seperti UMKM, Posyantek dan Kader Pemberdayaan Masyarakat juga merupakan objek pada urusan pemberdayaan masyarakat

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

seperti UMKM, Posyantek dan Kader Pemberdayaan Masyarakat juga merupakan objek pada urusan pemberdayaan masyarakat. 22.2

PROGRAM DAN KEGIATAN Pembangunan

urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa

diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui: 1.

Penguatan kelembagaan masyarakat;

2.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan wilayah;

3.

Pengembangan peran

serta masyarakat

dalam

pembangunan

ekonomi, sosial, budaya, dan sarana prasarana wilayah; 4.

Pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG). Pada tahun 2013 program-program yang dilaksanakan pada

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat seperti RT/RW, LPMK, dan BKM.

2.

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha masyarakat melalui penguatan permodalan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam berusaha dan berwirausaha.

3.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat

dalam

melaksanakan

pembangunan

sarana

dan

prasarana di tingkat kelurahan, melalui musyawarah pembangunan kelurahan

dan

pemberian

stimulan

pembangunan

di

tingkat

kelurahan, serta pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa (P3MD). 22.3

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Capaian

kinerja

penyelenggaraan

urusan

pemberdayaan

masyarakat dan desa pada tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut : 1. Bantuan stimulan pembangunan Mengingat bahwa anggaran yang tersedia tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kota Semarang 368


diberikan bantuan stimulan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan

tujuan

agar

masyarakat

lebih

berperan

aktif

dalam

pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana umum di lingkungan masing-masing. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan yang bersifat stimulan kepada masyarakat pada wilayah yang mengajukan proposal permohonan bantuan. Adapun jenis bantuan stimulan pembangunan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tahun

2013

adalah

berupa

bantuan

stimulan

fasilitasi

lingkungan permukiman dengan proposal yang menerima bantuan adalah sebanyak 165 dan bantuan stimulan alat teknologi tepat guna dengan proposal yang menerima bantuan adalah sebanyak 4. 2. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan -

Terfasilitasinya raker LPMK se-Kota Semarang

-

Terselenggaranya bintek administrasi LPMK se-Kota Semarang

-

Terlaksananya Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk Lomba Kelurahan. Pada tahun 2013 pemenang lomba kelurahan adalah Kelurahan Banyumanik Kecamatan Banyumanik, dimana nantinya yang akan diusulkan untuk maju di tingkat Provinsi.

-

Terlatihnya 177 petugas entry data profil kelurahan

-

Terlatihnya 177 petugas entry data sistem informasi posyandu

-

Terselenggaranya rakor dan sosialisasi administrasi program untuk 3120 kader posyandu Kota Semarang.

-

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dilaksanakan dalam rangka keterlibatan masyarakat dalam pembangunan perkotaan perlu selalu ditumbuh kembangkan, agar masyarakat ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan , dengan dasar pelaksanaan Imendagri No. 3/2004 tentang Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Permendagri No. 42/2005 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan BBGRM, Pada tahun 2013 BBGRM dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2013 di Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur

-

Fasilitasi kegiatan Posyandu diantaranya yaitu : Terlaksananya penyediaan timbangan dan keranjang bayi di 160 posyandu Terlaksananya penyediaan tensimeter di. 128.posyandu Terlaksananya penyediaan alat test kolestrol di 170 .posyandu

369


3. Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan Dengan mendasarkan pada : a) Perda

Kota

Semarang

Nomor

:4

Tahun

2008

tentang

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang; b) Keputusan Walikota Semarang Nomor : 465/0320/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Semarang dan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Semarang; Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa upaya, diantaranya yaitu sebagai berikut : a) Fasilitasi Permodalan bagi UMKM Dalam

rangka

meningkatkan

dan

mengembangkan

usaha

ekonomi masyarakat di Kelurahan , Pemerintah Kota Semarang telah memberikan beberapa bantuan permodalan , salah satu diantaranya adalah berupa kegiatan fasilitasi permodalan bagi Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kelurahan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di Kelurahan.

Untuk

mempertahankan

dan

mengembangkan

bantuan modal usaha bagi UMKM di Kelurahan yang dananya bersumber dari APBD Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

(Bapermasper dan KB) Kota Semarang

melaksanakan pembinaankepada pengelola / anggota kelompok lembaga keuangan mikro (LKM)/UED-SP maupun magang bagi anggota UEP-SP, pertemuan dan bimbingan teknis bagi pengelola UEP--SP , pelatihan ketrampilan bagi anggota TP PKK Kecamatan Mijen dan pertemuan kemitraan UMKM, dimana

sasaran dari

kegiatan dimaksud yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan mempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi dana yang tersedia serta lembaga ekonomi mikro berbentuk UED-SP yang ada di 177 Kelurahan.Dengan modal awal sebesar Rp. 722.800.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang diperoleh dari alokasi APBD sejak tahun 2007 sampai dengan saatini telah menjadi Rp. 1.079.985.972,,-( Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Pada tahun 2013 telah diterima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui

370


Bapermasdes Prov. Jateng berupa bantuan Rp. 10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah) untuk satu lembaga UED-SP, yaitu Lembaga UED-SPdi KelurahanWonosari Kecamatan Ngaliyan b) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan Kota Semarang yang bersumber dari APBN (DUB) dan APBD (DDUB) pada Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 15.375.000.000,- (Lima belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dengan perincian Rp. 14.606.250.000,- (Empat belas milyar enam ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dari APBN sedangkan dari APBD Kota Semarang sejumlah Rp. 768.750.000,- (Tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dana tersebut

diatas digunakan

untuk kegiatan

penanggulangan

kemiskinan dengan konsep tridaya yaitu lingkungan, kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. Pencairan BLM Tahun Anggaran 2013 sudah dicairkan 100 % ke rekening 177 BKM di 177 Kelurahan di Kota Semarang.

Adapun serapan anggaran pemanfaatan BLM

PNPM Kota Semarang kondisi sampai akhir bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut : -

Lingkungan

Rp. 4.853.332.000,-

-

Sosial

Rp. 3.555.920.000,-

-

Ekonomi

Rp. 1.934.250.000,-

Realisasi fisik/pemanfaatan BLM PNPM Mandiri Perkotaan Kota Semarang sampai dengan bulan Desember 2013 baru mencapai 73,25 %. Akan tetapi sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2009penyelesaian ditargetkan selesai Bulan Maret 2014. Secara detail kami paparkan progress serapan BLM PNPM Mandiri di Kota Semarang : LAPORAN PERKEMBANGAN BLM PNPM - MP PER K

NO

KECAMATAN

BLM APBN

APBD

TOTAL BLM

PEMANFAATAN

%

1

Mijen

1.425.000.000

75.000.000

1.500.000.000

978.925.000

65,26

2

Gunungpati

1.140.000.000

60.000.000

1.200.000.000

822.300.000

68,53

3

Banyumanik

783.750.000

41.250.000

825.000.000

554.500.000

67,21

4

Gajah mungkur

570.000.000

30.000.000

600.000.000

496.050.000

82,68

5

Semarang Selatan

712.500.000

37.500.000

750.000.000

649.500.000

86,60

6

Candisari

498.750.000

26.250.000

525.000.000

420.500.000

80,10

7

Tembalang

1.235.000.000

65.000.000

1.300.000.000

1.045.425.000

80,42

8

Pedurungan

878.750.000

46.250.000

925.000.000

657.325.000

71,06

9

Genuk

1.116.250.000

58.750.000

1.175.000.000

907.277.000

77,22

10

Gayamsari

855.000.000

45.000.000

900.000.000

875.750.000

97,31

11

Semarang Timur

1.092.500.000

57.500.000

1.150.000.000

698.250.000

60,72

12

Semarang Utara

760.000.000

40.000.000

800.000.000

636.000.000

79,50

371


NO

BLM

KECAMATAN

APBN

APBD

TOTAL BLM

PEMANFAATAN

%

13

Semarang Tengah

1.187.500.000

62.500.000

1.250.000.000

730.025.000

58,40

14

Semarang Barat

1.140.000.000

60.000.000

1.200.000.000

1.018.525.000

84,88

15

Tugu

498.750.000

26.250.000

525.000.000

304.000.000

57,90

16

Ngaliyan

712.500.000

37.500.000

750.000.000

468.150.000

62,42

14.606.250.000

768.750.000

15.375.000.000

11.262.502.000

73,25

JUMLAH

Pada APBN Perubahan 2013, Kota Semarang mendapatkan alokasi Program

Percepatan

dan

Perluasan

Pembangunan

Infrastruktur

Permukiman (P4-IP) yang dialokasikan ke 6 Kecamatan di 16 kelurahan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- . Pencairan BLM P4-IP sudah disalurkan ke rekening 16 BKM penerima alokasi masing-masing kelurahan sejumlah Rp. 250.000.000,- ( Dua ratus lima puluh juta rupiah) kecuali kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah hanya mencairkan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Adapun

perkembangan

program

percepatan

dan

perluasan

pembangunan infrastruktur permukiman (P4IP) di perkotaan tahun 2013 adalah sebagai berikut : PERKEMBANGAN PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (P4-IP) DI PERKOTAAN TAHUN 2013 KOTA SEMARANG NO

KECA MATAN

KELURAHAN

BLM

PENCAIRAN

%

PEMAN FAATAN

%

APBN 1

Genuk

Banjardowo

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

2

Semarang Barat

Bojongsalaman

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Bongsari

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Cabean

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Barusari

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Bulustalan

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Lamper Lor

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Bangunharjo

250.000.000

100.000.000

40,00

-

-

Brumbungan

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Gabahan

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Bugangan

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Karangtempel

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Karangturi

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Bulu Lor

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Dadapsari

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

Panggung Lor

250.000.000

250.000.000

100,00

250.000.000

100,00

4.000.000.000

3.850.000.000

96,25

3.750.000.000

93,75

3

4

5

6.

Semarang Selatan

Semarang Tengah

Semarang Timur

Semarang Utara

Sumber Data : Bapermasper dan KB Tahun 2013

372


c) Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (GERDU KEMPLING) Upaya

Percepatan

penanggulangan

kemiskinan

terus

dilakukan Pemerintah Kota Semarang lewat kebijakan dan program

berbasis

mengkoordinasikan

pemberdayaan dan

mensinergikan

masyarakat

dengan

berbagai

program

kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang melalui GERDU KEMPLING. Sesuai dengan yang tercantum dalamSapta Program, maka salah satu program pertama dari Sapta Program yang menjadi perhatian

utama

Pemerintah

Kota

Semarang

adalah

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Untuk itu diperlukan pengembangan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat program, tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan profil, kebutuhan, karakteristik dan potensi warga miskin. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Melalui

GERDU

KEMPLING

jumlah

warga

miskin

dapat

tertangani minimal 2 % per tahun atau turun sekitar 2.573 KK atau 8.968 jiwa pada tahun 2012 (amanah RPJMD Kota Semarang 20102015). Jumlah warga miskin di Kota Semarang hasil pendataan pada tahun 2011 ditetapkan sebesar 128.647 KK atau 448.398 jiwa yang tersebar di 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan dengan perincian : -

Penduduk rawan miskin sejumlah 80.328 KK atau 286.193 jiwa

-

Penduduk Miskin sejumlah 48.257 KK atau 162.037 jiwa

-

Penduduk Sangat Miskin sejumlah 62 KK atau 168 jiwa.

Hasil Pendataan Tahun 2013, jumlah warga miskin menurun menjadi 113.259 KK atau 373.978 jiwa sebagaimana ditetapkan Peraturan Walikota tahun 2013. -

Penduduk hampir miskin sejumlah 96.452 KK atau 319.842 jiwa

-

Penduduk Miskin sejumlah 16.769 KK atau 54.028 jiwa

-

Penduduk Sangat Miskin sejumlah 38 KK atau 108 jiwa. Rekap Gerdu Kempling Tahun 2013 adalah jumlah Warga

Miskin

Penerima

Manfaat/yang

Tertangani

:melalui

373


Program/Kegiatan/ Bantuan dari SKPD dengan dana APBD tahun 2013, termasuk untuk 48 Kelurahan Sasaran Gerdu Kempling dan melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta melalui Program/ Kegiatan/ Bantuan dari CSR (BUMN/ BUMD/ Perbankan/ Perusahaan) dengan pendamping

PTN/PTS,

dan

Pihak

lainnya

serta

Swadaya

Masyarakat adalah sejumlah Rp 414.878.760.589,- dengan jumlah tertangani sebesar 6.005 KK atau 4,60 %. Adapun rekapitulasi data warga miskin Kota Semarang tahun 2013 yang mengalami penurunan di tiap-tiap kecamatan adalah sebagai berikut: HAMPIR MISKIN

KECA MATAN

NO

KK

SANGAT MISKIN

MISKIN

JIWA

KK

JIWA

KK

JIWA

TOTAL KK

TOTAL JIWA

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Semarang Tengah

3.890

12.039

1.796

5.526

16

48

5.703

16.613

2

Semarang Utara

10.237

34.667

2.434

8.223

5

17

12.676

42.907

3

Semarang Timur

5.617

18.487

928

3.092

4

8

6.549

21.587

4

Gayamsari

5.850

19.826

699

2.376

0

0

6.549

22.202

5

Genuk

6.139

21.170

1.018

3.367

1

4

7.158

24.541

6

Pedurungan

6.837

23.531

614

2.164

0

0

7.451

25.695

7

Semarang Selatan

5.489

17.542

912

2.861

0

0

6.401

20.403

8

Candisari

6.187

20.369

1.228

4.061

0

0

600

24.430

9

Gajah mungkur

4.472

14.196

441

1.365

0

0

474

15.561

10

Tembalang

8.605

29.499

1.353

4.395

3

7

9.961

33.901

11

Banyumanik

3.998

12.834

726

2.245

0

0

4.724

15.079

12

Gunungpati

5.434

17.251

868

2.621

0

0

6.302

19.872

13

Semarang Barat

11.695

39.265

1.347

4.372

0

0

13.042

43.637

14

Mijen

3.359

10.836

1.294

3.932

5

15

4.658

14.783

15

Ngaliyan

5.804

18.803

672

2.027

1

4

6.477

20.834

16

Tugu

2.839

9.527

439

1.401

3

5

3.281

10.933

96.452

319.842

16.769

54.028

38

108

113.259

373.978

Jumlah

Sumber Data : Bappeda Kota Semarang Tahun 2013

Realisasi Program

Kegiatan

Percepatan Penanggulangan

Pemerintah

Kemiskinan

Kota SemarangDalam

Tahun 2013 adalah sebagai

berikut: NO 1

SKPD Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2013

-

Pemberian makanan tambahan dan vitamin pada balita penderita gizi buruk Pelayanan kesehatan penduduk miskin / Jamkesmaskot ( diluar kuota Jamkesmas ) Penyusunan peta masyarakat kurang gizi Penanggulangan kurang energi protein, anemia, gizi, zat besi, gangguan akibat kurang yodium Pendamping Pengadaan Obat dan Perbekalan

-

Pendampingan BOS SD/MI untuk sekolah murah Pendampingan BOS SMP/MTs utk sekolah murah Bantuan Kelurahan Vokasi tahun 2013 Bantuan fasilitasi SPP bagi Siswa miskin

-

2

Dinas Pendidikan

374


NO

SKPD

3

Disnakertrans

4

Dinas Koperasi UKM

5

Dinas Pertanian


dan

-

Fasilitasi Pelatihan Tenaga Kerja Pelatihan Pemagangan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri dan Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB )

-

Bintek Manajemen Usaha Mikro bagi 200 PUM Bintek Manajemen Usaha bagi Wira Usaha Baru (WUB) Pelatihan Kewirausahaan : Menjahit, Boga, Salon Pemberian bantuan Peralatan Usaha

-

Pelatihan pembuatan pakan ternak, pengolahan susu, pengolahan hasil pertanian, budidaya jamur, pena-nganan organisme pengganggu tanaman (OPT) kelapa Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (bantuan handtraktor, handsprayer, peralatan, bibit) Pengembangan Agribisnis Peternakan (bantuan kambing jantan & betina untuk Poktan)

6

Dinas Kelautan Perikanan

dan

-

7

Kantor Pangan

Ketahanan

-

-

Pelatihan Bandeng Duri Lunak bagi 433 orang Pengembangan Sarana dan Prasarana pengolahan Hasil Perikanan untuk 615 orang Pelatihan Budidaya Ikan Lele bagi 50 kelompok

-

Pengembangan konsumsi penganekaragaman pangan (Pelatihan Pengolahan Pangan) Fasilitasi penyediaan makanan pokok bagi gakin (Bantuan Warung Desa, Bantuan Rawan Pangan) Aksi Desa Mandiri Pangan

8

Dinas Perindustrian Perdagangan

-

Pelatihan Pengolahan Makanan Pelatihan Produk Tekstil Pelatihan Sablon Pelatihan Batik Pelatihan Cendramata Kewirausahaan Ketrampilan Olahan Pangan

9

Dinas Tata Kota Perumahan

-

Perbaikan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (Rehab 202 unit Rumah Tidak Layak Huni milik Gakin) Study Inventarisasi permukiman kumuh Study Inventarisasi perumahan masy. kurang mampu Pembuatan sanitasi komunal permukiman Pembangunan dan perbaikan MCK Penanganan dan Penataan permukiman kumuh Sanitasi (DAK)

-

dan

10

Dinas Bina Marga

-

11

Dinas PSDA & ESDM

-

12

Badan Lingkungan Hidup

-

13

Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga

-

-

14

Badan PemberdayaanMasyar akat Perempuan & KB

-

Pemeliharaan jalan dan jembatan di lingkungan pemukiman ( 4 lokasi ) Peningkatan/pengembangan sumur dalam Pembangunan Sistem Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana ( SIPAS ) Pembangunan Sumur - Sumur Air Tanah Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Peningkatan kualitas lingkungan dan industri hasil tembakau ( DBHCHT ) Pengembangan teknologi tepat guna di bidang lingkungan hidup Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : Bordir, Souvenir, Rias Pelatihan Ketrampilan dan Bantuan Sarana Usaha bagi Keluarga Miskin : Manik-manik dan Salon Pendampingan PKH ( untuk Fasilitator ) Penyediaan & Pelayanan AlKon KB bagi Warga Miskin Pemberdayaan Berbasis Gender (Pelatihan & Mediasi) Pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM –MP ( DDUB ) di 177 Kelurahan Fasilitasi permodalan bagi usaha kecil di pedesaan Fasilitasi penunjang dukungan TMMD Sengkuyung I dan Reguler 91

15

Bappeda

16

Bagian PDE

17

Bagian Kesra

-

Asuransi kematian bagi warga miskin Kota Semarang untuk 500 orang warga miskin @ Rp. 550.000,-

18

Bagian Hukum

-

Fasilitasi bantuan hukum bagi warga miskin yang terkena perkara pidana untuk 72 orang

-

Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD) Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2013 Entry data warga miskinHasil Identifikasi Tahun 2013

375


NO

SKPD


19

Bagian Perekonomian

-

Pendampingan distribusi beras bersubsidi / Raskin Tangga Sasaran

20

Dishubkominfo

-

Transportasi murah untuk rakyat (subsidi operasional Bus Rapid Transit )

21

Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

-

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang kependudukan ( Sinkronisasi Data Gakin ) Pengembangan Database Kependudukan

22

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

-

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata dan Pelatihan Kewirausahaan membuat Souvenir, Pelatihan Hospitality, Pelatihan Biopori ( jumlah 735 orang )

23

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

⁻ ⁻ ⁻

Pembangunan TPST (Insfrastruktur) Pengadaan Gerobak Sampah (38 buah) Pengadaan Becak Sampah (32 Buah)

24

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

-

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penampungan sementara Belanja air bersih untuk bantuan korban bencana

25

Bag. Humas

-

Bantuan sosialisasi lewat talkshow , dialog interaktif Penyebarluasan informasi melalui media cetak Bantuan Peliputan, Spanduk, Pers Realease

-

untuk

42.477 Rumah

penduduk

di

tempat


Realisasi

Pelaksanaan

Gerdu

Kempling

Tahun

2013

dengan

dukungan CSR dan Bantuan Pihak Lain serta Swadaya Masyarakat yaitu: NO

PEMBERI BANTUAN

WUJUD BANTUAN

1

Bank Danamon

Bantuan di Kel. Brumbungan, Miroto, Pendrikan Lor Kec. Semarang Tengah dengan pendamping UNAKI, berupa : Sarana Kerja 3 unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah, Sarana Kerja 6 unit Becak Sampah 3 unit Mesin Potong rumput 40 tempat sampah 1.300 bibit pohon untuk penghijauan

2

Bank Jateng

-

-

-

Bantuan Pelatihan Ketrampilan di Kel. Bugangan Kec. pendamping IKIP PGRI Bantuan Pelatihan Ketrampilan di Kel. Bugangan Kec. pendamping IKIP PGRI Bantuan Pelatihan Ketrampilan di Kel. Bugangan Kec. pendamping IKIP PGRI

ANGGARAN Rp.

119.430.500,-

dan Sarana Usaha Semarang Timur,

Rp

58.000.000,-


Rp

35.000.000,-


Rp

32.000.000,-

Rp

110.000.000,-

3

Bank BNI

Bantuan Pelatihan Ketrampilan dan Sarana Usaha di Kel. Patemon, Sukorejo, Kalisegoro, Cepoko Kec. Gunungpati dengan pendamping UNNES

4

PT. Sido Muncul

Pemeriksaan Mata dan Bantuan Kacamata Gratis di SD Patemon 01 dan 02 Kecamatan Gunungpati

5

PT. Phapros Semarang

Pembentukan 2 KUMM / 20 orang, IKM & Pembinaan 5 KUMM bekerja sama dengan PKPU di Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat

Rp

58..850.000,-

6

Bank Jateng

Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Peralatan Usaha untuk 20 orang di Kel. Lempongsari Kec. Gajahmungkur dengan UNTAG sebagai pendamping

Rp

50.000.000,-

7

Indonesia Power

Bantuan material perbaikan jalan, sarana pendidikan, khitanan masal di Kel. Tanjung Mas, Bandarharjo Kec. Semarang Utara dan Kel. Kemijen Kec. Semarang Timur

8

Swadaya Masyarakat

Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I Tahun 2013 di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik

Rp

20.000.000,-

9

Swadaya Masyarakat

Dukungan Pelaksanaan TMMD Reguler 91 Tahun 2013 di Kelurahan Patemon dan Pakintelan Kecamatan Gunungpati

Rp

50.000.000,-

JUMLAH

Rp 533.280.500,-


376


4. Penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat guna Dasar pelaksanaan Inpres RI Nomor 3 tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Instruksi Mendagri Nomor 24 tahun 1998 tentang Posyantekdes (Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan)

dan

Permendagri

Nomor

20

tahun

2010

tentang

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelololaan Teknologi Tepat Guna, adapun realisasi kegiatan melalui partisipasi agenda reguler tahunan Kemendagri dibidang Teknologi Tepat Guna yaitu melalui Gelar Teknologi Tepat Guna (Gelar TTG) Nasional XV di Padang Provinsi Sumatra Barat pada tanggal 24 s/d 01 Oktober 2013, fasilitasi penguatan

kelembagaan

Posyantek

di

16

Kecamatan,

serta

pemberian stimulan alat TTG di 5 kelompok masyarakat. 5. Fasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun 2013 Pada Semester I, Program Sengkuyung Tahap I dilaksanakan di Kelurahan Jabungan Kecamatan Banyumanik pada tanggal 14 sampai dengan 02 Juni 2013. Kegiatan Fisik pada Sengkuyung I tersebut antara lain:  Pembukaan jalan ;  Rehab tempat ibadah ;  Rehab poskamling;  Rehab rumah penduduk;  Pembuatan dan pemasangan mesin pompa, tower dan bak penampungan; Sedangkan kegiatan non fisik yaitu :  pasar murah,  pengobatan massal gratis  konsultasi KB,  penyuluhan dan pembinaan berupa: PPBN dan wawasan kebangsaan,Sosialisasi KTP elektronik (e-KTP), Kamtibmas, Kewirausahaan dan legalitas usaha, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) . Adapun sumber dana dari kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :  Dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.161.000.000,-( Seratus Enam Puluh Satu Rupiah )  APBD Kota Semarang sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)  Swadaya Masyarakat Rp.20.000.000 ( Dua Puluh Juta Rupiah )

377


Sedangkan TMMD Reguler 91 dilaksanakan di Kelurahan dan Kelurahan

Pakintelan

Pateman Kecamatan Gunungpati (dari tanggal 09

Oktober sd 29 Oktober 2013) dengan kegiatan fisik dan non fisik sama dengan Sengkuyung I. Kegiatan dimaksud menyerap dana dari :

 APBD Provinsi Jawa Tengah Rp.130..000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

 APBD Kota Semarang II Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah )  Swadaya Masyarakat Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) 6. Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) , kegiatan ini ditekankan pada pengarahan terhadap mahasiswa KKN, DATA KEGIATAN KKN MAHASISWA DI KOTA SEMARANG NO

22.4

TAHUN

URAIAN

1

Jumlah PT

2 3

Jumlah Mahasiswa Jumlah Lokasi Kecamatan

4 5

2012

2013 8

5

3.563 9

7285 12

Jumlah Kelurahan Pengabdian

37

142

Jumlah Ijin Lokasi

12

12

SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh 18 SKPD

yaitu 16 Kecamatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan KB dan Bagian Pembangunan. 22.5

JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Urusan wajib Pemberdayaan

Masyarakat adalah sebanyak 717 orang. 22.6

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan

dalam

Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa sebesar

Rp.

47.805.215.117,- dengan perincian sebagai berikut : Anggaran program pelaksanaan



Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut: 1.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : BAPERMASPER & KB 1.

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

457.379.000

431.533.000

94,35

2. 3.

Evaluasi pemberdayaan masyarakat Peringatan/pencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat

304.315.600 114.665.000

287.955.700 114.654.500

94,62 99,99

378


NO 4.

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

405.548.000

405.128.000

99,90

5.

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan ( PNPM ) Pengadaan timbangan bayi

100.000.000

99.616.000

99,62

6.

Pengadaan tensimeter

100.000.000

99.360.000

99,36

7.

Pengadaan alat test kolesterol

175.000.000

159.693.500

91,25

1.656.907.600

1.597.940.700

96,44

532.780.000

515.080.000

96,68

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Selatan 8.


9.

Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Utara

10.


11.

Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Barat

12.

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

13.

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Timur

14.


15.

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan JUMLAH SKPD

7.920.000

7.920.000

100,00

540.700.000

523.000.000

96,73

1.081.400.000

1.046.000.000

96,73

704.470.000

703.630.000

99,88

2.400.000

2.400.000

100,00

706.870.000

706.030.000

99,88

1.413.740.000

1.412.060.000

99,88

950.000.000

950.000.000

100,00

10.363.000

10.363.000

100,00

960.363.000

960.363.000

100,00

1.920.726.000

1.920.726.000

100,00

577.070.000

575.780.000

99,78

4.500.000

4.500.000

100,00

9.413.302.000

9.337.852.000

99,20

514.600.000

510.540.000

99,21

SKPD : Kecamatan Semarang Tengah 16.


17.

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan JUMLAH SKPD

1.800.000

1.800.000

100,00

516.400.000

512.340.000

99,21

485.090.000

480.535.000

99,06

SKPD : Kecamatan Gunungpati 18.


19.

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

3.024.000

3.024.000

100,00

488.114.000

483.559.000

99,07

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

199.390.000

199.390.000

100,00

3.840.000

3.840.000

100,00

JUMLAH SKPD

203.230.000

203.230.000

100,00

390.210.000

390.210.000

100,00

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tugu 20. 21.

22. 23.

SKPD : Kecamatan Mijen Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

2.250.000

2.250.000

100,00

392.460.000

392.460.000

100,00

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

601.070.000

599.390.000

99,72

3.600.000

3.600.000

100,00

JUMLAH SKPD

604.670.000

602.990.000

99,72

357.120.000

352.500.000

98,71

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Genuk 24. 25.

26. 27.

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan JUMLAH SKPD

28. 29.

SKPD : Kecamatan Tembalang Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan JUMLAH SKPD

1.440.000

1.440.000

100,00

358.560.000

353.940.000

98,71

1.061.250.000

1.054.950.000

99,41

6.300.000

6.300.000

100,00

1.067.550.000

1.061.250.000

99,41

21.000.000

14.350.000

68,33

SKPD : Kecamatan Candisari 30.


379


NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

31.

Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan

7.160.000

5.760.000

80,45

32.

Operasional LPMK, PKK KEL, PKK RW, PKK RT & karang taruna kel

449.010.000

448.140.000

99,81

JUMLAH SKPD

477.170.000

468.250.000

98,13

801.870.000

793.070.000

98,90

33. 34.

SKPD : Kecamatan Banyumanik Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa Fasilitasi kegiatan Pengangulangan Kemiskinan JUMLAH SKPD

35. 36.

SKPD : Kecamatan Ngaliyan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan JUMLAH SKPD

37. 38.

SKPD : Kecamatan Gayamsari Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan JUMLAH SKPD

1.800.000

1.800.000

100,00

803.670.000

794.870.000

98,91

835.210.000

835.210.000

100,00

2.250.000

2.250.000

100,00

837.460.000

837.460.000

100,00

446.270.000

446.270.000

100,00

2.000.000

2.000.000

100,00

448.270.000

448.270.000

100,00

2.250.000 1.119.310.000

2.250.000 1.112.030.000

100,00 99,35

1.121.560.000

1.114.280.000

99,35

18.389.323.600

18.208.691.700

99,02

SKPD : Kecamatan Pedurungan 39. 40.

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

2.

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

1 2

KEGIATAN SKPD : BAPERMASPER & KB Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan Penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna (ttg) JUMLAH PROGRAM

3.

ANGGARAN (Rp.)


153.909.000

153.909.000

300.000.000

263.989.950

453.909.000

417.898.950

PERSEN TASE (%)

100,00 88,00 92,07

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

SKPD : BAPERMASPER & KB 1 2

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Tni manunggal membangun desa (tmmd)

3 4

Penunjangan dan monev kuliah kerja nyata Fasilitasi pembinaan bp-spams

5

Pengembangan sistem informasi profil kelurahan

6

Fasilitasi pengelolaan sda, lingkungan dan permukiman berbasis masyarakat

7

Penunjangan tni manunggal membangun desa JUMLAH SKPD

1.860.000.000 290.000.000

1.735.424.880 289.295.000

93,30 99,76

25.000.000 85.000.000

25.000.000 82.570.000

100,00 97,14

126.393.000

125.646.300

99,41

50.000.000

50.000.000

100,00

120.000.000

118.000.000

98,33

2.556.393.000

2.425.936.180

94,90

100.000.000

64.739.200

64,74

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) 8

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

380


NO 9

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Tempat Ibadah

123.000.000

89.676.020

72,91

JUMLAH SKPD

223.000.000

154.415.220

69,24

SKPD : Kecamatan Semarang Selatan 1

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

14.600.000

14.600.000

100,00

2 3

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Monitoring, evaluasi dan pelaporan

11.735.000 48.745.000

11.735.000 45.685.000

100,00 93,72

4

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang

185.000.000

155.835.000

84,24

5


37.000.000

23.855.000

64,47

6

Pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun kelurahan percontohan skpd kelurahan pleburan

20.700.000

20.700.000

100,00

7

Pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun kelurahan percontohan skpd kelurahan mugassari

20.700.000

20.700.000

100,00

8

Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd kelurahan Peterongan Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat Pembinaan kelompok masyarakat dalam membangun kelurahan percontohan skpd kelurahan Peterongan

50.000.000

50.000.000

100,00

658.750.000

635.363.000

96,45

397.500.000

392.205.000

98,67

443.938.000

394.471.000

88,86

22.500.000

22.500.000

100,00

1.911.168.000

1.787.649.000

93,54

9 10 11 12

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Utara 13 14

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

18.740.000 9.000.000

18.740.000 8.400.000

100,00 93,33

15

Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang

185.000.000

182.826.000

98,82

16

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd

14.200.000

13.550.000

95,42

17

Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum

33.750.000

33.750.000

100,00

18

Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd

28.000.000

27.310.000

97,54

19

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan bulu lor

14.700.000

14.700.000

100,00

20

Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan

1.037.421.077

1.019.356.000

98,26

21

pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman

281.304.500

278.903.000

99,15

22

pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan kel. plombokan

35.000.000

34.502.000

98,58

14.200.000

14.196.000

99,97

1.671.315.577

1.646.233.000

98,50

23

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Barat 24


58.730.000

58.730.000

100,00

25 26


25.000.000 45.360.000

25.000.000 45.160.000

100,00 99,56

27


185.000.000

184.564.000

99,76

28

Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD Kel. Salaman Mloyo Penyelenggaraan dan Pelaporan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pembinaan Kolompok Masyarakat Pembangunan Kel. Percontohan SKPD Kel. Kalibanteng Kulon Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kel. Salaman Mloyo Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kel. Gisikdrono Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Permukiman

52.500.000

34.751.500

66,19

60.000.000

57.600.000

96,00

22.500.000

21.541.000

95,74

22.500.000

22.500.000

100,00

22.500.000

22.500.000

100,00

1.114.745.000

1.111.947.000

99,75

1.071.305.000

1.068.616.000

99,75

29 30 31 32 33 34

381


NO 35

KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualit Kehidupan Bermasyarakat JUMLAH SKPD

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

108.500.000

108.225.000

99,75

2.788.640.000

2.761.134.500

99,01

SKPD : Kecamatan Semarang Timur 36


11.954.000

11.954.000

100,00

37 38


14.950.000 40.400.000

14.950.000 40.400.000

100,00 100,00

39


185.000.000

183.430.000

99,15

40


37.500.000

37.500.000

100,00

41

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kel. Karangtempel

21.500.000

21.500.000

100,00

42

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kel. Rejosari

21.500.000

21.500.000

100,00

43

Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD Bugangan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Pemukiman Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas kehidupan bermasyarakat Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kel. Bugangan

36.200.000

36.054.365

99,60

1.190.000.000

1.183.993.000

99,50

260.000.000

258.721.000

99,51

31.634.427

31.525.000

99,65

21.500.000

21.500.000

100,00

1.872.138.427

1.863.027.365

99,51

71.554.500 23.784.500

62.266.500 23.784.500

87,02 100,00

44 45 46 47

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Semarang Tengah 48 49


50

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

51 52

Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan pekunden Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan sekayu Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan miroto

53 54 55 56 57 58 59

JUMLAH SKPD

33.520.000

32.140.000

95,88

170.056.475 30.000.000

166.909.000 29.775.000

98,15 99,25

56.250.000

54.488.000

96,87

881.526.804

876.663.000

99,45

799.835.096

777.409.000

97,20

228.072.000

165.330.000

72,49

21.600.000

21.050.000

97,45

21.600.000

21.600.000

100,00

21.600.000

20.790.000

96,25

2.359.399.375

2.252.205.000

95,46

37.069.000 22.860.000

37.069.000 22.860.000

100,00 100,00

SKPD : Kecamatan Gunungpati 60 61


62

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

41.840.000

41.630.000

99,50

63 64

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan Plalangan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan Sumurrejo Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan Kalisegoro Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD

180.000.000 60.000.000

178.816.000 57.475.000

99,34 95,79

20.400.000

20.185.050

98,95

20.400.000

20.395.000

99,98

20.400.000

20.350.000

99,75

35.000.000

35.000.000

100,00

69

Pemberdayan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan

1.316.125.000

1.304.616.000

99,13

70

Pemberdayan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan

968.500.000

949.132.600

98,00

65 66 67 68

382


NO 71

KEGIATAN Pemberdayan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat JUMLAH SKPD

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

103.875.000

102.900.000

99,06

2.826.469.000

2.790.428.650

98,72

SKPD : Kecamatan Tugu 72


12.595.000

12.595.000

100,00

73 74


14.892.000 25.337.500

14.892.000 25.337.000

100,00 100,00

75


185.000.000

185.000.000

100,00

76


26.250.000

26.250.000

100,00

77

Pembinaan Kelompok Maysarakat Pembangunan Kel.Percontohan SKPD 2011 Mangkang Kulon

12.340.000

12.340.000

100,00

78

Pembinaan Kelompok Maysarakat Pembangunan Kel.Percontohan SKPD 2012 Mangkang Wetan

12.340.000

12.340.000

100,00

79

Pembinaan Kelompok Maysarakat Pembangunan Kel.Percontohan SKPD 2013 Tugurejo Fasilitasi Potensi Wilayah kelurahan Percontohan SKPD

12.340.000

12.340.000

100,00

80 81 82 83

Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat JUMLAH SKPD

41.607.900

35.500.000

85,32

346.000.000

343.985.000

99,42

487.500.000

485.978.000

99,69

216.500.000

215.725.000

99,64

1.391.926.900

1.382.282.000

99,31

84

SKPD : Kecamatan Mijen Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

19.100.000

19.100.000

100,00

85

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

17.700.000

17.700.000

100,00

86 87

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang

58.700.000 186.775.000

58.700.000 185.519.500

100,00 99,33

88

Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana & Prasarana Umum Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Wonolopo

50.000.000

42.000.000

84,00

52.500.000

31.860.000

60,69

21.500.000

21.500.000

100,00

91

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Jatisari

21.500.000

21.500.000

100,00

92


1.797.500.000

1.786.919.000

99,41

93

Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan pemukiman

302.500.000

299.929.000

99,15

94

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Polaman

21.500.000

21.500.000

100,00

89 90

JUMLAH SKPD

2.549.275.000

2.506.227.500

98,31

95

SKPD : Kecamatan Genuk Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

30.499.000

30.499.000

100,00

96


18.212.500

18.212.500

100,00

97 98


42.294.000 195.492.000

41.194.000 194.948.000

97,40 99,72

99

Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD

50.000.000

49.616.000

99,23

100


48.750.000

48.750.000

100,00

101

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan Gebangsari

21.500.000

21.250.000

98,84

102

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan Karangroto

21.500.000

21.250.000

98,84

103

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kwalitas Jalan dan Jembatan

1.437.500.000

1.432.728.000

99,67

104

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kwalitas Saluran Lingkungan Pemukiman

454.500.000

452.795.000

99,62

105

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kwalitas Kehidupan Bermasyarakat

58.000.000

57.863.000

99,76

106

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kel. Bangetayu Kulon

21.500.000

21.250.000

98,84

2.423.829.000

2.413.337.000

99,57

JUMLAH SKPD

383


NO

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

107

SKPD : Kecamatan Gajahmungkur Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

9.800.000

9.800.000

100,00

108


8.800.000

8.800.000

100,00

109 110


38.862.053 185.000.000

38.854.000 183.320.000

99,98 99,09

111


30.000.000

30.000.000

100,00

112

Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan Kel.Bendungan

50.000.000

50.000.000

100,00

113

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan Kel.Gajahmungkur

21.500.000

21.500.000

100,00

114

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan Kel.Bendan Ngisor

21.500.000

21.500.000

100,00

115

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan

475.000.000

472.158.000

99,40

116

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

725.000.000

703.309.000

97,01

117

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan Kel.Bendungan

21.500.000

21.500.000

100,00

1.586.962.053

1.560.741.000

98,35

108.190.000

108.190.000

100,00

30.652.600 98.283.000

30.652.600 98.283.000

100,00 100,00

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Tembalang 118


119 120


121


185.000.000

183.673.000

99,28

122

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

45.000.000

44.575.500

99,06

123

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan SKPD (Kelurahan Kedungmundu)

21.500.000

21.500.000

100,00

124

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan SKPD (Kelurahan Tembalang)

21.500.000

21.500.000

100,00

125


1.008.000.000

1.004.150.000

99,62

126

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan SKPD (Kelurahan Meteseh)

21.500.000

21.470.000

99,86

127

Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan persiapan skpd (Kelurahan Meteseh)

50.000.000

48.945.000

97,89

128

Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas saluran lingkungan permukiman

782.000.000

778.950.000

99,61 99,59

JUMLAH SKPD

2.371.625.600

2.361.889.100

129

SKPD : Kecamatan Candisari Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

10.400.000

9.000.000

86,54

130 131


8.050.000 32.050.000

8.050.000 25.125.000

100,00 78,39

132

Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang

141.313.375

125.561.575

88,85

133

Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan skpd

50.000.000

47.934.000

95,87

134

Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum

26.250.000

26.230.000

99,92

135


575.500.000

555.440.000

96,51

136


461.500.000

442.560.000

95,90

137

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan candi

21.500.000

20.225.000

94,07

138

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan tegalsari

21.500.000

17.200.000

80,00

139

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan skpd kelurahan jatingaleh

21.500.000

21.453.400

99,78

1.370.713.375

1.298.778.975

94,75

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Banyumanik 140

Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun Desa

18.150.000

18.150.000

100,00

141 142

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

20.140.000 65.000.000

20.140.000 65.000.000

100,00 100,00

384


NO 143 144 145 146 147 148 149 150 151

KEGIATAN Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan hasil Musrenbang Fasilitasi Peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan sarana dan prasarana Umum Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan Kelurahan Sumurboto Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kelurahan percontohan Kelurahan Srondol Wetan Perberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan Perberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Pemukiman Perberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan masyarakat Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Banyumanik JUMLAH SKPD

ANGGARAN (Rp.)


PERSEN TASE (%)

216.140.000 50.000.000

214.278.000 50.000.000

99,14 100,00

41.250.000

41.200.000

99,88

21.500.000

21.500.000

100,00

21.500.000

21.500.000

100,00

723.500.000

704.700.000

97,40

902.000.000

902.000.000

100,00

24.500.000

24.500.000

100,00

21.500.000

21.500.000

100,00

2.125.180.000

2.104.468.000

99,03

152

SKPD : Kecamatan Ngaliyan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

39.100.000

39.100.000

100,00

153


12.450.000

12.450.000

100,00

154 155


70.874.210 185.000.000

68.144.210 182.999.000

96,15 98,92

156

Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum

50.000.000

29.770.000

59,54

37.500.000

35.610.000

94,96

158

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kel. Ngaliyan

20.800.000

20.800.000

100,00

159

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kel. Kalipancur

20.800.000

20.800.000

100,00

160

Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan

730.000.000

722.091.000

98,92

161

Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Saluran Permukiman

710.000.000

703.306.000

99,06

162

Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat

60.000.000

59.252.000

98,75

163

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kel. Tambakaji

20.800.000

20.800.000

100,00

157

JUMLAH SKPD

1.957.324.210

1.915.122.210

97,84

164

SKPD : Kecamatan Gayamsari Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

17.430.000

17.430.000

100,00

165 166


8.550.000 27.348.000

8.550.000 27.348.000

100,00 100,00

167


185.000.000

184.835.000

99,91

168

Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD

20.000.000

20.000.000

100,00

169


26.250.000

25.950.000

98,86

170

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Gayamsari

21.500.000

21.500.000

100,00

171

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Sambirejo

21.500.000

21.500.000

100,00

172

Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan Sambirejo SKPD

20.000.000

20.000.000

100,00

173


578.000.000

577.139.000

99,85

174


472.000.000

469.302.000

99,43

175

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Siwalan

21.500.000

21.500.000

100,00

1.407.079.000

1.403.055.000

99,71

21.500.000

21.500.000

100,00

JUMLAH SKPD SKPD : Kecamatan Pedurungan 176

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Masyarakat Percontohan SKPD Kel. Palebon

385


NO

ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN


PERSEN TASE (%)

177

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Masyarakat Percontohan SKPD Kel. Pedurungan Kidul

21.500.000

21.500.000

100,00

178

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Masyarakat Percontohan SKPD Kel. Gemah

21.500.000

21.500.000

100,00

179

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan

945.000.000

937.092.000

99,16

180

840.000.000

828.657.000

98,65

15.000.000

14.779.000

98,53

182

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan Pemukiman Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

29.700.000

29.700.000

100,00

183


16.900.000

16.900.000

100,00

184 185


39.200.000 185.000.000

39.200.000 176.736.009

100,00 95,53

186

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Fasilitasi Peningkatan Potensi Wilayah Kelurahan Percontohan SKPD

45.000.000

45.000.000

100,00

25.000.000

24.410.000

97,64

2.205.300.000

2.176.974.009

98,72

31.187.138.517

30.449.955.691

97,64

181

187

JUMLAH SKPD JUMLAH PROGRAM

22.7

PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,

Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 22.8

SARANA DAN PRASARANA Secara umum, pada tahun 2013, sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana pada tahun 2013 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.

386


22.9

PERMASALAHAN

1)

Model swakelola PNPM yang dilaksanakan belum bisa mendorong tumbuhnya swadaya masyarakat.

2)

Masih

lemahnya

pengelolaan

sumber

daya

manusia

dalam

kelembagaan masyarakat tingkat RT,RW dan kelurahan 3)

Belum semua pengelola UMKM/UED-SP memahami administrasi dan pengelolaan kelompok

22.10 TINDAK LANJUT 1)

Sosialisasi tentang Model Swakelola untuk Pelaksanaan PNPM ke masyarakat.

2)

Peningkatan sumber daya manusia pada lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan manajem pengelolaan administrasi organisasi

3)

Melaksanakan bimbingan teknis / pelatihan administrasi

bagi

pengelola UMKM/UED-SP 22.11 PRESTASI / PENGHARGAAN Juara III Lomba Bina Keluarga Lansia Tingkat Provinsi Jawa Tengah, penghargaan tersebut diberikan pada tanggal 29 Juni 2013 diberikan kepada Ketua BKL Kelurahan Sambiroto oleh Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah.

387


23.

URUSAN PILIHAN STATISTIK

23.1. KONDISI UMUM Data yang lengkap, obyektif dan terpercaya diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan. Untuk memperoleh data yang maksimal, metode statistik perlu digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Asas yang perlu menjadi pedoman penyelenggaraan statistik adalah asas keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran terhadap penyediaan data statistik yang handal dan terpercaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, statistik terdiri atas : Statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Kewenangan Badan Pusat Statistik ( BPS ) sepenuhnya menyelenggarakan statistik dasar. Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, baik secara mandiri maupun bersama BPS. Adapun statistik

khusus

diselenggarakan

oleh

masyarakat,

baik

lembaga,

organisasi, perorangan maupun unsur masyarakat lainnya, baik secara mandiri atau bersama dengan BPS. Terkait

dengan

urusan

statistik

yang

diselenggarakan

oleh

Pemerintah Kota Semarang, saat ini terdapat beberapa isu strategis. Pertama, adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai hasil dari

pembangunan

menyebabkan

data

statistik

yang

dibutuhkan

masyarakat semakin beragam. Kedua, berbagai data yang dihimpun oleh BPS, memerlukan keterlibatan penyelenggara kegiatan di luar BPS. Ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berdampak terhadap perkembangan kegiatan statistik. Keempat, adanya era globalisasi yang ditandai pesatnya arus informasi, menuntut peranan informasi statistik bagi pemerintah dan masyarakat. 23.2. PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan pada urusan wajib statistik diarahakan pada terwujudnya data statistik daerah yang akurat, akuntabel dan up to date melalui (1) pengembangan

dan

unifikasi

data/informasi

statistik

daerah;

(2)

peningkatan kualitas data dan informasi statistik; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik daerah.

388


Adapun program yang dilaksanakan pada urusan ini adalah Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 23.3. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam melaksanakan urusan statistik, Pemerintah Kota Semarang telah menjalin kerja sama dengan BPS Kota Semarang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Data Statistik Daerah, penyelenggaraannya dapat dilakukan koordinasi dan kerjasama antara Badan Pusat Statistik dengan instansi pemerintah. Bentuk kerjasama yang dijalin adalah penerbitan buku statistik daerah yang berisi kajian dan analisis atas data mentah yang telah diperoleh melalui berbagai kegiatan sensus dan survei yang telah dilaksanakan oleh BPS. Pada tahun 2013 telah disusun 12 jenis buku yang menyajikan data statistik berserta kajian dan analisisnya. Jumlah tersebut sama dengan jumlah buku yang diterbitkan pada tahun 2012. Adapun judul buku yang diterbitkan pada tahun 2013, yaitu : 1)

Buku Kota Semarang Dalam Angka tahun 2012

2)

Buku Profil Kependudukan Kota Semarang tahun 2012

3)

Buku Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2011/2012

4)

Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2012

5)

Buku Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang tahun 2012

6)

Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2012

7)

Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang tahun 2012

8)

Buku Saku Kota Semarang tahun 2012

9)

Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2012

10) Buku PDRB Menurut Penggunaan Kota Semarang tahun 2012 11) Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang Tahun 2012 12) Buku Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Kota Semarang tahun 2012 23.4. SKPD PENYELENGGARA URUSAN Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh BAPPEDA Kota Semarang. 23.5. JUMLAH PEGAWAI Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib Statistik adalah sebanyak 9 orang 389


23.6. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan Wajib Statistik sebesar Rp. 638.500.000,- .Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan ini adalah sebagai berikut : Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut : NO

PERSEN TASE (%)


ANGGARAN (Rp.)

KEGIATAN SKPD : BAPPEDA

1

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah JUMLAH PROGRAM

638.500.000

582.985.030

91,31

638.500.000

582.985.030

91,31

23.7. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,

Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun. 23.8. SARANA DAN PRASARANA Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

di

tingkat

Kelurahan,

Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.

390


23.9. PERMASALAHAN Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik adalah : 1)

Dalam rangka menjaga validitas data dan meminimalisir sampling error, terdapat prosedur dan beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyajian data hasil analisis, sehingga data yang pasti belum bisa segera dipublikasikan setelah pengumpulan

2)

Beberapa jenis data yang dibutuhkan belum tersedia secara lengkap

3)

Terbatasnya sumberdaya yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam pengumpulan data secara mandiri

23.10. TINDAK LANJUT Untuk mengatasi permasalahan pada urusan statistik, rencana tindak lanjut yang akan ditempuh adalah : 1)

Penyusunan

data

sementara

sebelum

ada

data

resmi

yang

dipublikasikan 2)

Inventarisasi dan reklasifikasi data sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku

3)

Mempererat kerja sama dan peningkatan koordinasi dengan BPS untuk memperoleh data yang dibutuhkan

391


24.

URUSAN PILIHAN KEARSIPAN

24.1. KONDISI UMUM Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui arsip dapat tergambar perjalanan sejarah bangsa dari masa ke masa. Memori kolektif tersebut adalah juga identitas dan harkat sebuah bangsa. Kesadaran akademis yang dilandasi oleh beban moral untuk menyelamatkan

arsip

sebagai

bukti

pertanggungjawaban

nasional

sekaligus sebagai warisan budaya bangsa, dapat menghindari hilangnya informasi sejarah perjalanan sebuah bangsa serta harkat sebagai bangsa yang berbudaya. Arsip itu tercipta secara alamiah ketika organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya. Arsip juga sebagai sumber informasi pengambilan keputusan dan bukti prestasi instansi / perorangan sehingga harus diurus, ditata, dipelihara, diselamatkan dan dilestarikan dengan baik. Pengelolaan dan penambahan khasanah arsip sangat penting sebagai kelengkapan penyajian data, juga merupakan sumber pengetahuan dan jendela informasi untuk menunjang wawasan intelektual seganap anak bangsa dimana arus arus persaingan global dunia menuntut untuk meningkatkan potensi diri sehingga mampu menjawab kondisi tersebut. Untuk

Pengelolaan

arsip,

Pemerintah

Kota

Semarang

telah

melaksanakan kegiatan pengarsipan pada tahun 2013 sebanyak 8.200 berkas arsip meningkat 11,8% dibandingkan tahun 2012 sebesar 6.700 berkas arsip. 24.2. PROGRAM DAN KEGIATAN Kebijakan Program Urusan Wajib Kearsipan pada tahun 2013 di realisasikan ke dalam beberapa program/kegiatan : 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program ini diarahkan untuk menyediakan sistem administrasi kearsipan melalui : a. Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan; b. Pengklasifikasikan Data.

392

seperti UMKM, Posyantek dan Kader Pemberdayaan Masyarakat juga merupakan objek pada urusan pemberdayaan masyarakat

Recommend Documents