MODUL PEGANGAN PELATIH MASYARAKAT
MODUL KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LANJUTAN
KATA PENGANTAR Menempatkan rakyat sebagai subyek pembangunan, pemangku kedaulatan, penentu arah dan manfaat pembangunan adalah sebuah perjuangan. Ini harus diperjuangkan karena proses eksploitasi terhadap berbagai sumber daya masyarakat telah menempatkan mereka pada posisi marginal. Rakyat perdesaan, secara keseluruhan, butuh penguatan kembali, re‐empowerment, dalam berbagai dimensi. Pelatihan adalah salah satu pilihan pendekatan untuk keperluan tersebut. Peserta pelatihan dibekali pemahaman yang komprehensif tentang pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri perdesaan maju ke tahap selanjutnya. Kita menyebutnya tahap Integrasi. Tahap ini merupakan pilihan strategis. Bila bertekad menempatkan pembangunan partisipatif sebagai esensi pembangunan perdesaan maka ia harus diintegrasikan ke dalam pembangunan reguler.Program program kegiatannya harus menjadi begian integral dalam pembangunan perdesaan. Ini tidak mudah ,mengingat pola dan corak pembangunan politis tehnokratis yang selama ini berjalan sudah sedemikian mengilhami pelaku dan penentu pembangunan pada semua level. Tapi, itulah tantangannya. Itu pula dasarnya pokok bahasan mengenai Kaderisasi dan kemampuan “Merencanakan Pembangunan” disatukan dalam modul pelatihan yang sama ini. Rakyat harus menjadi pelaku, bukan sekedar penyerta apalagi penderita akibat utama ataupun akibat sampingan proses pembangunan yang elitis. Untuk mampu merebut kembali hak nya dalam merumuskan permasalahan, merencanakan, melaksanakan dan memantau seluruh proses dan hasil pembangunan kita harus melakukan kegiatan yang secara prinsipiil terencana dan bertujuan me ningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan. Peningkatan kapasitasnya mulai dari aspek pengetahuan, sikap dan ideologi kerakyatan yang mendasarinya.Kelompok antara yang menjadi terget kita adalah para kader atau peserta pelatihan. Melalui pelatihan mereka diharapkan memiliki kesadaran kritis, bersimpati dan berempati terhadap penderitaan sesamanya. Pada gilirannya akan menjadi penggerak komunitas perdesaan secara lebih luas. Buku panduan pelatihan yang diajukan ini merupakan bagian dari serial modul pelatihan. Pencapaian hasil pengetrapannya selama pelatihan sangat tergantung juga pada kreativitas pelatih untuk menggunakannya sebagai media dalam pendidikan orang dewasa. Kritikan dan saran untuk semakin menyempurnakan kualitas buku panduan pelatihan ini akan selalu diterima dengan lapang dada. Jakarta PNPM Mandiri Perdesaan
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.......................................................................................................................... URAIAN MODUL.............................................................................................................................. ALUR PELATIHAN KPMD LANJUTAN................................................................................................. A. KONSEP INTEGRASI.......................................................................................................... 1. Konsep IntegrasI B. REVIEW RPJM‐DESA......................................................................................................... 1. Review RPJM‐Desa C. KADER DAN KADERISASI UNTUK INTEGRASI.................................................................... 1. Kader dan Kaderisasi untuk Integrasi D. KONSEP RPJMDesa............................................................................................................ 1. Konsep RPJMDesa E. PANDUAN BAGI DESA DALAM MEMPERSIAPKAN PENYUSUNAN RPJMDesa..................... 1. Panduan Bagi desa untuk Mempersiapkan Penyusunan RPJMDesa F. SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJMDesa.............................................................................. 1. Sosialisasi Penyusunan RPJMDesa G. MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN..................................................... 1. Ketentuan Pembentukan Tim penyusun 2. Proses Pembentukan Tim Penyusun H. RAPAT PERSIAPAN TUGAS TIM PENYUSUN..................................................................... 1. Proses Pelaksanaan Rapat Persiapan 2. Materi Pembahasan Rapat I. PENGKAJIAN KEADAAN DESA.............................................................................................. 1. Mekanisme Pelaksaan PKD 2. Sketsa Desa 3. Kalender Musim 4. Diagram Kelembagaan J. PENYUSUNAN DRAF RPJMDesa........................................................................................... 1. Mekanisme Penyusunan Draf RPJMDesa 2. Penetapan Masalah dan Potensi 3. Penetapan Tindakan Pemecahan Masalah 4. Penyusunan Draf Dokumen RPJM‐Desa K. MUSRENBANG PEMBAHASAN DRAF RPJMDesa............................................................... 1. Persiapan 2. Pelaksanaan 3. Rencana Kerja Tindak Lanjut L.PERBAIKAN/FINALISA RPJMDesa........................................................................................ 1. Perbaikan/Finalisasi RPJMDesa M. RAPAT PENETAPAN RPJMDesa DI FORUM BPD.................................................................
1. Persiapan 2. Pelaksanaan N. SOSIALISASI PERDES RPJMDesa........................................................................................ 1. Sosialisasi Perdes RPJM‐Desa O. PELAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJMDesa........................................................................................................................ 1. Pelaporan Pelaksanaan Penyusunan RPJMDesa
URAIAN MODUL PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)
LANJUTAN (i)
Tujuan: Pelatihan bagi KPM‐D/K dimaksudkan untuk memberikan pembekalan dan peningkatan kemampuan serta ketrampilan KPM‐D/K dalam memfasilitasi masyarakat untuk mampu mengawal proses pengintegrasian, pembentukan kader dimasyarakat dan pembangunan partisipatif yang diujudkan dengan pengawalan penyusunan RPJMDesa.
(ii)
Peserta : Seluruh KPM‐D/K sekecamatan
(iii)
Pemandu/ pelatih: Fasilitator Kecamatan, Setrawan dan PjOK, dapat dibantu Fasilitator Kabupaten Hasil yang diharapkan: 1) KPM‐D/K mengetahui dan memahami tentang pengintegrasian PNPM Mandiri Perdesaan kedalam sistim pembangunan reguler 2) KPM‐D/K memiliki kemempuan untuk menemukan dan memfasilitasi terbentunya kader di masyarakat. 3) KPM‐D/K memiliki kemampuan dalam memfasilitasi penyusunan RPJM Desa 4) KPM‐D/K memiliki kemampuan memfasilitasi PKD dimasyaranat
(iv)
(v)
Materi Pelatihan
P. KONSEP INTEGRASI 2. Konsep IntegrasI Q. REVIEW RPJM‐DESA 1. Review RPJM‐Desa R. KADER DAN KADERISASI UNTUK INTEGRASI 1. Kader dan Kaderisasi untuk Integrasi S. KONSEP RPJMDesa 2. Konsep RPJMDesa T. PANDUAN BAGI DESA DALAM MEMPERSIAPKAN PENYUSUNAN RPJMDesa 2. Panduan Bagi desa untuk Mempersiapkan Penyusunan RPJMDesa U. SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJMDesa 2. Sosialisasi Penyusunan RPJMDesa V. MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN 3. Ketentuan Pembentukan Tim penyusun 4. Proses Pembentukan Tim Penyusun W. RAPAT PERSIAPAN TUGAS TIM PENYUSUN 3. Proses Pelaksanaan Rapat Persiapan 4. Materi Pembahasan Rapat
X. PENGKAJIAN KEADAAN DESA 5. Mekanisme Pelaksaan PKD 6. Sketsa Desa 7. Kalender Musim 8. Diagram Kelembagaan Y. PENYUSUNAN DRAF RPJMDesa 5. Mekanisme Penyusunan Draf RPJMDesa 6. Penetapan Masalah dan Potensi 7. Penetapan Tindakan Pemecahan Masalah 8. Penyusunan Draf Dokumen RPJM‐Desa Z. MUSRENBANG PEMBAHASAN DRAF RPJMDesa 4. Persiapan 5. Pelaksanaan 6. Rencana Kerja Tindak Lanjut AA. PERBAIKAN/FINALISA RPJMDesa 2. Perbaikan/Finalisasi RPJMDesa BB. RAPAT PENETAPAN RPJMDesa DI FORUM BPD 3. Persiapan 4. Pelaksanaan CC. SOSIALISASI PERDES RPJMDesa 2. Sosialisasi Perdes RPJM‐Desa DD. PELAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJMDesa 2. Pelaporan Pelaksanaan Penyusunan RPJMDesa
ALUR PELATIHAN KPMD LANJUTAN
A. KONSEP INTEGRASI
1. Konsep IntegrasI
B. KADER DAN KADERISASI UNTUK INTEGRASI
1. Kader dan Kaderisasi untuk integrasi
E. FASILITASI PENYUSUNAN RPJMDesa
C. KONSEP RPJMDesa
1. Konsep RPJMDesa
D. PANDUAN BAGI DESA DALAM MEMPERSIAPKAN PENYUSUNAN RPJMDesa
1. Panduan Bagi desa Dalam Mempersiapkan Penyusunan RPJMDesa
1.
Sosialisasi Penyusunan RPJMDesa 2. Musyawarah desa Pembentukan Tim Penyusun 3. Rapat Persiapan Tugas Tim Penyusun 4. PKD 5. Penyususnan Draf RPJMDesa 6. Musrenbang Pembahasan Draf RPJMDesa 7. Perbaikan Finalisasi RPJMDesa 8. Rapat Penetapan RPJM Desa di Forum BPD 9. Sosialisasi Perdes RPJMDesa 10. Laporan Pelaksanaan penyusunan RPJMDesa
MATRIK KURIKULUM PELATIHAN KPMD LANJUTAN NO. A A.1
POKOK /SUB POKOK BAHASAN KONSEP INTEGRASI KONSEP INTEGRASI
TUJUAN
Peserta mengetahui dasar pemikiran pengintegrasian Dampak positif integrasi terhadap PNPM Peserta mengetahui konsep integrasi baik secara horisontal maupun vertikal. Peserta mengetahui dan paham tentang tugas desa dalam integrasi
METODE / MEDIA
Metode : • Ceramah • Tanya Jawab • Penugasan kelompok Media :
• PTO PNPM Mandiri Perdesaan • Buku Panduan Pengintegrasia n • Powerpoint “Panduan Pengintegrasia n”
LANGKAH FASILITASI • Buka sesi dengan mengucapkan salam, jelaskan mengenai tujuan pokok bahasan. • Berikan pertanyaan pada peserta “ mengapa ada pemikiran integrasi PNPM MPd ke dalam pembangunan reguler?” beri kesempatan 3 peserta menjawab. • Fasilitator memberikan kesimpulan atas jawaban peserta, beri penegasan kenapa ada integrasi PPNPM MPd ke dalam pembangunan reguler • Lakukan curah pendapat pada peserta latih tentang manfaat/dampak positif integrasi terhadap PNPM Mandiri Perdesaan, hasil curah pendapat di rekap dan dijadikan kesimpulan, fasilitator memberikan penegasan. • Jelaskan mengenai pedoman pengintegrasian dengan menayangkan “Powerpoint “ panduan pengintegrasian. • Bagilah peserta menjadi beberapa kelompok sesuai jumlah peserta. Tiap‐ tiap kelompok membahas tentang tugas desa dan perannya dalam pengintegrasian • Tiap‐tiap kelompok diminta untuk menempelkan hasil
ASUMSI WAKTU 120 Menit
diskusi di dinding, Semua kelompok berkeliling untuk mengoreksi dan menambahkan hasil diskusi kelompok lain. • Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah dikoreksi dan ditambahkan oleh kelompok lain • Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang tugas desa dalam pengintegrasian B B.1
C. C.1.
REVIEW RPJM‐DESA REVIEW RPJM‐DESA
Peserta mengetahui manfaat dilakukannya review RPJM‐Desa Peserta mengetahui aspek aspek melakukan review RPJM‐Desa Peserta dapat menerapkan langkah review kelayakan RPJM‐ Desa
KADER DAN KADERISASI UNTUK INTEGRASI KADER DAN Peserta memahami / dapat KADERISASI UNTUK menjelaskan perlunya kader INTEGRASI dan integrasi. Peserta memahami / dapat menjelaskan tugas kader.
120 Menit
• PTO PNPM Mandiri Perdesaan • Juknis PPD • Formulir khusus penilaian RPJM‐Desa • PTO Integrasi
• Buka sesi dengan mengucapkan salam, jelaskan mengenai tujuan pokok bahasan. • Penjelasan oleh fasilitator tentang manfaat dilakukan review RPJM‐Desa. • Berikan kesempatan pada peserta untuk bertanya tentang manfaat dilakukan review RPJM‐Desa • Lakukan curah pendapat bagi peserta yang pernah melakukan review RPJM‐Desa • Jelaskan oleh fasilitator tahapan dalam melakukan review RPJM‐Desa • Peserta latih melakukan simulasi review RPJM‐Desa • Berikan penegasan untuk materi ini dan kemungkinan kendala yang ada dilapangan dalam melakukan review i RPJM‐Desa
Metode : • Ceramah • Diskusi Kelompok
• Buka sessi dengan mengucapkan salam, dan jelaskan tujuan pertemuan kali ini. • Jelaskan seputar
120 Menit
Metode : • Ceramah • Tanya jawab • Curah pendapat • Penugasan kelompok Media :
Peserta memahami / dapat menjelaskan karakter kader. Peserta memahami / dapat menjelaskan cara membangun kader (kaderisasi). Peserta dapat melaksanakan kaderisasi.
• Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab Media :
• Bahan bacaan kader dan kaderisasi • Panduan Integrasi
•
• ‐
‐
‐
•
•
D D.1
KONSEP RPJM DESA KONSEP RPJM DESA
Peserta mengetahui Peraturan perundangan sebagai dasar RPJM Desa Peserta mengetahui tentang hirarki pembangunan nasional Peserta mengetahui manfaat dari RPJM Desa Peserta tahu tentang kisi kisi/format dokumen RPJMDesa Peserta mengetahui mekanisme tahapan penyusunan RPJMDesa Peserta mengetahui pelaku pelaku yang terlibat dalam penyusunan RPJMDesa
strategi Pengintegrasian Perencanaan pembangunan PNPM MP Lakukan tanya jawab seputar strategi Pengintegrasian Perencanaan Pembangunan PNPM MP ke dalam Perencanaan Pembangunan Reguler Lakukan diskusi tentang : Identifikasi nilai‐nilai yang melekat pada kader pemberdayaan masyarakat Gambaran ruang kerja sebagai ruang pembelajaran bagi kader. Proses‐proses pembentukan dirinya sebagai kader pemberdayaan masyarakat Lakukan pembahasan dan tanya jawab tentang tiga hal tersebut di atas. Lakukan Penyimpulan dan Penegasan.
• Buka sesi ini dengan salam dan jeleskan mengenai tujuan pokok bahasan. • Fasilitator menjelaskan mengenai perundang undangan yang Media : mendasari pembuatan • UU No 25 RPJM Desa tahun 2004 • Fasilitator menjelaskan • Buku tentang hirarki pembangunan Perencanaan nasional, penugasan Pembangunan kepada peserta untuk Desa membaca UU no 25 • Permendagri tahun 2004 tetang No 66 Tahun sistem perencanaan 2007 pembangunan nasional. • Bagi menjadi beberapa
Metode : • Ceramah • Tanya Jawab • Penugasan kelompok
120 Menit
•
•
•
•
•
kelompok tiap kelompok 5 s/d 7 orang peserta, masing masing kelompok untuk membahas tentang manfaat dari RPJMDesa Hasil diskusi ditembel pada dinding, tiap kelompok berputar untuk menambahkan dan mengoreksi hasil diskusi dari kelompok lain, fasilitator menunjuk kelompok yang paling lengkap dan benar hasil diskusinya untuk memaparkan kedepan, hasil masih bisa ditambahkan dan dikoreksi kelompok lain Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi dan memberi penegasan tentang manfaaf dari RPJMDesa Fasilitator menjelaskan kisi kisi RPJM Desa yang berkualitas, dengan mengacu pada Buku Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) dan Permendafri no 66 tahun 2007 Penugasan pada peserta untuk membaca Buku PPD dan Per Men Dagri 66 tahun 2007, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok 5 s/d 7 peserta, tiap‐tiap kelompok mendiskusikan tentang mekanisme penyusunan RPJMDesa, bagi peserta yang sudah faham dan pernah terlibat dalam penyusunan untuk tiap tiap kelompok Tanyakan pada peserta unsur apa saja yang terlibat dalam penyusunan RPJM Desa
, jawaban peserta ditulis dan diberi penyipulan dan penegasan oleh fasilitator tentang siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RPJMDesa • Akhiri pokok bahasan ini dengan membesikan kesimpulan dan penegasan pokok bahasan. E E.1
PANDUAN BAGI DESA DALAM MEMPERSIAPKAN RPJMDESA PANDUAN BAGI Peserta mengetahui Metode : DESA DALAM persyaratan‐persyaratan • Ceramah MEMPERSIAPKAN yang perlu disediakan dalam • Tanya Jawab RPJMDESA persiapan pembuatan RPJM • Penugasan Desa kelompok Peserta mengetahui dinamika masyarakat yang Media : perlu dibangun untuk pelaksanaan penyusunan RPJMDesa Peserta mengetahui kendala yang perlu diantisipasi/titik kritis dalam mempersiapkan penyusunan RPJMDesa
• Buka sesi ini dengan salam dan jelaskan mengenai tujuan dari pokok bahasan • Bagi peserta manjadi 3 kelompok, 9 kelompok satu membahas tentang • UU No 25 hal hal apa saja tahun 2004 yang perlu disediakan dalam • Buku persiapan Perencanaan pembuatan Pembangunan RPJMDesa Desa 9 Kelompok dua • Permendagri membahas No 66 Tahun dinamika 2007 masyarakat yang perlu dibangun untuk pelaksanaan penyususnan RPJMDesa 9 Kelompok tiga membahas tentang titik kritis dalam mempersiapkan penyusunan RPJMDesa • Presentasi hasil pembahasan dari kelompok satu, kelompok dua dan tiga memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok satu, fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang hal hal apa saja yang perlu disediakan dalam persiapan penyusunan RPJMDesa
120 Menit
•
•
•
Presentasi hasil pembahasan dari kelompok dua, kelompok satu dan tiga memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok dua, fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang dinamika masyarakat yang perlu dibangun dalam persiapan penyusunan RPJMDes Presentasi hasil pembahasan dari kelompok tiga, kelompok satu dan dua memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok tiga, fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang titik kritis dalam persiapan penyusunan RPJMDesa Fasilitator memberikan penegasan sekali lagi tentang pokok bahasan ini, tutup sesi ini dengan salam
F F.1
SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJMDESA SOSIALISASI Peserta mengetahui Standar PENYUSUNAN Informasi yang perlu di RPJMDESA sosialisasikan Peserta mengetahui cara cara sosialisasi penyusunan RPJMDesa Peserta mengetahui pembagian tugas para pelaku sosialisasi rencana penyusunan RPJMDesa
• Fasilitator membuka sesi dengan salam jelaskan tujuan dari pokok bahasan. • Penugasan peserta untuk membaca buku perencanaan pembangunan desa dan permendagri 66 Media : tahun 2007 • UU No 25 • Bagi peserta manjadi 3 kelompok, tahun 2004 9 kelompok satu • Buku membahas tentang Perencanaan standar informasi Pembangunan yang perlu Desa disosialisasikan • Permendagri dalam sosialisasi No 66 Tahun penyusunan
Metode : • Ceramah • Tanya Jawab • Penugasan Peserta • Penugasan kelompok
2007
•
•
•
RPJMDesa 9 Kelompok dua membahas cara‐ cara mensosialisasikan penyusunan RPJMDesa 9 Kelompok tiga membahas tentang pembagian tugas para pelaku sosialisasi penyusunan RPJMDesa Presentasi hasil pembahasan dari kelompok satu, kelompok dua dan tiga memberimasukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok satu, fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang standar informasi yang perlu disosialisasikan dalam sosialisasi penyusunan RPJMDesa Presentasi hasil pembahasan dari kelompok dua, kelompok satu dan tiga memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok dua, fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang cara cara mensosialisasikan penyusunan RPJMDes Presentasi hasil pembahasan dari kelompok tiga, kelompok satu dan dua memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok tiga, fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang pembagian tugas para pelaku sosialisasi penyusunan RPJMDesa
•
G G.1
MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETENTUAN Peserta mengetahui unsur PEMBENTUKAN unsur anggota yang masuk TIM PENYUSUN dalam tim penyususun Peserta mengetahui tugas tim penyusun Peserta mengetahui mekanisme pembentukan tim penyusun Peserta mengetahui kriteria tim penyusun
Fasilitator memberikan penegasan sekali lagi tentang pokok bahasan, tutup pokok bahasan ini dengan salam
• Fasilitator membuka sesi dengan salam jelaskan tujuan dari pokok bahasan. • Penugasan peserta untuk membaca Buku Perencanaan Pembangunan Desa dan Permendagri 66 Media : tahun 2007. • UU No 25 • Bagi peserta manjadi 4 kelompok, tahun 2004 9 kelompok satu • Buku membahas tentang Perencanaan unsur unsur Pembangunan anggota yang Desa masuk dalam tim • Permendagri penyususun No 66 Tahun penyusunan 2007 RPJMDesa 9 Kelompok dua membahas tugas tim penyususun penyusunan RPJMDesa 9 Kelompok tiga membahas tentang mekanisme pembentukan tim penyusun penyusunan RPJMDesa 9 Kelompok empat membahas tentang kriteria tim penyususn penyusunan RPJMDesa • Presentasi hasil pembahasan dari kelompok satu, kelompok dua, tiga dan empat memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok satu, fasilitator menyimpulkan dan
Metode : • Ceramah • Tanya Jawab • Penugasan Peserta • Penugasan kelompok
120 menit
•
•
•
•
G.2
PROSES
Peserta mengetahui
Metode :
•
memberi penegasan tentang unsur unsur anggota tim penyusun penyusunan RPJMDesa Presentasi hasil pembahasan dari kelompok dua, kelompok satu, tiga dan empat memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok dua, fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang tugas tim penyusun penyusunan RPJMDes Presentasi hasil pembahasan dari kelompok tiga, kelompok satu,dua dan empat memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok tiga, fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang mekanisme pembentukan tim penyusun penyusunan RPJMDesa Presentasi hasil pembahasan dari kelompok empat, kelompok satu,dua dan tiga memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok empat, fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang kriteria tim penyusun penyusunan RPJMDesa Fasilitator memberikan penegasan sekali lagi tentang pokok bahasan, tutup pokok bahasan ini dengan salam Buka sesi dengan
120
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
persiapan pembentukan tim penyusun Peserta mengetahui proses pelaksanaan musdes pembentukan tim penyusun Peserta mengetahui hasil musdes pembentukan tim penyusun dan tindak lanjutnya
• Ceramah • Tanya Jawab • Penugasan Peserta • Penugasan kelompok
•
Media :
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan • Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007 •
•
•
•
H H.1
RAPAT PERSIAPAN TUGAS TIM PENYUSUN RAPAT PERSIAPAN Peserta mengetahui apa saja Metode : TUGAS TIM yang dipersiapkan dalam • Ceramah PENYUSUN rapat persiapan tim • Tanya Jawab
•
penjelasan singkat tentang tujuan pokok bahasan. Lakukan brainstorming. Pertanyaan penggerak: apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pembentukan tim penyusun? (bisa dicari peserta yang sudah pernah terlibat untuk menjawab) Jawaban‐jawaban peserta ditulis pada kertas plano, dibahas dan dibuat suatu rumusan tentang persiapan pembentukan tim penyusun. Fasilitasi peserta untuk membahas proses pelaksanaan musdes. Sambil diselingi dengan tanya jawab, fasilitator menjelaskan proses pelaksanaan musdes pembentukan tim penyusun Lakukan diskusi kelompok untuk membahas hasil musdes pembentukan tim penyusun serta tindak lanjutnya Salah satu kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain untuk memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi. Pada akhir sesi, ingatkan kembali semua proses pembentukan tim penyusun harus dikuasai oleh peserta dan Output musdes pembentukan tim penyusun RPJMDesa
Menit
Buka sesi dengan salam dan penjelasan singkat tentang tujuan
120 menit
penyusun Peserta mengetahui daftar agenda rapat persiapan tim penyusun Peserta mengetahui pimpinan rapat dan pembagian tugas masing masing anggota yang mengikuti rapat persiapan tim penyusun Peserta mengetahui mekanisme pembahasan materi rapat Peserta mengetahui penulisan hasil rapat dan berita acara rapat persiapan tim penyusun
• Simulasi • Penugasan kelompok
•
Media :
• UU No 25 • tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007
•
•
pokok bahasan. Penjelasan dari fasilitator tentang input‐proses‐output dari rapat persiapan tim penyusun Diadakan simulasi rapat persiapan tugas tim penyusun,peserta mempersiapkan hal hal yang harus diadakan sebelum simulasi. 9 Agenda rapat 9 Blanko berita acara 9 Undangan 9 Personil untuk penulisan hasil rapat. 9 Mengkonfirmasi pimpinan rapat dan pembagian tugas masing‐ masing anggota rapat 9 Mempersiapkan materi rapat (tugas dan tanggung jawab tim penyusun, penjelasan tugas dan tanggungjawab tim penyusun, pengumuman hasil pendaftaran calon anggota tim penyusun, penjelasan ketentuan pembentukan tim penyusun) mekanisme pembahasan materi rapat harus jelas dan detail Bermain peran dilakukan oleh peserta tentang rapat persiapan tugas tim penyusun, pembagian peran dalam simulasi, simulasi mekanisme pembahasan materi rapat. Evaluasi terhadap
•
H.2
MATERI RAPAT PERSIAPAN TUGAS TIM PENYUSUN
Peserta mengetahui materi rapat persiapan tim penyusun Peserta mengetahui output rapat persiapan tim penyusun Peserta mengetahui materi rapat lingkup tugas tim penyusun Peserta mengetahui materi rapat pembagian tugas tim penyusun Peserta mengetahui materi rapat pembahasan tahapan pelaksanaan tugas
Metode : • Ceramah • Tanya Jawab • Penugasan perorangan • Brainstorming
•
•
Media :
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan • Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007 •
•
•
simulasi yang dilakukan oleh peserta, fasilitator memberikan masukan tentang kekurangan simulasi, dengan memberikan pertanyaan pertanyaan ulangan Fasilitator memberikan penegasan ulang tentang pokok bahasan, dan juga output rapat berupa notulen dan berita acara rapat serta ditutup dengan salam Buka sesi dengan memberi salam dan berikan penjelasan singkat tentang tujuan pokok bahasan Penjelasan singkat tentang materi rapat persiapan tim penyusun oleh fasilitator, buka tanya jawab tentang maksimal dua penanya, fasilitator memberi penegasan Lakukan brainstorming. Pertanyaan penggerak: Output/hasil rapat persiapan? Jawaban‐jawaban peserta ditulis pada kertas plano, dibahas dan dibuat suatu rumusan pernyataan yang menggambarkan output rapat persiapan. Fasilitasi peserta untuk membahas Tugas dan Tanggung Jawab tim penyusun. Sambil diselingi dengan tanya jawab, fasilitator menjelaskan pointers‐ pointers tugas dan tanggung jawab tim penyusun. Penjelasan singkat tentang materi rapat pembahasan tahapan
120 menit
pelaksanaan tugas tim penyusun oleh fasilitator, buka tanya jawab tentang maksimal dua penanya, fasilitator memberi penegasan • Tutup sesi ini dengan salam I I.1
PENGKAJIAAN KEADAAN DESA MEKANISME Peserta mengetahui output PELAKSANAAN PKD dari proses PKD Pesera mengetahui urutan langkah PKD Peserta mengetahui siapa saja yang memfasilitasi proses PKD Peserta mengetahui kelompok sasaran proses PKD yang dilakukan Peserta mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan proses PKD Peserta mengetahui tempat yang ideal untuk melakukan proses PKD Pesera mengetahui peeralatan dan proses persiapan yang dilakukan untuk melakukan proses PKD
• Buka sesi dengan memberi salam dan memberi penjelasan singkat tentang tujuan pokok bahasan • Penjelasan singkat tentang output dari proses PKD, buka tanya Media : jawab tentang • UU No 25 maksimal dua penanya, fasilitator memberi tahun 2004 penegasan. • Buku • Penjelasan singkat Perencanaan tentang urutan langkah Pembangunan PKD, buka tanya jawab Desa tentang maksimal dua • Permendagri penanya, fasilitator No 66 Tahun memberi penegasan. 2007 • Lakukan brainstorming. Pertanyaan penggerak: Siapa saja yang memfasilitasi proses PKD? • Jawaban‐jawaban peserta ditulis pada kertas plano, dibahas dan dibuat suatu penegasan siapa yang memfasilitasi proses PKD. • Lakukan brainstorming. Pertanyaan penggerak: Siapa saja yang menjadi sasaran proses PKD yang dilakukan? • Jawaban‐jawaban peserta ditulis pada kertas plano, dibahas dan dibuat suatu rumusan menjadi kelompok sasaran proses PKD. • Setelah mengetahui kelompok sasaran lakukan brainstorming.
Metode : • Ceramah • Tanya Jawab • Penugasan perorangan • Brainstorming
120 menit
•
•
•
•
I.2
SKETSA DESA
Peserta mengetahui tahapan menyusun sketsa desa Peserta mampu merumuskan masalah dengan media sketsa desa Peserta mampu merumuskan potensi berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan dengan sketsa desa
Metode : • Ceramah • Tanya Jawab • Penugasan perorangan • Penugasan kelompok • Simulasi
• •
•
Media :
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007 • Contoh Sketsa • Dusun/Desa
Pertanyaan penggerak: kapan waktu yang tepat proses PKD yang dilakukan? Jawaban‐jawaban peserta ditulis pada kertas plano, dibahas dan dibuat suatu rumusan waktu yang tepat proses PKD. Setelah mengetahui kelompok sasaran lakukan brainstorming. Pertanyaan penggerak: tempat yang tepat proses PKD yang dilakukan? Jawaban‐jawaban peserta ditulis pada kertas plano, dibahas dan dibuat suatu rumusan tempat yang tepat proses PKD Tutup sesi ini dengan salam Buka dengan salam jelaskan tentang tujuan pokok bahasan Fasilitator menjelaskan tentang langkah‐ langkah pembuatan sketsa dusun/desa. Bagi peserta dalam beberapa kelompok, tiap kelompok antara 5 s/d 7 peserta, tiap kelompok membuat sketsa desa sesuai dengan langkah‐ langkah yang sudah dijelaskan, fasilitator dan pendamping meja memastikan langkah langkah pembuatan sketsa desa benar yang dilakukan oleh peserta Jelaskan oleh fasilitator cara menggali masalah dan potensi yang dimiliki desa mengacu pada masalah yang ada berdasarkan sketsa dusun/desa
120 menit
•
• I.3
KALENDER MUSIM
Peserta mengetahui tahapan menyusun kalender musim Peserta mampu merumuskan masalah dengan media kalender musim Peserta mampu merumuskan potensi berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan dengan kalender musim
Metode : • Ceramah • Tanya Jawab • Penugasan perorangan • Penugasan kelompok
• •
•
Media :
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007 • Contoh Kalender • Musim
•
• I.4
DIAGRAM KELEMBAGAAN
Peserta mengetahui tahapan Metode : menyusun diagram • Ceramah
•
Tunjuk dengan sukarela satu atau dua orang peserta untuk memsimulasikan cara menggali masalah dan potensi yang dimiliki desa mengacu pada masalah yang muncul berdasarkan sketsa desa/dusun Tutup sesi ini dengan salam Buka dengan salam jelaskan tentang tujuan pokok bahasan Fasilitator menjelaskan tentang langkah‐ langkah pembuatan kalender musim Bagi peserta dalam beberapa kelompok, tiap kelompok antara 5 s/d 7 peserta, tiap kelompok membuat kalender musim sesuai dengan langkah‐ langkah yang sudah dijelaskan. Fasilitator dan pendamping meja memastikan langkah‐ langkah benar pembuatan kalender musim yang dilakukan oleh peserta Jelaskan oleh fasilitator cara menggali masalah dan potensi yang dimiliki desa/dusun mengacu pada masalah yang ada berdasarkan kalender musim Tunjuk dengan sukarela satu atau dua orang peserta untuk memsimulasikan cara menggali masalah dan potensi yang dimiliki desa/dusun mengacu pada masalah yang muncul berdasarkan kalender musim Tutup sesi ini dengan salam Buka dengan salam, jelaskan tentang
120 menit
120 menit
kelembagaan Peserta mampu merumuskan masalah dengan media diagaram kelembagaan Peserta mampu merumuskan potensi berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan dengan diagram kelembagaan
• Tanya Jawab • Penugasan perorangan • Penugasan kelompok • Simulasi
•
•
Media :
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007 • Contoh Diagram Ven Kelembagaan
•
•
• J. J.1.
PENYUSUNAN DRAFT RPJM DESA MEKANISME Peserta memahami / dapat PENYUSUNAN menjelaskan urutan kerja TP DRAFT RPJM DESA mulai dari pengelompokan masalah sampai draft RPJM Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan penjadwalan pelaksanaan penyusunan draft RPJM Desa. Peserta dapat melaksanakan mekanisme penyusunan draft RPJM Desa.
Metode : • Ceramah • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab Media :
• Bahan bacaan • PPD, Permendagri 66 Thn 2007,
tujuan pokok bahasan Fasilitator menjelaskan tentang langkah‐ langkah pembuatan Diagram Ven Kelembagaan Bagi peserta dalam beberapa kelompok, tiap kelompok antara 5 s/d 7 peserta, tiap kelompok membuat kalender musim sesuai dengan langkah‐ langkah yang sudah dijelaskan, fasilitator dan pendamping meja memastikan langkah langkah pembuatan Diagram Ven Kelembagaan benar yang dilakukan oleh peserta Jelaskan oleh fasilitator cara menggali masalah dan potensi yang dimiliki desa mengacu masalah yang ada berdasarkan Diagram Ven Kelembagaan Tunjuk dengan sukarela satu atau dua orang peserta untuk memsimulasikan cara menggali masalah dan potensi yang dimiliki desa mengacu pada masalah yang muncul berdasarkan Diagram Ven Kelembagaan Tutup sesi ini dengan salam
• Buka sesi ini dengan mengucapkan salam, dan jelaskan apa yang menjadi tujuan dan target dari materi ini. • Jelaskan tentang mekanisme penyusunan draft RPJM Desa • Lakukan curah pendapat tentang mekanismepenyusunan draft RPJM Desa
60 Menit
Permendagri 37 Thn 2007
J.2.
PENETAPAN MASALAH POTENSI
DAN
Peserta memahami / dapat menjelaskan pengelompokan masalah beserta potensinya. Peserta memahami / dapat menjelaskan pemeringkatan masalah beserta potensinya. Peserta dapat melaksanakan penetapan masalah dan potensi.
Metode : • Ceramah • Diskusi Kelompok • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab Media :
• Bahan bacaan • PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
J.3.
PENETAPAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
Peserta memahami / dapat menjelaskan rangkuman sejarah desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan pelaksanaan revive visi / misi desa dan sinergi dengan visi kabupaten. Peserta memahami / dapat menjelaskan pengkajian tindakan pemecahan masalah.
Metode : • Ceramah • Diskusi Kelompok • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab Media :
• Bahan bacaan
• Menguji daya ingat • Tanyakan kepada mereka yang dapat sempurna membuat alur mekanisme penyusunan draft RPJM Desa. Kepada yang belum sempurna menuliskan alur kegiatannya minta mengingat kembali. • Speed reading. • Penegasan & pembulatan • Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. • Jelaskan tentang pengertian penetapan masalah beserta potensinya. • Curah pendapat tentang manfaat dari kegiatan penetapan masalah beserta potensinya. • Dibagi kelompok untuk membahas dan membuat kegiatan penetapan masalah beserta potensinya. • Masing‐masing kelompok mempresentasikan, saling melengkapi hasil pembahasan di kelompok, fasilitator memberikan penegasan kegiatan penetapan masalah beserta potensinya. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan • Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. • Jelaskan tentang pengertian penetapan tindakan pemecahan masalah beserta potensinya. • Curah pendapat tentang manfaat dari kegiatan penetapan tindakan pemecahan masalah beserta
120 Menit
120 Menit
Peserta memahami / dapat • PPD, menjelaskan pemeringkatan Permendagri tindakan pemecahan 66 Thn 2007, masalah. Permendagri Peserta dapat melaksanakan 37 Thn 2007 penetapan tindakan pemecahan masalah.
J.4.
PENYUSUNAN DRAFT DOKUMEN RPJM DESA
Peserta memahami / dapat menjelaskan outline dokumen RPJM Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan pengisian matrik rencana tindakan. Peserta memahami / dapat menjelaskan penjadualan pertahun. Peserta memahami / dapat menjelaskan prediksi pendanaan. Peserta dapat melaksanakan penyusunan dokumen RPJM Desa.
Metode : • Ceramah • Diskusi Kelompok • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab Media :
• Bahan bacaan • PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
potensinya. • Peserta dibagi dalam kelompok‐kelompok untuk membahas dan membuat penetapan tindakan pemecahan masalah beserta potensinya. • Masing‐masing kelompok mempresentasikan dan saling melengkapi hasil pembahasan di kelompok, fasilitator memberikan penegasan kegiatan penetapan tindakan pemecahan masalah beserta potensinya. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan • Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. • Jelaskan tentang pengertian penyusunan draft dokumen RPJM Desa. • Curah pendapat tentang manfaat dari kegiatan penyusunan draft dokumen RPJM Desa. • Peserta dibagi kelompok untuk membahas penyusunan draf dokumen RPJM Desa mulai dari pengisian matrik rencana tindakan, penjadwalan pertahun, prediksi pendanaan serta dokumen lain yang mendukung penyusunan draf dokumen RPJM Desa. • Masing‐masing kelompok mempresentasikan, saling melengkapi hasil pembahasan di kelompok, fasilitator memberikan penegasan kegiatan penyusunan draf dokumen RPJM Desa.
120 Menit
• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan K. K.1.
MUSRENBANG PEMBAHASAN DRAFT RPJM DESA PERSIAPAN Peserta memahami / dapat menjelaskan persiapan yang perlu dilakukan dalam pembahasan draf pada Musrenbang Desa. Peserta dapat melaksanakan persiapan yang perlu dilakukan dalam pembahasan draf pada Musrenbang Desa.
Metode : • Ceramah • Diskusi Kelompok • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab Media :
• Bahan bacaan • PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
K.2.
PELAKSANAAN
Peserta memahami / dapat menjelaskan pelaksanaan dalam pembahasan draf pada Musrenbang Desa. Peserta dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembahasan draf pada Musrenbang Desa.
Metode : • Ceramah • Diskusi Kelompok • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab Media :
• Bahan bacaan • PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
• Buka dengan salam dan 60 Menit jelaskan tujuan PB. • Jelaskan tentang hal‐ hal yang perlu dipersiapkan dalam Musrenbang pembahasan draf RPJM Desa. • Jelaskan tentang pelaku dalam persiapan Musrenbang pembahasan draf RPJM Desa. • Lakukan curah pendapat tentang persiapan Musrenbang pembahasan draf RPJM Desa terkait hal‐hal apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi peserta. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan • Buka dengan salam dan 120 Menit jelaskan tujuan PB. • Jelaskan tentang pelaksanaan Musrenbang pembahasan draf RPJM Desa. • Jelaskan tentang pelaku, pemandu, materi, metode dan media dalam pelaksanaan Musrenbang pembahasan draf RPJM Desa. • Lakukan curah pendapat tentang pelaksanaan Musrenbang pembahasan draf RPJM Desa. • Minta peserta untuk menjadi sukarelawan dalam proses pelaksanaan
•
• K.3.
RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
Peserta memahami / dapat menjelaskan perumusan rencana kerja tindak lanjut. Peserta mampu membuat rencana kerja sebagai tindak lanjut kegiatan Peserta memiliki komitmen melaksanakan RKTL yang disusunnya
Metode : • Ceramah • Diskusi Kelompok • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab
•
•
•
Media :
• Bahan bacaan • PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
•
•
‐
Musrenbang pembahasan draf RPJM Desa, baik yang berperan sebagai pemandu maupun peserta. Proses pelaksanaan Musrenbang pembahasan draf RPJM Desa tetap ditayangkan di depan sebagai panduan peserta dalam memainkan peran sesuai dengan yang dia dapatkan. Lakukan curah pendapat dalam mencermati proses pelaksanaan Musrenbang pembahasan draf RPJM Desa yang telah dilakukan sebelumnya terkait hal‐hal apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi peserta. Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 120 Buka sesi dengan Menit mengucapkan salam, dan jelaskan tujuan pertemuan kali ini. Tanyakan, tentang apa yang mereka pahami, mengapa perlu ada RKTL ? Jelaskan tentang maksud dan tujuan RKTL Buatlah peserta menjadi 4 kelompok, mintalah setiap kelompok untuk membuat RKTL yang mereka inginkan.. Selama kelompok berdiskusi, fasilitator mengajukan pertanyaan pemancing kepada kelompok : Sudahkah tujuannya spesifik?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
•
•
L. L.1.
FINALISASI RPJM DESA FINALISASI RPJM Peserta memahami / dapat DESA menjelaskan pembahasan hasil Musrenbang sebelum finalisasi RPJM Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan finalisasi dokumen RPJM Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan proses asistensi ke BPD setelah finalisasi RPJM Desa.
Metode : • Ceramah • Diskusi Kelompok • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab Media :
• Bahan bacaan • PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
Apakah kita dapat mengukur secara jelas hasil yang mau dicapai? Bagaimana kita tahu bahwa tujuan sudah tercapai? Apakah tujuan sudah realistis dan bisa dicapai? Kapan waktu pelaksanaannya, berapa lama? Apakah sudah ditulis dalam kalimat positif (apa yang diinginkan, bukan apa yang tidak diinginkan)? Apakah mereka bisa membayangkan proses dan hasilnya (apa yang terlihat, terdengar, terasa, dan lain‐lain) Setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya, dan peserta lain menanggapinya untuk penyempurnaan. Berikan penegasan, bahwa perlu diperhatikan aspek yang menjadi dasar dalam menyusun RKTL
• Buka dengan salam dan 60 Menit jelaskan tujuan PB. • Jelaskan tentang finalisasi RPJM Desa. • Curah pendapat manfaat dari kegiatan finalisasi RPJM Desa. • Lakukan diskusi tentang pelaksanaan finalisasi RPJM Desa mulai dari proses awal finalisasi sampai asistensi ke BPD, gali juga hal hal apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi peserta.
• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan M. M.1.
RAPAT PENETAPAN RPJM DESA DI FORUM BPD PERSIAPAN Peserta memahami / dapat menjelaskan persiapan yang perlu dilakukan dalam rapat penetapan RPJM Desa di Forum BPD. Peserta dapat melaksanakan persiapan yang perlu dilakukan dalam rapat penetapan RPJM Desa di Forum BPD.
Metode : • Ceramah • Diskusi Kelompok • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab Media :
• Bahan bacaan • PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
M.2.
PELAKSANAAN
Peserta memahami / dapat menjelaskan pelaksanaan dalam rapat penetapan RPJM Desa di Forum BPD. Peserta dapat berpartisipasi secara aktif dalam rapat penetapan RPJM Desa di Forum BPD.
Metode : • Ceramah • Diskusi Kelompok • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab Media :
• Bahan bacaan • PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
• Buka dengan salam dan 60 Menit jelaskan tujuan PB. • Jelaskan tentang hal‐ hal yang perlu dipersiapkan dalam rapat penetapan RPJM di Forum BPD. • Jelaskan tentang pelaku dalam persiapan rapat penetapan RPJM di Forum BPD. • Lakukan curah pendapat tentang persiapan rapat penetapan RPJM di Forum BPD terkait hal hal apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi peserta. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan 120 • Buka dengan salam dan Menit jelaskan tujuan PB. • Jelaskan tentang pelaksanaan rapat penetapan RPJM di Forum BPD. • Jelaskan tentang pelaku, pemandu, materi, metode dan media dalam pelaksanaan rapat penetapan RPJM di Forum BPD. • Lakukan curah pendapat tentang pelaksanaan rapat penetapan RPJM di Forum BPD. • Minta peserta untuk menjadi sukarelawan dalam proses pelaksanaan rapat penetapan RPJM di Forum BPD, baik yang berperan sebagai pemandu maupun peserta. Proses pelaksanaan rapat
•
• M.3.
RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
Peserta memahami / dapat menjelaskan perumusan rencana kerja tindak lanjut. Peserta mampu membuat rencana kerja sebagai tindak lanjut kegiatan Peserta memiliki komitmen melaksanakan RKTL yang disusunnya
Metode : • Ceramah • Diskusi Kelompok • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab
•
•
•
Media :
• Bahan bacaan • PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
•
•
‐ ‐
‐
‐
penetapan RPJM di Forum BPD tetap ditayangkan didepan sebagai panduan peserta dalam memainkan peran sesuai dengan yang dia dapatkan. Lakukan curah pendapat dalam mencermati proses pelaksanaan rapat penetapan RPJM di Forum BPD yang telah dilakukan sebelumnya terkait hal hal apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi peserta. Lakukan Penyimpulan dan Penegasan Buka sessi dengan mengucapkan salam, dan jelaskan tujuan pertemuan kali ini. Tanyakan tentang apa yang mereka pahami, mengapa perlu ada RKTL ? Jelaskan tentang maksud dan tujuan RKTL Bagilah peserta menjadi 4 kelompok, mintalah setiap kelompok untuk membuat RKTL yang mereka inginkan.. Selama kelompok berdiskusi, fasilitator mengajukan pertanyaan pemancing kepada kelompok : Sudahkah tujuannya spesifik? Apakah kita dapat mengukur secara jelas hasil yang mau dicapai? Bagaimana kita tahu bahwa tujuan sudah tercapai? Apakah tujuan sudah
120 Menit
‐
‐
‐
•
•
N. N.1.
O. O.1.
SOSIALISASI PERDES RPJM DESA SOSIALISASI Peserta memahami / dapat PERDES RPJM DESA menjelaskan penyusunan Perdes RPJM Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan isi sosialisasi Perdes RPJM Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan cara‐cara sosilisasi Perdes RPJM Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan pembagian peran pelaksanaan sosialisasi Perdes RPJM Desa. Peserta mampu melaksanakan sosialisasi Perdes RPJM Desa.
Metode : • Ceramah • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab Media :
• Bahan bacaan • PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PELAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJM DESA PELAPORAN Peserta memahami / Metode :
realistis dan bisa dicapai? Kapan waktu pelaksanaannya, berapa lama? Apakah sudah ditulis dalam kalimat positif (apa yang diinginkan, bukan apa yang tidak diinginkan)? Apakah mereka bisa membayangkan proses dan hasilnya (apa yang terlihat, terdengar, terasa, dan lain‐lain) Setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya, dan peserta lain menanggapinya untuk penyempurnaan. Berikan penegasan, bahwa perlu diperhatikan aspek yang menjadi dasar dalam menyusun RKTL
• Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. • Jelaskan penyusunan Perdes RPJM Desa. • Curah pendapat dan buat penegasan manfaat sosialisasi Perdes RPJM Desa di desa. • Jelaskan pelaku sosialisasi Perdes RPJM Desa. • Lakukan curah pendapat cara‐cara melakukan sosialisasi Perdes RPJM Desa di desa. • Bahas isi dari sosialisasi Perdes RPJM Desa • Lakukan pembahasan media yang digunakan untuk sosialisasi dan cara menggunakannya. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan • Buka dengan salam,
90 Menit
120
PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJM DESA
dapat menjelaskan format laporan pelaksanaan penyusunan RPJM Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan mekanisme pelaporan pelaksanaan penyusunan RPJM Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan cara mengisi laporan pelaksanaan penyusunan RPJM Desa. Peserta mampu membuat dan mengisi laporan pelaksanaan penyusunan RPJM Desa.
• Ceramah • Diskusi Kelompok • Presentasi • Curah Pendapat • Tanya Jawab
•
•
Media :
• Bahan bacaan • PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
•
•
•
•
•
•
jelaskan tujuan dari pokok bahasan. Jelaskan tentang mekanisme pelaporan pelaksanaan penyusunan RPJM Desa. Tanyakan pada peserta mengapa diperlukan laporan pelaksanaan penyusunan RPJM Desa. Mintalah satu orang peserta (sukarela) memberikan kesimpulan atas jawaban‐jawaban dari peserta lain. Fasilitator memberikan penegasan tentang pentingnya pelaporan pelaksanaan penyusunan RPJM Desa. Bentuk kelompok dan bagikan form isian laporan pelaksanaan penyusunan RPJM Desa. Hasil kerja kelompok dipresentasikan untuk mendapat tanggapan dari kelompok lain. Buatlah catatan‐ catatan penting tentang hasi presentasi tersebut. Bahas bersama peserta catatan‐catatan penting hasil presentasi da berikan kesempatan pada peserta untuk bertanya. Berikan penegasan tentang pelaporan pelaksanaan penyusunan RPJM Desa.
Menit
POKOK BAHASAN
: A.KONSEPSI INTEGRASI
SUB POKOK BAHASAN
:
TUJUAN
:
A.1. KONSEPSI INTEGRASI
• • • •
Peserta mengetahui dasar pemikiran pengintegrasian Peserta mengetahui dampak positif pengintegrasian terhadap PNPM Mandiri Perdesaan Peserta mengetahui konsep integrasi baik secara horisontal maupun vertikal. Peserta mengetahui dan paham tentang tugas desa dalam integrasi
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• PTO PNPM Mandiri Perdesaan • Buku Panduan Pengintegrasian • Powerpoint “Panduan Pengintegrasian”
PENGANTAR: Integrasi Program adalah penyatupaduan perencanaan partisipatif yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan perencanaan pembangunan desa maupun pengintergasian perencanaan partisipatif dengan perencanaan teknokratis dan politis melalui mekanisme Musrenbang. PANDUAN FASILITASI: • Buka sesi dengan mengucapkan salam, jelaskan mengenai tujuan pokok bahasan. • Berikan pertanyaan pada peserta “ mengapa ada pemikiran integrasi PNPM MPd ke dalam pembangunan reguler?” beri kesempatan 3 peserta menjawab. • Fasilitator memberikan kesimpulan atas jawaban peserta, beri penegasan kenapa ada integrasi PPNPM MPd ke dalam pembangunan reguler • Jelaskan mengenai pedoman pengintegrasian dengan menayangkan “powerpoint “ panduan pengintegrasian. • Bagi peserta menjadi beberapa kelompok sesuaikan jumlah peserta, tiap‐tiap kelompok membahas tentang tugas desa dan perannya dalam pengintegrasian • Tiap‐tiap kelompok untuk menempelkan hasil diskusi di dinding, kelompok berkeliling untuk mengoreksi dan menambahkan hasil diskusi kelompok lain. • Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah d koreksi dan ditambahkan oleh kelompok lain • Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang tugas desa dalam pengintegrasian
PENJELASAN MATERI: TUJUAN UMUM Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Integrasi Program TUJUAN KHUSUS 1. Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan desa.
2. 3.
Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis dengan perencanaan partisipatif. Mendorong terwujudnya pembagian wewenang dan penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa. MANFAAT : 1. Tidak terjadi pengulangan terhadap perencanaan di desa 2. Penyelarasan perencanaan kegiatan yang ada di desa dengan anggaran yang masuk di desa 3. Keberlanjutan kegiatan yang ada di desa lebih terjamin 4. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegitan hanya dilakukan oleh kepala desa satu kali dalam satu tahun dalam forum BPD SASARAN : 1. SASARAN STRATEGIS 2. SASARAN OPERATIF 3. SASARAN PRAKTIS SASARAN STRATEGIS a. Peningkatan posisi tawar rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan pembangunan b. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan desa dan antar desa. c. Peningkatan fungsi lembaga pemerintahan desa. d. Peningkatan kapasitas dan fungsi Pemerintah Daerah SYARAT DAN KETENTUAN Pengintegrasian adalah agenda wajib bagi desa partisipan PNPM‐MP yang memenuhi syarat‐syarat sebagai berikut: 1. Memiliki sarana/kantor/sekretariat pemerintah desa yang dianggap layak. 2. Perangkat Pemerintah Desa sekurang‐kurangnya terdiri atas: Sekretaris Desa, dan Sekurang‐kurangnya dua Kepala Urusan (Kaur). 3. Sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Langkah‐langkah Integrasi : 1. Sosialisasi 2. Pelatihan Pelaku 3. Penyusunan RPJM Desa a. Bagi Desa yang sudah mempunyai RPJM Desa harus melakukan peninjauan ulang dan penyempurnaan sesuai petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa, dimana musyawarah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip‐prinsip PNPM‐MP b. Bagi Desa yang belum mempunyai RPJMDesa harus menyusun RPJMDesa. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: B.REVIEW RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
B.1. REVIEW RPJM‐DESA
TUJUAN
:
• Peserta mengetahui tujuan dilakukannya review RPJM‐Desa • Peserta mengetahui tahapan melakukan review RPJM‐Desa • Peserta mampu melakukan penilaian kelayakan RPJM‐Desa
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• PTO PNPM Mandiri Perdesaan • Juknis PPD • Formulir penilaian dan evaluasi RPJM‐DESA
PENGANTAR: Kegiatan penilaian dan Evaluasi RPJM‐Desa yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penyusunan RPJM‐Desa benar dilakukan dengan proses sesuai Junis yang ada, telah dilakukan pengkajian keadaan di desa dengan benar dan menghasilkan dokumen yang baik PANDUAN FASILITASI: • Buka sesi dengan mengucapkan salam, jelaskan mengenai tujuan pokok bahasan. • Penjelasan oleh fasilitator tentang manfaat dilakukan review RPJM‐Desa. • Berikan kesempatan pada peserta untuk bertanya tentang manfaat dilakukan review RPJM‐Desa • Lakukan curah pendapat bagi peserta yang pernah melakukan review RPJM‐Desa • Jelaskan oleh fasilitator tahapan dalam melakukan review RPJM‐Desa • Peserta latih melakukan simulasi review RPJM‐Desa • Berikan penegasan untuk materi ini dan kemungkinan kendala yang ada dilapangan dalam melakukan review i RPJM‐Desa
PENJELASAN MATERI: Tahapan Review RPJM‐Desa a. SK Kepala Desa untuk tim perumus/review b. Melakukan penilaian terhadap RPJM Desa yang ada c. Menyusun hasil penilaian d. Pelaksanaan hasil penilaian aspek yang perlu diperbaiki e. Memperdeskan kembali RPJM‐Desa Manfaat Manfaat dari review RPJM‐Desa: a. Menetapkan masalah di desa secara tepat b. Menetapkan potensi yang ada di desa secara tepat c. Merumuskan Visi dan Misi desa yang realistis d. Menyusun jenis kegiatan yang bisa menyelesaikan masalah e. Susunan kegiatan tiap tahun yang sesuai dengan prioritas dan kemampuan Ruang Lingkup Ruang lingkup review mencakup:
a.
b.
Kualitas proses penyusunan RPJM‐Desa ‐ Pemilihan tim penyusun ‐ Pelaksanaan PKD ‐ Sosilalisasi ke masyarakat ‐ Musdes pembuatan rancangan RPJM‐Desa ‐ Penetapan RPJM‐Desa ‐ Sosialisasi perdes RPJM‐desa Kualitas dokumen ‐ Profil desa i. Pemetaan masalah ii. Pemetaan potensi ‐ Perumusan visi dan misi ‐ Pemilihan kegiatan strategis ‐ Penyusunan prioritaskegitan dalam RKP tahunan
Tata Cara Penilaian A. Yang terlibat dalam melakukan review adalan tim penyusun/review a. Kepala desa b. Sekertaris desa c. LPMD d. Tokoh masyarakat e. Wakil perempuan dan f. KPMD B. Persiapan Review a. Menyiapkan RPJM‐Desa yang telah dibuat b. Menyususn tugas tim penyusun/review c. Menyiapakan form penilaian kualitas RPJM‐Desa A. Teknik review a. Setiap "Aspek" memiliki bobot yang telah ditetapkan b. Setiap "Indikator" memiliki sub bobot yang telah ditetapkan c. Rentang nilai Skor untuk setiap indikator adalah 1 s/d 100. d. Nilai Skor Tertimbang dari setiap indikator dari satu aspek/Sub aspek tertentu, dihitung berdasarkan Sub‐bobot (Indikator) kali Skor kali Bobot (Aspek) e. Total Nilai perolehan dengan menjumlahkan nilai skor tertimbang dari semua indikator. f. Kesimpulan/Hasil penilaian akhir berdasarkan skala nilai berikut: 55: Tidak layak • 56‐59: Kurang • 60‐65: Cukup • 66‐74: Layak • 75‐90: Memuaskan Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: C. KADER DAN KADERISASI UNTUK INTEGRASI
SUB POKOK BAHASAN
:
C.1. KADER DAN KADERISASI UNTUK INTEGRASI
TUJUAN
:
• • • • •
Peserta memahami / dapat menjelaskan perlunya kader dan integrasi. Peserta memahami / dapat menjelaskan tugas kader. Peserta memahami / dapat menjelaskan karakter kekaderan. Peserta memahami / dapat menjelaskan cara membangun kader (kaderisasi). Peserta dapat melaksanakan kaderisasi.
DURASI
:
120 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• •
Bahan bacaan kader dan kaderisasi Panduan Integrasi
PENGANTAR: KPMD yang berperan sebagai kader utama diharapkan mampu menemukan calon kader yang dapat diharapkan untuk memiliki karakter, keikhlasan, kerelaan dan menjadikan kader pemberdayaan masyarakat sebagai pilihan tentu menjadi syarat utama (?). Situasi kondusif diharapkan memunculkan para calon kader sehingga keteladanan dalam pelaksanaan PNPM MP perlu dihadirkan. Tak dapat dipungkiri bahwa perluasan wawasan penanaman kesadaran kritis bagi para calon kader adalah agenda penting kaderisasi. Stimulasi dan pengujian‐pengujian yang terus‐menerus dibutuhkan untuk membentuk para penerus yang dapat diandalkan. Untuk itu pembekalan melalui pengalaman adalah bagian tak terpisahkan dari pembekalan melalui olah pikir dan mental yang direncanakan. PANDUAN FASILITASI:
• • • •
• •
Buka sessi dengan mengucapkan salam, dan jelaskan tujuan pertemuan kali ini. Jelaskan seputar strategi Pengintegrasian Perencanaan pembangunan PNPM MP Lakukan tanya‐jawab seputar strategi Pengintegrasian Perencanaan Pembangunan PNPM MP ke dalam Perencanaan Pembangunan Reguler Lakukan diskusi tentang : ‐ Identifikasi nilai‐nilai yang melekat pada kader pemberdayaan masyarakat ‐ Gambaran ruang kerja sebagai ruang pembelajaran bagi kader. ‐ Proses‐proses pembentukan dirinya sebagai kader pemberdayaan masyarakat Lakukan pembahasan dan tanya jawab tiga hal tersebut di atas. Lakukan Penyimpulan dan Penegasan.
PENJELASAN MATERI: lntelektualitas dan kemampuan teknis sebagai hasil pendidikan formal nampaknya tidak serta merta menjamin muncul dan berkembangnya integritas sosial dan integritas nasional. Analisis kritis tentu akan sangat membantu menjelaskan fenomena‐fenomena dan dapat menjelaskan hubungan kausal (tentang apa?). Walau demikianl pengambilan kesimpulan tentang benar‐salah (rasio) baik‐ buruk (etika), pantas‐tidak pantas (estetika) akan sangat ditentukan oleh nilai‐nilai dan perspektif yang dianut seseorang. Dengan kata lain nilai yang diyakini sebagai ideologi akan menentukan kesimpulan, tidak terlepas dari pemihakan secara ideologis, walau tidak serta merta melahirkan manusia‐manusia bertindak. Manusia bertindak hanya akan lahir bila nilai‐nilai yang diyakini kebenarannya diperjuangkan ke dalam ranah realitas.
Kiranya dapat ditierima secara umum bahwa analisis kritis dapat memicu tumbuhnya kesadaran kritis dan kesadaran kritis dapat mendorong munculnya tindakan. Akan tetapi munculnya tindakan nyata dan disadari hanya akan terjadi bila ada rasa tanggung jawab, rasa malu dan rasa bersalah. Selain itu, juga akan muncul bila memiliki keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan adalah sebuah kewajiban dan tindakan bernilai yang terlepas dari kepentingan‐kepentingan pribadi. Posisi ini menempatkan seseorang atau kelompok memiliki predikat kader yang selalu berupaya mewujudkan hal ideal dalam kenyataan, memecah kebekuan, pelopor pembaharuan dan mencegah penyimpangan amanah. PNPM MP telah meluncurkan pembangunan partisipatif yang diharapkan dapat melahirkan kebijakan pembangunan yang pro rakyat miskin. Dalam rangka itu pula perencanaan partisipatif diintegrasikan ke dalam sistem pembangunan reguler. Integrasi tentunya tidaklah dapat diartikan hanya sebagai penyamaan jadual, kebersamaan dalam forum Musrenbang. lntegrasi hendaknya dipahami sebagai meletakkan dan memfungsikan perencanaan berbasis rakyat desa ke dalam ranah perencanaan publik. Tidak saja dituntut kompetensi untuk mencapai tujuan ini. Pemusatan sasaran dan perluasan dukungan lingkungan strategis diperlukan; yang di dalamnya akan mencakup penyamaan tujuan, persepsi, pemikiran dan tindakan di tengah kelompok‐kelompok sosial yang berbeda. Pengorganisiran kelompok‐kelompok sosial menuju terbangunnya norma‐norma yang selaras dengan nilai, tujuan dan norma‐norma yang membuka lahirnya tata aturan (rules) permanen bagi pembangunan partisipatif sejati menjadi agenda dan sebuah tantangan khusus. Fasilitator sebagai garda terdepan dan yang dipersepsi sebagai kader pemberdayaan masyarakat akan berada pada posisi dan situasi ini; yang dalam saat yang sama berperan sebagai pemberdaya masyarakat desa. Adalah layak kiranya untuk mempersepsi desa adalah sebuah "Negara" kecil. Dengan pemahaman ini maka dalam rangka menegakkan kemandirian desa dan otonomi desa maka setiap kelompok sosial di desa atau pihak‐pihak yang berpengaruh dalam perubahan sosial dalam masyarakat desa perlu dipandang sebagai sebuah potensi. Perbedaanperbedaan kepentingan dan pemahaman dalam masyarakat desa dengan demikian harus dapat dikelola dan dikondisikan hingga dapat dikelola oleh masyarakat sendiri. Rakyat desa sesuai konstitusi harus dipandang dan diperlakukan sebagai subyek yang memiliki otoritas yang bertanggung jawab dan berdaulat secara nyata sehingga keputusan‐keputusan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan berbasis rakyat dapat diwujudkan. Norma‐norma yang adil yang menyangkut hak‐hak rakyat desa secara menyeluruh patut dibangun. Hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas perlakuan yang adil termasuk relasinya dengan desa‐desa lain dalam "Negara" ini perlu dibangun. Upaya pembangunan yang di antaranya menyangkut pembangunan kecerdasan umum, kesamaan derajat tanpa membedakan status sosial atau jenis kelamin, pembangunan martabat dan harga diri yang akan dapat berhadapan dengan berbagai kepentingan, pandangan dan kebiasaan atau bahkan tradisi yang telah mengakar. KADERISASI Upaya pencapaian cita‐cita sebagaimana yang diutarakan di atas tidaklah akan terwujud dalam waktu singkat. Upaya terus menerus dapat saja tanpa mengenal batas waktu. Hal ini tidak berarti bahwa upaya intervensi sosial tidak memberikan hasil akan tetapi setiap perkembangan akan juga akan disertai oleh permasalahannya sendiri. Oleh karena itu estafet dari satu angkatan atau bahkan regenerasi perlu dirancang. Untuk itu pilihan‐pilihan yang dianggap tepat dan strategis perlu diputuskan. Akankah diperlukan kader yang bersifat massif ataukah kader yang lebih kualitatif dan efisien ? Perlukah penjenjangan secara kualitatif ataukah penjenjangan menurut kebutuhan wilayah administrasi tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dsb. Keputusan‐keputusan ini sangat ditentukan oleh kondisi dan situasi nyata. Kiranya tidak perlu diulas lanjut bahwa para penerus harus tetap dalam koridor tujuan dan cita‐cita yang selaras dengan sifat‐sifat dan kiprah PNPM MP. Namun kiranya perlu kiranya dicamkan bersama bahwa kader dan kader penerus yang dibangun dalam PNPM MP sama sekali tidak diarahkan untuk gerakan massa atau aksi massa. Kaderisasi kader pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk menjadi manusia pembangun yang mencerahkan dan membangun kesadaran kritis masyarakat dalam rangka membangun kecerdasan umum yang akan menggunakan kelembagaan masyarakat sebagai alat pengembangan norma‐norma dalam koridor konstitusi dalam rangka menegakkan keadilan bagi masyarakat perdesaan. PERAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Fungsi utama yang metekat datam diri seorang Kader minimal mencakup 3 (tiga) bagian yaitu :
a. Sebagai pendobrak kebekuan atau kemandegan
Kebekuan atau kemandegan akan terkait dengan aspek pemikiran, stagnasi atau tidak dapat berjatannya sebuah kebijakan, kebiasaan atau tradisi yang menghambat dan sudut dan cara pandang atau pemahaman yang menghambat pencapaian cita‐cita. b. Pelopor pembaharuan atau perubahan Seorang kader menjadi garda terdepan datam upaya mewujudkan perubahan‐perubahan yang dipertukan datam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk metakukan fungsi ini maka kader pertu metakukan analisa lingkungan, aspek momen, penggatangan potensi dan pemitihan tangkah strategis. c. Meneruskan cita‐cita atau ideotogi. Pencapaian sebuah cita‐cita atau ideotogi dapat merupakan sebuah jatan panjang yang didalamnya akan memiliki dinamika yang membutuhkan jawaban dan antisipasi setalas dengan perubahan dan perkembangan. Regenerasi pertu dilakukan agar tujuan‐tujuan dasar tetap lestari dan perubahan‐ perubahan taktis dapat disetaraskan dengan perkembangan. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan: Note: Apa tidak lebih baik kalau penjelasan materi di atas dibuat lebih ringkas, atau dibuat dalam bentuk pointers ? POKOK BAHASAN : D.KONSEP RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
D.1. KONSEP RPJM‐DESA
TUJUAN
:
• • • • • •
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007
Peserta mengetahui Peraturan perundangan sebagai dasar RPJM Desa Peserta mengetahui tentang hirarki pembangunan nasional Peserta mengetahui manfaat dari RPJM Desa Peserta tahu tentang kisi kisi/format dokumen RPJMDesa Peserta mengetahui mekanisme tahapan penyusunan RPJMDesa Peserta mengetahui pelaku pelaku yang terlibat dalam penyusunan RPJMDesa
PENGANTAR: Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah perdesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan pembangunan, yang mencakup, antara lain: a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan. pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait). b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa. c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan. d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa. Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen perencanaan pembangunan desa (RPJM‐Desa). Karena RPJM‐Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa, maka kualitas RPJM‐Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen mau pun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Penyusunan RPJM‐Desa berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Permendagri dimaksud serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM‐Desa. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut perlu disediakan Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM‐Desa, yang merupakan turunan dari serta penjabaran secara rinci Permendagri No. 66 Tahun 2007. . PANDUAN FASILITASI: • Buka sesi ini dengan salam dan jeleskan mengenai tujuan pokok bahasan. • Fasilitator menjelaskan mengenai perundang undangan yang mendasari pembuatan RPJM Desa • Fasilitator menjelaskan tentang hirarki pembangunan nasional, penugasan kepada peserta untuk membaca UU no 25 tahun 2004 tetang sistem perencanaan pembangunan nasional. • Bagi peserta menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok 5 s/d 7 orang peserta, dan masing masing kelompok diminta untuk membahas tentang manfaat dari RPJMDesa • Hasil diskusi ditempel pada dinding, tiap kelompok berkeliling untuk menambahkan dan mengoreksi hasil diskusi dari kelompok lain. Fasilitator menunjuk kelompok yang paling lengkap dan benar hasil diskusinya untuk memaparkan di depan, hasil masih bisa ditambahkan dan dikoreksi kelompok lain
• Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi dan memberi penegasan tentang manfaaf dari RPJMDesa • Fasilitator menjelaskan kisi‐kisi RPJM Desa yang berkualitas, dengan mengacu pada Buku Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) dan Permendafri no 66 tahun 2007 • Penugasan pada peserta untuk membaca Buku PPD dan Permendagri 66 tahun 2007, kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok 5 s/d 7 peserta, tiap‐tiap kelompok mendiskusikan tentang mekanisme penyusunan RPJMDesa. Bagi peserta yang sudah faham dan pernah terlibat dalam penyusunan untuk ada di tiap‐tiap kelompok • Tanyakan pada peserta unsur apa saja yang terlibat dalam penyusunan RPJM Desa , jawaban peserta ditulis dan diberi penyimpulan dan penegasan oleh fasilitator tentang siapa saja yang terlibat dalam penyusunan RPJMDesa • Akhiri pokok bahasan ini dengan memberikan kesimpulan dan penegasan pokok bahasan. PENJELASAN MATERI:
A. Peraturan Perundangan Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa antara lain: 1. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang‐Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang‐ undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309); 3. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421): 4. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. B. Pengertian 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 2. Desa, atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas‐batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan. 6. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 9. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM‐Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. 11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP‐Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM‐Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM‐Desa. 12. Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. C. Tujuan Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa adalah: 1. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa — RKP Desa; 2. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM‐Desa — RKPDesa; 3. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi dan menemukenali kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan desa: 4. Mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa — RKP‐Desa, dan 5. Mendorong terwujudnya RPJM‐Desa — RKP‐Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa. D. SISTEMATIKA RANCANGAN RPJM‐Desa
BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Pengertian BAB II : PROFIL DESA 2.1. Kondisi Desa 2.1.1. Sejarah Desa 2.1.2. Demografi 2.1.3. Keadaan Sosial 2.1.4. Keadaan Ekonomi 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa 2.2.1. Pembagian wilayah desa 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa BAB III : POTENSI DAN MASALAH 3.1. Potensi 3.2. Masalah BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1. Visi dan Misi 4.1.1. Visi 4.1.2. Misi 4.2. Kebijakan Pembangunan 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 4.2.2. Potensi dan Masalah 4.2.3. Program Pembangunan Desa 4.2.4. Strategi Pencapaian BAB. V : PENUTUP Lampiran: 1. Peta Sosial Desa 2. Tabel data potensi, masalah, dan tindakan pemecahan masalah 3. Tabel Rencana Pembangunan Desa E. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM‐Desa I. Persiapan Pada tahap ini kegiatan yang harus dilakukan adalah: 1. Memastikan kesiapan KPMD dan LPMD. 2. Memastikan penugasan KPMD dan LPMD melakukan fasilitasi pengkajian keadaan desa. 3. Memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RPJM‐Desa. 4. Memastikan tersedianya hasil‐hasil MMDD dan Penggalian Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan desa. 5. Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM‐Desa. 6. Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM‐Desa.
II. Pengkajian Keadaan Desa II.1 Pengertian Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa. II.2 Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat: a. Potensi desa. b. Permasalahan yang dihadapi. c. Kebutuhan masyarakat. II.3 Fasilitator Kegiatan pengkajian keadaan desa difasilitasi oleh KPMD dan LPMD. II.4 Pendekatan dan Metode Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa). II.5 AIat Kaji dan Instrumen Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah Form‐form B (Masukan) dan C (Proses) sesuai lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007. III. Proses 1. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas. 2. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melaku kan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah. 3. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah. 4. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat Tindakan. IV. Waktu Pelaksanaan Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa yang bersangkutan. V. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah: a. Data Potensi Desa. b. Data Permasalahan. c. Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan sesuai matrik lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007. F. Tim Penyusun RPJM‐Desa Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang‐kurangnya 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas: 1. Kepala Desa. 2. Sekretaris Desa. 3. Sekurang‐kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD. Bila belum terbentuk LPMD, maka digantikan oleh wakil dari pengurus Ormas dan/atau LSM yang ada di desa yang bersangkutan. 4. Sekurang‐kurangnya 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan. 5. Sekurang‐kurangnya 2 (dua) orang Kepala dusun,dan
6. Sekurang‐kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat yang sekurang‐kurangnya satu di antaranya adalah perempuan. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan: POKOK BAHASAN : E. PANDUAN BAGI DESA DALAM MEMPERSIAPKAN RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
E.1.PANDUAN BAGI DESA DALAM MEMPERSIAPKAN RPJM‐DESA
TUJUAN
:
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007
• Peserta mengetahui persyaratan‐persyaratan yang perlu disediakan dalam persiapan pembuatan RPJM Desa • Peserta mengetahui dinamika masyarakat yang perlu dibangun untuk pelaksanaan penyusunan RPJMDesa • Peserta mengetahui kendala yang perlu diantisipasi/titik kritis dalam mempersiapkan penyusunan RPJMDes.
PENGANTAR: Pembuatan RPJMDesa perlu persiapan pembuatannya agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dari segi kualitas. Kondisi masyarakat yang dinamis menerima peubahan dan partisipatif sangat membantu. PANDUAN FASILITASI: • Buka sesi ini dengan salam dan jelaskan mengenai tujuan dari pokok bahasan • Bagi peserta manjadi 3 kelompok, 9 kelompok satu membahas tentang hal‐hal apa saja yang perlu disediakan dalam persiapan pembuatan RPJMDesa 9 Kelompok dua membahas dinamika masyarakat yang perlu dibangun untuk pelaksanaan penyususnan RPJMDesa 9 Kelompok tiga membahas tentang titik kritis dalam mempersiapkan penyusunan RPJMDesa • Presentasi hasil pembahasan kelompok satu.Kelompok dua dan tiga memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok satu. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang hal‐hal apa saja yang perlu disediakan dalam persiapan penyusunan RPJMDesa • Presentasi hasil pembahasan kelompok dua. Kelompok satu dan tiga memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok dua. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang dinamika masyarakat yang perlu dibangun dalam persiapan penyusunan RPJMDes • Presentasi hasil pembahasan kelompok tiga. Kelompok satu dan dua memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok tiga. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang titik kritis dalam persiapan penyusunan RPJMDesa • Fasilitator memberikan penegasan sekali lagi tentang pokok bahasan ini, kemudian tutup sesi ini dengan salam PENJELASAN MATERI: I. PERSIAPAN YANG PERLU DISEDIAKAN DALAM PEMBUATAN RPJMDesa 1. Kelembagaan didesa telah terbentuk dengan berfungsi dengan baik 2. Hubungan antar lenbaga sudah berjalan dengan baik 3. Fungsi pemerintahan di desa sudah berjalan dengan baik
4. Adanya KPMD yang menguasai/mengerti tahapan pelaksanaan kegiatan penyususnan RPJMDesa II.
III.
DINAMIKA MASYARAKAT YANG PERLU DIBANGUN DALAM PERSIAPAN PEMBUATAN RPJMDesa 1. Kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat sudah berjalan dengan baik. 2. Rasa tanggungjawab masyarakat terhadap kegiatan dan progran yang ada di desa telah berjalan dengan baik 3. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah baik. 4. Kepala desa yang telah melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar 5. Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di desa 6. Kelembagaan desa yang berfungsi sesuai dengan tugas pokoknya TITIK KRITIS YANG HARUS MENJADI PERHATIAN DALAM PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMDesa 1. Pemerinta desa belum mempunyai perangkat sesuai dengan ketentuan minimal 2. Belum terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 3. Masyarakat apatis terhadap pembangunan yang ada di desanya 4. Kelembagaan desa lainya belum terbentuk, kalau pun sudah terbentuk belum berfungsi secara optimal 5. Kepala desa hanya berorientasi membuat dokumen RPJMDesa yang bagus tetapi tidak memperhatikan proses, sehingga banyak kepala desa yang menyerahkan begitu saja pembuatan dokumen RPJMDesa kepada organisasi atau perorangan. 6. Kepala desa menyusun RPJM Desa hanya dengan elit desa 7. Fasilitasi pegas dilakukan oleh KPMD tanpa melibatkan LPMD 8. Penggalian gagasan dilakukan di desa/dusun ketika dibawa ke Musrengbang tingkat kabupaten tidak relevan dengan program yang dibuat SKPD.
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: F.SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
F.1.SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM‐DESA
TUJUAN
:
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007
• Peserta mengetahui Standar Informasi yang perlu disosialisasikan • Peserta mengetahui cara‐cara sosialisasi penyusunan RPJMDesa • Peserta mengetahui pembagian tugas para pelaku sosialisasi rencana penyusunan RPJMDesa
PENGANTAR: Kegiatan penyusunan RPJM‐Desa di atas disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa PANDUAN FASILITASI: • Fasilitator membuka sesi dengan salam kemudian jelaskan tujuan dari pokok bahasan. • Penugasan peserta untuk membaca buku perencanaan pembangunan desa dan Permendagri 66 tahun 2007 • Bagi peserta manjadi 3 kelompok, 9 kelompok satu membahas tentang standar informasi yang perlu disosialisasikan dalam sosialisasi penyusunan RPJMDesa 9 Kelompok dua membahas cara‐cara mensosialisasikan penyusunan RPJMDesa 9 Kelompok tiga membahas tentang pembagian tugas para pelaku sosialisasi penyusunan RPJMDesa • Presentasi hasil pembahasan dari kelompok satu. Kelompok dua dan tiga memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok satu. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang standar informasi yang perlu disosialisasikan dalam sosialisasi penyusunan RPJMDesa • Presentasi hasil pembahasan dari kelompok dua. Kelompok satu dan tiga memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok dua. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang cara cara mensosialisasikan penyusunan RPJMDes • Presentasi hasil pembahasan dari kelompok tiga. Kelompok satu dan dua memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok tiga. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang pembagian tugas para pelaku sosialisasi penyusunan RPJMDesa • Fasilitator memberikan penegasan sekali lagi tentang pokok bahasan dan menutup pokok bahasan ini dengan salam PENJELASAN MATERI: I. Sosialisasi Pemerintah Desa berkewajiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang 1. Rencana penyusunan RPJM‐Desa
II.
III.
IV.
V.
2. Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM‐Desa 3. Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa 4. Jumlah. unsur dan tatacara pemilihan anggota Tim Penyusun 5. Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM‐Desa. Pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun Kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Desa, meliputi : 1. Mengumumkan pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa Memproses pendaftaran calon anggota Tim Penyusun 2. Mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun 3. Menampung aspirasi dan masukan warga terhadap calon‐calon anggota Tim Penyusun. Penyusunan RPJM‐Desa dilakukan melalui kegiatan: 1. persiapan; 2. pelaksanaan; dan 3. pelembagaan. Kegiatan penyusunan RPJM‐Desa dimaksud disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa. Kegiatan penyusunan RPJM‐desa yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat 1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud meliputi: a. menyusun jadual dan agenda; b. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda Musrenbang desa; c. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan d. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen. 2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud meliputi: a. pendaftaran peserta; b. pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa; c. pemaparan Kepala Desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya; d. pemaparan Kepala Desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (lima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM‐Desa; e. penjelasan Kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah Pembiayaan Kegiatan Pembangunan 5 (lima) tahunan di Desa; f. penjelasan koordinator Musrenbang yaitu Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah; g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun; h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan. i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa, dan k. penetapan daftar nama 3‐5 orang (anggota masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan) delegasi dari peserta Musrenbang desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan.
3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana dimaksud melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa. 4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud, sosialisasinya dilakukan melalui forum/pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain‐lain. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan: POKOK BAHASAN : G. MUSYAWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
SUB POKOK BAHASAN
:
TUJUAN
:
G.1. KETENTUAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN • • • •
Peserta mengetahui unsur unsur anggota yang masuk dalam tim penyususun Peserta mengetahui tugas tim penyusun Peserta mengetahui mekanisme pembentukan tim penyusun Peserta mengetahui kriteria tim penyusun
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007
PENGANTAR: Ada beberapa hal yang menjadi ketentuan dari pembentukan tim penyusun, antara lain adalah unsur‐unsur yang terlibat dalam tim penyusun, tugas tim penyusun, mekanisme dan kriteria dari tim penyusun RPJM‐Desa PANDUAN FASILITASI: • Fasilitator membuka sesi dengan salam kemudian menjelaskan tujuan dari pokok bahasan. • Penugasan peserta untuk membaca Buku Perencanaan Pembangunan Desa dan Permendagri 66 tahun 2007. • Bagi peserta manjadi 4 kelompok, 9 kelompok satu membahas tentang unsur‐unsur anggota yang masuk dalam tim penyusun RPJM‐Desa 9 Kelompok dua membahas tugas tim penyusun RPJM‐Desa 9 Kelompok tiga membahas tentang mekanisme pembentukan tim penyusun RPJM‐Desa 9 Kelompok empat membahas tentang kriteria tim penyusun RPJM‐Desa • Presentasi hasil pembahasan dari kelompok satu. Kelompok dua, tiga dan empat memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok satu. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang unsur‐unsur anggota tim penyusun RPJM‐Desa • Presentasi hasil pembahasan dari kelompok dua. Kelompok satu, tiga dan empat memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok dua. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang tugas tim penyusun RPJM‐Des • Presentasi hasil pembahasan dari kelompok tiga. Kelompok satu,dua dan empat memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok tiga. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang mekanisme pembentukan tim penyusun penyusunan RPJMDesa • Presentasi hasil pembahasan dari kelompok empat. Kelompok satu,dua dan tiga memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi kelompok empat. Fasilitator menyimpulkan dan memberi penegasan tentang kriteria tim penyusun RPJM‐Desa • Fasilitator memberikan penegasan sekali lagi tentang pokok bahasan, kemudian tutup pokok bahasan ini dengan salam PENJELASAN MATERI:
I.
Tim Penyusun RPJM‐Desa Jumlah anggota Tim Penyusun sekurang‐kurangnya 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas: 7. Kepala Desa. 8. Sekretaris Desa. 9. Sekurang‐kurangnya 2 (dua) orang Pengurus LPMD. Bila belum terbentuk LPMD, maka digantikan oleh wakil dari pengurus Ormas dan/atau LSM yang ada di desa bersangkutan. 10. Sekurang‐kurangnya 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan. 11. Sekurang‐kurangnya 2 (dua) orang Kepala Dusun,dan Sekurang‐kurangnya 3 (tiga) orang wakil masyarakat yang sekurang‐kurangnya satu di antaranya adalah perempuan
II. Kedudukan,Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun a. Kepala Desa karena jabatannya adalah Penanggungjawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggungjawab untuk: • Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM‐Desa. • Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa. • Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa. • Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa. • Mengundang anggota Tim Penyusun. • Memimpin Rapat Tim Penyusun. • Menerbitkan Surat Keputusan penetapan anggota Tim Penyusun. • Menugaskan KPMD dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa. • Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan RPJM‐Desa. • Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM‐Desa. b. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk: • Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat. • Membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun. • Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa. • Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM‐Desa. c. Pengurus LPMD, KPMD, Kepala Dusun dan Wakil Masyarakat tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk: • Menghadiri rapat Tim Penyusun. • Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM‐Desa. III. Asistensi Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJMDesa dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/ atau kabupaten) yang berkompetensi, Setrawan (kecamatan dan/atau kabupaten), dan pihak lain yang berkompetensi. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan: POKOK BAHSAN : G.MUSYARWARAH DESA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
SUB POKOK BAHASAN
:
G.2. PROSES PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
TUJUAN
:
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007
• Peserta mengetahui persiapan pembentukan tim penyusun • Peserta mengetahui proses pelaksanaan Musdes pembentukan tim penyusun • Peserta mengetahui hasil Musdes pembentukan tim penyusun dan tindak lanjutnya
PENGANTAR: Tim penyusun RPJM‐ Desa dibentuk melalua proses musyawarah di tingkat desa, proses musyawarah itu sendiri meliputi tiga tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan proses/pelaksanaan dan output tahapan PANDUAN FASILITASI: • Buka sesi dengan penjelasan singkat tentang tujuan pokok bahasan. • Lakukan brainstorming. Pertanyaan penggerak: apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pembentukan tim penyusun? (bisa dicari peserta yang sudah pernah terlibat untuk menjawab) • Jawaban‐jawaban peserta ditulis pada kertas plano, dibahas dan membuat suatu rumusan tentang persiapan pembentukan tim penyusun. • Fasilitasi peserta untuk membahas proses pelaksanaan Musdes. Sambil diselingi dengan tanya jawab, fasilitator menjelaskan proses pelaksanaan Musdes pembentukan tim penyusun • Lakukan diskusi kelompok untuk membahas hasil Musdes pembentukan tim penyusun serta tindak lanjutnya • Minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lain memberi masukan untuk memperkaya hasil diskusi. Pada akhir sesi, ingatkan kembali semua proses pembentukan tim penyusun harus dikuasai oleh peserta dan output Musdes pembentukan tim penyusun RPJM‐Desa PENJELASAN MATERI: I. Pembentukan Tim Penyusun a. Tim Penyusun RPJM Desa dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐ Desa. b. Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan: 1). Sosialisasi, yang menjadi kewajiban Pemerintah Desa untuk menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang: • Rencana penyusunan RPJM‐Desa. • Proses dan tahapan kegiatan penyusunan RPJM‐Desa • Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa • Jumlah unsur dan tatacara pemilihan anggota Tim Penyusun • Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun RPJM‐Desa.
2). Pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah • Mengumumkan pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa. • Memproses pendaftaran calon anggota Tim Penyusun. • Mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun. • Menampung aspirasi dan masukan warga terhadap calon‐calon anggota Tim Penyusun. 3) . Pemilihan anggota Tim Penyusun Proses pemilihan anggota Tim Penyusun dilakukan dalam Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa. II. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa a. Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. b. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan: 1). Persiapan Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPJM‐Desa adalah: • Menetapkan jadual pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa • Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan • Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun. 2) Pelaksanaan/Proses rapat • Rapat dipimpin oleh Kepala Desa Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurangkurangnya mencakup: (1) Pembukaan (2) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud, mencakup: (a) Penjelasan proses penyusunan RPJM‐Desa; (b) Penjelasan tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM‐ Desa; (c) Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun; (d) Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa; (e) Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan. (3) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa. Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum. (4) Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa. Anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. (5) Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa dan ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: H. RAPAT PERSIAPAN TUGAS TIM PENYUSUN
SUB POKOK BAHASAN
:
H.1.PROSES PELAKSANAAN RAPAT PERSIAPAN
TUJUAN
:
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007
• Peserta mengetahui apa saja yang dipersiapkan dalam rapat persiapan tim penyusun • Peserta mengetahui daftar agenda rapat persiapan tim penyusun • Peserta mengetahui pimpinan rapat dan pembagian tugas masing‐masing anggota yang mengikuti rapat persiapan tim penyusun • Peserta mengetahui mekanisme pembahasan materi rapat • Peserta mengetahui penulisan hasil rapat dan berita acara rapat persiapan tim penyusun
PENGANTAR: Tim penyusun RPJM‐Desa dibentuk melalui proses musyawarah di tingkat desa. Proses musyawarah itu sendiri meliputi tiga tahapan yakni tahapan persiapan, tahapan proses/pelaksanaan dan output tahapan PANDUAN FASILITASI: • Buka sesi dengan salam dan penjelasan singkat tentang tujuan pokok bahasan. • Penjelasan dari fasilitator tentang input‐proses‐output dari rapat persiapan tim penyusun • Diadakan simulasi rapat persiapan tugas tim penyusun dan para peserta mempersiapkan hal‐hal yang harus diadakan sebelum simulasi. 9 Agenda rapat 9 Blanko berita acara 9 Undangan 9 Personil untuk penulisan hasil rapat. 9 Mengkonfirmasi pimpinan rapat dan pembagian tugas masing masing anggota rapat 9 Mempersiapkan materi rapat (tugas dan tanggung jawab tim penyusun, penjelasan tugas dan tanggungjawab tim penyusun, pengumuman hasil pendaftaran calon anggota tim penyusun, penjelasan ketentuan pembentukan tim penyusun) mekanisme pembahasan materi rapat harus jelas dan detail • Bermain peran dilakukan oleh peserta tentang rapat persiapan tugas tim penyusun, pembagian peran dalam simulasi, simulasi mekanisme pembahasan materi rapat. • Evaluasi terhadap simulasi yang dilakukan oleh peserta. Fasilitator memberikan masukan tentang kekurangan simulasi, dengan memberikan pertanyaan pertanyaan ulangan • Fasilitator memberikan penegasan ulang tentang pokok bahasan, dan juga output rapat berupa notulen dan berita acara rapat kemudian ditutup dengan salam
PENJELASAN MATERI: I. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa a. Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. b. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan: 1) Persiapan Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPJM‐Desa adalah: • Menetapkan jadual pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa • Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan • Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun. 2) Pelaksanaan/Proses rapat Rapat dipimpin oleh Kepala Desa dengan pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurang‐kurangnya mencakup: a) Pembukaan b) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud, mencakup: (a) Penjelasan proses penyusunan RPJM‐Desa; (b) Penjelasan tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM‐Desa; (c) Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun; (d) Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa; (e) Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan. c) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa. Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum. d) Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa. Anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 3) Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa dan ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: H. RAPAT PERSIAPAN TUGAS TIM PENYUSUN
SUB POKOK BAHASAN
:
H.2.MATERI RAPAT PERSIAPAN TUGAS TIM PENYUSUN
TUJUAN
:
• • • • •
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007
Peserta mengetahui materi rapat persiapan tim penyusun Peserta mengetahui output rapat persiapan tim penyusun Peserta mengetahui materi rapat lingkup tugas tim penyusun Peserta mengetahui materi rapat pembagian tugas tim penyusun Peserta mengetahui materi rapat pembahasan tahapan pelaksanaan tugas
PENGANTAR: PANDUAN FASILITASI: • Buka sesi dengan memberi salam dan berikan penjelasan singkat tentang tujuan pokok bahasan • Penjelasan singkat tentang materi rapat persiapan tim penyusun oleh fasilitator, buka tanya jawab untuk maksimal dua penanya dan fasilitator memberi penegasan • Lakukan brainstorming. Pertanyaan penggerak: Output/hasil rapat persiapan? • Jawaban‐jawaban peserta ditulis pada kertas plano, dibahas dan dibuat suatu rumusan pernyataan yang menggambarkan output rapat persiapan. • Fasilitasi peserta untuk membahas Tugas dan Tanggungjawab tim penyusun. Sambil diselingi dengan tanya jawab, fasilitator menjelaskan pointers‐pointers tugas dan tanggungjawab tim penyusun. • Fasilitator memberikan penjelasan singkat tentang materi rapat pembahasan tahapan pelaksanaan tugas tim penyusun. Buka tanya jawab tentang maksimal dua penanya, fasilitator memberi penegasan • Tutup sesi ini dengan salam PENJELASAN MATERI: I. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa a. Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. b. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan: 1). Persiapan
Kegiatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPJM‐Desa adalah: • Menetapkan jadual pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa • Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan • Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun. 2) Pelaksanaan/Proses rapat Rapat dipimpin oleh Kepala Desa Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurangkurangnya mencakup: e) Pembukaan f) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud, mencakup: (a) Penjelasan proses penyusunan RPJM‐Desa; (b) Penjelasan tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun RPJM‐ Desa; (c) Penyampaian hasil pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun; (d) Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa; (e) Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan. g) Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai aturan yang disepakati forum. h) Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa. Anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 3) Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa dan ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. II.
Kedudukan,Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun a. Kepala Desa karena jabatannya adalah Penanggungjawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggungjawab untuk: • Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RPJM‐Desa. • Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa. • Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM‐Desa. • Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa. • Mengundang anggota Tim Penyusun. • Memimpin Rapat Tim Penyusun. • Menerbitkan Surat Keputusan penetapan anggota Tim Penyusun. • Menugaskan KPMD dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa. • Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM‐Desa. • Memastikan tersusunnya Rancangan RPJMDesa. b. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk: • Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat. • Membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun. • Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM‐Desa. • Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM‐Desa. c. Pengurus LPMD, KPMD, Kepala Dusun dan Wakil Masyarakat tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggungjawab untuk: • Menghadiri rapat Tim Penyusun. • Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM‐Desa.
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN : I. PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD) SUB POKOK BAHASAN
:
TUJUAN
:
I.1 MEKANISME PELAKSANAAN PKD • • • • • • •
Peserta mengetahui output dari proses PKD Pesera mengetahui urutan langkah PKD Peserta mengetahui siapa saja yang memfasilitasi proses PKD Peserta mengetahui kelompok sasaran proses PKD yang dilakukan Peserta mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan proses PKD Peserta mengetahui tempat yang ideal untuk melakukan proses PKD Pesera mengetahui peeralatan dan proses persiapan yang dilakukan untuk melakukan proses PKD
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007
PENGANTAR: Proses PKD dilakukan di desa merupakan salah satu perencanaan partisipatif yang ada di desa, dalam PNPM Mandiri Perdesaan perencanaan ini dikenal dengan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) banyak cara lain digunakan untuk perencanaan partisipatif seperti PRA, RRA dll PANDUAN FASILITASI: • Buka sesi dengan memberi salam dan memberikan penjelasan singkat tentang tujuan pokok bahasan • Berikan penjelasan singkat tentang output dari proses PKD, buka tanyajawab untuk maksimal dua penanya, fasilitator memberi penegasan. • Penjelasan singkat tentang urutan langkah PKD, buka tanyajawab untuk maksimal dua penanya, kemudian fasilitator memberi penegasan. • Lakukan brainstorming. Pertanyaan penggerak: Siapa saja yang memfasilitasi proses PKD? • Jawaban‐jawaban peserta ditulis pada kertas plano, dibahas dan dibuat suatu penegasan siapa yang memfasilitasi proses PKD. • Lakukan brainstorming. Pertanyaan penggerak: Siapa saja yang menjadi sasaran proses PKD yang dilakukan? • Jawaban‐jawaban peserta ditulis pada kertas plano, dibahas dan dibuat suatu rumusan menjadi kelompok sasaran proses PKD. • Setelah mengetahui kelompok sasaran lakukan brainstorming. Pertanyaan penggerak: kapan waktu yang tepat proses PKD yang dilakukan? • Jawaban‐jawaban peserta ditulis pada kertas plano, dibahas dan dibuat suatu rumusan waktu yang tepat proses PKD.
• Setelah mengetahui kelompok sasaran lakukan brainstorming. Pertanyaan penggerak: tempat yang tepat proses PKD yang dilakukan? • Jawaban‐jawaban peserta ditulis pada kertas plano, dibahas dan dibuat suatu rumusan tempat yang tepat proses PKD • Tutup sesi ini dengan salam PENJELASAN MATERI: Pengkajian Keadaan Desa Pengertian Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa. Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat: a. Potensi desa. b. Permasalahan yang dihadapi. c. Kebutuhan masyarakat. Fasilitator Kegiatan pengkajian keadaan desa difasilitasi oleh KPMD dan LPMD. Pendekatan dan Metode Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa). AIat Kaji dan Instrumen Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah Form‐form B (Masukan) dan C (Proses) sesuai lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007. Proses a. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas. b. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan penentuan peringkat masalah. c. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah. d. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat Tindakan. Waktu Pelaksanaan Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa yang bersangkutan. Sasaran PKD dilaksanakan langsung di kelompok masyarakat dan sasaran utama adalah kelompok masyarakat miskin yang akses ke pembangunan dan akses‐akses lainnya tidak cukup terbuka.
Kelompok lain adalah anggota masyarakat atau lembaga lain yang ada di masyarakat. baik yang formal maupun tidah Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan PKD dapat dilakukan dimana saja dan dibuat sebisa mungkin tidak terlalu resmi sehingga masyarakat yang tidak terbisa mengadakan rapat (biasanya masyarakat miskin) mau datang dalam kegiatan PKD ini, yang merupakan sasaran utama. Bisa saja kegiatan ini dilakukan di alam terbuka atau tempat‐tempat yang tidak resmi/formal lainnya Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah: a. Data Potensi Desa. b. Data Permasalahan. c. Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan sesuai matrik lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: I. PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)
SUB POKOK BAHASAN
:
I.2 SKETSA DESA
TUJUAN
:
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007
• Peserta mengetahui tahapan menyusun sketsa desa • Peserta mampu merumuskan masalah dengan media sketsa desa • Peserta mampu merumuskan potensi berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan dengan sketsa desa
PENGANTAR: Salah satu tahapan kegiatan PKD adalah pembuatan sketsa desa untuk penggalian masalah dan potensi yang ada di desa/dusun/RT atau RW, kegiatan pembuatan peta desa ini dilakukan bersama masyarakat difasilitasi LMD atau lambaga sejenis dan KPMD yang ada di desa tersebut. Penggalian masalah dan potensi desa ini harus melibatkan masyarakat sebanyak mungkin PANDUAN FASILITASI: 1. Buka dengan salam dan berikan penjelasan tentang tujuan pokok bahasan 2. Fasilitator menjelaskan tentang langkah‐langkah pembuatan kalender musim 3. Bagi peserta dalam beberapa kelompok, tiap kelompok antara 5 s/d 7 peserta, tiap kelompok membuat kalender musim sesuai dengan langkah‐langkah yang sudah dijelaskan. Fasilitator dan Pendamping Meja memastikan langkah‐langkah pembuatan kalender musim benar yang dilakukan oleh peserta 4. Jelaskan oleh fasilitator cara menggali masalah dan potensi yang dimiliki desa/dusun mengacu pada masalah yang ada berdasarkan kalender musim 5. Tunjuk dengan sukarela satu atau dua orang peserta untuk memsimulasikan cara menggali masalah dan potensi yang dimiliki desa/dusun mengacu pada masalah yang muncul berdasarkan kalender musim 6. Tutup sesi ini dengan salam PENJELASAN MATERI: A. Langkah‐langkah Pembuatan Sketsa Desa o Kumpulkan masyarakat sebanyak mungkin o Siapkan satu lembar kertas plano/manila o Tunjuk salah satu wakil masyarakat untuk memulai membuat batas‐batas wilayah desa o Membuat fasilitas dan sarana yang ada di desa seperti jalan, irigasi/sungai, digambarkan di dalam peta, kemudian fasilitas umum seperti Puskesmas, gedung sekolah, tempat ibadah, balai desa, kantor‐kantor pemerintah o Beri tanda untuk rumah‐rumah penduduk yang ada di desa o Gambarkan juga potensi umum, seperti wilayah hutan, danau dll
o o
Gambarkan juga potensi khusus seperti kebun kelapa, daerah persawahan, wilayah tambak dan lain‐lain Buatlah legenda yang menjelaskan gambar‐gambar yang ada di peta
B. Langkah‐langkah Penggalian Masalah o Kumpulkan warga masayarakat sebanyak mungkin o Tempelkan peta pada sebuah dinding atau papan yang sebisa mungkin semua warga yang hadir bisa melihat sketsa peta desa tersebut o Jelaskan bahwa itu adalah peta desa, warga diminta untuk melihat dan mengoreksi jika ada kesalahan pembuatan peta o Fasilitator memfasilitasi penggalian masalah dengan masalah di bidang kesehatan, masalah di bidang pendidikan, masalah di bidang sarana prasarana, masalah di bidang ekonomi masyarakat desa, masalah umum yang ada di desa tersebut o Gali masalah perwilayah, mulai dari lingkup yang paling kecil yaitu RT/RW o Catat masalah tersebut ke dalam tabel masalah C. Langkah‐langkah Penggalian Potensi o Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari menggalian masalah o Tempel tabel masalah hasil penggalian‐penggalian masalah yang sudah dilakukan o Bersama masyarakat fasilitator menggali potensi yang mungkin bisa mengatasi masalah Contoh Sketsa Peta Desa
Tabel Masalah dan Potensi Berdasarkan Sketsa Peta Desa NO MASALAH POTENSI 1 Jalan Desa di RW 2 rusak berat • Batu • Pasir • Tenaga Gotong Royong 2 Lingkungan tempat tinggal • PKK penduduk di wilayah RW 3 • Kader‐kader di desa sangat tidak sehat • Puskesmas Pembantu 3 Banyak anak balita di RT 5 kena • Puskesmas Pembantu penyakit campak • Posyandu • Kader Posyandu 4 Banyak areal tambak di RW 4 • Petani tambak kurang dimanfaatkan oleh • Tambak petani • Aliran sungai/irigasi 5 Jembatan di dusun damai • Batu Pasir longsor • Kayu dan bambu • Tenaga gotong royong
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: I. PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)
SUB POKOK BAHASAN
:
I.3 KALENDER MUSIM
TUJUAN
:
• Peserta mengetahui tahapan menyusun kalender musim • Peserta mampu merumuskan masalah dengan media kalender musim • Peserta mampu merumuskan potensi berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan dengan kalender musim
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007
PENGANTAR: Salah satu kegiatan PKD yang dilakukan di desa adalah manggali masalah dan potensi yang ada di desa dengan memakai dasar kalender musim yang ada di desa, membuat kalender musim dilakukan bersama-sama masyrakat, penggalian gagasan berdasar kalender musim tidak hanya dilakukan untuk bidang pertanian saja, banyak anggapan yang berkembang selama ini kalender musim hanya cocok untuk penggalian masalah yang berhubungan dengan pertanian. PANDUAN FASILITASI: • • • • • •
Buka dengan salam dan berikan penjelasan tentang tujuan pokok bahasan Fasilitator menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan kalender musim Bagi peserta dalam beberapa kelompok, tiap kelompok antara 5 s/d 7 peserta, tiap kelompok membuat kalender musim sesuai dengan langkah langkah yang sudah dijelaskan. Fasilitator dan Pendamping Meja memastikan langkah-langkah pembuatan kalender musim benar yang dilakukan oleh peserta Jelaskan oleh fasilitator cara menggali masalah dan potensi yang dimiliki desa/dusun mengacu pada masalah yang ada berdasarkan kalender musim Tunjuk dengan sukarela satu atau dua orang peserta untuk memsimulasikan cara menggali masalah dan potensi yang dimiliki desa/dusun mengacu pada masalah yang muncul berdasarkan kalender musim Tutup sesi ini dengan salam
PENJELASAN MATERI: A. Langkah-langkah Pembuatan Kalender Musim dan Penggalian Masalah o Kumpulkan masyarakat sebanyak mungkin untuk pembuatan kalender musim o Tempel Formulir kalender musim berdasarkan bulan yang sudah dipersiapkan sebelumnya o Bersama masyarakat menggali masalah atau kejadian-kejadian yang terjadi, misal kejadian banjir terjadi di bulan apa saja daerah mana yang mengalami banjir, atau kejadian kejadian yang lain o Masukkan masalah-masalah tersebut ke dalam tabel kalender musim dan cantumkan masalahmasalah yang terjadi dan pada bulan apa saja B. Langkah-langkah Penggalian Masalah Pada Kalender Musim o Tempel formulir masalah dan potensi yang ada dan usahakan semua anggota masyarakat yang hadir bisa melihat formulir yang ada. o Hasil penggalian masalah dengan memakai kalender musim yang terjadi pada bulan tertentu. o Masukkan pada tabel masalah dan potensi C. Langkah-langkah Penggalian Potensi Berdasarkan Penggalian Gagasan
o o o
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari menggalian masalah Tempel tabel masalah hasil penggalian-penggalian masalah yang sudah dilakukan Bersama masyarakat fasilitator menggali potensi yang mungkin bisa mengatasi masalah
Contoh Kalender Musim MASALAH Kekurangan Air bersih Kekurangan pangan Banyak pennyakit menular Banjir Panen Tanam
Mart
Aprl
***
**
***
**
Mei
**
Juni
Juli ***
Agts **
Sept **
**
**
***
*
Oktb *
Nove
Desb
Jan
Pebr
***
**
*
*
***
**
Tabel Masalah dan Potensi Berdasarkan Sketsa Peta Desa NO 1
MASALAH Kekurangan air bersih, pada musim kemarau di dua dusun
• • • • • • • •
POTENSI Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir Irigasi tersier Luas lahan persawahan Kelompok tani KUD Puskesmas Pembantu Posyandu Kader Posyandu Bidan Kebun Obat
2
Kekurangan pangan, pada musim kemarau hasil panen merosot
3
Banyak penyakit menular, pada musim kemarau panjang banyak masyarakat terserang Ispa
• • • • •
4
Banjir, pada musim hujan dusun III tergenang air
• Batu dan pasir • Kayu dan bambu • Tenaga gotong royong
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: I. PENGKAJIAN KEADAAN DESA (PKD)
SUB POKOK BAHASAN
:
I.4 DIAGRAM KELEMBAGAAN
TUJUAN
:
DURASI
:
120 menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
:
• UU No 25 tahun 2004 • Buku Perencanaan Pembangunan Desa • Permendagri No 66 Tahun 2007
• Peserta mengetahui tahapan menyusun Diagram Kelembagaan • Peserta mampu merumuskan masalah dengan media Diagaram Kelembagaan • Peserta mampu merumuskan potensi berdasarkan masalah yang sudah dirumuskan dengan Diagram Kelembagaan
PENGANTAR: (?) PANDUAN FASILITASI: • Buka dengan salam dan berikan jelasan tentang tujuan pokok bahasan • Fasilitator menjelaskan tentang langkah‐langkah pembuatan Diagram Ven Kelembagaan • Bagi peserta dalam beberapa kelompok, tiap kelompok antara 5 s/d 7 peserta, tiap kelompok membuat kalender musim sesuai dengan langkah‐langkah yang sudah dijelaskan. Fasilitator dan Pendamping Meja memastikan langkah‐langkah pembuatan Diagram Ven Kelembagaan benar yang dilakukan oleh peserta • Jelaskan oleh fasilitator cara menggali masalah dan potensi yang dimiliki desa mengacu pada masalah yang ada berdasarkan Diagram Ven Kelembagaan • Tunjuk dengan sukarela satu atau dua orang peserta untuk memsimulasikan cara menggali masalah dan potensi yang dimiliki desa mengacu pada masalah yang muncul berdasarkan Diagram Ven Kelembagaan • Tutup sesi ini dengan salam PENJELASAN MATERI: D. Lanhkah‐langkah Pembuatan Diagram Kelembagaan o Kumpulkan masyarakat sebanyak mungkin untuk pembuatan Diagram Kelembagaan o Identifikasi kelembagaan yang ada di desa o Identifikasi besar baik secara anggota kelembagaan dan pengaruh kepentingan masyarakat, buat lingkaran Diagram Kelembagaan sesuai besarnya pengaruh dan kelembagaan tersebut o Lingkaran dibuat jarak terhadap masyarakat o Kelebagaan yang ada di luar desa tetapi mempunyai akses terhadap masyarakat di desa tersbut dibuat di luar peta desa o Buat tanda panah terhadap lingkaran masyarakat, jarak panah menggambarkan hubungan dengan masyarakat
E. Langkah‐langkah Penggalian Masalah Pada Diagaram Kelembagaan o Dengan mengumpulkan masyarakat, tokoh masyarakat dan pengurus kelembagaan yang ada di desa o Tempelkan tabel masalah, tulis lembaga‐lembaga yang ada di masyarakat baik yang formal maupun tidak o Identifikasi masalah yang pada masing‐masing lembaga yang ada di desa tersebut dengan menggali dari masyarakat, tokoh masyarakat dan pengurus kelembagaan yang ada o Hasil identifikasi masalah yang ada di lembaga dimasukkan pada tabel masalah dan potensi F. Langkah‐langkah Penggalian Potensi Berdasarkan Penggalian Masalah pada Diagram Kelembagaan o Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari penggalian masalah yang ada di lembaga di desa o Berdasarkan tabel masalah dan potensi yang sudah ditempel hasil penggalian penggalian masalah yang sudah dilakukan bersama masyarakat (?) o Bersama masyarakat fasilitator menggali potensi yang mungkin bisa mengatasi masalah, gali potensi dengan menyerap informasi masyarakat terutama pada pengurus lembaga yang ad Kel. Tani DKM RW Msya Sim.Pei jan KUD BPD RT Pem. Desa Tabel Masalah dan Potensi Berdasarkan Diagram Kelembagaan NO LEMBAGA MASALAH POTENSI 1 PEMDES & BPD Pemerintah desa kurang • Perangkat lengkap
2
LK DESA
3
KELOMPOK TANI
4
SIMPAN PINJAM
dalam pelayanan kepada masyarakat Pengurus LK sebagian tidak nampak kegiatannya Kegiatan kelompok tadi di dusun damai macet Pengurus simpan pinjam belum pernah musyawarah dengan anggota
• Sarana tersedia • Pengurus lengkap • Tenaga pengurus potensial • • • •
Modal usaha besar Pengurus lengkap Ada program pelatihan Ada kredit bunga rendah
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: J. PENYUSUNAN DRAFT RPJM DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
J.1. MEKANISME PENYUSUNAN DRAFT RPJM DESA
TUJUAN
: • • •
Peserta memahami / dapat menjelaskan urutan kerja TP mulai dari pengelompokan masalah sampai draft RPJM‐Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan penjadualan pelaksanaan penyusunan draf RPJM‐Desa. Peserta dapat melaksanakan mekanisme penyusunan draf RPJM‐ Desa.
DURASI
: 60 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: RPJM‐Desa disusun dengan mekanisme yang telah baku dengan tujuan : a. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; b. Merumuskan arah, tujuan. kebijakan dan strategi pembangunan desa; c. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; d. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan. PANDUAN FASILITASI: • Buka sesi ini dengan mengucapkan salam, dan berikan penjelaskan apa yang menjadi tujuan dan target dari materi ini. • Jelaskan tentang mekanisme penyusunan draf RPJM‐Desa • Lakukan curah pendapat tentang mekanismepenyusunan draf RPJM‐Desa • Menguji daya ingat • Tanyakan kepada mereka yang dapat sempurna membuat alur mekanisme penyusunan draf RPJM‐Desa. Kepada yang belum sempurna menuliskan alur kegiatannya diminta mengingat kembali. • Speed reading. • Penegasan & pembulatan PENJELASAN MATERI: Mekanisme Penyusunan Draf RPJM‐Desa : 1. Persiapan Pada tahap ini kegiatan yang harus dilakukan adalah: Memastikan kesiapan KPMD dan LPMD, memastikan penugasan KPMD dan LPMD, melakukan fasilitasi pengkajian keadaan desa, memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RPJM‐Desa, memastikan tersedianya hasil‐hasil MMDD dan Penggalian Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan desa, menetapkan jadual dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM‐Desa, menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM‐Desa.
2.Pengkajian Keadaan Desa Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa. 3. Penyusunan Rancangan RPJM‐Desa Rancangan RPJM‐Desa dimaksud terdiri atas: Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan Rencana kegiatan pembangunan desa. 4. Pembahasan Rancangan RPJM‐Desa Rancangan (Awal) RPJM‐Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa. Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun, untuk membahas rancangan (Awal) RPJM‐Desa. 5. Penetapan Rancangan RPJM‐Desa Rancangan (Akhir) RPJM‐Desa ditetapkan dalam Forum Rapat BPD, yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata Tertib BPD. Hasil dari pertemuan ini adalah Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM‐Desa Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: J. PENYUSUNAN DRAFT RPJM DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
J.2. PENETAPAN MASALAH DAN POTENSI
TUJUAN
: • • •
Peserta memahami / dapat menjelaskan pengelompokan masalah beserta potensinya. Peserta memahami / dapat menjelaskan pemeringkatan masalah beserta potensinya. Peserta dapat melaksanakan penetapan masalah dan potensi.
DURASI
: 120 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: Penetapan masalah dan potensi dilakukan melalui pengelompokan masalah dan potensi yang merupakan upaya untuk menghimpun, memeriksa kebenaran, mengetahui kualitas, dan menentukan pilihan masalah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kondisi desa. Penentuan peringkat masalah dan potensi merupakan proses kegiatan mengkaji berat ringannya masalah dan menyusun urutan sesuai kemampuan dan kondisi masyarakat. PANDUAN FASILITASI: • Buka dengan salam dan berikan penjelasan tujuan PB. • Jelaskan tentang pengertian penetapan masalah beserta potensinya. • Curah pendapat manfaat dari kegiatan penetapan masalah beserta potensinya. • Peserta dibagi dalam kelompok untuk membahas dan membuat kegiatan penetapan masalah beserta potensinya. • Masing‐masing kelompok mempresentasikan, saling melengkapi hasil pembahasan di kelompok, fasilitator memberikan penegasan kegiatan penetapan masalah beserta potensinya. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan PENJELASAN MATERI: Tujuan penetapan masalah dan potensi adalah : • Memperoleh data masalah dan potensi yang dapat dipercaya • Mengetahui apakah data tersebut sudah mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan saat ini • Mendapatkan data yang meyakinkan sebagai hasil tiga alat kajian keadaan desa • Menghimpun masalah yang sudah diketahui bidangnya atau kelompoknya • Memperoleh suatu kesatuan data yang benar‐benar aspiratif dan partisipatif sebagai dasar perencanaan Dasar‐dasar pengelompokan potensi dan masalah :
9
9 9 9
9
9 9
9
Obyektif, artinya sesuai dengan kenyataan lapangan. Untuk itu, data yang diperoleh dari tiga alat kajian masih perlu dibandingkan dengan data sekunder, seperti profil desa dan monografi desa; Jujur, artinya dalam mengelompokkan masalah tidak dibenarkan memasukkan hal baru sesuai kepentingan diri sendiri atau pihak tertentu; Faktual dan kekinian, artinya data tersebut harus diperiksa benar‐benar apakah sesuai dengan kenyataan di masyarakat yang ada pada saat ini atau tidak; Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat, bukan perorangan atau pribadi, artinya masalah tersebut memang benar‐benar masalah yang terjadi di masyarakat, bukan keinginan yang fantastik; Bahwa mengelompokkan masalah bukan mencari atau menyusun masalah sendiri, tetapi menata, mengkaji, dan menetapkan kelompoknya terhadap data masalah yang telah dihimpun melalui tiga alat kajian keadaan desa Faktual dan kekinian, artinya data tersebut harus diperiksa benar‐benar apakah sesuai kenyataan di masyarakat yang ada pada saat ini atau tidak; Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat, bukan perorangan atau pribadi, artinya masalah tersebut memang benar‐benar masalah yang terjadi di masyarakat, bukan keinginan yang fantastis; Bahwa mengelompokkan masalah bukan mencari atau menyusun masalah sendiri, tetapi menata, mengkaji, dan menetapkan kelompoknya terhadap data masalah yang telah dihimpun melalui tiga alat kajian keadaan desa.
Cara Menyusun dan Menggunakan Alat Ukur (Kriteria) dengan Model Skoring a. Tentukanlah secara musyawarah kriteria‐kriteria atau dasar‐dasar penilaian yang akan dijadikan ukuran untuk memilah‐milah tingkat pentingnya (peringkat) masalah‐masalah tersebut untuk diatasi. Berikut ini contoh kriteria‐kriteria yang dapat digunakan : Dirasakan oleh orang banyak Sangat mendesak untuk diatasi Sangat parah Menghambat peningkatan pendapatan Sering terjadi, dan lain sebagainya b. Tuliskan dasar‐dasar penilaian tersebut pada kartu dan tempelkan di tempat yang telah tersedia. Cara Menentukan Prioritas Masalah dengan Tabel Skor ¾ Membuat format tabel skor. ¾ Hamparkan di hadapan peserta. ¾ Kajilah setiap masalah dengan indikator yang ada pada tabel skor dengan memberi skor antar 1‐ 5. ¾ Tiap satu masalah dijumlahkan skor masing‐masing indikator. ¾ Berilah urutan terhadap jumlah skor terbanyak sampai terendah dengan angka pada setiap masalah. ¾ Berilah urutan prioritas pada jumlah skor dengan angka romawi, yang terbanyak adalah prioritas I (pertama) dan diurutkan sampai yang terendah. ¾ Kalau terjadi ada masalah yang memperoleh skor sama, kajilah kembali indikator yang mempunyai skor sama
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: J. PENYUSUNAN DRAFT RPJM DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
J.3. PENETAPAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH
TUJUAN
: • • • • •
Peserta memahami / dapat menjelaskan rangkuman sejarah desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan pelaksanaan revive visi / misi desa dan sinergi dengan visi kabupaten. Peserta memahami / dapat menjelaskan pengkajian tindakan pemecahan masalah. Peserta memahami / dapat menjelaskan pemeringkatan tindakan pemecahan masalah. Peserta dapat melaksanakan penetapan tindakan pemecahan masalah.
DURASI
: 120 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: Penetapan Tindakan Pemecahan Masalah merupakan penentuan peringkat tindakan merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan urutan peringkat tindakan melalui skoring. Namun sebelumnya perlu dilakukan pengkajian terhadap pemecahan masalah. Pengkajian tindakan pemecahan masalah merupakan kegiatan menganalisis masalah dengan berbagai penyebab yang dibandingkan dengan potensi pendukungnya. PANDUAN FASILITASI: • Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. • Jelaskan tentang pengertian penetapan tindakan pemecahan masalah beserta potensinya. • Curah pendapat tentang manfaat dari kegiatan penetapan tindakan pemecahan masalah beserta potensinya. • Peserta dibagi dalam kelompok untuk membahas dan membuat penetapan tindakan pemecahan masalah beserta potensinya. • Masing‐masing kelompok mempresentasikan, saling melengkapi hasil pembahasan di kelompok, fasilitator memberikan penegasan kegiatan penetapan tindakan pemecahan masalah beserta potensinya. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan PENJELASAN MATERI: Tujuan Penetapan Tindakan Pemecahan Masalah : • Mengetahui penyebab masalah serta potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara tepat. • Mengkaji lebih lanjut tindakan pemecahan masalah pada kegiatan sebelum ini. • Diperolehnya urutan tindakan yang layak (dapat) dilaksanakan di desa/kelurahan.
• Terpilihnya jenis kegiatan yang akan dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan. Langkah‐langkah Penentuan Peringkat Tindakan merupakan penentuan penyebab masalah yang dilakukan dengan cara berikut: 1. Daftar berbagai penyebab langsung 2. Analisis tentang beberapa penyebab yang berakibat langsung terhadap masalah dan mudah dilakukan di desa. 3. Pilihlah salah satu atau dua penyebab langsung. Penentuan potensi atau sumber daya yang diperkirakan dapat memecahkan masalah dengan berbagai penyebabnya dengan cara sebagai berikut : a. Daftar berbagai potensi yang ada dan diperkirakan dapat memecahkan masalah dan penyebabnya. b. Analisis potensi yang paling cocok untuk memecahkan masalah dan mudah diusahakan di desa. c. Pilihlah salah satu atau dua penyebab langsung. Ukuran Penentuan Peringkat Tindakan Untuk menentukan urutan peringkat tindakan tidak cukup dengan kesepakatan–kesepakatan tetapi perlu didukung dengan kriteria–kriteria/ukuran yang dapat membantu memperkuat kesepakatan yang partisipatif. Kriteria yang dimunculkan pada formulir penentuan peringkat tindakan haruslah dirumuskan secara baik, tidak tumpang tindih, jelas ukurannya dan besar pengaruhnya terhadap tindakan yang diukur. Setelah kriteria penentuan peringkat tindakan disepakati bobot skor masing ‐ masing kriteria. Contoh : ¾ Pembobotan 1 – 5 ¾ Pembobotan 1 – 10 ¾ Pembobotan 1 – 20 Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: J. PENYUSUNAN DRAF RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
J.4. PENYUSUNAN DRAFT DOKUMEN RPJM DESA
TUJUAN
: • • • • •
Peserta memahami / dapat menjelaskan outline dokumen RPJM‐ Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan pengisian matrik rencana tindakan. Peserta memahami / dapat menjelaskan penjadualan pertahun. Peserta memahami / dapat menjelaskan prediksi pendanaan. Peserta dapat melaksanakan penyusunan draf dokumen RPJM‐ Desa.
DURASI
: 120 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: RPJM‐Desa pada hakikatnya adalah dokumen yangmenerjemahkan proses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, mutu rencana pembangunan desa ditentukan sejauh mana dokumen tersebut dapat menampilkan rumusan pemikiran strategis. Pemikiran strategis dimaksud berkenaan dengan arah dan tujuan pembangunan desa, target pencapaian selama periode perencanaan serta cara dan langkah‐langkah mencapai tujuan. Melalui proses pemikiran strategis tersebut diharapkan terumuskan: a. Tujuan dan sasaran pembangunan desa yang: • Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih, • Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (spesifik, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya) dan • Sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya. b. Arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat. c. Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien. d. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia e. Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan dan f. Alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan desa. PANDUAN FASILITASI: • Buka dengan salam dan berikan penjelasan tujuan PB. • Jelaskan tentang pengertian penyusunan draf dokumen RPJM‐Desa. • Curah pendapat manfaat dari kegiatan penyusunan draf dokumen RPJM‐Desa. • Dibagi kelompok untuk membahas penyusunan draf dokumen RPJM‐Desa mulai dari pengisian matrik rencana tindakan, penjadwalan pertahun, prediksi pendanaan serta dokumen lain yang mendukung penyusunan draf dokumen RPJM‐Desa. • Masing masing kelompok mempresentasikan, saling melengkapi hasil pembahasan di kelompok, fasilitator memberikan penegasan kegiatan penyusunan draf dokumen RPJM‐Desa.
• Lakukan Penyimpulan dan Penegasan. PENJELASAN MATERI: Penyusunan Rancangan RPJM‐Desa merupakan kegiatan yang mengikuti kaidah sebagai berikut : 1. Rancangan RPJM‐Desa Rancangan RPJM‐Desa dimaksud terdiri atas: (1)Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa dan (2) Rencana kegiatan pembangunan desa. 2. Sistematika/Tata Susun Naskah rancangan kebijakan pembangunan desa disusun sesuai sistematika/tata susun 3. Perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa a. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana. b. Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan `’urusan” c. Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan d. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia, mencakup bidang dan kegiatan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana‐prasarana. (4) Lingkungan hidup. (5) Sosial‐budaya, (6) Pemerintahan, dan (6) Koperasi dan usaha masyarakat. e. Urusan Pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. mencakup: (1) Pertanian, (2) Kehutanan; (3) Pertambangan, (4) Pariwisata, dan (5) Kelautan. f. Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. g. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus,terukur. dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya. 4. Rapat Penyusunan a. Penyusunan Rancangan RPJM‐Desa dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri atas seorang Ketua atau sebutan lain, seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris. c. Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun. d. Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis. e. Setiap rapat dimaksudkan untuk membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas. f. Agenda dan tatacara rapat dibahas dan disepakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun. g. Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJM‐Desa yang lengkap dan layak. h. Rapat dimaksud dipilah menjadi: (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat Komisi i. Rapat Pleno dimaksudkan untuk membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Desa dan membahas hasil Rapat Komisi. Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun j. Rapat Komisi dimaksudkan untuk membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan desa. Pembentukan Komisi dilakukan dengan memperhatikan “Urusan” dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim dan kebutuhan. k. Rapat Komisi dipimpin oleh Pimpinan Rapat Komisi. Pimpinan Rapat terdiri atas seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris Pimpinan Rapat yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis. 5. Waktu Penyusunan Penyusunan Rancangan dilakukan setelah Pengkajian Keadaan Desa sampai dengan sebelum pelaksanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM‐Desa. 6. Hasil Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) RPJM‐Desa
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: K. MUSRENBANG PEMBAHASAN DRAF RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
K.1. PERSIAPAN MUSRENGBANG PEMBAHASAN DRAF RPJM‐DESA
TUJUAN
: • •
Peserta memahami / dapat menjelaskan persiapan yang perlu dilakukan dalam pembahasan draf pada Musrenbang Desa. Peserta dapat melaksanakan persiapan yang perlu dilakukan dalam pembahasan draf pada Musrenbang Desa.
DURASI
: 60 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: Rancangan (Awal) RPJM‐Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa. Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Untuk membahas rancangan (Awal) RPJM‐Desa. PANDUAN FASILITASI: • Buka dengan salam dan berikan penjelasan tujuan PB. • Jelaskan tentang hal‐hal yang perlu dipersiapkan dalam musrenbang pembahasan draft RPJM Desa. • Jelaskan tentang pelaku dalam persiapan Musrenbang pembahasan draf RPJM‐Desa. • Lakukan curah pendapat tentang persiapan Musrenbang pembahasan draf RPJM‐Desa terkait hal‐hal apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi peserta. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan PENJELASAN MATERI: Hal‐hal yang perlu dipersiapkan dalam pembahasan draf RPJM‐Desa dalam forum Musrenbang Desa, adalah : 1. Kepala Desa beserta aparatnya membuat pertemuan awal guna merencanakan tanggal dan tempat pertemuannya, 2. Kepala Desa beserta aparatnya mengidentifikasi peserta‐peserta yang akan diundang, 3. Kepala Desa beserta aparatnya membuat surat undangan. Seminggu sebelum pelaksanaan, undangan sudah disebarluaskan kepada wakil‐wakil desa dan masyarakat umum melalui papan informasi dan sarana informasi lainnya, 4. Undangan harus memuat: waktu dan tempat pertemuan, tujuan dan agenda pertemuan, serta dihadiri wakil‐wakil dari tokoh masyarakat desa. Dalam undangan juga disebutkan bahwa terbuka kesempatan bagi masyarakat lainnya yang berminat untuk menghadiri Musrenbang Desa, 5. Memastikan bahwa tokoh masyarakat yang akan hadir benar‐benar dapat mewakili masyarakat. 6. Kepala Desa beserta aparatnya memastikan informasi akan diadakannya Musrenbang Desa telah tersebar dan diketahui oleh masyarakat, baik yang melalui undangan resmi maupun
pengumuman secara lisan dan tertulis. Hal ini dilakukan dengan kunjungan ke desa maupun menanyakan langsung kepada orang desa yang kebetulan datang ke Kantor Desa, 7. Kepala Desa beserta aparatnya menyiapkan materi yang akan disampaikan, alat dan tempat yang akan digunakan 8. Kepala Desa beserta aparatnya memastikan anggaran pembiayaan yang dibutuhkan dan notulen jalannya kegiatan. 9. Kepala Desa beserta aparatnya memberitahukan kepada Camat mengenai tempat dan waktu akan diselenggarakannya Musrenbang Desa. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: K. MUSRENBANG PEMBAHASAN DRAF RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
TUJUAN
: •
K.2. PELAKSANAAN MUSRENGBANG PEMBAHASAN RPJM‐Desa
•
Peserta memahami / dapat menjelaskan pelaksanaan dalam pembahasan draf pada Musrenbang Desa. Peserta dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembahasan draf pada Musrenbang Desa.
DURASI
: 120 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: Pihak‐pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Desa adalah Tim Penyusun, Wakil kelompok‐kelompok masyarakat, Ormas, dan LSM, Wakil kelompok perempuan, Wakil masyarakat miskin, Pengurus Lembaga Kemasyarakat Desa, dan dapat juga unsur masyarakat lainnya yang dipandang perlu. PANDUAN FASILITASI: • Buka dengan salam dan berikan penjelasan tujuan PB. • Jelaskan tentang pelaksanaan Musrenbang pembahasan draf RPJM‐Desa. • Jelaskan tentang pelaku, pemandu, materi, metode dan media dalam pelaksanaan Musrenbang pembahasan draf RPJM‐Desa. • Lakukan curah pendapat tentang pelaksanaan Musrenbang pembahasan draf RPJM‐Desa. • Minta peserta untuk menjadi sukarelawan dalam proses pelaksanaan Musrenbang pembahasan draf RPJM‐Desa, baik yang berperan sebagai pemandu maupun peserta. Proses pelaksanaan Musrenbang pembahasan draf RPJM‐Desa tetap ditayangkan di depan sebagai panduan peserta dalam memainkan peran sesuai dengan yang dia dapatkan. • Lakukan curah pendapat dalam mencermati proses pelaksanaan Musrenbang pembahasan draf RPJM‐Desa yang telah dilakukan sebelumnya terkait hal‐hal apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi peserta. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan PENJELASAN MATERI: Fasilitator Proses pembahasan Rancangan RPJM‐Desa difasilitasi oleh tim fasilitator yang terdiri atas KPMD dan LPMD. Proses Pembahasan Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut: a. Pembukaan dan pengarahan oleh Camat b. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM‐Desa oleh Kepala Desa c. Pemaparan pokok‐pokok materi Rancangan (Awal) RPJM‐Desa oleh Tim Penyusun d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa
e. Tanggapan balik Kepala Desa dan Tim Penyusun f. Pembahasan oleh peserta • Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok‐kelompok diskusi. • Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan • Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi, yang terdiri atas seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris. • Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis. g. Penyampaian hasil‐hasil pembahasan dilakukan oleh peserta Musrenbang h. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM‐Desa oleh Kepala Desa i. Penutupan oleh Kepala Desa Hasil Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJM‐Desa. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: K. MUSRENBANG PEMBAHASAN DRAF RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
K.3. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
TUJUAN
: • • •
Peserta memahami / dapat menjelaskan perumusan rencana kerja tindak lanjut. Peserta mampu membuat rencana kerja sebagai tindak lanjut kegiatan Peserta memiliki komitmen melaksanakan RKTL yang disusunnya
DURASI
: 120 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: Dalam suatu proses kegiatan, sangat penting memiliki suatu rencana kerja yang dijadikan dasar dalam melakukan tindakan lanjutan pelaksanaan. Sangat diperlukan pemahaman SMART sebagai salah satu dasar dalam penyusunan RKTL. Semua itu tentunya akan bermanfaat dan berdampak guna bila didukung dengan komitmen pelaku yang menyusunnya. PANDUAN FASILITASI: • Buka sessi dengan mengucapkan salam, dan memberikan penjelasan tentang tujuan pertemuan kali ini. • Tanyakan tentang apa yang mereka pahami dan mengapa perlu ada RKTL ? • Jelaskan tentang maksud dan tujuan RKTL • Buatlah peserta menjadi 4 kelompok, mintalah setiap kelompok untuk membuat RKTL yang mereka inginkan. • Selama kelompok berdiskusi, fasilitator mengajukan pertanyaan pemancing kepada kelompok : ‐ Sudahkah tujuannya spesifik? ‐ Apakah kita dapat mengukur secara jelas hasil yang akan dicapai? ‐ Bagaimana kita tahu bahwa tujuan sudah tercapai? ‐ Apakah tujuan sudah realistis dan bisa dicapai? ‐ Kapan waktu pelaksanaannya, berapa lama? ‐ Apakah sudah ditulis dalam kalimat positif (apa yang diinginkan, bukan apa yang tidak diinginkan)? ‐ Apakah mereka bisa membayangkan proses dan hasilnya (apa yang terlihat, terdengar, terasa, dan lain‐lain) • Setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya, dan peserta lain menanggapinya untuk penyempurnaan. • Berikan penegasan, bahwa perlu diperhatikan aspek yang menjadi dasar dalam menyusun RKTL
PENJELASAN MATERI: Mengapa Rencana Kerja Tindak Lanjut (RTKL) Penting? “Plan is nothing, planning is everything” (Kredo manajemen modern) Secara sederhana, proses advokasi dalam pengembangan masyarakat bisa dilihat dari tiga lini (saluran). Saluran legislatif untuk mendorong lahirnya payung hukum, saluran eksekutif untuk mengubah budaya pelayanan serta saluran partisipasi masyarakat untuk mengubah perilaku mereka sesuai sasaran isu strategis. Kegiatan RTKL dalam sesi ini merupakan perumusan langkah‐langkah dan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dalam tiga saluran tersebut agar tujuan advokasi tercapai. Sebagai contoh, kegiatan RTKL antara lain: monitoring tindak lanjut proses legislasi, terus menerus menyuplai informasi bagi anggota dewan, penguatan kinerja pemerintah, penggalangan isu di masyarakat dan sebagainya. RKTL Membuat RKTL adalah suatu upaya future pacing, yakni suatu kegiatan untuk membuat sistem neurologis mengenali apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Artinya, suatu perencanaan harus mampu membuat “calon pelaku”‐nya membayangkan secara jelas apa yang harus dilakukan. Suatu perencanaan yang tergambar jelas (gamblang) dalam pikiran, akan menciptakan suatu “sirkuit neurologis baru” yang membuat otak mengenali dengan jelas apa yang harus dilakukannya kemudian. Dalam menyusun suatu rencana pencapaian gol, biasanya digunakan pendekatan SMART (Spesific, Measurable, Attainable, Realistic dan Time Bound). Pendekatan ini sangat baik, karena membuat pelaku menjadi jelas terhadap apa yang harus dilakukannya. Lebih jauh dari itu, NLP menyarankan suatu cara berpikir yang disebut wellformed outcome (WFO = tujuan yang dirumuskan dengan baik). Ada 2 aspek penting yang perlu dibahas di sini yakni: 1. Dalam membuat suatu gol, pelaku perlu dapat memvisualisasikan proses dan hasil yang akan dicapai. Proses visualisasi ini seyogyanya melibatkan sebanyak mungkin indra (bisa dilihat, diraba, didengar, dicium, dirasa). Proses inilah yang akan menciptakan sirkuit neurologis baru, sehingga pikiran merasa “sudah pernah mengalami” sekalipun sebenarnya baru mengalami secara visualisasi. 2. Kalimat rumusan tujuan harus berbentuk kalimat positif (apa yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan) dan present tenses.Apabila tujuan dirumuskan dengan cara demikian, maka tidak saja tujuan ini menjadi jelas, namun akan memotivasi pelaku untuk mencapainya. Terutama karena cara perumusan ini menggunakan pendekatan yang sesuai dengan cara kerja otak manusia. Saat merumuskan RKTL, kelompok akan mendiskusikan langkah‐langkah konkrit yang harus dilakukan, sehingga setiap anggota mampu secara jelas memvisualisasikan apa yang harus mereka lakukan beserta hasilnya.
Fasilitator membantu mengarahkan proses diskusi dengan memberikan pertanyaan‐ pertanyaan stimulan agar proses perencanaan memenuhi SMART dan WFO. Dengan cara ini, peserta akan mendapatkan gambaran jernih atas apa yang akan mereka lakukan di masa depan sebagai tindak lanjut proses advokasi yang baru saja dimulai. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: L. FINALISASI RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
L.1. FINALISASI RPJM DESA
TUJUAN
: • • •
Peserta memahami / dapat menjelaskan pembahasan hasil Musrenbang sebelum finalisasi RPJM‐Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan finalisasi dokumen RPJM‐ Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan proses asistensi ke BPD setelah finalisasi RPJM‐Desa.
DURASI
: 60 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: Tim Penyusun dalam melaksanakan finalisasi kegiatan penyusunan Rancangan RPJM‐Desa dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (Kecamatan dan/atau Kabupaten) yang berkompeten, Setrawan (Kecamatan dan/atau Kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten melalui proses asistensi yang dilakukan secara berkesinambungan. PANDUAN FASILITASI: • Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. • Jelaskan tentang finalisasi RPJM‐Desa. • Curah pendapat tentang manfaat dari kegiatan finalisasi RPJM‐Desa. • Lakukan diskusi tentang pelaksanaan finalisasi RPJM‐Desa mulai dari proses awal finalisasi sampai asistensi ke BPD, gali juga hal‐hal apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi peserta. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan PENJELASAN MATERI: Finalisasi dokumen RPJM ‐Desa harus memperhatikan bahwa RPJM‐Desa sebagai dokumen perencanaan akan berhasil apabila dilaksanakan dan diperlakukan sebagai proses yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan maupun pelaksanaan RPJM‐Desa harus: a. Berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa b. Dimasyarakatkan dan dikonsultasikan secara berkelanjutan. c. Dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. d. Dilakukan evaluasi secara berkelanjutan. Penyusunan RPJM‐Desa pada dasarnya adalah proses kegiatan sesuai tahapan secara sistematis. Tahapan dimaksud adalah : a. Persiapan. b. Identifikasi para pihak pemangku kepentingan. c. Pengkajian keadaan dan kecenderungan perkembangan desa. d. Pengkajian potensi, masalah dan daya dukung. e. Perumusan tujuan.
f. Perumusan program dan kegiatan. g. Penetapan waktu dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. h. Perumusan alat ukur pencapaian tujuan. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN : L. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT SUB POKOK BAHASAN
:
L.2. RENCANA KERJA TINDAK LANJUT
TUJUAN
: • • •
Peserta memahami / dapat menjelaskan perumusan rencana kerja tindak lanjut. Peserta mampu membuat rencana kerja sebagai tindak lanjut kegiatan Peserta memiliki komitmen melaksanakan RKTL yang disusunnya
DURASI
: 120 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: Dalam suatu proses kegiatan, sangat penting memiliki suatu rencana kerja yang dijadikan dasar dalam dalam melakukan tindakan lanjutan pelaksanaan. Sangat diperlukan adanya pemahami SMART sebagai salah satu dasar dalam penyusunan RKTL. Semua itu tentunya akan bermanfaat dan berdampak guna bila didukung dengan komitmen pelaku yang menyusunnya. PANDUAN FASILITASI: • Buka sesi dengan mengucapkan salam dan menjelaskan tujuan pertemuan kali ini. • Tanyakan, tentang apa yang mereka pahami, mengapa perlu ada RKTL ? • Jelaskan tentang maksud dan tujuan RKTL • Buatlah peserta menjadi 4 kelompok, mintalah setiap kelompok untuk membuat RKTL yang mereka inginkan. • Selama kelompok berdiskusi, fasilitator mengajukan pertanyaan pemancing kepada kelompok : ‐ Sudahkah tujuan dirumuskan secara spesifik? ‐ Apakah kita dapat mengukur secara jelas hasil yang akan dicapai? ‐ Bagaimana kita tahu bahwa tujuan sudah tercapai? ‐ Apakah tujuan sudah realistis dan bisa dicapai? ‐ Kapan waktu pelaksanaannya, berapa lama? ‐ Apakah sudah ditulis dalam kalimat positif (apa yang diinginkan, bukan apa yang tidak diinginkan)? ‐ Apakah mereka bisa membayangkan proses dan hasilnya (apa yang terlihat, terdengar, terasa, dan lain‐lain) • Setiap kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya, dan peserta lain menanggapinya untuk penyempurnaan. • Berikan penegasan, bahwa perlu diperhatikan aspek yang menjadi dasar dalam menyusun RKTL PENJELASAN MATERI:
Mengapa Rencana Kerja Tindak Lanjut (RTKL) Penting? “Plan is nothing, planning is everything” (Kredo manajemen modern) Secara sederhana, proses advokasi dalam pengembangan masyarakat bisa dilihat dari tiga lini (saluran). Saluran legislatif untuk mendorong lahirnya payung hukum, saluran eksekutif untuk mengubah budaya pelayanan serta saluran partisipasi masyarakat untuk mengubah perilaku mereka sesuai sasaran isu strategis. Kegiatan RTKL dalam sesi ini merupakan perumusan langkah‐langkah dan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dalam tiga saluran tersebut agar tujuan advokasi tercapai. Sebagai contoh, kegiatan RTKL antara lain: monitoring tindak lanjut proses legislasi, terus menerus menyuplai informasi bagi anggota dewan, penguatan kinerja pemerintah, penggalangan isu di masyarakat dan sebagainya. RKTL Membuat RKTL adalah suatu upaya future pacing, yakni suatu kegiatan untuk membuat sistem neurologis mengenali apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Artinya, suatu perencanaan harus mampu membuat “calon pelaku”‐nya membayangkan secara jelas apa yang harus dilakukan. Suatu perencanaan yang tergambar jelas (gamblang) dalam pikiran, akan menciptakan suatu “sirkuit neurologis baru” yang membuat otak mengenali dengan jelas apa yang harus dilakukannya kemudian. Dalam menyusun suatu rencana pencapaian gol, biasanya digunakan pendekatan SMART (Spesifik, Measurable, Attainable, Realistic dan Time Bound).Pendekatan ini sangat baik, karena membuat pelaku menjadi jelas terhadap apa yang harus dilakukannya. Lebih jauh dari itu, NLP menyarankan suatu cara berpikir yang disebut wellformed outcome (WFO = tujuan yang dirumuskan dengan baik). Ada 2 aspek penting yang perlu dibahas di sini yakni: 3. Dalam membuat suatu gol, pelaku perlu dapat memvisualisasikan proses dan hasil yang akan dicapai. Proses visualisasi ini seyogyanya melibatkan sebanyak mungkin indra (bisa dilihat, diraba, didengar, dicium, dirasa). Proses inilah yang akan menciptakan sirkuit neurologis baru, sehingga pikiran merasa “sudah pernah mengalami” sekalipun sebenarnya baru mengalami secara visualisasi. 4. Kalimat rumusan tujuan harus berbentuk kalimat positif (apa yang diinginkan, bukan yang tidak diinginkan) dan present tenses.Apabila tujuan dirumuskan dengan cara demikian, maka tidak saja tujuan ini menjadi jelas, namun akan memotivasi pelaku untuk mencapainya. Terutama karena cara perumusan ini menggunakan pendekatan yang sesuai dengan cara kerja otak manusia. Saat merumuskan RKTL, kelompok akan mendiskusikan langkah‐langkah konkrit yang harus dilakukan, sehingga setiap anggota mampu secara jelas memvisualisasikan apa yang harus mereka lakukan beserta hasilnya. Fasilitator membantu mengarahkan proses diskusi dengan memberikan pertanyaan‐pertanyaan stimulan agar proses perencanaan memenuhi SMART dan WFO. Dengan cara ini, peserta akan mendapatkan gambaran jernih atas apa yang akan mereka lakukan di masa depan sebagai tindak lanjut proses advokasi yang baru saja dimulai.
Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silahkan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: M. RAPAT PENETAPAN RPJM‐DESA DI FORUM BPD
SUB POKOK BAHASAN
:
TUJUAN
: •
M.1. PERSIAPAN RAPAT PENETAPAN RPJM=Desa DI FORUM BPD
•
Peserta memahami / dapat menjelaskan persiapan yang perlu dilakukan dalam rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD. Peserta dapat melaksanakan persiapan yang perlu dilakukan dalam rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD.
DURASI
: 60 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: Rancangan (Akhir) RPJM‐Desa ditetapkan dalam Forum Rapat BPD, yang diselenggarakan oleh/dan sesuai Peraturan Tata Tertib BPD. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BPD. PANDUAN FASILITASI: • Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. • Jelaskan tentang hal‐hal yang perlu dipersiapkan dalam rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD. • Jelaskan tentang pelaku dalam persiapan rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD. • Lakukan curah pendapat tentang persiapan rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD terkait hal‐hal apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi peserta. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan PENJELASAN MATERI: Hal‐hal yang perlu dipersiapkan dalam rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD, adalah : 10. BPD membuat pertemuan awal guna merencanakan tanggal dan tempat pertemuannya, 11. BPD mengidentifikasi peserta‐peserta yang akan diundang, 12. BPD membuat surat undangan. Seminggu sebelum pelaksanaan, undangan sudah disebarluaskan kepada wakil‐wakil desa dan masyarakat umum melalui papan informasi dan sarana informasi lainnya, 13. Undangan harus memuat: waktu dan tempat pertemuan, tujuan dan agenda pertemuan, serta wakil‐wakil dari tojoh masyarakat desa. Dalam undangan juga disebutkan bahwa terbuka kesempatan bagi masyarakat lainnya yang berminat untuk menghadiri rapat penetapan RPJM‐ Desa di Forum BPD, 14. Memastikan bahwa tokoh masyarakat yang akan hadir benar‐benar dapat mewakili masyarakat. 15. BPD memastikan informasi akan diadakannya Musrenbang Desa telah tersebar dan diketahui oleh masyarakat, baik yang melalui undangan resmi maupun pengumuman secara lisan dan tertulis. Hal ini dilakukan dengan kunjungan ke desa maupun menanyakan langsung kepada orang desa yang kebetulan datang ke kantor desa, 16. BPD menyiapkan materi yang akan disampaikan, alat dan tempat yang akan digunakan
17. BPD memastikan anggaran pembiayaan yang dibutuhkan dan notulen jalannya kegiatan. 18. BPD memberitahukan kepada Camat mengenai tempat dan waktu akan diselenggarakannya rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: M. RAPAT PENETAPAN RPJM‐DESA DI FORUM BPD
SUB POKOK BAHASAN
:
M.2. PELAKSANAAN RAPAT PENETAPAN RPJM‐DESA DI FORUM BPD
TUJUAN
: • •
Peserta memahami / dapat menjelaskan pelaksanaan dalam rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD. Peserta dapat berpartisipasi secara aktif dalam rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD.
DURASI
: 120 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: Peserta Rapat BPD untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM‐Desa adalahSemua Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Semua Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Desa, Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJMDesa, Wakil masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan kelompok, Perempuan dan masyarakat miskin, Pengurus Ormas dan/atau LSM, Unsur masyarakat lainnya. Rapat BPD untuk penetapan Perdes tentang RPJM‐Desa bersifat terbuka untuk umum. Rancangan (Akhir) RPJM‐Desa ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes). PANDUAN FASILITASI: • Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. • Jelaskan tentang pelaksanaan rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD. • Jelaskan tentang pelaku, pemandu, materi, metode dan media dalam pelaksanaan rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD. • Lakukan curah pendapat tentang pelaksanaan rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD. • Minta peserta untuk menjadi sukarelawan dalam proses pelaksanaan rapat penetapan RPJM‐ Desa di Forum BPD, baik yang berperan sebagai pemandu maupun peserta. Proses pelaksanaan rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD tetap ditayangkan di depan sebagai panduan peserta dalam memainkan peran sesuai dengan yang dia dapatkan. • Lakukan curah pendapat dalam mencermati proses pelaksanaan rapat penetapan RPJM‐Desa di Forum BPD yang telah dilakukan sebelumnya terkait hal hal apa saja yang perlu diperbaiki dan disempurnakan terutama terkait dengan tradisi, kondisi dan karakteristik di lokasi peserta. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan PENJELASAN MATERI: Pengajuan Rancangan Perdes : Kepala Desa wajib mengajukan Rancangan Perdes tentang RPJM‐Desa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan (Awal) RPJM‐Desa Penetapan Jadual Pembahasan dan Penetapan oleh BPD a. Selambat‐lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Perdes dimaksud diterima. BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Perdes tentang RPJM‐Desa
b. Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat‐lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Perdes tentang RPJM‐Desa diterima. Proses Rapat Penetapan a. Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat b. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM‐Desa oleh Kepala Desa c. Tanggapan Anggota BPD d. Jawaban Kepala Desa e. Pengambilan Keputusan/Penetapan Perdes tentang RPJM‐Desa f. Penandatanganan naskah Perdes oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Hasil Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM‐Desa Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: N. SOSIALISASI PERDES RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
N.1. SOSIALISASI PERDES RPJM DESA
TUJUAN
: • • • • •
Peserta memahami / dapat menjelaskan penyusunan Perdes RPJM‐ Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan isi sosialisasi Perdes RPJM‐ Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan cara‐cara sosilisasi Perdes RPJM‐Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan pembagian peran pelaksanaan sosialisasi Perdes RPJM‐Desa. Peserta mampu melaksanakan sosialisasi Perdes RPJM‐Desa.
DURASI
: 90 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: Sosialisasi dan penyebaran informasi dalam Perdes RPJM‐Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai program dan pelaksanaan Perdes RPJM‐Desa kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi dan penyebaran informasi adalah dimengerti dan dipahaminya isi Perdes RPJM‐Desa secara utuh, khususnya masyarakat di desa sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program, masyarakat umum, instansi atau lembaga lainnya. Dengan demikian, upaya pelembagaan dan pengintegrasian prinsip serta prosedur program dalam masyarakat dan sistem pemerintahan reguler, dapat berjalan optimal. PANDUAN FASILITASI: • Buka dengan salam dan jelaskan tujuan PB. • Jelaskan penyusunan Perdes RPJM‐Desa. • Curah pendapat dan buat penegasan manfaat sosialisasi Perdes RPJM‐Desa di desa. • Jelaskan pelaku sosialisasi Perdes RPJM‐Desa. • Lakukan curah pendapat tentang cara‐cara melakukan sosialisasi Perdes RPJM‐Desa di desa. • Bahas isi dari sosialisasi Perdes RPJM‐Desa • Lakukan pembahasan media yang digunakan untuk sosialisasi dan cara menggunakannya. • Lakukan Penyimpulan dan Penegasan PENJELASAN MATERI: Pelaksana Sosialisasi di Lapangan Pelaksana Teknis Sosialisasi dapat terdiri atas unsur‐unsur perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan didukung oleh Badan Perwakilan Desa (BPD serta tokoh‐tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pelaksana teknis sosialisasi di lapangan ini bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat langsung di desa.
Pelaku sosialisasi di Desa meliputi Kepala Desa, BPD, TPK, TPU, TP, KPMD dan tokoh masyarakat serta masyarakat desa yang sudah mengerti serta peduli akan keberlangsungan program pembangunan di desa.Tokoh‐tokoh masyarakat, seperti pemuka agama, tokoh adat atau tokoh pemuda, yang ada di perdesaan, seringkali merupakan tokoh panutan yang dipercaya dalam ucapan maupun tindakannya. Oleh sebab itu, keberadaan tokoh‐tokoh tersebut menjadi salah satu pendukung kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi program. MEDIA SOSIALISASI Upaya sosialisasi dan penyebaran informasi dapat dilakukan melalui dua cara, yakni: - Pertemuan Langsung - Media Informasi, dengan menggunakan media komunikasi/ informasi dan media alternatif lain, termasuk kegiatan promosi yang sifatnya terbuka untuk umum. Pertemuan Langsung Sosialisasi dan penyebaran informasi melalui pertemuan langsung dilakukan di desa, bahkan di dusun‐dusun/kelompok. Selain dalam pertemuan‐pertemuan formal yang sengaja diadakan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, sosialisasi dan penyebaran informasi juga dapat dilakukan inter‐personal/kelompok kecil secara informal atau memanfaatkan forum‐forum pertemuan yang telah ada sebelumnya di lokasi. Pertemuan sosialisasi dan penyebaran informasi yang sengaja diadakan (formal) dilakukan melalui pertemuan‐pertemuan desa yang dilakukan secara formal seperti musyawarah desa. Pertemuan sosialisasi dan penyebaran informasi yang dilakukan secara interpersonal dan kelompok kecil (non formal) dapat dilakukan dengan cara : - Berbincang bincang mengenai perdes RPJM‐Desa, misalnya saat bertemu seseorang di jalan, di sawah, di pasar atau tempat lain. Bahkan bisa kita lakukan saat kita silaturrahmi ke tempat saudara atau tetangga kita. - Melakukan diskusi perdes RPJM‐Desa pd waktu pengajian, arisan RT, atau pertemuan non formal lainnya. - Bahkan dapat dilakukan pada waktu ngobrol di pos ronda. Hal‐hal penting yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi melalui forum‐forum pertemuan, antara lain: - Tentukan tujuan/ hasil yang ingin dicapai dari sosialisasi yang akan dilakukan - Pastikan persiapan penyelenggaraan pertemuan (lihat Ceklis Persiapan Penyelenggaraan Pertemuan Sosialisasi) - Pastikan ketersediaan materi yang akan diinformasikan atau disampaikan. - Kesiapan untuk penyampaian materi seperti: metode, media atau alat yang digunakan - Evaluasi hasil sosialisasi yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilanya. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan pegangan bila akan melakukan sosialisasi lanjutan. Media Informasi Dewasa ini, cukup banyak media informasi yang berkembang di masyarakat dan dapat digunakan sebagai media penyebarluasan informasi, baik media informasi tradisional maupun modern. Beberapa media informasi yang dapat digunakan adalah: a. Media Visual - Papan Informasi - Poster - Spanduk - Buletin/Surat Kabar - Situs Web / Blog b. Media Audio Seperti Radio.
Media Alternatif Guna lebih mendekatkan perdes RPJM Desa kepada masyarakat luas, maka pelaku di lapangan harus dapat memanfaatkan setiap forum‐forum pertemuan (sekecil apapun) sebagai media untuk kepentingan sosialisasi dan penyebaran informasi. a. Pameran dan Bazaar b. Pentas Seni dan Budaya/ Pekan Olahraga dan Kesenian c. Perpustakaan Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan:
POKOK BAHASAN
: O. PELAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJM‐DESA
SUB POKOK BAHASAN
:
O.1. PELAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJM‐DESA
TUJUAN
: • • • •
Peserta memahami / dapat menjelaskan format laporan pelaksanaan penyusunan RPJM‐Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan mekanisme pelaporan pelaksanaan penyusunan RPJM‐Desa. Peserta memahami / dapat menjelaskan cara mengisi laporan pelaksanaan penyusunan RPJM‐Desa. Peserta mampu membuat dan mengisi laporan pelaksanaan penyusunan RPJM‐Desa.
DURASI
: 120 Menit
ALAT/BAHAN/MEDIA
: • •
Bahan bacaan PPD, Permendagri 66 Thn 2007, Permendagri 37 Thn 2007
PENGANTAR: Hal penting dalam proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi adalah penyusunan laporan. Laporan berguna untuk menyusun rencana tindak lanjut dari permasalahan‐permasalahan yang ditemukan. Laporan di tingkat desa juga menjadi hal yang sangat penting untuk membantu dalam melakukan review atas hasil yang telah dilakukan. Kepala Desa melaporkan RPJM‐Desa secara berjenjang. Laporan RPJM‐Desa disampaikan paling lambat satu bulan sejak ditetapkan. PANDUAN FASILITASI: • Buka dengan salam, jelaskan tujuan dari pokok bahasan. • Jelaskan tentang mekanisme pelaporan pelaksanaan penyusunan RPJM‐Desa. • Tanyakan pada peserta mengapa diperlukan laporan pelaksanaan penyusunan RPJM‐Desa. • Mintalah satu orang peserta (sukarela) memberikan kesimpulan atas jawaban‐jawaban dari peserta lain. • Fasilitator memberikan penegasan tentang pentingnya pelaporan pelaksanaan penyusunan RPJM‐Desa. • Bentuk kelompok dan bagikan form isian laporan pelaksanaan penyusunan RPJM‐Desa. • Hasil kerja kelompok dipresentasikan untuk mendapat tanggapan dari kelompok lain. Buatlah catatan‐catatan penting tentang hasi presentasi tersebut. • Bahas bersama peserta catatan‐catatan penting hasil presentasi da berikan kesempatan pada peserta untuk bertanya. • Berikan penegasan tentang pelaporan pelaksanaan penyusunan RPJM‐Desa.
PENJELASAN MATERI: Pelaporan pelaksanaan penyusunan RPJM‐Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah form pelaporan sesuai dengan Permendagri no. 66 Tahun 2007 yang kesemuanya terintegrasi dalam pelaporan RKP Desa. Masih terdapat bahan lainnya yang sesuai karakteristik masyarakat & lokasi pelatihan, silakan identifikasi / ditambahkan: