IV.B.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IV.B.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment) sebagai sebuah paradigma pembangunan memiliki posisi unik jika dilihat dari perspektif urusan, karena sesungguhnya pemberdayaan masyarakat adalah ‘ruh’ dari pembangunan itu sendiri. Dalam tataran implementasi pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, ia taat pada azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat sedangkan sebagai sebuah tujuan maka kemandirian masyarakat adalah tujuannya. Adapun untuk mengukur tingkat kemandirian masyarakat, berdasarkan ciri pemberdayaan yang berpihak pada kaum lemah, maka indicator umum yang digunakan adalah “angka kemiskinan”. Komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan kemiskinan ditunjukkan pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2011, dengan kebijakan yang diprioritaskan pada :



Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, melalui Optimalisasi pelaksanaan program pemerintah Bantuan, Sosial Terpadu, PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat.



Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, melalui Revitalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah.



Peningkatan perluasan dan pengembangan Kesempatan Kerja, pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.



Perlindungan dan jaminan sosial, melalui Penyediaan sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.



Pengembangan usaha masyarakat, melalui Peningkatan pemerataan distribusi kepemilikan modal material kepada seluruh masyarakat dan Peningkatan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola produk-produk potensial daerah baik dalam bidang permodalan, produksi maupun pemasaran.



Kerjasama Pembangunan, melalui Penguatan kerjasama antara Wonosobo – Perguruan Tinggi – Pelaku Usaha / BIG Partnership dalam pengembangan produkproduk potensial daerah (pertanian, usaha mikro kecil dan menengah, serta pariwisata).

melalui

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan sebesar Rp. 14.730.669.400 atau sebesar 1,45 % dari total APBD Tahun 2011 yang berjumlah Rp. 1.014.666.738.473 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 14.666.213.753 atau 99,56 % dari alokasi yang diberikan. Realisasi anggaran sebesar 95,83% menunjukkan telah terjadinya efisiensi sebesar 5,17 % dari anggaran yang diberikan Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

187


Tabel. IV.B.21.1 Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2011

No.

Alokasi

Realisasi

(Rupiah)

(Rupiah)

Program

1

Belanja Langsung

2.626.559.400

2.607.021.281

a

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1.872.370.000

1.857.413.375

b

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

110.000.000

109.830.000

c

Program Pengembangan Kecamatan

257.500.000

256.044.200

d

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

240.000.000

239.200.500

e

Program Adminitrsasi Perkantoran

103.445.000

101.364.897

f

Program Peningatan Sarana Prasarana

43.244.400

43.168.309

2

Belanja Tidak langsung

10.789.348.690

10.732.096.236

a

Belanja Pegawai

1.384.348.690

1.327.096.236

b

Belanja Hibah

9.405.000.000

9.405.000.000

13.415.908.090

13.339.117.517

Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2010 (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Untuk lebih meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan maka dalam program ini dilakukan beberapa beberapa kegiatan antara lain dengan menguatkan kapasitas pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di tingkat desa, serta melaksanakan kerjasama dengan pihak lain (seperti TNI-POLRI) dalam melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Beberapa cara tersebut ditempuh agar penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat terimplementatif secara maksimal. Beberapa kegiatan yang akan diuraikan berikut ini sebagian besar mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan penanggulangan kemiskinan. Salah satu kegiatan utama untuk mendukung program ini adalah pemberian kewenangan yang disertai dengan biaya perimbangan yang diwujudkan dalam pemberian alokasi dana desa yang bertujuan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desanya. Alokasi dana desa atau dulunya disebut dana perimbangan daerah yang lebih akrab disebut dengan ADD adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada pemerintah desa yang berasal dari APBD Kabupaten Wonosobo, dimaksudkan


188


untuk membiayai program pemerintah desa pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

dalam

melaksanakan

kegiatan

Secara umum ADD dapat diterima dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat desa. Dana tersebut telah mampu menjadi stimulan bagi pembangunan desa. Sebagian besar masyarakat desa menyampaikan bahwa kebijakan ADD ini dirasakan lebih bermanfaat. Mekanismenya dirasakan lebih transparan dan partisipatif serta pemanfaatannya lebih demokratis, berdasarkan pada rembug desa. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilaksanakan kegiatan fasilitasi dan pendampingan ADD yang pada tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00 yang diperuntukkan pada kegiatan pendampingan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan ADD di 236 desa. Untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik maka pada tahun ini di desa Wonokromo Kec. Mojotengah, desa Glagah dan desa Banyumudal Kec. Sapuran dilaksanakan pemilihan kepala desa dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,-. Sedangkan dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat dan meningkatkan kemanunggalan antara TNI dan rakyat maka dilakukan kegiatan TMMD dengan anggaran sebesar Rp.335.570.000,00 yang difokuskan di Kecamatan Kertek dan Kecamatan Sapuran. Terkait dengan upaya peningkatan keberdayaan masyarakat khususnya dibidang ekonomi dilakukan pula kegiatan pemberdayaan petani tembakau dalam rangka alih profesi dan alih komoditas berupa pemebrian keterampilan dan bantuan 100 ekor kelinci dan 70 ekor kambing. . Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan Ada dua kegiatan utama yang dilakukan pada program ini, yang pertama adalah Kegiatan Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) merupakan salah satu program Pemerintah yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan kembali ekonomi rakyat terutama untuk kegiatan ekonomi dengan skala kecil dan menengah. Dengan program ini diharapkan kegiatan ekonomi rakyat yang akhir-akhir ini mengalami kelesuan dapat bangkit kembali. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Rakyat ini diutamakan bagi para pelaku kegiatan ekonomi produktif rakyat disektor pertanian rakyat, kerajinan rakyat dan industri kecil menengah. Pada tahun 2011 ini lokasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) adalah diwilayah pengasil tembakau di Kabupaten Wonosobo. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pembinaan IKM sebanyak 30 orang, Pelatihan (Pelatihan Pengolahan Kopi sebanyak 20 orang dan Pelatihan Batik sebanyak 20 orang), Pembuatan FS Pembentukan Klaster serta kegiatan administratif pendukung lainnya. Satu kegiatan lagi yang dilakukan adalah Fasilitasi Pengembangan LKM atas pertimbangan bahwa pengembangan Usaha Mikro dan Kecil masih terkendala dengan keterbatasan modal yang dimiliki serta sulitnya akses kepada sumber sumber pembiayaan. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di masyarakat, telah berperan dalam membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil karena letaknya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, serta persyaratannya yang mudah dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan. Sebagian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) belum berbadan hukum sehingga diperlukan diperlukan kejelasan status, pengaturan, pengawasan, pembinaan dan pengembangannya.


189


Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dimaksud adalah LKM yang belum berbadan Hukum, dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat seperti Usaha Ekonomi Desa –Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Lumbung Pitih Nagari (PLN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), PNPM Mandiri Perkotaan, Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Unit Pengelola Keuangan Desa (UPKD), Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM), Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan / atau lembaga lainnya yang di persamakan dengan itu. Di Wilayah Kabupaten Wonosobo, masih terdapat banyak Lembaga keuangan mikro seperti diantara tersebut diatas yang belum berbadan Hukum, oleh karena itu Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro diharapkan dapat memfasilitasi LKM - LKM yang ada agar dapat mempunyai status hukum yang jelas, diantaranya berbentuk Koperasi ataupun BUM”Des.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya melalui program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Kegiatan yang dilakukan meliputi Bulan Bhakti Gotong Royong, pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan, Penunjang Kegiatan Stimulan Pembangunan Pedesaan Operasional Monev Sarpras Kantor Desa, Revitalisasi LKMD menjadi LPMD serta Gelar Teknologi Tepat Guna. Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGGRM) di Latar-belakangi oleh keinginan untuk melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan sebagai salah satu ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, sebagai sebuah modal social nilai-nilai kegotong royongan menjadi begitu penting dalam koneteks pemberdayaan masyarakat, gotong royong inilah yang menjadi inti dari konsep dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga sudah selayaknyalah jika kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk upaya pelestaraian nilai-nilai luhur masyarakat. Secara simbolis kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk Upacara Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong yang dilanjutkan dengan kegiatan kerja bhakti masal. Program Adminstrasi Pendamping (PAP) PNPM Mandiri Perdesaan diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri di Kabupaten Wonosobo. Dari alokasi dana yang disediakan sebesar Rp. 145.000.000- dapat terealisasi seluruhnya. Anggaran tersebut sebagaian besar atau 60% lebih diberikan kepada Kecamatan untuk pendampingan kegiatan di desa. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perangkat kecamatan dan desa dalam pendampingan PNPM, sosialisasi Petunjuk teknis operasional PNMP, rapat-rapat dan fasilitasi permasalahan serta untuk bantuan kepada badan kerjasama antar desa. Manfaat dari berbagai kegiatan tersebut adalah terciptanya proses dan mekanisme PNPM Mandiri sesuai dengan aturan melalui bentuk-bentuk pembinaan, monitoring, koordinasi, pengendalian serta pelaporan yang akuntabel.


190


Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meskipun urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sangat luas namun untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indicator yang dapat dilihat seperti dibawah ini : Tabel. IV.B.21.2 Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2011 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah No

Indikator

2010

2011

1

Jumlah desa/kel. berswasembada

264

264

2

Jumlah LPM Aktif

795

856

3

Jumlah Kelompok binaan LPM

3

15

4

Jumlah PKK aktif

265

281

5

Jumlah Kelompok binaan PKK

2

15

6

PKK aktif

281/8591 3,27%

7

Posyandu aktif

1321/1321 100%

8

Rumah layak huni

72710/194057 37,47%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami peningkatan cukup signifikan.

c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :  Perubahan konsep atau paradigma pembangunan masyarakat. dari Pembangunan Masyarakat = Community Development (CD) menjadi Pemberdayaan Masyarakat = Community Empowerment (CE) belum sepenuhnya dipahami oleh Pelaku Pemberdayaan  Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai periode tertentu.  Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan.  Terbatasnya kualitas SDM serta kurangnya kurangnya akses/informasi bagi masyarakat yang terlibat dalam program pemberdayaan


191


Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :  Perlunya program capacity building untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur bidang pemberdayaan.  Perlunya media informasi dan komunikasi yang efektif bagi masyarakat atas akses informasi pembangunan  Perlunya komunikasi dan koordinasi yang lebih intens kepada seluruh stakeholder pembangunan menuju integrasi perencanaan pembangunan yang sesungguhnya.


192

IV.B.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Recommend Documents