RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LEMBAGA LEMBAGA NAGARI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2016
1
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 yang akan datang. Rencana Kerja ini memuat rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Rencana Kerja (RENJA) ini
sebagai
dokumen
Perencanaan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam tiga bulan pertama dan merupakan acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Sehingga penyusunan Renja dimaksud dapat terwujud dengan harapan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.
Pulau Punjung , Mei 2015
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Renja BPML2NPPKB adalah dokumen perencanaan BPML2NPPKB untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja disusun sesuai usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja penyelenggaraan
urusan
wajib/pilihan
pemerintahan
daerah
yang
menjadi
tanggungjawab sesuai dengan tugas fungsi BPML2NPPKB . Penyusunan rancangan Renja BPML2NPPKB merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja BPML2NPPKB yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja BPML2NPPKB mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja BPML2NPPKB dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BPML2NPPKB, evaluasi pelaksanaan Renja BPML2NPPKB tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BPML2NPPKB. Penetapan dokumen RENJA BPML2NPPKB harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain : 1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan 2. Program dan kegiatan dalam Renja BPML2NPPKB harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan 3. Program dan kegiatan dalam Renja, dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukan prakiraan maju
3
Sebagai Dokumen Rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. Renja BPML2NPPKB merupakan dokumen yang secara substansial merupaka n terjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2. Renja merupakan acuan BPML2NPPKB untuk memasukan program kegiatan kedalamKUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016 3. Renja
BPML2NPPKB
merupakan
salah
satu
instrumen
untuk
evaluasi
pelaksanaan program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Tahun 2016 1.2 LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; 5. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan
Daerah Kabupaten
Pembentukan
Organisasi
dan
Dharmasraya Tata
No
Lembaga
09
Tahun 2010 tentang
Teknis
Daerah
Kabupaten
Dharmasraya.
4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan yang diharapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya adalah agar terarahnya kegiatan dan rencana kerja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016. 1.4 SISTIMATIKA PENULISAN BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPML2NPPKB TAHUN LALU 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja BPML2NPPKB Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPML2NPPKB
2.2
Analisa Kinerja Pelayanan BPML2NPPKB
2.3
Isu-isu
Penting
Penyelenggaraan
Tugas
dan
Fungsi
BPML2NPPKB 2.4
Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja BPML2NPPKB
3.3
Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPML2NPPKB TAHUN 2014 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja BPML2NPPKB Tahun 2014 dan Capaian Renstra BPML2NPPKB Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Berikut kita paparkan hasil evaluasi
pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut : 1. Realisasi
Program/kegiatan
yang
tidak
memenuhi
target
kinerja
memenuhi
target
kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada . 2. Realisasi
Program/kegiatan
yang
telah
hasil/keluaran yang direncanakan Dari 12 Program
dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014
semuanya memenuhi target sesuai dengan rencana, kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut : a. Pelaksanaan Jambore Daerah Terpadu Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional (Kader PKK, Kader Pemberdayaan Masyarakat, dan Kader PNPM-MPd) dapat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi sebanyak tiga kali sesuai dengan target. b. Pembinaan Pameran Gelar TTG dan Lomba Inovator Teknologi dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi, pembinaan di Nagari dan Kecamatan kemudian melakukan seleksi di Tingkat Kabupaten kemudian mengirim utusan untuk mengikuti pameran gelar Tekologi Tepat Guna ke Provinsi. c. Pembinaan Nagari Berprestasi dan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan pencanangannya di Tingkat Kabupaten dengan lokasi pemenang lomba nagari berprestasi Tingkat Kabupaten Dharmasraya selanjutnya diikuti oleh 52 Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. d. Bimtek Pendataan dan Penyusunan Profil Nagari dilakukan secara bertahap untuk tahun 2016 sebanyak 16 Nagari dengan membentuk
6
Pokja dan melatih Pokja Nagari untuk membuat profil nagari secara on line. e. Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Kredit Mikro Nagari sebanyak 17 Pokja Nagari yang dana awalnya sebanyak Rp. 300.000.000./ tiap Pokja Nagari yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten. f. Dana Pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM-MPd untuk menyukseskan PNPM-MPd di 11 Kecamatan sesuai dengan petunjuk operasional . g. Koordinasi Pemberdayaan
Lembaga
Badan Pengelola
Sistem
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) dilakukan terhadap 46 BP SPAMS yang ada di Kabupaten Dharmasraya. h. Monitoring, evaluasi Dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Lembaga Lembaga Nagari kepada 52 Nagari. i.
Koordinasi Pembinaan kepada 52 LPM.
j.
Fasilitasi Dana Administrasi dan Operasional TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan.
k. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid Sekolah Dasar sederajat untuk perwakilan 1 SD tiap kecamatan yang di gilir tiap tahunnya. l. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin sebanyak 5 jenis alat kontrasepsi ( IUD, PIL, Suntik, Kondom, Implant) m. Pembinaan Keluarga Berencana kepada masyarakat di 52 Nagari. n. Advokasi dan Konseling, Informasi, Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi 17 Kelompok. o. Pengadaan Sarana Pelayanan KB (Sharing DAK ) sebanyak 3 paket . p. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak kepada 15 Instansi Pemerintah untuk mendukung program pemberdayaan perempuan dan anak. q. fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan yang diprediksi 30 kasus . r. Pembinaan kepada 6 Organisasi Perempuan antara lain :
Ikatan Isteri Wakil Rakyat (Iiswara).
Dharmawanita Persatuan Kab. Dharmasraya.
Gabungan Organisasi Wanita (GOW)
Bundo Kanduang
Aisyiyah
7
Majelis Taklim Indonesia ( MTI)
3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2014 tidak ada. 4. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya , terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Dari 12 Program
dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014
realisasi fisiknya
memenuhi target sesuai dengan yang direncanakan
sementara dari segi keuangan dilakukan penghematan sehingga anggaran bersisa Rp. 82. 179.248.5. Implikasi
yang
timbul
terhadap
target
capaian
program
Renstra
BPML2NPPKB Dengan memenuhi targetnya 12 Program dan
18 kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun 2014 secara tak langsung akan berdampak terhadap pencapaian target capaian program renstra BPML2NPPKB untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :
8
TABEL I REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA BPML2NPPKB
Kode
1 1
22
1
22
02
15
1
22
02
15
05
1
22
02
15
08
1
22
02
15
11
Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (renstra skpd tahun 2013)
2
3
4
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pelaksanaan Jambore Daerah Terpadu Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional (Kader PKK, Kader Pemberdayaan Masyarakat, dan Kader PNPM-MPd)
Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2013
5
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
target kinerja skpd tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi (%)
6
7
8 = 7/6
Tingkat Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015
9
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan Tingka Realisasi t Capaian Capaia Program n dan Realis kegiatan asi s/d tahun Target berjalan Renstr (tahun n-1) a (%) 11 = 10 = 5 +7 +9 10/4
Jumlah Jambore Daerah Terpadu
3 Kali
3 Kali
3 Kali
3 Kali
100%
3 Kali
9 Kali
100%
Pembinaan Pameran Gelar TTG dan Lomba Inovator Teknologi
Pelaksanaan pembinaan, pameran gelar TTG dan lomba inovator teknologi
5 Kali
5 Kali
5 Kali
5 Kali
100%
5 Kali
5 Kali
100%
Pembinaan Nagari Berprestasi dan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
52 Nagari
52 Nagari
52 Nagari
52 Nagari
100%
52 Nagari
52 Nagari
100%
Jml Profil Nagari yang disusun
16 Nagari
16 Nagari
16 Nagari
16 Nagari
100%
16 Nagari
16 Nagari
100%
1 22 02 15 07 Bimtek Pendataan dan Penyusunan Profil Nagari
9
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1 22 02 16 05 Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Kerja Kredit Mikro Nagari (Pokja Nagari) 1 22 02 16
1 22 02 16 09 Dana Pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM-MPd 1 22 02 17
Jumlah kelompok yang dibina
17 Pokja Nagari
17 Pokja Nagari
17 Pokja Nagari
Jumlah Kecamatan penerima dana PNPMMPd
11 Kecamatan
11 11 Kecamatan Kecamata n
17 Pokja Nagari
100%
17 Pokja Nagari
17 Pokja Nagari
100%
11 Kecamatan
100%
11 Kecamatan
11 100% Kecamatan
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Koordinasi Pemberdayaan Lembaga BPSPAMS Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 22 02 18 Pemerintah Desa 1 22 02 18 05 Monitoring, evaluasi Dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Lembaga Lembaga Nagari
Jumlah BP-SPAMS yang diberdayakan
46 BPSPAMS
46 BPSPAMS
46 BPSPAMS
46 BPSPAMS
100%
46 BPSPAMS
46 BPSPAMS
100%
Jumlah Monitoring yang dilakukan
52 Nagari
52 Nagari
52 Nagari
52 Nagari
100%
52 Nagari
52 Nagari
100%
1 22 02 18 07 Koordinasi Pembinaan LPM
Jumlah LPM Nagari yang dibina
52 LPM
52 LPM
52 LPM
52 LPM
100%
52 LPM
52 LPM
100%
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 1 22 02 19 04 Fasilitasi Dana Administrasi dan Operasional TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan
Jumlah TP-PKK yang difasilitasi
1 TP-PKK Kabupaten dan 11 TPPKK Kecamatan
1 TP-PKK Kabupaten dan 11 TPPKK Kecamatan
1 TP-PKK Kabupaten dan 11 TPPKK Kecamata n
1 TP-PKK Kabupaten dan 11 TPPKK Kecamatan
100%
1 TP-PKK Kabupaten dan 11 TPPKK Kecamatan
1 TP-PKK 100% Kabupaten dan 11 TPPKK Kecamatan
Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat di Perdesaan 1 22 02 20 01 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid Sekolah Dasar sederajat
Jumlah anak sekolah yang diberikan asupan makanan tambahan
11 sekolah
11 sekolah
11 sekolah
11 sekolah
100%
11 sekolah
11 sekolah
1 22 02 17 06
1 22 02 19
1 22 02 20
10
100%
1 12
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 12 02 15
Program Keluarga Berencana
1 12 02 15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
1 12 02 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana
1 12 02 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 12 02 16 01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (KRR) 1 12 02 20 04 Pengadaan Sarana Pelayanan KB (Sharing DAK ) Program Penguatan Kelembagaan 1 11 02 16 Pengarusutamaan Gender dan Anak 1 11 02 16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Jumlah Alat Kontrasepsi yang disediakan utk keluarga miskin Jumlah Keluarga dan institusi yang dibina untuk KB
5 Jenis
5 Jenis
5 Jenis
5 Jenis
100%
5 Jenis
5 Jenis
100%
52 Nagari
52 Nagari
52 Nagari
52 Nagari
100%
52 Nagari
52 Nagari
100%
Jumlah kelompok Remaja yang diberi penyuluhan
17 Klp
17 Klp
17 Klp
17 Klp
100%
17 Klp
17 Klp
100%
Jumlah sarana pelayanan KB
3 paket
3 paket
3 paket
3 paket
100%
3 paket
3 paket
100%
Jumlah jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
15 instansi
15 instansi
15 instansi
15 instansi
100%
15 instansi
15 instansi
100%
Jumlah perlindungan korban KDRT di Kabupaten Dhamrasraya
30 kasus
30 kasus
30 kasus
30 kasus
100%
30 kasus
30 kasus
100%
6 Organisasi
6 Organisasi
6 Organisasi
6 Organisasi
100%
6 Organisasi
6 Organisasi
100%
1 12 02 20
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1 22 02 17 08 fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1 22 02 17
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1 22 02 18 01 Pembinaan Organisasi Perempuan 1 22 02 18
Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina
11
2.2
Analisa Kinerja Pelayanan BPML2NPPKB
Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Peraturan
Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan. Serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Naional Nomor 55 / HK-010/B5/2010
tentang Standar Pelayanan
Berencana . Berikut akan
Minimal Bidang Keluarga
kami paparkan analisis kinerja pelayanan
BPML2NPPKB sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal /Standar Nasional sebagaimana terdapat dalam tabel II dan III (terlampir). Badan Pemberdayaan Masyarakat
Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya mempunyai Standar Pelayanan Minimal /Standar Nasional di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan dengan analisis kinerja pelayananan sebagai berikut : a. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana 1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang Isterinya di bawah Usia 20th 3,5% Indikator
Ini
Menggambarkan
Keberhasilan
Pemerintah
Kabupaten
Dharmasraya Dalam Meningkatkan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), dimana Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Isrtinya Dibawah 20 tahun dapat meningkat kejenjang ke PUS yang istrinya di atas 20 tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku . keberhasilan indikator ini ditunjukan dengan semakin kecilnya realisasi .Dalam tahun 2014 sesuai dengan target yang tertuang Dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebanyak
12
3,5% dari hasil Perhitungan Jumlah PUS yang istrinya di bawah 20 Tahun Sebesar 4.025 di bagi jumlah PUS sebesar 38.648 dikalikan 100 dari hasil pendataan keluarga Tahun 2014 dapat di realisasikan sebesar 2,70% . Dari hasil perhitungan Jumlah PUS yang istrinya diatas 20 tahun sebesar 1.043 dibagi jumlah PUS sebesar 38.648 dikalikan 100, atau di capai sebesar 2,70% sedangkan target 3,5% capaian dari Perhitungan Target Dibagi Realisasi 129,63% 2. Cakupan Sasaran PUS Menjadi peserta KB Aktif 65% Indikator
ini
menggambarkan
keberhasilan
Pemerintah
Kabupaten
Dharmasraya Dalam meningkatkan jumlah peserta KB Aktif Dalam Semua Metode, semakin besar realisasi semakin baik. Untuk tahun 2014 target 65% (25.121.Akseptor Aktif) sedangkan realisasi hasil Pendatan keluarga tahun 2014 Peserta KB aktif 30568 Akseptor 79,09% dari PUS 38648 jadi realisasi dari target SPM tahun 2014 = 121,67% 3. Cakupan PUS Yang ingin ber KB tidak Terpenuhi ( Unmeet Need) 5% Indikator
ini
menggambarkan
keberhasilan
Pemerintah
Kabupaten
Dharmasraya dalam meningkatkan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) dengan alasan - alasan Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) sebagai sasaran menjadi peserta KB Baru lebih kecil. Untuk Tahun 2014 target sebesar 5 % ( 1.932 PUS ) tercapai sebesar 10, 41 % (4.025 PUS) tercapai Realisasi dibanding target 49,55 %, maka indikator ini belum tercapai . 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga (BKB) ber KB 70% Indikator
ini
Dharmasraya
menggambarkan
keberhasilan
Pemerintah
Kabupaten
dalam meningkatkan peserta KB anggota Bina Keluarga
Balita (BKB) yang berstatus PUS. Jika realissi lebih besar dari target. Target
13
Tahun 2014 70 % (2.592PUS) terealisasi sebesar 85 % (394 Akseptor) . Realisasi capaian dibanding target 121, 42 %. 5. Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yang br KB 87% Indikator
ini
Dharmasraya
menggambarkan
keberhasilan
Pemerintah
Kabupaten
dalam meningkatkan peserta KB Anggota UPPKS yang
berstatus PUS. Untuk Tahun 2014 target peserta KB anggota UPPKS sebesar 87 % (317 PUS) Realisasi capaian 71 % (259 PUS) kalau dibandingkan capaian dengan target realisasinya 81 61 % . 6. Ratio Petugas Lapangan KB/ penyuluh KB/ Penyuluh KB(PLKB/PKB)1 petugas disetiap 2 desa/kelurahan Indikator ini menggambarkan bahwa satu orang PLKB memegang binaan dua desa/kelurahan dalam rangka mengoptimalkan kinerja PLKB dalam pencapaian Program KB sesuai dengan target Pusat. Tahun 2014 jumlah PLKB sebanyak 19 orang sedangkan jumlah desa/kelurahan se Kabupaten Dharmasraya sebanyak 52 Nagari/ jumlah PLKB dibanding jumlah desa realisasinya baru tercapai 73,07 %. 7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1(Satu) petugas di setiap desa/ kelurahan Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah petugas di tingkat desa yang membantu dalam segala hal yang berhubungan dengan Program KB . Salah satu tugas PPKBD adalah membantu PLKB dalam pemberian Penyuluahn Program KB, Pendataan Keluarga dan mencari akseptor untuk ikut program KB. Pada tahun 2014 jumlah PPKBD sebanyak 53 orang yang tersebar di 52 Nagari . Realisasi dari target ini 100 %. 8. Cakupan Penyediaan Alat Dan Obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat 30% Setiap Tahun.
14
Indikator
ini
Dharmasraya
menggambarkan
keberhasilan
Pemerintah
Kabupaten
dalam memenuhi permintaan masyarakat minimal 30 %
setiap tahunnya . Pada tahun 2014 anggaran untuk ini tidak tersedia sehingga realisasi capaiannya 0 %. 9. Cakupan Penyediaan Informasi data mikro Keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% Setiap Tahun Indikator
ini
menggambarkan
keberhasilan
Pemerintah
Kabupaten
Dharmasraya dalam menyediakan informasi data mikro disetiap nagari . Pada tahun 2014 indikator ini tercapai 100 % dengan diadakannya pendataan keluarga sehingga terhimpun data diantaranya :
Cakupan Wilayah
Cakupan Rumah Tangga dan Keluarga
Pentahapan Pra Sejahtera dan Sejahtera I
b. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan . 1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu terealisasi 100 % sehingga tercapai dari target nasional 100 % , dimana jumlah pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu berjumlah 52 kasus dapat ditindaklanjuti semua oleh unit pelayanan terpadu.
2. Cakupan Perempuan dan anak Korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A dan PPT/PKT di rumah Sakit
15
Untuk cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tata laksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit diharapkan tenaga kesehatannya juga sudah terlatih tentang kasus Ktp/A namun sampai akhir tahun
dari 110 orang tenaga kesehatan di RSUD Sungai
Dareh belum memperoleh pelatihan penanganan kasus KtP/A 3. Cakupan layanan rehabilitas sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitas sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Cakupan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu berjumlah 3 orang yang bekerja di Dinas Sosnakertrans 2 orang berstatus sebagai PNS dan 1 orang tenaga honorer. Apabila ada korban yang memerlukan psikolog atau psikiater maka korban harus dirujuk ke daerah lain namun untuk melakukan konseling kepada korban yang membutuhkan pada saat ini dapat dilakukan oleh pengurus P2TP2A. 4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang di berikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Untuk bimbingan rohani cukup tersedia rohaniawan di Kantor Kemenag Kabupaten Dharmasraya . Yang menjadi permasalahan dalam memberikan perlindungan kepada korban sampai saat ini Kabupaten Dharmasraya belum memiliki rumah aman seperti yang diamanatkan UU nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT . 5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cakupan
penegakan
hukum
mulai
dari
penyelidikan,
penyidikan,
16
penuntutan, pemeriksaan di pengadilan serta penjatuhan putusan sidang di pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Pada Tahun 2014 dari 10 perkara yang disidangkan 6 perkara telah diputuskan di pengadilan sehingga hanya 75 % yang tercapai dari target 80 % 6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum berdasarkan hak hak yang dijamin undang undang dalam penyelesaian bantuan hukum. Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum 10 orang sedang yang mendapatkan layanan bantuan hukum 6 orang sehingga terealisasi 120 % dari target Nasional 50 %. 7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah proses pengembalian korban dari luar negeri ke titik debarkasi. Untuk Kabupaten Dharmasraya tidak ada kasus ini. 8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga atau keluarga pengganti yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban sehingga korban merasa aman dan nyaman. Pada cakupan ini jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial 1 dan korban yang disatukan kembali dengan keluarga pengganti 1 sehingga terealisasi 100 % atau tercapai target nasional yang hanya 80 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel II dan III berikut :
17
No
Indikator
1 2 1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang Isterinya di bawah Usia 20th 3,5% 2
3
4
5
6
Cakupan Sasaran PUS Menjadi peserta KB Aktif 65% Cakupan PUS Yang ingin ber KB tidak Terpenuhi ( Unmeet Need) 5% Cakupan Anggota Bina Keluarga (BKB) ber KB 70% Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yang br KB 87% Ratio Petugas Lapangan KB/ penyuluh KB/ Penyuluh KB(PLKB/PKB)1 petugas disetiap 2 desa
SPM/standar nasional
IKK
3
4
3,50%
65%
5%
70%
Tahun 2014 (thn n-2) 5 1.290
31.690
7.510
6.936
Tabel II Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (BPML2NPPKB) Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Dharmasraya Target Restra SKPD Realisasi Capaian Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2014 Tahun 2015 2015(thn n(thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) 1) 6 7 8 9 10 4.025
25.121
1.932
2.592
1.365
27.200
1.925
3.560
1.360
30.315
1.925
3.560
852
25.676
12.709
2.636
1.043
30.568
4.025
394
Proyeksi Tahun 2016(thn n)
Tahun 2017(thn n+1)
Catatan analisis
11
12
13
1.360
capaian 2,70 % Realiasasi 129,63% pada Tahun 2014
3.015
Capaian 79,09 % Realisasi 121,67 % pada Tahun 2014
1.925
Capaian 10,41 % Realisasi 49,55 % pada Tahun 2014
3.560
Capaian 85 % Realisasi 121,42 % pada Tahun 2014
1.352
27.200
1.925
3.560
87%
1.816
317
380
380
237
259
380
380
Capaian 71 % Realisasi 81,61 % pada Tahun 2014
1 petugas untuk 2 desa
19
26/52
26
30
19
19/52
26/52
30/52
Realisasi 73,07 % pada Tahun 2014
18
7
8
9
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1(Satu) petugas di setiap desa/ kelurahan Cakupan Penyediaan Alat Dan Obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat 30% Setiap Tahun Cakupan Penyediaan Informasi data mikro Keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% Setiap Tahun
1 petugas tiap desa
30%
100%
52
52/52
11.594
52
52
11.600
52
52
36
11
50
52
22
52
53
-
52
55
11.610
52
56
Realisasi 100 % pada Tahun 2014
11.610
Realisasi 0 % pada Tahun 2014
52
Realisasi 100 % pada Tahun 2014
19
No
Indiaktor
SPM/standar nasional
IKK
3
4
Tabel III Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (BPML2NPPKB) Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Dharmasraya Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Tahun Tahun 2014 Tahun Tahun 2016 Tahun 2014 Tahun 2015 2017 (thn (thn n-2) 2015(thn n-1) (thn n) (thn n-2) (thn n-1) n+1)
Proyeksi Tahun 2016(thn n)
Tahun 2017(thn n+1)
Catatan analisis 13
5
6
7
8
9
10
11
12
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%
2
Cakupan Perempuan dan anak Korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/ A dan PPT/PKT di rumah Sakit
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
Cakupan layanan rehabilitas sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitas sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
75%
100%
100%
100%
100%
133%
133%
100%
100%
4
Cakupan layanan bimbingan rohani yang di berikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu
75%
100%
100%
70%
80%
133%
133%
80%
80%
1
1
2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas pelatih di dalam unit pelayanan terpadu
20
5
6
7
8
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyedikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan akan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
80%
100%
60%
80%
90%
125%
75%
75%
80%
50%
100%
60%
80%
80%
200%
120%
100%
100%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
80%
80%
100%
100%
90%
90%
21
2.3
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPML2NPPKB
A. Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait dengan
Pelayanan
BPML2NPPKB Bidang Pemberdayaan Perempuan • Meningkatkan kualitas hidup perempuan terutama di bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. • Meningkatkan peran perempuan di Bidang Politik. • Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. • Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. • Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih lengkap dalam melindungi perempuan dan anak dalam berbagai tindak kekerasan, eksploetasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga. • Meningkatkan peran kelembagaan, koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan . • Menyusun berbagai kebijakan dalam mendukung pelaksanaan dan perencanaan anggaran yang Responsif Gender. Bidang Keluarga Berencana Belum meratanya Gaung KB menggema ke slrh lapisan msyrkt Belum menguatnya Komitmen Politis & Operas Dlm pengelolaan dan pelaksanaan program KB di lapangan Belum optimalnya dukungan data dan informasi serta pemanfaatannya untuk kepentingan operasional di lap. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Model Operasional BKB – Posyandu dan PADU Dewan Penyantun PKK Pemberian Honor Kader Posyandu Program Meningkatan Partisipasi Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pembinaan Adminitrasi Proyek PNPM- Mandiri Perdesaan Pembinaan Nagari Berprestasi dan Fasilitasi Bulan Bhakti Gontong Royong Masyarakat Pembinaan Kolompok Kerja KMN
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Koordinasi Pemberdayaan Lembaga BP-SPAM serta Pembinaan KPM
22
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengguna Teknologi Tepat Guna Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah Dasar (PMTAS)
Bidang Lembaga Lembaga Nagari
Kurangnya SDM Lembaga yang ada di Nagari
Masih kurangnya pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya
Kurangnya penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat
Minimnya pengetahuan dan keterampilan Bamus Nagari dalam penyusunan Produk hukum Nagari
Kurangnya sarana Internet di Nagari
Sulitnya sinyal untuk jaringan website di Nagari
B. Permasalahan Permasalahan dicantumkan agar terjadi kesinambungan dengan rencana program/ kegiatan, karena pada dasarnya program/ kegiatan yang direncanakan adalah merupakan langkah dalam pemecahan masalah yang telah/ sedang dan akan dihadapi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : a.
Analisis biaya dan maanfaat belum dilaksanakan secara konsekwen dalam setiap pengajuan rencana kegiatan sehingga dampaknya menjadi tidak jelas.
b.
Masih belum memadainya kualitas maupun kuantitas infrastruktur dan prasarana dasar lainnya.
c.
Peralatan yang dimiliki masih belum memadai, baik kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi pelayanan .
d.
Partisipasi masyarakat masih kurang dalam pemanfaatan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun.
C. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya masih belum optimal dalam melakukan pelayanan hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana operasional . Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah secara tidak langsung akan berdampak terhadap pencapaian program , untuk mengantisipasi supaya program dan kegiatan ini tercapai secara optimal perlunya di lengkapi sarana dan prasarana yang
23
menunjang kegiatan BPML2NPPKB serta perlu disetujui Program-program yang telah direncanakan. D. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan BPML2NPPKB Tantangan dari BPML2NPPKB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dharmasraya antara lain : 1. Sarana dan prasarana yang tidak memadai. 2. Anggaran tidak tersedia secara maksimal. 3. Rentang kendali yang cukup panjang dari Ibu Kabupaten Dharmasraya ke nagari nagari 4. Personil /Sumber Daya Manusia yang tidak memadai. Sementara peluang BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan tugasnya antara lain : 1. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan . 2. Adanya semangat kerja dari personil BPML2NPPKB dalam melaksanakan tugas. 3. Adanya dukungan dari Stake Holder terkait E. Isu- Isu Penting Tahun 2016 Isu – isu penting yang perlu penanganan cepat pada Tahun 2016 antara lain sebagai berikut : 1. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dana desa yang merupakan program unggulan Kementerian Desa Tertinggal. 2. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga baik itu terhadap anak maupun perempuan. 3. Penyelamatan aset PNPM MPd berupa dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan yang dananya lebih kurang 28,5 Milyar rupiah. 4. Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat tidak diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. 5. Adanya rencana BKKBN pusat akan menarik kembali urusan KB menjadi Instansi Verikal sesuai dengan Undang Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dalam Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Tahun
2016 Program dan Kegiatan yang dibuat untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
24
sebanyak 3 urusan wajib 14 Program dan 40 Kegiatan sementara dalam usulan Rencana Kerja BPML2NPPKB Tahun 2016 sebanyak 19 Program dan 72 kegiatan dengan jumlah dana Rp. 17. 734.000.000.- Oleh karena Program dan Kegiatan yang disampaikan tidak sama dengan rancangan awal berikut kami jelaskan alasan dari penambahan
program
dan
kegiatan
dimaksud
yang
tetap
mengacu
kepada
Permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2010 tentang SOTK . A. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1. Fasilitasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan agenda tahunan dari Mahasiswa
IAIN
Imam Bonjol, Unand, STAIN Batu Sangkar, STITNU dan STIKES Dharmasraya. Sementara dana pendukung untuk kegiatan ini tidak ada di Instansi lain dan secara tugas termasuk kedalam urusan pemberdayaan masyarakat. Kuliah Kerja Nyata menjadi salah satu sarana untuk pemberdayaan dan peningkatan intelektual masyarakat. Mahasiswa ditempatkan di tingkat jorong dengan berbagai macam latar belakang keilmuan dan memberikat beragam penyuluhan di tingkat masyarakat. 2. Pelaksanaan Jambore Daerah Terpadu Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional (Kader PKK, Kader Pemberdayaan Masyarakat, dan Kader PNPMMPd) Kegiatan jambore ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Pada tahun sebelumnya kegiatan ini masuk kedalam Program Pengembangan Model Operasional BKB – Posyandu – PADU dalam kegiatan Dewan Penyantun. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi kader dalam memberdayakan masyarakat. 3. Pembinaan Pameran Gelar TTG dan Lomba Inovator Teknologi Pameran Gelar TTG dan Lomba Inovator Teknologi juga merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan sampai ke Tingkat Nasional dan kegiatan ini diusulkan untuk mendukung pelaksanaan pameran dan lomba TTG tersebut. Kegiatan ini menjadi rangsangan bagi masyarakat untuk terus berinovasi, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan.
25
4. Fasilitasi Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu. Dalam rangka konversi dari minyak tanah ke gas, Pemerintah menyalurkan bantuan
tabung
gas
3
Kg
dan
kompor
kepada
masyarakat
miskin.
BPML2NPPKB dalam kegiatan ini bertindak sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Pendistribusian Tertutup LPG tertentu Tingkat Kabupaten Dharmasraya, yang bertugas memfasilitasi, mengawasi, dan mengendalikan proses distribusi sampai pemanfaatan /pelestarian. Tim ini nantinya juga melibatkan aparatur penegak hukum. 5. Identifikasi jenis dan lokasi komoditas unggulan TTG Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam menghasilkan unggulan TTG yang ada di tengah masyarakat. Dimulai dari pemetaan komoditas unggulan, identifikasi jenis dan lokasi hingga pembinaan dengan melibatkan tim ahli/teknisi yang mendampingi masyarakat untuk penyempurnaan hasil TTG. 6. Pembinaan Nagari Berprestasi dan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. Kegiatan dimulai dari penilaian tingkat kecamatan hingga kabupaten dan dilanjutkan dengan pembinaan
nagari
berprestasi.
Pembinaan
dilakukan
mulai
kebersihan,
kesehatan, keamanan hingga administrasi pemerintahan. Diharapkan masingmasing unsur pemerintahan nagari dapat berdaya dan mampu mengelola wilayahnya. Kegiatan juga dilanjutkan dengan sosialialiasi kebersihan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong. 7. Bimtek Pendataan dan Penyusunan Profil Nagari Kegiatan ini dilakukan tiap tahun secara bertahap dengan membentuk Pokja Nagari untuk mengolah data profil Nagari yang dilakukan secara on line. Untuk tahun 2016 kita membentuk POKJA untuk 16 Nagari. b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1. Fasilitasi dan Pembinaan kelompok Kerja Kredit Mikro Nagari (Pokja Nagari) Kegiatan ini merupakan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan modal bagi Lembaga Kredit Mikro Nagari. Hingga saat ini telah dibentukan 17 Pokja KMN dengan modal mencapai Rp. 4,05 miliar.
26
2. Identifikasi dan Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pemberdayaan Badan Usaha Milik Nagari. Pembentukan BUMNag tentunya dimulai dari identifikasi kelompok usaha dan dilakukan pembinaan untuk kelangsungannya. Setelah kelompok tersebut mampu untuk berdiri sendiri maka dalam dilanjutkan dengan pembentukan BUMNag. 3. Dana Pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM-MPd Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung rencana Pemerintah Pusat untuk menggulirkan kembali PNPM-MPd. Kegiatan ini ditujukan sebagai penunjang dana Bantuan Langsung Masyarakat yag diberikan oleh pemerintah pusat. Kegiatan berisikan pembinaan, pelatihan hingga pengawasan perguliran bantuan tersebut. 4. Pembinaan Simpan Pinjam Perempuan Dana Simpan Pinjam Perempuan berasal dari pembagian 25% dana BLM PNPM yang telah dikucurkan ke Kabupaten Dharmasraya selama ini. Total dana yang bergulir mencapai Rp. 28,5 miliar yang dikelola oleh 11 Unit Pelaksana Kegiatan yang berada di kecamatan. Kegiatan ini ditujukan untuk pembinaan, pengawasa
dan
pengendalian
dana
perguliran
tersebut
agar
tidak
diselewengkan hingga disalahgunakan. Kegiatan ini melibatkan lingkup SKPD terkait hingga aparatur penegak hukum. 5. Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Posyantek merupakan wadah yang berisi pengurus dari unsur masyarakat dan bertugas mengembangkan dan menjadi temuan/inovasi dari masyarakat tersebut bernilai ekonomi. Sehingga wadah ini dapat memasarkan hasil temuan tersebut. Tugas dari pemerintah berupa pemberdayaan wadah tersebut hingga mampu bekerja dengan optimal. 6. Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Kegiatan
ini ditujukan
untuk percepatan
pembentukan
BUMNag
yang
direncanakan dimulai dengan sistem cluster/wilayah. Sehingga BUMNag yang dibentuk bisa terdiri dari beberapa nagari. Bidang usaha BUMNag bisa beranekaragam, dan direncakan dimulai dengan penggabungan dana SPP PNPM sebagai bagian usaha BUMNag.
27
7. Pembentukan Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa Kegiatan ini ditujukan untuk pembentukan dan pemberdayaan lembaga Lembaga Cadangan Pangan di Tingkat Nagari sehingga setiap nagari nantinya memiliki cangan pangan yang berfungsi untuk menjaga kestabilan harga, ketersedian pangan hingga melindungi petani dari harga yang fluktuatif. 8. Pendataan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Kegiatan ini merupakan dukungan terhadap Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menertibkan lembaga keuangan mikro sehingga memiliki status hukum yang jelas. Tujuannya untuk melindungi nasabah dan masyarakat kecil yang menggunakan jasa LKM. BPML2NPPKB berperan dalam pemberdayaan LKM tersebut sehingga tertib hukum dan memiliki kemampuan yang baik. 9. Identifikasi dan Pendataan Pasar Nagari serta Pemberdayaan Kapasitas pengelola pasar nagari Kegiatan ini ditujukan untuk memberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pasar nagari. Terlebih lagi Kementerian Dalam Negeri berencana untuk mengucurkan dana bagi pembangunan pasar nagari baru di Kabupaten Dharmasraya. c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Pembentukan dan pelatihan KPM merupakan rangkai kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam membangun Nagari. Nantinya akan diseleksi perwakilan masyarakat
yang
dianggap
cakap
dan
dilatih
untuk
memberdayakan
masyarakat. Kegiatan ini merupakan alih fungsi peran fasilitator masyarakat yang sebelumnya dikontrak oleh pemerintah pusat dan bertugas di tingkat kecamatan. 2. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMD Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam memperdayaan masyarakat. BPML2NPPKB berperan sebagai fasilitator pelaksanakan kegiatan pembangunan yang dilakukan TNI dan masyarakat. 3. Koordinasi Pemberdayaan Lembaga BP-SPAMS Lembaga BP-SPAM merupakan lembaga yang dibentuk untuk memberdayaan dan menjaga kelangsungan sarana Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) yang dibangun melalui dana APBN. BPML2NPPKB berperan dalam
28
pemberdayaan masyarakat melalui lembaga BP-SPAMS agar sarana yang telah dibangun dapat terus digunakan atau malah ditambah kapasitasnya oleh masyarakat itu sendiri. 4. Koordinasi dan pembinaan serta penilaian kerapatan adat nagari(KAN) terbaik Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dari tingkat Provinsi Sumatera Barat yang harus dilaksanakan lebih awal di tingkat Kabupaten. 5. Pengadaan Kantor Wali Nagari Pengadaan Kantor Wali Nagari kita usulkan ke Tingkat Nasional (APBN) untuk 30 Kantor Wali Nagari hasil pemekaran masing masingnya Rp.300 juta . d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari/Desa Kegiatan ini memotivasi LPM dan Pemerintah Nagari untuk berpartisipasi dalam prencanaan pembangunan tiap tahunnya melalui wadah Musrembang Nagari. 2. Pelatihan Pemerintahan Nagari dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan nagari dalam pengelolaan keuangan nagari yang dananya bisa mencapai 1 milyar rupiah per nagari. 3. Monitoring, evaluasi Dan pelaporan
pelaksanaan Administrasi Lembaga
Lembaga Nagari. Kegiatan ini dilakukan untuk monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Lembaga Lembaga Nagari (LPM, KAN, BAMUS, TP PKK) 4. Pelatihan bamus nagari dalam tata cara penyusunan peraturan nagari Pelatihan bamus nagari bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan pengurus Bamus Nagari dalam penyusunan peraturan nagari dan produk hukum nagari lainnya. 5. Koordinasi Pembinaan LPM Kegiatan
ini
untuk
meningkatkan
kemampuan
pengurus
LPM
dalam
melaksanakan tugasnya
29
e. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 1. Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Kelompok Dasawisma Pembinaan kepada kader 237 Posyandu dan kelompok dasa wisma yang ada di nagari sementara hono kadernya berada di Dana Nagari. 2. Penyelenggaraan Perayaan Kesatuan Gerak PKK Kegiatan ini merupakan agenda tahunan dalam merayakan hut PKK. Dalam perayaan tersebut, PKK melakukan pembinaan, penyuluhan, perlombaan dan pelayanan yang difasilitasi oleh BPML2NPPKB melalui kegiatan dimaksud. 3. Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba KKG-KB-Kes Kegiatan ini difukuskan pada sosialisasi dan penjaringan kader KB baru di Kabupaten Dharamasraya. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan kader PKK, tapi juga kader KB dan aparatur pemerintah datri tingkat jorong hingga kecamatan 4. Fasilitasi Dana Administrasi dan Operasional TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan Kegiatan ini merupakan revisi/perbaikan penamaan dari kegiatan Dewan Penyantun PKK. Dengan demikian kegiatan tersebut dapat diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih fokus dalam fasilitasi kegiatan TP-PKK Kabupaten dan
kecamatan.
Gerakan
PKK
diharapkan
mampu
mendorong
dan
memperdayakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. f. Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat di Perdesaan 1. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid Sekolah Dasar sederajat Kegiatan ini ditujukan untuk peningkatan kualitas gizi anak sekolah melalui pemberian asupan makanan tambahan. Disamping itu, untuk menyosialiasikan jajanan sehat bagi anak sekolah. Kegiatan melibatkan aparatur pemerintah di tingkat nagari, tenaga pendidik hingga kader PKK di tingkat nagari. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid Sekolah Dasar sederajat dilaksanakan tiap tahun dengan perwakilan 1 sekolah tiap kecamatan yang dilaksanakan secara bergiliran.
30
g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya 1. Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK bagi pemangku adat Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan dan mengembangkan Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah kepada orang ampek jinih di masing masing suku. 2. Pengukuhan pengurus Lembaga Lembaga Nagari Kegiatan ini digunakan untuk mengukuhkan pengurus Lembaga nagari yang ditukar karena habis masa jabatan, karena disisip akibat meninggal dunia , sakit, berhalangan tetap. 3. Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat Kegiatan ini mendukung program pemberian honor kepada pemangku adat yang dananya dialokasikan di ADD Nagari supaya lebih tepat sasaran. 4. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat Kegiatan ini untuk dilaksanakan Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat 5. Peningkatan Kemampuan dan kemandirian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kegiatan
rencananya
digunakan
untuk
operasional
kegiatan
Lembaga
Kerapatan Adat Alam Minangkabau dalam melakukan pembinaan ke Kerapatan Adat Nagari dan mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya serta LKAAM Provinsi. B. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program Keluarga Berencana 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 2. Pelayanan KIE 3. Promosi Pelayanan KB 4. Pembinaan Keluarga Berencana 5. Pengadaan Sarana mobilitas tim KB Keliling b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2. Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat c. Program Pelayanan Kontrasepsi 1. Pelayanan Konseling KB 2. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 3. Pelayanan KB medis operasi
31
d. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 1. Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat e. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (KRR) 1. Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 2. Pelatihan pengurus PIK R/ Pendidik Konselor sebaya 3. Pengadaan Sarana Pelayanan KB
(Sharing DAK )
f. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 1. Penyuluhan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS g. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 1. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuh dan pembinaan tumbuh kembang anak h. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan C. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan kebijakan Kota Layak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak dan Hari anak Nasional dan PKHP dan Peringatan Hari Ibu. 2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Kegiatan ini bertujuan untuk Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 3. Sosialisasi dan Fasilitasi pembentukan pokja PUG dan Pembentukan Kota Layak Anak Kegiatan
ini
bertujuan
untuk
memperkuat
kelembagaan
dan
jaringan
Pengarusutamaan Gender dan Anak di berbagai bidang pembangunan. 4. Semiloka Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi komunitas pendidikan Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada komintas pendidikan temasuk
kepada
guru
pembimbing
sekolah
adanya
undang-undang
perlindungan anak
32
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Tindakan KDRT Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. 2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Kegiatan
ini
bertujuan
untuk
memfasilitasi
serta
penguatan
kelembagaan/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak. 3. Pembentukan Jaringan dan peningkatan SDM Pengelola P2TP2A dan pendampingan korban KDRT dan sosialisasi Sistem pencatatan pelaporan Kasus KDRT Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dengan lembaga/organisasi lain dalam rangka peningkatan SDM P2TP2A. 4. Pembangunan Kantor/Rumah
Pusat pelayanan terpatu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan anak P2TP2A Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana bagi P2TP2A serta penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan baik kepada perempuan dan anak. c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Tindakan KDRT Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. 2. Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada petugas pendamping dalam rangka melakukan pendampingan korban kekerasan 3. Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan Kegiatan
ini
bertujuan
untuk
mengembangkan
dan
menyelenggarakan
perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, perempuan di daerah konflim dan daerah yang terkena bencana. 4. sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP) Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan advokasi kebijakan perlindungan perempuan rangka penghapusan buta aksara perempuan
33
5. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Kegiatan ini bertujuan memberikan advokasi kebijakan perlindungan kepada tenaga kerja wanita. 6. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Kegiatan ini bertujuan dalam rangka menyusun sistim pencatatan, pelaporan, penanganan daan penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, KDRT, traficking, pornografi dan pornoaksi, 7. Penyusunan profil gender Kegiatan
ini
bertujuan
untuk
pengumpulan,
pengolahan
dan
analisa,
pemanfaatan dan penyebarluaskan sistim informasi gender dan anak. 8. fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Kegiatan ini bertujuan untuk penegakan hak dan kepastian hukum di masyarakat 9. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan kebijakan perundang-undanan yang ditujukan untuk perlindungan perempuan
di bidang pendidikan, kesehtan,
ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya. d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1. Pembinaan Organisasi Perempuan Mensinergikan peran organisasi perempuan agar mampu berperan dalam pembangunan.antara lain GOW, DW, IISWARA, Aisyiah, Bundo Kanduang, dan MTI. 2. Penyuluhan
bagi
ibu
rumah
tangga
dalam
membangun
keluarga
sejahtera(Pembinaan P2WKSS dan Nagari Prima) Bertujuan meningkatnya peran masyarakat dalam berbagai aktifitas kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga untuk menuju keluarga yang sejatera. 3. Bimbingan manajemen usaha perempuan dalam pengelolaan usaha Adanya kemandirian dan kreatifitas dalam melakukan kegiatan usaha yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel IV terlampir.
34
TABEL IV REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 PROVINSI SUMATERA BARAT /KABUPATEN DHARMASRAYA BPML2NPPKB No
Rancangan Awal RKPD
Hasil Analisa Kebutuhan Target Capaian
Pagu Indika tif
5
6
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
1
2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3
4
a
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Fasilitasi Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat
Pelaksanaan Jambore Daerah Terpadu Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional (Kader PKK, Kader Pemberdayaan Masyarakat, dan Kader PNPM-MPd)
Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional
3
Pembinaan Pameran Gelar TTG dan Lomba Inovator Teknologi
Kab. Dharmasraya dan Provinsi Sumatera Barat
4
Fasilitasi Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu.
Kecamatan
5
Identifikasi jenis dan lokasi komoditas unggulan TTG
Kecamatan
1
2
Program/Kegiatan
Lokasi
7
8
Kab. Dharmasraya
Catatan Penting
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
9
10
11
12
Jumlah pelaksanaan kegiatan KKN Mahasiswa Jumlah Jambore Daerah Terpadu
3 kali
65.000.000
3 Kali
125.000.000
Kegiatan ini agenda rutin dari PTN dan PTS Merupakan kegiatan rutin sampai ke Tingkat Nasional
5 kali
150.000.000
11 Kecamata n
95.000.000
11 TTG
75.000.000
Pelaksanaan pembinaan, pameran gelar TTG dan lomba inovator teknologi Jumlah Kecamatan yang dimonitoring distribusi Tertutup LPG Tertentu Jumlah Identifikasi dan lokasi komoditas unggulan TTG
35
Merupakan kegiatan rutin tiap tahun sampai ke Tingkat Nasional Dukungan pengawasan bantuan LPG untuk Masyarakat Miskin Identifikasi hasil TTG yang akan dibina dan dilombakan
6
Pembinaan Nagari Berprestasi dan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Nagari
Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
52 Nagari
120.000.000
7
Bimtek Pendataan dan Penyusunan Profil Nagari
Nagari
Jumlah Profil Nagari yang disusun
16 Nagari
160.000.000
Jumlah kelompok yang dibina
17 Pokja Nagari
90.000.000
10 Kelompok
50.000.000
Jumlah Kecamatan penerima dana PNPM-MPd
11 Kecamata n
500.000.000
Jumlah UPK Pengelola Dana Simpan Pinjam Perempuan Jumlah Posyantek
11 UPK
500.000.000
11 Posyantek
150.000.000
Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi
150.000.000
Mendukung peningkatan PAN
b
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pelatihan keterampilan usaha budi daya tanaman
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Fasilitasi dan Pembinaan kelompok Kerja Kredit Mikro Nagari (Pokja Nagari)
9
pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan
Identifikasi dan Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat
Kab. Dharmasraya
10
pelatihan keterampilan usaha pertanian dan pertenakan
Dana Pendamping Administrasi Kegiatan (PAK) PNPM-MPd
Kecamatan
11
fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan
Pembinaan Simpan Pinjam Perempuan
Kecamatan
12
fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan manengah di perdesaan
Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
Kecamatan
Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
Nagari
8
13
Kab. Dharmasraya
Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat
Jumlah BUMNag yang akan dibentuk
52 BUMNag
36
Merupakan kegiatan rutin tiap tahun sampai ke Tingkat Nasional Penyusunan Profil Nagari secara On Line di Kemedagri
Penyelamatan Aset dana bergulir dari Prov. Mendukung pelaksanaan UU No. 1 2013 tentang UKM dan OJK Mendukung rencana pemerintah untuk perguliran kembali dana PNPM-MPd Peyelamatan aset Rp. 28,5 M
14
Pembentukan Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa
Nagari
Jumlah lembaga yang akan dibentuk
52 Nagari
75.000.000
Menjamin ketersediaan pangan
15
Pendataan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Nagari
Jumlah LKM yang akan dikembangkan
52 Lembaga Keuangan Mikro
125.000.000
16
Identifikasi dan Pendataan Pasar Nagari serta Pemberdayaan Kapasitas pengelola pasar nagari
Nagari
Jumlah Pasar Nagari
52 Pasar Nagari
180.000.000
Mendukung pelaksanaan UU No. 1 2013 tentang UKM dan OJK. Mendukung dana dari pemerintah pusat untuk pasar desa
c
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa/Nagari pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembentukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Kab. Dharmasraya
Jumlah KPM yang dibentuk dan dilatih
52 kader
85.000.000
18
Pemberian stimulan pembangunan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMD
Kab. Dharmasraya
Pelaksanaan kegiatan TMMD
1 kali
85.000.000
19
monitoring evaluasi dan pelaporan
Koordinasi Pemberdayaan Lembaga BP-SPAMS
Nagari
46 BPSPAMS
125.000.000
20
Koordinasi dan pembinaan serta penilaian kerapatan adat nagari(KAN) terbaik
Dhamasraya
Jumlah BPSPAMS yang diberdayakan Jumlah KAN yang dibina dan dinilai
17 KAN
130.000.000
21
Pengadaan Kantor Wali Nagari
30 Unit
9.000.000.000
17
Nagari
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
37
Mempersiapkan Kader dalam pencairan dan pembinaan dana desa Mendukung program TNI Manunggal Menjamin ketersediaan Air Bersih Agenda tahunan TK. Provinsi Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
d
Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari/Desa
23
pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan Desa
Pelatihan Pemerintahan Nagari dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Nagari
24
pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
22
Nagari
Jumlah Musyawarah
Kab. Dharmasraya
Monitoring, evaluasi Dan pelaporan pelaksanaan Administrasi Lembaga Lembaga Nagari
25
26
e 27
28
52 Nagari
125.000.000
Menggiring proses perencanaan pembangunan
Jumlah Pelatihan aparatur pemerintah nagari
4 kali
125.000.000
Nagari
Jumlah Monitoring yang dilakukan
52 Nagari
50.000.000
Mempersiapkan aparatur dalam mengelola keuangan nagari Administrasi Lembaga Nagari agar sesuai dengan aturan
Pelatihan bamus nagari dalam tata cara penyusunan peraturan nagari
Nagari
52 Bamus
90.000.000
Koordinasi Pembinaan LPM
Nagari
Jumlah BAMUS yang dilatih penyusunan Peraturan Nagari Jumlah LPM Nagari yang dibina
52 LPM
40.000.000
Nagari
Jumlah Posyandu dan Dasa Wisma yang dibina
237 Posyandu
55.000.000
Kab. Dharmasraya
Jumlah Penyelenggaraan HKG PKK
1 kali
45.000.000
Kecamatan
Jumlah pembinaan dan Lomba KKG PKK KB Kes
11 Kecamatan
175.000.000
Program peningkatan peran Perempuan di perdesaan pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Kelompok Dasawisma
pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Penyelenggaraan Perayaan Kesatuan Gerak PKK
Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba KKG-KB-Kes
38
Mempersiapkan Bamus agar punya kemampuan Meningkatkan kemampuan LPM
Meningkatkan peran serta kader dalam pelayanan kesehatan Mendukung Agenda tahunan TK. Provinsi
Kegiatan rutin tiap tahun sampai tingkat nasional
29
f 30
g
31
Fasilitasi Dana Administrasi dan Operasional TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan
Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat di Perdesaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid Sekolah Dasar sederajat
Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Pelestarian dan pengembangan ABSSBK bagi pemangku adat
Kab. Dharmasraya
Jumlah TP-PKK yang difasilitasi
1 TP-PKK Kabupate n dan 11 TP-PKK Kecamata n
700.000.000
Mendukung operasional TP PKK Kabupaten dalam pembinaan ke Nagari, Kecamatan dan kegiatan Provinsi
sekolah
Jumlah anak sekolah yang diberikan asupan makanan tambahan
11 sekolah
450.000.000
Mendukung Program Nasional untuk peningkat gizi anak sekolah
Nagari
Jumlah pemangku Adat yang diberikan penyuluhan
17 KAN
80.000.000
Pelestarian ABS SBK bagi Pemangku Adat mendukung Program LKAAM Provinsi Pengukuhan Lembaga Nagari yang diperbaharui Mendata jumlah pemangku adat yang akan diberikan insentif Pemberdayaan Ninik Mamak Pemangku Adat dalam Pembangunan Nagari
32
Pengukuhan pengurus Lembaga Lembaga Nagari
Nagari
Jumlah Lembaga Nagari yang Dikukuhkan
52 Nagari
80.000.000
33
Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Adat
Nagari
Jumlah Kelompok Masyarakat Hukum Adat yang dipetakan
52 Nagari
90.000.000
34
Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat
Nagari
Jumlah Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat
52 Nagari
75.000.000
39
35
Peningkatan Kemampuan dan kemandirian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau
Kabupaten Dharmasraya
Jumlah pemangku Adat yang ditingkatkan Kemampuan dan kemandiriannya
17 KAN dan 1 LKAAM
100.000.000
Dukungan Operasional LKAAM Kabupaten melaksanakan tugas
Dharmasraya
Jumlah Alat Kontrasepsi yang disediakan utk keluarga miskin
5 Jenis
80.000.000
Menjamin Keluarga Miskin bisa ber KB
52 Nagari
25.000.000
Pelayanan KIE kepada Masyarakat Agar masyarakat mengetahui Program KB Agar KK dan Institusi yang dibina menjadi peserta aktif Menambah sarana Mobil Penerangan KB berupa
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera h
Program Keluarga berencana
Program Keluarga Berencana
36
Penyediaan Alkon Bagi Keluarga miskin
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
37
Pelayanan KIE
Pelayanan KIE
38
Promosi pelayanan KB
Promosi Pelayanan KB
Dharmasraya
Jumlah Promosi yang dilakukan
11 Kec
45.000.000
39
Pembinaan keluarga berencana
Pembinaan Keluarga Berencana
Dharmasraya
Jumlah Keluarga dan institusi yang dibina untuk KB
52 Nagari
375.000.000
40
Pengadaan Saraana Sarana mobilitas Tim KB Keliling
Pengadaan Sarana mobilitas tim KB Keliling
Dharmasraya
Jumlah Sarana KB Keliling
2 Set
150.000.000
i
Nagari
Jumlah Pelayanan KIE
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
41
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
SLTP/ SLTA
Jumlah kelompok Remaja yang diberi penyuluhan
17 Klp
76.000.000
42
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat
Kecamatan
Jmlh lembaga yg mendukung dan berpartisipasi dalam program KRR
5 Lembaga
15.000.000
40
Agar remaja mengetahui tentang Kesehatan Reproduksi Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program KRR
j
Program Pelayanan kontrasepsi
Program Pelayanan Kontrasepsi
43
Pelayanan Konseling KB
Pelayanan Konseling KB
44
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
45
Pengadaan alat kontrasepsi
46
Pelayanan KB medis operasi
Pelayanan KB medis operasi
k
Program Promosi Kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Penyuluhan Kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Penyuluhan Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat
47
l
48
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (KRR) Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
49
Pelatihan pengurus PIK R/ Pendidik Konselor sebaya
50
Pengadaan Sarana Pelayanan KB (Sharing DAK )
Nagari
Jumlah pelayanan konseling ke calon akseptor KB Jumlah akseptor yang dilayani
3,800 org
20.000.000
Pelayanan Konseling oleh PLKB kepada Masyarakat
3,800 org
30.000.000
Pelayanan pemasangan Alkon akseptor
Dharmasraya
Jumlah pelayanan KB terhadap Akseptor MOW dan MOP
30 Org
90.000.000
Pelayanan pemasangan Alkon akseptor
Dharmasraya
Jumlah Kelompok yang mendapat pengetahuan tentang pengasuhan bayi dan anak
11 Klp
55.000.000
Dukungan untuk gerakan sayang ibu
Sekolah
Jumlah kelompok pik Remaja di Sekolah Jumlah pendidik dan konselor sebaya yang dilatih Jumlah sarana pelayanan KB
5 Klp
15.000.000
90 Org
72.000.000
3 paket
115.000.000
Nagari
Sekolah
Dharmasraya
41
m
51
Program peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS Penyuluhan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS
n
53
p
54
Penyuluhan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuh dan pembinaan tumbuh kembang anak
52
o
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Sekolah
Jumlah penyuluhan kepada remaja
Kecamatan
Jumlah dokumen tentang pengasuhan
Kecamatan
Jumlah kader yang dilatih
10 Sekolah
28.000.000
11 dokumen
22.000.000
11 Kec
31.000.000
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Dharmasraya
Jumlah sosialisasi yang
6 kali
150.000.000
55
Monitoring, evaluasi Dan pelaporan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dharmasraya
Jumlah yang di monitoring dan dievaluasi
4 Kali
200.000.000
56
Sosialisasi dan Fasilitasi pembentukan pokja PUG dan Pembentukan Kota Layak Anak
Dharmasraya
Jumlah POKJA PUG
3 klp
150.000.000
42
57
q
Semiloka Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi komunitas pendidikan
Dharmasraya
Jumlah Semiloka
50 sekolah
50.000.000
Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi Jumlah jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Jumlah pengelola dan jumlah sosialisasi yang dilakukan
35 korban
75.000.000
15 instansi
100.000.000
11 Kec
75.000.000
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
59
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan ( P2TP2)
Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak P2TP2A
Dharmasraya
60
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
Dharmasraya
61
Evaluasi pelaksanaan PUG
Pembentukan Jaringan dan peningkatan SDM Pengelola P2TP2A dan pendampingan korban KDRT dan sosialisasi Sistem pencatatan pelaporan Kasus KDRT
58
62
r 63
Pembangunan Kantor/Rumah Pusat pelayanan terpatu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak P2TP2A Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Tindakan KDRT
Kecamatan
Dharmasraya
Jumlah bangunan rumah P2TP2A
1 Unit
500.000.000
Dharmasraya
Jumlah perlindungan perempuan dan tindakan KDRT
5 Kali
75.000.000
43
64
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
Kecamatan
Jumlah pengelola P2TP2A untuk mengelolaan kasus KDRT yang dilatih Jumlah nota kesepahaman tentang perlindungan perempuan Jumlah Sosialisasi dan Advokasi yang dilakukan
25 orang
15.000.000
65
Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan
Dharmasraya
2 Nota
16.000.000
66
sosialisasi dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP)
Dharmasraya
2 Kali
10.000.000
67
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan
Dharmasraya
Jumlah Sosialisasi dan Advokasi yang dilakukan
2 Kali
10.000.000
68
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
Dharmasraya
2 Kali
15.000.000
69
Penyusunan profil gender
Dharmasraya
50 buku
60.000.000
70
fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Dharmasraya
30 kasus
85.000.000
71
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
Dharmasraya
Jumlah Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Jumlah buku profil tentang Kesetaraan Gender Jumlah perlindungan korban KDRT di Kabupaten Dhamrasraya Jumlah perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja wanita
6 perusahaa n
40.000.000
44
s
Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Pembinaan Organisasi Perempuan
73
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera(Pembinaan P2WKSS dan Nagari Prima)
Dharmasraya
74
Kegiatan Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Bimbingan manajemen usaha perempuan dalam pengelolaan usaha
Dharmasraya
72
Dharmasraya
Jumlah Organisasi Perempuan yang di bina Jumlah Ibu rumah tangga yang diberikan penyuluhan
6 Organisasi
400.000.000
110 orang
40.000.000
Jumlah Bimbingan manajemen usaha perempuan dalam pengelolaan usaha yang dilaksanakan
11 Klp Perempua n
25.000.000
45
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program / Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Prosesnya diawali dengan menghadiri Musrenbang di Tingkat Kecamatan dan mensinkronkan usulan Wali Nagari pada saat usulan Musrenbang Kecamatan dengan kewenangan Badan Pemberdayaan
Masyarakat
Lembaga
Lembaga
Nagari
Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana . Usulan dari nagari pada saat Musrenbang Kecamatan tidak sinkron dengan tugas pokok dan fungsi BPML2NPPKB sementara nagari lebih banyak mengusulkan pisik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel V berikut .
46
TABEL V USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2016 PROVINSI SUMATERA BARAT /KABUPATEN DHARMASRAYA BPML2NPPKB No 1
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan
2
3
4
5
6
Nagari Kec. Sungai Rumbai
Meningkatnya Pengetahuan Ninik Mamak dan Bundo Kandung
28.000.000
Nagari Se Kecamatan Sungai Limau
Peningkatan layanan sosial
120.000.000
Usulan Kecamatan Asam Jujuhan
Nagari Se Kecamatan Sungai Limau
Meningkatnya semangat kerja Lembaga dan Perangkat Nagari
750.000.000
Usulan Kecamatan Asam Jujuhan
Nagari Se Kecamatan Sungai Limau
Meningkatnya semangat kerja PKK Nagari
300.000.000
Usulan Kecamatan Asam Jujuhan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
Pelatihan Ninik Mamak dan Bundo Kandung
Usulan Kecamatan Sungai Rumbai
Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah Desa
Pengadaan Kenderaan Dinas Roda Dua Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Penambahan Insentif bagi Lembaga Nagari dan Perangkat Nagari Pengadaan Pakaian PKK Nagari
47
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2016 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) Tahun 2015-2019. Visi pembangunan INDONESIA
nasional YANG
untuk
tahun
BERDAULAT,
2015-2019 MANDIRI,
adalah DAN
“TERWUJUDNYA BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Upaya untuk mewujudkan Visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 6. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadiaan Indonesia sebagai negara kepulauan. 7. Mewujudkan
masyarakat
maju,
berkeseimbangan
dan
demokratis
berlandaskan negara hukum. 8. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 9. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 10. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 11. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 12. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam RP JMN Tahun 2015-2019 arah kebijakan yang terkait dengan Kabupaten Dharmasraya terdapat pada Buku III Bab 8 Lampiran I RP JMN. Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai : Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.
48
Dari arah kebijakan Nasional tersebut di atas misi yang menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten
Dharmasraya menyangkut dengan pencapaian misi ke 4 “ Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera “ dan misi ke 7 “ Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan “.
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan dimana Badan PML2NPPKB sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut. BPML2NPPKB sebagai pelaksana dalam Urusan wajib Pemerintah di Daerah dituntut untuk mampu memberikan pelayan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang meliputi : (pertama)
“Bidang
Peningkatan
Pemberdayaan
Keberdayaan
Masyarakat”
Masyarakat
dengan
Pedesaan,
program
utamanya
Pengembangan
Lembaga
ekonomi Pedesaan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan program peningkatan peran perempuan di pedesaan. (Kedua)
“Bidang
Lembaga-Lembaga
Nagari”
dengan
program
utamanya
Pengelolaan Keuangan Nagari dan Evaluasi Pelaksanaan APB-Nagari, Pembinaan Penguatan
Pemerintah
Negara
serta
Integrasi
dan
Singkronisasi
Kegiatan
Pembangunan BPML2NPPKB, dan Fasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Nagari. (ketiga)
”Bidang
Pemberdayaan
Perempuan”
menyelenggarakan
program
Keserasian Kebijakan peningkatan Kualitas anak dan Perempuan, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (kempat) “Bidang Keluarga berencana” memberikan pelayanan dalam Keluarga Berencana,
kesehatan
reproduksi
remaja,
program
pelayanan
kontrasepsi,
pelayanan Konseling KB, Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri, Pengembangan pusat informasi dan Koseling KRR, Peningkatan
Penanggulangan
Narkoba,
PMS
termasuk
HIV/AIDS,
Promosi
Kesehatan Ibu dan Anak melalui kelompok Kegiatan Masyarakat, pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga dan pengembangan modal operasional BKB-Posyandu PADU.
49
Dari rumusan diatas terdapat substansi sasaran yang perlu dijabarkan oleh jajaran BPML2NPPKB terutama pelaksanaan teknis di lapangan, yaitu : 1. Masyarakat Dharmasraya a. Semua lapisan sosial masyarakat yang berada dalam Kabupaten Dharmasraya. b. Orang
atau
sekelompok
masyarakat
yang
berdomisili
di
Kabupaten
Dharmasraya. 2. Sejahtera a. Memiliki Ekonomi yang Layak b. Masyarakat yang memiliki etika, beradab, beradat c. Masyarakat yang mandiri d. Masyarakat yang berbudaya e. Masyarakat yang relegius yang bertaqwa kepada ALLAH SWT Perwujudan dari Visi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Berkurangnya angka kemiskinan dari semua sektor 2. Berkurangnya jumlah angka kematian ibu hamil dalam melahirkan 3. Meningkat sistem pelayanan sosial bagi masyarakat penyandang masalah sosial 4. Bertambahnya masyarakat mandiri dan berprestasi baik secara kelompok maupun perorangan, dalam pembangunan di kenagarian 5. Meningkatnya peran serta kaum ibu (permpuan) dalam pembangunan 6. Terbesarnya keterisosialan Jorong dan Kenagarian di Kabupaten Dharmasraya 7. Bertambahnya jumlah masyarakat memiliki keterampialn dan kemampuan manajerial dalam perencanaan sistem pembangunan Partisipatif.
Untuk mewujudkan Visi BPML2NPPKB diatas maka disusun pula Misi BPML2NPPKB yang terdiri dari : 1. Memberikan
Pelayanan
yang
prima
dalam
urusan
wajib
Pemberdayaan
Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2. Melaksanakan
Koordinasi
dan
Sinkronisasi
dengan
berbagai
lembaga
BPML2NPPKB terkait baik secara vertikal ( Propinsi dan Pusat ), maupun horizontal antara lembaga BPML2NPPKB yang terdapat dalam Kabupaten Dharmasraya. Kedua misi ini tersebut dilaksanakan secara simultan dan sinergi dengan penekanan yang berbeda pada setiap bidang yang ada. Untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan lebih menitik beratnya pada Pengarusutamaan Gender, Bidang KB lebih
50
menekan pada efektifitas pelayanan KB pada keluarga miskin, sementara itu bidang Pemebrdayaan Masyarakat lebih menekankan pada Pemberdayaan Masyarakat pada kantong kemiskinan, agar masyarakat dapat mandiri sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan yang ada. Tujuan Agar Visi dan Misi dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana, maka perlu ada jalur kerja yang jelas dan terprogram yang akan dilaksanakan, untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya penetapan tujuan. 1. Meningkatnya kualitas anak dan perempuan 2. Memperkuat kelembagaan Pengarusutamaan Gender 3. Mengembangkan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 4. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 5. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 6. Memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 7. Melaksanakan program keluarga berencana secara evisien dan efektif 8. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan refroduksi 9. Melaksanakan pelayanan kontrasepsi 10. Melaksanakan program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 11. Melakukan kegiatan promosi tentang kesehatan ibu, bayi dan anak melalui lembaga atau kelompok masyarakat 12. Membentuk dan mengembangkan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 13. Memberi penyuluhan untuk penanggulangan bahaya narkoba, PMS, HIV, dan AIDS 14. Meningkatkan lembaga-lembaga ekonomi perdesaan 15. Meningkatkan partisifasi masyarakat dalam pembangunan 16. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah nagari 17. Meningkatkan peran perempuan di nagari dan jorong 18. Pengelolaan keuangan nagari dan evaluasi pelaksanaan APB-Nagari 19. Pembinaan penguatan pemerintahan nagari serta integrasi dan singkronisasi kegiatan pembangunan BPML2NPPKB 20. Fasilitasi dalam penyusunan peraturan nagari
51
Sasaran Penetapan sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintahan, sehingga tergambar tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh oleh BPML2NPPKB Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas anak dan Perempuan 2. Terbentuknya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender 3. Tersedianya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 4. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 5. Meningkatkan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 6. Terjadinya peningkatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 7. Terlaksananya progarm keluarga berencana secara efesien dan efektif 8. Meningkatkan pengetahuan remaja, tentang kesehatan refroduksi 9. Terlaksananya pelayanan kontrasepsi secara merata 10. Terlaksanya program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 11. Terbentuknya kelompok/lembaga masyarakt untuk mempromosikan tentang kesehatan ibu, bayi dan anak 12. Terbentuknya penyuluhan penanggulangan bahaya narkoba, PMS, HIV, dan AIDS 13. Meningkatnya pemberdayan masyarakat nagari 14. Meningkatnya Lembaga-Lembaga Ekonomi Nagari 15. Meningkatnya Partisifasi Masyarkat Dalam Pembangunan 16. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari 17. Peningkatnya peren perempuan di Nagari dan Jorong 18. Terkelolanya Keuangan Negara dan Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan APB-Nagari 19. Pembinaan Penguatan Pemerintahan Nagari serta Integrasi dan Singkronisasi Kegiatan Pembangunan BPML2NPPKB 20. Fasilitasi dalam Penyusunan Peraturan Nagari
3.2 Program dan Kegiatan a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :
52
1. Mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) Tahun 2015-2019 dengan Visi pembangunan nasional untuk tahun 20152019 “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. 2. Mewujudkan Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari , Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang masih relevan pada 2016 adalah “ MEWUJUDKAN MASYARAKAT DHARMASRAYA YANG SEJAHTERA “ 3. Mewujudkan tugas sesuai wewenang yang terdapat dalam Perda SOTK Nomor 09 Tahun 2010 tentang Struktur organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari , Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya. b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Jumlah program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga-Lembaga Nagari , Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang diusulkan pada tahun 2016 sebanyak 19 Program dan 74 kegiatan dengan lokasi tersebar di 52 Nagari, 11 Kecamatan dan di Kabupaten Dharmasraya dengan kebutuhan dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Dharmasraya Rp. 17. 734.000.000.- (Tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah ) c. Rumusan program dan kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun 2016 hanya sebanyak 14 Program dan 40 Kegiatan dan tidak termasuk lokasi,target dan biayanya. Untuk menindaklanjuti isu strategis dan tugas pokok dan fungsi yang melekat di jabatan struktural yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada Tahun 2016 kita mengusulkan sebanyak 19 Program dan 74 kegiatan dan untuk lebih jelasnya
dapat
dilihat
dalam
Tabel
VI
berikut
:
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 disusun sebagai pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016. Akuntabilitas kinerja instansi akan dapat dinilai dari pencapaian kegiatan/ program ini yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban pada tingkat instansi maupun secara keseluruhan menjadi tanggungjawab kinerja Bupati sebagai Kepala Daerah. Penekanan program/kegiatan yang diusulkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2016 untuk sumber dana dari APBN pengadaan Kantor Wali Nagari hasil pemekaran sebanyak 30 buah dengan alokasi Rp. 300.000.000.-/Nagari . Kemudian usulan untuk APBD Provinsi pengadaan 1 (satu) unit rumah aman bagi korban kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan pagu dana Rp. 500.000.000.- Selanjutnya program dan kegiatan dari APBD Kabupetan Dharmasraya menyesuaikan dengan Plafon Anggaran 2016. Dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2016 kami berusaha meningkatkan kinerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Demikian Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Lembaga Lembaga Nagari Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.
Pulau Punjung,
Mei 2015
Plt. Kepala BPML2NPPKB,
H. JONSON PUTRA, S.IP NIP. 19650306 198602 1 001
63
TABEL VI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRYA BPML2NPPKB Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1 1
22 22 02 15
1
22 02 15 04
1
Pelaksanaan Jambore Daerah Terpadu Tingkat Kabupaten, Propinsi Jumlah Jambore Daerah 22 02 15 05 dan Nasional (Kader PKK, Kader Terpadu Pemberdayaan Masyarakat, dan Kader PNPM-MPd)
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
4
5
Fasilitasi Kegiatan Kerja Kuliah Nyata Jumlah pelaksanaan Kab. (KKN) kegiatan KKN Mahasiswa Dharmasraya
3 kali
68,250,000
Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional
3 Kali
125,000,000 APBD Kab.
3 Kali
131,250,000
5 kali
150,000,000 APBD Kab.
5 Kali
157,500,000
Kecamatan
11 Kecamatan
95,000,000 APBD Kab.
11 Kecamatan
99,750,000
Kecamatan
11 TTG
75,000,000 APBD Kab.
11 TTG
78,750,000
22 02 15
08
Pembinaan Pameran Gelar TTG dan Lomba Inovator Teknologi
1
22 02 15
09
Fasilitasi Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu.
Jumlah Kecamatan yang di monitoring distribusi Tertutup LPG Tertentu
1
22 02 15
10
Identifikasi jenis dan lokasi komoditas unggulan TTG
1
22 02 15
1
22 02 15
Jumlah Profil Nagari yang disusun
8
65,000,000 APBD Kab.
1
Pembinaan Nagari Berprestasi dan 11 Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Bimtek Pendataan dan Penyusunan 07 Profil Nagari
7
3 kali
Kab. Pelaksanaan pembinaan, Dharmasraya pameran gelar TTG dan dan Provinsi lomba inovator teknologi Sumatera Barat
Jumlah Identifikasi dan lokasi komoditas unggulan TTG Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan
6
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
Nagari
52 Nagari
120,000,000
APBD Kab
52 Nagari 126,000,000
Nagari
16 Nagari
62
160,000,000
APBD Kab
16 Nagari
168,000,000
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Fasilitasi dan Pembinaan kelompok Jumlah kelompok yang Kerja Kredit Mikro Nagari (Pokja dibina Nagari) Identifikasi dan Pembinaan Jumlah Kelompok Usaha Kelompok Usaha Ekonomi Ekonomi Masyarakat Masyarakat Jumlah Kecamatan Dana Pendamping Administrasi penerima dana PNPMKegiatan (PAK) PNPM-MPd MPd Jumlah UPK Pengelola Pembinaan Simpan Pinjam Dana Simpan Pinjam Perempuan Perempuan
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif 6
7
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
4
5
Kab. Dharmasraya
17 Pokja Nagari
90,000,000 APBD Kab.
17 Pokja Nagari
94,500,000
Kab. Dharmasraya
10 Kelompok
50,000,000 APBD Kab.
10 Kelompok
52,500,000
Kecamatan
11 Kecamatan
500,000,000 APBD Kab.
11 Kecamatan
525,000,000
Kecamatan
11 UPK
500,000,000 APBD Kab.
11 UPK
525,000,000
Jumlah Posyantek
Kecamatan
11 Posyantek
150,000,000 APBD Kab.
11 Posyantek
157,500,000
Jumlah BUMNag yang akan dibentuk
Nagari
52 BUMNag
150,000,000 APBD Kab.
52 BUMNag
157,500,000
75,000,000 APBD Kab.
52 Nagari
1
22 02 16
1
22 02 16
05
1
22 02 16
08
1
22 02 16
09
1
22 02 16
10
1
22 02 16
11
1
22 02 16
Sosialisasi dan Fasilitasi 12 Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
1
22 02 16
13
Pembentukan Lembaga Cadangan Pangan Pemerintah Desa
Jumlah lembaga yang akan dibentuk
Nagari
52 Nagari
1
22 02 16
14
Pendataan dan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Jumlah LKM yang akan dikembangkan
Nagari
52 Lembaga Keuangan Mikro
125,000,000 APBD Kab.
52 Lembaga Keuangan Mikro
131,250,000
1
22 02 16
52 Pasar Nagari
180,000,000 APBD Kab.
52 Pasar Nagari
189,000,000
1
22 02 17
1
22 02 17 01
Pembetukan dan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
Jumlah KPM yang dibentuk dan dilatih
Kab. Dharmasraya
52 kader
85,000,000 APBD Kab.
52 kader
89,250,000
1
22 02 17 05
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMD
Pelaksanaan kegiatan TMMD
Kab. Dharmasraya
1 kali
85,000,000 APBD Kab.
1 kali
89,250,000
Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
Identifikasi dan Pendataan Pasar 15 Nagari serta Pemberdayaan Jumlah Pasar Nagari Nagari Kapasitas pengelola pasar nagari Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
62
78,750,000
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1
2 Koordinasi Pemberdayaan Lembaga 1 22 02 17 06 BP-SPAMS Koordinasi dan pembinaan serta 1 22 02 17 07 penilaian kerapatan adat nagari(KAN) terbaik 1
22 02 17
1
22 02 18
1
22 02 18
1
22 02 18
1
22 02 18
1
22 02 18
1 1 1
08 Pengadaan Kantor Wali Nagari
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Jumlah BP-SPAMS yang diberdayakan Jumlah KAN yang dibina dan dinilai Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
4 Nagari
5 46 BP-SPAMS
Dhamasraya
17 KAN
6
7
125,000,000 APBD Kab. 130,000,000
APBD Kab
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 46 BP-SPAMS
131,250,000
17 KAN 136,500,000
Nagari
30 Unit
9,000,000,000
APBN
30 Unit
9,450,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pelaksanaan Musyawarah Rencana 03 Pembangunan Nagari/Desa
131,250,000 Jumlah Musyawarah
Nagari
52 Nagari
125,000,000 APBD Kab.
52 Nagari
4 kali
125,000,000 APBD Kab.
4 kali
52 Nagari
50,000,000 APBD Kab.
52 Nagari
52,500,000
Nagari
52 Bamus
90,000,000 APBD Kab.
52 Bamus
94,500,000
Nagari
52 LPM
40,000,000 APBD Kab.
52 LPM
42,000,000
237 Posyandu
55,000,000 APBD Kab.
237 Posyandu
Pelatihan Pemerintahan Nagari Jumlah Pelatihan aparatur Kab. 04 dalam Bidang Pengelolaan Keuangan pemerintah nagari Dharmasraya Nagari Jumlah Monitoring yang Nagari Monitoring, evaluasi Dan pelaporan dilakukan 05 pelaksanaan Administrasi Lembaga Lembaga Nagari
Jumlah BAMUS yang dilatih penyusunan Peraturan Nagari Jumlah LPM Nagari yang 22 02 18 07 Koordinasi Pembinaan LPM dibina Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 22 02 19 Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Jumlah Posyandu dan 22 02 19 01 (Posyandu) dan Kelompok Dasa Wisma yang dibina Dasawisma 06
Pelatihan bamus nagari dalam tata cara penyusunan peraturan nagari
1
Penyelenggaraan Perayaan 22 02 19 02 Kesatuan Gerak PKK
1
22 02 19 03
Nagari
131,250,000
47,250,000
Jumlah Penyelenggaraan Kab. HKG PKK Dharmasraya
Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba Jumlah pembinaan dan KKG-KB-Kes Lomba KKG PKK KB Kes
Kecamatan
57,750,000
1 kali
11 Kecamatan
62
45,000,000 APBD Kab.
175,000,000 APBD Kab.
1 kali 11 Kecamatan
183,750,000
Kode
1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Fasilitasi Dana Administrasi dan 22 02 19 04 Operasional TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan
1
22 02 20
1 1 1
1
1
1
1
RENCANA TAHUN 2016
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Jumlah TP-PKK yang difasilitasi
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
4
5
Kab. Dharmasraya
1 TP-PKK Kabupaten dan 11 TPPKK Kecamatan
Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat di Perdesaan Pemberian Makanan Tambahan Jumlah anak sekolah yang 22 02 20 01 Anak Sekolah (PMT-AS) bagi murid diberikan asupan sekolah 11 sekolah Sekolah Dasar sederajat makanan tambahan Program Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya 22 02 21 Jumlah pemangku Adat Nagari 17 KAN Pelestarian dan pengembangan ABS22 02 21 01 yang diberikan SBK bagi pemangku adat penyuluhan Jumlah Lembaga Nagari Nagari 52 Nagari Pengukuhan pengurus Lembaga 22 02 21 02 yang Dikukuhkan Lembaga Nagari Jumlah Kelompok Pemetaan Sosial Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum Adat Adat yang dipetakan
22 02 21
03
22 02 21
Pemberdayaan Adat dan 04 Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat
Jumlah Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat
22 02 21
Peningkatan Kemampuan dan 05 kemandirian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau
Jumlah pemangku Adat yang ditingkatkan Kemampuan dan kemandiriannya
Nagari
52 Nagari
6
7
700,000,000 APBD Kab.
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 735,000,000 1 TP-PKK Kabupaten dan 11 TPPKK Kecamatan 472,500,000
450,000,000 APBD Kab.
11 sekolah
80,000,000
APBD Kab
17 KAN
84,000,000
80,000,000
APBD Kab
52 Nagari
84,000,000
90,000,000
APBD Kab
52 Nagari
94,500,000
78,750,000 Nagari
52 Nagari
75,000,000
APBD Kab
52 Nagari 105,000,000
Kabupaten 17 KAN dan 1 Dharmasraya LKAAM
62
100,000,000
APBD Kab
17 KAN dan 1 LKAAM
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1 1 1
12 12 02 15 12 02 15
1
12 02 15
02 Pelayanan KIE
1
12 02 15
04 Promosi Pelayanan KB
1
12 02 15
05 Pembinaan Keluarga Berencana
1
12 02 15
06
1
12 02 16
1
12 02 16
12 02 16
1
12 02 17
1
12 02 17
1
12 02 17
1
12 02 17
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 2 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana Jumlah Alat Kontrasepsi Penyediaan Pelayanan KB dan Alat yang disediakan utk 01 keluarga miskin Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
1
1
RENCANA TAHUN 2016
Jumlah Pelayanan KIE Jumlah Promosi yang dilakukan Jumlah Keluarga dan institusi yang dibina untuk KB Jumlah Sarana KB Keliling
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
Memperkuat dukungan dan 02 partisipasi masyarakat
Jumlah lembaga yang mendukung dan berpartisipasi dalam program KB
7
8
4
5
Dharmasraya
5 Jenis
80,000,000
APBD Kab
5 Jenis
84,000,000
Nagari Dharmasraya
52 Nagari 11 Kec
25,000,000 45,000,000
APBD Kab APBD Kab
52 Nagari 11 Kec
26,250,000 47,250,000
Dharmasraya
825 Kader /Pengelola KB
375,000,000
APBD Kab
52 Nagari
393,750,000
2 Set
150,000,000
APBD Kab
2 Set
157,500,000
20 Klp
150,000,000
APBD Kab
20 Klp
157,500,000
Kecamatan
5 Lembaga
15,000,000
APBD Kab
5 Lembaga
15,750,000
Nagari
3,800 org
20,000,000
APBD Kab
3,800 org
21,000,000
Nagari
3,800 org
30,000,000
APBD Kab
3,800 org
31,500,000
Dharmasraya
30 Org
90,000,000
APBD Kab
30 Org
94,500,000
Dharmasraya Pengadaan Sarana mobilitas tim KB Keliling Program Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah kelompok Remaja SLTP/ SLTA Advokasi dan KIE tentang Kesehatan 01 yang diberi penyuluhan Reproduksi Remaja (KRR)
6
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
Program Pelayanan Kontrasepsi Jumlah pelayanan konseling ke calon akseptor KB Pelayanan pemasangan kontrasepsi Jumlah akseptor yang 02 KB dilayani Jumlah pelayanan KB 04 Pelayanan KB medis operasi terhadap Aseptor MOW dan MOP 01 Pelayanan Konseling KB
62
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1 1
12 02 19
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
3 4 5 2 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Jumlah Kelompok yang Dharmasraya 11 Klp Penyuluhan Kesehatan ibu,bayi dan mendapat pengetahuan tentang pengasuhan bayi 01 anak melalui kelompok kegiatan dan anak masyarakat
6
APBD Kab
11 Klp
57,750,000
5 Klp
15,000,000
APBD Kab
5 Klp
15,750,000
90 Org
72,000,000
APBD Kab
90 Org
75,600,000
3 paket
115,000,000
APBD Kab
3 paket
120,750,000
10 Sekolah
28,000,000
APBD Kab
10 Sekolah
29,400,000
APBD Kab
11 dokumen
23,100,000
32,550,000
12 02 19
1
12 02 20
1
12 02 20
01
1
12 02 20
03
1
12 02 20
04
1
12 02 21
1
12 02 21
01
1
12 02 22
Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Jumlah dokumen tentang Kecamatan 11 dokumen 22,000,000 Pengumpulan bahan informasi pengasuhan 01 tentang pengasuh dan pembinaan tumbuh kembang anak
1
12 02 22
1
12 02 23
1
12 02 23
1 1
11 11 02 15
1
11 02 15
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Jumlah kader yang dilatih Kecamatan Pelatihan tenaga pendamping 01 kelompok bina keluarga di kecamatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Jumlah sosialisasi yang Dharmasraya Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, 03 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8
55,000,000
1
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling (KRR) Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Jumlah kelompok pik Sekolah dan Konseling KRR Remaja di Sekolah Jumlah pendidik dan Sekolah Pelatihan pengurus PIK R/ Pendidik konselor sebaya yang Konselor sebaya dilatih Jumlah sarana pelayanan Dharmasraya Pengadaan Sarana Pelayanan KB KB (Sharing DAK ) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Jumlah penyuluhan Sekolah Penyuluhan penanggulangan kepada remaja narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS
7
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10
23 Orang
31,000,000
APBD Kab
23 Orang
6 kali
150,000,000
APBD Kab
5 kali
62
157,500,000
Kode
1 1
11 02 15
1
11 02 15
1
11 02 15
1
11 02 16
1
1
1
11 02 16
11 02 16
11 02 16
1
11 02 16
1
22 02 17
1
22 02 17
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 4 Kali 210,000,000
3 4 Jumlah yang di Dharmasraya Monitoring, evaluasi Dan pelaporan monitoring dan dievaluasi 04 program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5 4 Kali
6 200,000,000
7 APBD Kab
Sosialisasi dan Fasilitasi Jumlah POKJA PUG Dharmasraya 05 pembentukan pokja PUG dan Pembentukan Kota Layak Anak Jumlah Semiloka Dharmasraya Semiloka Pencegahan kekerasan 06 terhadap anak bagi komunitas pendidikan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Jumlah korban kekerasan Dharmasraya Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan terhadap perempuan dan 02 Perempuan dan Perlindungan anak anak yang difasilitasi P2TP2A Jumlah jaringan Dharmasraya Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan 06 kelembagaan pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dan anak Jumlah pengelola dan Kecamatan Pembentukan Jaringan dan jumlah sosialisasi yang peningkatan SDM Pengelola P2TP2A dilakukan 10 dan pendampingan korban KDRT dan sosialisasi Sistem pencatatan pelaporan Kasus KDRT
3 klp
150,000,000
APBD Kab
73 klp
50 sekolah
50,000,000
APBD Kab
50 sekolah
52,500,000
35 korban
75,000,000
APBD Kab
35 korban
78,750,000
15 instansi
100,000,000
APBD Kab
15 instansi
105,000,000
46 Orang
75,000,000
APBD Kab
46 Orang
78,750,000
1 Unit
500,000,000
APBD Prov
1 Unit
525,000,000
5 Kali
75,000,000
APBD Kab
15 Kali
78,750,000
2
Pembangunan Kantor/Rumah Pusat Jumlah bangunan rumah Dharmasraya P2TP2A pelayanan terpatu Pemberdayaan 11 Perempuan dan Perlindungan anak P2TP2A Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Jumlah perlindungan Dharmasraya Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan 01 perempuan dan tindakan Perempuan dan Tindakan KDRT KDRT
62
157,500,000
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Kode
1
2
22 02 17
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM 02 pelayanan dan pendampingan korban KDRT
1
22 02 17
Penyusunan sistem perlindungan 03 bagi perempuan
1
22 02 17
1
sosialisasi dan advokasi kebijakan 04 penghapusan buta aksara perempuan (PBAP) Sosialisasi dan advokasi kebijakan 05 perlindungan tenaga kerja perempuan
1
22 02 17
1
22 02 17
06
1
22 02 17
07 Penyusunan profil Gender
22 02 17
fasilitasi upaya perlindungan 08 perempuan terhadap tindak kekerasan
1
1
22 02 17
1
22 02 18
1
22 02 18
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Jumlah pengelola P2TP2A untuk mengelolaan kasus KDRT yang dilatih
Lokasi 4 Kecamatan
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 25 orang 15,750,000
5 25 orang
6 15,000,000
7 APBD Kab
Jumlah nota Dharmasraya kesepahaman tentang perlindungan perempuan
2 Nota
16,000,000
APBD Kab
2 Nota
16,800,000
Jumlah Sosialisasi dan Advokasi yang dilakukan
Dharmasraya
2 Kali
10,000,000
APBD Kab
2 Kali
10,500,000
Jumlah Sosialisasi dan Advokasi yang dilakukan
Dharmasraya
2 Kali
10,000,000
APBD Kab
2 Kali
10,500,000
Jumlah Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Jumlah buku profil tentang Kesetaraan Gender Jumlah perlindungan korban KDRT di Kabupaten Dhamrasraya
Dharmasraya
2 Kali
15,000,000
APBD Kab
2 Kali
15,750,000
Dharmasraya
50 buku
60,000,000
APBD Kab
50 buku
63,000,000
Dharmasraya
30 kasus
85,000,000
APBD Kab
30 kasus
89,250,000
40,000,000
APBD Kab
6 perusahaan
42,000,000
400,000,000
APBD Kab
6 Organisasi
420,000,000
Jumlah perusahaan yang Dharmasraya 6 perusahaan Pelaksanaan kebijakan perlindungan mengatur hak dan 09 kewajiban tenaga kerja perempuan di daerah wanita Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Jumlah Organisasi Dharmasraya 6 Organisasi 01 Pembinaan Organisasi Perempuan Perempuan yang di bina
62
Kode
1 1
22 02 18
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
RENCANA TAHUN 2016 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
3 4 2 Penyuluhan bagi ibu rumah tangga Jumlah Ibu rumah tangga Dharmasraya yang diberikan dalam membangun keluarga 03 sejahtera(Pembinaan P2WKSS dan 1 penyuluhan Nagari Prima)
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif 5 110 Orang
62
6 50,000,000
7 APBD Kab
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 110 orang 52,500,000
Kode
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
1
22 02 18
RENCANA TAHUN 2016
Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan
Bimbingan manajemen usaha 04 perempuan dalam pengelolaan usaha
Jumlah Bimbingan manajemen usaha perempuan dalam pengelolaan usaha yang dilaksanakan
Lokasi 4 Dharmasraya
Target Kebutuhan Dana / Sumber Dana Capaian Kerja Pagu Indikatif 5 11 Klp Perempuan
6 25,000,000
17,734,000,000
Jumlah
62
7 APBD Kab
Catatan Penting
8
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Dana / Capaian Pagu Indikatif Kinerja 9 10 11 Klp 26,250,000 Perempuan
18,620,700,000
