Pemberdayaan LPMK di Tegalrejo (Laurenzia M. A dan F. Winarni, M.Si)
1
PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI TEGALREJO OLEH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Oleh: Laurenzia M. A, FIS UNY,
[email protected]
ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan lembaga masyarakat desa di kelurahan Tegalrejo yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY. Desain Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dari penelitian ini adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, Sekretariat di BPPM DIY, Sub bidang penguatan Kelembagaan BPPM DIY, Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo dan Pegawai LPMK Tegalrejo Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan dibantu pedoman wawancara. Teknis analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi Sumber. Hasil penelitian ini menunjukan pemberdayaan lembaga masyarakat pedesaan yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo Yogyakarta dalam maningkatkan pemberdayaan LPMK dilakukan melalui program pelatihan, pemberian motivasi, dan study banding. Program yang dilaksanakan BPPM telah membantu LPMK tegalrejo dalam meningkatkan kapasitas lembaga sebagai lembaga berprestasi dengan dukungan dana dari Pemerintah dan adanya kompetisi LPMK/LPMD berprestasi yang dapat memicu motivasi untuk melakukan inovasi. Dengan adanya kompetisi tersebut, LPMK Tegalrejo melakukan beberapa kegiatan masyarakat dan kegiatan produksi yang pada akhirnya memicu masyarakat mulai dari Anak-anak hingga orang tua ikut aktif dalam program pemberdayaan. Dalam program tersebut juga ditemui hambatan-hambatan baik waktu maupun tempat untuk pelaksanaan program pemberdayaan antara lain hambatan waktu pelaksanaan program dan sarana pelatihan. Kata kunci: pemberdayaan, lembaga masyarakat, BPPM
ABSTRACT The purpose of this study was to determine the empowerment of village institutions in villages Tegalrejo conducted by the Society and Women Empowerment Institution, DIY. The study design used is descriptive qualitative. The informants of this study are the Head of Women Empowerment and DIY Community Secretariat in BPPM DIY, DIY BPPM subfields Institutional strengthening, Head of Urban Village Community Empowerment Organization and Employees LPMK Tegalrejo Tegalrejo Yogyakarta. Data were collected by interview, observation and documentation. The instrument of this study is the researcher herself with the help of interview
Pemberdayaan LPMK di Tegalrejo (Laurenzia M. A dan F. Winarni, M.Si)
2
guidelines. Technical analysis of the data conducted by data collection, data reduction, data presentation and conclusion. Mechanical examination of the data validity was done by using the Source Triangulation. The resuls of this research indicates that the empowerment of rural public institutions conducted by DIY Society and Women Empowerment in Sub Tegalrejo Yogyakarta in improving empowerment of LPMK Tegalrejo done by training, motivation, and comparative studies. BPPM programs implementation have helped LPMK Tegalrejo in increasing the capacity of institutions as an outstanding institution with financial support from the Government and the competition LPMK / LPMD achievement that can trigger motivation for innovation. Given the competition, LPMK Tegalrejo did some community activities and production activities, which in turn encourages the public ranging from children to parents into actively participate in development programs. The program also encountered obstacles in both time and place for the implementation of development programs include time constraints of program implementation and training toosl.
Keywords: empowerment, community agencies, BPPM
Birokrasi
PENDAHULUAN
Pemerintah
mempunyai
dana,
Negara dituntut untuk menjadikan
aparat yang banyak, kewenangan, kebijakan
kondisi kehidupan ekonominya menjadi
untuk pemberian layanan publik, dan lain-
semakin efektif, efisien, dan kompetitif
lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung
dalam pembangunan yang bertujuan untuk
lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan
memperbaiki
meningkatkan
bila berbagai unsur tersebut membangun
kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan
kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada
inovasi di dalam masyarakat tersebut. Untuk
prinsip saling percaya dan menghormati.
dan
kondisi
tersebut
dilakukan pemberdayaan agar masyarakat
Pemerintah membuat kebijakan
tentang
menjadi berdaya, yang dimaksud berdaya
pemberdayaan
disini ialah upaya-upaya atau unsur-unsur
tertuang didalam GBHN tahun 1999, serta
yang
UU
memperbaiki
kondisi
memungkinkan
tersebut
Terkait
perlu
masyarakat
untuk
dengan
masyarakat
Nomor
22
tahun
secara
1999
tegas
tentang
mengembangkan diri. Birokrasi pemerintah
Pemerintahan Daerah. Didalam GBHN tahun
merupakan elemen yang strategis untuk
1999, khususnya didalam “Arah kebijakan
melakukan
pembangunan
pemberdayaan
mempunyai kekuatan
banyak
dibandingkan
karena
keunggulan dengan
dan
elemen-
elemen lainnya. Hal ini disebabkan karena
dinyatakan
daerah”,
antara
“Mengembangkan
lain
otonomi
daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab
dalam
rangka
pemberdayaan
Pemberdayaan LPMK di Tegalrejo (Laurenzia M. A dan F. Winarni, M.Si)
masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga
prakarsa
politik,
lembaga
Pemerintah untuk melaksanakan program
keagamaan, lembaga adat dan lembaga
pemberdayaan masyarakat yang pada saat ini
keswadayaan
seluruh
menjadi salah satu strategi Pemerintah dalam
potensi masyarakat dalam wadah NKRI”,
pembangunan nasional. Dasar pembentukan
sedangkan didalam UU. Nomor 22 tahun
Lembaga pemberdayaan masyarakat merujuk
1999 tentang Pemerintah Daerah antar lain
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5
ditegaskan
yang
Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
ini
Lembaga Kemasyarakatan, dimana Lembaga
adalah mendorong untuk memberdayakan
pemberdayaan Masyarakat adalah partner
masyarakat,
kembangkan
Pemerintah. Pada pasal 2 memaparkan
prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan
bahwa di desa dan kelurahan dapat dibentuk
peran serta masyarakat”. Didalam UU nomor
Lembaga kemasyarakatan dan pada pasal 8
25 tahun 200 tentang Program Pembangunan
memaparkan tugas Lembaga Pemberdayaan
Nasional (ProPeNas) tahun 2000-2004 dan
masyarakat Desa/kelurahan yaitu menyusun
program pembangunan daerah dinyatakan
rencana
bahwa pemberdayaan masyarakat adalah
menggerakan
meningkatkan
masyarakat,
melaksanakan
dan
melalui penguatan lembaga dan organisasi
mengendalikan
pembangunan.
Tujuan
masyarakat
setempat,
diadakannya
kemiskinan
dan
lembaga
mendasarkan
hokum,
masyarakat,
bahwa
serta
“
dalam
Hal-hal
undang-undang
menumbuh
keberdayaan
masyarakat
penanggulangan
sebagai
pembanguanan swadaya
atau
mitra
partisipatif,
gotong
dibentuk
royong
Lembaga
social
pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan
keswadayaan
antara lain untuk membantu pemerintah
masyarakat luas guna membantu masyarakat
dalam melaksanakan program pemberdayaan
untuk meningkatkan kehidupan ekonomi,
masyarakat serta meningkatkan kesadaran
social dan politik.
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan
masayarakat,
perlindungan
masyarakat
3
peningkatan
Dalam rangka memenuhi tanggung jawab
kebijakan
tersebut
serta
dalam
bernegara didalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
meningkatkan kinerja untuk mewujudkan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah yang baik (Good Governance),
di desa maupun kelurahan masih belum
Pemerintah melaksanakan kebijakan melalui
berjalan
pembentukan
menyebabkan
Masyarakat menampung
Lembaga sebagai aspirasi
Pemberdayaan wadah
dan
dengan
optimal
lambatnya
sehingga
perkembangan
untuk
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
mewujudkan
atau kelurahan. Hal ini terjadi karena
kebutuhan masyarakat yang dibentuk atas
kurangnya
kapasitas
sumber
daya
dan
4
Pemberdayaan LPMK di Tegalrejo (Laurenzia M. A dan F. Winarni, M.Si)
kemampuan organisasional lembaga. Dalam
daerah
melakukan pemberdayaan, lembaga harus
perempuan dan pemberdayaan masyarakat
memiliki
dalam upaya meningkatkan kemandirian
pengetahuan
mengenai
dalam
urusan
pemberdayaan
pemberdayaan dan lebih berinovasi sehingga
perempuan
dan
dapat membuat program pemberdayaanyang
merupakan
Lembaga
tepat sasaran. Pemberdayaan tidak semata-
dibentuk
mata hanya membuat program kegiatan,
Proinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
tetapi dengan melihat potensi yang ada
7 Tahun 2008 mengenai Lembaga Teknis
dimasyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta.
kemudian
mengembangkan
masyarakat.
berdasarkan
BPPM
Teknis
Daerah
Peraturan
Daerah
potensi dan menjadikan potensi tersebut menjadi hal
yang bermanfaat. Disuatu
INSTRUMEN PENELITIAN
wilayah pasti memiliki potensi yang dapat
Dalam penelitian ini, instrumen atau alat
digunakan sebagai objek pemberdayaan, baik
pengumpulan data utama adalah peneliti
potensi dari sumber daya alam desanya
sendiri dengan alat bantu yaitu pedoman
maupun
wawancara,
ketrampilan
yang
dimiliki
pedoman
masyarakatnya. Oleh sebab itu, program
dokumentasi.
pemberdayaan harus sesuai dengan potensi
SUMBER DATA
yang dan tepat sasaran dan ditujukan untuk
1. Data primer
kepentingan masyarakat.
observasi,
dan
Data primer merupakan data yang
Mengetahui permasalahan tersebut,
diperoleh langsung dari lapangan atau
dibutuhkan pendampingan pemerintah dalam
tempat penelitian. Peneliti memperoleh
meningkatkan
data primer berdasarkan observasi dan
pemberdayaan
lembaga
masyarakat pedesaan baik di kelurahan maupun di desa agar dapat menjalankan
wawancara kepada informan penelitian. 2. Data sekunder
tugas dan fungsinya dengan baik. Pemerintah
Data sekunder yang telah diperoleh
Daerah
telah
dalam penelitian ini adalah dokumen-
membentuk Badan atau lembaga untuk
dokumen resmi seperti profil BPPM
mengurusi pemberdayaan masyarakat desa
DIY dan LPMK Tegalrejo, Indikator
atau
Penilaian LPMD/LPMK berprestasi.
Istimewa
kelurahan.
Perempuan
dan
Yogyakarta
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
(BPPM)
merupakan salah satu badan pemerintah yang
TEKNIK PENGUMPULAN DATA
merupakan unsur pendukung kepala daerah
1. Wawancara
yang
mempunyai
penyusunan
dan
tugas
melaksanakan
pelaksanaan
kebijakan
Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam
Pemberdayaan LPMK di Tegalrejo (Laurenzia M. A dan F. Winarni, M.Si)
5
(indepth interview) yang menggunakan
Teknik pemeriksaan keabsahan data
pedoman wawancara dan pertanyaannya
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
berkembang sesuai dengan situasi dan
teknik
informasi
sehingga
trianggulasi sumber dilakukan dengan cara
antara
membandingkan data yang diperoleh dari
terjadi
yang
dibutuhkan
wawancara
interaktif
peneliti dan para informan.
trianggulasi
sumber.
Teknik
hasil wawancara antara informan penelitian
2. Observasi
satu dengan informan penelitian yang lain.
Observasi /pengamatan yaitu
dengan
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan
melakukan
dilokasi
pengecekan hasil wawancara antar informan
penelitian. Teknik ini dipergunakan
dari informasi yang diberikan oleh Kepala
untuk
tentang
BPPM DIY, Kepala Subbag penguatan
pemberdayaan lembaga pemberdayaan
kelembagaan BPPM DIY, Kepala LPMK
masyarakat kelurahan oleh BPPM.
Tgelarejo dan Pegawai LPMK Tegalrejo.
pengamatan
memperoleh
data
3. Dokumentasi
Teknik Analisis Data
Dokumentasi,
melakukan
Analisis data dilakukan di seluruh
pencatatan berbagai dokumen yang ada.
data yang diperoleh dari hasil penelitian
Teknik ini dilakukan untuk memperoleh
melalui
data mengenai kegiatan yang diberikan
dokumentasi.
oleh
menggunakan model interaktif dari Miles
BPPM
yakni
DIY
kepada
lembaga
wawancara,
observasi,
Analisis
data
dan
penelitian
pemberdayan masyarakat kelurahan, UU
yang
nomor 25 tahun 2000 tentang Program
pengumpulan data, reduksi data, penyajian
Pembangunan
data dan penarikan kesimpulan.
tahun
Nasional
2000-2004
(ProPeNas)
dan
terdiri
dari
empat
alur
yaitu
program
pembangunan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
DAN
Lembaga
Badan Pemberdayaan Perempuan
Lembaga
dan Masyarakat terletak di Jl. Tentara
adalah
Rakyat Mataram dibentuk berdasarkan
Peraturan
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7
Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi
tahun
dan
Pedoman
Penataan
Kemasyarakatan, pemberdayaan partner
dimana Masyarakat
Pemerintah,
2008,
dan
Indikator
LPMD/LPMK berprestasi. Teknik Keabsahan Data
penilaian
Tata
kerja
Pembangunan
Badan Daerah,
Perencanaan Inspektorat,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimwa
Pemberdayaan LPMK di Tegalrejo (Laurenzia M. A dan F. Winarni, M.Si)
Yogyakarta. merupakan
Sebelumnya, bentukan
PPM
dari
Kantor
6
demikian ada beberapa temuan dalam penelitian
ini
mengenai
pelaksanaan
Pemberdayaan Perempuan (KPP) Provinsi
program yang dilakukan BPPM DIY,
Daerah
yang
yaitu Pelatihan hanya diikuti Kepala
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
LPMD/LPMK dan selanjutnya Ketua
Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2004.
LPMD/LPMK
Istimewa
Yogyakarta
BPPM DIY yang memiliki visi “Mendukung
Terciptanya
Kesetaraan
anggota
dan
pengetahuan
menjelaskan
kepada
menerapkan
semua
yang
diberikan
kepada
Gender, Perlindungan Hak Perempuan
lembaga, Pelatihan yang diberikan hanya
dan Anak Menuju Masyarakat yang
sebatas teori saja dan belum adanya
Partisipatif, Sejahtera dan Berbudaya”.
bentuk praktek.
Untuk menjalankan visi tersebut, BPPM DIY
memiliki
misi
antara
lain
Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera, Terwujudnya Berkualitas
Keluarga dan
Kecil
yang
Terwujudnya
Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dengan ketugasan dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Guernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Program yang dilakukan BPPM DIY
bersifat
memfasilitasi
dan
mengkoordinir setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu program bimbingan teknis
seperti
pelatihan,
pemberian
motivasi dan studi banding. Dengan 5 hari untuk pelatihan dan 2 hari untuk studi banding ke LPMD/LPMK yang dapat
Program
pemberdayaan
Lembaga
pemberdayaan masyarakat Kelurahan di Tegalrejo meliputi pelatihan, pemberian motivasi dan studi banding. Untuk pelatihan meliputi
pelatihan
keadministrasian,
pelatihan mengelola administrasi, pelatihan pengelolan anggaran, pelatihan menggali potensi
masyarkat,
dab
pelatihan
pemberdayaan masyarakat. Program tersebut dalam rangka penguatan kapasitas LPMK. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Randy R. Wrihatnolo (2007: 112) bahwa indikator mengukur satunya
yang dapat
digynakan
pemberdayaan yaitu
adalah
indikator
untuk salah
penguatan
kelembagaan melalui kegiatan pelatihan bagi pengelola
kelembagaan
dan
partisipasi
lembaga masyarakat yang diberdayakan. 1. Dalam
pelatihan
mengenai
dijadikan referensi. Dalam pelaksanaan
pengelolaan administrasi di LPMK,
pelatihan BPPM DIY mengundang pihak
BPPM DIY mengajarkan mengenai
luar
sebagai
narasumber.
Namun
Pemberdayaan LPMK di Tegalrejo (Laurenzia M. A dan F. Winarni, M.Si)
bagaimana
mengelola
arsip
dan
dokumen yang baik dan benar. 2. Dalam
pelatihan
organisasi
di
pengelolaan
LPMK,
BPPM
system kepengurusan, perencanaan, kegiatan, hubungan kerja yang ada di Hubungan
kerja
yang
dimaksud adalah bentuk kerja sama menggerakan swadaya gotong royong masyarakat
dalm
pelaksanaan
pembangunan serta hubungan dengan Lembaga
atau
organisasi
kemasyarakatan lainnya. 3. Dalam
pelatihan
pengelolaan
penganggaran
di
mengajarkan
mengenai
LPMK,
BPPM
mengatur
sumber dana dan penganggaran dana. Sumber
dana
LPMK
Tegalrejo
bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan dari anggaran pemerintah kelurahan, (Provinsi
bantuan dan
pemerintah
Kabupaten),
dan
bantuan lain yang sah dan tidak
menggali
masyarakat.
Dalam
diajarkan
megenai
mengetahui masyarakat
Pelatihan
merupakan
pendidikan
untuk
ketrampilan
diluar
bagian
dari
meningkatkan sistim
pendidikan
formal atau pendidikan yang berlaku, yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan lebih mengutamakan praktek dari pada teori. Hal ini sesuai dengan pendapat
Moekijat
menjelaskan
(1991)
bahwa
agar
yang pelatihan
berjalan optimal ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam latihan yaitu latihan harus membantu sumber daya manusia menambah kemampuannya, latihan harus menimbulkan perubahan dalam kebiasaan bekerja sumber daya manusia, dalam sikapnya
terhadap
informasi
dan
pekerjaan,
pengetahuan
dalam
yang ia
terapkan dalam pekerjaan sehari-hari, terakhir
latihan
harus
berhubungan
dengan pekerjaan tertentu. Dalam pemberdayaan, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan
mengikat. 4. Pelatihan
melakukan pemberdayaan yang tepat sasaran.
mengajarkan mengenai bagaimana
LPMK.
7
potensi
potensi
pelatihan
di
sehingga
ini
kemampuan Pelatihan
atau
kapasitas
merupakan
individu.
salah
satu
bagaimana
pemberdayaan dalam mengembangkan
lingkup
sumber daya manusia terutama untuk
dapat
mengembangkan kemampuan intelektial
mengembangkan potensi tersebut.
dan kepribadian manusia. Oleh karena itu,
5. Pelatihan pemberdayaan masyarakat,
agar pelatihan dapat berjalan optimal ada
yaitu pelatihan mengenai bagaimana
syarat yang harus dipenuhi. Hal ini sebagaimana pendapat Moekijat (1991)
Pemberdayaan LPMK di Tegalrejo (Laurenzia M. A dan F. Winarni, M.Si)
8
yang menjelaskan bahwa ada tiga syarat
yang sudah dibuat. Pelaksanaan pelatihan
yang harus dipenuhi dalam latihan (1)
dilakukan
latihan harus membantu sumber daya
pembagian 5 hari untuk pelatihan dan 2
manusia menambah kemampuannya (2)
hari untuk studi banding.
latihan harus menimbulkan perubahan dalam kebiasaan bekerja sumber daya manusia,
dalam
sikapnya
terhadap
pekerjaan, dalam informasi dpengetahuan yang ia terapkan dalam pekerjaan seharihari (3) latihan harus berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Dari hasil penelitian, pelatihan yang telah dilakukan oleh BPPM DIY telah memenuhi ketiga syarat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya
kemampuan
LPMK
Tegalrejo yang mengacu pada indikator penilain LPMD/LPMK berprestasi dari BPPM DIY.
selama
seminggu.
Dengan
Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa
faktor
melaksanakan
pendukung
dalam
pemberdayaan
LPMK
Tegalrejo antara lain: adanya dana dari pemerintah,
adanya
kompetisi
LPMD/LPMK berprestasi yang dapat memicu
motivasi
untuk
berinovasi,
adanya koordinasi yang baik antara BPPM DIY dan partisipasi aktif dari LPMK
Tegalrejo.
penghambatan
Sementara
dalam
faktor
pelaksanaan
program pemberdayaan LPMK Tegalrejo. Pertama, Kendala waktu yang sering terbentur oleh agenda BPPM DIY yang
Hasil penelitian ini juga menunjukan
menyebabkan
mundurnya
waktu
bahwa tahapan yang dilakukan dalam
pelaksanaan program. Kedua, kendala
pelaksanaan program yang dilakukan oleh
sarana pelatihan yang harus mencari
BPPM
meningkatkan
tempat pelaksanaan pelatihan. Dalam
pemberdayaan LPMK yaitu mengundang
melaksanakan program pelatihan, BPPM
seluruh LPMD/LPMK yang ada di DIY,
DIY
kemudian
kota
Namun, terkadang gedung pertemuan
mengurusi
yang akan digunakan sudah disewa
beberapa
dahulu oleh pihak lain. Ketiga, Kegiatan
LPMD/LPMK yang akan diikut sertakan
yang diberikan cenderung sebatas teori
dalam program pemberdayaan BPPM.
saja. Salah satu harapan dari LPMK
Dalam hal ini LPMK Tegalrejo terpilih
Tegalrejo adalah praktik langsung ketika
dalam program pemberdayaan BPPM.
pelatihan dilaksanakan. Keempat, belum
Selanjutanya
adanya tindak lanjut dari pelaksanaan
DIY
dalam
dari
Pemerintah
kabupaten/kota
yang
LPMD/LPMK
memilih
pelaksanaan
program
pemberdayaan sesuai dengan perencanaan
menyewa
evaluasi.
gedung
pertemuan.
9
Pemberdayaan LPMK di Tegalrejo (Laurenzia M. A dan F. Winarni, M.Si)
Hasil
penelitian
ini
penelitian
sebelumnya
Hargita
Shandi
penelitiannya
menguatkan oleh
Rintaka
(2015).
Hasil
menyimpulkan
bahwa
keadministrasian, pelatihan mengelola administrasi,
pelatihan
anggaran, pelatihan menggali potensi masyarakat,
dan
LPMK berpartisipasi dalam perencanaan
pemberdayaan
pembangunan
Pelaksanaan
namun
hasil
diperoleh
pengelolan
pelatihan masyarakat.
pelatihan
dilaksanakan
berlum maksimal dikarenakan beberapa
selama seminggu. Dengan pembagian
proses yang masih terhambat di beberapa
5 hari untuk kegiatan pelatihan dan 2
dusun dalam perencanaan pembangunan.
hari untuk studi banding, sedangkan
Hasil penelitian ini juga sesuai dengan
pemberian motivasi dilakukan saat
pendapat Riyadi (Ratnasari, 2010:106)
kegiatan
yang menyampaikan bahwa faktor-faktor
pelaksanaannya
signifikan
melibatkan
pihal
pembangunan kapasitas meliputi 5 (lima)
narasumber.
Setelah
hal pokok yaitu: komitmen berdama,
program,
kepemimpinan yang kondusif, reformasi
monitoring
kelembagaan, reformasi peratuaran dan
kompetisi LPMD/LPMK berprestasi.
yang
mempengaruhi
peningkatan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
koordinasi.
Dalam
BPPM
BPPM dan
luar
DIY sebagai
melaksanakan
DIY
melakukan
evaluasi
melalui
Program yang telah dilaksanakan oleh BPPM DIY telah membantu LPMK Tegalrejo dalam meningkatkan kemampuan. Hal ini dapat dilihat
KESIMPULAN DAN SARAN
dengan banyaknya kegiatan-kegiatan pemberdayaan
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,
maka
dapat
ditarik
kesimpulan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh BPPM DIY melalui program
penguatan
kelembagaan.
Program penguatan kelembagaan yang diberikan
pada
LPMK
Tegalrejo
meliputi kegiatan pelatihan, pemberian motivasi dan studi banding. Kegiatan pelatihan
meliputi
pelatihan
yang
pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan LPMK Tegalrejo seperti seperti kampong ramah anak, pelatihan Bank sampah, pembekalan
RT/RW,
pembinaan
Limnas Kelurahan Tegalrejo, pelatihan kampong tanggap bencana, pelatihan kampong tanggap kebakaran, pelatihan rias pengantin, kegiatan karang taruna, membantu longsor
penanganan
serta
adanya
lapangan segoro amarto.
banjir kerja
dan bakti
10
Pemberdayaan LPMK di Tegalrejo (Laurenzia M. A dan F. Winarni, M.Si)
Faktor
Pendukung
dalam
b. Hendaknya
pelatihan
yang
melaksanakan pemberdayaan LPMK
diselenggarakan tidak hanya sebatas
Tegalrejo antara lain: adanya dana dari
teori saja tetapi juga kegiatan
pemerintah,
kompetisi
praktik, sehingga daya serap dan
LPMD/LPMK berprestasi yang dapat
pemahaman peserta pelatihan lebih
memicu motivasi untuk melakukan
baik karena sesuai dengan kondisi
inovasi, adanya koordinasi yang baik
di lapangan.
adanya
antara BPPM DIY dengan LPMK
c. Hendaknya tidak hanya sebatas
Tegalrejo serta adanya partisipasi aktif
mengevaluasi program yang telah
dari
dilakukan
Lembaga
yang diberdayakan.
Sedankan
melalui
LPMD/LPMK
Faktor
penghambat
dari
kompetisi
berprestasi
saja,
tetapi dilakukan tindak lanjut dari
pelaksanaan program pemberdayaan
hasil
LPMK Tegalrejo antara lain: Kendala
adanya
waktu yang sering terbentu dengan
kontinyu bagi LPMD/LPMK yang
agenda BPPM DIY, kendala sarana
berprestasi dan membuka jaringan
pelatihan yang harus menyewa tempat
yang lebih luas
yang belum penuh, kegiatan pelatihan
stakeholder
yang cenderung sebatas teori saja, dan
LPMD/LPMK lebih berkembang.
belum adanya tindak lanjut dari hasil
evaluasi
tersebut
seperti
uang pembinaan secara
d. Hendaknya
dengan
agar
dapat
pihak
kehiatan
meminimalisir
evaluasi yang dilakukan oleh BPPM
faktor penghambat seperti kendala
DIY.
saeana
pelatihan
dengan
cara
mengumpulkan dana dari sponsor
B. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas, maka
untuk
disarankan sebagai berikut:
pelatihan, sehingga tidak perlu repot
1. Bagi pihak BPPM DIY
menyewa dan menyesuaikan waktu
a. Hendaknya dalam memberikan pelatihan
tidak
tetapi
anggota kemampuan
gedung
dengan pemilik gedung sewa/.
hanya
mengikutsertakan Ketua LPMK saja
membangun
2. Bagi Pihak LPMK Tegalrejo
juga
melibatkan
LPMK,
sehingga
yang telah diselenggarakan dapat
ketrampilan
berjalan secara kontinyu dan
dan
Hendaknya
kegiatan-kegiatan
sumber daya manusia LPMK
berkesinambungan
menjadi optimal.
berinovasi
serta
terus dalam
Pemberdayaan LPMK di Tegalrejo (Laurenzia M. A dan F. Winarni, M.Si)
11
menyelenggarakan
kegiatan
Kelurahan Tegalrejo misalnya
seperti
kegiatan
kegiatan percetakan, sehingga
melakukan
produksi pemuda menganggur
yang
melibatkan
pemudi di
yang
dapat
mengurangi
angka
pengangguran.
wilayah
DAFTAR PUSTAKA
Ambar Teguh Sulistyani.(2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta :Graha Ilmu. BPPM DIY. “Profil Lembaga BPPM”, http//www.bppm.jogjaprov.go.id. Diunduh pada tanggal 20 Februari 2016
Firana.(2014). “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Program Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintah Kelurahan karas Kecamatan Galang Kota Batam Tahun 2011”Jurnal. Kepulauan Riau: UniersitasMaritim Raja Ali Haji Gandara, Rida. (2008). Capacity Building Dosen pada Jurusan di Perguruan Tinggi Badan Hukum Miliki Negara.Skripsi. Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI. Bandung: Tidak diterbitkan.
Ida Royali.(2008). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Sosial di kelurahan Segara Makmur Taruma Jaya, Kabupaten bekasi.Skripsi. Yogyakarta: UniversitasNegeri Yogyakarta Kartasasmita, Ginanjar.(1995). Pemberdayaan Masyarakat. Kumpulan Materi Community Development: Pustaka Pribadi Alizar Isna.Msi.
Keban, T. Yeremias.(2004).Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media. Lexy J. Moleong.(2014). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Refisi).Bandung: PT Remaja Rosda karya. Moekijat, (2009). Evaluasi Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas. Bandung :MandarMaju.
Moeljarto Tjokrowinoto.(1996). Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. RintakaHargita.(2015). Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa.Skripsi.Yogyakarta: UniversitasNegeri Yogyakarta.
Sedarmayanti. (2000). Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan. Bangung: MandarMaju ________. (2001). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: MandarMaju. Suharto, Edi. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT RafikaAditama.
Pemberdayaan LPMK di Tegalrejo (Laurenzia M. A dan F. Winarni, M.Si)
________.(2009). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT RefikaAditama Sunyoto Usman.(2004). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta :Pustaka Pelajar. Suwatno dan Doni Juni Priansa. (2011). Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis. Bandung : CV Alfabeta.
12
WahiburRokhman. (2003). Pemberdayaan Dan Komitmen :Upaya Mencapai Kesuksesan Organisasi Dalam Menghadapi Persaingan Global. Yogyakarta: Amara Books
Wrihatnolo, Randy R..(2007). Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantardan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo
