KOTA BLIT AR
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2016 – 2021. Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu di setiap kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Kritik dan saran sungguh kami harapkan sehingga akan
dapat
dijadikan
masukan
bagi
penyusunan
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar ke depan agar lebih sempurna. Harapan
kami
dengan
telah
tersusunnya
Rencana
Strategis
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar ini dapat dijadikan dasar dalam setiap pelaksanaan kegiatan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar 6 ( enam ) tahun ke depan.
Blitar,
2016
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar
Dra. SULISTIANI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610710 198903 2 003
DAFTAR ISI
Daftar Isi Kata Pengantar Bab I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
........................................
1
1.2
Landasan Hukum
........................................
5
1.3
Maksud dan Tujuan
........................................
6
1.4
Sistematika Penulisan
........................................
7
Bab II
GAMBARAN PELAYANAN
...........................................
12
2.1
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
...........................................
12
2.2
Sumber Daya Bapemas dan KB
...........................................
32
2.3
Kinerja Pelayanan Bapemas dan KB
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan
35 ........................................
42
........................................
43
........................................
43
........................................
45
........................................
48
........................................
51
Pelayanan BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2
Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3
Telaah Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi Jawa Timur
3.4
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Ligkungan Hidup Strategis
3.5
Penentuan Isu Strategis
........................................
53
BAB IV
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
........................................
58
KEBIJAKAN 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
........................................
58
4.2
Strategi dan Kebijakan
........................................
63
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN
........................................
66
........................................
81
........................................
84
KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI
INDIKATOR KINERJA BAPEMAS DAN KB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar belakang Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan. Dasar hukum penyusunan Renstra SKPD mengacu pada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Mengacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Perencanaan juga disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan
antara
rencana
Dokumen
perencanaan
pembangunan
menengah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen Rencana Strategis SKPD (Renstra – SKPD).
1
Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sedangkan penyusunan Renstra SKPD disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap SKPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Pemerintah Kota Blitar telah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar 2005 – 2025 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2010 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar 2016 - 2020.
Penyusunan
RPJM Kota Blitar mengacu kepada RPJPD Kota Blitar 2005 – 2025, visi, misi dan prioritas Walikota terpilih; dan rancangan rencana teknokratik. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Blitar berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana strategis dimaksud disusun sebagai langkah awal untuk melaksanakan RPJM Kota Blitar, yang dalam penyusunannya dilakukan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan (threats). Analisa lingkungan internal digunakan untuk menyusun peta masalah yang selama ini berkembang dan belum dapat terpecahkan, sedangkan analisa lingkungan eksternal adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi perubahan – perubahan yang terjadi di luar organisasi. Rencana strategis dimaksudkan untuk mengembangkan strategi secara efektif dan efisien demi terciptanya landasan bagi pengambilan keputusan dalam menghadapi kondisi yang terus berubah. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok
2
dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar sebagaimana Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 tahun 2010 dan berpedoman kepada RPJMD, serta bersifat indikatif. Rencana strategis juga merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga
Berencana Kota Blitar hingga 5 (lima) tahun mendatang. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota Blitar merupakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selanjutnya Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga
Berencana Kota Blitar merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota Blitar dengan
Walikota Blitar. Dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan review terhadap RPJMD dan Renstra Provinsi guna keserasian keterpaduan, sinkronisasi dan integrasi pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota
Blitar, lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dijabarkan dalam Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota Blitar yang
merupakan perencanaan pembangunan tahunan. Kegiatan perumusan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021, yang merupakan salah satu dokumen rujukan awal dalam penyusunan rancangan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Untuk mendapatkan masukan guna penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dilaksanakan Forum SKPD yang melibatkan para pemangku kepentingan pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar, kesepakatan yang dihasilkan Forum SKPD menjadi acuan untuk penyempurnaan rancangan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota Blitar menjadi rancangan akhir
Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota
3
Blitar. Selanjutnya rancangan akhir Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota Blitar disahkan dengan keputusan Walikota
menjadi Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Berdasarkan keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana Kota Blitar
tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar menetapkan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang lebih lanjut akan menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam menyusun Rancangan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Hubungan antara Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2016 - 2021 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :
Hubungan Lainnya RPJP Nasional. Diacu
RPJP Daerah
antar Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan
Pedoman
RPJM Nasional
Diperhatikan
Pedoman
RPJM Daerah
Dijabarkan
RKP
RAPBN
Diserasikan mell . Musrenbang Dijabarkan
Pedoman
RENSTRA SKPD
Pedoman
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
Diacu
Pedoman
RENJA SKPD
4
1.2.
Landasan Hukum Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan pada : a.
Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ).
b.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
c.
Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 ).
d.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
e.
Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
f.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
g.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
h.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)
i.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
j.
Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
k.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
l.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5
m.
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah.
n.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 tahun 2011.
o.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
p.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
q.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.
r.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031.
s.
Peraturan Daerah Kota Blitar nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar tahun 2011 – 2030
t.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 02 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025.
u.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
v.
Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor ……. tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 - 2021.
w.
Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 tahun 2014 tentang Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar.
1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
6
Kota Blitar selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah. Tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut : a. Merumuskan
gambaran
umum
kondisi
pelayanan
yang
akan
dilaksanakan/diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar sebagai penjabaran visi, misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun. b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. c.
Menerjemahkan visi, misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan ;
d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
1.4.
SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar Tahun
2016 – 2021 disusun dengan
sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar, fungsi Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar,
Keterkaitan
Renstra
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dengan RPJMD, K/L dan Renstra Provinsi dan Renja
Badan
7
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. 1.2.
Landasan Hukum. Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi kewenangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Keluarga Berencana Kota Blitar. 1.3.
Maksud dan Tujuan Renstra Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar.
1.4.
Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BAPEMAS dan KB KOTA BLITAR Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Keluarga
Berencana Kota Blitar yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar ini.
8
2.1.
Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Bapemas dan KB Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar, struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar, serta uraian tugas dan fungsi.
2.2.
Sumber Daya Bapemas dan KB Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam menjalankan tugas fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.
2.3.
Kinerja pelayanan Bapemas dan KB Sub
bab
ini
menunjukkan
tingkat
capaian
kinerja
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar berdasarkan
sasaran/target
Masyarakat
dan
Renstra
Keluarga
Berencana
Badan Kota
Pemberdayaan Blitar
periode
sebelumnya. 2.4
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BapemasdanKB Mengemukakan
macam
pelayanan,
perkiraan
kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan . BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3.2.
Telaahan visi, misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Mengemukakan
tugas
dan
fungsi
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih,
termasuk
pelayanan
Badan
faktor-faktor
penghambat
Pemberdayaan
Masyarakat
dan dan
pendorong Keluarga
9
Berencana Kota Blitar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. 3.3.
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan
Badan
Berencana
Kota
pelayanan
Badan
Pemberdayaan Blitar
yang
Masyarakat
mempengaruhi
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Keluarga
permasalahan dan
Keluarga
Berencana Kota Blitar ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Provinsi dan Kota Blitar.
3.4.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan
Badan
Berencana
Kota
pelayanan
Badan
Pemberdayaan Blitar
yang
Masyarakat
mempengaruhi
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Keluarga
permasalahan dan
Keluarga
Berencana Kota Blitar ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 3.5.
Penentuan Isu – isu strategis Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Keluarga
Berencana Kota Blitar. BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar.
4.2
Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Mengemukakan rumusan pernyataan strategis dan kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.
10
BAB V RENCANA
PROGRAM
DAN
KEGIATAN,
INDIKATOR
KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Mengemukakan
rencana
program
dan kegiatan,
indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Mengemukakan indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP
11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR
2.1.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar no 41 tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan masyarakat Kota Blitar bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota Blitar dipimpin seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera. Untuk
menjalankan
tugas
sebagaimana
dimaksud
diatas
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar melaksanakan fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera berdasarkan peraturan perundang – undangan;
b.
Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
c.
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
d.
Pengkoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
12
e.
Penyelenggaraan tugas informasi pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
f.
Pembinaan
dan
pengendalian
pelaksanaang
tugas
dibidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; g.
Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga badan;
h.
Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan kehumasandan pelaksanaan tugas badan;
i.
Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja;
j.
Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja dilingkungan kantor;
k.
Penyusunan dan pelakasanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
l.
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPIP);
m.
Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
n.
Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
o.
Penyampian data hasil pembangunan dan informasi lainya terkait dengan layanan di bidang dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera secara berkala melalui Sub Domain Website Pemerintah daerah;
p.
Pelaksanaan
evaluasi
dan
laporan
pelaksanaan
tugas
dibidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
13
q.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Adapun susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana terdiri dari: a.
Kepala Badan
b.
Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:
c.
d.
e.
1.
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
2.
Sub Bagian Keuangan dan Program;
Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi: 1.
Sub Bidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat;
2.
Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, membawahi: 1.
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
2.
Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Bidang Keluarga Berencana, membawahi: 1.
Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana;
2.
Sub Bidang Keberdayaan dan Ketahanan Keluarga.
f.
Unit Pelaksana Teknis Badan;
g.
Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris sedangkan masing – masing
bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Uraian tugas dari masing – masing struktur adalah sebagai berikut: Sekretariat 1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 2. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi perencanaan, pengkoordinasian program kerja unit kerja, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan dilingkungan badan. 3. Sekretariat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana menjalankan fungsi:
14
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan; b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu; c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan; d. Perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
teknis
dan
penyusunan
program/kegiatan Sekretariat; e. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); f. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); g. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); h. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK); i.
Pengkoordinasian
internal
dan
eksternal
serta
pembinaan
penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Badan; j.
Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan;
k. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan; l.
Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana,
keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat
Badan; m. Fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; n. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; o. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; p. Pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
15
q. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan; r. Fasilitasi
pelaksanaan
verifikasi
Surat
Pertanggungjawaban
(SPJ)
keuangan; s. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan; t. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); u. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP); v. Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); w. Fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat penlanggan secara perodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; x. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); y. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;H z. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah daerah; aa. Pengkoordinasian penyusunan perencanaa, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan; bb. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas: a. Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum; b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum;
16
c. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan; d. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum; e. Melaksanakan dan mengelola surat-menyurat dan tata kearsipan; f. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat Badan, g. Pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan kehumasan; h. Melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana; i.
Menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
j.
Melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
k. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; l.
Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
m. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP); n. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); o. Melaksanakan
pengelolaan
pengaduan
masyarakat
di
bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; p. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; q. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendapatan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan; r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Bagian Keuangan dan Program Sub Bagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas: a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan
17
operasional di bidang administrasi keuangan dan program ; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan program ; c. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit di lingkungan Badan; d. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan administrasi keuangan dan program ; e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); f. menyelenggarakan
kegiatan
pelayanan
administrasi
pengelolaan
keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ; g. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ); h. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Badan ; i.
melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai Badan;
j.
menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Badan;
k. menyusun
Rencana
Strategis,
Rencana
Kerja
dan
Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Badan; l.
melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Badan;
m. melaksanakan penyusunan Penetepan Kinerja (PK); n. melaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); o. fasilitasi penyusunan laporan capaian target percepatan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); p. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); q. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; r. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja
serta menyusun pelaporan kinerja administrasi keuangan dan
program ;
18
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
tugas
pokok
merumuskan
kebijakan
teknis
dan
menyelenggarakan program dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Bidang Pemberdayaan Masyarakat menjalankan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan; b. penyusunan program / kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat; c. mengumpulkan
dan
menganalisa
data
sebagai
bahan
koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat; d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pemberdayaan Masyarakat; e. penyusunan
dan
pelaksanaan
program
peningkatan
peranan
kelembagaaan, tatalaksana lembaga dan pengembang sumber daya masyarakat; f. pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus lembaga masyarakat; g. pelaksanaan program kegiatan pembinaan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, bantuan usaha dan pengembangan usaha ekonomi keluarga serta masyarakat dan pelatihan ketrampflan; h. pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat; i.
pelaksanaan masyarakat
peningkatan /
kelurahan
kesejahteraan dan
pemanfataan
masyarakat, teknologi
lembaga
tepat
guna;
melaksanakan pembinaan dan supervisi pelakanaan Bulan Bhakti Gotong Royong; j.
pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan kelembagaan
19
pemberdayaan sumber daya manusia serta pelaksanaan tatalaksana lembaga masyarakat kelurahan; k. pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus lembaga masyarakat kelurahan dalam rangka peningkatan ketahanan masyarakat kelurahan; l.
pelaksanaan program kegiatan pembinaan pemberdayaaan ekonomi masyarakat miskin, bantuan usaha dan pengembangan usaha ekonomi keluarga serta masyarakat dan pelatihan ketrampilan ;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat; n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Bidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat Sub Bidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat; b. menyusunan program / kegiatan di bidang Sub Bidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat; c. merumuskan kebijakan teknis Sub Bidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat; d. melaksanakan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat; e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat; f. melaksanakan
pengumpulan
bahan
guna
penyusunan
petunjuk
pengembangan sumber daya dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat kelurahan; g. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan motivasi dalam rangka peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan kelurahan; h. melaksanakan pembinaan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat
20
kelurahan; i.
menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi rakyat miskin;
j.
menyelenggarakan pengumpulan, penelitian, dan pengolahan data secara sistematis tentang program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin serta pelaksanaan bantuan-usaha ekonomi;
k. menyiapkan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; l.
menyusun
bahan
dan
program
pembinaan
tentang
menumbuhkembangkan jiwa kewiraswastaan, pengembangan kualitas terhadap masyarakat miskin dalam rangka membangun usaha ekonomi keluarga; m. meningkatkan pengetahuan dan pelaksanaan pelatuhan ketrampilan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin; n. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi bulan bakti gotong royong; o. menyelenggarakan Pemberdayaan
masyarakat dalam pemanfaatan
teknologi tepat guna;
p. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penyusunan laporan Sub Bidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat; q. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Keswadayaan dan Partisipasi Masyarakat; r. melaksanakan
tugas
Pemberdayaan
lain
yang
diberikan
oleh
kepala
Bidang
Masyarakat dan Keluarga Berencana sesuai bidang
tugasnya. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas : a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga . Kemasyarakatan ; b. Menyusunan program / kegiatan di Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ; c. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ;
21
d. Memfasilitasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat; e. Memfasilitasi penyelenggaraan perlombaan kelurahan; f. Meiaksanakan
penyusunan
petunjuk
dan
rencana
tentang
penyelenggaraan musyawarah lembaga kelurahan; g. Melaksanakan
penyusunan
pengembangan
bahan
lembaga
pembinaan
masyarakat
dalam
kelurahan
rangka untuk
menumbuhkembangkan dan meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakar; h. Melaksanakan
pengumpulan
bahan
guna
menyusun
petunjuk
pembentukan dan sistematika tata laksana lembaga msyarakat kelurahan; i.
Menyiapkan
bahan
koordinasi
dan
fasilitasi
penyelenggaraan,
pengembangan usaha ekonomikelompok masyarakat; j.
Melaksanan pengumpulan dan penyunan bahan bimbingan teknis pengkajian dan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui pemerintahan kelurahan,
organisasi
wanita,
organisasi
pemuda,
dan
lembaga
masyarakat lainnya; k. Melaksanakan bimbingan teknis pemasyarakatan dan bantuan tekonologi tepat guna melalui lembaga yang ada di kelurahan; l.
Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas lurah, perangkat kelurahan serta anggota LPMK;
m. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ;
n. Melaksanakan
tugas
lain
yang
diberikan
oleh
kepala
Bidang
Pemberdayaan Masyarakat sesuai bidang tugasnya.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak
mempunyai tugas pokok
merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Untuk menjalankan tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
15
ayat
(2),
Bidang
22
Pemberdayaan Perempuan dan Anak menjalankan fungsi : a. Pengumpulan dan pengolahan data, perumusan kebijakan, penetapan pedoman,
norma
dan
standar
serta
petunjuk
teknis
kegiatan
pengarusutamaan gender, pemberdayaan lembaga perempuan dan perlindungan anak ; b. Pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan kualitas peran serta lembaga dan organisasi perempuan dalam proses pembangunan daerah ; c. Pengkoordinasian
dan
fasilitasi
kegiatan
pengarusutamaan
dan
peningkatan kesetaraan gender dalam proses pembangunan daerah; d. Fasilitasi, mediasi dan koordinaasi kegiatan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban perdagangan orang (traficking ); e. Fasilitasi, advokasi dan mediasi kepada warga masyarakat korban kekerasan dan perdagangan orang (traficking) ; f. Fasilitasi, advokasi dan mediasi kesamaan hak - hak perempuan dan anak dalam bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan politik ; g. Fasilitasi
dan
perempuan,
mediasi
peningkatan
pengarusutamaan
jaringan
gender,
dan
kerja
pemberdayaan
peningkatan
kapasitas
lembaga dan organisasi perempuan dalam pembangunan daerah ; h. Sosialisasi,
publikasi
dan
dokumentasi
program
dan
kegiatan
pemberdayaan perempuan dan anak; i.
Pelaksanaan
tugas
lain
dari
Kepala
Badan
sesuai
ketentuan
peraturan perundang - undangan yang berlaku. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Kepala
Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, mempunyai tugas:
a. menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pengarusutamaan gender ; b. menyusun kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pemberdayaan perempuan ;
23
c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dalam proses pembangunan daerah ; d. memfasilitasi penguatan lembaga/organisasi perempuan, dunia usaha dan lembaga-lembaga formal maupun non formal dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan; e. melaksanakan penguatan peran serta lembaga PKK, POSYANDU dan Kelompok Dasa Wisma dalam proses pembangunan di tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan ; f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi wanita dalam proses pembangunan daerah. g. melaksanakan,
monitoring,
evaluasi
dan
melaporkan
kegiatan
pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan; h. melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Sub
Bidang Perlindungan
Perempuan
dan
Anak
dipimpin
oleh Kepala
Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, mempunyai tugas: a. menyusun kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup dan perlindungan kepada perempuan dan anak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); b. menyusun rencana, pelaksanaan serta evaluasi penerapan program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan kepada perempuan dan anak dibidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM); c. mengkoordinasikan, fasilitasi, mediasi dan advokasi kegiatan perlindungan perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); d. mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak pidana perdagangan orang (traficking); e. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Anak Indonesia; f. mengkoordinasikan, fasilitasi dan mediasi pembentukan lembaga pusat informasi dan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak; g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
24
program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak;
h. melaksanakan tugas lain dari Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Bidang Keluarga Berencana 1. Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, 2. Bidang
Keluarga
mempunyai
Berencana
tugas
menyelenggarakan
pokok program
sebagaimana
dimaksud
merumuskan dan/atau
pada
kebijakan
kegiatan
di
ayat
teknis
bidang
(1) dan
Keluarga
Berencana, Untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya Bidang Keluarga Berencana menjalankan fungsi : a. penyusunan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengendalian laju
pertumbuhan
penduduk
dan
peningkatan
kualitas
pelayanan
pelaksanaan Keluarga Berencana; b. peningkatan Ketahanan, Keberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; c. pengumpulan,
pengolahan
dan
penyajian
informasi
serta
data
kependudukan dan strata keluarga; d. advokasi,
komunikasi,
infomasi
dan
edukasi
di
bidang
Keluarga
Berencana; e. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana; f. pengadaan dan distribusi sarana, alat, obat, dan kontrasepsi serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan; g. pemberdayaan Kader Keluarga Berencana; h. pengkoordinasian,
fasilitasi
dan
pembinaan
Penyuluh
Keluarga
Berencana. i.
peningkatan kualitas kesejahteraan Keluarga;
1. pelaksanaan
tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Kepala
Badán
sesuaiketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
25
Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencanayang dalam elaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan pembinaan kesehatan reproduksi; b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pencatatan, pelaporan serta analisa program dan kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan pembinaan kesehatan reproduksi; c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman penerangan dan motívasi kegiatan pelayanan Keluarga Berencana dan peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; d. melaksanakan penyediaan sarana, prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata; e. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarán, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri; f. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian sarana, alat dan obat kontrasepsi serta pelayanannya kepada keluarga miskin dan kelompok rentan; g. menetapkan
perkiraan
sasaran
peningkatan
pelayanan
Keluarga
Berencana, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran Unmet Need serta pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana ; h. menetapkan perkiraan sasaran pelayanan kesehatan reproduksi remaja; i.
menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan jaringan pelayanan
Keluarga
Berencana,
kesehatan
reproduksi
termasuk
pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit; j.
mengkoordinasikan, fasilitasi dan mediasi kerjasama pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dengan instansi terkait, lembaga sosial dan organisasi masyarakat (LSM) serta organisasi kewanitaan;
k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan jaringan kerja dan peran
26
serta
masyarakat
dalam
proses
pelaksanaan
kebijakan
Keluarga
Berencana; l.
menyiapkan
bahan
penyusunan
pedoman
dan
petunjuk
teknis
pelaksanaan peningkatan jaringan kerja internal dan eksternal secara horizontal, vertikal dan diagonal masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan Keluarga Berencana; m. menyiapkan
bahan
penyusunan
pedoman
ddan
petunjuk
teknis
peningkatan peran serta institusi masyarakat mitra program Keluarga Berancana - Keluarga Sejahtera; n. meningkatkan keberdayaan dan kemandirian istitusi masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan program Keluarga Berencana; o. memfasilitasi, mediasi dan edukasi peningkatan kualitas operasional IMP dalam program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera; p. meningkatkan koordinasi,
fasilitasi dan edukasi peningkatan peran
serta lembaga PKK, Posyandu dan kelompok Dasa Wisma, RT dan RW serta kelurahan dan kecamatan dalam peningkatan akselerasi capaian program Keluarga Berencana; q. memfasilitasi,
mediasi
dan
edukasi
peningkatan
peran
serta
organisasi kemasyarakatan wanita dalam penyuksesan program Keluarga Berencana melalui Gabungan Organisasi Kemasyarakatan Wanita (GOW); r. meningkatkan jaringan kerjasama dengan media massa dalam rangka promodi
dan
sosialisasi
program
Keluarga
evaluasi
dan
Berencana
kepada
masyarakat; s. melaksanakan peningkatan
monitoring, jaringan
kerja
dan
peran
pelaporan
pelaksanaan
serta
masyarakat
serta
pelaporan
dalam
penyuksesan program Keluarga Berencana; t. melaksanakan
monitoring
dan
evaluasi
kegiatan
pelayanan Keluarga Berencana; u. melaksanakan tugas lain dari Kepala Bidang sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Sub Bidang Keberdayaan dan Ketahanan Keluarga Sub Bidang Keberdayaan dan Ketahanan Keluarga dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Keberdayaan dan Ketahanan Keluarga yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
27
Keluarga Berencana, mempunyai tugas: a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan peningkatan keberdayaan dan ketahanan keluarga; b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pencatatan, pelaporan dan analisa pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan keberdayaan dan ketahanan keluarga; c. Melaksanakan kegiatan peningkatan keberdayaan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina keluarga Lansia (BKL) dan Bina Lingkungan Keluarga (BLK) termasuk pendidikan pra melahirkan; d. Melaksanakan
penyinergian
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
peningkatan kesejahteraan keluarga; e. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan ketrampilan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dalam kelompok usaha ; f. Melaksanakan peningkatan pelaksanaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS); g. Melaksanakan peningkatan kerjasama pola kemitraan dalam rangka peningkatan aksesbilitas, kapasitas permodalan, penguasaan teknologi dan manajemen serta pemasaran untuk meningkatkan kualitas UPPKS ; h. Memfasilitasi, mediasi dan pendampingan serta magang bagi para kader / anggota kelompok UPPKS ; i.
Mengumpulkan, mengolah, memanfaatan dan pemutakhiran data mikro kependudukan dan keluarga ;
j.
Melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
hasil
pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan keberdayaan dan ketahanan keluarga k. Melaksanakan tugas lain dari kepala Badán sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28
Unit Pelaksana Teknis Badán (UPTB) dan Kelompok Jabatan Fungsional Kedudukan Tugas dan Fungsi 1. UPTB adalah unsur pelaksana tehnis Badán Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; 2. UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badán Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana; 3. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi UPTB, Kepala UPTB dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 4. UPTB pada Badán Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah UPTB Kecamatan yang terdiri dari : a. UPTB Kecamatan Kepanjenkidul; b. UPTB Kecamatan Sananwetan; c. UPTB Kecamatan Sukorejo. UPTB Kecamatan UPTB Kecamatan mempunyai tugas : a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja UPTB Kecamatan; b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan pelaksanaan tugas UPTB Kecamatan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya ; c. Pelaksanaan
kegiatan
pelayanan
teknis
dan
administrasi
UPTB
Kecamatan; d. Penyinergian
pelaksanaan
program
pemberdayaan
masyarakat
khususnya program keluarga berencana di kecamatan dan kelurahan; e. Pemberdayaan dan pendayagunaan potensi masyarakat dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program pembangunan daerah khususnya program keluarga berencana di tingkat kecamatan dan kelurahan ; f. Pengelolaan program keluarga berencana di kecamatan dan kelurahan; g. Percepatan capaian, sasaran dan pelaksanaan revitalisasi program keluarga berencana di kecamatan dan kelurahan; h. Pemberdayaan dan peningkatan kinerja kader KB di masing -masing kelurahan; i.
Pelayanan keluarga berencana di kecamatan dan kelurahan;
j.
Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan
29
dan kelurahan; k. Pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan penyajian data - data keluarga berencana di kecamatan dan kelurahan. l.
Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan;
m. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi penatausahaan keuangan dan inventarisasi aset; n. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); o. Pengelolaan pengaduan pada UPTB Kecamatan; p. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ; q. Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB Kecamatan mempunyai tugas : a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data sebagai dasar penyusunan perencanaan di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan mengelola rencana kegiatan, rencana anggaran, keamanan kantor, kebutuhan peralatan, dan perlengkapan di lingkungan UPTB; c. Melaksanakan dan pengelola pembinaan, penelitian, pengembangan sumber daya aparatur dan kepegawaian; d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan keamanan UPT; e. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan kegiatan ketatausahaan; dan f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTB sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok Jabatan Fungsional 1. Kelompok Jabatan Pungsional dibentuk oleh Kepala Badan dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-
30
undangan. 2. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional sénior
yang
dalam
melaksanakan
tugasnya
berada
di bawah
dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Tata Kerja Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas 1. Dalam pelaksanaan tugas Badan, Kepala Badan memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan sarán dan telaahan staf. 2. Sekretaris
sesuai
dengan
füngsinya
mengkoordinasikan
dan
mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif. 3. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTB dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Badan serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing. 4. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masingmasing. a. Pelaksanaan konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan secara hierarkhis. b. Apabila konsultasi dan pemberian perintah dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pejabat yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing. 5. Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku
31
2.2.
Sumber Daya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB
a. Sumber Daya Manusia Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar, didukung oleh personil sebanyak 45 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No
Jenis Kelamin
Jumlah
1
Pria
14 orang
2
Perempuan
31 orang
Jumlah
45 orang
Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No
Tingkat pendidikan
Jumlah
1
Pasca Sarjana (S-2)
3 orang
2
Sarjana (S-1)
31 orang
3
Diploma (D-3)
1 orang
4
Sekolah Menengah Atas (SMA)
10 orang
5
Sekolah Menengah Pertama (SMP)
-
6
Sekolah Dasar (SD)
-
Jumlah
45 orang
Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini :
32
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
No
Golongan /Ruang
Jumlah
1
IV
10 orang
2
III
27 orang
3
II
8 orang
4
I
Jumlah
45 orang
Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non struktural ke 2 pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar ditunjukkan dengan tabel berikut ini :
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
No
Jabatan
Jumlah
1
Struktural
19 orang
2
Fungsional
14 orang
2
Non Struktural
12 orang Jumlah
31 orang
Dalam rangka meningkatkan kinerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar mengirimkan personil untuk mengikuti diklat kepemimpinan maupun diklat fungsional. Untuk melihat jumlah peserta diklat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut berikut ini :
33
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat
No a.
Jenis Diklat
Jumlah
Diklat Kepemimpinan 1) Diklat PIM II
-
2) Diklat PIM Tk. III
5 orang
3) Diklat PIM Tk. IV
14 orang
4) SPAMA
- orang
5) ADUMLA
- orang
6) ADUM
- orang
b. Sarana Prasarana Prasarana kantor yang digunakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar adalah Gedung kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar terdapat di gedung di jalan Dr. Sutomo nomor 50 Kota Blitar. Ruangan tempat kerja terdiri dari 1 ruang Kepala Bappeda, 1 ruang kerja sekretariat, 3 ruang kerja bidang, 2 ruang rapat dan Semua ruang kerja dan ruang rapat dilengkapi dengan AC, dengan kondisi tempat kerja tersebut sudah cukup memadai. Kantor UPT Bapemas dan KB berada di sekitar wilayah kantor Kecamatan di Kota Blitar dengan kantor yang masih belum memadai dikarenakan sempitnya lahan dan belum adanya petugas kebersihan serta keamanan. Melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Jumlah Sarana Prasarana yang ada di Bapemas dan KB Kota Blitar
NO
NAMA BARANG
JUMLAH
KETERANGAN
1
Mobil
3
Baik
2
Sepeda Motor
36
Baik
3
Mesin ketik
1
Baik
4
Lemari Arsip
12
Baik
5
Filling Besi
3
Baik
6
Brankas
1
Baik
7
Papan Pengumuman
3
Baik
8
Peta
1
Baik
34
9
Buffet
1
Baik
10
Kursi
125
Baik
11
Meja
108
Baik
12
Kursi Putar
12
Baik
13
Ac spilt
15
Baik
14
Kipas Angin
2
Baik
15
TV
3
Baik
16
Wereleis
1
Baik
17
Kamera
1
Baik
18
Handycame
1
Baik
19
LCD Proyektor
3
Baik
20
Komputer PC
13
Baik
21
Laptop
7
Baik
22
Printer
14
Baik
23
Telepon
7
Baik
24
Layar
2
Baik
Prasarana kantor sebagaimana tersebut diatas sudah mencukupi, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk printer perlu pengadaan lagi untuk pengganti yang rusak.
2.3.
Kinerja Pelayanan Bapemas dan KB Dalam
Renstra
pencapaian
kinerja
pelayanan
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar didasarkan pada target Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2011-2015. Perlu diketahui bahwa pada saat penyusunan Renstra Bappeda tahun 2011-2015 tersebut dalam penyusunan target kinerja mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010. Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar berdasarkan sasaran/target Renstra Bappeda
2011 – 2015 disajikan pada tabel
sebagaimana berikut:
35
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2011-2015
Indikator Kinerja No
sesuai Tupoksi Bapemas dan KB
1
2
Target Renstra SKPD Tahun keTarget SPM
Targ
Target
et
Indikator
IKK
Lainnya
Realisasi Capaian Tahun ke -
Rasio Capaian pada Tahun ke -
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
>75%
> 50%
> 50%
> 50%
> 50%
-
-
-
0,040
0,035
0,030
0,020
0,010
%
%
%
%
%
100%
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
Urusan Pemberdayaan dan A
Perlindungan Perempuan dan Anak Prosentase Jumlah
1
Perempuan Dalam Lembaga Pemerintahan Prosentase KDRT
2
terhadap jumlah Keluarga Di Kota Blitar Prosentase Penyeleseian
3
Pengaduan Kasus KDRT dan Kasus perempuan dan anak
B
Urusan
36
Pemberdayaan Masyarakat 1
Jumlah LPMK Aktif
-
-
-
-
-
21
21
21
21
21
77,20
78,80
78,50
79,00
80,00
%
%
%
%
%
21
21
21
21
21
100%
100%
100%
100%
Urusan Pengendalian C
Kependudukan dan Keluarga Berencana Cakupan Pasangan
1
Usia Subur yang mengikuti Program KB
37
100%
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Bapemas dan KB Kota Blitar tahun 2011-2015 adalah sebagaimana berikut :
38
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2011 – 2015
Anggaran pada tahun ke Uraian
1 PENDAPATAN
2011
2012
2
2013
3 0
2014
4 0
Realisasi anggaran pada tahun ke
5 0
2015
2011
6 0
2012
7 0
2013
8 0
2014
9 0
2015
10 0
Rata-rata
tahun ke
Pertumbuhan
2011
11 0
Rasio antara Realisasi dan Anggaran
2012
12 0
13 0
2013
14 0
2014
15 0
2015
16 0
0
Anggara
Realisa
n
si
17
18 0
0
DAERAH BELANJA DAERAH Belanja Tidak Lansung - Belanja pegawai
1.775.30 2.427.397 2.700.288. 2.884.4 1.499
.659
- Belanja bunga
0
0
- Belanja Subsisdi
0
0
- Belanja Hibah
0
- Belanja Bantuan
2.940.1592.101.578.
2.716.353.
2.867.143.
387
353
463
300 17.110 0
118.38
100,5
97,52
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sosial - Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab./Kota dan Kelurahan - Belanja tak terduga
39
Belanja langsung - Belanja Pegawai
174.966. 386.811.2 253.099.0 117.713. 20.744.00 163.543.0
184.509.0
20.450.00
00
00
0
1.435.47 2.406.358 3.433.412. 2.869.72 3.954.550.1.412.331.
3.038.019.
3.607.899.
335
568
050 - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal
6.050 921.568. 900
PEMBIAYAAN
0
50
.485
00
772
8.22.431. 1.492.3 500
0
23.676
0
000
6.650
0
625
374
836.829. 363.663.9 902.537.0 125
00
00
0
0
0
0
1.331.04
344.351.
9.625
400
0
0
0
93.47
72,89
98,58
98.39
90,32
91,23
97.94
89,19
94,69
0
0
0
0
0
0
0
40
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapemas dan KB Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam
melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Kerencana mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka membagun Pemerintah Kota Blitar sebagai pelaksana dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Kerencana. Pembangunan
daerah
merupakan
bagian
integral
dari
pembangunan
masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, tehnologi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat. Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunan masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat harus peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (good governance). Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar. Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut : - Belum adanya peraturan Walikota atau Daerah mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak - Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah - Jumlah SDM / Pegawai yang kurang 41
- Masih perlunya peningkatan peran perempuan dalam sosial dan ekonomi - Prosentase / Rasio KDRT terhadap jumlah keluarga meningkat - Masih Adanya Kasus KDRT - Masih Adanya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak - Perlunya peningkatan lembaga pemberdayaan masyarakat - Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB belum maksimal - Masih adanya kasus pernikahan dini - Angka TFR masih diatas rata – rata Provinsi Jawa Timur - Belum semua sekolah terbentuk PIK R - Kualitas dan Kuantitas SDM belum Maksimal - Belum adanya Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Sistem Pengaduan / Pelaporan kasus perempuan dan anak masih bersifat manual (belum memanfaatkan IT) - Adanya jumlah rumah tidak layak huni sejumlah 39 unit (sesuai dengan musrenbang tahun 2016) - Rendahnya nilai gotong royong - Belum adanya kerjasama dengan panti rehabilitasi Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut : - Adanya Renstra Kementerian dan Provinsi - Adanya dokumen RPJP, RPJMD, RKPD dan DPA SKPD - Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang - Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak - KB sudah dianggap kewajiban oleh masyarakat bukan lagi Hal yang Tabu - Adanya 21 Organisasi Wanita - Adanya komunitas pendidikan formal dan informal - Adanya LPMK - Adanya kader posyandu sebanya Rp. 1.197 orang - Adanya PPKBD dan Sub PPKBD - Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak - Adanya Panti / Yayasan Sosial - Adanya lembaga psycology / guru BP - Adanya Dewan Perwakilan Anak Kota Blitar - Adanya PIK R di setiap Kecamatan di Kota Blitar - Adanya 14 personil 14 PKB 42
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapemas dan KB
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan,
sehingga
akan
menghilangkan
peluang
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan mentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organiasasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan
dan
pelaksanaan
kebijakan
daerah
di
bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dapat dilihat dalam tabel berikut :
43
Identifikasi Isu-isu Strategis Terkait dengan Tugas dan Fungsi Bapemas dan KB No.
Tugas dan Fungsi Bapemas
Permasalahan
dan KB
1
2
1.
Penyusunan dan pelaksanaan
Peran
kebijakan daerah di bidang
kemasyarakatan masih kurang optimal
pemberdayaan
3 lembaga
pemberdayaan
masyarakat
dan desa 2.
Penyusunan dan pelaksanaan
- Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan
kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan
Perempuan
Gender (IDP) di Kota Blitar - Masih
Dan Perlindungan Anak
maraknya
Kasus
Perlindungan
Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan dan anak lainya) yang terjadi di Kota Blitar
3.
Penyusunan dan pelaksanaan
- Prosentase Pertumbuhan penduduk masih
kebijakan daerah di bidang Keluarga
Berencana
Keluarga Sejahtera
Dan
tinggi - Prevalensi KB Aktif masih perlu ditingkatkan - Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan pada wanita usia subur masih tinggi (diatas rata- rata Jawa Timur)
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isuisu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar diatas, maka beberapa strategi kedepan yang perlu dilaksanakan antara lain : 1. Meningkatkan Pengarustamaan Gender dan Anak dalam Pembangunan 2. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembagunan 3. Meningkatkan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana 4. Meningkatkan penanganan kasus Kekerasan dlam rumah tangga dan traficking Sedangkan Identifikasi isu strategis (lingkungan internal) terkait dengan dinamika dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut ini : 1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Bahwa dengan jumlah SDM yang terbatas, Bapemas dan KB tidak akan dapat melaksanakan tupoksi dengan optimal sesuai struktur organisasi Bapemas dan KB, sehingga diperlukan penambahan kapasitas SDM.
44
Bahwa dengan kualitas dan kompetensi SDM yang terbatas, akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal dibutuhkan pendidikan dan latihan yang intensif sebagai salah satu pendekatan utama dalam memenuhi atau mengembangkan kompetensi personil di lingkup Bapemas KB. Pengalaman kerja. Bahwa dengan pengalaman kerja yang cukup merupakan bekal untuk mengembangkan personal skill sehingga dapat menambah kompetensi SDM. 2. Ketersediaan sarana prasarana pendukung. Diperlukan sarana prasarana yang memadai dalam menunjang keberlangsungan kegiatan operasional organisasi. Dengan jumlah sarana prasarana Bapemas KB yang masih terbatas maka diperlukan penambahan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat secara umum, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Ketersediaan alokasi anggaran. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM maka diperlukan kebijakan penambahan alokasi anggaran sebagai penunjang kegiatan operasional dalam rangkaian mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 4. Pengembangan organisasi. Bahwa ke depan Organisasi Bapemas KB masih memungkinkan untuk berkembang mengingat selama ini Bapemas KB mengemban 3 urusan pemerintahan yaitu : urusan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Keluarga Berencana.
3.2.
Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Dalam rangka mendukung Visi, Walikota dan Wakil Walikota Blitar
program Bappeda Kota Blitar tidak lepas dari visi, misi dan
maka
program Kota Blitar.
Sedangkan Visi, Misi Kota Blitar periode 2016 – 2021 yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut : “ Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021” Visi
ini
menjadi
landasan
seluruh
masyarakat
dalam
melaksanakan
pembangunan di Kota Blitar, dan juga merupakan target capaian yang menjadi
45
keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 misi yaitu : 1. Meningkatkan aktualisasi nilai – nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Meningkatkan kualitas SDM yang Cerdas dan berdaya saing tinggi. 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan. 4.
Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif.
5. Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso 6. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional. Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Blitar terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar tersebut adalah mendukung 3 (tiga) yaitu : 1. Pada misi 3 (Tiga) yaitu Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar adalah meingkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan
dan
kualitas
kesejahteraan
masyarakat.
Intervensi
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar adalah pada capaian
indikator
Pemberdayaan
sasaran
Gender
Indeks
(IDG)
Pembangunan
dan
Prosentase
Gender
Lembaga
(IPG),
Indeks
Kemasyarakatan
Kelurahan yang aktif 2. Pada Misi 4 (empat) yaitu Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat yang berbasis
sistem
pelayanan
berkualitas
dan
partisipatif
Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga
Berencana
Kota
Blitar
adalah
Meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat. Intervensi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar adalah pada capaian indikator sasaran Prosentase Pertumbuhan Penduduk 3. Pada misi 5 (lima) yaitu Meningkatkan Keharmonisan sosial dengan Semangat Rukun Agawe Santoso. Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar adalah Meningkatkan tata kehidupan masyarakat
46
yang tertib dan tentram. Intervensi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar adalah pada capaian indikator sasaran Prosentase Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan dan anak lainya) yang tertangani Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2016 - 2021 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Blitar dalam 6 (enam) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanan proram tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Visi : Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera melalui APBD Pro Rakyat pada Tahun 2021 Misi Kepala No
Faktor
Daerah dan Wakil
Permasalahan
Kepala Daerah
pelayanan SKPD
Penghambat
Pendorong
terpilih 1.
Meningkatkan
- Masih
rendahnya
- Kurangnya
- Adanya
kemandirian
Indeks
pemberdayaa
lembaga
ekonomi yang
Pemberdayaan
n
sosial
berorientasi pada
Gender (IDP) di
pembagunan
Industri Pariwisata
Kota Blitar
Gender
dan Ekonomi
- Peran
lembaga
Kreatif yang
pemberdayaan
Berdaya Saing dan
kemasyarakatan
Berwawasan
masih
Lingkungan.
optimal
kurang
- Peran
dan
GOW LPMK
belum optimal - Nilai
- Adanya
gotong
royong rendah
- Adanya LPMK - Adanya Panti Sosial - Adanya PIK R
47
2.
Meningkatkan
- Prosentase
- Kurangnya
- Adanya
Derajat kesehatan
Pertumbuhan
pemahaman
Masyarakat yang
penduduk
pasangan
- Adanya PKB
berbasis sistem
tinggi
usia
subur
- Adanya
KB
dan
wanita
Sarana
berkualitas dan
Aktif masih perlu
usia
subur
partisipatif.
ditingkatkan
tentang
3.pelayanan
masih
- Prevalensi
- Rata – rata jumlah
Anggaran
Penyuluhan - Adanya
makna
Kader KB
anak
yang
keluarga kecil
dilahirkan
pada
bahagia
Lembaga
wanita usia subur
sejahtera
organisasi
masih
dengan
tinggi
usia
(diatas rata- rata
nikah min. 21
Jawa Timur)
tahun (wanita)
- Adanya /
pendukung KKB
25 tahun (pria) 3.
Meningkatkan
- Masih
maraknya
Keharmonisan
Kasus
remaja
sosial dengan
Perlindungan
kian bebas
Semangat Rukun
Perempuan
Agawe Santoso
Anak
dan
(KDRT,
- Pergaulan
- Adanya DPA
yang - Adanya PIK R
- Kurang
- Adanya
pahamnya
KP2A
Pelecehan
anak – anak - Adanya guru
Sexsual,
terhadap
Traficking
dan
BP
aturan hukum - Adanya
kasus perempuan
perlindungan
dan anak lainya)
perempuan
yang
dan anak
terjadi
Kota Blitar
di
Psycolog - Adanya tekhnologi
- Perkembanga n
IT
dan
Globalisasi
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Provinsi Jawa Timur.
Telaahan terhadap Renstra Kementrian dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Badan Pemberdayaan
48
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dengan Renstra Kementrian sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing. Sehubungan pada organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar menangani 3 (tiga) urusan yang berbeda sehingga telaah renstra dari kementrian ataupun Provinsi juga ada 3 (tiga), antara lain : 1.
Pemberdayaan Masyarakat Adapun Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur memuat visi dan misi sebagai berikut : VISI : “MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN BUDAYA LOKAL” MISI : -
Meningkatkan
kemampuan
masyarakat
dalam
pendayagunaan
dan
pemanfaatan SDA-TTG serta pengembangan perekonomian masyarakat; -
Meningkatkan kapasitas SDM, lembaga kemasyarakatan, partisipasi dan sosial budaya masyarakat
2.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Adapun Renstra Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat visi dan misi sebagai berikut : VISI “TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”. MISI : Mewujudkan kebijakan yang responsif gender dan peduli anak untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta memenuhi hak tumbuh kembang dan melindungi anak dari tindak kekerasan. Tujuan dari Pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah: Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan, Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan dari Pembangunan Perlindungan Anak adalah: Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, Perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi, Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak. Sedangkan untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur antara lain VISI “TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN KEADILAN
GENDER,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
49
PEREMPUAN DAN ANAK, SERTA KELUARGA KECIL SEJAHTERA”, sedangkan misi yang digunaka untuk mencapai visi tersebut adalah : a. Meningkatnya
Kesetaraan
dan
Keadilan
Gender
diberbagai
Bidang
Pembangunan, b. Meningkatnya Perlindungan terhadap perempuan dan anak, c.
Meningkatnya kualitas pelaksanaan program
Keluarga Berencana yang
responsive Gender. 3.
Keluarga Berencana Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) baik Pusat dan Provinsi Jawa Timur memiliki Visi dan Misi yang sama, yaitu : VISI : “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas” Sedangkan MISI adalah : a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi c.
Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten
Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan mengenai peran sebagai administrator, melekat dalam semua kegiatan khususnya dalam rangka pengelolaan kegiatan dan dokumentasi negara (rencana pembangunan, dokumen pinjaman hibah luar negeri, dan sebagainya) secara akuntabel. Karena itu tidak diletakkan sebagai misi. Demikian telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi Jawa Timur agar dapat digunakan sebagai acuan dalam
50
penyusunan Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar.
3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Tujuan dari Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2011-2030, adalah “Mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan”. Tujuan tersebut didasarkan pada potensi dan karakteristik yang ada di wilayah Kota Blitar, diantaranya yaitu Kota Blitar memiliki banyak lokasi pariwisata yang bersifat kebangsaan/ kepahlawanan, salah satunya yaitu adanya makam Sang Proklamator RI Presiden Soekarno serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa terutama di pusat kota. Oleh karena itu, Kota Blitar harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi tersebut agar dapat berkelanjutan. Jadi, pada dasarnya, terdapat 4 (empat) kunci dalam tujuan di atas, yaitu: 1. Wisata Kebangsaan; Kota Blitar disebut sebagai Kota Patria karena aspek patriotik dan sejarah-sejarah kebangsaan dan kepahlawanan sangatlah kental di kota ini. Peninggalan-peninggalan sejarah dan tapak tilas perjuangan para pahlawanan banyak terdapat di Kota Blitar. Hal ini dimanfaatkan Kota Blitar sebagai daerah wisata, selain guna mengenang jasa pahlawan juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepahlawanan dan kebangsaan, cinta tanah air kepada masyarakat luas pada umumnya dan kepada para generasi bangsa terutama pemuda-pemudi Kota Blitar pada khususnya. 2.
Pengembangan
sektor
pertanian;
pengembangan
sektor
pertanian
akan
mendukung keberlanjutan ketahanan pangan utamanya bagi Kota Blitar. 3. Pengembangan sektor perdagangan dan jasa; adanya pengembangan dan peningkatan pariwisata di Kota Blitar secara langsung akan berimbas pada sektor perdagangan dan jasa, dimana sektor inilah yang akan mendukung pariwisata yang ada. Banyaknya pengunjung tentu membutuhkan berbagai kebutuhan yang tentunya dapat disediakan melalui adanya perdagangan dan jasa disekitar lokasi wisata tersebut. 4. Aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; Kota Blitar berusaha untuk mewujudkan wilayah kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali, serta produktif dalam artian mampu memberikan hasil yang optimal dengan meningkatkan
51
produktifitas pertanian perkotaan maupun kegiatan lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi Kota Blitar. Sedangkan berkelanjutan dimaksudkan agar Kota Blitar tidak hanya memperhatikan generasi saat ini dalam tata ruang, namun juga bagaimana kota dapat tetap nyaman bagi generasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan lingkungan. Memperhatikan tujuan penataan ruang kota Blitar dan penjelasannya diatas, maka sebagai SKPD, Bapemas dan KB yang mempunyai tugas dan fungsi terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Kependudukan serta Keluarga Berencana sangat mendukung dan mempunyai konstribusi besar untuk mewujudkam Perda No. 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Blitar tahun 2011-2030, pasal 64 dan 65 disebutkan bahwa : Kawasan peruntukan lainnya meliputi : a. kawasan ruang evakuasi bencana alam; b. kawasan peruntukan kegiatan sektor informal; c. kawasan pertahanan dan keamanan; dan d. kawasan peruntukan pelayanan umum. Ruang yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi : a. Sekolah; b. Balai pertemuan; c. Kantor Kelurahan; d. Kantor Kecamatan; e. GOR Soekarno Hatta; f. Rumah sakit; g. Taman Kota; dan h. Ndalem Gebang. Rencana ruang evakuasi sebagaimana dimaksud diatas berupa pengembangan fasilitas kebutuhan darurat pengungsi, meliputi: MCK, dapur umum, ruang perawatan, ruang pemberdayaan, dan ruang kebutuhan lainnya. Mengacu pada perda tata ruang, khususnya yang menyangkut ruang pemberdayaan, maka sasaran Bapemas dan KB Kota Blitar adalah memfasilitasi ruang pemberdayaan tersebut yaitu dengan mengadakan kegiatan kegiatan yang bertujuan memberdayakan masyarkat dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya Sosialisasi dan Pendekatan kepada masyarakat yang terorganisir, terukur dan sistematis.
52
Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sedangkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dengan demikian di dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Bapemas dan KB Kota Blitar secara khusus ada keterkaitan langsung dan pembahasan secara mendalam dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Blitar yaitu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan keberdayaan masyarakat Kota Blitar.
3.5
Penentuan Isu-isu Strategis Dalam menentukan
isu-isu
yang dihadapi oleh
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain : a. Gambaran Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2014 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera . Sebagai organisasi pelayanan publik di bidang pemberdayaan, perlindungan dan keluarga berencana wajib untuk memberikan pelayanan prima, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar memperoleh kepuasan atas pelayan yang telah diberikan. Didalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut.
b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga. Dalam menyusun Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar, tentunya tidak lepas dari Kementerian sehingga Renstra Kementerian menjadi acuan bagi Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat
53
dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Adapun arah kebijakan strategi yang akan dilaksanakan dalam periode 2016 – 2020 adalah sebagai berikut : 1) Meningkatkan Sosialisasi dan Fasilitasi terkait dengan Pengarustamaan gender dan Hak Anak 2) Meningkatkan partisipatif aktif Organisasi Perempuan di Kota Blitar dalam pembangunan 3) Peningkatan
Pembinaan
secara
berkelanjutan
terhadap
Kader
pemberdayaan masyarakat di kota Blitar 4) Melaksanakan KIE tentang KB dan memfasilitasi tindak lanjut pelayanan KB 5) Mengoptimalkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Penangangan Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan c.
Implikasi rencana tata ruang wilayah bagi pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Sejauh ini, belum terdapat aturan yang jelas tentang RTRW yang mengatur masalah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Secara tidak langsung Bapemas dan KB tidak terlibat, namun pada kondisi lapangan hal tersebut sangat berpengaruh pada pembentukan dan penetapan kondisi kawasan.
d. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu bentuk kebijakan yang mengatur suatu wilayah dengan tujuan untuk menjaga lingkunyannya agar tidak terjadi kerusakan serta adanya pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung peran Bapemas dan KB Kota Blitar dalam menjalankan pelayanan terkait masalah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih dalam ranah kajian lingkungan hidup strategis. Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesses), peluang (Oportunities) serta tantangan (Threats). Kekuatan atau strenghts adalah potensi / kelebihan intern yang dimiliki SKPD, yaitu sebagai berikut : -
Perwali no 14 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bapemas dan KB
54
-
Adanya Dokumen perencencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah didukung anggaran.
-
Adanya Saraa dan Prasarana kantor
-
Adanya 45 Sumber daya manusia di Bapemas dan KB Kelemahan atau weaknes adalah kekurangan yang ada dalam SKPD yang
bersifat menghambat kinerja, meliputi : -
Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum maksimal untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi
-
Sarana dan Prasarana kantor masih kurang dan rusak
-
Kurangnya data yang akurat, tentang Perempuan, anak, lembaga sosial dll
Peluang atau opportunity adalah fakta ekstern yang bisa mendukung kinerja, meliputi : -
Adanya 21 organisasi wanita
-
Adanya kader Posyandu sejumlah 1.197 orang
-
Adanya Kader KB yaitu PPKD dan Sub PPKBD
-
Adanya Dewan Perwakilan Anak pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Blitar
-
Adanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak
-
Adanya Panti Sosial
-
Adanya PIK R di Masing Kecamatan se Kota Blitar dan Tingkat Kota Blitar
-
Adanya Kelompok UPPKS
-
Adanya LPMK
-
Adanya PKK pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Blitar Sedangkan tantangan yang harus dihadapi oleh Bapemas dan KB antara lain :
-
TFR diatas rata – rata TFR Provinsi Jawa Timur
-
Masih banyaknya Rumah kumuh di Kota Blitar
-
Nilai gotong royong yang semakin rendah
-
Kualitas dan kuantitas Kader Pemberdayaan Masyarakat belum optimal
-
Maraknya kasus KDRT
-
Masih banyaknya kasus pernikahan pada usia dini
Dari analisa SWOT diperoleh isu – isu strategis sebagai berikut : 1. Kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM 2. Perlunya peningakatan fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan
55
3. Masih adanya kasus KDRT dan kasus kekerasan pada perampuan dan anak lainya sehingga perlu meningkatkan penangangannya 4. Nilai PUG dan PUHA masih perlu ditingkatkan 5. Lembaga swadaya masyarakat yang ada di Kelurahan sebagai motivator pembangunan perlu dimaksimalkan peranya 6. Keberadaan dan perkembangan teknologi tepat guna belum maksimal 7. Nilai gotong royong masih rendah sehingga masih adanya rumah tidak layak huni 8. Nilai TFR masih 2,38 yaitu masih relatif tinggi diatas nilai TFR Provinsi Jawa Timur 9. Keikutsertaan KB masih 79,8 % Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2010 - 2015 yang belum dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk di tindak lanjuti pada periode 2016 - 2021. Belum tercapainya target pada periode 2016 – 2021 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut: - Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai pendukung - Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bidang di Bapemas dan KB - Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi - Belum optimalnya motivasi kerja - Belum optimalnya penerapan teknologi informasi Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam perencanaan untuk periode 2016 - 2020 adalah sebagai berikut : 1.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1) Peran lembaga pemberdayaan kemasyarakatan masih kurang optimal.
2.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 1) Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDP) di Kota Blitar 2) Masih maraknya Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan dan anak lainya) yang terjadi di Kota Blitar
3.
Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana 1) Prosentase Pertumbuhan Penduduk yang masih tinggi 2)
Prevalensi KB Aktif masih perlu ditingkatkan
3) TFR masih Tinggi Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar diperlukan strategi :
56
1)
Meningkatkan Sosialisasi dan Fasilitasi terkait dengan Pengarustamaan gender dan Hak Anak
2)
Meningkatkan partisipatif aktif
Organisasi Perempuan di Kota Blitar
dalam
pembangunan 3)
Peningkatan Pembinaan secara berkelanjutan terhadap Kader pemberdayaan masyarakat di kota Blitar
4)
Melaksanakan KIE tentang KB dan memfasilitasi tindak lanjut pelayanan KB
5)
Mengoptimalkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Penangangan Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan
57
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapemas dan KB Dengan berpedoman pada Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :
58
Tujuan Jangka Menengah Bapemas dan KB INDIKATOR TUJUAN NO
TUJUAN
1 1.
TARGET RUMUS
2 Meningkatkan
3
pengarustamaan Indeks
gender dalam pembanguna
Pembangunan
4 Gender 1/3 x jumlah angka harapan hidup, tingkat
(IPG)
pendidikan
dan
indeks
AWAL
AKHIR
(2016)
(2021)
5
6
98.23
98.23
67.57
67.57
77.78 %
78.63 %
0.63 %
0.63 %
100 %
100 %
distribusi
pendapatan Indeks Pemberdayaan Gender Disparitas Gender dalam 3 Komponen HDI
2
(IDG)
(Masa Hidup, Pendidikan, Pendapatan)
Meningkatnya pemberdayaan
Prosentase Lembaga
Jumlah LKK Aktif / Jumlah L:KK
masyarakat dalam pembangunan
Kemasyarakatan Kelurahan yang
Keseluruhan dikalikan 100%
aktif dalam pembangunan kelurahan 3
Meningkatnya pengendalian
Prosentase angka pertumbuhan
(Jumlah penduduk tahun n - jumlah
penduduk dan pelayanan keluarga
penduduk
penduduk tahun (n-1) / jumlah penduduk
berencana 4
tahun (n-1) x 100%
Menurunnya Kasus KDRT dan
Prosentase penyelesaian kasus
Jumlah Kasus KDRT dan kasus
Traficking
pengaduan KDRT dan kasus
perempuan dan anak Yang Tertangani
perempuan dan anak
dibagi jumlah kasus/Pengaduan yang masuk dikalikan 100%
59
Sasaran Jangka Menengah Bapemas dan KB TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN NO
SASARAN
INDIKATOR
RUMUS
KE-
SASARAN 1 1
2
2 Meningkatkan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4
5
6
7
8
9
10
1/3 x jumlah angka harapan hidup,
98,23
98,23
98,23
98,23
98,24
98,24
67,57
67,57
67,57
67,57
67,57
67,58
77,78
78,63
79,49
80,34
81,20
82,05
3 Indeks
Pengarustamaan Gender Pembangunan
tingkat pendidikan dan indeks distribusi
Dalam Pembangunan
Gender (IPG)
pendapatan
Indeks
Disparitas Gender dalam 3 Komponen
Pemberdayaan
HDI
Gender (IDG)
Pendapatan)
Memantapkan Peran
Prosentase
Jumlah LKK aktif / jumlah lkk
Lembaga Pemberdayaan
Lembaga
keseluruhan x 100%
Kemasyarakat yg Aktif di
Kemasyarakatan
Masyarakat
Kelurahan yang
(Masa
Hidup,
Pendidikan,
aktif dalam pembangunan Kelurahan
60
3
Pengendalian
Prosentase
(Jumlah Penduduk tahun n - Jumlah
pertumbuhan penduduk
Angka
penduduk (n-1)) / Jumlah penduduk
melalui pengaturan
Pertumbuhan
tahun (n-1) x 100%
kelahiran, jarak usia ideal
Penduduk
0,63%
0,63%
0,62%
0,62%
0,62%
0,62%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
76,75%
76,87
77%
melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi Prosentase
Jumlah Peserta KB Baru MKJP/Jumlah
Perkiraan
PPM MKJP) x 100%
Permintaan Masyarakat (PPM) KB Baru MJKP Prevelansi KB
Jumlah pasangan usi subur yang
76,35
76,57
76,67
Aktif
mengikuti KB pada tahun x dibagi
%
%
%
13,60
13,50
13,15
%
%
%
%
Jumlah pasangan usia subur pada tahun x dikali 100% Menurunnya usia Jumlah wanita yang melahirkan di usia kawin pertama
< 20 tahun dibagi Jumlah Pernikahan
wanita kurang
dikali 100%
12,90%
12,70
12,60
%
%
dari 20 tahun
61
4
Meningkatkan
Prosentase
Jumlah kasus KDRT dan Kasus
penanganan terhadap
Penyelesaian
Perempuan dan anak yang tertangani /
Penyelesaian Kasus
Kasus
jumlah kasus KDRT dan Kasus
Perlindungan Perempuan
Pengaduan
perempuan dan anak yang dilaporkan x
dan Anak (KDRT,
KDRT dan kasus
100%
Pelecehan Sexsual,
Perempuan dan
Traficking dan kasus
Anak
100
100
100
100
100
100
perempuan dan anak lainya)
62
4.2.
Strategi dan kebijakan Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bapemas dan KB adalah strategi dan
kebijakan Bapemas dan KB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bapemas dan KB yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bapemas dan KB menunjukkan bagaimana cara Bapemas dan KB mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bapemas dan KB dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bapemas dan KB. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bapemas dan KB selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bapemas dan KB bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bapemas dan KB. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bapemas dan KB mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemenfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Bapemas dan KB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Blitar. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana tabel berikut ini :
63
Matrik SWOT KEKUATAN (S) - Adanya
KELEMAHAN (W)
Perda
tentang
struktur
- Kurangnya ketersediaan data dan
organisasi Bapemas dan KB beserta
informasi yang akurat sebagai
peraturan pelaksanaannya
pendukung
- Adanya Bidang
peraturan
Perundangan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
dan
di
Masyarakat, Perlindungan
Perempuan dan anak, Kependudukan serta Keluarga Berencana - Tersedianya
SDM,
Anggaran
- Masih kurangnya tingkat koordinasi antar bidang di Bapemas dan KB - Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi - Belum optimalnya motivasi kerja
dan
Sarana Prasarana
- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi
- Adanya Visi dan Misi organisasi yang jelas PELUANG (O) - Adanya Renstra Kementerian dan Provinsi - Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD - Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang - Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanan
TANTANGAN (T) - Belum adanya peraturan Walikota atau
Daerah
Pemberdayaan
dan
mengenai Perlindungan
Perempuan dan Anak - Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah - Dinamika masyarakat yang semakin kompleks
pembangunan Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran yang telah diuraikan diatas maka untuk mencapaiannya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan. Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bapemas dan KB Tahun 2016 – 2021:
64
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bapemas dan KB Kota Blitar Tujuan Meningkatkan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan
Sasaran
Strategi
Kebijakan
Meningkatnya Peran serta aktif Meningkatkan Sosialisasi dan Peningkatan partisipasi perempuan terkait dengan dalam pembangunan daerah organisasi perempuan dalam Fasilitasi Pengarustamaan gender dan Hak pembangunan di Kota Blitar Anak Meningkatkan partisipatif aktif Organisasi Perempuan di Kota Blitar dalam pembangunan
Memantapkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Aktif di Masyarakat
Memantapkan Peran Lembaga Peningkatan Pembinaan secara Peningkatan pembinaan secara terhadap Kader berkelanjutan terhadap Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakat berkelanjutan pemberdayaan masyarakat di kota Pemberdayaan Masyarakat yg Aktif di Masyarakat Blitar
Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteran
Pengendalian pertumbuhan Melaksanakan KIE tentang KB dan Peningkatan Cakupan Keluarga tindak lanjut Berencana dan Keluarga Sejahtera penduduk melalui pengaturan memfasilitasi pelayanan KB kelahiran, jarak usia ideal melahirkan, pengaturan kehamilan, promosi dan bantuan sesuai dengan hakhak reproduksi
Terselesaikannya Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan dan anak lainya)
Meningkatkan penanganan terhadap Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan dan anak lainya)
Mengoptimalkan Sosialisasi, Peningkatan Perlindungan Fasilitasi dan Penangangan terhadap perempuan dan anak Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Sexsual, Traficking dan kasus perempuan dan anak lainya)
65
58
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
66
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAPEMAS DAN KB KOTA BLITAR TAHUN 2016 – 2021
TUJUAN
INDIKATOR
Meningkatkan Pengarustamaan Indeks Gender Dalam Pembangunan
FORMULA PERHITUNGAN
Pembangunan
Gender 1/3 x jumlah angka harapan hidup, tingkat
(IPG) Indeks
penanggulangan dan
kualitas
Pemberdayaan
kesejahteraan aktif
98,23
98,24
Gender Disparitas Gender dalam 3 Komponen HDI
67,57
67,58
Lembaga Jumlah LKK aktif / jumlah lkk keseluruhan x
77,78
82,05
dalam
0,63
0,62
100
100
pembangunan
Kelurahan derajad Prosentase Angka Pertumbuhan (Jumlah Penduduk tahun n - Jumlah penduduk
kesehatan masyarakat
Penduduk
(n-1)) / Jumlah penduduk tahun (n-1) x 100%
Kasus
Jumlah kasus KDRT dan Kasus Perempuan
Perlindungan Perempuan dan
dan anak yang tertangani / jumlah kasus
(KDRT,
2021
kemiskinan Kemasyarakatan Kelurahan yang 100%
Meningkatkan
Anak
2016
(Masa Hidup, Pendidikan, Pendapatan)
efektifitas Prosentase
masyarakat
Terselesaikannya
TARGET
pendidikan dan indeks distribusi pendapatan
(IDG) Meningkatkan
TARGET
Pelecehan Prosentase Penyelesaian Kasus KDRT dan Kasus perempuan dan anak yang
Sexsual, Traficking dan kasus Pengaduan perempuan dan anak lainya)
KDRT
dan
kasus dilaporkan x 100%
Perempuan dan Anak
67
SASARAN
URAI AN
INDIK ATOR
FORM ULA PERHI TUNG AN
1
2
3
Menin gkatn ya Peran serta aktif organi sasi perem puan dalam pemb angun an di Kota Blitar
Indeks Pemb angun an Gende r (IPG)
Dispar itas Gende r dalam 3 Komp onen HDI (Masa Hidup, Pendi dikan, Penda patan)
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
TA RG ET 4
TA RG ET 5
TA RG ET 6
TA RG ET 7
TA RG ET 8
TA RG ET 9
67, 57
67, 57
67, 57
67, 57
67, 57
67, 58
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRA PROG TEGI RAM DAN DAN KEBIJ KEGIA AKAN TAN
INDIK ATOR KINER JA PROG RAM (OUTC OME) DAN KEGIA TAN (OUTP UT)
DA TA CA PAI AN TA HU N 201 5
10
11
12
13
Menin gkatka n Sosiali sasi dan Fasilita si terkait denga n Penga rustam aan gender dan Hak Anak
Progra m Kesera sian Kebija kan Pening katan Kualita s Anak dan Perem puan
Prose ntase perem puan yang berpar tisipas i aktif dalam kegiat an sosiali sasi Prosen tase anak yang berpart isipasi aktif dalam kegiata n sosiali sasi Jumlah fasilita si pelaks anaan pering atan yang berkait
NA
Fasilita si upacar a peringa tan yang berkait an
NA
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
2016
TA RG ET 14 22, 22 %
-
Rp. (000)
2017
15
TA RG ET 16
88.12 9.150
27, 78 %
Rp. (000) 17 227.0 27.00 0
10, 00 %
3 kali
2018
TA RG ET 18 28, 89 %
Rp. (000) 19 238.3 78.35 0
11, 00 %
81.35 0.000
3 kali
2019
TA RG ET 20 31, 11 %
Rp. (000) 21 250.2 97.26 8
12, 00 %
85.41 7.500
3 kali
2020
TA RG ET 22 33, 33 %
Rp. (000) 23 262.8 12.13 1
13, 00 %
89.68 8.375
3 kali
2021
TA RG ET 24 33, 33 %
Rp. (000) 25 275.9 52.73 7
14, 00 %
94.17 2.794
3 kali
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD TA Rp. RG (000) ET 26 27 33, 33 %
14, 00 %
98.88 1.433
3 kali
1.342. 596.6 36
-
449.5 10.10 2
68
dengan ibu dan anak
an denga n ibu dan anak (IBU, Kartini, Anak)
Pelaks anaan Sosialis asi kesetar aan gender
Jumlah pesert a sosiali sasi keseta raan gender di 3 Kecam atan Jumlah pelaks anaan sosiali sasi pembe rdayaa n dan perlind ungan anak di sekola h, radio, media cetak dan lemba ga kemas yaraka tan yang lain
Pelaks anaan Sosialis asi yang terkait dengan Kesetar aan Gender , pember dayaan peremp uan dan perlind ungan anak
-
3 kali
3 kali
88.12 9.150
75 kali
41.55 2.000
104.1 25.00 0
3 kali
75 kali
43.62 9.600
109.3 31.25 0
3 kali
75 kali
45.81 1.080
114.7 97.81 3
3 kali
75 kali
48.10 1.634
120.5 37.70 3
3 kali
75 kali
50.50 6.716
126.5 64.58 8
3 kali
75 kali
229.6 01.03 0
663.4 85.50 4
69
Menin gkatka n partisi patif aktif Organi sasi Perem puan di Kota Blitar dalam pemba nguna n
Indeks Pemb erdaya an Gende r (IDG)
1/3 x jumlah angka harap an hidup, tingkat pendid ikan dan indeks distrib usi
98, 23
98, 23
98, 23
98, 23
98, 24
98, 24
Progra m Pening katan Peran Serta dan Keseta raan Gender Dalam Pemba nguna n
Prose ntase wanita yang menja di anggo ta organi sasi kewan itaan
NA
1,8 3%
Kegiata n Pembin aan Organis asi Peremp uan Fasilita si Pening katan Motivas i Pember dayaan Peremp uan Progra m Pengu atan Kelem bagaan Pengar ustama an Gender Dan Anak
Jumlah Organi sasi Perem puan yang aktif
21 org anis asi
Jumlah kegiata n motiva si kepad a perem puan
-
Jumla h Pengh argaa n APE (Anug rah Parahi ta Ekapr aya) yang diraih
1
100.0 00.00 0
1,9 2%
100.0 00.00 0
21 org anis asi
-
2 kali
130.0 00.00 0
100.0 00.00 0
30.00 0.000
2,0 1%
21 org anis asi
2 kali
136.5 00.00 0
105.0 00.00 0
31.50 0.000
2,1 0%
21 org anis asi
2 kali
143.3 25.00 0
110.2 50.00 0
33.07 5.000
1 492.8 28.05 0
245.6 96.95 0
2,1 8%
21 org anis asi
2 kali
150.4 91.25 0
115.7 62.50 0
34.72 8.750
2,2 7%
21 org anis asi
2 kali
158.0 15.81 3
121.5 50.62 5
36.46 5.188
2,2 7%
21 org anis asi
2 kali
818.3 32.06 3
652.5 63.12 5
165.7 68.93 8
1 257.9 81.79 8
270.8 80.88 7
284.4 24.93 2
298.6 46.17 8
1.850. 458.7 95
70
penda patan
Pembin aan P2WKS S
Pembin aan Geraka n Sayang Ibu
Pelatih an PPRG dan Monev PUG
Pengua tan Kelemb agaan Pengar ustama an Gender dan Anak
Jumlah Pengh argaan Kota Layak Anak yang diraih Jumlah Kelom pok P2WK SS di kelura han yang menda patkan pembi naan Jumlah pesert a rapat koordi nasi pembi naan GSI Jumlah Pesert a Peman tapan pelatih an PPRG dan Monev Jumlah Fasilita si kegiata n pengu atan kelemb agaan pengar ustam aan
1
1
1
1
1 -
1 kelo mp ok
7.430 .150
1 kelo mp ok
-
50 ora ng
6.307 .300
50 ora ng
6.622 .665
50 ora ng
6.953 .798
50 ora ng
7.301 .488
50 ora ng
7.666 .563
50 ora ng
34.85 1.814
-
75 ora ng
14.67 9.000
75 ora ng
15.41 2.950
75 ora ng
16.18 3.598
75 ora ng
16.99 2.777
75 ora ng
17.84 2.416
75 ora ng
81.11 0.741
-
-
-
3 kali
6.692 .700
15.00 0.000
1 kelo mp ok
3 kali
7.027 .335
15.75 0.000
1 kelo mp ok
3 kali
7.378 .702
16.53 7.500
1 kelo mp ok
3 kali
7.747 .637
17.36 4.375
1 kelo mp ok
3 kali
8.135 .019
18.23 2.594
1 kelo mp ok
3 kali
44.41 1.542
82.88 4.469
71
gender dan anak (APE, Satgas PPA, Pokja PUG) Fasilita si Kegiata n Kota Layak Anak
Pembin aan Posyan du
Evalua si Pengar ustama an Hak Anak (PUHA)
Jumlah fasilita si kegiata n Kota Layak Anak (jambo re anak, pemilih an duta anak, rakor DPA,) Jumlah Kader Posya ndu yang aktif Jumlah data yang tersedi a (data KLA, data profil anak, data perepu an buta aksara , data terpila h gender
2 kali
119 7 org
81.43 3.100
3 kali
123.0 17.95 0
403.9 64.80 0
-
3 kali
-
4 jeni s
129.1 68.84 8
80.00 0.000
3 kali
-
4 jeni s
135.6 27.29 0
84.00 0.000
3 kali
-
4 jeni s
142.4 08.65 4
88.20 0.000
3 kali
-
4 jeni s
149.5 29.08 7
92.61 0.000
3 kali
-
4 jeni s
761.1 84.92 9
97.24 0.500
403.9 64.80 0
4 jeni s
442.0 50.50 0
72
)
Mema ntapk an Peran Lemb aga Pemb erday aan Kema syara kat yg Aktif di Masy arakat
Prose ntase Lemba ga Kemas yaraka tan Kelura han yang aktif dalam pemba nguna n Kelura han
Jumla h LKK aktif / jumlah lkk keselu ruhan x 100%
77, 78
78, 63
79, 49
80, 34
81, 20
82, 05
Pening katan Pembi naan secara berkel anjuta n terhad ap Kader pembe rdayaa n masya rakat di kota Blitar
Progra m Pening katan Keberd ayaan Masyar akat
Fasilita si BBGR M
Pening katan Keberd ayaan Sosial dan Ekono mi Masyar akat
Prose ntase partisi pasi masya rakat dalam kegiat an kemas yaraka tan Jumlah lomba Goton g royong yang diikuti Jumlah masya rakat yang berpart isipasi pada penca nanga n BBGR M Jumlah UPKu yang terfasili tasi
NA
5,5 2
3 kali
1.118 .684. 800
154.4 88.90 0
500 org
2 Kel om pok
5,5 9
3 kali
1.905 .930. 800
64.48 1.100
500 org
128.7 22.30 0
2 Kel om pok
5,6 6
3 kali
2.001 .227. 340
67.70 5.155
600 org
43.39 3.500
2 Kel om pok
5,7 2
3 kali
2.101 .288. 707
71.09 0.413
600 org
45.56 3.175
2 Kel om pok
5,7 9
3 kali
2.206 .353. 142
74.64 4.933
700 org
47.84 1.334
2 Kel om pok
5,8 6
3 kali
2.316 .670. 799
78.37 7.180
700 org
50.23 3.400
2 Kel om pok
52.74 5.070
5,8 6
3 kali
11.65 0.155. 589
510.7 87.68 1
700 org
-
2 Kel om pok
368.4 98.78 0
73
Pember dayaan Masyar akat dalam Proses Pemba ngunan Sanitas i Pember dayaan Masyar akat dalam Pemba ngunan
Pembin aan Posyan du
Evalua si Kelurah an Berhasi l Penyel enggar aan Disemi nasi Informa si bagi Masyar akat Desa Fasilita si dan Intensifi kasi Profil Kelurah an
Jumlah Bantua n Rumah Kumuh yang Terfasi litasi
15 unit
Pemba nguna n Rumah Tidak Layak Huni, Bantua n MCK Jumlah Kader Posya ndu yang aktif Jumlah Lomba Kelura han Berhas il Jumlah Kelura han yang meng UP Date data profil
-
Jumlah Kelura han yang meng UP Date data profil
74.75 8.450
-
-
3 kali
21 Kel ura han
126.5 82.55 0
-
25 unit
17 unit 119 7 org
3 kali
107.2 81.45 0
1.080 .610. 600
35.54 5.050
84.13 2.600
-
25 unit
17 unit 119 7 org
3 kali
112.6 45.52 3
1.134 .641. 130
37.32 2.303
-
21 Kel ura han
-
49.61 9.100
24 unit
17 unit 119 7 org
3 kali
52.10 0.055
-
74.75 8.450
118.2 77.79 9
124.1 91.68 9
130.4 01.27 3
592.7 97.73 3
1.191 .373. 187
39.18 8.418
119 7 org
3 kali
1.250 .941. 846
41.14 7.839
-
21 Kel ura han
-
-
21 Kel ura han
-
54.70 5.058
119 7 org
3 kali
43.20 5.230
-
21 Kel ura han
1.313 .488. 938
57.44 0.311
119 7 org
3 kali
322.9 91.38 9
-
21 Kel ura han
5.971. 055.7 00
60.31 2.326
84.13 2.600
21 Kel ura han
274.1 76.85 0
74
Peng endali an pertu mbuh an pendu duk melal ui penga turan kelahi ran, jarak usia ideal melah irkan, penga turan keha milan, promo si dan bantu an sesua i denga n hakhak repro duksi
Prose ntase Angka Pertu mbuha n Pendu duk
(Jumla h Pendu duk tahun nJumla h pendu duk (n-1)) / Jumla h pendu duk tahun (n-1) x 100%
0,6 3%
0,6 3%
0,6 2%
0,6 2%
0,6 2%
0,6 2%
Melaks anaka n KIE tentan g KB dan memfa silitasi tindak lanjut pelaya nan KB
Fasilita si Pening katan Kapasit as Lemba ga Pember dayaan dan Keseja hteraan Keluarg a Progra m Keluar ga Berenc ana Pelaya nan KIE
Jumlah Kader PKK yang aktif
Jumlah KIE yang dibuat dan dilaksa nakan
267 kali
Pembin aan Keluarg a Berenc ana
Jumlah Fasilita si kegiata n pembi naan kader KB jumlah sarana dan prasar ana pendu kung progra
4 kali
Revitali sasi Progra m KB
Menur unya Total Fertilit y Rate
664 org
2,0 3
550.0 00.00 0
2,1 958.0 72.00 0
2 jeni s
22.50 0.000
122.1 56.90 0
700.2 10.00 0
664 org
2,0 5
300 kali
4 kali
5 jeni s
525.0 00.00 0
456.1 14.80 0
43.68 8.400
234.4 30.00 0
-
664 org
2,0 3
300 kali
4 kali
6 jeni s
551.2 50.00 0
478.9 20.54 0
45.87 2.820
246.1 51.50 0
664 org
2,0 1
325 kali
4 kali
5 jeni s
578.8 12.50 0
664 org
607.7 53.12 5
2 502.8 66.56 7
48.16 6.461
258.4 59.07 5
664 org
2 528.0 09.89 5
325 kali
4 kali
4 jeni s
638.1 40.78 1
50.57 4.784
271.3 82.02 9
664 org
2 554.4 10.39 0
325 kali
4 kali
4 jeni s
3.450. 956.4 06
53.10 3.523
284.9 51.13 0
3.478. 394.1 92
325 kali
4 kali
4 jeni s
263.9 05.98 8
1.417. 530.6 34
700.2 10.00 0
75
m KB
Pening katan Kualita s Manaje men Progra m Kepend udukan dan Keluarg a Berenc ana
Pendat aan Keluarg a
Promos i Pelaya na KHIBA
Jumlah pelaks anaan kegiata n yang menun jang pelaks anaan KB di Kecam atan Jumlah fasilita si pelaks anaan Pening katan Kualita s Manaj emen Progra m Kepen duduk an dan Keluar ga Berenc ana Jumlah pendat aan keluar ga yang dilaksa nakan Jumlah Fasilita si Kegiat an
3 kali
4 kali
3 kali
113.2 05.10 0
-
3 kali
-
1 kali
-
5 kali
-
3 kali
120.0 00.00 0
25.00 0.000
3 kali
1 kali
5 kali
3 kali
126.0 00.00 0
26.25 0.000
-
3 kali
1 kali
5 kali
3 kali
132.3 00.00 0
27.56 2.500
-
3 kali
1 kali
5 kali
3 kali
138.9 15.00 0
28.94 0.625
-
3 kali
1 kali
5 kali
3 kali
145.8 60.75 0
30.38 7.656
-
3 kali
1 kali
5 kali
-
776.2 80.85 0
138.1 40.78 1
-
76
promo si KHIBA
Prose ntase Perkir aan Permi ntaan Masya rakat (PPM) KB Baru MJKP
Jumla h Pesert a KB Baru MKJP/ Jumla h PPM MKJP) x 100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Penyed iaan Pelaya nan KB Dan Alat Kontras epsi bagi keluarg a miskin Progra m Pelaya nan Kontra sepsi
Pelaya nan KB Medis Operasi
Pelaya nan Konseli ng KB
Jumlah fasilita si kegiata n pelaya nan KB
Prose ntase capaia n Perkir aan Permi ntaan Masya rakat (PPM) KB Baru MJKP Jumlah Aksept or yang mengik uti MOP dan MOW Jumlah fasilita si kegiata n pelaya nan Konsel ing KB
3 kali
100
-
100
3 kali
100 202.5 35.00 0
100 org
32.99 6.400
202.5 35.00 0
-
3 kali
100 306.0 00.00 0
100 org
3 kali
34.64 6.220
220.0 00.00 0
86.00 0.000
3 kali
100 321.3 00.00 0
100 org
3 kali
36.37 8.531
231.0 00.00 0
90.30 0.000
3 kali
100 337.3 65.00 0
100 org
3 kali
38.19 7.458
242.5 50.00 0
94.81 5.000
3 kali
100 354.2 33.25 0
100 org
3 kali
40.10 7.330
254.6 77.50 0
99.55 5.750
3 kali
100 371.9 44.91 3
100 org
3 kali
182.3 25.93 9
267.4 11.37 5
104.5 33.53 8
1.893. 378.1 63
100 org
3 kali
1.418. 173.8 75
475.2 04.28 8
77
Prevel ansi KB Aktif
Jumla h pasan gan usi subur yang mengi kuti KB pada tahun x dibagi Jumla h pasan gan usia subur pada tahun x dikali 100%
76, 35 %
76, 57 %
76, 67 %
76, 75 %
76, 87 %
77 %
Progra m Pembi naan Peran Serta Masyar akat Dalam Pelaya nan KB / KR Yang Mandir i Pembin aan Ketaha nan dan Keberd ayaan keluarg a
Progra m Penyia pan Tenaga Penda mping Bina Keluar ga Fasilita s Kegiata n Kelomp ok Tribina di Tingkat Kecam atan (rejo,ki dul)
Cakup an Pasan gan Usia Subur menja di pesert a KB Aktif
Jumlah fasilita si kegiata n pembi naan dan keberd ayaan keluar ga Prose ntase Kader Tribin a yang menda patkan pembi naan Jumlah Pembi naan Kader Tribina dan UPPK S
76, 23
76, 35
5 kali
100 %
100 %
2 kali
222.0 74.50 0
222.0 74.50 0
76, 57
2 kali
166.4 87.80 0
166.4 87.80 0
-
76, 67
3 kali
174.8 12.19 0
174.8 12.19 0
-
76, 75
3 kali
183.5 52.80 0
183.5 52.80 0
-
76, 87
3 kali
77 192.7 30.43 9
192.7 30.43 9
-
77 202.3 66.96 1
3 kali
202.3 66.96 1
-
1.142. 024.6 90
3 kali
1.142. 024.6 90
-
-
-
78
Menur unnya usia kawin pertam a wanita kurang dari 20 tahun
Menin gkatk an penan ganan terhad ap Penye lesaia n
Prose ntase Penyel esaian Kasus Penga duan KDRT dan kasus
Jumla h wanita yang melahi rkan di usia < 20 tahun dibagi Jumla h Pernik ahan dikali 100%
Jumla h kasus KDRT dan Kasus Perem puan dan anak
13, 60 %
100
13, 50 %
100
13, 15 %
100
12, 90 %
100
12, 70 %
100
Progra m Keseh atan Reprod uksi Remaj a
12, 60 %
100
Mengo ptimalk an Sosiali sasi, Fasilita si dan Penan ganga n
Advoka si dan KIE tentang Keseha tan Reprod uksi Remaja (KRR) Pembin aan PIK R Tingkat Kecam atan 9rejo.ki dul) Sosialis asi Reprod uksi Remaja dan bahaya narkotik a (rejo.ki dul) Progra m Pening katan Kualita s Hidup dan Perlind ungan
Prose ntase Usia Kawin Perta ma wanita kuran g dari 20 tahun Jumlah Fasilita si Kegiat an Advok asi dan KIE tentan g KRR Jumlah Remaj a mengik uti pembi naan
16, 10
114.5 18.50 0
4 kali
Jumlah Sosiali sasi KRR
Prose ntase Perem puan Dan Anak Korba n Keker asan
16
100
114.5 18.50 0
15, 85
4 kali
71.88 1.650
71.88 1.650
15, 75
4 kali
75.47 5.733
75.47 5.733
15, 50
4 kali
15 79.24 9.519
79.24 9.519
15 83.21 1.995
4 kali
83.21 1.995
15 87.37 2.595
4 kali
87.37 2.595
511.7 09.99 2
4 kali
511.7 09.99 2
2 kali
-
1 kali
-
100
100 98.34 2.800
100 172.1 95.56 0
100 212.3 05.33 8
100 189.8 45.60 5
100 232.4 12.88 5
100 209.3 04.77 9
1.114. 406.9 67
79
Kasus Perlin dunga n Pere mpua n dan Anak (KDR T, Pelec ehan Sexsu al, Trafic king dan kasus perem puan dan anak lainya )
Perem puan dan Anak
yang tertan gani / jumlah kasus KDRT dan Kasus perem puan dan anak yang dilapor kan x 100%
Penyel esaian Kasus Perlind ungan Perem puan dan Anak (KDRT , Pelece han Sexsu al, Trafick ing dan kasus perem puan dan anak lainya)
Perem puan
Fasilita si dan sosialis asi KP2A Pelatih an bagi Pelatih (TOT) SDM Pelaya nan dan Penda mpinga n Korban kekeras an
Menda patkan Penan ganan Oleh Petug as Terlati h Jumlah fasilita si kegiata n KP2A Jumlah Kader yang menja di pelatih penda mping an korban kekera san
3 kali
65 org
68.34 2.800
3 kali
172.1 95.56 0
30.00 0.000
-
3 kali
65 org
180.8 05.33 8
3 kali
189.8 45.60 5
31.50 0.000
-
3 kali
65 org
199.3 37.88 5
3 kali
209.3 04.77 9
33.07 5.000
3 kali
1.019. 831.9 67
-
94.57 5.000
80
81
BAB VI INDIKATOR KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada dibawah ini. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.
ndikator Kinerja Bapemas dakb KB Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi
Kondisi
Kinerja No.
Indikator Renstra
Indikator RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
pada
Kinerja pada Akhir Periode
Awal
RPJMD
Periode 1 2 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3 Indeks Pembangunan Gender
2015 2016 2017 2018 2019 2020 RPJMD 4 5 6 7 8 9 98,23 98,23 98,23 98,23 98,23 98,23
2021 10 98,24
2021 11 98,24
(IPG) 2
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks Pemberdayaan Gender
67,57
67,57 67,57 67,57 67,57 67,57
67,58
67,58
NA
77,78 78,63 79,49 80,34 81,20
82,05
82.05
0.63 0.63
0.62 %
0.62 %
(IDG) 3
Prosentase Lembaga Kemasyarakatan
Prosentase Lembaga
Kelurahan yang aktif dalam pembangunan Kemasyarakatan Kelurahan Kelurahan 4
Prosentase Angka Pertumbuhan Penduduk
yang aktif dalam pembangunan Kelurahan Prosentase Angka Pertumbuhan Penduduk
0.63 %
%
%
0.62 0.62 %
%
0.62 %
5
Prosentase Penyelesaian Kasus
Prosentase Penyelesaian
Pengaduan KDRT dan kasus
Kasus Pengaduan KDRT dan
Perempuan dan Anak
kasus Perempuan dan Anak
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar disusun sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2016 - 2021 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2016 – 2021
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar dan
disahkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar dalam melaksanakan tugas – tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.Sebagai penjabaran visi dan misi, maka partisipasi dan komitmen seluruh aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapakan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanan pembangunan di Kota Blitar, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki
84
kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar.Selanjutnya Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.
Blitar, 2016 Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar
Dra. SULISTIANI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610710 198903 2 003
85
86
87
88
