IV.B.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IV.B.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orangtua secara adil, efektif dan akuntabel. Selaras dengan hal tersebut, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 20102015 urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran, menjamin perlindungan hak perempuan dan anak. Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain : (1) belum optimalnya kualitas hidup dan peran perempuan’ (2) masih terjadinya kesenjangan gender dalam hal aksesibilitas, manfaat, kontrol dan partisipasi pembangunan, terutama dalam bidang politik dan ekonomi, (3) masih tingginya tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, (4) belum efektifnya kelembagaan, pelayanan, jaringan Pengurusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA) serta (5) belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kebijakan dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo tahun 2011 diantaranya yaitu mewujudkan kebijakan responsif gender dalam berbagai bidang pembangunan, peningkatan pemahaman pengarusutaamaan gender pada semua unit kerja/instansi, pengembangan model pembangunan berperspektif gender di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan partisipasi masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan tersebut pada tahun 2011 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 687.500.000 atau sebesar 0,07% dari total APBD Tahun 2011 yang berjumlah Rp. 1.014.666.738.473 dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 686.495.861 atau sebesar 99,85%. Anggaran tersebut digunakan untuk fasilitasi pengembangan kelembagaan PUG dan anak, pengembangan P2TP2A dan perlindungan anak, penguatan kapasitas tim penggerak PUG di tingkat kecamatan dan desa, update data, Bintek dan pelatihan ARG serta untuk kegiatan PKK di kecamatan dan kelurahan. Adapun rincian dan realisasi anggaran untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2011 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

128


Tabel IV.B.14.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2011 No

Program

A. 1

BELANJA LANGSUNG Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

2 3

B. 1 2 3

Belanja Bantuan Belanja Hibah Total

Alokasi (Rupiah) 567.500.000

Realisasi (Rupiah) 566.495.861

90.000.000

89.706.000

62.500.000

62.500.000,00

415.000.000

414.289.861

120.000.000

120.000.000

120.000.000 687.500.000

120.000.000 686.495.861

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2011 (diolah)

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anak (PUHA) di segala bidang pembangunan. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain yaitu peningkatan kapasitas bagi pokja PUG Kabupaten melalui rapat koordinasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesepahaman pelaksanaan PUG di Kabupaten Wonosobo. Ditingkat Kecamatan dan desa juga dilaksanakan fasilitasi bagi tim PUG Kecamatan dan Desa melalui sosialisasi, pembentukan dan pelatihan gender vocal point, pembentukan Kelompok Kerja PUG dan pendampingan PUG di tingkat kecamatan dan desa. Akselerasi pelaksanaan PUG dilakukan juga melalui penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, Implementasinya dilakukan melalui Bimbingan Teknik Anggaran Responsif Gender bagi SKPD se Kabupaten Wonosobo yang diikuti oleh perencana dan gender vokal point dimasing-masing SKPD. Evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten Wonosobo dilakukan melalui analisis data pilah gender sehingga ketersediaan data pilah gender pada masing-masing SKPD sangat diperlukan. Upaya untuk mendorong SKPD menyusun dan memiliki data pilah gender terus diupayakan agar dapat dilakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk selanjutnya dipublikasikan melalui Web SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak) pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) dan Perlindungan Anak terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo masih cukup tinggi. Fasilitasi terhadap lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari perilaku yang mengarah pada Kekerasan Berbasis


129


Gender (KBG) dan anak melalui upaya pendampingan dan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersaji pada tabel IV.B.14.2. Tabel IV.B.14.2 Data Kekerasan terhadap Perempuan No.

Jumlah Kasus

1 2 3 4 5

Kekerasan terhadap perempuan Kekerasan yang difasilitasi penyelesaiannya Kekerasan yang sudah selesai ditangani Kekerasan yang masih dalam proses penyelesaiannya Kekerasan yang belum tertangani

Tahun 2010 2011 208 234 208 234 185 152 22 53 1 29

Sumber : Bagian PP dan PA

Tabel IV.B.14.3 Data Kekerasan terhadap Anak No. 1 2 3 4 5

Jumlah Kasus Kekerasan terhadap anak Kekerasan yang difasilitasi penyelesaiannya Kekerasan yang sudah selesai ditangani Kekerasan yang masih dalam proses penyelesaiannya Kekerasan yang belum tertangani

Tahun 2010 2011 66 140 66 140 55 91 10 32 1

17

Sumber : Bagian PP dan PA

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan serta meningkatkan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain yaitu pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT, kampanye perlindungan anak dalam rangka Hari Kartini, hari Anak nasional dan Hari Ibu. Peningkatan kualitas hidup perempuan diupayakan melalui pelaksanaan program Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) mulai dari tingkat desa dan Kecamatan. GSIB dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan bayi melalui pemberdayaan stakeholder ditingkat desa baik aparat desa, tenaga medis (bidan desa) masyarakat dan keluarga dalam upaya memberikan perhatian lebih kepada kesehatan ibu hamil, melahirkan dan bayi. GSIB tahun 2011 difokuskan di desa Bogoran kecamatan Sapuran yang ditunjuk sebagai desa Model GSIB tahun 2011. Dengan didukung semua elemen masyarakat pada tahun 2011 Kecamatan Sapuran berhasil meraih juara I lomba Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi (KSIB) tingkat Propinsi Jawa Tengah.


130


Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan dilakukan melalui fasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Wonosobo. Disamping itu juga dicanangkan gerakan terpadu P2MBG (Program Pemberdayaan Masyarakt Berbasis Gender) yang dilaksanakan di Desa Sendangsari Kecamatan Garung. Gerakan ini merupakan gerakan untuk meningkatkan keterlibatan/partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan di desa baik dalam tahapan perencanan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi sehingga dalam tiap proses pembangunan memperhatikan kebutuhan, partisipasi, manfaat bagi masyarakt baik perempuan maupun laki-laki. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja dalam urusan pemberdayaan permpuan dan Pelindungan anak dapat dilihat dari berbagai bidang pembangunan. Di bidang ekonomi, jumlah pekerja perempuan pada tahun 2011 cukup mengalami peningkatan dari 6.323 orang menjadi 7.452 orang atau meningkat 17,86% dengan rasio jumlah perempuan di lembaga pemerintah 4.048 (54,32%) dan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga swasta 3.404 (45,68%). Peningkatan jumlah pekerja perempuan ini diharapkan mampu meningkatkan penghasilan keluarga sehingga kesejahteraan perempuan juga meningkat. Meskipun mengalami peningkatan jumlah pekerja perempuan tetapi jika dilihat dari rata-rata upah antara laki-laki dan perempuan masih terjadi kesenjangan dimana upah rata-rata laki-laki Rp. 951.444,00 sedangkan perempuan Rp. 653.744,00 (sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2011 diolah Pusdatinaker) Di bidang politik, partisipasi perempuan di lembaga legislatif (DPRD) tahun 2011 masih dibawah 30% yaitu sebesar 6,67%. Rendahnya keterwakilan Partisipasi perempuan di bidang politik yang ditunjukkan dari keterwakilan di lembaga legislatif disebabkan berbagai faktor diantaranya masih adanya pandangan gender yang mensubordinasi perempuan, anggapan bahwa perempuan irrasional dan emosional yang menyebabkan perempuan dianggap tidak layak memimpin sehingga perempuan ditempatkan di posisi yang kurang strategis. Di bidang kesehatan, dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup perempuan sebesar 72,02 tahun lebih tinggi dari laki laki sebesar 66,07 tahun. Di bidang pendidikan, dapat dilihat dari Angka melek huruf perempuan sebesar 86,81 %, lebih rendah dari laki-laki sebesar 93,59 %, Rata-rata lama sekolah perempuan 5,87 tahun, lebih rendah dari laki-laki sebesar 6,63 tahun. Sumbangan pendapatan perempuan 22,41 % lebih rendah dari lakilaki sebesar 77,59 % (Sumber : Kemeterian Pemberdayaan Perempuan-BPS, 2010). Dalam kaitannya dengan hak atas identitas anak pada tahun 2011 anak yang telah memiliki akte kelahiran sejumlah 256.415 anak (Sumber : Disdukcapil, 2011).Adapun capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2011 berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :


131


Tabel IV.B.14.4 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Capaian Kinerja No.

Indikator Kinerja Berdasarkan EKPPD

1

Partisipasi Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah (Σ Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah) / (Σ Pekerja Perempuan) x 100% Angka Melek huruf Perempuan Usia 15 tahun ke atas (Σ anak perempuan usia >15 tahun yang melek huruf / (Σ jumlah anak perempuan usia >15 tahun) x 100% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan (Σ Angkatan kerja perempuan) / (Σ Penduduk usia kerja perempuan) x 100%

2

3

2010 (%) 62.31

94.46

2011 (%) 4.048 ------ x 100% 7.452 =54.32% 531.829 --------/x100% 532.309 = 99,91%

58.59 ----------x100% 159.073 =............%

Sumber: Bagian PP & PA, Pusdatinaker

Dibidang Pemberdayaan Perempuan, Kabupaten Wonosobo tidak pernah lepas dari prestasi yang berhasil diraih, pada tahun 2011 Kabupaten Wonosobo memperoleh penghargaan yaitu Parahita Ekapraya Tingkat Madya dan Juara I tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk Pengelolaan Program Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi.

c. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2011 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan diantaranya:  Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengaurusutamaan Anak (PUHA) dalam pembangunan belum dipahami dan diimplementasikan secara utuh oleh pemangku kepentingan  Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah  Masih adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Solusi permasalahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya:  Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan anak melalui sosialisasi, advokasi dan pembinaan terhadap Pokja PUG di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.  Koordinasi lintas SKPD dalam penyusunan perencanan dan penggaran yang responsif gender.  Mengintegrasikan program dan kebijakan responsif gender dalam seluruh bidang pembangunan melalui fasilitasi pelatihan dan penerapan model pembangunan yang responsif gender.  Sosialisasi dan advokasi terkait dengan hak anak.


132

IV.B.14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Recommend Documents