PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK RINTISAN MODEL DESA BERDIKARI TAHUN 2016
=== === === === === === === === === === === === === === === === === === === === ===
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jl. Menteri Supeno 17 Telp. (024) 8311621 FAX. 8318492 Semarang 50243
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK RINTISAN MODEL DESA BERDIKARI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 I.
PENDAHULUAN A. Dasar Pemikiran Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3,25 juta hektar dengan jumlah penduduk pada Tahun 2012 sebanyak 33.270.207 jiwa (proyeksi Sensus Penduduk 2010) terdiri dari laki-laki sebanyak 16.495.705 jiwa (49,58%) dan perempuan 16.774.502 jiwa (50,42%). Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten, 6 kota, 573 kecamatan, serta 7.809 desa dan 769 kelurahan. Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai isu strategis pembangunan yang harus ditangani. Salah satu isu strategis pembangunan tersebut sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 adalah Pengurangan Kemiskinan. Isu tersebut sangat relevan dengan kondisi faktual di Jawa Tengah, mengingat pada Maret 2014 mencapai 4,836 juta orang (14,46%) dengan distribusi penduduk miskin di perdesaan sebanyak 2,891 juta jiwa (15,96%) dan di perkotaan sebanyak 1,945 juta jiwa (12,68%). Mengingat jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibanding perkotaan, maka tanpa mengabaikan penanggulangan kemiskinan di perkotaan upaya penanggulangan kemiskinan di perdesaan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih konseptual, sistematis serta berkelanjutan. Berangkat dari permasalahan tesebut dan sejalan dengan strategi serta kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, selanjutnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perdesaan perlu dikembangkan konsep Desa Berdikari/Mandiri dengan harapan dapat diwujudkan secara bertahap pada rentang waktu 2015-2018. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Mewujudkan sebuah desa yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dengan mendayagunakan seluruh potensi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2
2. Tujuan Mewujudkan desa yang mampu : a. Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada agar terhindar dari ketergantungan terhadap pihak luar; b. Mengeksplorasi seluruh potensi, baik ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan sendiri; c. Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek dan jangka panjang. C. Sasaran 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat desa melalui gerakan masyarakat dalam segala bidang meliputi bidang pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan. 2. Meningkatnya kemampuan masyarakat desa untuk menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri. 3. Menguatnya peran dan fungsi kelembagaan desa. 4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan secara partisipatif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal. 5. Berkembangnya sistem dan potensi masyarakat desa, dalam: (i) kepemimpinan, (ii) pengorganisasian masyarakat, (iii) pendanaan, (iv) pengetahuan/kearifan lokal, (v) teknologi perdesaan, dan (vi) pengambilan keputusan secara musyawarah. 6. Berkembangnya masyarakat desa yang peduli terhadap pengelolaan sumber daya alam yang baik dan benar sehingga terjamin kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. 7. Meningkatnya kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan jejaring dan bergotong-royong dalam satu kesatuan kawasan. II. KEBIJAKAN KEGIATAN A. Kebijakan Bantuan Keuangan 1. Bantuan stimulan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa untuk rintisan model Desa Berdikari melalui pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif di perdesaan. 2. Usulan kegiatan bantuan keuangan merupakan hasil identifikasi potensi dan kesepakatan kelompok usaha produktif yang dituangkan dalam bentuk bussiness plan (perencanaan usaha). 3. Bantuan keuangan ditransfer 100% langsung ke Kas Pemerintah Desa masuk pada APBDes.
3 4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi bussiness plan (perencanaan usaha) berdasarkan musyawarah kelompok; pendampingan dalam rangka penumbuhan keswadayaan; pengendalian; pemantauan; pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa. B. Pelaksanaan Kegiatan 1. Kegiatan bantuan keuangan dilaksanakan secara partisipatif oleh kelompok usaha produktif berdasarkan hasil musyawarah kelompok, tetapi tidak diperkenankan dalam bentuk usaha simpan pinjam atau usaha dagang (mengambil margin laba). 2. Kegiatan harus sesuai dengan bussiness plan (perencanaan usaha) yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengalihkan tempat/lokasi kegiatan atau mengubah jenis kegiatan. 3. Keanggotaannya terdiri 30% warga tidak mampu dan melibatkan sebagian masyarakat yang berkemampuan/tidak miskin, kaum perempuan, berusia muda (usia 18-35 tahun) yang mempunyai usaha. 4. Jenis usaha produktif diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan utama masyarakat dan ada nilai tambah ekonomi dengan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. 5. Kegiatan usaha produktif dilaksanakan dalam bentuk pra koperasi atau paguyuban produksi (dimungkinkan untuk ditingkatkan dalam bentuk koperasi yang berbadan hukum). 6. Masyarakat diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong baik dalam bentuk dana, material, tenaga kerja dan pendukung lainnya sesuai dengan kemampuan. 7. Perencanaan usaha kegiatan disampaikan secara berjenjang setelah diverifikasi oleh pendamping, Camat dan Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten dan telah diterima oleh BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya pada minggu ke-IV bulan April Tahun 2015 untuk proses penyaluran ke Rekening Pemerintah Desa, kecuali yang melakukan perubahan lokasi (tidak sesuai DPA maka kegiatan dimulai setelah Perubahan Anggaran). 8. Dana bantuan keuangan yang telah masuk pada Rekening Pemerintah Desa, dapat segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah ada permohonan pencairan dari kelompok masyarakat kepada Pemerintah Desa. 9. Pelaksanaan kegiatan dimulai sejak pencairan dana dan kelompok usaha produktif wajib mengembangkan kegiatan usahanya untuk kesejahteraan bersama. 10. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan oleh kelompok masyarakat dengan dikoordinir secara berjenjang oleh Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di kabupaten untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bapermades Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah paling lambat minggu ke-I bulan November Tahun 2016,
4 kecuali yang mengalami perubahan lokasi, mengikuti mekanisme Perubahan Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah 2016. C. Alokasi dan Lokasi Bantuan 1. Bantuan keuangan dialokasikan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif bagi lokasi rintisan Desa Berdikari 2015 dengan alokasi setiap Desa Rp. 50.000.000,- dan lokasi Desa Berdikari 2016 dengan alokasi Rp.100.000.000,- per desa. Jumlah total bantuan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah). 2. Lokasi desa rintisan Desa Berdikari penerima bantuan keuangan tahun 2016 sebanyak 55 desa tersebar di 34 kecamatan, 29 kabupaten. D. Penggunaan Bantuan Keuangan 1. Bantuan keuangan Desa Bedikari digunakan untuk peningkatan usaha ekonomi produktif oleh 2 kelompok masyarakat dan dilaksanakan dengan swakelola guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat juga. 2. Bantuan keuangan tersebut dapat digunakan untuk biaya administrasi penyusunan rencana kegiatan dan laporan pertanggungjawaban (maksimal 1%). 3. Standarisasi bantuan keuangan mendasarkan kepada indeks harga setempat. E. Persiapan Pelaksanaan 1. Tingkat Provinsi a. Rapat koordinasi; b. Sosialisasi di setiap Kantor Bakorwil provinsi (peserta tingkat kabupaten dan kecamatan); c. Pelatihan Kader Desa Berdikari (KDB); d. Fasilitasi dan verifikasi proposal; e. Fasilitasi dan verifikasi dokumen permohonan pencairan; f. Pengajuan dan pencairan dana bantuan; g. Monitoring dan evaluasi kegiatan. 2. Tingkat Kabupaten a. Rapatkoordinasi; b. Sosialisasi tingkat desa; c. Supervisi dan verifikasi penyusunan proposal; d. Supervisi dan verifikasi penyusunan dokumen pencairan; e. Rekapitulasi jenis usulan kegiatan; f. Rekapitulasi Nomor Rekening Desa; g. Rekomendasi Badan/Kantor Kabupaten yang pemberdayaan masyarakat; h. Monitoring dan evaluasi kegiatan.
permohonan
membidangi
5 3. Tingkat Kecamatan a. Rekomendasi usulan penetapan KDB ke kabupaten; b. Fasilitasi pembentukan Forum KDB sekaligus memfasilitasi penyelenggaraan forum sebagai wahana rembugan/tukar pengalaman antar KDB; c. Pendampingan penyusunan dan verifikasi teknis proposal; d. Rekap kegiatan dan rekomendasi Camat untuk pengajuan usulan sekaligus proses pencairan; e. Monitoring danevaluasikegiatan. 4. Tingkat Desa a. Pemerintah Desa 1) Pemilihan dan penetapan KDB, dengan kriteria: Kaum muda (usia 18-35 tahun), sehat rohani dan jasmani; Laki-laki dan perempuan (dalam satu desa); Pendidikan minimal SMA/sederajat; Aktif berorganisasi; Prioritas dari keluarga tidak mampu; Tidak ada hubungan kekeluargaan/kerabat dengan aparat pemerintah desa; Memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan sebagai KDB; Sudah teruji sebagai pegiat sosial (dikuatkan dengan daftar riwayat hidup dan tulisan pengalaman menjadi pegiat sosial yang pernah dilakukan). 2) Pengiriman KDB sebagai peserta sosialisasi dan pelatihan di tingkat provinsi; 3) Menetapkan pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif dengan keputusan Kepala Desa; 4) Mendampingi pelaksanaan kegiatan swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat 5) Mendampingi penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh kelompok masyarakat. b. Kader Desa Berdikari Melakukan fasilitasi, mediasi dan dinamisator komunitas dalam: 1) Bersama kelompok melakukan pemetaan, menemukenali potensi dan menyusun usulan kebutuhan kelompok; 2) Mengkoordinir penyusunan perencanaan melakukan usaha kegiatan produktif. c.
usaha
dan/atau
Kelompok Masyarakat 1) Menyusun dan mengajukan perencanaan usaha; 2) Membentuk kelompok usaha ekonomi produktif mendapatkan penetapan dari Kepala Desa;
untuk
6 3) Melaksanakan kegiatan kelompok secara swakelola; 4) Menyusun laporan pertanggungjawaban. F. Tahapan Kegiatan 1. Rapat Koordinasi Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2016 yang dihadiri oleh Kepala SKPD terkait tingkat provinsi dan Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa dari 29 Kabupaten di Jawa Tengah. 2. Sosialisasi Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2016 untuk rintisan model Desa Berdikari/Mandiri yang dihadiri oleh Kepala SKPD tingkat provinsi, Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di 29 Kabupaten di Jawa Tengah. 3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Usaha Kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan usaha diberikan kepada 55 desa di 34 kecamatan pada 29 kabupaten penerima bantuan keuangan agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat perencanaan usaha untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 4. Verifikasi Perencanaan Usaha dan Dokumen Permohonan Pencairan Verifikasi teknis perencanaan usaha dan dokumen permohonan pencairan dilakukan secara bertahap dari tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, sedangkan verifikasi administrasi perencanaan usaha dilakukan di tingkat provinsi dengan maksud untuk: a. Mengetahui rencana penggunaan bantuan keuangan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat; b. Melakukan sinkronisasi usulan kelompok sebagai hasil musyawarah kelompok; c. Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan; d. Memberikan acuan atau dasar bagi kelompok masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. G. Mekanisme Penyusunan Kegiatan 1. Kelompok masyarakat bersama KDB melakukan musyawarah untuk menggali potensi dan menyusun usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk perencanaan usaha, memuat: latar belakang, tujuan, manfaat, lokasi, jenis dan volume kegiatan, pembiayaan, pengorganisasian/susunan kepanitiaan dan waktu pelaksanaan.
7 2. Prioritas usaha ekonomi produktif tanggungjawab kelompok masyarakat.
yang
diusulkan
menjadi
3. Perencanaan usaha dilampiri : a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dukungan swadaya masyarakat; b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan KDB dan kelompok usaha; c. Berita Acara hasil musyawarah dan daftar hadir musyawarah kelompok; d. Surat pernyataan kesanggupan dari ketua kelompok untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan usaha yang telah di verifikasi secara berjenjang (bermaterai cukup); 4. Kepengurusan kelompok masyarakat ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Desa dengan struktur organisasi minimal sebagai berikut: a. Ketua Kelompok
: Masyarakat setempat
b. Sekretaris
: Masyarakat setempat
c.
Bendahara
: Masyarakat setempat
d. Bidang Usaha
: Masyarakat setempat
e. Anggota
: Masyarakat setempat
H. Mekanisme Pengajuan Perencanaan Usaha 1. Surat Permohonan perencanaan usaha dari kelompok masyarakat diketahui oleh Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat; 2. Camat merekomendasikan perencanaan usaha dari desa setelah diverifikasi dan direkap untuk disampaikan kepada Bupati u.p. Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten (Form Kecamatan); 3. Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten sepengetahuan Bupati merekomendasikan usulan perencanaan usaha dari desa melalui kecamatan setelah diverifikasi oleh Tim pengkaji perencanaan usaha tingkat kabupaten, selanjutnya direkap untuk disampaikan kepada Gubernur u.p. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah paling lambat bulan April 2016 (Form Kabupaten); 4. BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah bersama SKPD terkait tingkat provinsi selaku Tim koordinasi melakukan verifikasi administrasi terhadap perencanaan usaha dari masing-masing desa yang telah mendapatkan rekomendasi teknis dari kabupaten dan direkap, untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
8 I.
Mekanisme Pencairan Dana 1. Tingkat Desa a. Berdasarkan pemberitahuan dari BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah, Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah dengan distempel basah rangkap 6 (enam), dilampiri: - Kwitansi rangkap 6 (enam) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 5 (lima) kwitansi tanpa materai; - Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 6 (enam) dengan tandatangan Ketua Kelompok dan disetujui Kepala Desa bersetempel basah; - Surat Pernyataan Kesanggupan Kelompok Masyarakat dengan tanda tangan Ketua Kelompok dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai; - Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Kelompok Masyarakat sesuai dengan perencanaan usaha, berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai; - Fotocopy buku rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng rangkap 6 (enam); - Fotocopy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Ketua Kelompok yang masih berlaku masing-masing rangkap 6 (enam). b. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a. disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi. 2. Tingkat Kecamatan a. Camat melakukan verifikasi berkas pencairan dari Kepala Desa. b. Setelah berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat membuat: 1) Rekomendasi pencairan kepada Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten (Form ......); 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan (Form .......). c.
Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. angka 1) dan 2) disampaikan kepada Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi.
9 3. Tingkat Kabupaten a. Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten melakukan verifikasi berkas pencairan berdasarkan rekomendasi Camat. b. Setelah berkas permohonan pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten membuat: 1) Rekomendasi pencairan kepada Gubernur u.p. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, rangkap 6 (enam) berstempel basah (Form .....); 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan rangkap 6 (enam) berstempel basah (Form ......). c.
Berkas permohonan pencairan yang telah diverifikasi beserta Surat Rekomendasi Pencairan dan Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan disampaikan kepada Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah.
4. Tingkat Provinsi a. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi berkas pencairan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten. b. Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah membuat rekomendasi pencairan kepada Gubernur u.p. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah setelah berkas pencairan dinyatakan lengkap dan sesuai, dengan dilampiri: 1) Rekomendasi dari Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten, asli rangkap 4 (empat) berstempel basah (Form Kabupaten); 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan rangkap 4 (empat) berstempel basah (Form Kabupaten). 3) Kwitansi rangkap 4 (empat) lembar dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, dengan rincian 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 3 (tiga) kwitansi tanpa materai; 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB) rangkap 4 (empat) dengan tandatangan Kepala Desa berstempel basah; 5) Surat Pernyataan Kesanggupan Kelompok Masyarakat dengan tanda tangan Ketua Kelompok dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 3 (tiga) tanpa materai;
10 6) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Kelompok Masyarakat sesuai dengan perencanaan usaha, berstempel basah rangkap 4 (empat), terdiri dari 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 3 (tiga) tanpa materai; 7) Fotocopy buku rekening kas desa yang masih aktif pada rekening PT. Bank Jateng rangkap 4 (empat); 8) Fotocopy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua Kelompok yang masih berlaku, masing-masing rangkap 4 (empat). III. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 1. Pertanggungjawaban bantuan keuangan meliputi: a. Laporan penggunaan bantuan keuangan setidak-tidaknya memuat informasi tentang : - Pendahuluan - Nama kegiatan - Maksud dan tujuan - Susunan pengurus/kepanitiaan - Realisasi kegiatan dan anggaran biaya - Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan - Manfaat /Out come kegiatan - Dokumentasi kegiatan (rapat dan photo pelaksanaan kegiatan) - Lain-lain/Penutup. b. Surat pernyataan tanggungjawab dari kelompok masyarakat usaha produktif yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB). c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Kepala Desa penerima bantuan keuangan menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana angka 1 huruf a. dan b. dengan dikoordinir oleh Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten kepada Gubernur melalui Kepala BAPERMADES Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat awal bulan November 2016. 3. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c. disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan. 4. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan dibuat dan dilaporkan secara berjang dari tingkat desa (Form Desa), kecamatan (Form Kecamatan) dan kabupaten (Form Kabupaten).
11 IV. MONITORING DAN EVALUASI, PEMELIHARAAN DAN SUMBER BIAYA A. Monitoring Dan Evaluasi 1. Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh tim provinsi, kabupaten dan kecamatan; 2. Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidentil baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan; 3. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan; 4. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh kabupaten, kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan kemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. B. Pengembangan Kegiatan 1. Hasil kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan pengembangan keswadayaan masyarakat, sehingga pengembangan kegiatan menjadi tanggung jawab penerima bantuan. 2. Kelompok masyarakat wajib melaporkan hasil kegiatan perkembangannya kepada Kepala Desa secara periodik.
dan
3. Bapermades Provinsi Jawa Tengah dan Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi. C. SUMBER BIAYA Sumber biaya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun 2016 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. V. LAIN-LAIN 1. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; 2. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan perencanaan usaha yang sudah disetujui, sehingga ketidaksesuaian pelaksanaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima bantuan; 3. SKPD kabupaten agar berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat; 4. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab desa dan kelompok penerima bantuan secara tanggung renteng. Apabila terjadi
pelanggaran/penyalah gunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 12 5. Pemberi bantuan tidak bertanggungjawab secara hukum atas setiap kelalaian atau tindakan kesengajaan berkenaan dengan tidak disampaikannya laporan pertanggungjawaban kegiatan dari pihak penerima bantuan. VI. PENUTUP Kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2016 di Provinsi Jawa Tengah akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan di semua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di Desa maupun anggota masyarakat. Kebijakan stimulan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui rintisan desa berdikari. Hal ini sejalan dengan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 khususnya berkaitan dengan program desa mandiri. Demikian petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun 2016 di Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.
Form Kabupaten Kop Surat Pemkab
Jl. …………. No…. Kota ………….. Telp. …Fax. … KodePos ……
REKOMENDASI NOMOR …………………….. TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK RINTISAN MODEL DESA BERDIKARI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016
a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (sebagaimanaterlampir); Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm …………., …………….. Mengetahui, Bupati
Kepala Badan/Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten
..................
..................
Nama Jelas
Nama Jelas
