21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

IV.B.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat yang mandiri, meliputi kemandirian dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Diharapkan masyarakat yang mandiri tersebut secara bertahap dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri pula dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara “community empowerment (pemberdayaan masyarakat)” dengan “community development (pembangunan masyarakat)” yaitu terutama pada aspek “posisi” masyarakat lokal yang lebih sebagai subyek pembangunan pada konsep pemberdayaan masyarakat, memperbaiki kondisi sebelumnya yang hanya sebagai objek pembangunan pada konsep pembangunan masyarakat. Namun demikian kendala yang selama ini sering dijumpai dalam menerapkan metode “community empowerment (pemberdayaan masyarakat)” adalah mekanismenya yang lebih membutuhkan upaya ekstra terutama untuk melakukan pendampingan agar hasil yang dicapai lebih efektif dan efisien. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berusaha untuk mengkolaborasikan antara konsep development dan empowerment dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat memiliki empat unsur utama yang sekaligus dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilannya, yaitu aksesibilitas informasi, menyangkut seberapa mudah dan seberapa banyak masyarakat mampu mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan terkait dengan pembangunan, lalu partisipasi atau keterlibatan, menyangkut siapa saja yang dilibatkan dan bagaimana mereka terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan. Selain itu unsur lainnya adalah akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang mengatasnamakan masyarakat, serta kapasitas organisasi lokal, yaitu kemampuan bekerja sama, mengorganisir warga dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam RPJMD Tahun 2011-2015 menetapkan sasaran pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama kurun waktu 2011 s.d. 2015, adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya; (3) Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa; (4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa; serta (5) Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin.

a. Program dan Kegiatan Untuk mendukung pelaksananan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.583.751.092 dan terealisir sebesar Rp 8.044.182.123 atau 76.66 % dari rencana. Proporsi belanja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tersebut adalah 0,81% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2013 yang berjumlah Rp 988.103.772.409,00. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut : LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

201


Tabel IV.B.21.1 Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013 No.

Program

A

Belanja Langsung

1

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Program Administrasi Perkantoran

2 3 4 5 6 7

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

7.196.753.092

4.854.648.141

4.992.062.300

2.743.262.597

493.380.792

493.380.750

515.000.000

444.148.000

509.000.000

500.507.500

374.500.000

372.445.000

124.380.000

114.619.794

188.430.000

186.284.500

3.386.998.000

3.189.533.982

B

Program Peningkatan Sarana Prasarana Belanja Tidak langsung

1

Belanja Pegawai

1.615.748.000

1460.783.982

Gaji dan tunjangan

1.338.000.000

1.295.652.982

223.748.000

165.131.000

54.000.000

-

1.771.250.000

1.728.750.000

Tambahan penghasilan Insentif Pajak/ Retribusi Daerah 2

Belanja Hibah

3

Belanja Bantuan

-

-

4

Belanja Tidak Tersangka

-

-

10.583.751.092

8.044.182.123

Jumlah Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2013 (diolah)

b. Realisasi Program dan Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Sasaran dari program ini terutama adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat, dan mewujudkan kelembagaan masyarakat desa yang berdaya dan mandiri. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, diantaranya yaitu : fasilitasi Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), fasilitasi lomba desa atau kelurahan, fasilitasi dan pendampingan ADD, pemberdayaan petani tembakau dalam rangka alih profesi dan alih komoditas, fasilitasi pendampingan posyandu, operasional pelaksanaan lelang eks tanah bengkok/bondo desa, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Untuk Peningkatan Pendapatan Bagi Kelompok Miskin, Perencanaan Partisipasi Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG), Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Fasilitasi Monitoring Dan Evaluasi Dana Bantuan Provinsi, Fasilitasi Imbal Swadaya, Perangsang Pembangunan Pedesaan, Fasilitasi Pembangunan Pedesaan, Operasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

202


Dalam rangka mendukung keterlibatan TNI dalam pembangunan desa melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa, Kabupaten Wonosobo mengalokasikan Rp 133,5 juta dari APBD sebagai bentuk sharing dari alokasi APBD Provinsi sebesar Rp 288 juta pada kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). Kegiatan ini digunakan untuk rehab rumah tidak layak huni 5 rumah per desa, mushola 1 unit per desa, poskamling 2 unit per desa, dan penyuluhan tentang bebas buta aksara dan narkoba untuk masyarakat. TMMD Tahap 1 dilaksanakan April 2013 berlokasi di Desa SlukatanMojotengah, dan TMMD tahap 2 dilaksanakan November 2013 berlokasi di Desa Kapencar-Kertek. Kegiatan fasilitasi lomba desa/kelurahan merupakan salah satu amanat dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2007, yaitu bahwa setiap kabupaten wajib melaksanakan lomba desa/kelurahan. Tahapan kegiatan meliputi penyebaran kuesioner ke masingmasing desa/kelurahan, pemberian score pada kuesioner oleh kecamatan, seleksi 4 besar desa dengan nilai tertinggi, dan dilanjutkan survey lapangan. Penyebaran kuesioner dilaksanakan April, sementara penilaian dan survey dilaksanakan bulan Juni. Lokasi kegiatan yaitu di Desa Binangun Kecamatan Watumalang, Desa Randusari Kecamatan Kepil, Desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro, dan Desa Surengede Kecamatan Kertek. Setelah survey lapangan dilaksanakan, Tim Penilai Lomba Desa Kabupaten Wonosobo sepakat bahwa peringkat pemenang Lomba Desa adalah sebagai berikut : 1. Desa Randusari, 2. Desa Lamuk, 3. Desa Binangun. Setiap desa mendapatkan hadiah uang pembinaan sebesar 2 juta, 1.5 juta dan 1 juta untuk masing-masing pemenang peringkat 1, 2 dan 3. Pemberian bantuan keuangan kepada 236 desa melalui mekanisme Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 27 Milyar, membutuhkan pendampingan yang intensif dari kabupaten dan kecamatan melalui kegiatan fasilitasi dan pendampingan ADD. Diharapkan dari kegiatan pendampingan, pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan fasilitasi dan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan penggandaan buku perbup tentang pedoman pelaksanaan ADD, cetak poster tentang informasi ADD sebanyak 1000 buah, verifikasi persyaratan pencairan ADD, rapat koordinasi tim fasilitasi ADD, pemberian biaya penunjang pendampingan kecamatan ke desa sebesar Rp 455.000,00 per desa, dan monitoring pelaksanaan ADD ke 45 desa. Kegiatan ini dilaksanakan selama bukan Januari sampai dengan Desember 2013 oleh Tim Fasilitasi ADD Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan Permenkeu Nomor 20 Tahun 2009 setiap kabupaten penghasil tembakau/industri rokok mendapatkan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk Kabupaten Wonosobo dana bagi hasil tersebut diwujudkan dalam kegiatan pemberdayaan petani tembakau dalam rangka alih profesi dan alih komoditas. Melalui Bapermasdes, dana tersebut dipergunakan untuk pelatihan dan pemberian alat usaha bagi embrio kelompok produktif yang ada di kawasan penghasil tembakau, akan tetapi berdasarkan Permenkeu Nomor 20 Tahun 2009 dinyatakan bahwa untuk kawasan penghasil tembakau tidak diperkenankan untuk pemberian alat, hanya diperbolehkan untuk peningkatan kapasitas, sehingga alokasi dana kegiatan yang semula pada penetapan APBD sebesar Rp 100 juta, pada akhirnya dikurangi menjadi Rp 2.3 juta pada saat APBD Perubahan. Dana ini dipergunakan untuk persiapan kegiatan, yaitu : rapat koordinasi tim sebanyak 2 kali dan verifikasi proposal kegiatan sebanyak 12 buah. Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas dan kinerja posyandu di Kabupaten Wonosobo dilaksanakanlah kegiatan fasilitasi pendampingan posyandu. Kegiatan ini

LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

203


dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan tentang posyandu bagi aktivis posyandu di 15 kecamatan, dilaksanakan dalam bulan Juni 2013 di Gedung Wanita Kabupaten Wonosobo. Melalui Bapermasdes, dilaksanakan juga kegiatan operasional pelaksanaan lelang eks tanah bengkok/bondo desa. Tanah bengkok desa yang beralih statusnya menjadi kelurahan berubah menjadi aset daerah yang kemudian sering disebut dengan eks tanah bengkok. Tanah tersebut dimanfaatkan oleh warga kelurahan dengan mekanisme sewa selama 2 tahun yang penentuannya melalui proses lelang di setiap kelurahan. Dari hasil sewa lelang yang disetor ke pemda tersebut, kelurahan mendapatkan pengembalian lelang yang salah satunya digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk monev pelaksanaan lelang di 7 kelurahan, monev pengelolaan kegiatan yang didanai oleh pengembalian lelang di 8 kelurahan, fasilitasi rakor Lurah, biaya penunjang lelang untuk kecamatan sebesar Rp 18 juta, fasilitasi penyelesaian kasus tanah Gunungtawang (tukar guling), serta memfasilitasi pencairan pengembalian lelang eks tanah bengkok. Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari sampai Desember 2013. Monev pengelolaan kegiatan yang didanai oleh pengembalian lelang (8 kelurahan) meliputi Kelurahan : Garung, Selomerto, Kejajar, Kalianget, Tawangsari, Wonorejo, Kalibeber, dan Selomerto. Monev pelaksanaan lelang dilakukan di Kelurahan : Jlamprang, Bumireso, Wonoroto, Kejajar, Kalibeber, Selomerto, Kalikajar. Berdasarkan Permenkeu Nomor 20 Tahun 2009 setiap kabupaten penghasil tembakau/industri rokok mendapatkan dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Untuk Peningkatan Pendapatan Bagi Kelompok Miskin. Melalui Bapermasdes, dana dipergunakan untuk pelatihan dan pemberian alat usaha bagi embrio kelompok produktif yang ada di kawasan penghasil tembakau, akan tetapi berdasarkan Permenkeu Nomor 20 Tahun 2009 dinyatakan bahwa untuk kawasan penghasil tembakau tidak diperkenankan untuk pemberian alat, hanya diperbolehkan untuk peningkatan kapasitas, sehingga alokasi dana kegiatan yang semula pada penetapan APBD sebesar Rp 100 juta, pada akhirnya dikurangi menjadi Rp 1,8 juta pada saat APBD Perubahan. Kegiatan yang dilakukan hanya sebatas pada persiapan kegiatan yaitu rapat koordinasi tim sebanyak 2 dan verifikasi proposal kegiatan sebanyak 14 buah, dilaksanakan pada bulan Mei 2013. Untuk meningkatkan peran perempuan dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dilaksanakanlah kegiatan Perencanaan Partisipasi Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan tentang Participatory Rural Assesment (PRA) dengan peserta kader-kader perempuan desa. Lokasi kegiatan di Desa Gumiwang, Sukoharjo, dan dilaksanakan oleh Bagian PP Setda Kab. Wonosobo. Salah satu upaya meningkatkan motivasi anak sekolah dilaksanakan melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Kegiatan ini juga merupakan salah satu peran yang dilaksanakan oleh Bapermasdes selaku koordinator PMTAS di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini dilaksnakan dalam bentuk Pelatihan pembuatan jajanan (PMT) dengan menggunakan bahan lokal dengan peserta anggota PKK desa, guru SD dan pengelola PMT desa, dan dalam bentuk pemberian makanan tambahan kepada anak sekolah yaitu di SD 3 Tirip Wadaslintang selama 90 kali pemberian. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Maret sampai dengan Desember 2013 di Desa Tirip Wadaslintang bekerjasama dengan Pengelola PMT Desa.


204


Kegiatan Fasilitasi Monitoring Dan Evaluasi Dana Bantuan Provinsi merupakan upaya untuk mengawal bantuan provinsi Jawa Tengah kepada lembaga ekonomi masyarakat, yaitu kepada 2 UP2K, 1 BUMDes dan 5 CPPD. Verifikasi proposal dan monitoring evaluasi bantuan yang diterima oleh ke 8 Lembaga ekonomi masyarakat dilaksanakan selama bulan Januari sampai dengan Maret 2013. Bantuan UP2K dilaksanakan di Desa Kalikuning Kecamatan Kalikajar, dan di Desa Karangluhur Kecamatan Kertek, bantuan BUMDes dilaksanakan di Desa Lamuk Kecamatan Kaliwiro, sementara CPPD dilaksnakan di Desa Besani Kecamatan Leksono, Desa Larangan Kulon Kecamatan Mojotengah, Desa Glagah Kecamatan Sapuran, Desa Karangsari Kecamatan Sapuran, dan Desa Plunjaran Kecamatan Wadaslintang. Salah satu kelemahan dalam upaya mengembangkan BUMDes adalah rendahnya inisiatif lokal desa untuk menggali dan mengembangkan potensi desanya. Kendala lain yaitu masih terbatasnya kualitas SDM desa dalam mengelola pengembangan ekonomi lokal yang ada di desanya. Untuk itu dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Kegiatan ini diwujudkan dengan 2 kegiatan utama yaitu penggalian potensi ke 25 desa serta pelatihan pengelolaan BUMDes bagi 13 desa yang memiliki inisiatif. Kegiatan Fasilitasi Imbal Swadaya merupakan kegiatan pendampingan dari dana Stimulan Pembangunan Pedesaan (dana aspirasi dari legislatif sebagai salah satu upaya penataan lingkungan pemukiman). Dana stimulan diberikan kepada 201 kelompok masyarakat masing-masing menerima kisaran 10 juta s.d 50 juta, sesuai dengan kebutuhan yang tertuang pada proposal. Kegiatan diwujudkan dengan Verifikasi proposal dan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan ke 50 desa sampel, dilansakanan selama bulan Oktober - Desember 2013, berlokasi di 105 desa di 15 kecamatan. Kegiatan Perangsang Pembangunan Pedesaan merupakan kegiatan aspirasi dari legislatif. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena proposal tidak masuk sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Dana Rp 2,6 juta digunakan untuk tahapan persiapan kegiatan, yaitu survey harga material (semen). Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Pedesaan merupakan dana pendamping dari kegiatan aspirasi dari legislatif. Kegiatan utamanya tidak dapat dilaksanakan karena proposal tidak masuk sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Dana Rp 1,6 juta digunakan untuk tahapan persiapan kegiatan, yaitu pembelian ATK. Kegiatan Operasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan pendampingan dari kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari APBN, yakni pemberian bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni kepada 790 KK @ Rp 7.5 juta yang berada di seluruh desa di Kecamatan Watumalang dan di Desa LamukSelomanik Kecamatan Kaliwiro. Kegiatan diwujudkan dalam bentuk sosialisasi program, verifikasi berkas administrasi, verifikasi lapangan, serta monitoring dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari-Desember 2013 berlokasi di semua desa di Kecamatan Watumalang dan Desa Lamuk serta Desa Selomanik Kecamatan Kaliwiro.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM) dilaksanakan sebagai salah upaya melestarikan kearifan lokal yaitu budaya gotong royong di masyarakat. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ini pelaksanaannya digabung dengan Hari Kesatuan


205


Gerak PKK, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan spanduk tentang pentingnya budaya gotong royong di semua kecamatan, upacara Penutupan BBGRM, lomba-lomba menu lokal dan tradisional, expo produk unggulan UPK PNPM, tes IVA gratis, dan pemasangan IUD gratis. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2013 di Gedung Sasana Adipura Kencana Kab. Wonosobo dan dilaksanakan oleh Bapermasdes bekerjasama dengan TP PKK Kecamatan dan Kabupaten. Program Administrasi Pendamping (PAP) PNPM Mandiri Perdesaan diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Wonosobo. Anngaran kegiatan sebagian besar diberikan kepada kecamatan untuk pendampingan kegiatan di desa. Bentuk kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perangkat kecamatan dan desa dalam pendampingan PNPM, sosialisasi petunjuk teknis operasional PNMP, rapat-rapat dan fasilitasi permasalahan serta untuk bantuan kepada badan kerjasama antar desa. Manfaat dari berbagai kegiatan tersebut adalah terciptanya proses dan mekanisme PNPM Mandiri sesuai dengan aturan melalui bentuk-bentuk pembinaan, monitoring, koordinasi, pengendalian serta pelaporan yang akuntabel. Kegiatan Gelar Teknologi Tingkat Kabupaten Dan Mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional merupakan kegiatan tahunan di Bapermasdes. Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna, diperlukan datadata tentang potensi TTG yang dimiliki dan informasi tentang inovasi TTG pada daerah lain sebagai dasar replikasi/ pengembangan TTG di Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pemetaan potensi TTG per kecamatan, mengikuti gelar TTG Tingkat Nasional di Padang, Sumatera Barat, dan menginventarisir informasi inovasi TTG pada kabupaten/kota yang lain. Pendataan dilakukan pada bulan Maret 2013, sementara gelar TTG dilaksanakan pada bulan September 2013 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai salah satu upaya menciptakan lingkungan permukiman bagi masyarakat dan dalam rangka meningkatkan keswadayaan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Bapermasdes Kab. Wonosobo memiliki alokasi bantuan stimulan penataan lingkungan bagi desa/kel di Kab. Wonosobo melalui kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh. Pemberian bantuan stimulan kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan penataan lingkungan kumuh sebesar Rp 9 juta per kelompok masyarakat. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah verifikasi proposal, survey lapangan, pencairan bantuan dan monitoring dilaksanakan selama bulan Maret November 2013, berlokasi di Kelurahan Rojoimo, Kec. Wonosobo dan Desa Kumejing, Kec. Wadaslintang, dan dikerjakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Profesionalisme pemerintah desa adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan profesional yang antara lain ingin diwujudkan melalui sasaran meningkatnya kualitas administrasi desa (termasuk keuangan dan aset desa), meningkatnya kualitas akuntabilitas pemerintahan desa dan berfungsinya peran pemerintahan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya dan meningkatnya kapasitas pemerintah desa. Dalam rangka memberikan petunjuk teknis tentang beberapa produk hukum tentang pemerintahan desa, disusunlah 2 peraturan bupati tentang pemerintahan desa. Perbup LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

206


Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes sebagai juklak dari Perda Nomor 4 Tahun 2010. Sedangkan Perbup Wonosobo Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Kades dan Perangkat Desa disusun karena dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah desa kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat pembahasan konsep Perbup, sosialisasi draft perbup ke PKKW (persatuan kepala desa Kab. Wonosobo), koordinasi dengan Bagian Hukum Setda, pencetakan dan penggandaan buku perbup, dan sosialisasi perbup ke semua pemerintah desa. Kegiagtan ini dilaksanakan selama bulan Oktober - Desember 2013. Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan disebabkan karena belum ada standarisasi ukuran keberhasilan sistem penyelenggaraan pemerintahan di suatu desa, dan belum diterapkannya “reward and punishment” kepada desa yang penilaiannya bukan saja berlandaskan atas ketertiban administrasi atau kemajuan infrastruktur tapi juga inovasi desa dalam pembangunan non fisik seperti halnya program pengentasan kemiskinan. Selain itu juga karena kegiatan lomba desa dianggap belum representatif untuk menilai kinerja pemerintahan desa atau keberhasilan desa, dan juga sebagai pemberian motivasi agar desa lebih bersemangat dalam melaksanakan pembangunan di desanya. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan desa dengan tolok ukur kewenangan yang dimiliki oleh desa yang didimensikan dalam indikator Input-Output-Hasil-Manfaat-Dampak pada setiap kewenangan. Totalnya terdapat 710 indikator untuk mengevalusi kinerja tersebut. Indikator ini menjadi kuesioner pertanyaan yang dijalankan dalam proses wawancara tim kecamatan kepada desa. Pada kegiatan ini diberikan bantuan operasional kepada 15 kecamatan sebesar Rp 11,8 juta. Sedangkan survey lapangan tahap kedua dilaksanakan oleh Bapermasdes pada lokasi desa-desa terbaik yang masuk nominasi ke 10 kategori. Kegiatan ini dilaksanakan selama bulan Januari-Desember 2013 berlokasi di 236 desa se Kabupaten Wonosobo. Untuk meningkatkatkan motivasi kerja Kades dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan Perangkat sebesar Rp 20,84 Milyar dari APBD Kab. Wonosobo. Tunjangan ini diberikan untuk 2458 perangkat desa lainnya, 43 sekdes non PNS dan 236 Kepala Desa. Untuk memperlancar pemberian tunjangan tersebut diperlukan kegiatan update dan rapat koordinasi. Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Operasional Tunjangan Kades Dan Perangkat Desa ini adalah update data Kades dan perangkat desa, rapat koordinasi kasi pemerintahan, dan verifikasi berkas pengajuan TPP. Bantuan keuangan untuk sarana pemerintah desa dari APBD Prov Jareng sebesar Rp 5 juta per desa ke 236 desa harus digunakan untuk sarana pemerintahan desa dan tidak boleh untuk infrastruktur atua barang pakai habis, untuk itu dilakukan kegiatan Operasional Monitoring, Evaluasi Sarpras Dan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2013. Verifikasi proposal 2013 dan monitoring evaluasi bantuan yang diterima pada tahun 2012 ke desa sampel 15 yaitu : Desa Gunungtawang Kec. Selomerto, Desa Besani Kec. Leksono, Desa Sikunang Kec. Kejajar, Desa Tempursari Kec. Sapuran, Desa Tempurejo Kec. Kalibawang, Desa Karangluhur Kec. Kertek, Desa Wonosari Kec. Kalikajar, Desa Karanganyar Kec. Sukoharjo, Desa Tegalgot Kec. Kepil, Desa Krasak Kec. Mojotengah, Desa Mlandi Kec. Garung, Desa Tanjunganom Kec. Kaliwiro, Desa Trimulyo Kec. Wadaslintang, Desa Tlogojati Kecamatan Wonosobo, dan Desa Limbangan Kecamatan Watumalang. Sebanyak 40 Kepala Desa habis masa jabatannya selama periode tahun 2013, sesuai dengan ketentuan Perda Kab. Wonosobo Nomor 6 Tahun 2006 maka dilaksanakan LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

207


pemilihan Kepala Desa. Kegiatan Pengisian Jabatan Kepala Desa ini diwujudkan dalam bentuk : 1. persiapan (pencetakan kartu suara, rapat koordinasi tim) 2. pelaksanaan (biaya pemantauan pilkades) 3. evaluasi (penanganan kasus pasca pilkades, yaknis kasus gugatan SK Pemberhentian Sementara Kades Sumberwulan di PTUN). Kegiatan dilaksanakan dalam 6 gelombang yaitu : 6 Februari (9 desa), 6 maret (9 desa), 3 Juli (15 desa), 18 sept (4 desa), 5 des (3 desa) 40 desa Wonosobo (Bomerto); Kertek (Purwojati, Banjar, Damarkasiyan, Candimulyo, Surengede, Tlogomulyo, Pagerejo, Purbosono); Selomerto (Tumenggungan, Candi, Bumitirto, Kadipaten); Leksono (Besani); Sukoharjo (Plodongan, Pucungwetan, Jebengplampitan); Mojotengah (Krasak, Candirejo, Larangan Kulon); Watumalang (Bumireso, Wonokampir); Garung (Siwuran, Sitiharjo, Kayugiyang); Kejajar (Dieng, Parikesit); Kalikajar (Mungkung, Maduretno, Kembaran, Mangunrejo), Kepil (Rojosari); Sapuran (bogoran, karangsari); Kaliwiro (Cledok, Kemiriombo), Wadaslintang (Plunjaran, Lancar); Kalibawang (mergolangu, kalikarung). Pembuatan kartu suara dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung kepada CV. Milarda, Wonosobo. Terdapat formasi jabatan perangkat desa lainnya yang kosong dan dapat diisi pada tahun ini adalah sebanyak 207, sehingga diadaakan pengisian jabatan perangkat desa. Dari 207 jabatan tersebut terdapat 341 pelamar yang berhak mengikuti ujian tertulis. Dari 341 pelamar tersebut yang kemudian diangkat menjadi perangkat desa lainnya adalah 171 perangkat desa lainnya, adapun 36 formasi lainnya tidak dapat diisi karena alasan tidak ada pelamar dan ada yang tidak lulus ujian tertulis. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan verifikasi berkas pesyaratan calon perangkat desa, penyusunan dan penggandaan soal, pemantauan pelaksanaan ujian utama dan perbaikan. Mei - Juni 2013. 125 desa. Tim Pengisian Perangkat Desa Lainnya 2013. Tahapan kegiatan meliputi : 1. Pengumuman alokasi formasi jabatan 2. Pendaftaran dan seleksi administrasi pelamar di kecamatan 3. Verifikasi berkas lolos seleksi 4. Pelaksanaan ujian utama dan ujian perbaikan 5. Pelantikan di masing-masing kecamatan. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa periode 2012-2018 di 236 desa menyebabkan adanya pergantian kepemimpinan pada lingkup pemerintahan desa, sehingga diperlukan pembekalan bagi anggota BPD dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan tupoksi dan kewenangan mereka selaku unsur Pemerintahan Desa. Kegiatan fasilitasi BPD baru ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan dengan materi antara lain tentang motivasi dan kepemimpinan; bedah aturan desa; penggalian masalah utama penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa serta pengembangan potensi lokal, legal drafting, pertanahan, pengawasan dan anti korupsi. Dilaksanakan secara bertahap : Angkatan I : 8-10 April 2013 Angkatan II : 10-12 Juni 2013 Angkatan III : 8-10 Oktober 2013 Angkatan IV : 22-24 Oktober 2013. Kegiatan dilakukan di Meeting room RM. Sari Rasa, Wonosobo. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan FNF Indonesia. Peserta adalah Ketua BPD atau yang mewakili dari 236 desa. Trainer dan fasilitator bersumber dari praktisi pemerintahan desa (FNF), perwakilan camat, bagian tata pemerintahan, kejaksaan, dan desa. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan kegiatan fasilitasi kepala desa baru, diwujudkan dalam bentuk pelatihan selama 3 hari dengan metode ceramah, presentasi, kerja kelompok, diskusi panel, dan brainstorming. Pemilihan Kepala Desa Baru sebanyak 169 Kades periode 2012-2018 menyebabkan adanya pergantian kepemimpinan pada lingkup pemerintahan desa sehingga diperlukan pembekalan bagi 169 Kepala Desa Baru dan refresh bagi 67 Kades lama dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan tupoksi dan LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

208


kewenangan mereka selaku unsur Pemerintahan Desa. Kegiatan fasilitasi kepala desa baru ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan dengan materi antara lain tentang motivasi dan kepemimpinan; bedah aturan desa; penggalian masalah utama penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa serta pengembangan potensi lokal, legal drafting, pertanahan, pengawasan dan anti korupsi. Dilaksanakan secara bertahap : Angkatan I : 8-10 April 2013 Angkatan II : 10-12 Juni 2013 Angkatan III : 8-10 Oktober 2013 Angkatan IV : 22-24 Oktober 2014. Kegiatan ini dilaksanakan di Meeting room RM. Sari Rasa, Wonosobo, bekerjasama dengan FNF Indonesia. Peserta adalah 236 Kepala Desa se Kab. Wonosobo. Trainer dan fasilitator bersumber dari praktisi pemerintahan desa (FNF),perwakilan camat, bagian tata pemerintahan, kejaksaan, dan desa. Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan kegiatan fasilitasi BPD baru, diwujudkan dalam bentuk pelatihan selama 3 hari dengan metode ceramah, presentasi, kerja kelompok, diskusi panel, dan brainstorming. Sebagian besar LPMD hanya lembaga formalitas yang kurang berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, sedangkan sebagian besar KPMD kegiatan utamanya hanya pada kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Muncul gagasan untuk menciptakan suatu kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk pengkayaan konsep, metode dan pendekatan partisipatoris dalam pemberdayaan masyarakat sebagai bekal dalam melaksanakan praksis pemberdayaan masyarakat yang sekaligus dapat mengintegrasikan kerja antara LPMD dan KPMD di level desa, yatu dalam bentuk pengembangan Sekolah Lapang Pemberdayaan Masyarakat Desa Wonosobo (SLPM Dewo). Kegiatan Revitalisasi LPMD Dan LPMK ini diwujudkan dalam bentuk lokalatih dengan agenda sebagai beirkut : Pembekalan pemandu kabupaten dan kecamatan, berbagi pengalaman dan pandangan terhadap Pemberdayaan Masyarakat, penjelasan konsep dan perspektif pemberdayaan masyarakat menuju pewujudan desa mandiri dan berdikari, penjelasan penguasaan metode dan pendekatan partisipatoris pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian masyarakat pemanduan masyarakat, dan penyusunan rancang tindak dan rancang kelola SLPM Dewo. Dilaksanakan pada tanggal 26-28 September 2013 di Meeting room RM. Sari Rasa, Wonosobo Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan FNF Indonesia, dengan fasilitator dari praktisi pemberdayaan. Jumlah peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari : 1. 1 orang LPMD dari 30 desa (1 kecamatan 2 desa) 2. 1 orang KPMD dari 30 desa (1 kecamatan 2 desa) 3. 15 orang kasi ekonomi pembangunan kecamatan 4. 5 orang staf Bapermasdes Kegiatan ini dilaksanakan bersama dengan kegiatan fasilitasi BPD baru, diwujudkan dalam bentuk pelatihan selama 3 hari dengan metode ceramah, presentasi, kerja kelompok, diskusi panel, brainstorming. Sebagai tahapan akhir pemilihan Kepala Desa dan untuk mengesahkan jabatan Kepala Desa yang dipilih adalah pelantikan Kepala Desa oleh Bupati. Pelantikan kepala desa dilaksanakan bagi 165 Kades hasil pilkades Desember 2012 dan 40 Kades hasil pilkades tahun 2013. Kegiatan persiapan yang dilaksanakan adalah penyiapan tempat, koordinasi dengan petugas, dan gladi bersih. Pelantikan dilaksanakan dalam 6 gelombang yaitu : 6 Februari (9 desa), 6 Maret (9 desa), 3 Juli (15 desa), 18 September (4 desa), 5 Desember (3 desa) di Sasana Adipura Kencana Kab. Wonosobo dan Pendopo Bupati Wonosobo

Program Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan serta kualitas pelayanan kecamatan dan kelurahan dan juga untuk meningkatkan kapasitas aparatur LKPJ 2013 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

209


pemerintahan desa dan kelembagaan kemasyarakatan desa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh kecamatan dan beberapa kelurahan di wilayah Kabupaten Wonosobo, antara lain digunakan untuk mengadakan berbagai pelatihan bagi aparatur pemerintah kecamatan, kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa, dan juga pengadaan aplikasi pelayanan administrasi bagi kecamatan, kelurahan dan desa sekaligus pelatihan penerapan dan pendampingannya.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Dalam program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan ini dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya adalah Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) yang ditujukan untuk peningkatan wawasan dan pengetahuan bagi pelaku usaha dan pengelola agropolitan. Kegiatan ini penting karena dianggap perlu adanya pembinaan dan pelatihan SDM bagi pengelola agropolitan kabupaten dan kecamatan dalam rangka peningkatan kualitas SDM bagi pelaku usaha dan pengelola agropolitan. Kegiatan lainnya adalah Fasilitasi Pengembangan LKM. Bentuk kegiatan ini berupa pelatihan terhadap LKM yang sudah ada, dan dilakukan pada semester 1 tahun 2013, diikuti oleh SKPD terkait, Praktisi/Pprofesional, LKM, PPC pendamping, dan Pemerintah Desa/kelurahan. Kegiatan Monitoring Kelembagaan Perekonomian Rakyat dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi terhadap LKM yang sudah mendapat fasilifasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada semester 2 tahun 2013, diikuti oleh SKPD terkait, praktisi/profesional, LKM, PPC pendamping, Pemerintah Desa/Kelurahan. Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam bentuk pelatihan terhadap pembina LKM, PPC pendamping, dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kegiatan pelatihan, diantaranya Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Perajin Sapu. Kegiatan ini didasari perlunya pemberdayaan SDM dan SDA lokal berupa glagah untuk peningkatan kesejahteraan. Bentuk kegiatan ini berupa pelatihan pengelolaan glagah menjadi sapu bernilai tinggi, dilaksanakan pada 9-14 Desember di Desa Krinjing, Watumalang Kegiatan pelatihan lainnya dengan menggunakan dana DBHCT adalah Peningkatan Kapasitas Manajemen Kelompok Perajin Bambu. Kegiatan ini didasari oleh perlunya pemberdayaan SDM dan SDA lokal berupa bambu untuk peningkatan kesejahteraan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pengolahan bambu menjadi produk anyaman yang bernilai jual tinggi seperti baki, tempat buah, topi, dan lain-lain dilaksanakan pada Desember 2013 di Desa Klesman, Kepil. Dengan menggunakan dana DBHCT juga dilakukan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Bulu Domba. Kegiatan ini didasari oleh perlunya pengkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan SDM & SDA lokal berupa bulu domba. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pengolahan bulu domba dari awal pencukuran sampai menjadi produk bernilai jual, pada tanggal 3-5 desember 2013 Surengede, Kejajar, dan study banding ke Jogjakarta. Kegiatan Pelatihan Evaluator Kinerja Keuangan Dan Penyusunan RKAP Bagi BUMD diikuti oleh SKPD pembina BUMD, dewan pengawas, komisaris BUMD dan direksi serta karyawan BUMD, dilaksanakan dalam bentuk teori dan praktek, pada tri wulan 3 tahun 2013 dan dihadiri oleh Biro Perekonomian Jateng.


210


c. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Untuk mengetahui kinerja urusan ini ditetapkan beberapa indikator yang dapat dilihat seperti dibawah ini : Tabel IV.B.21.2 Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 - 2013 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah No 1

Indikator

2

Jumlah desa/kelurahan berswasembada Jumlah LPM Aktif

3

Jumlah kelompok PKK aktif

4 5

Jumlah kelompok binaan PKK Posyandu aktif

6

Rasio rumah layak huni per jumlah total rumah

2012

2013

-

-

212

227

6.726/8.969 x 100% (74.99%) 30 1.321/1.321 x 100% = 100% 75244/213509 =0,35

6.726/8.969 x 100% (74.99%) 45 1323/1323 X 100 % = 100 % 76096/213509 =0,36

Sumber : Bapermasdes

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah desa atau kelurahan yang telah berswasembada belum dapat ditampilkan karena untuk mengetahui klasifikasi desa/kelurahan masuk dalam kategori swasembada, swakarya atau swadaya adalah dengan tersedianya profil desa/kelurahan selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, yang menyebutkan bahwa “Hasil analisis laju perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap lima tahun dalam klasifikasi desa dan kelurahan swasembada, swakarya, dan swadaya”. Sementara penyusunan profil desa/kelurahan baru dimulai sejak tahun 2011 dan sampai saat ini masih dalam proses, dan hingga akhir tahun 2013 desa/kelurahan yang telah menyusun profil desa/kelurahan adalah 165 desa (62.26%). Pada tabel di atas juga dapat diketahui bahwa data jumlah LPM adalah 227. Data tersebut menjelaskan bahwa LPM yang dimaksud adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang jumlahnya masing-masing satu lembaga di setiap desa/kelurahan, berdasarkan pengertian pada penjelasan Pasal 63 PP Nomor 72 Tahun 2005. Pada tahun 2013 jumlah desa/kelurahan yang LPMnya aktif adalah sebanyak 227 atau 96,19%. Selain itu jumlah kelompok PKK yang aktif adalah sebanyak 6.726 atau 74.99 %, sementara kelompok posyandu dari total jumlah yang ada sebanyak 1.232 aktif semua atau 100 % aktif.


211


Tabel IV.B.21.3 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012-2013 Berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 No. 1 2 3 4 5

Indikator % Jumlah Raperdes yang disetujui bersama % Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ % Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % Perangkat desa lainnya yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas

2012

2013

102.54 42.37

100 89.41

100

96.61

100

91.1

7

35.79

6

% desa yang menyusun profil desa

42.37

62.26

7

% jumlah desa yang melaksanakan tertib adminitrasi keuangan dan aset desa

72.88

94.92

8

Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu

230

235

9

Jumlah desa yang menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu

230

235

10

% Jumlah LPMD yang aktif

80

96.19

11

Jumlah Desa yang membentuk BUMDes

11

11

12

% swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa

26.69

26.73

13

% penduduk miskin

24.21

25.33

14

% realisasi keuangan PNPM-MD

99.9

99.9

15

% realisasi kegiatan PNPM-MD

100

100

Sumber : Bapermasdes

d. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang selama ini seringkali dihadapi dalam pelaksananaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :  Pengertian “kemandirian atau keberdayaan masyarakat” yang menjadi tujuan dari proses pemberdayaan masyarakat masih sangat beragam, sehingga beberapa upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang berbeda-beda;  Masih adanya beberapa kegiatan yang kurang memperhatikan sasaran yang harus dicapai, walaupun telah menghasilkan output kegiatan sesuai dengan rencana awal, namun outcame yang dhasilkan kurang maksimal;  Seringkali suatu kegiatan kurang berkesinambungan dengan kegiatan lain ataupun dengan kegiatan selanjutnya, sehingga aspek keberlanjutan program pemberdayaan kurang tercapai terutama untuk kegiatan yang membutuhkan waktu dalam periode tertentu;  Aspek monitoring, evaluasi dan pendampingan dalam setiap kegiatan masih kurang, terutama untuk kegiatan di tingkat desa;  Masih adanya beberapa kelompok masyarakat yang belum berperan serta secara


212


aktif dalam proses pembangunan;  Akses masyarakat terhadap informasi mengenai program pemberdayaan masyarakat dan program pembangunan secara umum masih kurang dan terbatas;

Beberepa usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :  Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dilakukan dengan lebih integratif, tepat sasaran, tujuan yang jelas, dan berkelanjutan;  Perlu adanya pendampingan yang berkesinambungan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pihak kecamatan bisa lebih mengambil peran sebagai pendamping kegiatan;  Sistem monitoring dan evaluasi kegiatan perlu diperkuat, didukung dengan database desa, sehingga hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat lebih terukur serta tepat sasaran;  Keterlibatan lembaga desa, lembaga masyarakat, serta masyarakat secara umum dari berbagai kelompok perlu ditingkatkan, dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;  Perlunya peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan dan informasi lain yang dibutuhkan, melalui berbagai media informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.


213

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Recommend Documents