IV.B.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IV.B.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemberdayaan masyarakat (Community Empowerment) sebagai sebuah paradigma pembangunan memiliki posisi unik jika dilihat dari perspektif urusan, karena sesungguhnya pemberdayaan masyarakat adalah ‘ruh’ dari pembangunan itu sendiri. Dalam tataran implementasi pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, ia taat pada azas Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat sedangkan sebagai sebuah tujuan maka kemandirian masyarakat adalah tujuannya. Adapun untuk mengukur tingkat kemandirian masyarakat, berdasarkan ciri pemberdayaan yang berpihak pada kaum lemah, maka indikator umum yang digunakan adalah “angka kemiskinan”. Komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penanggulangan kemiskinan ditunjukkan pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2010, dimana peningkatan pelayanan social dasar untuk memenuhi hak dasar masyarakat dan mengentaskan kemiskinan menjadi prioritas pertama dengan sasaran menurunnya angka kemiskinan yang ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan social dasar masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hak dasar masyarakat. Dalam konteks urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2010 melakukan kebijakan :  Mewujudkan kemudahan pencapaian akses masyarakat pada sumber-sumber daya produktif (modal, informasi pasar, keterampilan, teknologi dan sarana pendukung);  Mengoptimalkan kapasitas lembaga masyarakat guna meningkatkan partisipasi, keswadayaan dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan;  Mendorong terwujudnya teknologi tepat guna yang dapat membantu mewujudkan keberdayaan masyarakat;  Mengoptimalkan fungsi lembaga ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

a. PROGRAM DAN KEGIATAN Sejalan dengan arah kebijakan tersebut pada tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan tetap memfokuskan pada upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut, melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 telah dialokasikan sebesar Rp. 3.759.776.257,- atau sebesar 0,52 % dari total APBD Tahun 2010 yang berjumlah Rp. 720.254.292.159,-dari alokasi tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.595.363.694,-atau atau 95. 63% dari alokasi yang diberikan. Realisasi anggaran sebesar 95,83% menunjukkan telah terjadinya efisiensi sebesar 4,37 % dari anggaran yang diberikan Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Adapun program dan alokasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

165


Tabel. IV.B.21.1 Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010 No.

Program

A 1

Belanja Langsung Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 2 Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan 3 Program Pengembangan Kecamatan 4 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 5 Program Adminitrsasi Perkantoran 6 Program Peningatan Sarana Prasarana B Belanja Tidak langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Hibah Total Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2010 (diolah)

Alokasi (Rupiah) 2.542.769.400 1.478.480.000

Realisasi (Rupiah) 2.407.383.542 1.400.940.350

300.000.000

278.973.000

222.500.000 395.000.000

217.987.100 365.124.500

100.695.000 46.094.400 1.217.006.857 1.217.006.857 0 3.759.776.257

98.264.192 46.094.400 1.187.980.152 1.187.980.152 0 3.595.363.694.

b. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Program ini ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan yang ditempuh dengan beberapa cara antara lain dengan menguatkan kapasitas pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di tingkat desa, serta melaksanakan kerjasama dengan pihak lain (seperti TNI-POLRI) untuk kegiatan TMMD dalam melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Beberapa cara tersebut ditempuh agar penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat terimplementatif secara maksimal. Beberapa kegiatan yang akan diuraikan berikut ini sebagian besar mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan penanggulangan kemiskinan. Salah satu kegiatan utama untuk mendukung program ini adalah pemberian kewenangan yang disertai dengan biaya perimbangan yang diwujudkan dalam pemberian alokasi dana desa yang bertujuan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di desanya. Alokasi dana desa atau dulunya disebut dana perimbangan daerah yang lebih akrab disebut dengan ADD adalah bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada pemerintah desa yang berasal dari APBD Kabupaten Wonosobo, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum ADD dapat diterima dan dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat desa. Dana tersebut telah mampu menjadi stimulan bagi pembangunan desa. Sebagian besar masyarakat desa menyampaikan bahwa kebijakan ADD ini dirasakan lebih bermanfaat. Mekanismenya dirasakan lebih transparan dan partisipatif serta pemanfaatannya lebih demokratis, berdasarkan pada rembug desa. LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

166


Pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo telah mengalokasikan anggaran untuk dana perimbangan pada tahun 2010 sebesar Rp 27.000.000.000. Angka tersebut telah melebihi ketentuan minimal sesuai PP Nomor 72 Tahun 2005 yang menyebutkan ADD diperoleh dari perhitungan 10 % dari jumlah dana alokasi umum dikurangi belanja pegawai ditambah pajak penghasilan asli daerah, bagi hasil PBB dan bagi hasil pajak provinsi. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan pedesaan. ADD digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat diprioritaskan untuk bidang penanganan kemiskinan, pengembangan ekonomi kerakyatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan infrastruktur. Pengalokasian keuangan ADD untuk masing-masing desa didasarkan pada asas pemerataan dan keadilan. Setiap tahun diadakan upaya perbaikan sehingga benarbenar menghasilkan nominal yang adil untuk desa. Untuk tahun 2010 telah diformulasikan beberapa indikator yang menentukan besaran ADD yang diterima desa dengan menggunakan faktor keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengelola ADD pada tahun sebelumnya. Sebagai wujud antisipasi terhadap beberapa permasalahan tentang keterlambatan administrasi dan indikasi penyelewengan dalam pengelolaan ADD, telah ditetapkan beberapa sanksi antara lain bagi desa yang terlambat mengajukan persyaratan pencairan mereka akan menerima sanksi pemotongan besaran ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 15 %, untuk desa yang terlambat mempertanggungjawabkan penggunaan ADD, mereka akan dikenai sanksi pemotongan besaran ADD yang diterima pada tahun berikutnya sebesar 5 %. Akumulasi pengurangan nilai ADD atas penerimaan sanksi tersebut, digunakan untuk memberikan penghargaan kepada desa yang berhasil dalam mengelola ADD pada tahun sebelumnya. Penghargaan kepada desa tersebut diwujudkan dalam penambahan jumlah ADD tahun berjalan. Secara normative pelaksanaan ADD didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, adapun untuk memfasilitasi kegiatan pendampingan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), di kecamatan dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi ADD Kabupaten. Tugas tim ini antara lain menyusun kebijakan tentang ADD, menentukan besarnya ADD yang diterima desa, melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang ADD, melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan. Tugas tersebut antara lain diwujudkan dalam kegiatan pembuatan buku pedoman pelaksanaan ADD Tahun 2010, pembuatan poster sosialisasi ADD, bintek pengelolaan keuangan desa dan monitoring pelaksanaan kegiatan ADD di tingkat desa. Pelaksanaan ADD sangat strategis, kedepan perlu dioptimalkan agar lebih berdaya guna dalam proses pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Beberapa kelemahan yang perlu segera dibenahi adalah masih lemahnya transparansi dan administrasi serta capaian kinerjanya dalam pemberdayaan masyarakat. Tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu kewajibannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa. Keberadaan dan LKPJ 2010 Bab IV – Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

167


kapasitas dari jajaran pemerintah desa akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat desanya. Oleh karena itu salah satu kegiatan dari program ini adalah pelaksanaan pengisian jabatan kepala desa yang kosong/ habis masa jabatannya. Tahun 2010 sebanyak 7 orang kepala desa. Sasaran urusan ini tidak hanya masyarakat desa tapi juga kelurahan, mengingat bahwa kondisi kehidupan masyarakat di kelurahan sebagian besar masih mempunyai tipikal yang sama dengan kondisi masyarakat pedesaan, sehingga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan keberadaan lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat kelurahan mutlak diperlukan. Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk setiap kelurahan guna operasional kegiatan dan pemberian stimulan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat kelurahan seperti PKK, LKMD, karang taruna, forum musyawarah kelurahan. Komitmen para elite politik, pegawai publik dan stakeholder terhadap strategi penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan. ”Pro Poor Policy & Pro Poor Budgeting” perlu disinergikan. Langkah yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut antara lain dengan mengembangkan peran stakeholder dalam proses sinkronisasi antar program dan implementasi model kebijakan Strategi Daerah Penanggulangan Kemiskinan (SDPK) Kabupaten Wonosobo. Untuk mengoptimalkan hal tersebut dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tim ini beranggotakan dari unsur Bapeda, DPU, Dikpora, Dispertan dan Tanaman Pangan, Disnakertrans, Setda Kabupaten Wonosobo, Dinas Kesehatan, Badan KB, Disnakan, Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM, Dishutbun, BPN, DPPKAD, Ketua Komisi C DPRD, Rektor UNSIQ, BPS, PKK, Kantor Infokom, PD Muhammadiyah, PCNU Kabupaten Wonosobo, Dewan Gereja Wonosobo, BPD Cabang Wonosobo dan BRI Cabang Wonosobo. Tugas tim ini antara lain :  Mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan sinkronosasi dengan RPJMD dan RKPD Kabupaten Wonosobo.  Memfasilitasi pengembangan Pronangkis daerah sesuai karakteristik dan potensi daerah serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.  Memperjuangkan penganggaran yang berpihak pada kemiskinan (Pro Poor Budgeting) dilembaga legislatif dan mengupayakan efektifitas penyaluran anggaran sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan yang berkeadilan dan tepat sasaran sesuai program Sasaran dari program ini bukan hanya masyarakat pedesaan akan tetapi juga mengupayakan peningkatan keberdayaan masyarakat yang ada di wilayah kelurahan, yang saat ini sebagian besar kondisinya masih satu tipe dengan kondisi pedesaan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain pengembalian langsung dan pengembalian sesuai kebutuhan hasil lelang eks tanah bengkok/bondo desa. Berdasarkan ketentuan pasal 6 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, disebutkan bahwa desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu tanah eks bengkok yang berada di kelurahan menjadi kekayaan daerah yang dikelola sewa penggarapannya dengan mekanisme lelang. Hasil sewa lelang ini disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan. Hasil sewa penggarapan tanah eks bengkok digunakan untuk operasional pelaksanaan lelang penggarapan sebesar 10 % dan dikembalikan kepada kelurahan yang melaksanakan


168


lelang sebesar 90 %. Penggunaan dana pengembalian lelang eks tanah bengkok yang diterima oleh kelurahan tersebut digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain dapat untuk fasilitasi kegiatan kelembagaan masyarakat, kegiatan organisasi kepemudaan&kesenian, kegiatan pembangunan fisik, kegiatan hari besar/ keagamaan dan fasilitasi kegiatan PAUD. Hasil dan manfaat dari pelaksanaan program ini antara lain meningkatnya kualitas kelembagaan bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga hal ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat yang akan berimplikasi secara tidak langsung terhadap peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan anak usia dini yang mendapatkan pendidikan usia dini baik formal maupun non formal.

Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan Ada dua kegiatan utama yang dilakukan pada program ini, yang pertama adalah Kegiatan Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) merupakan salah satu program Pemerintah yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan kembali ekonomi rakyat terutama untuk kegiatan ekonomi dengan skala kecil dan menengah. Dengan program ini diharapkan kegiatan ekonomi rakyat yang akhir-akhir ini mengalami kelesuan dapat bangkit kembali. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Rakyat ini diutamakan bagi para pelaku kegiatan ekonomi produktif rakyat disektor pertanian rakyat, kerajinan rakyat dan industri kecil menengah. Pada tahun 2010 ini lokasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) adalah diwilayah pengasil tembakau di Kabupaten Wonosobo. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi Pembinaan Pengrajin IKM, Pelatihan (Pelatihan Pengolahan Kopi dan Pelatihan Batik), Pembuatan FS Pembentukan Klaster serta kegiatan administratif pendukung lainnya. Kegiatan sejenis yang telah dilakukan adalah pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pendekatan klaster, kelompok yang terbentuk sebagai cikal bakal klaster yang terbentuk adalah kelompok budidaya jamur tiram di kelurahan Rojoimo Kecamatan Wonosobo dan desa Igirmranak Kecamatan Kejajar terbentuk kelompok ternak kelinci. Outcomes yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan ekonomi masyarakat sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Berbagai upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dilakukan untuk mendorong peran aktif mereka dalam pembangunan, diantaranya melalui program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Kegiatan yang dilakukan meliputi Bulan Bhakti Gotong Royong, pendampingan PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan serta Gelar Teknologi Tepat Guna. Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BGGRM) di Latar-belakangi oleh keinginan untuk melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan sebagai salah satu ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya, sebagai sebuah modal social nilai-nilai kegotong royongan menjadi begitu penting dalam koneteks pemberdayaan masyarakat, gotong royong inilah yang menjadi inti dari konsep dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga sudah selayaknyalah jika kegiatan ini dilakukan


169


sebagai bentuk upaya pelestaraian nilai-nilai luhur masyarakat. Secara simbolis kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk Upacara Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong yang dilanjutkan dengan kegiatan kerja bhakti masal di halaman RSU Wonosobo. Program Adminstrasi Pendamping (PAP) PNPM Mandiri Perdesaan diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri di Kabupaten Wonosobo. Dari alokasi dana yang disediakan sebesar Rp. 375.000.000- dapat terealisasi sebesar Rp.346.929.500 atau 92,51% dari anggaran yang disediakan. Anggaran tersebut sebagaian besar atau 60% lebih diberikan kepada Kecamatan untuk pendampingan kegiatan di desa dengan indeks setiap desa sebesar Rp.500.000,-. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perangkat kecamatan dan desa dalam pendampingan PNPM, sosialisasi Petunjuk teknis operasional PNMP, rapat-rapat dan fasilitasi permasalahan serta untuk bantuan kepada badan kerjasama antar desa. Manfaat dari berbagai kegiatan tersebut adalah terciptanya proses dan mekanisme PNPM Mandiri sesuai dengan aturan melalui bentuk-bentuk pembinaan, monitoring, koordinasi, pengendalian serta pelaporan yang akuntabel.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meskipun persoalan kemiskinan adalah persoalan yang kompleks dan tidak dapat berdiri sendiri namun seperti telah diuariakan di atas bahwa ciri pemberdayaan adalah give power to powerless maka indicator untuk mengukur kinerja urusan ini adalah angka kemiskinan, dimana ditunjukkan dari angka statistik bahwa pada tahun 2009 terdapat 321.935 penduduk miskin. ndikator lain yang digunakan adalah jumlah PKK aktif dan Posyandu aktif, indikator ini digunakan karena dalam kegiatan tersebut terkandung unsur-unsur pemberdayaan yang lebih luas dibandingkan yang lain. Secara ringkas kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat di tunjukkan pada tabel berikut : Tabel. IV.B.21.2 Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah No 1 2 3

4

Indikator Jumlah Penduduk Miskin Jumlah RT Miskin Jumlah PKK aktif (Jml PKK aktif) / (Jumlah PKK) x 100%

Jumlah Posyandu aktif (Jml Posyandu Aktif) / (Total Posyandu) x 100%

2009 321.935 84.483 93.95%

94.65%

2010

269 -----x100% 281 =95,73% 1.173 -----x100% 1.235 =94,98%

Sumber: BPMD

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami peningkatan.


170


c. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :  Keterbatasan kapasitas SDM yang memiliki sertifikasi keahlian pemberdayaan masyarakat.  Keterbatasan sarana dan prasarana jangkauan mobilitas pemberdayaan masyarakat dan desa.  Masih ditemukan pola egosentris berkepentingan tertentu.

di

desa,

yang

didominasi

oleh

pihak

 Ada beberapa desa yang proses perencanaan kegiatannya yang belum tepat, baik dari segi materi maupun waktu.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :  Perlunya program capacity building untuk meningkatkan kapasitas SDM aparatur bidang pemberdayaan.  Perlunya peningkatan prasarana dan sarana yang lebih memadai untuk meningkatkan jangkauan mobilitas dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi ke desa/kelurahan.


171

IV.B.21. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Recommend Documents