21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

IV.B.21.Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Titik tolak dari konsep pemberdayaan masyarakat adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Upaya yang seharusnya diambil kemudian adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Terkait dengan hal tersebut, masih dihadapi berbagai permasalahan dalam memaknai konsep “community empowerment (pemberdayaan masyarakat)”. Sebagian besar masyarakat lokal dan pelaku pemberdayaan masyarakat masih terjebak dalam konsep lama yaitu “community development (pembangunan masyarakat)”. Pada kenyataannya, sebagian masyarakat lokal masih lebih suka “menikmati” posisinya sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan, sebagian pelaku pemberdayaan masyarakat juga masih lebih menyukai mekanisme “community development” yang lebih praktis dilakukan dibanding dengan “community empowerment” yang membutuhkan upaya ekstra untuk melakukan pendampingan demi hasil yang efektif dan efisien. Terlepas dari hal itu meskipun sebagian praktek yang dilakukan masih menganut konsep "pembangunan", tetapi Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk menjaga keseimbangan antara konsep development dan empowerment dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa. Tolok ukur keberhasilan konsep pemberdayaan masyarakat ini masih sulit diukur. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat sebetulnya merupakan “ruh” pembangunan itu sendiri yang idealnya menjadi sebuah maintsream dari setiap program yang mengikutsertakan masyarakat. Yang kedua, belum ada ukuran yang baku yang merepresentasikan“masyarakat yang berdaya atau masyarakat yang mandiri”. Jika pengukuran tingkat keberdayaan dan kemandirianmasyarakat, berdasarkan padaciri pemberdayaan yang berpihak pada kaum lemah, maka indikator yang digunakan adalah menurunnya angka kemiskinan. Akan tetapi indikator inisebenarnya bersifat umumdan merupakan indikator dampak dari seluruh pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo. Keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang diukur selama ini didasarkan pada beberapa indikator yang menonjol antara lain adalah meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat, meningkatnya kemampuan usaha ekonomi keluarga, dan meningkatnya peran dari lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan di desa. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2011-2015, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menetapkan sasaran pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama kurun waktu 2011 s.d. 2015, antara lain sebagai berikut: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 2. Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas wewenangnya; 3. Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa; 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa; 5. Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin.

LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

dan

206


a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan sasaran pembangunan tersebut pada tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 telah dialokasikan sebesar Rp 9.221.904.720 atau sebesar 0.84 % dari total APBD Tahun 2012 yang berjumlah Rp 1.107.938.250.383dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp8.696.857.818 atau 97.17%% dari alokasi yang diberikan. Realisasi anggaran sebesar 94.3% menunjukkan telah terjadinya efisiensi sebesar 5.7 % dari anggaran yang diberikan. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel IV.B.21.1 Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 No. A 1 2 3 4 5 6

Program

Alokasi (Rp)

Belanja Langsung Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pengembangan Kecamatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Program Administrasi Perkantoran

Realisasi (Rp)

5.448.917.720

5.293.275.576

2.870.760.000

2.817.311.184

1.134.710.000

1.055.918.900

931.950.000

925.711.400

265.000.000

259.528.000

75.000.000

75.000.000

113.303.320

105.799.817

110.194.400

106.006.275

3.772.987.000

3.403.582.242

7

Program Peningkatan Sarana Prasarana

B

Belanja Tidak langsung

1

Belanja Pegawai

1.577.987.000

1.471.082.242

Gaji dan tunjangan

1.359.187.000

1.319.707.242

170.800.000

151.375.000

48.000.000

-

2.195.000.000

1.932.500.000

Tambahan penghasilan Insentif Pajak/ Retribusi Daerah 2

Belanja Hibah

3

Belanja Bantuan

-

-

4

Belanja Tidak Tersangka

-

-

9.221.904.720

8.696.857.818

Jumlah Total

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2012 (diolah)


207


b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Beberapa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri diarahkan pada sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatnya keberdayaan meningkatnya kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat, dan terwujudnya kelembagaan masyarakat desa yang berdaya dan mandiri. Untuk mencapai sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pemberdayaan petani tembakau dalam rangka alih profesi dan alih komoditas, pemberdayaan ekonomi rakyat untuk peningkatan pendapatan bagi kelompok miskin, program bantuan pengembangan domba di kawasan Sindoro Sumbing. Kegiatan pemberdayaan petani tembakau dalam rangka alih profesi dan alih komoditas ditujukan kepada 17 kelompok eks petani tembakau yang antara lain berada di Kecamatan Kejajar, Garung, Kalikajar dan Kertek. Para eks petani tembakau dibekali dengan pelatihan kewirausahaan dan manajemen kelompok. Selanjutnya mereka diberi paket alat keterampilan yang diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan rintisan usaha mereka, antara lain seperti peralatan perbengkelan, peralatan handycraft, dan peralatan usaha boga. Pelatihan dan pemberian alat keterampilan usaha juga dilakukan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat untuk peningkatan pendapatan bagi kelompok miskin, hanya saja sasaran kegiatan ini adalah para kelompok usaha masyarakat miskin yang berada di wilayah Kecamatan Wonosobo, Kepil, Sapuran, Wadaslintang, Kaliwiro, Kalibawang, Selomerto, Sukoharjo, Leksono, Mojotengah dan Watumalang, yaitu berjumlah 11 kelompok. Program bantuan pengembangan domba di kawasan Sindoro Sumbing diwujudkan dalam pemberian bantuan kambing kepada 3 kelompok peternak kambing di Kecamatan Watumalang, masing-masing menerima 10 ekor kambing. Diharapkan kambing ini bisa dikembangbiakkan dalam jumlah yang lebih besar dan dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomis yang lebih luas bagi masyarakat khususnya di wilayah kecamatan tersebut. Dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan kepada desa berkembang sebesar 100 juta per desa. Bantuan ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ekonomi mikro bidang pertanian, peternakan, dan pengembangan modal usaha lainnya seperti modal usaha simpan-pinjam, perbengkelan dan pembuatan kerajinan yang diberikan kepada 12 desa di wilayah Wonosobo berikut ini : Desa Wonosari (Kec. Wonosobo), Desa Tempuranduwur (Kec. Sapuran), Desa Tlogodalem (Kec. Kertek), Desa Wonosari (Kec. Kalikajar), Desa Wonokampir dan Desa Watumalang (Kec. Watumalang), Desa Kaliwuluh (Kec. Kepil), Desa Igirmranak (Kec. Kejajar), Desa Kalikarung dan Desa Kalialang (Kec. Kalibawang), Desa Gumelar dan Desa Sumbersari (Kecamatan Wadaslintang). Bapermasdes melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengawal pengelolaan dana tersebut. Mengulas permasalahan pemanfaatan sumber daya alam, tidak hanya sebatas pada teknologi pengolahan sumber daya alam yang ada. Beberapa hal yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten Wonosobo juga diarahkan pada pengadaan air bersih pedesaan, pemugaran perumahan, penataan lingkungan pemukiman. LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

208


Sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam bidang pemanfataan sumber daya alam antara lain diwujudkan dalam kegiatan-kegiatanyang diuraikan di bawah ini : Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di bawah lereng sindoro sumbing digunakan untuk memberikan 10 paket alat teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk mengolah potensi yang ada di lokasi sasaran seperti alat penggilingan nasi jagung dan alat pengepakan carica. Alat ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada. Penerima manfaat kegiatan ini adalah kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Kejajar (Desa Igirmranak, Sikunang, Parikesit, Tieng) dan di wilayah Kecamatan Kertek (Candimulyo, Pagerejo, Purbosono, Tlogodalem)Kegiatan lain yang mengarah pada penataan lingkungan pemukiman adalah perangsang peningkatan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diwujudkan dalam kegiatan semenisasi berupa pemberian bantuan semen sebanyak 1500 sak kepada kelompok masyarakat dan juga kegiatan operasional imbal swadaya yang digunakan memonitoring dan mengevaluasi pemberian bantuan stimulan untuk beragam kegiatan penataan lingkungan seperti pavingisasi, betonisasi, rolak jalan dan sebagainya pada 80 area pemukiman yang tersebar di wilayah Kabupaten Wonosobo. Melalui kegiatan operasional pelaksanaan lelang tanah bengkok/ bondo desa Bapermasdes dan kecamatan mengawal pelaksanaan lelang tanah bengkok/ bondo desa di kelurahan. Hasil penyetoran lelang ini dikembalikan kepada kelurahan sebesar 90% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2012 ini, 2.415 Kepala Keluarga (KK) di wilayah Kabupaten Wonosobo mendapatkan alokasi bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan Rakyat sebesar 6 juta rupiah per KK. Melalui Bapermasdes dianggarkan BOP Program BSPS sebesar Rp 50.000.000 untuk mengawal agar pelaksanaan program tersebut dapat tepat sasaran dengan hasil yang maksimal. Ke depan, program ini akan terus berlanjut, dimana Kabupaten Wonosobo masih mempunyai “pekerjaan rumah” untuk menuntaskan permasalahan rumah tidak layak huni yang ada. Sasaran terwujudnya kelembagaan masyarakat desa yang berdaya dan mandiri diwujudkan dengan kegiatan pemberdayaan lembaga/organisasi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 29 kelurahan yang ada di Kabupaten Wonosobo, yang dananya digunakan untuk membiayai operasional kegiatan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan seperti Ketua RT , Ketua RW, Kader Posyandu, Ketua dan anggota LPM, Hansip dan lainnya. Dari kegiatan ini diharapkan kemandirian dan kontribusi keterlibatan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dapat meningkat. Selain itu melalui kegiatan fasilitasi dan pendampingan posyandu, dilaksanakan pendampingan posyandu binaan di setiap kecamatan (15 posyandu), targetnya adalah untuk menjadikan posyandu binaan tersebut menjadi posyandu berstrata mandiri. Beberapa kegiatan pendukung lain yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat desa adalah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing desa/kelurahan dan juga fasilitasi pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) yang pada tahun 2012 ini difokuskan pada pemetaan sasaran penerima PMTAS. Keberdayaan sangat identik dengan penanggulangan kemiskinan. Beberapa kegiatan dibawah ini merupakan upaya agar berbagai program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat terimplementatif secara maksimal.


209


Salah satu kegiatan utama untuk mendukung program ini adalah pemberian kewenangan yang disertai dengan biaya perimbangan yang diwujudkan dalam pemberian alokasi dana desa (ADD) yang bertujuan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desanya. ADD yang terserap pada tahun 2012 ini sebesar Rp 26.851.219.420 (99.45%). Pada tahun 2012 pengelolaan ADD di tingkat desa diprioritaskan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana tersebut telah mampu menjadi stimulan bagi pembangunan desa. Hal ini terbukti dari swadaya yang dihasilkan yaitu sebesar 47% dari ADD yang diserap. Untuk mengawal pengelolaan ADD di tingkat desa maka dilaksanakan kegiatan fasilitasi dan pendampingan ADD yang pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 109.728.500 yang diperuntukkan pada kegiatan pendampingan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan ADD di 236 desa. Sedangkan dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dan meningkatkan kemanunggalan antara TNI dan rakyat maka dilakukan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) dengan anggaran sebesar Rp 439.470.000 yang difokuskan di Desa Lipursari Kecamatan Leksono dan Desa Tempurejo Kecamatan Kalibawang. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pemugaran rumah tidak layak huni, rehab mushola dan pembangunan siskamling. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan kemiskinan di wilayah perkotaan, melalui Dinas Pekerjaan Umum dikelola program PNPM perkotaanyang kegiatannya diarahkan kepada sub kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (misalnya pengelolaan modal usaha simpan pinjam) dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik (misalnyarehabilitasi jembatan, saluran drainase, pengadaan air bersih, pembangunan septic tankkomunal dan penerangan jalan). Untuk memfasilitasi tersebut, telah dianggarkan Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) sebesar Rp 122.012.800 yang digunakan untuk operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PNPM.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa adalah keprofesionalitasan dari pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang baik akan mampu mengelola dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan baik. Oleh sebab itulah tujuan yang ingin dicapai pada program ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan profesional yang antara lain ingin diwujudkan melalui sasaran meningkatnya kualitas administrasi desa (termasuk keuangan dan aset desa), meningkatnya kualitas akuntabilitas pemerintahan desa dan berfungsinya peran pemerintahan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya dan meningkatnya kapasitas pemerintah desa. Kegiatan utama dari program ini adalah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa (pilkades) massal yang dilaksanakan di 165 desa dan pembentukan BPD di 236 desa. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut dilahirkan 165 Kepala Desa baru yang telah dilantik pada tanggal 15 Januari 2013 dan 1695 anggota BPD baru yang telah dilantik pada tanggal 19 November 2013. Pesta demokrasi di tingkat desa ini diharapkan mampu mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Selain itu, dilaksanakan juga pengisian jabatan perangkat desa yang kosong. Pengisian jabatan ini dilaksanakan melalui proses seleksi administrasi dan ujian tertulis massal. Dari 165 formasi yang akan LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

210


diisi, jumlah pelamar sebanyak 331 orang dan jumlah peserta yang lulus ujian tertulis serta berhak diangkat untuk menjadi perangkat desa lainnya sebanyak 163 orang. Kegiatan lain yang dilakukan adalah penyusunan peraturan bupati tentang pemerintahan desa/kelurahan. Pada tahun 2012 telah ditetapkan 5 peraturan bupati yang mengatur petunjuk teknis mengenai pedoman pelaksanaan pilkades, pengelolaan aset desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dan pengelolaan pasar desa. Beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan adalah evaluasi kinerja pemerintahan desa dan kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk memotret sejauh mana kinerja penyelenggaraan poemerintahan desa dan memotret inovasi serta permasalahan yang terjadi pada level kebijakan desa. Evaluasi ini dilaksanakan dengan metode survey dan wawancara yang dilakukan oleh evaluator kecamatan dan kabupaten. Sedangkan kumpulan pertanyaan berasal dari jabaran dari indikator yang telah disusun melalui berbagai proses forum diskusi. Saat ini proses survey dan wawancara yang sudah mencapai 100%, baru mencapai 23 desa, yaitu di Kecamatan Kalikajar dan Wonosobo. Kegiatan ini masih berlanjut pada tahun berikutnya. Target jangka panjang dari kegiatan ini adalah pemberian penghargaan bagi desa yang kinerjanya baik pada bidang kategori tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Friedrich Naumann Stiftung Foundation (FNF) Indonesia. Dalam rangka memperbaiki kesejahteraan Kepala Desa dan perangkat desa, pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan tunjangan perbaikan penghasilan yang besaran per bulannya adalah Rp 900.000 untuk Kepala Desa, Rp 600.000 untuk Sekretaris desa non PNS dan Rp 450.000 untuk perangkat desa lainnya. Untuk melancarkan pemberian tunjangan tersebut, melalui Bapermasdes telah dianggarkan operasional tunjangan Kades dan perangkat desa. Dari pemberian tunjangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja Kepala desa dan perangkat desa lainnya dalam melayani masyarakat. Untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada pemerintah desa sebesar Rp 5.000.000 per desa. Bantuan ini digunakan untuk membeli sarana yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa seperti laptop, komputer, printer, lemari, mebelair kantor desa dan sebagainya. Untuk memastikan bahwa bantuan dikelola secara bertanggung jawab Bapermasdes melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana kantor desa. Upaya peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat desa dilakukan melalui berbagai format kegiatan. Bapermasdes bersama dengan FNF Indonesia, melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas berupa pelatihan manajemen pemerintahan desa dengan peserta Sekretaris Desa. Kecamatan pun melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang antara lain berupa bintek administrasi dan keuangan desa, bintek efektifitas dan intensifikasi penanganan masalah PBB, pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi perangkat desa lainnya, dan termasuk bedah peraturan perundang-undangan desa. Semua upaya dilakukan agar Kepala Desa dan perangkat desa bisa memahami tupoksinya dengan lebih baik sehingga dapat berperan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya.


211


Program Pengembangan Kecamatan Program pengembangan kecamatan ini menyerap dana APBD 2012 sebesar Rp 925.711.400. Program ini selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan kecamatan juga bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelembagaan kemasyarakatan desa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo, yang antara lain digunakan untuk mengadakan pelatihan bagi Kepala desa dan jajarannya, lembaga kemasyarakatan desa, bintek persiapan pilkades massal dan juga pengadaan aplikasi pelayanan administrasi bagi desa berikut pelatihan dan pendampingannya.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunanyang partisipatif yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan desa dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong, pendampingan PNPM Mandiri Pedesaan, Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh serta Gelar Teknologi Tepat Guna. Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan sebagai salah satu ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, sebagai sebuah modal sosial, nilainilai kegotongroyongan menjadi begitu penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat, gotong royong inilah yang menjadi inti dari konsep dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga sudah selayaknyalah jika kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya pelestarian nilai-nilai luhur masyarakat. Secara simbolis kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk Upacara Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong di Desa Glagah, Sapuran yang dilanjutkan dengan kegiatan gotong royong kerja bhakti masal. Dalam kegiatan ini juga diserahkan bantuan berupa kloset 20 buah. Program Administrasi Pendamping (PAP) PNPM Mandiri Perdesaan diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini menyerap dana sebesar Rp 181.425.000. Anggaran tersebut sebagian besar atau 60% lebih diberikan kepada kecamatan untuk pendampingan kegiatan di desa. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perangkat kecamatan dan desa dalam pendampingan PNPM, sosialisasi petunjuk teknis operasional PNMP, rapat-rapat dan fasilitasi permasalahan serta untuk bantuan kepada badan kerjasama antar desa. Manfaat dari berbagai kegiatan tersebut adalah terciptanya proses dan mekanisme PNPM Mandiri sesuai dengan aturan melalui bentuk-bentuk pembinaan, monitoring, koordinasi, pengendalian serta pelaporan yang akuntabel.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan utama yang dilaksanakan dalam program ini adalah kegiatan Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) yang ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah yang biasanya tidak memiliki akses yang cukup terhadap pelayanan publik dan jasa perbankan. Dengan kegiatan ini diharapkan kegiatan ekonomi usaha kecil dan mikro dapat semakin kuat dan berkembang. Kegiatan pengembangan ekonomi rakyat ini diutamakan bagi para pelaku kegiatan ekonomi produktif rakyat disektor pertanian rakyat, kerajinan LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

212


rakyat dan industri kecil menengah. Pada tahun 2012 ini kegiatan Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) ditujukan untuk para wirausahawan pengrajin sebanyak 40 orang. Materi yang diberikan pada pelatihan tersebut adalah kewirausahaan dan manajemen pemasaran. Satu kegiatan lagi yang dilakukan adalah Fasilitasi Pengembangan LKM atas pertimbangan bahwa pengembanganUsaha Mikro dan Kecil masih terkendala dengan keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses kepada sumberpembiayaan. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di masyarakat, telah berperan dalam membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil karena letaknya yang tersebar sampai ke wilayah terpencil, serta persyaratannya yang mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan. Fasilitasi pengembangan LKM pada tahun 2012 digunakan untuk peningkatan kapasitas bagi 75 orang pengurus dari 15 LKM di Kabupaten Wonosobo. Peningkatan kapasitas tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan manajemen usaha untuk BUMDes dan Koperasi serta pelatihan penggunaan aplikasi akuntansi. Selain itu dilaksanakan juga monitoring kelembagaan perekonomian rakyat yaitu berupa monitoring pengelolaan usaha pada 20 LKM di Kabupaten Wonosobo. Dari monitoring tersebut dapat tercatat perkembangan pengelolaan LKM yang ada di Kabupaten Wonosobo beserta permasalahan yang dihadapi serta dapat dirumuskan pula upaya penanganannya.

c. CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meskipun urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sangat luas namun untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indikator yang dapat dilihat seperti dibawah ini : Tabel IV.B.21.2 Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2011 - 2012 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah No 1

Indikator

2

Jumlah desa/kelurahan berswasembada Jumlah LPM Aktif

3

Jumlah kelompok PKK aktif

4 5

Jumlah kelompok binaan PKK Posyandu aktif

6

Rasio rumah layak huni per jumlah total rumah

2011

2012

264

-

856

212

281/8.591 x 100% (3.27%) 15 1.321/1.321 x 100% 100% 72.710/194.057 0.37

6.726/8.969 x 100% (74.99%) 15 1.321/1.321 x 100% 100% 153.927/213.509 0.72

Sumber : Bapermasdes

Pada tabel di atas data jumlah desa dan kelurahan berswasembada belum dapat disajikan karena berdasarkan ketentuan Pasal 18 Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, menyebutkan bahwa “Hasil analisis laju perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap lima


213


tahun dalam klasifikasi desa dan kelurahan swasembada, swakarya, dan swadaya”. Sehingga untuk dapat mengetahui klasifikasi desa dalam kategori swasembada, swakarya dan swadaya syaratnya adalah tersedia profil desa/kelurahan selama 5 tahun berturut turut. Hal ini belum bisa dipenuhi oleh desa/kelurahan, karena penyusunan profil desa/kelurahan saat ini masih berproses. Hingga akhir tahun 2012, desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan adalah 112 desa (42.37%). Profil desa/kelurahan sesuai ketentuan Permendagri tersebut baru mulai disusun mulai tahun 2011. Pada tabel di atas juga ditemui bahwa data jumlah LPM menurun dari 856 menjadi 212. Hal ini bukan merupakan penurunan jumlah LPM yang ada. Akan tetapi pengertian LPM yang dihitung pada tahun 2012 mendasarkan pada ketentuan penjelasan Pasal 63 PP 72 Tahun 2005 "Yang dimaksud dengan "lembaga kemasyarakatan desa" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat" sehingga LPM tersebut adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang jumlahnya masing-masing 1 lembaga di setiap kelurahan/desa. Kondisi tahun 2012 menunjukkan bahwa dari 265 desa/kelurahan yang LPM nya aktif sebanyak 80%. Tabel IV.B.21.3 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun2011-2012 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2015 No.

Indikator

2011

2012

1

% Jumlah Raperdes yang disetujui bersama

42.37

102.54

2

38.14

42.37

100

100

100

100

5

7

12.08

42.37

55

72.88

133

230

100

230

10

% Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ % Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % Perangkat desa lainnya yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % desa yang menyusun profil desa % jumlah desa yang melaksanakan tertib adminitrasi keuangan dan aset desa Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu Jumlah desa yang menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu % Jumlah LPMD yang aktif

10

80

11

Jumlah Desa yang membentuk BUMDes

7

11

12

% swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa

25

26.69

13

% penduduk miskin

21

24.21

14

% realisasi keuangan PNPM-MD

99.88

99.9

15

% realisasi kegiatan PNPM-MD

99.96

100

3 4 5 6 7 8 9

Sumber : Bapermasdes

d. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain : LKPJ 2012Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

214


 Belum adanya rumusan baku yang digunakan untuk mendiskripsikan “keberdayaan masyarakat”, sehingga beberapa skema pemberdayaan masyarakat belum mengarah pada tujuan yang sama;  Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tanpa memperhatikan sasaran yang harus dicapai, sehingga secara garis besar semua output telah tercapai akan tetapi belum memberikan outcome yang maksimal;  Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai periode tertentu;  Lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;

dan

pendampingan

kegiatan

 Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan;  Masih kurangnya akses/informasi pemberdayaan masyarakat desa;

bagi

masyarakatdesa

mengenai

program

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :  Perlunya penguatan perencanaan program pemberdayaan masyarakat desa, sehingga lebih integratif, tepat sasaran dan berkelanjutan;  Perlunya memaksimalkan peran kecamatan dalam melakukan pendampingan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;  Perlunya penguatan database desa dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat lebih terukur dan tepat sasaran;  Perlunya meningkatkan keterlibatan lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  Perlunya media informasi dan komunikasi yang efektif bagi masyarakat atas akses informasi program pemberdayaan masyarakat desa.


215

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Recommend Documents