat dengan target 1.000 orang telah dilaksanakan sosialisasi peningkatan pendidikan bagi focal point dengan peserta sebanyak 100 Orang pada bulan Februari, ,

Rencana Kerja 2015

17

pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dengan target 760 orang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2014.

IV. Program Penanggulangan Kemiskinan Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin serta meringankan beban keluarga miskin Kota Surabaya dengan kegiatan pokok : Pemberian bantuan kebutuhan dasar (raskin, pendidikan dan kesehatan), pemberdayaan keluarga miskin serta perbaikan lingkungan pemukiman miskin. Adapun kegiatan Bapemas dan KB dalam program ini yaitu : a. Pemberdayaan Ekonomi Realisasi Rp.

anggaran

1.022.566.940,-

(15,66

sampai dengan bulan April 2014 sebesar %)

dari

total

anggaran

sebesar

Rp. 6.527.759.800,-. Dari total target pelatihan 9.872 orang dengan rincian peserta pelatihan dari keluarga miskin sebanyak 3000 orang, peserta dari hasil usulan musrenbang sebanyak 4400 orang dan peserta dari pelatihan terampil sebanyak 2472 orang. Sampai dengan bulan Maret 2014 realisasi output kegiatan sebanyak 978 orang peserta pelatihan dari keluarga miskin. Pelatihan ketrampilan yang diajarkan tahun ini antara lain Menjahit, Aneka Masakan, Aneka Kue, Aneka Kerajinan, Produk Rumah Tangga dan lain sebagainya.

b. Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro Realisasi

anggaran


Rp. 468.230.588,- (23,81 %) dari total anggaran sebesar Rp. 1.966.587.050,Sampai dengan bulan April 2014 output kegiatan sebagai berikut : waktu pelaksanaan pameran hasil produk lembaga ekonomi mikro-kecil telah berjalan 4 Bulan dari target 12 bulan yang terdapat di beberapa mall di Surabaya antara lain stand open space di BG Junction, Royal Plaza dan ITC untuk produk-produk KSM binaan dan stand ITC untuk produk UKM binaan Dekranasda Kota Surabaya. Selain fasilitasi stand di mall produk-produk dari KSM dan UKM juga ikut dipamerkan dalam beberapa event pameran tingkat lokal dan nasional seperti Innacraft, Peringatan HUT Dekranasda di Royal Plaza dan Batik, Bordir, Aksesoris Fair di Grand City dan Surabaya Great

Rencana Kerja 2015

18

Expo di Convention Hall Tunjungan Plaza. Ditahun 2014 ini fasilitasi produk KSM ditambah lokasinya yaitu di Rumah Kreatif Masyarakat Surabaya (RUKMAYA) yang bertempat di Bapemas dan KB. Kegiatan pembinaan dan pengembangan kelompok UPPKS akan dilaksanakan pada bulan September sedangkan rangkaian acara Pekan Kreatif Srikandi akan dimulai pada bulan Oktober dengan puncak acara pada bulan November 2014.

c. Tim Koordinasi Program Beras Miskin Realisasi

anggaran


Rp. 38.034.800 (11 %) dari total anggaran sebesar Rp. 345.780.559,Pelaksanaan monitoring program beras miskin telah dilaksanakan selama 4 Bulan dari target selama 12 bulan, dan sosialisasi program raskin telah mencapai target sebanyak 224 orang.

d. Bulan Bhakti Gotong Royong Realisasi

anggaran


Rp. 29.287.460,- (5,21 %) dari total anggaran sebesar Rp. 562.332.545,-. Realisasi output kegiatan sampai dengan bulan Mei 2014 telah terlaksana sepenuhnya dengan target sebanyak 2.500 orang pada Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong yang dilaksanakan pada bulan Mei 2014 di Kelurahan Dukuh Menanggal.

e. Pelatihan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Realisasi

anggaran


Rp. 96.604.710 (26,62 %) dari total anggaran sebesar Rp. 362.967.060,Sampai dengan bulan April 2014 realisasi output kegiatan sebagai berikut : jumlah peserta pelatihan pemanfaatan SDA dari target 1487 orang telah tercapai sebanyak 743 orang peserta. peserta pelatihan merupakan KSM dan kadernya yang terbentuk dari pelatihan ketrampilan tahun 2011-2012 yang aktif berproduksi. Materi pelatihan antara lain pelatihan manajemen pemasaran, manajemen keuangan, pelatihan kemasan, labelling, teknologi tepat guna dan etika bisnis

Rencana Kerja 2015

19

* Seleksi dan Pembinaan Program TTG Sampai dengan bulan April 2014: jumlah peserta seleksi program TTG sebanyak 30 peserta dari unsur sekolah, universitas dan masyarakat umum. Sedangkan pameran TTG tingkat nasional akan dilaksanakan pada bulan di Kota Samarinda Kalimantan Timur.

f. Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Realisasi

anggaran


Rp. 41.441.110,- (7,36 %) dari total anggaran sebesar Rp. 563.345.704,Sampai dengan bulan April 2014 realisasi output kegiatan sebagai berikut : waktu pelaksanaan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan selama 12 bulan telah terlaksana selama 4 Bulan, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dari target 31 kecamatan telah dilaksanakan di 7 kecamatan, Sedangkan lomba karya pro poor award Kota Surabaya telah menjuarai kategori Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Provinsi.

g. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan Realisasi

anggaran


Rp. 10.805.300 (2,62 %) dari total anggaran sebesar Rp. 412.724.462,Pembinaan KPM dan Lembaga Kelurahan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pengembangan manajemen skill untuk membantu para KSM di wilayah Kelurahan agar dapat memasarkan produknya.

V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut berupa kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran. Realisasi anggaran sampai dengan Bulan April 2014 sebesar Rp. 638.686.074 (20,66 %) dari total anggaran sebesar Rp. 3.091.248.713,- Kegiatan ini berupa kegiatan penunjang kelancaran tugastugas sehari-hari berupa penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik, jasa surat menyurat, komponen

instalasi

Rencana Kerja 2015

listrik/penerangan

bangunan

kantor,

peralatan

dan

20

perlengkapan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta penyediaan makanan dan minuman.

VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur perkantoran. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan dalam program tersebut berupa kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran. Realisasi anggaran sampai dengan bulan April 2014 sebesar Rp. 376.884.700,(12,70 %) dari total anggaran sebesar Rp. 2.966.686.904,-. Kegiatan ini dititikberatkan pada pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran seperti pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional dan mebeleur.

Rencana Kerja 2015

21

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2015

Program-program untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2015 mengacu kepada program-program yang ada di Permendagri nomor 59 tahun 2007 dan RPJMD Kota Surabaya untuk tahun 2011-2015. Adapun rencana program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana tahun 2014 adalah sebagai berikut : I.

Program Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

dalam

Program

Penanggulangan

Kemiskinan, sebagai berikut : a.

Pemberdayaan Ekonomi (5000 orang) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi ini meliputi :

b.



Peningkatan kualiatas Pengembangan Pelatihan Ketrampilan



Pelatihan hasil Musrenbang

Fasilitasi Pengembangan Hasil Usaha Ekonomi Mikro (12 bulan) 

Penyelenggaraan

pengembangan

usaha

ekonomi

keluarga

dan

kelompok masyarakat dilaksanakan selama 12 bulan, kegiatan yang dilaksanakan antara lain :



1.

Fasilitasi produk KSM melalui stand dan event pameran

2.

Pekan Kreatif Srikandi yang diikuti KSM dari 160 kelurahan.

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat selama 12 bulan

c.

Fasilitasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (12 bulan) 

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan distribusi beras miskin selama 12 bulan

 d.

Sosialisasi program beras miskin untuk 550 orang

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong (2500 orang) 

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong



Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Rencana Kerja 2015

22

e.

Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (987 orang) 

Pelatihan pemanfaatan sumber daya alam



Seleksi dan pembinaan program teknologi tepat guna tingkat kota (31 kecamatan)

 f.

Pameran teknologi tepat guna tingkat nasional (1 kegiatan)

Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan (12 bulan) 

Monitoring

dan

evaluasi

program

penanggulangan

kemiskinan

(31 kecamatan)  g.

Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (12 bulan)

Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kelurahan 1052 orang 

Pembinaan kader pemberdayaan masyarakat-KPM (892 orang)



Peningkatan peran serta lembaga kelurahan dalam pembangunan (320 orang)

h.

Dinamisasi Data Keluarga Miskin  Pendataan Keluarga Miskin (120.000 KK)  Sosialisasi Dinamisasi (Tk. Kota, Tk. Kecamatan, Tk. Kelurahan)

II.

Program Keluarga Berencana Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Keluarga Berencana, sebagai berikut : a.

Fasilitasi Masyarakat Peduli KB (12 bulan) 

Pembinaan institusi masyarakat perkotaan (1.577 orang PPKB dan sub PPKBK)

 b.

Pembinaan saka kencana (310 orang)

Pembinaan Keluarga Berencana (5764 orang) 

Gebyar KB dalam rangka revitalisasi program KB (5000 orang)



Lomba

keluarga

harmonis,

institusi

masyarakat

perkotaan-IMP,

penyuluhan keluarga berencana-PKB teladan dalam rangka hari keluarga nasional (1697 orang) 

Rapat kerja daerah program KB (250 orang)



Sosialisasi KB lestari dan KB pria (624 orang)

Rencana Kerja 2015

23

c.

Penyediaan dan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin (424 orang) 

Pelayanan KB medis operasi, alat kontrasepsi dan konseling bagi keluarga miskin (424 orang)

d.

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang didanai dari DAK bidang KB

III.



Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB (5 item)



Operasional Pendampingan DAK Bidang KB

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak, sebagai berikut : a.

Pengembangan Kota Peduli Perempuan dan Perlindungan Perempuan (4150 orang)

b.



Pengembangan Kota Peduli Perempuan (875 orang)



Pengembangan Kota Layak Anak (2950 orang)

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan (200 kasus) 

Sosialisasi dan pendampingan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan (200 kasus)



IV.

Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT (614 orang)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender atau Anak, sebagai berikut : a.

Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender (85 lembaga) 

Pemberdayaan Organisasi Perempuan (85 lembaga)



Pengembangan Materi Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan Keadilan Gender serta Anak (3 jenis)

b.

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan (2487 orang) 

Sosialisasi Kesetaraan gender bagi sumber daya pendidik (1000 orang)



Peningkatan kapasitas gender bagi masyarakat (850 orang)

Rencana Kerja 2015

24



Peningkatan pendidikan bagi focal point, pengarusutaman gender dan PUHA (187 orang)

V.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (12 bulan) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran. Kegiatan ini berupa kegiatan penunjang

kelancaran tugas-tugas sehari-hari berupa penyediaan alat tulis

kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, barang cetakan dan penggandaan, jasa administrasi perkantoran, jasa kebersihan kantor, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan makanan dan minuman, serta penyediaan peralatan rumah tangga.

VI.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran (12 bulan) Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kegiatan ini dititikberatkan pada pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran seperti pemeliharaan

rutin/berkala

gedung

kantor,

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan perkantoran.

VII. Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan dan pengasuhan tumbuh kembang anak (1000 orang)

Rencana Kerja 2015

25

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana ini dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan selama tahun 2015. Diharapkan, dengan adanya Rencana Kerja ini dapat mencapai hasil yang diinginkan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya

Surabaya,

Mei 2014

KEPALA BADAN,

Dra. Nanis Chairani, MM Pembina Tk. I NIP. 19630519 198903 2 003

Rencana Kerja 2015

26

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA

Recommend Documents